LAPORAN HASIL RAPAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BUMN. MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Bogor, 22 Februari 2011

LAPORAN HASIL RAPAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN BUMN

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Bogor, 22 Februari 2011

LAPORAN HASIL DISKUSI Yang terhormat : • Bapak Presiden RI, • Bapak Wakil Presiden RI, • Para Menteri KIB II dan Kepala Lembaga Non Kementerian, • Para Gubernur, • Ketua KEN dan Ketua KIN, • Para Direktur Utama dan Komisaris Utama BUMN, • Hadirin Peserta Rapat Kerja yang saya Hormati,

 Ijinkan kami melaporkan hasil-hasil rapat kerja Pemerintah dengan Pemerintah Daerah dan BUMN. Slide - 2

 Setelah mendengarkan arahan Bapak Presiden, selanjutnya rapat dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden mendengarkan paparan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia oleh Menko Perekonomian dan diikuti oleh paparan Menteri BUMN tentang komitmen BUMN dalam berinvestasi di masing-masing koridor ekonomi.  Selanjutnya paparan oleh Ketua KEN tentang pentingnya peran BUMN sebagai motor penggerak pembangunan khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan perlunya mengedepankan pendekatan business as not usual.  Sementara Ketua KIN memaparkan pentingnya mendorong perekonomian Indonesia yang mengedepankan value added dengan tahapan yang bergerak dari factor driven economy ke efficiency driven economy dan akhirnya menuju innovation driven economy.  Hari pertama ditutup dengan diskusi kelompok yang terbagi dalam 3 kelompok berdasarkan koridor ekonomi, sehingga masing-masing Gubernur dan BUMN dapat fokus pada daerahnya masing-masing. Slide - 3

 Diskusi berlangsung kemarin petang hingga larut malam.  Dalam suasana diskusi yang sangat dinamis ini, seluruh peserta rapat kerja menyepakati untuk menjadikan arahan Presiden sebagai acuan dalam diskusi kelompok. Sejalan dengan arahan Presiden tersebur semua peserta mendukung bahwa masterplan merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis serta akan dikawal secara terus menerus dalam pelaksanaannya.  Gubernur dan BUMN berkomitmen bersama terhadap tema pembangunan di setiap koridor ekonomi yang sudah tepat karena didasarkan pendekatan dan analisis yang benar. Namun demikian beberapa Gubernur ingin menambahkan beberapa proyek untuk mempercepat dan memperluas pelaksanaan pembangunan di daerahnya.  Terhadap provinsi-provinsi yang tidak secara langsung terdapat sektor fokus di provinsinya bukan berarti mereka tidak termasuk dalam pembangunan koridor ekonomi. Slide - 4

 Usulan dari beberapa provinsi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Sebagai contoh: usulan provinsi Aceh sebagai lumbung pangan nasional, akan dipertimbangkan, demikian pula usulan provinsi Sumbar mengenai pengembangan pelabuhan Teluk Bayur dan pengembangan rel Kereta Api (Padang ke Solo dan sepanjang pantai timur, dan perpanjangan runway bandara Padang). Demikian pula usulan-usulan yang diajukan oleh provinsi lain.  Selanjutnya BUMN akan menjadi salah satu motor penggerak pembangunan ekonomi dalam Koridor terutama investasi untuk infrastruktur/konektivitas. Usulan ini mengemuka di provinsi-provinsi kawasan timur Indonesia.  BUMN dalam diskusi menyatakan kesiapannya untuk mendukung proyekproyek yang ada di masing-masing koridor sesuai dengan tema pembangunan yang ditetapkan.  Berikut adalah beberapa rencana investasi proyek-proyek besar BUMN (lebih dari 1 Triliun) yang teridentifikasi selama diskusi: Slide - 5

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Sumatera No. 1.

KEGIATAN Proyek Pengembangan Kawasan Industri Sei Mangke (KISM): Perkebunan Kelapa Sawit, Refinery dan Oleo Chemicals

 Lokasi: Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara  Nilai:Rp 6,8 Triliun  Luas Areal: 104 Ha  Tenaga Kerja: 1.254 org  Jadwal: 2011-2014

BUMN PTPN III, PTPN IV, PT KAI

HAMBATAN

USULAN

Masih dibutuhkan :  Jalan KA 25  Pembangunan KM jalan KA di TA. 2012 oleh PT KAI  Jalan  Pembangunan Kabupaten jalan kabupaten 25 KM oleh Pemda Lebar 8 M. terkait.

Slide - 6

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Sumatera No. 2.

KEGIATAN Proyek pengembanga n kluster pupuk majemuk NPK

    

Lokasi: Tanjung Api-Api Nilai:Rp 1,8 Triliun Luas Areal: 10-15 Ha Tenaga Kerja: 400-500 org Jadwal: 2012-2015

BUMN Pusri Holdings

HAMBATAN

USULAN

Masih dibutuhkan :  Jalan dari  Percepatan Tanjung Apipembangunan Api 60 KM ke jalan provinsi Lokasi tahun 2012  Pelabuhan  Pembangunan Tanjung Apipelabuhan ybs. Api  Suplai listrik kurang lebih 6 MW dan utilitas lainnya

Slide - 7

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Sumatera No.

KEGIATAN

BUMN

3.

Proyek pembangunan rel kereta api tanjung enim ke Lampung

 Lokasi: Sumatera Selatan dan Lampung  Nilai:Rp 15,3 Triliun  Panjang rel: 307 Km  Tenaga Kerja: 6.000 org  Jadwal: 2011-2014

PT Bukit Asam

4.

Proyek pembangunan rel kereta api tanjung enim ke Tanjung Api-api

    

Lokasi: Sumatera Selatan Nilai:Rp 13,5 Triliun Panjang rel: 256 Km Tenaga Kerja: 4.800 org Jadwal: 2011-2014

PT Bukit Asam

HAMBATAN

USULAN

Penyesuaian peraturan lama dengan peraturan baru terkait dengan UU Minerba No. 4/2009 diperlukan waktu.

Ada prioritas untuk skema yang telah sesuai peratuan lama dengan peraturan baru.

Slide - 8

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Sumatera No. 5.

KEGIATAN Proyek pembangunan PLTU Banjar Sari 2 x 100 MW

BUMN

 Lokasi: Kabupaten PT Bukit Lahat Asam  Nilai:Rp 4,5 Triliun  Tenaga Kerja: 1.200 org  Jadwal: 2011-2013

HAMBATAN

USULAN

Masih menunggu adendum Power Purchase Agreement

Slide - 9

Koridor Jawa No.

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) KEGIATAN

BUMN

HAMBATAN

USULAN

1.

Proyek Perluasan Pelabuhan Tanjung Priok

 Lokasi:Utara Kali Baru Tanjung Priok, Jakarta  Nilai:Rp 22 Triliun (Tahap I : 6 Triliun)  Luas Areal: 270 Ha  Jadwal: 2011-2013 (Tahap I)

Pelindo II

Keputusan mengenai pengecualian dari UU No. 17/2008 Tentang Pelayaran dan Ketentuan tentang LH (Ijin AMDAL)

Penunjukkan langsung kepada Peindo II karena proyek ini merupakan perluasan dari pelabuhan yang ada (bukan pembangunan pelabuhan baru)

2.

Proyek Railway access dan access road ke terminal peti kemas JICT

 Lokasi:Utara Kali Baru Tanjung Priok, Jakarta  Nilai:Rp ... Triliun  Jadwal: 2011-2013

Bina Marga, Dirjen KA, JICT (Pelindo)

Pembebasan Ditangani oleh Tim Lahan (Mbah Terpadu Pusat Priok); yang menempati lahan tidak memiliki sertifikat yang sah (sepenuhnya pemiliknya Pelindo

Slide - 10

Koridor Jawa No. 3.

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) KEGIATAN

BUMN

Proyek  Lokasi: DKI Jakarta PT KAI pembangunan  Nilai:Rp 36 Triliun Jakarta Circle  Luas Areal: 5 stasiun Line baru, 5 stasiun transit, (peningkatan 9 stasiun inter-koneksi utilisasi dengan 8 koridor Trans jaringan KRL jakarta, 10 stasiun park eksisting) and ride  Tenaga Kerja: ...  Jadwal: 2011-2014

HAMBATAN Belum adanya ijin dari peraturan Kementerian Perhubungan karena ada konflik tentang penguasaan sarana dan prasarana PT KAI

USULAN Perlu keputusan Menhub tentang pemberian ijin

Slide - 11

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun)

Koridor Jawa No. 4.

KEGIATAN Proyek revitalisasi pabrik pupuk dengan memanfaatkan gas dari exxon Pertamina Cepu Manfaat menghemat biaya transportasi: USD 60 Juta/ Tahun

 Lokasi: Gresik dan Cepu  Nilai:Rp 18 Triliun  Luas Areal: ..  Tenaga Kerja: 3.000 org  Jadwal: 2011-2014

BUMN Pusri Holding

HAMBATAN Kepastian pasokan gas dari Exxon Pertamina

USULAN Mempercepat realisasi pengadaan gas oleh Exxon Pertamina

Slide - 12

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun)

Koridor Jawa No. 5.

KEGIATAN Proyek Jalan Tol Jasa Marga dalam Koridor Trans Jawa dan Lingkar Jakarta

 Lokasi: Jawa  Nilai:Rp 28,3 Triliun  Panjang jalan total : 240 KM  Tenaga Kerja: 100.000 org  Jadwal: 2011-2014

BUMN PT Jasa Marga Tbk

HAMBATAN

USULAN

Kecepatan  Mempercepat pembebasan penyelesaian lahan UU Pengadaan Ketersediaan dana Tanah Bagi bergulir dan Kepentingan jaminan harga Umum lahan serta dana  Membentuk cost sharing Task force khusus yang fokus pada pembebasan lahan  Memastikan ketersediaan dana lahan dan cost sharing secara tepat waktu. Slide - 13

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Kalimantan No.

KEGIATAN

1.

Nama: Proyek peningkatan produksi bahan bakar minyak dan gas: Hulu, Refinery, Pemasaran dan Niaga

    

Lokasi: Kalimantan Timur Nilai:Rp 11,4 Triliun Luas Areal: Tenaga Kerja: 239.806 Jadwal: 2011-2015

2.

Pembangunan Pabrik Pupuk Kaltim 5

 Lokasi: Bontang, Kalimantan Timur  Nilai:Rp 5,4 Triliun  Luas Areal:  Tenaga Kerja: 1.200  Jadwal: 2011-2014

BUMN

HAMBATAN

USULAN

Pertamina

PT Pupuk Kaltim

Pasokan gas hanya untuk 10 tahun. Perlu kepastian minimal 15 tahun agar bankable

Kepastian pasokan gas dari BP Migas

Slide - 14

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Kalimantan No. 1.

KEGIATAN Proyek pembangunan Smelter Grade Alumina

 Lokasi: Mempawah, Kalbar  Nilai:Rp 9 Triliun  Luas Areal:  Tenaga Kerja: 1.000  Jadwal: 2011-2014

BUMN

HAMBATAN

USULAN

PT Antam

Regulasi untuk pembebasan lahan

Percepatan UU dan aturan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Slide - 15

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Sulawesi - Malut No.

KEGIATAN

BUMN

1

Proyek Pengembangan produksi bahan bakar minyak dan gas: Hulu, Pemasaran dan Niaga

 Lokasi: Luwuk, Sulawesi Tengah  Nilai:Rp 14,1 Triliun  Luas Areal:  Tenaga Kerja: 233.996  Jadwal: 2011-2015

Pertamina

2

Proyek Pembangunan Pabrik Feronikel

 Lokasi: Halmahera Timur  Nilai:Rp 15 Triliun  Luas Areal:  Tenaga Kerja: 950 org  Jadwal: 2011-2014

PT Antam

HAMBATAN

USULAN

Regulasi untuk Percepatan UU pembebasan dan aturan lahan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Slide - 16

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Bali - NT No.

KEGIATAN

1.

Proyek pembangunan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Denpasar Selatan

    

Lokasi: Provinsi Bali Nilai:Rp 1,6 Triliun Luas Areal: Tenaga Kerja: 5.460 Jadwal: 2011-2012

2.

Proyek pengembangan Mandalika

    

Lokasi: Lombok Tengah Nilai:Rp 1,6 Triliun Luas Areal: Tenaga Kerja: 5.460 Jadwal: 2011-2012

BUMN

HAMBATAN

USULAN

Angkasa Belum sesuai  Dukungan Pura I, dengan RTRW Pemda untuk Jasa Provinsi Bali kesepakatan Marga, PT dengan DPRD Pengemba  Memasukkan ngan design proyek Pariwisata dalam KSN Bali, BUMN Sarbagita Konstruksi

Slide - 17

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Bali - NT No. 1.

KEGIATAN Proyek pembangunan jalan tol Nusa Dua – Bandara Ngurah Rai – Denpasar Selatan

    

Lokasi: Provinsi Bali Nilai:Rp 1,6 Triliun Luas Areal: Tenaga Kerja: 5.460 Jadwal: 2011-2012

BUMN

HAMBATAN

USULAN

Angkasa Belum sesuai  Dukungan Pura I, dengan RTRW Pemda untuk Jasa Provinsi Bali kesepakatan Marga, PT dengan DPRD Pengemba  Memasukkan ngan design proyek Pariwisata dalam KSN Bali, BUMN Sarbagita Konstruksi

Slide - 18

RENCANA INVESTASI BESAR BUMN (Diatas Rp 1 Triliun) Koridor Papua - Maluku No. 1.

KEGIATAN Proyek pembangunan jaringan optik, termasuk 5 Hub (Sorong, Manokwari, Wamena, Jayapura dan Marauke)

 Lokasi: Provinsi Papua dan Maluku

BUMN

HAMBATAN

USULAN

Telkom, Telkomsel

 Nilai:Rp 21,79 Triliun  Luas Areal:  Jadwal: 2011-2014

Slide - 19

REKAPITULASI KONTRIBUSI BUMN Kontribusi BUMN terhadap program P3EI

Slide - 20

NILAI DAN JUMLAH PROYEK BUMN DALAM P3EI Besaran Proyek dalam Rp Triliun (Jumlah Proyek)

21,11 (5)

20,77 (9)

0,22 (2)

Slide - 21

RINCIAN DAMPAK PROYEK BUMN DALAM P3EI TERHADAP PENCIPTAAN TENAGA KERJA 2011-2014

101.125

20.000

97

Slide - 22

 Dalam diskusi juga mengemuka beberapa usulan beberapa perubahan maupun penyempurnaan untuk regulasi yang dirasakan masih menghambat pelaksaan pembangunan selama ini.  Hal ini merupakan bagian penting dari komitmen Pemerintah untuk melakukan debottlenecking.  Usulan perubahan regulasi tersebut meliputi:

Slide - 23

PERMASALAHAN REGULASI  Percepatan penyelesaian RUU tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan peraturan pelaksanaannya.  Percepatan amandemen UU No. 17/2008 tentang Pelayaran khususnya pada pengecualian penerapan azas cabotage untuk kapal-kapal kategori tertentu dalam rangka eksplorasi dan eksploitasi migas  Percepatan pelaksanaan revisi PP No. 62/ 2008 tentang pemberian tax allowance untuk jenis-jenis usaha tertentu dan/atau di kawasan tertentu.  Percepatan pelaksanaan PP 94/2010 tentang Tax Holiday. Slide - 24

PERMASALAHAN REGULASI  Percepatan penetapan PP tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus.  Percepatan penerbitan Inpres Moratorium penggunaan kawasan hutan primer.  Percepatan penyelesaian RTRW seluruh provinsi pada tahun 2011 ini.  Perubahan ketentuan tentang penjaminan perusahaan induk BUMN terhadap anak perusahaannya (pengecualian dari ketentuan yang diatur dalam Keppres No. 57/1970 yang melarang BUMN memberikan jaminan kepada anak perusahaannya).  Kelonggaran peraturan Bank Indonesia bagi bank-bank BUMN dalam pemenuhan persyaratan perbankan agar dapat mendukung proyek-proyek investasi BUMN. Slide - 25

• Dalam diskusi juga mengemuka beberapa usulan rencana investasi BUMN yang perlu dipertimbangkan secara serius untuk dilakukan pembahasan dan penyempurnaan masterplan lebih lanjut.

Slide - 26

PROYEK-PROYEK INVESTASI BUMN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN • Pengembangan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Hub Internasional untuk kawasan Indonesia kawasan barat dan pelabuhan Bitung untuk Indonesia kawasan timur. • Pengembangan tanjung api-api dan muara enim di sumatera selatan sebagai basis industri hilir karet dan industri batu bara. • Pusat di pertumbuhan Cilegon di provinsi Banten dan Tuban di Provinsi Jawa Timur sebagai kluster industri berbasis petrokimia.

Slide - 27

PROYEK-PROYEK INVESTASI BUMN YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN • Pengembangan kluster industri kodensap dan petrokimia di Bontang Provinsi Kalimantan Timur. • Pengembangan kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan di Maloy, Kalimantan Timur. • Pengembangan sarana transportasi pariwisata di Bali (keliling Bali kurang lebih 570 Km).

Slide - 28

PENUTUP  Pada akhirnya seluruh peserta rapat kerja sepakat agar terus menerus dilakukan sosialisasi di daerahnya masing-masing dan mengawal pelaksanaannya.