BIDANG ILMU : SOSIAL
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul
Peneliti
: AKUNTABILITAS ADMINISTRASI DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR UNIT PROGRAM BELAJAR JARAK JAUH UNIVERSITAS TERBUKA (UPBJJ-UT) DI KABUPATEN SAMPANG MADURA : KAJIAN PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE
:::: S. Agus Santoso, S.Pd., M.AP
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
RINGKASAN Di Indonesia good governance mulai di kenal sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada Tahun 1998, Indonesia telah mulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan good governance, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Popularitas good governance terkait dengan ketidak percayaan terhadap pemerintah. Banyak individu kecewa dengan kemampuan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Dalam konsep good governance, “accountability is a key requirement of good governance”. Akuntabilitas publik merupakan landasan bagi proses penyelenggaraan pemerintahan. Jadi akuntabilitas publik merupakan faktor utama untuk mewujudkan good governance memerlukan adanya transparansi. Akuntabilitas dan transparansi adalah norma utama mewujudkan good governance. Tidak ada isu yang lebih sentral mengenai good governance, selain konsep akuntabilitas, khususnya yang menyangkut akuntabilitas pemerintah terhadap warganya. Karenanya, tidak ada isu yang lebih penting dalam diskusi mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah dewasa ini, selain mengenai komitmen untuk mencapai akuntabilitas yang tinggi. Oleh karenanya peneliti memilih akuntabilitas administrasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) di Kabupaten Sampang. Masalah penelitian ini berangkat dari pemikiran adanya berbagai keluhan yang berkembang di masyarakat bahwa dalam penyelenggaraan Pedidikan Guru Sekolah Dasar Unit Program Belajar Jarak Jauh, masih banyak keluhan-keluhan mengenai kasus nilai, kehadiran tutor yang sering tidak memberikan pertemuan kuliah tutorial, serta masuk atau tidak masuk dalam kuliah tutorial sama saja. Oleh Karena itu permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pelaksanaan akuntabilitas akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ-UT di Kabupaten Sampang Madura? Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ-UT di Kabupaten Sampang Madura? Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasikan halhal: Pelaksanaan akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ-UT di Kabupaten Sampang Madura. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ-UT di Kabupaten Sampang Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menampilkan data-data untuk dianalisis melalui proses analisis data dengan menggunakan model Miles and Huberman. Secara empirik, pendekatan penelitian kualitatif ini diharapkan mampu menjawab persoalan pelaksanaan akuntabilitas administrasi, faktor-faktor penghambat pelaksanaan akuntabilitas administrasi dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar UPBJJ-UT di Kabupaten Sampang Madura. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, pelaksanaan akuntabilitas administrasi menuju good governance dalam penyelenggaraan pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka di kabupaten sampang Madura kabupaten sampang belum berjalan optimal, hal ini disebabkan oleh beberapa factor yaitu, sistem penyelenggaraannya masih bersifat sentralistis, daerah sebagai penyelenggara pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka tidak mempunyai kewenangan penuh. Selanjutnya UPBJJ-UT Surabaya hanya kepanjangan tangan dari UT pusat, dalam hal ini UPBJJ-
UT Surabaya dalam menangani seperti kasus-kasus nilai, UPBJJ-UT Surabaya tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu. Kedua, pengurus pengelolaan yang ditetapkan dinas pendidikan kabupaten sampang , hanya sifatnya sebagai penyelenggara pendidikan guru sekolah dasar unit program belajar jarak jauh universitas terbuka, sehingga dalam hal ini kewenangan pengelolaan yang ada di daerah kabupaten sampang madura juga belum berjalan optimal. Ketiga, menyangkut penyediaan tutor dalam hal ini dinas pendidikan kabupaten sampang tidak mempunyai kewenangan terhadap penyediaan tutor, karena hal ini yang menentukan UPBJJ-UT Surabaya. Sehingga di lapangan masih ditemukan tutor yang kehadirannya dirasa kurang oleh mahasiswa dalam kegiatan tutorial. Keempat, menyangkut sarana prasarana dalam kegiatan tutorial bisa dikatakan cukup baik walaupun ada beberapa keluhan-keluhan oleh mahasiswa, namun dari pihak pengelola dinas pendidikan kabupaten sampang selalu akan berupaya terus dalam meningkatkan sarana prasarana.
Kata Kunci: Akuntabilitas, Good Governance
SUMMARY In Indonesia, good governance began in the know as an important discourse that emerged in various discussions, since the monetary crisis and the crisis of confidence that resulted in dramatic changes in the Year 1998, Indonesia has started various initiatives designed to promote good governance, accountability and broader participation. The popularity of good governance related to mistrust of the government. Many individuals disillusioned with the government's ability to solve social problems. In the concept of good governance, "accountability is a key requirement of good governance. Public accountability is the foundation for the process of governance. So, public accountability is the main factor to realize good governance requires transparency. Accountability and transparency are key to realizing the norms of good governance. Nothing is more central issue of good governance, in addition to the concept of accountability, especially regarding the accountability of governments towards their citizens. Therefore, there is no more important issue in discussions about the challenges facing the government today, in addition to the commitment to achieve a high accountability. Therefore the researchers chose the administrative accountability in the implementation of the implementation of primary school teacher education Unit Program Distance Learning Open University (UPBJJ-UT) in Sampang district. The problem of this study depart from think the various complaints that developed in the community that the implementation of Primary School TeacherEducation Program Distance Learning Unit, there are still many complaints about the case, the presence of tutors who often do not give a tutorial lecture meeting, and signed or not signed in the same tutorial class. Hence the problem in this research is: How does the implementation of accountability of administrative accountability in the administration of elementary school teachers in the district UPBJJ-UT Sampang Madura? What factors are barriers to the implementation of administrative accountability in the administration of elementary school teachers in the district UPBJJ-UT Sampang Madura? The purpose of this study is to describe, analyze and interpret things: Implementation of administrative accountability in the administration of elementary school teachers in the district UPBJJUT Sampang Madura. Factors to be obstacles to the implementation of administrative accountability in the administration of elementary school teachers in the district UPBJJUT Sampang Madura. This study used qualitative methods, by displaying the data to be analyzed through the process of data analysis using the model of Miles and Huberman. Empirically, the qualitative research approach is expected to be able to answer the question of the implementation of administrative accountability, restricting factors in providing the implementation of administrative accountability elementary teacher education program UPBJJ-UT in Sampang Madura District The results of this study show that: First, the implementation of administrative accountability towards good governance in the administration of primary school teacher education program units of distance learning open university in the district of Madura district lacquer has not run optimally, it is caused by several factors, namely, its implementation is still a centralized system, the region as a primary school teacher education providers of distance learning program units open university does not have full authority. Next UPBJJ-UT Surabaya only arm of the UT center, in this case UPBJJ-UT Surabaya in handling such cases the value, UPBJJ Surabaya-UT has no authority in that regard. Second, the board of management established by the district education office lacquer, just in character as a nationwide primary school teacher
education program units of distance learning open university, so in this case the management authority in the districts of Madura lacquer also has not run optimally. Third, regarding the provisionof tutors in this case the district education offices lacquer has no authority on the provision of tutors, because this is a decisive UPBJJ-UT Surabaya. So the field is still found tutors whose presence is felt less by students in tutorial activities. Fourth, regarding infrastructure in the activities of the tutorial can be quite good although there are some complaints by students, but from the manager of the district education offices lacquer always will seek to continue in improving infrastructure. Key words: Accountability, Good Governance
DAFTAR PUSTAKA
Acar, Muhittin, 2008., Accountability When Hierarchical Authority Is Absent View From Public-Private Partnership Practitioners. Sage Publication Adammolekun, Ladipo & Coralie Bryant, 1994. Governance Progress Report The Africa Region Experience, Capacity Building and Implementation Division Study Paper, Africa Technical Paper, Washington DC: World Bank. Andy Wood, James A & Winston, Bruce E., 2007. Development of Three Scales to Measure Leader Accountability. Virginia Beach, Virginia, USA. Awio, Godwin & Lawrence, Stewart., 2007. Community-led Initiatives: Reforms for Better Accountability?. Auckland, New Zealand. Barzelay, M. 1992. Breaking Through Bureaucracy : a new vision for managing in government. Little Brown Company, Bombai India. --------------, dan B.J. Armajani, 1997. Breaking Through Bureaucracy, dalam Clssics of Public Administration, diedit oleh J.M. Shafritz dan A.C. Hyde, New York : Harcourt Brace College Publishers. Bovaird, T. & Löffler, E. (2001) Emerging Trends in Public Management and Governance, BBS Teaching & Research Review, 5. Bovens, Mark., Schillemans & Hart, Paul T., 2008. Does Accoutability Work? An Assesment Tool. USA. Chandler, R.C. & Plano, C., 1992. The Public Administration Dictionary, John Willey & Sons. New York. Denhardt, J.V. & R B. Denhardt, 2003. The New Public Service: Serving Not Steering. Expanded Edition. New York, M.E. Sharpe. Dwijowijoto, R.N. 2008. Public Policy. Elek Media Komputerindo, Jakarta Dwiyanto, Agus. 2004. Reorietasi ilmu Administrasi publik : Dari government ke governance, pidato pengukuhan jabatan guru besar Fak. Isipol UGM, yogyakarta, 21 Agustus 2004. Erkkila, Tero., 2004. Governance and Accountability – A Shift in Conceptualization, Paper was first presented at the Annual Conference of European Group of Public Administration , 1-4. September in Ljubljana, Slovenia. Gaebler, Ted and David Orsbone (1992), Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector, Reading, MA: Addison‐ Wesley. Garson, G.D., & E.S. Overman, 1991. What is Public Management Today : The
Search for an Organizing Paradigm. Dalam Public Management : The Essential Reading, Diedit oleh Ott.J.S., A.C. Hyde, dan J.M. SHafritz Chicago; Lyceum Books/Nelson-Hall Publishers. Goodnow, Frank J., 1990. Politics and Administration. New York, Macmillan. Haryono, Anung, 2001. Belajar Mandiri: Konsep dan Penerapannya Dalam Sistem Pendidikan dan Pelatihan Terbuka/Jarak Jauh. Jurnal Pendidikan dan terbuka dan Jarak Jauh Henry, Nicholas, 1992. Public Administration and Public Affairs. New Jersey: Prentice Hall. -----------------------, 1995. Public Administration and Public Affairs, Sixth Edition, Englewood Cliffs, N.J. Prentice Hall. Huberman, A.M & Miles M B. 1992. Analisis Data Kualitatif. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. UI Press. Hughes, Owen (1994), Public Management and Administration, New York: St. Martin Press. Islamy, M. Irfan. 2000. Kebijakan Publik dan Kepentingan Daerah. Himpunan Seminar Unibraw Malang. ------------------------, 2001. Kebijakan Publik dan Kepentingan Daerah. Himpunan Seminar Manajemen Pelayanan Publik. Program Pascasarjana Unibraw Malang. -----------------------, 2003. Dasar - dasar Administrasi Publik dan Manajemen Publik. Universitas Brawijaya, Malang. ------------------------, 2004, Administrative Technology vs Administrative Ideology: Agenda yang tersisa dalam mengembangkan the state of the art Ilmu Administrasi, Semiloka Nasional, Malang ----------------------, 2005. “The New Public Service” Sebagai Paradigma Baru Pelayanan Publik Menuju ke Tercapainya Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance). BALITBANG Jatim. Jabbra, JG. & Dwivedi, OP., 1989. Public Accoutability. Connectiont Kumarian Press, Inc. Ja Oek Gu & William Yat Wai Lo.,2008. Roforming School Governance in Taiwan and South Korea Empowerment and Autonomization in School-Based Management. International Journal of Education Management. Vol 22 No.6. Emerland Group Publishing Limited.
Juanda, Enjang A. Certain Educational Accountability Concept In Technology Information Era. UPI Bandung.
Judi A, Vanderhaar, Marco A, & Munoz., 2007. Leadership as Accoutability for Learning: The Effects of School Poverty, Teacher Experience, Previous Achievement, and Principal Preparation Program on Student Achievement. USA. Keegan, D. 1991. Foundation of Distance Education. 2nd ed. London: Routledge. Katalog, 2009. Program Pendas. DEPDIKNAS Universitas Terbuka. Jakarta Krina P, Loina Lalolo, Agustus, 2003, Indikator dan Alat Ukur: Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Sekretariat Good Public Goernance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Lukiyadi, 2006. Efektivitas Sstem Belajar Jarak Jauh Pada Program Penyetaraan DII-PGSD Universita Terbuka Surabaya. Tesis Program Pasca Sarjana Univeristas Negeri Yogyakarta. Moore, M.G. 1996. Distance Education: A System View. California: Whadsworth. Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yoyakarta. Mindarti, Lely Indah, 2007. Revolusi Administrasi Publik Aneka Pendekatan dan Teori Dasar. Banyumedia Publishing, Malang. Moller, Jorunn., 2007. School Leadership in an of Accoutability: Tensions Between Managerial and Professional Accountability. Norway. Muluk, M.R. Khairul, 2007. Menggugat Partisipasi Publik Dalam Pemerintahan Daerah (Sebuah Kajian Dengan Pendekatan Berpikir Sistem). Banyumedia FIA Unibraw Malang. -----------------------------, 2009. Knowledge Management Kunci Sukses Pemerintahan Daerah. Bayu Media Publishing, Malang. LAN, 2000. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Jakarta. Osborne, D. & Ted G, 1992. Reinventing Government (How the Enterpreneurial Spirit is Transforming the Public Sector). Harvard University Press. ---------------------------------, 2005. Mewirausahakan Birokrasi Mentransformasi Semangat Ke Dalam Sektor Publik. Terjemahan Abdul Rosyid &Ramelan. PPM Jakarta. Osborne, D. & Peter Plastrik, 1997. Banishing Bureaucracy: The Five Strategies for Reinventing Government. Harvard University Press. ---------------------------------------, 2001. Memangkas Birokrasi Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha. Terjemahan Abdul Rosyid & Ramelan. PPMJakarta.
Paul, S. (1991). Accountability in Public Service: Exit Voice Control, The World Development Journal, Vol. 20, No. 7. Pratikno, 2005. Pratikno (2005), ‘Good Governance dan Governability’, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume VIII, Nomor 3, Maret 2005. ------------, 2007. Governance dan Krisis Teori Organisasi’ Jurnal Administrasi Kebijakan Publik, November 2007, Vol. 12, No. 2, Yogyakarta: MAPUGM. Rhodes, R.A.W; 1996; The New Governance : Governing Without Government; Political Studies, XLIV. 652-667. Romzek, B.S. & Dunbick, J. M. 1990. Accoutability in the Public Sector. Kumarian Press, Connectictut. Sedarmayanti, 2004. Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas Menuju Good Governance. Mandar Maju,Bandung. -------------------, 2009. Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, Dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima Kepemerintahan yang Baik). Refika Aditama, Bandung.
dan
Sjamsuddin, Sjamsiar. 2007. Good Governance Di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik Vol. VIII No. 2. FIA Unibrwa Malang. Soekartawi, A. Haryono & F. Librero, 2002. Greater Learning Opportunities trough Distance Education: Experience in Indonesia and the Philippines. Journal of Southeast Asian Education 3(2). Soekartawi, 2003. Beberapa Kesulitan Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Berbasis Web Pada Sistem Pembelajaran Jarak Jauh. Seminar Nasional Teknologi Pendidikan, UT. PUSTEKKOM dan UNJ di Yogyakarta, 22-23 Agustus 2003. --------------------, 2004. Bagaimana Peran, Prospek dan Masalah e-Learning dan ICT dalam Pendidikan Jarak Jauh di Indonesia. Seminar e-Learning dan Pembelajaran Terbuka/Jarak Jauh: Masalah Prospek, Lembaga Manajemen PPM. Jakarta 20 April 2004. ---------------------, 2004. Mengapa Diperlukan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh?, dalam Buku Pendidikan Tinggi Jarak Jauh, Jakarta: Universitas Terbuka -----------------------, 2005. Constrain in Implementing e-Learning Using WebCT: Lessons From SEAMEO Regional Open Learning Center, Malaysia Online Journal of Instructional Technology (MOJIT) 2(2): 97-105. ----------------------, 2006. Balanded e-Learning : Alternatif Model Pembelajaran Jarak Jauh Di Indonesia. Makalah Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi, 17 Juni 2006, Yogyakarta. Soeprapto, 2005. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang.
Stoker, G., 1998. Governance as Theory : Five Propositions. UNESCO. Subarsono, AG. 2005. Kebijakan dan Administrasi Negara di Era Reformasi. Gaya Media. Yogyakarta. Suharto, Edi, 2006. Akuntabilitas Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Diklat Kesejahteraan Sosial di Era Globalisasi Sujarwoto & Yumarni, T. 2007. Deconstructing Governance Theory. Pemikiran Kritis Terhadap Wacana Empiris dan Tantangan Administrasi Publik Masa Depan. Jurnal Administrasi Publik. Vol VII No. 2. FIA Unibraw Malang Sullivan, Patrick., 2008. Reciprocal Accoutability Assessing the Accoutability Environment in Australian Aboriginal Affairs Policy. Canberra, Australia. Sumartono, 2007. Reformasi Administrasi Dalam Pelayanan Publik. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Reformasi Administrasi Negara pada FIA-Unibraw, Malang. The Jakarta Post (Vol 19 , No. 127:2001) UNDP, 1997. Governance for Sustainable Development: A Policy Document. UNDP, New York. Widiyarta, Agus. 2001. Administrative Accountability Dalam Pelayanan Publik. Bungai Rampai Mnajemen Pelayanan Publik. Program Pascasarjana Unibraw, Malang. Wiharso, Heru Pudji, 2004. Akuntabilitas Pelayanan Publik. Kominet Press, Malang. Widodo, Joko, 2001. Good Governance : Telaah Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisas dan Otonomi Daerah. Insan Cendikia Surabaya. Wijaya, A.F. Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Era Good Governance Dan Otonomi Daerah. Jurnal Administrasi Publik, Vol VII No.2., FIA Unibraw Malang. Wilson, Woodrow., 1887., The Study of Administration. Diterbitkan dalam Majalah Political Science Quarterly. Oak Park, Illinois, Moore Publishing Company. Yango, M. D. 1991. Institut Mechanism for Promoting Accountability in The Philipines Civil Services. Asian Review of Public Administration, Vol.III.Manila. Zauhar, Susilo. 1996. Administrasi Publik. Ikip Malang.
