BIDANG ILMU : HUKUM
LAPORAN HASIL PENELITIAN DISERTASI DOKTOR TAHUN ANGGARAN 2010
Judul Peneliti
: Makna , Kekuatan Memaksa dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final :::: Malik
Dibiayai Oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Nasional sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Penugasan Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2010 Nomor : 492/SP2H/PP/DP2M/VI/2010, tanggal 11 Juni 2010.
Universitas Brawijaya Malang 2010
ABSTRACT Constitutional Court as a principal judicial authorities are expected to be entry point which can promote the establishment of a modern system of judicial authority in Indonesia. One issue that became a public debate is the controversy about not allowing the parties litigant filed legal action against the decision of the Constitutional Court, because the normative character of Final Decision of the Constitutional Court. This research aims to analyze in greater depth about the meaning of the law, the power of force, and legal consequences of the final and binding decision. The theory of "Hermeneutics" is the basic theory that is used to analysis the legal meaning of the Constitutional Court's decision which is have final and binding character. While the theory of "Decision of the judge" will be used as a theory to analyze power of force problems and legal consequences of the Constitutional Court's decision. The research results showed that the legal meaning of the Constitutional Court's decision aims to: maintain the constitution (The Guardian of the Constitution), to maintain democracy, maintain equality above the law, legal check and balances principles, to socialize state of law principles, build a law enforcement and as a law engineering. The legal consequences in positive connotation aims to encourage the political process, and end a legal dispute. While the legal consequences in negative connotation such as: to cancel or change a legal products; injuries the sense of justice the parties who are dissatisfied with the Constitutional Court's decision and in the future may bring law decomposition from the law itself. Munculnya Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman diharapkan menjadi entrypoint yang dapat mendorong terwujudnya system kekuasaan kehakiman yang modern di Indonesia. Salah satu issue yang menjadi perbincangan publik adalah kontroversi mengenai tidak dimungkinkannya pihak-pihak yang berperkara mengajukan upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, karena secara normative Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat Final. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara lebih mendalam tentang makna hukum, kekuatan memaksa, dan akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat. Untuk menganalisa persoalan tersebut, Landasan teoretik yang digunakan sebagai pisau analisis serta untuk membackup penyelesaian berbagai permasalahan makna hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat adalah: teori “Hermeneutika”. Sedangkan Teori “Putusan hakim” akan dipergunakan sebagai teori untuk menganalisa permasalahan Kekuatan Memaksa dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara substansial makna hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat bertujuan untuk: menjaga konstitusi (The Guardian of Constitution), menjaga demokrasi, menjaga persamaan di mata hukum, dan koreksi terhadap undang undang; membumikan prinsip prinsip negara hukum; membangun sebuah penegakan hukum serta Perekayasaan hukum. Adapun akibat hukum dalam konotasi positif bertujuan untuk mendorong terjadinya proses politik; dan mengakhiri sebuah sengketa hukum. Sedangkan akibat hukum dalam konotasi negatif antara lain membatalkan atau berubah sebuah keputusan politik dan atau sebuah undang undang hasil produk politik; tergoncang rasa keadilan pihak pihak yang tidak puas terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat; sedangkan dalam perspektif ke depan dapat membawa pembususkan hukum dari dalam hukum itu sendiri.
DAFTAR PUSTAKA A. Mukthie Fadjar. Makalah yang Disampaikan Dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsionaris Partai Damai Sejahtera (PDS). Tanggal 24-26 Agustus 2007 di Hotel Sultan, Jakarta. -------------. Menjaga Denyut Konstitusi, Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2004. -------------. Tipe Negara Hukum, Malang, Malang: Bayu Media dan In-TRANS, 2004. Abdul Rasyid Thalib. Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistim Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006. Abdurrahman. Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan. Bandung: Citra Adytia Bakti, 1995. Achmad Ali. Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta: Chandra Pratama, 1996. Adnin Armas. Filsafat Hermeneutika Menggugat Metode Tafsir al-Qurán (dalam Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran), IKPM cabang Kairo, 2006. -------------. ”Dampak Hermeneutika Schleiermacher dan Dilthey terhadap Studi AlQurán”. Jurnal Islamia, Vol. III, No. 3, 2008. Ahmad Ali. Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis). Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2002. Ahmad Syahrizal. Peradilan Konstitusi, Suatu Study Tentang Adijudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006. Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere. Penyususnan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Penerjemah Yohanes Usfunan, et all, Jakarta: Elips Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2002. Antony Allot. The Limits Of Law. London: Butterworths & Co, 1980. Arend Lijphart, Penyadur Ibrahim R, dkk. Sistim Pemerintahan Parlementer dan Presidensial. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995. Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari. Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakinian di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2005. Bernard Arief Sidharta. Struktur Ilmu Hukum Indonesia, Revisi Makalah “Paradigma Ilmu Hukum Indonesia Dalam Perspektif Positivis”, Pada seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Diponegoro, Semarang, 10 Februari 1998. -------------. Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 1999.
Bernard Arief Sidharta dalam Kata Pengantarnya pada Buku Jazim Hamidi. Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks. Yogyakarta: UII Press, 2005. C. F. Strong, Modern Political Constitutions, An Introduction To The Comparative Study of Their History And Existing Form. London: Sidwick & Jackson Limited, 1952.Cetak Biru, Membangun Mahkamah Konstitusi Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya, disusun atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dan KRHN Jakarta, 2004. Dahlan Thaib. DPR dalam Sistim Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1994. Daniel S. Lev. Politik dan Hukum di Indonesia, Keseimbangan, dan Perubahan. Jakarta: LP33ES, 1990. Darji Darmodiharjo dan Shidarta. Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002. E. Fernando M. Manullang. Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomy Nilai. Jakarta: Kompas, 2007. Fahruddin Faiz. Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks, Konteks, dan Kontekstualisasi. Yogyakarta: Qalam, 2002. Franz Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip Moral dasar Kenegaraan Modern, Jakarta: gramedia, 1993. H. Andy Mustari Pide. Pengantar Hukum Tata Negara. Jakarta: Gava Media Pratama, 1999. H. Muchsin. Iktisar Ilmu Hukum, Jakarta: Nam, 2006. H.R. Otje Salman dan Anton F. Susanto. Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: Refika Aditama. H.M. Laica Marzuki. Berjalan-Jalan di Ranah Hukum, Pikiran-Pikiran Lepas. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Hamid Fahmy Zarkasyi, “hermeneutika Sebagai Produk Pandangan Hidup” dalam Kumpulan Makalah Workshop Pemikiran Islam Kontemporer, IKPM cabang Kairo, 2006. Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia & Nuansa, 2006. -------------. Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara (General Theory of Law and State) diterjemahkan oleh raisul Muttaqien, Cet. Pertama. Bandung: Penerbit Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006.
-------------. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung: Nusamedia, 2006. Hasan Alwi, et. Ali. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka. Henry Salahuddin. ”Studi Analitis Kritis Terhadap Filsafat Hermeneutik Alquran”. dalam Blog pada WordPress.com. Ibrahim R. Disertasi: Sistim Pengawasan Konstitusional Antara Kekuasaan Legislalif dan Eksekutif dalam Pembaharuan Undang-Undang Dasar 1945. Bandung: Universitas Padjajdaran, 2003. Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002. J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin, J.T. Prasetyo. Kamus Hukum. Jakarta: Bumi Aksara, 1995. J.J.H. Bruggink. Terjemahan Arief Sidarta: Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Adtya Bakti, 1996. James L. Gibson, dkk. Organization, Diterjemahkan oleh Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara, 1996. Jazim Hamidi. Hermeneutika Hukum. Yogyakarta: UII Press, 2005. -------------. Revolusi Hukum Indonesia. Jakarta: Konpress, 2006. -------------. Butir-Butir Pemikiran Dalam Hukum ”Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidhartha, SH., Mengenal lebih dekat Hermeneutika Hukum (perspektif falsafati dan metode interpetasi. Bandung: Refika Aditama, 2008. Jeremy Bentham. Teori Perundang-Undangan: Prinsip-prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Penerjemah Nurhadi, editor Derta Sri Wulandari. Bandung: Nusa Media & Nuansa, 2006. Jimly Asshiddlqie. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. -------------. Perihal Undang-Undang. Jakarta: Konstitusi Press, 2006. -------------. Mahkamah Konstitusi Dalam Sistim Ketatanegaraan RI. Jakarta: onstitusi Press, 2007. -------------. Model-Model Pengujian Konstitusioanl di Berbagai Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. K. Bertens. Panorama Filsafat Modern Cet. I. Jakarta: Penerbit Teraju, 2005.
Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2001. Komaruddin Hidayat. Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik. Jakarta: Paramadina, 1996. Lili Rasjidi. Dasar-dasar Filsafat Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. M. Solly Lubis, S.H. Hukum Tata Negara. Bandung: Mandar Maju, 1992. M. Yahva Harahap. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UndangUndang No. 7 Tahun 1989. Jakarta: Sinar Grafika, 2001. -------------. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Pernyataan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Konpress, 2005. -------------. Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2001. -------------. Demokrasi dan Konsultasi di Indonesia Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan. Jakarta: Rineka Cipta, 2000. Mariam Budiarjo. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia, 1991. Marjanne Tennorhuizen, Caroline Supriyanto-Breur, Hillydjohani-Lapian. Kamus Hukum Bahasa Belanda-Indonesia. Jakarta: Djambatan, 1999. Maruarar Siahaan. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Moh. Kusnardi dan Harmaily. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, Jakarta. Moh. Kusnardi, Bintang R. Saragih. Ilmu Negara. Jakaarta: Gaya Media Pratama. Moh. Mahfud M.D. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1998. Muhammad Salam Madku. Peradilan Dalam Islam. Surabaya: Bina Ilmu, 1990. Oemar Seno Adji. Peradilan Bebas Negara Hukum. Jakarta: Erlangga, 1985. Otje Salman. Sosiologi Hukum Suatu Pengantar. Bandung: Armico, 1987. Phillipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
-------------. Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Pidato Dalam Peresmian Guru Besarnya Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 10 Oktober 1994. Pastor Saut M. Hasibuan, Anggota DPRRI Fraksi PDS. Makalah yang Disampaikan Dalam Temu Wicara Mahkamah Konstitusi Dengan Fungsionaris Partai Damai Sejahtera (PDS), tanggal 24-26 Agustus 2007, di Hotel Sultan, Jakarta. R. Soroso. Pengantar I1mu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2002. Retnowulan Sutantio, Iskandar Oeripkartawinata. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Mandar Maju, 1997. Richard E. Palmer. Hermeneutics Interpretation Theory in Schleirmacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer diterjemahkan oleh Masnuri Hery dan Damanhuri dengan judul Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Interpretasi Cet. II. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Roestandi Achmad. Responsi Filsafat Hukum. Bandung: Armico, 1987. S.F. Marbun. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1997. Satjipto Rahardjo. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000. Sayyed Hossein Nasr. knowledge and The Secred. New York: State university press, 1989. Shidarta Putusan Hakim Dengan Rasa Hayat Historis, http://www.Dr.Shidarta,SH,M.,Hum.htm, diakses pada tanggal 01 April 2010. Soetandyo Wignjosoebroto. Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalah. Jakarta: Elsam, 2002. Soehino. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara. Yogyakarta: Liberty, 2000. Sudikno Mertokusomo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 1988. -------------. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 1996. Sugijanto Darmadi. Kedudukan Ilmu Hukum dalam Ilmu dan Filsafat. Bandung: Mandar Maju, 1998. W.L. Neuman. Social Research Methods. London: Allyn and Bacon, 1991. Wolfgang Friedmann. Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-Teori Hukum, (Susunan I, II, III), terjemahan Muhammad Arifin dari Legal Theory. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996. www.mahkamahkonstitusi.go.id. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUUV/ 2007. Jakarta, 2007. Yan Pramadya Puspa. Kamus Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris. Semarang: Aneka Ilmu, 1997.
Zudan Arif Fakrulloh. Hakim Sosiologi, Hakim Masa Depan, http://www.indomedia.com/bernas/9708/26/UTAMA/26opi.htm, diakses pada tanggal 01 April 2010.
