LAPORAN FASILITASI PELAKSANAAN PROGRAM PEACE CORPS DI INDONESIA TAHUN 2015
DIREKTORAT POLITIK DAN KOMUNIKASI BAPPENAS
KATA PENGANTAR Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia Tahun 2015 ini merupakan gambaran hasil koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas Bappenas dalam pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia selama bulan Januari sampai Desember 2015. Koordinasi ini melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga serta pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang tergabung dalam Tim Teknis Program Peace Corps. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku Ketua Tim Teknis telah menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis secara berkala untuk membahas perkembangan pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Selain itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas juga menyelenggarakan kegiatan pemantauan dan evaluasi atas program Peace Corps, dimana kegiatan ini diikuti oleh para anggota Tim Teknis. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, diharapkan bahwa program Peace Corps dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Jakarta,
Februari 2016
Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas,
Drs. Wariki Sutikno, MCP
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
1
DAFTAR ISI
2
BAB I : PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG
3
I.2. TUJUAN
4
I.3. RUANG LINGKUP
4
I.4. METODE PELAKSANAAN
4
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN II.1. PELAKSANAAN KEGIATAN TW I TAHUN 2015
6
II.2. PELAKSANAAN KEGIATAN TW 2 TAHUN 2015
13
II.3. PELAKSANAAN KEGIATAN TW 3 TAHUN 2015
15
II.4. PELAKSANAAN KEGIATAN TW 4 TAHUN 2015
21
II.5. KENDALA
24
II.6. REKOMENDASI
24
BAB III : PENUTUP
25
2
BAB I PENDAHULUAN I.1. LATAR BELAKANG Peace Corps adalah badan pemerintah Amerika Serikat yang independen yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman bersama antara rakyat Amerika dan masyarakat dunia lainnya. Peace Corps didirikan pada tahun 1961 dan telah melakukan kegiatan di lebih dari 70 negara dengan bekerjasama dengan berbagai pihak, misalnya pemerintah, sekolah, pengusaha, institusi pendidikan dan kesehatan, jaringan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, teknologi informasi, pertanian, dan lingkungan hidup. Program Peace Corps pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa Orde Lama melalui MoU yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1963 dan mulai dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 1963. Program ini kemudian berhenti pada tahun 1965. Pada tanggal 16 Oktober 2006, Pemerintah Amerika Serikat, melalui Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta, mengadakan pertemuan dengan Bappenas yang intinya kembali menyampaikan tawaran program Peace Corps di Indonesia. Melalui surat Bapak Menteri Negara PPN/ Kepala Bappenas No. 6461/M.PPN/10/2006 kepada Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta dan surat No. 6463/M.PPN/10/2006 tanggal 31 Oktober 2006, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan penghargaan dan membuka diri terhadap kerjasama internasional sekaligus mengundang Peace Corps untuk membangun kembali programnya di Indonesia. Pada tanggal 18-19 Februari 2009, telah dilakukan pertemuan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia membahas Comprehensive Partnership serta kesiapan Amerika Serikat untuk mengirimkan kembali Peace Corps ke Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menanggapi hal ini secara positif. Melalui serangkaian pembahasan antara Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat, Memorandum Saling Pengertian (MSP)/Memorandum of Understanding (MoU) Peace Corps akhirnya ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2009, sedangkan dokumen Pengaturan Pelaksanaan/Implementing Arrangement (IA) telah ditandatangani oleh Peace Corps, Kementerian Pendidikan Nasional (kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), dan Kementerian Agama pada tanggal 15 Juni 2011 yang kemudian diperbarui pada tanggal 23 Februari 2015. Program Peace Corps juga merupakan kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat dalam kerangka Comprehensive Partnership antara Republik Indonesia dan Amerika Serikat yang diluncurkan pada tahun 2010 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Barrack Obama. Melalui program Peace Corps, pemerintah Amerika Serikat lewat Peace Corps mengirimkan relawan-relawannya ke Indonesia untuk mempererat hubungan antara masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia melalui pengajaran Bahasa Inggris di sekolah/madrasah (people to people contact). Untuk menindaklanjuti MoU Peace Corps, telah dibentuk Tim Pengarah/Steering CommitteePeace Corps dan Tim Teknis/Working Groupyang melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, diantaranya adalah Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Sekretariat Negara (Setneg), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 3
(Kemdikbud), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham), Kementerian Keuangan (Kemkeu), dll. Keberadaan Tim Pengarah dan Tim Teknis tersebut adalah untuk memudahkan koordinasi dalam pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Sejak tahun 2010, Program Peace Corps Indonesia berkontribusi di bidang pendidikan khususnya pendidikan bahasa Inggris, dimana para relawan Peace Corps memberikan pelatihan bahasa Inggris kepada murid sekolah menengah dan madrasah aliyah di Provinsi Jawa Timur. Sejak tahun 2012, kegiatan Peace Corps mulai dikembangkan ke provinsi lain, yaitu ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, mulai tahun 2012 Peace Corps tidak hanya memberikan pelatihan bahasa Inggris di SMA dan MAN, namun juga di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Indonesia mengharapkan kerjasama Peace Corps dilandasi prinsip yang menekankan kesetaraan posisi dan manfaat yang diperoleh. Dari segi kesetaraan posisi, kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagaimana telah dicantumkan dalam Paris Declaration dan the Jakarta Commitment. Dari aspek manfaat, selayaknya kedua belah pihak memperoleh manfaat yang bersifat resiprokal.
I.2. TUJUAN Tujuan kegiatan ini adalah tersalurkannya fasilitasi Bappenas dalam mendukung koordinasi yang baik di antara instansi-instansi pemerintah yang terkait dengan program Peace Corps. Melalui fasilitasi ini diharapkan program Peace Corps dapat berjalan secara optimal, berkelanjutan dan bermanfaat. Penerima manfaat dari kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, serta para siswa di sekolah dan madrasah yang menjadi lokasi progam Peace Corps. I.3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup kegiatan ini adalah memberikan fasilitasi bagi koordinasi internal pemerintah Indonesia (antar Kementerian/Lembaga), memberikan fasilitasi bagi koordinasi antara Pemerintah Indonesia dengan USAID selaku representasi Peace Corps sebelum Peace Corps masuk dalam daftar kerjasama teknik, serta bersama-sama dengan instansi pemerintah terkait dan Peace Corps melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia untuk tahun 2015. 1.4. METODE PELAKSANAAN Kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola yang melibatkan seluruh Staf Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas. Adapun secara garis besar kegiatan ini dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1. Mempersiapkan dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan oleh Tim Pengarah dalam pengambilan kebijakan berkaitan dengan program Peace Corps di Indonesia baik yang berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan; 2. Menyelenggarakan rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana secara teratur. Jika diperlukan, rapat koordinasi Tim Teknis/Tim Pelaksana dapat mengundang pihak Peace Corps; 4
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Pemantauan dan evaluasi akan dilakukan dengan melakukan kunjungan lapangan ke wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat yang merupakan lokasi program Peace Corps. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia kepada Tim Pengarah Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas bertindak sebagai unit pelaksana kegiatan fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Tim Pengarah beranggotakan pejabat setingkat Eselon I sebagai pengambil keputusan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan Tim Pelaksanaterdiri dari pejabat setingkat Eselon IIdan staf. Alokasi anggaran untuk melakukan kegiatan ini sebesar Rp 101,372,000(Seratus satu juta tiga ratus tujuh puluh dua riburupiah) yang dibebankan pada anggaran pembangunan Bappenas Tahun Anggaran 2015.
5
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN II.1. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2015 Secara umum, kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Politik dan Komunikasi dalam fasilitasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia pada tahun 2015 adalah menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis dan Tim Pengarah untuk membahas berbagai isu tentang Peace Corps, memberikan tanggapan yang diminta oleh pihak lain terkait isu Peace Corps, serta menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi program Peace Corps. Pada bulan Januari hingga Maret 2015, kegiatan yang dilaksanakan Direktorat Politik dan Komunikasi adalah sebagai berikut : 1.
Memberikan tanggapan atas permintaan pengakhiran tugas Sheila Crowley, Country Director Peace Corps di Indonesia. Sesuai dengan mekanisme yang selama ini berlaku, pihak USAID mengirimkan surat kepada Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara (Biro KTLN Setneg) mengenai pengakhiran tugas Sheila Crowley. Selanjutnya pihak Setneg mengirimkan surat kepada Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) untuk meminta tanggapan. Pihak Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateralselanjutnya mengirimkan nota dinas kepada Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas untuk meminta tanggapan. Menindaklanjuti nota dinas dari Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral tersebut,maka Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan tanggapan berupa persetujuan atas pengakhiran penugasan Sheila Crowley.
2.
Memberikan tanggapan atas rencana penugasan Nina Favor sebagai pengganti Sheila Crowley untuk posisi Country Director Peace Corps di Indonesia. Sehubungan dengan pengakhiran penugasan Sheila Crowley selaku Country Director Peace Corps Indonesia, maka pihak USAID mengusulkan penugasan Nina Favor sebagai pengganti Sheila Crowley. Mekanisme yang berlaku kurang lebih sama dengan mekanisme yang berlaku pada nomor 1, dimana pihak USAID mengirim surat kepada Setneg, kemudian Setneg mengirim surat kepada Bappenas untuk meminta tanggapan. Selanjutnya pihak Bappenas menyampaikan tanggapan kepada Setneg, dan kemudian Setneg akan memberikan tanggapan kepada pihak USAID.Terkait dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan tanggapan bahwa pada prinsipnya Direktorat Politik dan Komunikasi tidak berkeberatan atas rencana penugasan Nina Favor sebagai Country Director Peace Corps Indonesia.
3.
Memfasilitasi pembahasan Tim Teknis dan Tim Pengarah atas Curriculum Vitae (CV) Calon Relawan Batch 6 Peace Corps yang akan bertugas di Indonesia pada tahun 20152017. Setiap tahun Peace Corps mengirimkan calon relawan ke Indonesia untuk membantu guru melakukan pengajaran Bahasa Inggris di sekolah dan madrasah. Sebelum 6
mereka tiba di Indonesia, pihak Peace Corps mengirimkan dokumen CV pada calon relawan kepada Tim Teknis. Berdasarkan dokumen CV para calon relawan tersebut, Tim Teknis melakukan penelaahan dan pembahasan untuk mengetahui apakah calon relawan dianggap sesuai dengan kebutuhan pemerintah Indonesia. Pada bulan Januari 2015, pihak Peace Corps menyampaikan dokumen CV para calon relawan Batch 6 kepada Tim Teknis, khususnya kepada Setneg, Bappenas, dan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan dokumen CV tersebut, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas mengirimkan surat kepada para anggota Tim Teknis dan Clearing House Kemlu untuk meminta tanggapan. Selanjutnya Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 26 Januari 2016untuk membahas tanggapan-tanggapan yang telah disampaikan oleh Tim Teknis. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Program Peace Corps adalah bagian dari Comprehensive Partnership RI-AS dan akan dilaporkan perkembangannya dalam Working Group Pro People Initiative. 2. Program Peace Corps tidak hanya tentang pengajaran Bahasa Inggris, namun yang lebih ditekankan adalah people to people contact, khususnya untuk menumbuhkan mutual understanding antara masyarakat Indonesia dan Amerika Serikat. Oleh karena itu calon relawan yang tidak memiliki pengalaman mengajar dapat dipertimbangkan untuk bertugas sebagai relawan, namun akan dilakukan pemantauan terhadap perkembangan calon relawan tersebut selama mengikuti Pre Service Training (PST) dan selama ditempatkan di sekolah. 3. Para calon relawan yang mendapat perhatian khusus dari Tim Teknis, misalnya calon relawan yang belum mempunyai pengalaman mengajar, berlatar belakang militer, maupun berlatar belakang jurnalis, perlu dilihat dan dievaluasi perkembangannya selama mengikuti Pre Service Training (PST) dan selama ditempatkan di sekolah. Sehubungan dengan hal itu, Tim Teknis akan meminta kepada Peace Corps agar para calon relawan tersebut ditempatkan di sekolah/madrasah yang mudah dipantau. 4. Peace Corps perlu melaksanakan Pre Service Training (PST) juga di wilayah Jawa Barat mengingat terdapat perbedaan budaya yang harus dipelajari oleh para calon relawan yang akan bertugas di Provinsi Jawa Barat. 5. Penempatan relawan di SMP/MTsN perlu dikaji kembali, termasuk apakah jumlah relawan yang bertugas di SMP/MTsN perlu ditambah/dikurangi. 6. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat diharapkan mendorong sekolah/madrasah yang menjadi lokasi program Peace Corps untuk memberikan laporan tertulis (paling tidak setiap semester) tentang kinerja relawan yang bertugas di sekolahnya. Selain itu, Pemerintah provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat juga diharapkan dapat melakukan pemantauan terhadap para relawan Peace Corps yang bertugas di daerahnya, dimana hasil pemantauan ini kemudian disampaikan kepada Tim Teknis. 7. Perluasan wilayah maupun sektor program Peace Corps akan menunggu keputusan dan Tim Pengarah. 7
8. Provinsi Jawa Timur mengusulkan jumlah relawan Batch 7 tahun 2016 adalah 60 orang, dengan pembagian 30 orang di sekolah dan 30 orang di madrasah. Sedangkan Provinsi Jawa Barat mengusulkan jumlah relawan Batch 7 adalah 50 orang, yang akan ditempatkan di SMA/SMK dan Madrasah Aliyah/Madrasah Tsanawiyah di Jawa Barat. 9. Relawan yang sebelumnya telah kembali ke Amerika Serikat sebelum masa penugasannya berakhir dan kemudian ingin bertugas lagi sebagai relawan Peace Corps di Indonesia perlu membuat pernyataan yang menyebutkan bahwa relawan tersebut ingin kembali bertugas atas keinginannya sendiri dan bukan hanya karena penugasan dari Peace Corps. Hal ini terkait dengan komitmen relawan tersebut untuk menjalankan tugasnya dengan baik. 10. Dalam pelaksanaan program Peace Corps, Pemerintah Indonesia perlu bersikap terbuka namun tetap menjaga kewaspadaan sehingga koordinasi bisa berjalan dengan baik dan program Peace Corps bisa memberikan manfaat. 11. Hasil-hasil rapat Tim Teknis ini akan disampaikan dalam rapat Tim Pengarah pada tanggal 5 Februari 2015 yang juga akan dihadiri oleh pihak Peace Corps.
Sebagai tindak lanjut atas pertemuan Tim Teknis tanggal 26 Januari 2015, maka Direktorat Politik dan Komunikasi menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah yang juga dihadiri oleh pihak Peace Corps Indonesia pada tanggal 5 Februari 2016. Hasil pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : 1. Para calon relawan Batch 6 yang mendapat perhatian khusus, misalnya calon relawan yang belum mempunyai pengalaman mengajar, berlatar belakang militer, maupun berlatar belakang jurnalis, perlu dilihat dan dievaluasi perkembangannya selama mengikuti Pre Service Training (PST) dan selama ditempatkan di sekolah. Sehubungan dengan hal itu, calon relawan tersebut agar ditempatkan di sekolah/madrasah yang mudah dipantau. 2. Keputusan tentang calon relawan Batch 6 atas nama Taje Mitchell ditunda terlebih dahulu untuk kemudian akan dibahas kembali, sedangkan calon relawan lainnya dapat mulai diproses pengurusan visanya. 3. Peace Corps perlu melaksanakan Pre Service Training (PST) juga di wilayah Jawa Barat mengingat terdapat perbedaan budaya yang harus dipelajari oleh para calon relawan yang akan bertugas di Provinsi Jawa Barat. 4. Jumlah relawan Batch 7 tahun 2016 adalah 74 orang, yang dibagi di antara provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat. Sektor kerjasama masih pada pengajaran Bahasa Inggris. 5. Implementing Arrangement siap untuk ditandatangani oleh Kemdikbud, Kemenag, dan Peace Corps. Akan dibuat satu pengaturan turunan untuk mendetailkan koordinasi internal Pemerintah Indonesia, termasuk tentang peran Pemerintah Provinsi. 8
Sesuai dengan hasil pertemuan tersebut, Bappenas menyampaikan tanggapan kepada Biro KTLN Setneg tentang calon relawan Batch 6, dimana berdasarkan hasil pertemuan Tim Pengarah Peace Corps yang diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2015 maka keputusan tentang calon relawan Batch 6 atas nama Taje Mitchell ditunda terlebih dahulu untuk kemudian akan dibahas kembali, sedangkan calon relawan lainnya dapat mulai diproses pengurusan perizinan/visanya. Selain itu, Bappenas juga menyampaikan kepada Setneg bahwa berdasarkan informasi dari Peace Corps terdapat 2 calon relawan Batch 6 yang baru saja mengundurkan diri karena alasan keluarga, yaitu Jessica Lohse dan Ethan Lohse sehingga kedua calon relawan tersebut tidak perlu diproses perizinannya. Menindaklanjuti penyampaian tanggapan tersebut, Direktorat Amerika Utara dan Tengah Kemlu menyampaikan surat kepada Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas tentang Perkembangan Status Calon Relawan Peace Corps Batch 6 atas nama Taje Mitchell. Melalui surat tersebut, pihak Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa berdasarkan komunikasi yang telah dilakukan dengan pihak KBRI di Washington D.C maka pada prinsipnya Kemlu tidak mempermasalahkan calon relawan Batch 6 atas nama Taje Mitchell, sehingga yang bersangkutan dapat disetujui untuk diproses lebih lanjut. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas meneruskan informasi tersebut kepada Direktorat Pendanaan Luar Negeri Bilateral Bappenas yang kemudian menyampaikan informasi tersebut kepada pihak Sekretariat Negara. Selain itu, ada pula satu calon relawan Batch 6 yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, yaitu relawan atas nama Estefania Ospina Duran. 4.
Memfasilitasi proses finalisasi draft Implementing Arrangement antara Peace Corps, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kementerian Agama. Sehubungan dengan belum selesainya pembahasan draft Implementing Arrangement (IA) antara Peace Corps, Kemdikbud, dan Kemenag yang dilakukan pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku Ketua Tim Teknis memberikan fasilitas untuk proses finalisasi draft IA tersebut. Draft IA tersebut nantinya akan menggantikan IA yang sebelumnya telah habis masa berlakunya. Terkait dengan hal itu, pada bulan Januari 2015 Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan draft IA yang telah dibahas oleh Tim Teknis kepada Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan tanggapan final sebelum ditandatangani oleh Peace Corps, Kemdikbud, dan Kemenag. Berdasarkan permintaan tersebut, Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri memberikan tanggapan final yang kemudian disetujui oleh Peace Corps, Kemdikbud, dan Kemenag. Setelah itu draft IA ditandatangani oleh ketiga pihak pada bulan Februari 2015.
5.
Memfasilitasi penyampaian dokumen laporan dampak 2010-2014 Peace Corps kepada anggota Tim Teknis Pada bulan Januari 2015, pihak Peace Corps menyampaikan dokumen Laporan Dampak 2010-2014 Program Peace Corps di Indonesia (Five Years Impact Report) kepada Direktorat Politik dan Komunikasi selaku Ketua Tim Teknis. Menindaklanjuti hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan dokumen laporan tersebut kepada para 9
anggota Tim Teknis. Selama penugasannya, para relawan Peace Corps menjalankan tiga tujuan utama dari Peace Corps, yakni: a. Pertukaran dalam bidang teknis b. Meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warga negara Amerika oleh warga negara Indonesia c. Meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warga negara Indonesia oleh warga negara Amerika Secara umum, dokumen ini mencoba merangkum dan menilai sejauh mana Peace Corps mampu memenuhi ketiga tujuan tersebut. Data yang disajikan dalam laporan ini merupakan gabungan dari data kualitatif dan kuantitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber termasuk : Survey Tahunan Relawan, Survey guru mitra Relawan tahun 2014, Laporan Status Proyek dan Pelatihan Peace Corps,, laporan kerja Relawan, Indikator Kerangka Proyek Peace Corps, dan wawancara dengan mitra pemerintah, kepala sekolah, guru mitra, para siswa, Relawan dan mantan Relawan. Menurut laporan Peace Corps tentang tujuan pertama mengenai pertukaran dalam bidang teknis, sejak tahun 2010 di dalam ruang kelas di Jawa Barat dan Jawa Timur ada lebih dari 200 Relawan telah bekerja dengan lebih dari 1.660 guru untuk meningkatkan kefasihan berbahasa, rasa percaya diri, dan keterampilan dalam bahasa Inggris siswa. Sejak 2010, lebih dari 34.350 siswa yang diajar oleh Relawan Peace Corps dan guru mitra mereka telah mengalami peningkatkan dalam pengetahuan dan kemampuan mereka dalam menggunakan bahasa Inggris. Di luar kelas, Relawan dan guru mitra bekerjasama untuk membangun keterampilan siswa melalui klub Bahasa Inggris, kompetisi, proyek-proyek khusus, dan pengajaran informal di masyarakat. Sejak 2010, hampir 20.000 siswa telah terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris yang dilakukan oleh Relawan Peace Corps, dengan lebih dari 42 persen siswa memperlihatkan peningkatan kemampuan bahasa Inggris sebagai hasilnya. Sejak 2010, Relawan juga telah mengadakan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang menggambarkan dan memperluas tujuan kerangka kerja proyek Peace Corps di Indonesia. Dalam lima tahun, hampir 200 kegiatan dalam bidang pengembangan pemuda, lingkungan, kesehatan, pendidikan dan bidang lainnya telah memberikan manfaat kepada lebih dari 7500 anggota masyarakat. Dalam hal ini ada satu fokus khusus pada pemuda Indonesia, yang membangun jiwa kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan keterampilan hidup melalui berbagai kegiatan masyarakat yang digerakkan oleh Relawan Peace Corps dan mitra mereka di berbagai institusi. Dalam laporan tentang pencapaian tujuan kedua mengenai meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warga negara Amerika oleh warga negara Indonesia, Peace Corps menyebutkan bahwa dua dari tiga tujuan Peace Corps adalah mendorong pemahaman dan pertukaran lintas budaya antara masyarakat Amerika dan negara tujuan di mana mereka bertugas. Sejak hari pertama relawan tiba di negara tujuan untuk memenuhi komitmen dua tahun mereka, mereka langsung diterjunkan ke dalam budaya dan Bahasa Indonesia. Mereka tinggal dengan keluarga sepanjang masa penugasan mereka. Relawan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat Amerika melalui interaksi sehari-hari dengan mitra pengajar, rekan kerja, siswa, keluarga dan teman. Relawan yang memiliki latar belakang usia, ras, suku, dan sosial yang berbeda mewakili keberagaman budaya Amerika. Dengan begitu, mereka bias berbagi tradisi dan juga nilai-nilai budaya Amerika dengan berbagai cara yang kreatif. Entah lewat pelajaran tentang sejarah Amerika, menjadi tuan rumah untuk Hari Raya Thanksgiving, atau bermain football a la Amerika dengan siswa-siswa mereka, Relawan menciptakan 10
kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman lintas budaya yang unik, baik secara formal maupun informal. Terlepas dari cara apapun yang mereka gunakan, data menunjukkan bahwa Relawan terlibat secara penuh dalam mempromosikan tujuan ini. 97 persen dari Relawan yang bertugas di Indonesia merasa bahwa tugas dan interaksi mereka di sekolah dan masyarakat Indonesia membantu mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat Amerika. 53 persen dari mitra pengajar yang telah bekerjasama dengan relawan menyatakan bahwa mereka mempelajari hal yang baru tentang Amerika dan masyarakat Amerika. Dalam laporan tentang pencapaian tujuan ketiga mengenai meningkatkan pemahaman yang lebih baik tentang warganegara Indonesia oleh warganegara Amerika, Peace Corps menyebutkan bahwa sebagian besar relawan Peace Corps aktif terlibat dalam pencapaian ini selama dan setelah masa kerja. Sebanyak 87% rata-rata relawan merasa bahwa pekerjaan serta interaksi dengan masyarakat dan sekolah membantu pencapaian tujuan tersebut. Lebih dari 65% relawan memiliki blog atau situs pribadi yang mereka perbaharui secara regular untuk berbagi pengalaman dan kesan tentang Indonesia atau masyarakat Indonesia; lebih dari 75% relawan menggunakan media sosial:facebook, twitter dan instagram untuk berbagi cerita; dan 40% relawan telah menerima kunjungan oleh teman dan keluarga ke komunitasnya. Program World Wise School juga merupakan salah satu cara untuk berbagi pengalaman dengan guru dan siswa di Amerika. Program sahabat pena ini menjembatani ruang kelas di Indonesia dan Amerika dimana siswa-siswa dapat saling bertanya sehingga mewujudkan pola lain dari koneksi antar-masyarakat. Relawan Peace Corps yang selesai bertugas juga terlibat dalam mencapai ini dan membawa budaya yang mereka dapatkan ke Amerika. Dengan berbagi kisah, keterlibatan dalam berbicara di sekolah, dan blog, Mantan Relawan terus berbagi pengalaman dan kesan mereka tentang budaya yang mereka dapatkan sekembalinya ke negara asal. Beberapa dari relawan bahkan kembali ke negara di mana mereka bertugas untuk melanjutkan kemitraan yang dibangun. Relawan ID4/ Angkatan 1 Samantha Martin saat ini bekerja sebagai Fulbright Scholar di Malang, dan Relawan ID5/ Angkatan 2 Daniel dan Paige Gable saat ini tinggal dan bekerja di Solo. 6.
Memberikan tanggapan atas pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Joshua Lewis. Pada bulan Januari 2015, pihak Peace Corps menyampaikan kepada Tim Teknis tentang pengakhiran dini tugas relawan Batch 5 atas nama Joshua Kendall Lewis di MAN 1 Ploso Jombang. Alasan pengakhiran dini tersebut adalah karena ada anggota keluarganya yang sakit. Sehubungan dengan hal ini, Direktorat Politik dan Komunikasi menyampaikan kepada Setneg bahwa pada prinsipnya Direktorat Politik dan Komunikasi tidak berkeberatan dengan pengakhiran dini tugas Joshua Kendall Lewis di MAN 1 Ploso Jombang.
7.
Memberikan tanggapan atas penugasan kembali relawan Batch 4 Peace Corps atas nama Anjelica Young. Selama pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia sejak tahun 2010, terdapat beberapa relawan Peace Corps yang tidak dapat menyelesaikan penugasannya dan harus kembali ke Amerika Serikat karena beberapa alasan, misalnya karena bertanggung jawab untuk merawat anggota keluarganya yang sakit. Salah satu relawan tersebut adalah Anjelica Young yang bertugas di MAN Kunir, Blitar, Jawa Timur. Penugasan Anjelica Young diakhiri pada tanggal 17 September 2014 dan kemudian Anjelica kembali ke 11
Amerika Serikat. Pada bulan Januari 2015, pihak Peace Corps meminta persetujuan dari Pemerintah Indonesia dalam hal ini Tim Teknis untuk dapat menugaskan kembali Anjelica Young sebagai relawan Peace Corps di MAN Kunir karena Anjelica Young menyatakan ingin kembali bertugas di MAN Kunir. Permintaan Peace Corps ini mendapatkan dukungan tertulis dari MAN Kunir dan Kementerian Agama yang juga disampaikan kepada Tim Teknis. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan bahwa pada prinsipnya Tim Teknis menyambut baik penugasan kembali relawan tersebut, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut: 1. Pihak Kementerian Agama melalui surat nomor Dj.I/Dt.I.I/4/Hm.01/31/2015 tanggal 23 Januari 2015 telah menyampaikan persetujuan atas penugasan kembali Anjelica Nicole Young di MAN Kunir Blitar. 2. Komitmen dan tekad relawan yang besar untuk melanjutkan kembali penugasannya setelah anggota keluarganya sembuh dari sakit, di samping adanya permintaan dari pihak MAN Kunir Kabupaten Blitar yang menyatakan bahwa peran relawan masih dibutuhkan untuk membantu pengajaran Bahasa Inggris di sekolah tersebut. 3. Hubungan relawan dengan pihak keluarga semang/host family yang telah berjalan dengan baik perlu diteruskan sebagai bagian dari people to people contact yang menjadi semangat kerja sama Peace Corps di Indonesia. 4. Penugasan kembali relawan Peace Corps yang sebelumnya masa tugasnya diakhiri misalnya karena ada anggota keluarga yang sakit telah diatur di dalam Implementing Arrangement tahun 2014 antara Peace Corps dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 8.
Menyampaikan informasi kepada Tim Teknis tentang perpindahan tempat tugas relawan atas nama Jay Thomas Salah satu hambatan dalam pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia adalah adanya beberapa sekolah yang kurang memiliki motivasi untuk bermitra dengan relawan Peace Corps. Selain membuat relawan merasa kurang nyaman, kondisi tersebut juga membuat relawan kesulitan menjalankan tugasnya secara maksimal, mengingat tugas utama relawan Peace Corps sebenarnya adalah membantu Guru Bahasa Inggris dalam mengajar Bahasa Inggris di sekolah. Kondisi tersebut dialami oleh relawan atas nama Jay Thomas yang bertugas di MAN 1 Garut. Sehubungan dengan hal itu, Peace Corps dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah sepakat untuk memindahkan lokasi penugasan relawan Batch 5 atas nama Jay Thomas dari MAN 1 Garut ke SMAN 1 Cimalaka karena kurangnya motivasi sekolah untuk bermitra dengan relawan. Informasi mengenai hal ini disampaikan oleh Peace Corps kepada Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas, dan kemudian Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas meneruskan informasi ini kepada para anggota Tim Teknis Peace Corps.
12
9.
Memberikan tanggapan atas pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Haley Loach. Pada bulan Februari 2015, pihak Peace Corps menyampaikan kepada Tim Teknis tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Haley dari penugasannya di SMAN 1 Durenan, Trenggalek, Jawa Timur. Alasan pengunduran diri tersebut adalah karena relawan merasa bahwa penugasan sebagai pengajar Bahasa Inggris tidak sesuai dengan dirinya. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan bahwa pada prinsipnya Direktorat Politik dan Komunikasi tidak berkeberatan dengan pengunduran diri tersebut.
10. Memberikan tanggapan atas pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Roy Simonson dan Theresa Simonson. Pada bulan Februari 2015, pihak Peace Corps menyampaikan kepada Tim Teknis tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Roy Simonson dan Theresa Simonson dari penugasannya di MAN 2 Gresik dan MTsN Gresik, Jawa Timur. Alasan pengunduran diri tersebut adalah karena relawan merasa tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan setempat. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi selaku Ketua Tim Teknis menyampaikan bahwa pada prinsipnya Direktorat Politik dan Komunikasi tidak berkeberatan dengan pengunduran diri tersebut. II.2. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 2 TAHUN 2015 Pada bulan April sampai Juni 2015, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Memberikan tanggapan atas penugasan kembali relawan Batach 4 atas nama Steven Quincy Sola Relawan Peace Corps Batch 4 atas nama Steven Sola mengundurkan diri dari penugasannya pada tanggal 7 November 2014 karena alasan kesehatan. Pada bulan April 2015, Peace Corps mengajukan permohonan kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat menugaskan kembali Steven Sola sebagai relawan Peace Corps. Apabila permohonan tersebut disetujui, Steven Sola akan kembali bertugas di tempat tugas sebelumnya yaitu SMKN 1 Kemlagi Mojokerto. Permohonan Peace Corps tersebut mendapatkan dukungan dari pihak SMKN 1 Kemlagi dan telah disetujui juga oleh pihak Kemdikbud. Sehubungan dengan hal itu, Bappenas menyampaikan kepada pihak Sekretariat Negara bahwa pada prinsipnya Bappenas dapat menyetujui penugasan kembali Steven Sola sebagai relawan Peace Corps.
2.
Memberikan tanggapan atas pengunduran diri relawan Batch 6 atas nama Taje Dominique Mitchell. Pada tanggal 19 Mei 2015, Peace Corps menyampaikan kepada Tim Teknis tentang pengunduran diri calon relawan Batch 6 atas nama Taje Dominique Mitchell yang sedang mengikuti Pre Service Training. Menurut informasi dari Peace Corps, Peace Corps memutuskan untuk mengakhiri masa tugas dari calon relawan tersebut per tanggal 18 Mei 2015 karena relawan tersebut dinilai tidak mampu memenuhi harapan Peace Corps. Setelah mengikuti tahapan konseling, relawan tersebut kemudian memutuskan untuk 13
mengundurkan diri. Sehubungan dengan informasi tersebut, Bappenas menyampaikan kepada pihak Setneg bahwa pada prinsipnya Bappenas tidak berkeberatan dengan pengunduran diri tersebut. 3.
Memfasilitasi penyampaian informasi kepada para anggota Tim Teknis mengenai surat dari Kemenko Polhukam kepada TNI, Polri, dan Imigrasi tentang penugasan relawan Batch 6 di Jawa Timur dan Jawa Barat Sehubungan dengan penugasan relawan Peace Corps Batch 6 di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat, Kemenko Polhukam telah mengirimkan surat kepada TNI, Polri, dan Imigrasi pada tanggal 29 Mei 2015. Melalui surat tersebut, Kemenko Polhukam meminta agar TNI, Polri, dan Imigrasi dapat menginformasikan kepada jajarannya di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat terkait penugasan relawan Batch 6 tersebut dalam rangka pengawasan keamanan demi keberhasilan penugasan relawan tersebut di tempat kerjanya. Menindaklanjuti surat Kemenko Polhukam tersebut, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku ketua Tim Teknis menyampaikan surat tersebut kepada para anggota Tim Teknis untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
4.
Memberikan tanggapan atas rencana perpanjangan penugasan Colin Heath Williams sebagai Director of Management and Operation of US Peace Corps Indonesia Sehubungan dengan permohonan Peace Corps kepada Setneg pada bulan Juni 2015 untuk memperpanjang penugasan Colin Heath Williams sebagai Director of Management and Operation of US Peace Corps Indonesia, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas pada prinsipnya tidak berkeberatan dengan perpanjangan penugasan Colin Heath Williams sebagai Director of Management and Operation of US Peace Corps Indonesia, terhitung mulai tanggal 6 Oktober 2015 sampai dengan 5 Oktober 2016.
5.
Menyelenggarakan pemantauan atas kegiatan Peace Corps pada tanggal 5-6 Juni 2015 di Jawa Timur. Pemantauan ini diikuti oleh para anggota Tim Teknis. Dalam pemantauan ini, anggota Tim Teknis bertemu dengan beberapa perwakilan relawan Batch 6 dan mengunjungi beberapa relawan Batch 5 di tempat tugasnya. Dalam diskusi dengan perwakilan Batch 6, diperoleh beberapa informasi sebagai berikut : a) Salah satu relawan (Akelia Burke) mengalami penolakan dari pihak sekolah dengan alasan relawan berkulit hitam. Merespon hal ini pihak perwakilan Biro Kerjasama Pemda Jatim menyampaikan akan mengambil tindakan. b) Para relawan memperoleh pengetahuan dan pengalaman selama mengikuti Preservice training namun terbatasnya waktu dan padatnya aktivitas pada PST membuat relawan kurang memiliki waktu bersama keluarga dan masyarakat. c) Terkait dengan Sosial – Media, setiap relawan Peace Corps memang didorong untuk membagi pengalamannya sebagai relawan melalui FB, twitter dan blog. Sedangkan hasil kunjungan ke tempat tugas beberapa relawan Batch 5 adalah sebagai berikut : a) Sarah Ballard (MTsN Wonorejo Pasuruan) : 14
- Memiliki pengalaman mengajar sebelum bergabung dengan Peace Corps. Siswa menunjukkan peningkatan motivasi belajar Bahasa Inggris. - Mengajar 24/minggu dan mengajar kelas 3. Hal ini berbeda dengan yang biasanya dilakukan relawan Peace Corps, dimana biasanya mereka mengajar tidak lebih dari 20 jam per minggu dan mereka tidak mengajar kelas 3 karena kelas 3 akan menempuh ujian nasional. - Pihak sekolah belum menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program Peace Corps di sekolahnya. Laporan baru disampaikan secara lisan. - Peace Corps akan diteliti sebagai bahan tesis Phd oleh Bapak H Munif Armuza dari Kemenag Kab Pasuruan. Bappenas menyarankan untuk berkoordinasi dengan Tim Pengarah/Teknis PC. Pertanyaan yang diajukan dalam tesis ini adalah: mengapa program Peace Corps bisa berjalan tanpa masalah di Indonesia. b) Carly Clements (SMAN Bangil) : - SMAN Bangil sangat maju dan berprestasi, sehingga seharusnya tidak menjadi prioritas penempatan relawan Peace Corps. - Belum memiliki exit strategy secara spesifik, namun memiliki lesson study, yaitu program pembelajaran untuk menggali potensi siswa. Apa yang disampaikan relawan juga akan dievaluasi dan dicoba diterapkan di kelas lain. - Prosedur Peace Corps mengenai tindakan yang harus diambil apabila relawan sakit belum terkomunikasikan dengan baik kepada keluarga semang. c) Kesimpulan dan rekomendasi : - Perlu sosialisasi kepada Kepala Sekolah dan Keluarga Semang tentang keberagaman Warga Amerika untuk menghindari kesalapahaman (SARA) - Relawan yang memiliki pengalaman/latar belakang pendidikan mengajar memiliki keunggulan dalam pelaksanaan tugasnya. - Perlu lebih memperhatikan prioritas sekolah yang benar-benar membutuhkan dukungan relawan Peace Corps. - Perlunya Tim Teknis/Tim Pengarah memberikan panduan format pelaporan bagi sekolah, karena ternyata selama ini sebagian besar sekolah belum menyusun dan menyerahkan laporan tersebut sesuai aturan di dalam Implementing Arrangement. - Perlunya Tim Teknis/Tim Pengarah mendukung penulisan tesis tentang Peace Corps, agar penulis mendapatkan informasi yang akurat dan komprehensif, dan pada gilirannya Pemerintah dan berbagai pihak dapat mengambil manfaat dari karya ilmiah tersebut untuk perbaikan program Peace Corps ke depan II.3. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 3 TAHUN 2015 Pada bulan Juli sampai September 2015, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 27 Juli 2015 Pada tanggal 27 Juli 2015 diselenggarakan pertemuan Tim Teknis di Bappenas yang dihadiri oleh para anggota Tim Teknis, termasuk oleh Pemda Jawa Timur dan Jawa 15
Barat. Agenda pertemuan ini adalah membahas rencana perluasan program Peace Corps, membahas fasilitas kerja sama teknik untuk Peace Corps, serta membahas persiapan rapat Tim Pengarah. Hasil keputusan pertemuan ini adalah sebagai berikut : a) Terdapat 4 Provinsi yang mengajukan permintaan untuk menjadi lokasi program Peace Corps, yaitu Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, NTB, dan NTT. Bappenas belum menerima surat dari pihak NTB. Penentuan perluasan wilayah dan bidang kerja sama harus atas persetujuan Tim Pengarah. b) Rencana perluasan wilayah dan bidang kerja sama program Peace Corps terbuka untuk dilaksanakan, namun perlu mempertimbangkan beberapa hal, diantaranya sebagai berikut: -
Kejelasan TOR dari Peace Corps terkait perluasan wilayah dan bidang kerja sama, yang disertai dengan hasil evaluasi menyeluruh selama Peace Corps dilaksanakan di Indonesia serta alasan pemilihan wilayah dan bidang kerja sama.
-
Kemampuan sumberdaya dan rentang kendali khususnya dari pihak Pemerintah Indonesia dalam monitoring dan evaluasi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk penangangan bila terjadi masalah di lapangan.
-
Faktor keamanan dan aksesibilitas, khususnya keamanan para relawan. Lokasi yang dipilih sebaiknya lokasi yang mudah dipantau oleh Tim Pengarah/Tim Teknis. Wilayah seperti Papua, Maluku, Sulawesi Tengah, Aceh, atau daerah terpencil sebaiknya belum menjadi lokasi penempatan relawan Peace Corps. Prinsip kehati-hatian tetap perlu dipertimbangkan.
-
Kesesuaian antara kebutuhan Pemerintah Indonesia keahlian/kompetensi yang dimiliki relawan Peace Corps.
-
Kesesuaian dengan upaya pencapaian sasaran-sasaran RPJMN dengan memperhatikan lokasi yang sangat memerlukan.
-
Terkait cakupan bidang, seandainya diperkenankan bidang di luar bahasa Inggris hendaknya lebih bersifat “school base”.
dengan
c) Peace Corps bisa memperoleh fasilitas kerja sama teknik (tidak lagi di bawah USAID). Saat ini Peace Corps sudah masuk dalam rancangan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait daftar penerima fasilitas kerja sama teknik. Rancangan KMK ini mungkin akan disahkan pada bulan Agustus 2015. d) Perlu mempertimbangkan penambahan anggaran di pihak Pemerintah Indonesia untuk mengawal pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. 2.
Menyelenggarakan pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 30 Juli 2015 Pertemuan Tim Pengarah diselenggarakan di Bappenas dan dihadiri oleh para anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis. Country Director Peace Corps juga hadir dalam pertemuan ini. Agenda pertemuan ini adalah membahas hasil pemantauan tanggal 5-6 Juni
16
2015, membahas Peace Corps Strategic Plan 2016-2017, dan membahas penentuan jumlah relawan Batch 7 tahun 2016. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut : a) Dalam rangka rapat Tim Pengarah ini, arahan Bapak Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan program Peace Corps adalah agar Program Peace Corps sebaiknya tidak hanya memiliki keterkaitan dengan sekolah, namun juga dengan bidang pariwisata dan kejuruan. Sekolah kejuruan juga perlu mendapatkan perhatian dalam program Peace Corps. b) Berdasarkan hasil pemantauan, terdapat beberapa hal penting, antara lain : -
Perlunya sosialisasi kepada Kepala Sekolah dan Keluarga Semang/host family tentang keberagaman Warga Amerika untuk menghindari kesalapahaman (SARA)
-
Perlunya Tim Teknis/Tim Pengarah memberikan panduan format pelaporan bagi sekolah, karena ternyata selama ini sebagian besar sekolah belum menyusun dan menyerahkan laporan tersebut sesuai aturan di dalam Implementing Arrangement.
c) Terkait Strategic Plan Peace Corps, yaitu tentang persetujuan perpanjangan penugasan relawan pada tahun ketiga, sudah ada ketentuan di dalam Implementing Arrangement mengenai hal tersebut namun pemberian persetujuan tetap harus dilihat kasus per kasus. d) Proyeksi jumlah seluruh relawan Peace Corps di Indonesia pada tahun 2017 adalah 151 orang, tahun 2018 adalah 174 orang, dan tahun 2019 adalah 200 orang, namun dengan tetap mempertimbangkan kesiapan Pemerintah Indonesia. e) Kesepakatan lain : -
-
f)
3.
Penempatan relawan tahun ketiga di provinsi selain Jatim dan Jabar dapat menjadi pilot project perluasan wilayah program Peace Corps di Indonesia. Proses penentuan provinsi baru yang akan menjadi lokasi penempatan relawan tahun ke 3 akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Perlu ada sistem yang baik untuk menentukan sekolah yang akan menjadi lokasi penugasan relawan Peace Corps, misalnya dengan melihat data sekolah yang nilai Ujian Nasional Bahasa Inggrisnya rendah, dll.
Terkait kerja sama teknik, saat ini Peace Corps sudah masuk dalam rancangan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) terkait daftar penerima fasilitas kerja sama teknik. Rancangan KMK ini mungkin akan disahkan pada bulan Agustus 2015.
Memberikan materi sosialisasi bagi provinsi Jawa Timur pada tanggal 5-6 Agustus 2015 di Surabaya tentang kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan program Peace Corps. Pemda Jawa Timur mengundang Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas untuk menjadi narasumber dalam acara sosialisasi mengenai kebijakan pemerintah Indonesia terkait pelaksanaan program Peace Corps. Tujuan sosialisasi ini adalah 17
memberikan informasi tentang program Peace Corps kepada para kepala sekolah yang sekolahnya akan menjadi tempat tugas relawan Peace Corps. Beberapa poin yang disampaikan oleh Direktur Politik dan Komunikasi adalah sebagai berikut :
4.
-
Pelaksanaan program Peace Corps telah berlangsung di Indonesia pada 1963 dan dihentikan pada tahun 1965 karena kondisi politik dalam negeri yang tidak memungkinkan. Kerjasama kemudian dilanjutkan kembali pada tahun 2009.
-
Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam rangka pertukaran budaya dan pada dasarnya budaya Amerika tidak seperti yang tersampaikan melalui film yang diketahui pada umumnya.
-
Para relawan sebelum ditempatkan akan diberikan training (Pre-service training) mengenai budaya, bahasa Indonesia dan bahasa Jawa dan training itu akan sangat membantu dalam penempatan dan penugasan relawan disekolah sehingga sekolah dapat memanfaatkann kehadiran relawan dengan maksimal.
-
Perluasan program Peace Corps akan disesuaikan dengan Implementing Arrangement atau aturan pelaksanaan kerja sama. Setiap perubahan akan disesuaikan dengan pengaturan tersebut dengan kesepakatan Tim Pengarah dan sampai saat ini masih tetap berfokus pada bidang pengajaran Bahasa Inggris berbasis sekolah (School base). Perluasan program Peace Corps dapat disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan pemerintah Indonesia utuk mengkoordinasikan program ini. Perluasan program akan disesuaikan dengan sasaran pembangunan Nasional RPJMN 2015-2019, yaitu, pada bidang pangan, kemaritiman, industry pariwisata, Energy dan kelistrikan dengan piloting di wilayah lain.
-
Pemerintah Indonesia mengapresiasi pelaksanaan program ini karena berkontribusi bagi peningkatan SDM, khususnya dalam bidang pengajaran Bahasa Inggris.
-
Setiap Pihak mendapatkan tugas, baik pihak Pemda Provinsi, Pihak Sekolah dan Pemerintah Pusat (Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemendagri, Kemlu, Kemdikbud, Kemsetneg) dalam mendukung suksesnya program ini.
-
Sekolah perlu menyiapkan pelaporan untuk mendukung pelaksanaan program ini.
Memberikan tanggapan atas pengunduran diri relawan Peace Corps atas nama Taje Mitchell (Batch 6), Kirby Landers (Batch 5), Nathan Keller (Batch 5), Robert Adams (Batch 5), Jane Kone (Batch 5), dan Jacob Dodds (Batch 5) Sepanjang bulan Mei hingga Juli 2015, terdapat beberapa relawan Peace Corps Batch 5 dan Batch 6 yang mengundurkan diri dari penugasannya. Pengunduran diri para relawan tersebut disampaikan Peace Corps melalui surat sebagai berikut : a) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/05/0371 tanggal 19 Mei 2015 perihal pengakhiran dini masa tugas calon relawan Batch 6 atas nama Taje Dominique Mitchell karena calon relawan dinilai tidak mampu memenuhi harapan Peace Corps. 18
b) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/06/0865 tanggal 9 Juni 2015 tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Kirby Landers yang bertugas di SMKN 5 Pengalengan Bandung karena alasan kesehatan. Sebelumnya relawan tersebut telah menjalani pengobatan di Amerika dari tanggal 11 Oktober 2014 sampai dengan 5 November 2014. c) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/06/0867 tanggal 9 Juni 2015 tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Nathan Keller yang bertugas di MAN Surade Sukabumi karena alasan ketidaksiapan pihak sekolah untuk bermitra dengan relawan Peace Corps. d) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/06/0869 tanggal 10 Juni 2015 tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Robert Adams yang bertugas di MTsN Ngrambe Ngawi karena alasan kesehatan. e) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/06/0879 tanggal 26 Juni 2015 tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Jane Kone yang bertugas di SMAN 1 Babadan Ponorogo karena alasan kesehatan. Sebelumnya relawan tersebut telah menjalani pengobatan di Amerika dari tanggal 13 Mei 2015 sampai tanggal surat pengunduran diri ini dikirimkan oleh Peace Corps kepada Pemerintah Indonesia. f) Surat dengan nomor PCID-SBY/2015/7/0883 tanggal 8 Juli 2015 tentang pengunduran diri relawan Batch 5 atas nama Jacob Dodds yang bertugas di MTsN Ponorogo Jawa Timur karena alasan kesehatan. Relawan telah kembali ke Amerika pada tanggal 7 Juli 2015 untuk menjalani pengobatan. Sehubungan dengan hal itu, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas mengirimkan surat kepada Country Director Peace Corps, Pemda Jatim, dan Pemda Jabar untuk memberikan tanggapan serta meminta penjelasan atas pengunduran diri para relawan tersebut. Beberapa hal yang dicantumkan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut : a) Terkait dengan pengakhiran dini/ pengunduran diri calon relawan pada saat calon relawan tersebut sedang mengikuti Pre Service Training di Indonesia, Peace Corps perlu mempertimbangkan motivasi serta kapasitas yang dimiliki oleh calon relawan ketika Peace Corps melaksanakan proses rekrutmen calon relawan. Dengan demikian calon relawan yang mengundurkan diri saat sedang mengikuti Pre Service Training dapat dihindari. b) Sehubungan dengan adanya beberapa relawan Batch 5 yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan, Tim Teknis mengharapkan informasi apakah persoalan kesehatan yang dialami oleh para relawan tersebut sudah terdeteksi saat Peace Corps melakukan pemeriksaan kesehatan dalam proses rekrutmen di Amerika Serikat. Tim Teknis mengharapkan Peace Corps bisa memberi penjelasan mengenai proses pemeriksaan kesehatan yang biasanya dilakukan kepada para calon relawan sebelum mereka berangkat ke Indonesia. Sedangkan apabila permasalahan kesehatan dialami oleh relawan setelah yang bersangkutan tiba di Indonesia dan mulai menjalankan penugasannya, kiranya Peace Corps dapat berbagi informasi dengan Pemerintah Indonesia mengenai hal tersebut. Masukan dari Peace Corps mengenai hal ini akan menjadi bahan pertimbangan bagi 19
Pemerintah Indonesia dalam mengambil langkah yang diperlukan agar relawan lain tidak mengalami permasalahan kesehatan serupa. c) Terkait dengan adanya relawan yang mengundurkan diri karena alasan ketidaksiapan pihak sekolah untuk bermitra dengan relawan Peace Corps, Tim Teknis akan menelusuri sebab-sebab terjadinya hal tersebut, namun Tim Teknis terbuka apabila Peace Corps dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bentuk ketidaksiapan pihak sekolah tersebut. Dengan demikian hal ini akan menjadi masukan bagi Pemerintah Indonesia dalam mengajukan usulan sekolah yang akan menjadi tempat penugasan relawan Peace Corps. 5.
Menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 1 September 2015 di Bappenas. Agenda pertemuan ini adalah membahas penentuan provinsi yang akan menjadi pilot project perluasan program Peace Corps pada tahun 2016, dimana provinsi ini akan menjadi lokasi penugasan relawan Peace Corps Batch 5 tahun ketiga. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Tim Pengarah pada tanggal 30 Juli 2015 yang menyetujui adanya penambahan provinsi sebagai pilot project. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut : a) Provinsi yang dipertimbangkan menjadi pilot project perluasan program Peace Corps pada tahun 2016 adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mempertimbangkan surat dari provinsi NTT yang dipandang sebagai komitmen Pemerintah Provinsi NTT dan data Ujian Nasional Bahasa Inggris tahun 2012 yang menunjukkan NTT sebagai salah satu provinsi yang nilai Ujian Nasional Bahasa Inggrisnya masih perlu ditingkatkan. Meskipun demikian perlu menkonfirmasi kembali minat dan komitmen Provinsi NTT serta melakukan persiapan yang matang mengingat kondisi NTT berbeda dengan provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur yang sebelumnya menjadi lokasi program Peace Corps. b) Provinsi lain yang menjadi alternatif setelah NTT adalah Sulawesi Utara dan Sumatra Barat. Sulawesi Utara sudah mengirim surat ketertarikan untuk menjadi lokasi program Peace Corps, sedangkan Sumatra Barat termasuk provinsi yang nilai Ujian Nasional Bahasa Inggrisnya juga perlu ditingkatkan. Sebagai tindak lanjut atas kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Mengirimkan surat jawaban kepada provinsi NTT yang telah mengajukan permintaan untuk menjadi lokasi program Peace Corps. Penyampaian jawaban kepada provinsi selain NTT akan dilakukan secara bertahap setelah ada tanggapan dari NTT. (September) b) Setelah ada tanggapan dari Provinsi NTT, Tim Teknis dan Peace Corps akan melakukan pertemuan dengan Pemda NTT untuk memastikan kesiapan Pemda NTT dalam melaksanakan program Peace Corps. (September/Oktober) c) Membahas perubahan Implementing Arrangement untuk mengakomodasi penempatan relawan di provinsi baru (Oktober/ sesudah bertemu Pemda NTT).
20
Pembahasan perubahan Implementing Arrangement perlu melibatkan Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud Kemlu. 6.
Meminta Tanggapan Kemdikbud, Kemenag, dan Kemenko Polhukam mengenai kondisi di Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait rencana pilot project penempatan relawan tahun ketiga Peace Corps di Provinsi Nusa Tenggara Timur Menindaklanjuti Rapat Tim Teknis/ Working Group Peace Corps yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2015 dengan agenda penentuan provinsi yang akan menjadi pilot project perluasan program Peace Corps pada tahun 2016, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas selaku Ketua Tim Teknis mengirimkan surat kepada Kemenko Polhukam, Kemdikbud, dan Kemenag untuk meminta tanggapan atas situasi Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kondisi pendidikan Bahasa Inggris di Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Negeri di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Sumatra Barat.
7.
Meminta konfirmasi Provinsi NTT tentang kesediaan untuk menjadi lokasi Program Peace Corps pada tahun 2016 Menindaklanjuti hasil pertemuan Tim Teknis pada tanggal 1 September 2015 dan merujuk pada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan nomor AP.742/IV/010/2013 tanggal 7 Juni 2012 perihal Kesediaan menjadi Sasaran Bantuan Lembaga Independen Peace Corps, Deputi bidang Polhukhankam Bappenas selaku Ketua Tim Pengarah mengirimkan surat kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur dan menyampaikan bahwa saat ini Provinsi Nusa Tenggara Timur dipertimbangkan untuk menjadi lokasi pilot project perluasan program Peace Corps pada tahun 2016. Sehubungan dengan hal itu, Tim Pengarah mengharapkan konfirmasi apakah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih berminat untuk menjadi lokasi program Peace Corps, khususnya dalam bidang pengajaran Bahasa Inggris di SMA/SMK/Madrasah. Menjawab surat tersebut, Gubernur Provinsi NTT menyampaikan bahwa provinsi NTT siap menjadi lokasi penempatan relawan Peace Corps pada tahun 2016.
II.4. PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 4 TAHUN 2015 Pada bulan Oktober sampai Desember 2015, kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1.
Menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 2 Oktober 2015. Agenda pertemuan ini adalah membahas persiapan provinsi yang akan menjadi pilot project penempatan relawan Batch 5 Peace Corps tahun ketiga pada tahun 2016 serta pembahasan perubahan Implementing Arrangement. Berdasarkan diskusi yang telah dilakukan, pertemuan ini menyimpulkan bahwa provinsi yang menjadi pilot project penempatan relawan tahun ketiga pada tahun 2016 adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sumatera Barat (Sumbar). Penempatan relawan sebaiknya di perkotaan/ tidak daerah terpencil. Salah satu pertimbangan pemilihan kedua provinsi tersebut adalah data Ujian Nasional Bahasa Inggris SMA dan SMP tahun 2014 dari Kemdikbud yang menunjukkan
21
bahwa nilai Ujian Nasional Bahasa Inggris di Provinsi NTT dan Sumbar masih perlu ditingkatkan. Sehubungan dengan belum adanya laporan dari Provinsi Jatim dan Jabar kepada Tim Teknis mengenai pelaksanaan program Peace Corps di daerahnya, maka untuk selanjutnya bagi provinsi yang tidak melaporkan perkembangan program Peace Corps kepada Tim Teknis akan mendapat sanksi pengurangan jumlah relawan. Sebagai tindak lanjut atas kesimpulan tersebut di atas, maka perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut : a) Mengirimkan surat jawaban kepada provinsi-provinsi yang telah mengirimkan surat ketertarikan menjadi lokasi program Peace Corps, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. b) Tim Pengarah akan mengirimkan undangan pertemuan koordinasi kepada Gubernur Provinsi NTT dan Gubernur Provinsi Sumbar. Tujuan pertemuan ini adalah untuk memastikan kesiapan Pemda NTT dan Sumbar dalam melaksanakan program Peace Corps. Pertemuan ini rencananya akan dilaksanakan pada minggu ketiga atau akhir Oktober 2015. c) Membahas perubahan Implementing Arrangement untuk mengakomodasi pilot project penempatan relawan tahun ketiga di provinsi NTT dan Sumbar. Pembahasan Implementing Arrangment akan dilakukan sesudah Tim Pengarah/Tim Teknis bertemu Pemda Provinsi NTT dan Sumbar. Pembahasan perubahan Implementing Arrangement akan melibatkan Direktorat Perjanjian Internasional Ekososbud Kemlu dan provinsi NTT dan Sumbar. Catatan untuk pembahasan Implementing Arrangement : Pilot project penempatan relawan Peace Corps tahun ketiga di provinsi selain Jatim dan Jabar tidak secara otomatis memperluas lokasi program Peace Corps pada tahun 2016. Pilot project penempatan relawan Peace Corps tahun ketiga ini nantinya akan dievaluasi pelaksanaannya. 2.
Mengirimkan surat kepada Pemda Jatim dan Pemda Jabar untuk meminta Pemda Jatim dan Pemda Jabar agar melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Peace Corps di daerahnya masing-masing. Untuk mendukung pelaksanaan program Peace Corps di Jawa Timur dan Jawa Barat, Tim Teknis mengharapkan agar Pemda Jawa Timur dan Jawa Barat dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan program Peace Corps di provinsi masing-masing serta menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi tersebut setiap 4 (empat) bulan kepada Tim Teknis Peace Corps (c.q. Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas). Laporan tersebut kiranya dapat diterima Tim Teknis Peace Corps selambatnya pada tanggal 2 Januari, 2 Mei, dan 2 September. Dalam melakukan monitoring dan evaluasi ini, Tim Teknis mengharapkan Pemda Jawa Timur dan Jawa Barat dapat berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktorat Pendidikan 22
Madrasah Kementerian Agama selaku penandatangan dokumen Implementing Arrangement/Pengaturan Pelaksanaan Program Peace Corps di Indonesia. Penyampaian laporan ini sangat penting karena selama ini Pemda Jawa Timur dan Jawa Barat hanya menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan program Peace Corps di wilayahnya masing-masing secara lisan pada saat pelaksanaan rapat Tim Teknis atau Tim Pengarah, sedangkan laporan secara tertulis belum pernah disampaikan kepada Tim Teknis atau Tim Pengarah. Berdasarkan Rapat Tim Teknis Peace Corps pada tanggal 2 Oktober 2015, telah diputuskan bahwa bagi provinsi yang tidak menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan program Peace Corps akan mendapat sanksi pengurangan jumlah relawan Peace Corps. 3.
Menyelenggarakan pertemuan Tim Teknis pada tanggal 18 November 2015 Agenda pertemuan ini adalah mempersiapkan pertemuan dengan Pemda Nusa Tenggara Timur terkait rencana penempatan relawan Peace Corps di NTT pada tahun 2016. Hasil pertemuan ini adalah sebagai berikut : a) Durasi pilot project di NTT apakah satu tahun atau dua tahun akan dibahas dalam pertemuan berikutnya. b) Kunjungan ke NTT direncanakan pada bulan November. Menunggu konfirmasi dari Pemda NTT c) CV relawan tahun ketiga yang akan ditempatkan di NTT agar disampaikan kepada Tim Teknis d) Penempatan relawan di NTT bukan di daerah yang terpencil. Sebaiknya di Kupang. e) Relawan Peace Corps wajib melapor tentang kehadirannya di satu tempat kepada kantor Imigrasi setempat, walaupun menggunakan visa dinas yang dikeluarkan oleh Kemlu f) Kemdikbud akan menyusun instrumen pemantauan yang lebih detail untuk melihat manfaat program Peace Corps, khususnya bagi guru dan anak didik. Penyusunan instrumen perlu mempertimbangkan banyak variabel karena kemampuan bahasa Inggris siswa bisa dipengaruhi oleh banyak variabel, tidak hanya karena kehadiran relawan Peace Corps di sekolah tersebut. g) Pemda Jatim dan Jabar melalui surat Gubernur menyampaikan laporan monev kepada Tim Pengarah/Tim Teknis c.q. Direktorat Politik dan Komunikasi, Kedeputian Polhukhankam Bappenas. Bappenas akan mendistribusikan laporan monev tersebut kepada anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis. h) Akan dibuat panduan pemantauan.
4.
Melakukan pertemuan dengan Pemda NTT di Kupang, NTT, pada tanggal 27 November 2015 Pada tanggal 27 November 2015, Tim Teknis Peace Corps melakukan pertemuan dengan Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta dinas-dinas terkait di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Latar belakang pertemuan ini adalah adanya rencana Tim Pengarah dan Tim Teknis Peace Corps menempatkan relawan Peace Corps tahun ketiga di provinsi NTT untuk membantu Provinsi NTT meningkatkan nilai bahasa Inggris para siswa SMA. 23
Berdasarkan pembahasan dalam pertemuan antara Tim Teknis, pihak Peace Corps, dan Pemda NTT, dapat disimpulkan bahwa Pemda NTT sangat antusias untuk melaksanakan program Peace Corps. Sehubungan dengan hal itu, pihak Peace Corps sebaiknya segera melakukan pertemuan-pertemuan lanjutan yang lebih teknis dengan Pemda NTT untuk menentukan sekolah-sekolah yang akan menjadi lokasi penugasan relawan. II.5. KENDALA Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program Peace Corps pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : a) Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dalam melakukan koordinasi pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. b) Pemantauan dan evaluasi dijadwalkan sebanyak 2 kali, namun karena adanya keterbatasan anggaran maka hanya dapat dilaksanakan 1 kali II.6. REKOMENDASI Beberapa rekomendasi untuk pelaksanaan program Peace Corps ke depannya adalah sebagai berikut : a) Melakukan penambahan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan program Peace Corps b) Melakukan penambahan sumber daya manusia di Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas untuk menangani koordinasi pelaksanaan program Peace Corps
24
BAB III PENUTUP Sepanjang tahun 2015, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas memberikan fasilitasi untuk pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia. Dalam memberikan fasilitasi tersebut, Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas menjalankan fungsi sebagai koordinator, khususnya melalui peran sebagai Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Teknis Koordinasi Program Peace Corps di Indonesia. Dalam melaksanakan fasilitasi tersebut, Direktorat Politik dan Komunikasi melakukan berbagai kegiatan yang diperlukan, diantaranya adalah menyelenggarakan berbagai pertemuan koordinasi serta memberikan tanggapan atas isu-isu yang berkembang terkait pelaksanaan program Peace Corps Indonesia. Keterbatasan anggaran dan sumber dana manusia menjadi kendala utama dalam melaksanakan koordinasi program Peace Corps. Untuk ke depannya, sebaiknya dilakukan penambahan anggaran untuk koordinasi pelaksanaan program Peace Corps. Selain itu, perlu dilakukan penambahan jumlah sumber daya manusia mengingat koordinasi yang dilakukan terkait program Peace Corps cukup intensif. Dengan adanya perbaikan-perbaikan tersebut, diharapkan fasilitasi Bappenas atas pelaksanaan program Peace Corps di Indonesia bisa berjalan dengan lebih baik.
25
