REPUBLIK INDONESIA PENGATURAN PELAKSANAAN ANTARA KEMENTERIAN PENDIDI KAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA DAN PEACE CORPS TENTANG PROGRAM PEACE CORPS DALAM BIDANG PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DAN PELATIHAN GURU BAHASA INGGRIS
1. PEMBUKAAN
a.
Para Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Peace Corps untuk selanjutnya wajib disebut sebaga i "Para Pihak".
b. Dasar Pengaturan Pelaksanaan Pengaturan
Pelaksanaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayan Republik
Indonesia dan Peace Corps tentang program Peace Corps dalam bidang Pengajaran Bahasa lnggris dan Pelatihan Guru Bahasa lnggris (Pengaturan Pelaksanaan) wajib berdasarkan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat tentang program Peace Corps di Indonesia yang ditandatangani di Jakarta, pada tanggal 11 Desember 2009 (MSP).
c. Definisi Untuk maksud Pengaturan Pelaksanaan ini:
1) "Kementerian " adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; 2) " Dinas Pendidikan Provinsi" adalah Dinas Pendidikan Provinsi terkait berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini; 3) " Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota" adalah Dinas Pendidikan Kabupat en/ kota yang dilibatkan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini; 4) "Sekolah" adalah sekolah dimana Relawan ditugaskan dan kemudian diatur dalam Pengaturan Pelaksanaan ini;
5) "Peace
Corps"
adalah
lembaga
Pemerintah
Amerika
Serikat
yang
diberi
kewenangan untuk melaksanakan maksud yang ditetapkan dalam pembukaan MSP;
dan 6) "Relawan" adalah Relawan Peace Corps yang terlibat dalam kegiatan berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini. 2. TUJUAN
Tujua n Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk menyediakan kerangka hukum dalam rangka kerja sama di antara Para Pihak dalam pelaksanaan program Peace Corps tentang Pengajaran Bahasa lnggris dan Pelatihan Guru Bahasa lnggris. 3. WILAYAH KERJA SAMA
Wilayah kerja sama dalam Pengaturan dan Pelaksanaan ini adalah pada penugasan dan penempatan individu Relawan Peace Corps yang memenuhi persyaratan untuk mengajar bahasa lnggris di sekolah dan melatih Guru Bahasa lnggris di sekolah. Relawan dapat juga berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sekunder di sekolah dan di lingkungan masyarakat selama kegiatan-kegiatan tersebut termasuk dalam rencana kerja yang telah disetujui atau telah mendapat persetujuan dari Para Pihak setelah rencana kerja dikembangkan.Jika diperlukan, Relawan dapat mengajar mata pelajaran lainnya berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak. 4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
a. Kementerian wajib: 1) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota demikian pula halnya dengan sekolah untuk memastikan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota
serta
sekolah
melaksanakan
kewajibannya
sesuai
dengan
Pengaturan Pelaksanaan ini; 2) dalam berkoordinasi dengan institusi-institusi pemerintahan terkait (Tim Teknis)
dan Peace Corps, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan Relawan sesuai dengan pelaksanaan Pengaturan Pe laksanaan sebagaimana terdapat pada Pasal 5 dari MSP; dan 3)
berkoordinasi dengan institusi-institusi pemerintahan Indonesia te rkait untuk mendukung pekerjaan Relawan sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 dari MSP dan ditetapkan dalam Pengaturan Pelaksanaan ini.
b. Dinas Pendidikan Provinsi wajib: 1) berkoordinasi
dengan
kabupaten/kota,
otoritas-otoritas
terutama
sertamemberitahukan
terkait
menyangkut
keberadaan
para
di
lingkungan
keamanan Relawan
dan
kepada
provinsi
dan
keimigrasian, otoritas-otoritas
dimaksud; 2) menyediakan kepada Peace Corps setiap tahun, dan paling lambat 9 (sembilan)
bulan sebelum kedatangan Relawan, daftar sekolah yang berpotensi menjadi lokasi penempatan Relawan dalam rangka memfasilitasi pengembangan lokasi Peace Corps;
3) memberikan pertimbangan dan saran tentang tempat tinggal bagi Relawan yang dltugaskan, yang sebanding dengan guru-guru lokal dan sesuai dengan kriteria keselamatan dan keamananPeace Corps; dan 4) menyediakan anggaran untuk menanggung biaya transportasi lokal bagi Relawan yang dim inta oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk ikut serta dalam kegiatankegiatan lain, seperti menghadiri seminar dan pelatihan pendidikan. c.
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota wajib: 1) berkoordinasi dengan otoritas-otoritas terkait di lingkungan kabupaten/kota, menyangkut keselamatan dan keamanan para Relawan, sertamemberitahukan keberadaan para Relawan kepada kantor-kantor keamanan lokal setempat; dan 2) menyediakan anggaran untuk menanggung biaya transportasi loka l bagi Relawan yang diminta oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan lain, seperti menghadiri seminar dan pelatihan pendidikan.
d. Sekolah wajib: 1) menyediakan tempat kerja bagi Relawan untuk mempersiapkan tugas-tugasnya di sekolah; 2) membantu Peace Corps dalam mencarikan pi lihan tempat tinggal keluarga angkat bagi Relawan sesuai dengan peraturan dan kebijakan Para Pihak yang berlaku; 3) menyediakan sedikitnya seorang guru lokal yang bersedia menjadi mitra kerja serta dapat mendukung Relawan; 4) memfasilitasi dan mengkoordinasikan pekerjaan Relawan dalam penugasannya, termasuk persiapan rencana pembelajaran, partisipasi sebagai anggota staf pengajar Bahasa lnggris, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar-mengajar; 5) mengawasi dan memantau kegiatan belajar dan mengajar yang dilakukan oleh Relawan di ruangan kelas dan memberikan um pan balik; 6) memfasilitasi keterlibatan Relawan dalam kegiatan-kegiatan extra-kurikuler dan p rogram lainnya yang telah disetujui; 7) melatih Relawan dalam penulisan laporan yang dibutuhkan tentang capaian kemajuan peserta didik; dan 8) memberikan um pan balik tentang kualitas laporan tersebut di atas. e. Peace Corps wajib: 1) menanggung biaya hidup, tempat tinggal pada masa sebelum penugasan, dan tunjangan pada saat cuti untuk Relawan sesuai dengan peraturan dan kebijakan Peace Corps yang berlaku; 2) menyediakan layanan kesehatan rutin dan darurat bagi relawan, termasuk evakuasi med is, jika diperlukan; 3) menanggung seluruh biaya perjalanan internasional dan domestik bagi Relawan
(termasuk biaya pulang-pergi sejak keberangkatan dari Amerika serikat) kecuali dalam hal seperti disebutkan dala m poin 4.b.4 dan 4.c.2 dari Pengaturan Pelaksanaan ini;
4) mengembangkan tahapan waktu yang sesuai untuk pengembangan lokasi penempatan dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi; S) melakukan supervisi terhadap para Relawan sesuai dengan kebijakan dan peraturan Peace Corps; 6) memberitahu Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, kepala sekolah dan otoritas-otoritas pemerintahan lainnya tentang kebijakan dan peraturan Peace Corps menyangkut perilaku dan pelayanan Relawan; 7) memberlakukan tindakan disipliner atau tindakan yang tepat bagi Relawan yang melanggar kebijakan dan peraturan Peace Corps; 8) memberitahu Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, kepala sekolah dan lembaga pemerintah terkait lainnya secara tertulis apabila Relawan tidak mampu menyelesaikan tugasnya; 9) menyediakan pelatihan bagi calon Relawan pada masa sebelum penugasan dan pada saat Relawan dalam masa penugasan; dan 10) melakukan upaya terbaik untuk memastikan bahwa Relawan memenuhi ketentuan yang terdapat pada paragraf 1, Pasal 7 dari MSP. S.
KRITERIA PEACE CORPS UNTUK RELAWAN
a. Jumlah Relawan yang akan melaksanakan kegiatan ditentukan dan diusulkan oleh Para Pihak. b. Relawan harus memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana dan kompetensi di bidang pengajaran bahasa lnggris setelah menyelesaikan pelatihan yang dilaksanakan oleh Peace Corps. c.
Rekruitmen dan seleksi Relawan akan dilakukan oleh Peace Corps dan sesuai dengan standar kriteria rekuritmen dan seleksinya, termasuk persyaratan hukum, kesehatan, dan persyaratan latar belakang investigasi.
d. Peace Corps wajib menyediakan daftar calon Relawan Peace Corps yang diundang (peserta pelatihan yang akan didatangkan) kepada Kementerian beserta data pribadi dan dokumen terkait, paling lambat 2 (dua) bu lan sebelum kedatangan mereka di Indonesia. Data dimaksud wajib mencakup, namun tidak terbatas pada, daftar riwayat hidup, lata r belakang pendidikan, pengalaman kerja dan pengalaman berorganisasi. Daftar dokumen terkait yang akan disediakan wajib sesuai dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Republik lndonesiaserta kebijakan terkait oleh Kementerian. Peace Corpsjuga akan menyediakan daftar sementara penempatan Relawan. 6.
TUGAS RELAWAN PEACE CORPS
a. Relawan wajib: 1) menyusun rencana pembelajaran; 2) melaksanakan atau memfasilitasi proses-proses pembelajaran;
3) melakukan evaluasi terhadap peserta didik; 4)
membuat laporan perkembangan peserta didik;
5) berusaha meningkatkan kapasitas siswa dan/atau guru untuk belajar, dan/atau mengajar serta menggunakan bahasa lnggris; 6)
melaksanakan tugas-tugas lain yang terkait dengan pe ndidikan yang dibe rikan oleh l<epala sekolahatau tenaga pendidik dan kependidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota lainnya; dan
7) mematuhi ketentuan yang terdapat pada paragraf 1, Pasal 7 dari MSP. Ketentuanyang termasuk namun tidak terbatas kepada, penghormatan terhadap kemerdekaan dan lkesatuan wilayah Republik Indonesia, tidak mencampuri hubungan dalam negeri Pemerintah Republik Indonesia dan tidak melakukan kegiatan politik dan komersial di dalam wilayah Republik Indonesia.
b. Rincian tanggungjawab spesifik para Relawan dijelaskan dalam Lampiran 1, Mengajar Bahasa lnggris sebagai Bahasa Asing - MBIBA,Penjelasan tentang Kedudukan Relawan. 7.
ORIENTASI DAN PELATIHAN BAGI RELAWAN
a. Peace Corpswajib menyediakan orientasi dan pelatihan bagi para Relawan di Indonesia sebelum mereka ditempatkan di sekolah-sekolahuntuk mempersiapkan penugasan mereka. b. Peace Corps wajib menyediakan pelatihan bahasa dan budaya Indonesia.
c. Peace Corps wajib menyediakan rencana dan jadwal orientasi dan pelatihan kepada Kementerian paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kedatangan para peserta pelatihan untuk disetujui oleh Kementerian.
d. Peace Corps wajib memberikan informasi tentang kesehatan, keselamatan dan keamanan bagi para Relawan sebelum mereka ditempatkan di sekolah-sekolah. 8.
PENUGASAN RELAWAN
a. Jangka W aktu Penugasan
Jangka waktu penugasan Relawan adalah 6 (enam) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) bula n termasuk masa orientasi dan pelatihan pada tingkatan yang sesuai. b. Perpanjangan
Jangka waktu penugasan Relawan dapat diperpanjang atas permintaan sekolah atau Dinas Pendidikan Provinsi dan wajib diperpanjang atas persetujuan Kementerian, instansi-instansi pemerintahan terkait serta Peace Corps. Kementerian dan Peace Corps dapat mendukung perpanjangan masa tugas para Relawan secara perseorangan dalam jangka waktu tertentu untuk ditugaskan pada institusi-institusi pendidikan lainnya yang disetujui oleh Para Pihak, dengan mengikuti prosedur yang sama. c.
Pengakhira n
1) Kementerian dapat meminta Peace Corps mengakhiri penugasan Relawan karena kinerja buruk, pelanggaran terhadap hukum di Indonesia atau kebijakan Kementerian, atau sebab-sebab lainnya;
2) Peace Corps dapat mengakhiri penugasan Relawan sesuai dengan kebijakan Peace Corps.
3) Dalam hal Relawan tidak memenuhi ketentuan yang terdapat pada paragraph 1, Pasal 7 dari MSP, Kementerian berkoordinasi dengan instansi-instansi pemerintahan dan otoritas-otoritas yang terkait di Indonesia dapat mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada ketentuan paragraf 2, Pasal 7 dari MSP. 4) Jika Re lawan tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya, standar kebijakan Peace Corps akan diberlakukan. S) Relawan yang masa tugasnya berakhir karena alasan-alasan di luar kuasa mereka, sesuai
kebijakan
Peace
Corps,
seperti
sakit
atau
urusan
keluarga,
dapat
dipertimbangkan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pengakhirannya untuk ditugaskan kembali dengan persetujuan Peace Corps, sekolah, dan Kementerian. Relawan yang masa tugasnya berakhir karena pengunduran diri tidak dapat dipertimbangkan untuk ditugaskan kembali. d. Pemahaman tentang Etika dan Budaya Lokal 1) Para Pihak wajib memastikan bahwa Relawan Peace Corps menghargai penuh isu-isu sosial, budaya dan agama yang sensitif dalam masyarakat Indonesia, terutama pada sekolah tempat mereka ditugaskan, dan dalam lingkungan komunitasnya. 2) Selama orientasi dan pelatihan pada masa sebelum penugasan, Kementerian wajib menyediakan waktu untuk membahas masalah-masalah sosial yang sensitif terkait dengan lokasi tempat Relawan tersebut akan ditugaskan. 3) Kementerian wajib menyediakan orientasi bagi Relawan menyangkut semua agama yang secara resmi diakui di Indonesia. e.
Penempatan 1) Lokasi penempatan Relawan berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini wajib ditentukan oleh Kementerian yang berkoordinasi dengan instansi pemerintah atau otoritas terkait di Indonesia dengan mempertimbangkan permintaan dari pihak sekolah dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota . Para Pihak sepakat bahwa para Relawan Peace Corps akan ditugaskan pada sekolah-sekolah di Jawa Timur dan Jawa Barat, dan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia, melalui persetujuan tertulis oleh Para Pihak.Peace Corps juga dapat menyeleksi 15-20% dari sekolah-sekolah yang sedang atau telah menjadi tuan rumah bagi penempatan Relawan Peace Corps untuk dapat menjadi lokasi penempatan kembali Relawan.Penempatan relawan pada sekolah-sekolah terpilih ini akan dibatasi untuk 2 (dua) Relawan berturut-turut, kecuali diputuskan lain oleh Para pihak. 2) Dalam rangka menyelesaikantanggungjawabnya berdasarkan hukum Amerika Serikat dan kebijakan Peace Corps, dalam berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provins! dan Kabupaten/Kota, akan dipertimbangkan dan diambil tindakan yang diperlukan untuk memindahan atau mengalihkan lokasi, serta menugaskan Relawan ke sekolah, institusi dan/atau lingkungan masyarakat lain apabila kondisikondisi
lokasi
kerja atau
masyarakat di
sekitar Relawan
dianggap dapat
mengganggu keselamatan dan keamanan, serta kesehatan medis Relawan, atau
apabila efektivitas Relawan berkurang atau terpengaruh negatif dari kondisi yang terjadi di luar kuasa Relawan dimaksud. 9.
PEMANTAUANDAN EVALUASI
a. Rencana Kerja Relawan 1) Setiap Relawan harus menyusun rencana kerja per semester. 2) Rencana kerja harus sejalan dengan program sekolah.
3) Rencana kerja harus disetujui oleh kepala sekolah. b. Pemantauan, Evaluasi dan Supervisi 1) Dalam koordinasi dengan Peace Corps, Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Tim Teknis wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Peace Corps tentang Pengajaran Bahasa lnggris dan Pelatihan Guru Bahasa lnggris. 2)
Peace Corps akan melakukan pemantauan dan evaluasi sendiri terhadap kegiatan Relawan termasuk terhadap apa yang telah dije laskan menyangkut kebijakan, persyaratan dan standar Peace Corps serta ketentuan yang terdapat dalam pa ragraf 1,Pasal 7 dari MSP.
3) Supervisi t erhadap Program Peace Corps tentang Pengajaran Bahasa lnggris dan
Pelatihan Guru Bahasa lnggris wajib dilakukan oleh Kementerian, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, sekolah, serta Peace Corps di bawah kerangka Tim Teknis Tentang Koordinasi Program Kerjasama Peace Corps di Indonesia.
c.
Pelaporan Peace Corps 1) Peace Corps akan menyerahkan laporan triwulan dan tahunan kepada seluruh instansi-i nstansi pemerintah t erkait.
2) Hasil pemantauan, evaluasi, dan supervisi bersama oleh Tim Teknis tentang Koordinasi Program Kerja Sama Peace Corps wajib dilaporkan kepada Tim Pengarah . 10. KEADAAN DARURAT
Kementerian, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/kota, serta sekolah, akan memberitahu Peace Corps secepatnya dan memberikan bantuan yang diperlukan pada saat Relawan dalam keadaan darurat atau kem ungkinan dibutuhkannya evakuasi medis terhadap Relawan. 11. ALAMAT RESMI
a.
Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C, Lantai 6-7 JI. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
b. Peace Corps Indonesia JI. WR Supratman No. 9, Surabaya 60264
Jawa Timur lnformasi alamat resmi tambahan wajib diberitahukan secara tertulis oleh Para Pihak jika diperlukan atau diminta oleh salah satu Pihak. 12. MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PENGAKHIRAN PENGATURAN PELAKSANAAN a.
Masa Berlaku Pengaturan Pelaksanaan ini wajib mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan dan tetap berlaku selama 4 (empat) tahun, serta dapat diperpanjang melalui persetujuan tertulis Para Pihak.
b.
Perubahan Pengaturan Pelaksanaan ini dapat diubah setiap saat dengan persetujuan tertu lis yang ditandatangani oleh Para Pihak. Perubahan tersebut wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh Para Pihak. Tidak ada perubahan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada MSP.
c.
Pengakhiran Salah satu Pihak dapat mengakhiri Pengaturan Pelaksanaan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pihak lain dan dengan cara yang sesuai dengan MSP.
SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini. DIBUAT rangkap 2 (dua) di Jakarta, pada tanggal
\l fc.brvari
tahun dua ribu lima belas dalam
bahasa Indonesia dan bahasa lnggris, semua teks mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, maka teks bahasa lnggris yang berlaku. UNTUK
UNTUK
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
ANANTO KUSUMA SETA
SHEILA CROWLEY
Kepala Biro Perencanaan dan
Direktur
Kerja Sama Luar Negeri
Lampiran 1 Penjelasan tentang Kedudukan Relaw an dalam hal Mengajar Bahasa lnggris sebagai Bahasa Asing - M BIBA
Relawan Peace Corps akan ditempatkan di sekolah untuk mendukung para guru dalam menerapkan praktek pengajaran yang efektif yang akan mengarah pada peningkatan kinerja siswa. Sebagai tambahan, mereka akan mendukung para guru, pemimpin pendidikan, orang tua dan anggota masyarakat lainnya melalui lokakarya dan kegiatan ekstra kurikuler di sekolah dan masyarakat. Tugas spesifik mereka termasuk: •
Memahaimi pengajaran bahasa lnggris saat ini melalui pengamatan kelas, wawancara, dan meninjau bahan ajar.
o
Meninjau sumber daya yang digunakan dalam pengajaran bahasa lnggris saat ini (misalnya, standar, kurikulum, buku teks, audio-visual dan sumber daya TIK, alat penilaian, dll)
•
Bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan rencana kerja untuk
•
Bersama dengan guru lain, membuat rencana pelaksanaan pelajaran dan mengembangkan
memenU1hi kebutuhan/prioritas guru dan siswa. bahan pengajaran tambahan untuk mencapai kurikulum dan standar nasional. Membantu guru mengintegrasikan TIK untuk pengajaran bahasa lnggris serta bahan ajar yang murah dengan menggunakan sumber daya lokal yang tersedia. e
Menjadi bagian tim pengajar antara 16-20 jam per minggu dengan guru Indonesia.
•
Membuat model pengajaran bahasa komunikatif yang secara aktif melibatkan siswa untuk menggunakan bahasa lnggris dalamberkomunikasi dan pembelajaran di bidang konten. Mengintegrasikan caraberpikir kritis dan pembelajaran berbasis tugas atau proyek.
•
Bekerja sama dengan staf sekolah untuk meninjau ka lender pengajaran, kebutuhan dan prioritas sumberdaya, dan kesempatan untuk membimbing dan membantu guru dan siswa di luar kelas.
•
Apabila diminta, bekerjasama dengan guru dan pengurus untuk merancang kegiatan bagi guru dalam rangka meningkatkan kemampuan bahasa lnggris mereka.
•
Mempromosikan transparansi dan komunikasi yang terbuka antara guru, staf, siswa dan orang tua.
•
Berdasarkan kebutuhan dan ketertarikan masyarakat/sekolahserta kete rtarikan pribadi, melibatkan para siswa, orang tua dan anggota masyarakat lainnya dalam kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatan berbasis masyarakat seperti klub bahasa lnggris, olahraga, kepandua n, program lingkungan dan teater.
REPUBLIK llQ)()NBSIA
IMPLEMENTING ARRANGEMENT BETWEEN THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE PEACE CORPS CONCERNING THE PEACE CORPS PROGRAM IN ENGLISH TEACHING AND ENGLISH TEACHER TRAINING
1.
PREAMBLE a.
The Parties The Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and Peace Corps shall hereinafter be referred to as the "Parties".
b. Basis of the Implementing Arrangement The Implementing Arrangement between the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia and the Peace Corps concerning the Peace Corps Program in English Teaching and English Teacher Training {Implementing Arrangement) shall be based on the Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United States of America concerning the program of the Peace Corps in Indonesia signed in Jakarta on December 11, 2009 (MoU). c.
Definition For the Purpose of the Implementing Arrangement: 1) "Ministry" means the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia; 2)
"Provincial Office of Education" means the relevant Provincial Office of Education under this Implementing Arrangement;
3)
"District/City Office of Education" means the District/City Office of Education involved under this Implementing Arrangement;
4)
"School" means the school to which a Peace Corps Volunteer is assigned and therefore covered by this Implementing Arrangement;
S)
"Peace Corps" means the United States Government agency aut horized to carry out the purposes set forth in the preamble of Mou; and
6)
"Volunteers" means Peace Corps Volunteers engaged in the activity under this Implementing Arrangement.
2. OBJECTI VE
The objective of the Implementing Arrangement is to provide a legal framework for cooperation between the Parties in the implementation of the Peace Corps Program in English Teaching and English Teacher Training. 3. AREA OF COOPERATION
The area of cooperation of this Implementing Arrangement is on the assignment and individual placement of Peace Corps Volunteers who meet the requirements to teach English at schools and to train the English Teachers of schools. Volunteers may also be involved in secondary activities at the school and in their communities as long as such activities are either included in the approved work plans or approved by the Parties after the work plans have been developed. If needed, Volunteers may teach other subjects based on mutual written agreement of the Parties. 4.
DUTIES AND RESPONSIBILITIES a. The M inistry shall:
1) ·c oordinate with the Provincial and District/City Office of Education as well as school to ensure the implementation of the obligation of the Provincial and District/City
Office
of
Education
and
school
under
this
Implementing
Arrangement; 2)
in coordination with relevant government institutions (Wo rking Group) and Peace Corps, conduct monito ring and evaluation of the activity of Volunteers under the implementation of this Implementing Arrangement as envisioned under Article 5 of the MoU; and
3) coordinate with related Indonesian government institutions to support Volunteers' work as envisioned under Article 3 of the MoU and as set forth in this Implementing Arrangement. b. The Provincial Office of Education shall:
1) coordinate with the relevant authorities in the province and district/city, especially related to security and immigration, and inform such authorities of the presence of the Volunteers; and 2) provide Peace Corps on annual basis and at least nine (9) months in advance of the arrival of the Volunteers, a list of schools for potential Volunteer placements in order to facilitate Peace Corps' site development.
3)
provide consideration and advice on the accommodations for assigned Volunteers which are comparable to local teachers and In accordance with Peace Corps criteria for safety and security; and
4)
provide funds to cover local standard transportation costs for the Volunteers who .are asked by the Provincial Office of Education to participate in other activities, such as attending seminars and educational training.
c.
The District/City Office of Education shall:
1) coordinate with the related authorities in the district/city related to the safety and .security of the Volunteers and inform local security offices of the presence of the Volunteers; 2)
provide funds to cover local standard transportation costs for the Volunteers who are asked by the District/City Office of Education to participate in other activities, .such as attending seminars and educational training;
d. Schools shall:
1) provide space for the Volunteer to prepare his or her tasks at the school; 2) assist Peace Corps in finding housing options with a host family for the Volunteer based on prevailing regulations and policies of the Parties; 3) provide at least one counterpart that is willing to work with and to support the Volunteer; 4) facilitate and coordinate the work of the Volunteer in his or her assigned tasks, including the preparation of lesson plans, participation as a member of the English teaching staff, and conducting teaching and learning activities; 5) supervise and monitor the teaching and learning activities conducted by the Volunteers in the classroom and provide feedback; 6) facilitate the involvement of the Volunteer in approved extra-curricular and secondary activities; 7) train the Volunteer in writing appropriate student achievement reports; and 8) provide feedback on quality of aforementioned reports. e. Peace Corps shall:
1) provide living allowances, accommodations during pre-service training, and leave benefits for Volunteers, based on its prevailing regulations and policies; 2)
provide all routine and emergency health care to the Volunteers, including medical evacuation, if needed;
3) cover all international and domestic travel costs for the Volunteers (including round-trip travel from the United States) except those stated in point 4.b.4 and 4.c.2 of this Implementing Arrangement; 4) develop a mutually acceptable time line for site development in coordination with
the Provincial Office of Education;
5) provide supervision to the Volunteers regarding Peace Corps policies and regulations; 6) inform the Ministry, Provincial and District/City Office of Education, school principals and other government authorities of Peace Corps policies and regulations related to Volunteer conduct and service; 7) implement disciplinary or appropriate action for Volunteers who violate Peace Corps policies and regulations; 8) inform the Ministry, Provincial and District/City Office of Education, school Principal and related government agencies in writing in the event a Volunteer is not able to complete service; 9) provide pre-service and in-service training for Volunteers; and 10) use best efforts to ensure that Volunteers shall comply with the provision of paragraph 1, Article 7 of the Mou. S.
PEACE CORPS CRITERIA FOR VOLUNTEERS
a. The number of Volunteers which will implement activities shall be determined and proposed by the Parties. b. The Volunteers should meet at least undergraduate academic qualification and competence in English teaching upon completion of Peace Corps training. c.
The recruitment and selection of the Volunteers will be undertaken by Peace Corps in accordance with its standard recruitment and selection criteria, including legal, medical, and background investigation requirements.
d. Peace Corps shall provide to the Ministry, a list of Peace Corps invitees (incoming Trainees) and their personal data and related documents at least (two) 2 months in adv.ance of their arrival in Indonesia. Such data shall include but is not limited to curriculum vitae, educational background, work experiences, and organizational experiences. The list of the related documents to be provided shall be in accordance with the prevailing laws and regulation of t he Republic of Indonesia and the related policies of the Ministry. Peace Corps will also provide a provisional site placement list at this time. 6.
DUTIES OF PEACE CORPS VOLUNTEERS a. The Volunteers shall:
1) develop lesson plans; 2) conduct or facilitate learning processes; 3) conduct students' evaluations; 4) develop students' progress report; 5) work to enhance students' and/or teachers' capacity to learn, and/or teach and use English; 6) carry out other tasks related to education given by school principal or other
District/City Office of Education staff; and
7) comply with the provision of paragraph 1, Article 7 of the MoU. Such compliance
includes but not lim ited to, respecting t he independence and territorial integrity of the Republic of Indonesia, not Interfering in the internal affairs of the Republic of Indonesia and not conducting any commercial and politica l activities in the territory of the Republic of Indonesia. b. The specific responsibilities of Volunteers are detailed in Appendix 1, the Teaching English as a Foreign Language (TEFL) Volunteer Position Description 7.
ORIENTATION AND TRAINING FOR THE VOLUNTEERS
a. Peace Corps shall provide orientation and training for Volunteers in Indonesia prior to their placement in schools to prepare them for their assignments.
b. Peace Corps shall provide training on the Indonesian language and culture. c. Peace Corps shall provide an orientation and training plan and schedule to the Ministry at least 1 (one) month in advance of arrival of the Tra inees for Ministry concurrence.
d. Peace Corps shall provide information on health, safety and security for the Volunteers prior to their placement in schools. 8.
VOLUNTEER ASSIGNMENTS
a. Length of Assignment
Volunteer assignment period is 6 (six) to 27 (twenty seven) months including an appropriate level of orientation and training.
b. Extension The period of the Volunteer's assignment may be extended at the request of a school or of a Provincial Office of Education and shall be extended upon approval by the Ministry, relevant government agencies and Peace Corps. The Ministry and Peace Corps may support extensions for a certain period of time for individual Volunteers for assignments to other institutions as the parties may agree, subject to the same approva l process.
c. Termination 1) The Ministry may request that Peace Corps terminate the assignment of a Volunteer because of poor performance, a violation of Indonesian law or Ministerial policy, or other causes. 2)
Peace Corps may terminate the assignment of a Volunteer under current Peace Corps policies.
3)
In the event that the Volunteer does not comply with the provision of paragraph 1, Article 7 of the MoU, the Ministry in coordination with other Indonesian Government agencies and authorities may take action based on the provision of paragraph 2, Article 7 of the MoU.
4)
If a Volunteer is unable to complete his or her service, Peace Corps standard policies
will be applied.
5) A Volunteer whose service has been terminated for reasons beyond their control, per Peace Corps policy, such as personal medical issues or family-related issues, may be considered for reinstatement within 6 (six) months of their termination date with approval from the Peace Corps, the school and the Ministry. A Volunteer whose service has been terminated due to resignation may not be considered for reinstatement. d. Understanding of Local Ethics and Culture
1) The Parties shall ensure that Peace Corps Volunteers fully appreciate the sensitivity of social, cultural, and religion issues within Indonesian society, particularly at their schools, and within their communities. 2) During pre-service orientation and training, the Ministry shall be accorded time with the Volunteers to discuss sensitive social problems relating to the locations where Volunteers shall be assigned. 3) The Ministry shall provide orientation for Volunteers regarding all religions which are officially recognized in Indonesia. e.
Placement
1) The location of the Volunteers placements under this Implementing Arrangement shall be determined by the Ministry in coordination with other Indonesian Government agencies and authorities considering the request of the school and the recommendation from the Provincial and District/City Office of Education. The Parties agree that Peace Corps Volunteers shall be assigned to schools in East Java and West Java, and other provinces of the country, upon mutual agreement in writing by the Parties. Peace Corps will also select 15-20% of the schools that are currently hosting or have hosted a Volunteer for additional Volunteer placements. Placement of Volunteers at these selected schools will be limited to two consecutive PCVs, unless ot herwise agreed by all the Parties. 2) In order to comply with its responsibilities under U.S. laws and Peace Corps policies, Peace Corps, in coordination with the Provincial and District/City Office(s) of Education, will consider and take appropriate action to remove or relocate, and assign a Volunteer to a different school, institution and/or community if conditions at the Volunteer's work site or community are deemed to compromise the Volunteer's safety and security, medical health, or if the Volunteer's effectiveness may be diminished or affected due to circumstances beyond the Volunteer's control. 9.
MONITORING AND EVALUATION a.
Volunteer Work Plan
1) Each Volunteer has the obligation to set up a work plan per semester.
2) The work plan shall be in line with school program. 3) The work plan shall be approved by the school Principal.
b. Monitoring, Evaluation and Supervising 1)
2)
In coordination with Peace Corps, the Ministry, Provincial and District/City Office of Education, and Working Group shall conduct monitoring and evaluation of t he implementation of the Peace Corps English Teaching and Teacher Tra ining Program. Peace Corps will conduct its own monitoring and evaluation of Volunteer activities including those described related to Peace Corps policies, requirements and standards and the provision of paragraph 1, Article 7 of the MoU.
3) Supervision of the Peace Corps English Teaching and Teache r Training Program shall be conducted by the Ministry, Provincial and District/City Office of Education, schools and Peace Corps under the framework of Working Group on the Coordination of Peace Corps Program Coope ration in Indonesia. c.
Peace Corps Reporting
1) Peace Corps will provide quarterly and annual reports to all relevant government agencies. 2) The results of joint monitoring, evaluation, and su pervising by the Working Group on the Coordination of Peace Corps Program Cooperation shall be reported to the Steering Committee. 10. EMERGENCY
The Mirnistry, in coordination with the Provincial and District/City Office of Education, as well as school, will inform Peace Corps immediately and assist as needed in the event of a Volunteer-related emergency or the possible need for medical evacuation of a Volunteer. 11. OFFICIAL ADDRESS a.
Biro Perencanaan dan Kerja Sam a Luar Negeri
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung C, Lantai 6-7
JI. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 b.
Peace Corps Indonesia
JI. WR Supratman No. 9, Surabaya 60264 Jawa Timur Additional official contact information shall be provided by the Parties in writing as needed or as requested by either Party. 12. DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION OF THE IMPLEMENTING ARRANGEMENT a.
Effective Period
The Implementing Arrangement shall become effective on the date of its signing and
remain in effect for a period of 4 (four) years, and may be extended by mutual written
consent of the Parties.
b. Amendment The Implementing Arrangement may be amended at any time by written agreement signed by the Parties. Such amendment shall become effective on the dates as may be determined by the Parties. No amendment may conflict or be inconsistent with t he provisions of the Mou. c.
Termination
Eithe r Pa rty may terminate the Implementing Arrangement with 3 (three) months prior notice in writing to other Party and in a manner consistent with the MoU. IN WITNESS· WHEREOF, the undersigned, have signed this Implementing Arrangement. DONE in duplicate in Jakarta on the
I 2 ii..
day of
fc~11-rj
in the year t wo thousand and
fifteen in Indonesian and English languages, all texts being equal ly aut hentic. In case of any divergence of interpretation, t he English text shall prevail. FOR
FOR
THE MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE
THE PEACE CORPS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
ANANTO KUSUMA SETA
SHEILA CROWLEY
Head, Bureau of Planning and
Country Director
International Cooperation
Appendix 1 Peace Corps Volunteer TEFL Volunteer Position Description
Peace Corps Volunteers will be placed at schools to support teachers in implementing effective teaching practices that will lead to improve student performance. In addition, they will support teachers, education leaders, parents and other community members through workshops and extra-curricular activities in the schools and community. Specific duties include: •
Become familiar with current English language teaching practices through class room observations, interviews, and materials review.
•
Review current resources used in teaching English (e.g., standards, curricula, textbooks, audio-visual and ICT resources, assessment tools, etc.)
•
Collaborate with principals and teachers to develop a work plan to support the needs/priorities of teachers and students.
•
Co-plan lessons in cooperation with teachers and develop supplementary teaching materials to support the national curriculum and standards. Help teachers integrate ICTs for English instruction as well as low-cost materials using locally available resources.
•
Team teach between 16-20 hours per week with Indonesian teachers.
..
Model communicative language teaching which actively engage students to use English for communication and learning in the content areas. Integrate critical thinking and taskbased or project-based learning.
•
Work with school staff to review course ca lendars, resource needs and priorities, and opportunities to mentor and support teachers and students beyond the class room.
•
Where requested, collaborate with teachers and administrators to design activities for teachers to enhance their English language skills.
•
Promote transparency and open communication among teachers, staff, students and parents.
•
Based on school/community needs and interests as well as personal interests, engage students,
parents
and
other
community
members
in
extra-curricular
and
community-based activities such as English clubs, sports, scouting, environmental programs and theater.
