LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN 2 SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN

! ! ! !

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

TRIWULAN 2 SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN 2015

!

Kata Pengantar

D

engan mengucapkan puji dan syukur kami panjatkan ke Khadirat Ilahi Robbi, karena atas Rahmat

dan

Karunia-Nya

kami

dapat

menyelesaikan Penyusunan Capaian Kinerja

Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi

meningkatkan

Pemerintah.

kualitas

pelayanan

Disamping ini,

itu,

dilakukan

dalam berbagai

penyempurnaan terhadap sumber daya manusia yang ada serta system ketatalaksanaan yang berlaku yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Materi Laporan antara lain menguraikan tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dicapai oleh Sekretariat DPRD Kota Bandung, juga dimuat isu strategis yang dihadapi berikut tindak

lanjut

yang

dilakukan

oleh

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Akuntabilitas Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Bandung, 30 Juni 2015 Sekretaris DPRD, Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005

DAFTAR ISI Kata Pengantar Daftar Isi BAB I

PENDAHULUAN 1.1.! Latar Belakang 1.2.! Tugas dan Fungsi SKPD 1.3.! Isu Strategis 1.4.! Dasar Hukum

BAB II

PERENCANAAN KINERJA 2.1.! Perencanaan Strategis 2.2.! Indikator Kinerja Utama 2.3.! Perjanjian Kinerja

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA 3.1.! Capaian Indikator Kinerja Utama 3.2.! Pengukuran 3.3.! Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 3.4.! Akuntabilitas Keuangan

Bab IV

PENUTUP

BAB I PENDAHULUAN

1.1.! Latar Belakang Peningkatan Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung di dalam era reformasi yang membawa berbagai perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah mendorong pemerintah baik pusat maupun daerah sangatlah diperlukan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih. Perubahan tatanan hukum, politik dan administrasi publik. Dalam hal administrasi publik, termasuk diantaranya upaya membangun akuntabilitas publik dan peningkatan sistem pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Dalam proses perubahan

tersebut,

tiga

pilar

dari

Good

Governance

yaitu

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas harus tercermin di dalamnya. Laporan Capaian Kinerja Triwulan 2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung merupakan dokumen capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja SKPD. Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sekretariat DPRD Kota Bandung berusaha membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 7

Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

1

Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang antara lain mewajibkan instansi pemerintah sampai dengan tingkat eselon II untuk menyusun perjanjian kinerja. Selanjutnya penataan akuntabilitas lebih diperkuat lagi dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam peraturan

perundang-undangan

tersebut,

pemerintah

daerah

(termasuk di dalamnya SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah) diamanatkan

menyusun

rencana

pembangunan

daerah

yang

sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan.

1.2.! Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 299 Tahun 2013 tentang tugas pokok, fungsi, uraian tugas dan tata kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung, tugas pokok Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai ketentuan dan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Sekretariat DPRD Kota Bandung mempunyai fungsi : Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

2

1.!

Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

2.!

Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

3.!

Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan

4.!

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD

Masih menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 299 Tahun 2013 tersebut, struktur organisasi Sekretariat DPRD Kota Bandung dan uraian tugasnya dapat digambarkan sebagai berikut : 1.! Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang membawahi Kepala Bagian Hukum dan Persidangan, Bagian Umum, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, Kepala Bagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris DPRD mempunyai tugas : (1)! Mengkoordinasikan perumusan dan penyusunan visi, misi, rencana strategis, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja lingkup Sekretariat DPRD; (2)! Menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD;


3

(3)! Menyelenggarakan koordinasi,

dan

sinkronisasi pelaksanaan

tugas

Sekretariat

DPRD

dengan

SKPD

dan

instansi terkait;

Sekretariat DPRD Kota Bandung dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

(4)! Melaksanakan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas; (5)! Menyediakan dan mengkoordinasikan kelompok pakar atau Tenaga Ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku; (6)! Mengkoordinasikan rencana kegiatan Alat Kelengkapan DPRD; (7)! Mengkoordinasikan

penyelenggaraan

pengelolaaan

administrasi keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD; (8)! mengkoordinasikan kunjungan

kerja,

penyelenggaraan

rapat-rapat,

konsentrasi,

konsultasi,

workshop/bimbingan teknis, reses, hearing dan kegiatan DPRD lainnya; (9)! Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

4

Sekretariat DPRD; (10)!melaporkan Walikota

pelaksanaan melalui

tugas

administratif

kepada

Daerah

sebagai

Sekretaris

pertanggungjawaban; (11)!melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris

Daerah

berkaitan

dengan

pelaksanaan

administrasi keuangan dan barang milik daerah serta kepegawaian; dan (12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya. 2.! Bagian Hukum dan Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Hukum dan Persidangan yang membawahi Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan, Kepala Sub Bagian Persidangan, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi. Kepala Bagian hukum dan persidangan mempunyai tugas : (1)! Menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian

Hukum

dan

Persidangan

sebagai

pedoman

pelaksanaan tugas dan fungsi; (2)! Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Hukum dan Persidangan; (3)! Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

5

(4)! Menyelenggarakan fasilitasi

penyiapan

penyusunan

bahan,

pengkajian

perundang-undangan

dan

prakarsa

DPRD; (5)! Menyelenggarakan

dan

memfasilitasi

pelaksanaan

persidangan dan rapat-rapat DPRD; (6)! Menyelenggarakan

penyediaan,

pengelolaan

dan

penyimpanan dokumentasi; (7)! Melaksanakan

tata

usaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas; (8)! Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja pada Sekretariat DPRD dan SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; (9)! Memberikan telaahan dan pertimbangan teknis kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; (10)!Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas; dan (11)!Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 3.! Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum yang membawahi Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.


6

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas : (1)! Menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Umum sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi; (2)! Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Umum; (3)! Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; (4)! Melaksanakan fasilitasi penyusunan pedoman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha dan rumah tangga; (5)! Melaksanakan pelayanan ketatausahaan Sekretariat DPRD; (6)! melaksanakan

kerumahtanggaan

pimpinan

dan

alat

kelengkapan DPRD; (7)! Menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan rumusan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP),

PertanggungJawaban Pemerintahan Penyelenggaraan

(LKPJ),

Daerah

Laporan

Keterangan

Laporan

Penyelenggaraan

(LPPD),

Pemerintah

Daerah

dan (IPPD)

Informasi lingkup

Sekretariat DPRD; Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

7

(8)! Melaksanakan administrasi barang milik daerah lingkup Sekretariat DPRD; (9)! Melaksanakan

tata

usaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas; (10)!Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja pada Sekretariat DPRD dan Satuan Kerja

Perangkat

Daerah

terkait

sesuai

dengan

kewenangannya; (11)!memberikan telaahan dan pertimbangan teknis kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaaan tugas; (12)!Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas; dan (13)!Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 4.! Bagian

Keuangan

dipimpin

oleh

seorang

Kepala

Bagian

Keuangan yang membawahi Kepala Sub Bagian Anggaran, dan Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan. Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas : (1)! Menyusun program/rencana kerja dan penetapan kinerja Bagian Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi,


8

(2)! memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Bagian Keuangan; (3)! Membagi tugas dan mengarahkan rencana kerja kepada bawahan agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; (4)! Menyelenggarakan pengelolaan

penyusunan

keuangan

sesuai

petunjuk dengan

teknis peraturan

perundang-undangan; (5)! Menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan dan pembukuan; (6)! Menyelenggarakan

perencanaan

dan

penyusunan

anggaran; (7)! Menyelenggarakan administrasi perbendaharaan; (8)! Menyelenggarakan verifikasi dan pembukuan; (9)! Melaksanakan

tata

usaha

umum

untuk

mendukung

pelaksanaan tugas Bagian Keuangan; (10)!Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas dengan unit kerja pada Sekretariat DPRD dan SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; (11)!Memberikan telaahan dan pertimbangan teknis kepada atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;


9

(12)!Melaksanakan

monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan tugas; dan (13)!Melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 5.! Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahkan: (1)!

Sub Bagian Hubungan Masyarakat; dan

(2)!

Sub Bagian Protokol.

6.! Kelompok

Jabatan

Fungsional,

mempunyai

membantu

Sekretaris Dewan dalam melaksanakan sebagian tugasnya berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

1.3.! Isu Strategis Permasalahan-permasalahan yang sering muncul dalam berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pelayanan antara lain sebagai berikut : a.! Pemahaman

yang

berbeda

antara

Sekretariat

dan

DPRD

terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan. b.! Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.


10

b.! Banyak

kegiatan

yang

terfokus

diakhir

tahun

anggaran,

menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada. c.! Jumlah penyerapan anggaran yang sangat dipengaruhi oleh kinerja kegiatan. d.! Dinamika politik yang berkembang

di lembaga DPRD, ikut

mewarnai dalam kelancaran pengambilan keputusan.

1.4.! Dasar Hukum Dasar hukum penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan 2 SKPD Sekretariat DPRD Kota Bandung adalah : 1.!

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.!

Undang-undang

Nomor

25

Tahun

2005

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional; 3.!

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

4.!

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

5.!

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005-2025);


11

6.!

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;

7.!

Peraturan

Pemerintah

Nomor

105

Tahun

2000

tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 8.!

Peraturan

Pemerintah

Nomor

109

Tahun

2000

tentang

58

Tahun

2005

tentang

37

Tahun

2006

tentang

Kedudukan Keuangan Daerah; 9.!

Peraturan

Pemerintah

Nomor

Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.! Peraturan

Pemerintah

Nomor

Perubahan-Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; 11.! Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12.! Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 13.! Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Sistematika Penyusunan Rencana Strategis SKPD; 14.! Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan

serta

Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Daerah;


12

15.! Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bandung 2005-2025; 16.! Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Sususnan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung 17.! Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung.


13

BAB II PERENCANAAN KINERJA TRIWULAN 2 (DUA)

2.1.! PERENCANAAN STRATEGIS Perencanaan

Strategis

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses

sistimatis

dan

berkelanjutan

serta

merupakan

penjabaran daripada Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bandung yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2014-2018. Penetapan

jangka

waktu

5

tahun

tersebut

dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait

dengan

penetapan/kebijakan

bahwa

Rencana

Strategis Pemerintah Kota Bandung pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut

disusun

untuk

mewujudkan

Visi

dan


! !

Misi 14!!

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

tahun

2014-2018

sebagaimana yang telah ditetapkan. Disamping itu pula rencana

strategis

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung

diharapkan dapat mewujudkan sinkronisasi dengan rencana strategis Pemerintah Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD Kota Bandung telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2018, sehingga Rencana

Strategi

merupakan

hasil

Sekretariat rumusan

DPRD

bersama

Kota

Bandung

seluruh

komponen

Sekretariat DPRD Kota Bandung. Selanjutnya, Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kota Bandung tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam rencana kerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dimuat

program

dan

kegiatan

yang

diusulkan

untuk

dilaksanakan pada satu tahun mendatang. Perencanaan

strategik

merupakan

serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang disusun untuk

diimplementasikan

dengan

suatu

strategi


! !

yang 15!!

mencakup sejumlah langkah atau taktik yang digunakan dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan perencanaan

strategik, Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang diinginkan di masa mendatang. Dengan penetapan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat, maka Sekretariat DPRD Kota Bandung diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Berkaitan dengan hal tersebut berikut ini akan diuraikan tentang visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. a.! Visi Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung : ”Terwujudnya Pelayanan Prima Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung

Menuju

Kota

Unggul,

Nyaman

Dan

Sejahtera” b.! Misi Misi organisasi merupakan sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan organisasi dalam rangka mewujudkan visi. Dengan pernyataan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta perannya.


! !

16!!

Berdasarkan definisi misi dan visi yang ditetapkan tersebut di atas, maka misi Sekretariat DPRD Kota Bandung

Tahun

2014-2018

adalah

”Meningkatkan

Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Tugas Dan Fungsi DPRD Kota Bandung”. Misi ini didasarkan pada kondisi bahwa agar terwujud suatu pelayanan yang prima dan profesional bagi DPRD Kota Bandung sehingga penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan DPRD berjalan efektif. c.! Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada penyataan Visi dan Misi serta didasarkan pada Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran. Hubungan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut :


! !

17!!

TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN Tujuan

Sasaran

Meningkatnya 1.!Meningkatnya Kinerja Pelayanan kualitas pelayanan tugas dan fungsi dalam rangka DPRD Kota Bandung memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2.!Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

Indikator Kinerja Sasaran 1.! Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan 2.! Persentase pemenuhan sarana dan prasarana 3.! Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu 4.! Indeks Kepuasan Masyarakat 5.! Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat 6.! Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Publik sesuai PERMENPAN 38 Tahun 2012

3.!Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

7.! Nilai hasil evaluasi AKIP 8.! Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti


! !

18!!

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam perumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2.1.! INDIKATOR KINERJA UTAMA Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dan

Nomor

PER/09/M.PAN/5/2007

tentang

Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator

Kinerja

Utama

merupakan

ukuran

keberhasilan dari satu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

! !

19!!

dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/341.BAG ORPAD Tahun 2014 Tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung 2014-2018. Upaya

untuk

meningkatkan

akuntabilitas,

Pemerintah Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu denagn memperhatikan capaian kinerja, permasalahan

dan

isu-isu

mempengaruhi

keberhasilan

strategis suatu

yang

sangat

organisasi.

Adapun

penetapan target Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kota Bandung tahun 2014 adalah sebagai berikut : Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung No

Indikator Kinerja Utama

1

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Jml. Dewan yg Puas Jml. Anggota DPRD

2

Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

Rapat yang terlaksana Jml. Rapat yang terjadwalkan

3

Formulasi

X 100%

Jml asp yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk


! !

X 100%

20!!

2.2.! PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja pegawai aparatur sipil negara (ASN) dalam suatu organisasi pemerintahan bukan hanya bersifat administratif, tetapi diharapkan dapat mengarah pada manajerial yang memiliki efek ke bawah dan ke samping dalam organisasi tersebut. Dengan begitu, penandatanganan perjanjian kinerja dapat mendorong perbaikan struktur organisasi yang kurang rapih dan meminimalisir intervensi-intervensi dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati/Walikota Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

! !

!

22!

sebagai pemberi amanah dan Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan

tahun-tahun

kesinambungan

kinerja

sebelumnya, setiap

sehingga

tahunnya.

Adapun

terwujud Tujuan

dibuatnya Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut : a.! Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan SKPD

untuk

meningkatkan

integritas,

akuntabilitas,

transparansi, dan kinerja aparatur; b.! Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; c.! Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;


! !

!

23!

d.! Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan SKPD; e.! Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. Perjanjian Kinerja yang dilakukan antara Walikota Bandung dan Sekretaris DPRD Kota Bandung dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :


! !

!

24!

IKU dalam Perjanjian Kinerja Triwulan 2 Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung !! No 1

2

!!

!! Sasaran

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1!

Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada dewan

3!

2!

!!

!!

!!

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Kepuasan!Pimpinan! dan!Anggota!DPRD! Kota!Bandung!terhadap! pelayanan!Sekretariat! DPRD!dalam! memfasilitasi!kegiatan! Persentase!fasilitasi! rapatFrapat!dewan! tepat!waktu!

!%!

!40!

!%!

!100!

Persentase!fasilitasi! keluhan/pengaduan! masyarakat!yang! ditindaklanjuti!

!%!

!100!

!


!

25!

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Capaian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja selama 1 (satu) triwulan yang memuat realisasi kinerja yang diperjanjikan selama

Triwulan

2.

Dalam

bab

ini

juga

akan

disajikan

akuntabilitas keuangan yang memuat realisasi anggaran Triwulan 2 (satu) tahun 2015.

3.1.! Capaian Indikator Kinerja Utama Capaian

kinerja

keberhasilan

dan

tujuan

sasaran

dan

merupakan

kegagalan yang

dasar

pelaksananaan telah

ditetapkan

dalam

menilai

kegiatan

sesuai

dalam

rangka

mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Pencapaian Indikator Kinerja Utama terdapat pada Sasaran 1 dan Sasaran 2 seperti pada tabel berikut :

!

Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung!

26!

Tabel 3.1. LAPORAN CAPAIAN KINERJA INDIKATOR UTAMA SKPD BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA TRIWULAN : 2 (DUA) TAHUN 2015

No.

IKU / Indikator Kinerja

Target Tahun 2015

Kinerja Triwulan 2 Capaian

%

1

2

3

4

5

6

1.

Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

80 %

210

%

Persentase Fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dewan tepat waktu

100%

Persentase keluhan/pengaduan masyarakat yg ditindaklanjuti

100%

2.

!

Sasaran Strategis


100

100

%

%

Program / Kegiatan 7

Besaran Anggaran Yang Digunakan (Rp) 8

1.! Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 13.830.002.080

2.! Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 15.987.668.000

3.! Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp.

846.666.000

4.! Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp.

916.673.000

5.! Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp.

861.673.000

6.! Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rp. 35.424.201.508


27!

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Pada sasaran yang pertama terdapat 2 (dua) jenis indikator sasaran yang menjadi indikator utama Sekretariat DPRD Kota Bandung, yaitu : 1.! Meningkatkan kualitas pelayanan dalam memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung. 2.! Persentase fasilitasi rapat-rapat dewan tepat waktu. Untuk

meningkatkan

kualitas

pelayanan

dalam

memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai indikator kinerja utama yang pertama, kami menargetkan nilai capaian 20% dari total target tahun 2015 sebesar 80% dengan teknik pengumpulan data melalui survey kepuasan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung dengan metoda angket sebagai teknik pengukurannya. Adapun pengukurannya dengan membandingkan antara jumlah anggota dewan yang puas terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dengan jumlah dewan yang ada dikalikan dengan target kepuasan yang akan dicapai dalam 1 (satu) tahun.

!


28!

Untuk Indikator Kinerja Utama yang ke 2, bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bandung pasal 66 ayat 1, bahwa jenis rapat DPRD terdiri atas : a.! Rapat Paripurna b.! Rapat Paripurna Istimewa c.! Rapat Pimpinan DPRD d.! Rapat Fraksi e.! Rapat Konsultasi f.! Rapat Badan Musyawarah (BAMUS) g.! Rapat Komisi h.! Rapat Gabungan Komisi i.! Rapat Badan Anggaran j.! Rapat Badan Pembentukkan Peraturan Daerah k.! Rapat Badan Kehormatan l.! Rapat Panitia Khusus m.!Rapat Kerja n.! Rapat Dengar Pendapat, dan o.! Rapat Dengar Pendapat Umum Dari 15 (limabelas) kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan sehingga memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut. Dari 15

!


29!

(limabelas) kegiatan rapat tersebut, Rapat Paripurna merupakan forum

rapat

keputusan

tertinggi

yang

anggota

dipimpin

oleh

DPRD

dalam

Ketua/Wakil

pengambilan Ketua

DPRD.

Disamping itu kegiatan DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1027 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Empat atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sebagaimana telah diubah ke Dua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2007 pasal 12 ayat 3 bahwa alokasi perjalanan dinas studi banding Alat Kelengkapan DPRD Kota Bandung sebanyak 4 kali kecuali untuk Panitia Khusus (Pansus) paling banyak 3 kali dalam 1 kali kegiatan dan pasal 12A diatur alokasi konsultasi Alat Kelengkapan DPRD per tahun paling banyak 10 kali kegiatan kecuali Panitia Khusus (Pansus), paling banyak 5 kali dalam 1 kegiatan. Untuk itu mengapa kami menjadikan kegiatan memfasilitasi rapat-rapat dijadikan Indikator Kinerja Utama. Sehubungan hal tersebut di atas kami berani menargetkan target tahunannya untuk indikator kinerja yang ketiga 100%. Kegiatan rapat tersebut sudah terjadwalkan dan memudahkan

!


30!

bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan

rapat

tersebut

mengingat

bahwa

kegiatan-

kegiatan termaksud sudah bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan baik dari segi anggaran maupun sarana dan prasarana. Untuk kegiatan rapat-rapat sebagai salah satu media untuk musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan bagi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang telah dilaksanakan selama tahun anggaran 2014 adalah sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.2 Rapat-Rapat DPRD Kota Bandung NO 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

!

JENIS RAPAT Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat Rapat

2 Paripurna Paripurna Istimewa Pimpinan Fraksi Konsultasi Badan Musyawarah Komisi Gabungan Komisi Badan Anggaran Badan Pembentukan Perda Badan Kehormatan Panitia Khusus Kerja Dengan Pendapat Dengan Pendapat Umum


31!

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan

Untuk sasaran 2 yang menjadi Indikator Kinerja Utama adalah

Persentase

fasilitasi

keluhan/pengaduan

masyarakat.

Untuk indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Formulasi atau teknik pengukuran indikator ini yaitu dengan membandingkan jumlah rapat yang terlaksana dengan jumlah rapat-rapat yang telah terjadwalkan. Grafik 3.1 Aspirasi Masyarakat

Ket :

!

Terpasilitasi Tidak terpasilitasi


32!

3.2.! Pengukuran Pengukuran

kinerja

digunakan

untuk

menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

sasaran

yang

telah

ditetapkan

dalam

rangka

mewujudkan misi dan visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100%. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Tabel 3.3 Formulasi Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung No

Sasaran

1.

Meningkatnya pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

Indikator Kinerja Sasaran 1

2

2.


!

3

Formulasi Pengukuran

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

Jml. Dewan yg Puas Jml. Anggota DPRD

X 100%

Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

Jml asp. yg di ttl kpd Dewan X 100%

Rapat yang terlaksana Jml. Rapat yang terjadwalkan

X 100%

Jml asp yang masuk


33!

Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung 3.3.! Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam laporan ini, Sekretariat DPRD Kota Bandung dapat memberikan

gambaran

penilaian

tingkat

pencapaian

target

kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja utama, dan penilaian tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja utama yang ditetapkan. Hasil evaluasi kinerja Triwulan 2 (satu) tahun 2015 terhadap indikator kinerja utama dapat kami sajikan sebai berikut :

Tabel 3.4 Sasaran 1, Indikator Kinerja Utama No

Sasaran

Indikator Kinerja

a

B

c

d

1

Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung

1.1

Kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi kegiatan

Satuan

Target Tahunan

Triwulan

Target

Reali sasi

Capai an (%)

e

f

g

H

i

j

TW 1

-

-

n/a

TW 2!

40

84

210

TW 3!

60

-

n/a

TW 4!

80

-

n/a

%

80

Kondisi Akhir (F) 1.3

Persentase fasilitasi rapatrapat dewan tepat waktu

%

100

TW 1

100

100

100

TW 2!

100

100

100

TW 3!

100

-

n/a

TW 4!

100

-

n/a

Kondisi Akhir (F)

!


34!

Data tersebut didapat dari hasil survey melalui angket, sebagai berikut : No.! 1! 1!

Kriteria! 2! Angket!Kepuasan! Pimpinan!dan!Anggota! DPRD!

Untuk

Angket! yang! Puas! Disebar! 3! 4! 50! 42!

meningkatkan

Tidak! Puas!

Tidak! Berargumen!

Hasil!Tingkat! Kepuasan!

5! 5!

6! 3!

7!=!(4/3)x100! 84!

kualitas

pelayanan

dalam

memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung sesuai sasaran 1 terdapat 2 (dua) indikator kinerja sebagaimana tabel di atas. Untuk indikator kinerja yang pertama ditargetkan sebesar 80%. Mekanisme fasilitasi yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan anggota DPRD diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP RI Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD pasal 17 ayat (1) yang berbunyi “Pimpinan DPRD disediakan

masing-masing

1

(satu)

rumah

jabatan

beserta

perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan sedangkan untuk anggota DPRD diatur dalam pasal 18 ayat (1) yang berbunyi “Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta kelengkapannya.

!


35!

Untuk fasilitas sarana dan prasarana lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam pasal 25 ayat (3), bahwa setiap pimpinan dan anggota DPRD mendapatkan fasilitasi berupa yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut : a.!Belanja pegawai b.!Belanja barang dan jasa c.!Belanja perjalanan dinas d.!Belanja Pemeliharaan e.!Belanja modal

ad.b Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti ATK, pakaian dinas, sewa rumah, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah, belanja listrik, telepon, air, gas dan ongkos kantor lainnya. ad.d. Belanja pemeliharaan antara lain sarana dan prasarana gedung kantor dan Sekretariat DPRD, rumah jabatan pimpinan dan rumah dinas anggota DPRD dan kendaraan dinas pimpinan DPRD. ad.e Belanja modal. Antara

lain

untuk

kebutuhan

pembangunan/perluasan/

penambahan

gedung

kantor/rumah

jabatan/rumah

dinas,

pengadaan perlengkapan/peralatan rumah jabatan DPRD dan/

!


36!

atau rumah dinas DPRD, perlengkapan/peralatan kantor, pengadaan kendaraan dinas DPRD yang sifatnya menambah kekayaan daerah. Jenis dan besaran cc nya untuk Pimpinan DPRD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2006, adapun besaran jumlah tunjangan perumahan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung diatur dalam Peraturan

Walikota

Nomor

1027

Tahun

2013

tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 374 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah

Kota

Bandung

Nomor

20

Tahun

2004

tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Nomor 03 Tahun 2007 tanggal 4 Nopember 2013. Kondisi saat ini fasilitasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Bandung yang berkenaan dengan kendaraan roda 4 adalah sebagaimana tabel di bawah ini ;

!


37!

Tabel 3.5 Kendaraan roda 4

Kendaraan Jabatan dan operasional Alat Kelengkapan Dewan (AKD)

NO

NAMA AKD

1 1 2 3 4 5 6

2 Pimpinan Komisi Bapeperda Badan Anggaran Badan Musyawarah Badan Kehormatan JUMLAH

JUMLAH KENDARAAN 3 4 12 3 3 2 2 26

JENIS KENDARAAN 4 Sedan Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus Mini bus

KET 5 Jabatan Operasional Operasional Operasional Operasional Operasional

Tabel 3.6 Rumah Jabatan (Pimpinan) dan Rumah Dinas (Anggota) RUMAH Jabatan Rumah NO JUMLAH KETERANGAN (Pimpinan) Dinas (Anggota) 1 2 3 4 5 1 1 1 1.!Rumah Jabatan Pimpinan hanya Ketua DPRD 2.!Rumah Dinas anggota berupa uang tunjangan perumahan

Dengan telah menempati bangunan baru sejak tanggal 15 Juli 2014, Alat Kelengkapan Dewan (AKD), Anggota DPRD Kota Bandung dan Fraksi-Fraksi telah difasilitasi ruang kerja masing-

!


38!

masing disamping itu juga telah disediakan ruang-ruang rapat, sehingga

bisa

menyelenggarakan

rapat-rapat

tidak

diluar

gedung/ruang sendiri. Jumlah ruang kerja dan ruang rapat sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel 3.7 Ruang Kerja, Ruang Rapat, Ruang Tamu, Ruang Tunggu dan Kamar Mandi/WC NO

NAMA

1

2

JUMLAH RUANG Rapat

Kerja

Tamu

Tunggu

Mandi/ WC

KET

3

4

5

6

7

8 Ruang Rapat dan Ruang Kerja dilengkapi dengan prasarana a.l -! Komputer -! Meja dan kursi rapat dan komputer -! Lemari buku/ arsip -! Filling cabinet -! Buffet -! Telepon -! Infokus -! White board -! AC dan lainlain Kecuali Ruang Kerja anggota baru AC dan meja dan kursi kerja

1

Pimpinan

4

4

4

4

4

2

Anggota

-

46

-

-

-

3

Komisi

4

4

4

4

2

4

Bapeperda

1

1

1

1

-

5

Badan Anggaran

1

1

1

-

-

6

Badan Musyawarah

1

1

1

1

1

7

Badan Kehormatan

1

1

1

-

-

8

Fraksi

1

7

-

7

1

!


39!

Karena pemenuhan sarana dan prasarana antara perencanaan dengan

realisasi

pelaksanaaan

ada

perbedaan

kebutuhan

mengingat dalam perjalanannya ada perubahan dari rencana awal tetapi

pada

prinsipnya

tidak

menjadikan

terganggunya

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sebagaimana grafik di bawah ini :

Grafik 3.2 Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 TW-1

TW-2

TW-3

TW-4

Ket : P Penyerapan Anggaran Sarana dan Prasarana

Untuk Indikator Kinerja Utama ke-2 kami menargetkan target untuk tahunannya serta Triwulan 2 100%. Kegiatan rapatrapat sudah terjadwalkan dan memudahkan bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung menyiapkan kegiatan penyelenggaraan rapat tersebut mengingat bahwa kegiatan-kegiatan termaksud sudah

!


40!

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat kepada Dewan bisa diprediksi dalam satu tahun anggaran. Sehingga kami sudah menyiapkan

baik

dari

segi

anggaran

maupun

sarana

dan

prasarana.

Tabel 3.8 Sasaran 1, Indikator Kinerja Utama No

Sasaran

Indikator Kinerja

a

B

c

d

1


1.1

Persentase fasilitasi keluhan/pengaduan masyarakat

Satuan

Target Tahunan

e

f

%

80

Triwulan

Target

Reali sasi

g

H

i

j

TW 1

100

100

100

TW 2!

100

100

100

TW 3!

100

-

n/a

TW 4!

100

-

n/a

Kondisi Akhir (F)

Untuk Indikator Kinerja Sasaran 2 yang menjadi adalah Persentase

fasilitasi

keluhan/pengaduan

masyarakat.

Untuk

indikator ini, kami menargetkan 100% dengan asumsi bahwa

!

Capai an (%)


41!

semua aspirasi akan tersampaikan kepada Dewan untuk dibahas lebih lanjut. Pengukurannya adalah : Jumlah aspirasi yg di tindaklanjuti kpd Dewan X 100% Jumlah aspirasi yang masuk

3.4.! Akuntabilitas Keuangan Untuk Triwulan 2 Tahun 2015 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Sekretariat DPRD Kota Bandung dengan total nilai Rp. 67.866.303.588,67. dan capaian realisasi anggaran untuk Triwulan 2 masih belum optimal, hal ini disebabkan pelaksanaan anggaran baru dapat di realisasikan pada akhir bulan ke-2. Namun untuk menilai tingkat kepuasan para anggota

dewan

serta

fasilitasi

penyampaian

keluhan

dari

masyarakat kepada dewan, kami tetap melaksanakan dengan metode angket. Pagu anggaran dalam mendukung target kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

!


42!

Tabel 3.10 Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat DPRD Kota Bandung Triwulan 2 (satu) Tahun 2015

Triwulan 2

Program

Pagu Anggaran 2015

Realisasi

%

1

2

3

4

5

1

Sasaran 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

13.830.002.080,67

1.994.270.324,00

14,42

15.987.668.000,00

3.550.802.794,00

22,21

No

2

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3

Peningkatan Disiplin Aparatur

846.666.000,00

0

0

4

Peningkatan Kapasitas Daya Aparatur

Sumber

916.673.000,00

0

0

5

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

861.093.000,00

140.508.700,00

6

Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

35.424.201.508,00

2.329.338.746,00

6,58

Total

67.866.303.588,67

8.014.920.564,00

11,81

16,32

Dari tabel diatas dapat dilihat anggaran belum maksimal terealisasikan sesuai target dikarenakan terdapat kesalahan penempatan anggaran kas oleh pejabat terdahulu sehingga anggaran tersedia sebagian besar pada triwulan 2 padahal pelaksanaan realisasi dilaksanakan pada triwulan 3. Namun demikian pelaksanaan kegiatan sudah mulai namun peng-SPJ-an yang menjadi dasar realisasi kami belum masuk.

!


43!

BAB IV PENUTUP

Laporan Capaian Kinerja IKU Triwulan 2 (dua) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. LAKIP Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 ini dapat menggambarkan kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2015 Sekretariat DPRD Kota Bandung menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja utama sesuai Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015 yang ingin dicapai. Dari

hasil

pengukuran

terhadap

pencapaian

sasaran

tersebut, secara umum telah mencapai nilai dalam kisaran > 80 – 100 yang termasuk dalam Interpretasi Memuaskan. Dalam Tahun Anggaran 2015 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam rangka mencapai target kinerja

yang

ingin

dicapai

dianggarkan

melalui

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2015. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung Tahun 2015 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 8 (delapan) indikator kinerja dan terdapat 3 indikator yang Capaian IKU SKPD Triwulan 2 Sekretariat DPRD Kota Bandung

44"

menjadi indikator kinerja utama secara efektif telah diharapkan dapat mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Sekretariat DPRD Kota Bandung. Hal tersebut menunjukkan

bahwa

perencanaan

Sekretariat

DPRD

Kota

Bandung perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Bandung. Dengan

Laporan

Capaian

Kinerja

Triwulan

2

ini,

diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat DPRD Kota Bandung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun fihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Bandung. Bandung, 30 Juni 2015 Sekretaris DPRD Kota Bandung

Dra. ENTIN KARTINI Pembina Utama Muda NIP. 19610405 198903 2 005


45"

LAPORAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN 2 SEKRETARIAT DPRD KOTA BANDUNG TAHUN

Recommend Documents