[LAPORAN AKHIR PROGRAM DISKUSI TAHAP II] DISKUSI II [Juni 2010 Desember 2010] DAFTAR ISI. Ringkasan Eksekutif. Halaman 1

DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010]

[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II]

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif

Halaman

1

Bagian 1 : Pendahuluan o Latar belakang o Tujuan o Sasaran o Cakupan kegiatan

Halaman

7

Bagian 2 : Pelaksanaan Kegiatan o Persiapan o Assessment o Lokakarya Propinsi dan Pelatihan Radio Komunitas o Pendampingan o Produksi Radio Komunitas : Materi Siar (audio) dan bulletin o Analisa Konten Audio & Bulletin o Pemantauan dan Supervisi

Halaman

10

Bagian 3 : Capaian dan Dampak

Halaman

32

Bagian 4 : Kendala & Tantangan

Halaman

36

Bagian 5 : Pembelajaran & Rekomendasi

Halaman

37

Lampiran

Halaman

40

Halaman - 1

Combine Resource Institution (CRI)


[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] RINGKASAN EKSEKUTIF

a)

Kelanjutan program DISKUSI tahap I Bulan Juni 2010 merupakan awal dari dimulainya pelaksanaan program DISKUSI tahap II sebagai kelanjutan dari DISKUSI tahap I yang berakhir pada bulan Mei 2010. Program DISKUSI tahap II untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi (Enhancing Transparency & Accountability Through Community Radio) tetap dijalankan oleh Combine Resource Institution (CRI) sebagai implementing agency. Program ini tetap bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri dengan memberdayakan media komunitas sebagai sumber dan penyebarluas informasi sehingga meningkatkan keterlibatan komunitas guna memantau pelaksanaan PNPM Mandiri. Program DISKUSI disepakati untuk diperpanjang (menjadi tahap II) karena evaluasi pelaksanaan tahap I menunjukkan bahwa radio komunitas dapat mendorong keterlibatan komunitas/masyarakat untuk memonitor pelaksanaan PNPM Mandiri. Di tahap awal, radio komunitas dengan materi siar dan buletinnya berperan besar sebagai alat sosialisasi sehingga masyarakat menjadi lebih banyak tahu tentang PNPM Mandiri. Selanjutnya, muncul banyak pertanyaan, keluhan dan kasus dari masyarakat yang diangkat oleh radio komunitas, baik melalui siaran berita radio ataupun Koran komunitas yang dalam program ini disebut bulletin. Bahkan kemudian, beberapa pertanyaan dan kasus yang muncul dapat didorong untuk diselesaikan dengan difasilitasi oleh radio komunitas. Meskipun perkembangan dan keberhasilan yang dicapai tidak merata di 6 propinsi peserta DISKUSI, namun hal ini mendorong para pihak terkait untuk menlanjutkan pelaksanaan program, terlebih mengingat potensi media komunitas masih banyak dan pelaksanaan PNPM Mandiri masih berlanjut sehingga masih membutuhkan partisipasi masyarakat dan media komunitas untuk mengawasi pelaksanaannya. Program Diskusi tahap II direncanakan akan dikembangkan di 10 propinsi, bermitra dengan 150 radio komunitas. Kesepuluh propinsi tersebut, meliputi enam propinsi DISKUSI tahap 1, yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan dan 4 propinsi wilayah baru, yaitu Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Lampung dan Kalimantan Barat. Namun setelah assessment dilakukan, disimpulkan bahwa propinsi Sulawesi Utara belum siap terlibat di program DISKUSI II, karena Radio Komunitas yang ada belum memenuhi kriteria teknis siaran sesuai tools assessment. Dengan demikian, DISKUSI tahap II dilaksanakan di 9 propinsi.

b) Latar belakang dan tujuan PNPM Mandiri sebagai wujud kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan mensyaratkan partisipasi sebagai prinsip utama. Termasuk prinsip transparansi dan akuntabilitas, dimana salah satu upayanya adalah dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk melakukan pemantauan secara mandiri. Pemantauan berbasis masyarakat melalui radio komunitas adalah salah satu pola alternatif untuk memfasilitasi masyarakat agar berpartisipasi lebih aktif dalam melakukan pemantauan PNPM Mandiri melalui radio komunitas dan buletin komunitas. DISKUSI tahap II memiliki tujuan umum yang sama dengan DISKUSI tahap I, yaitu untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui partisipasi masyarakat dengan memanfaatkan media komunitas sebagai sumber informasi, penyebarluasan informasi dan

Halaman - 2



[LAPORAN AKHIR


media komunikasi bagi para pihak terkait. Media komunitas dalam hal ini radio komunitas (rakom) dan buletin/koran komunitas yang terlibat difasilitasi agar memiliki kompetensi dan kapasitas menjadi media yang lebih baik, antara lain dalam hal memproduksi konten, bersiaran dan memfasilitasi dialog para pihak, terutama untuk menyuarakan suara masyarakat. c)

Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan yang telah terlaksana selama DISKUSI tahap II meliputi : o o o o o o o o o

Assessment lokasi dan radio komunitas untuk penentuan wilayah baru. Lokakarya dan Pelatihan di 3 propinsi wilayah baru. Baseline survey di seluruh 9 propinsi. Produksi dan analisa konten produksi radio komunitas. Pendampingan dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas radio komunitas. Pemantauan, supervisi dan evaluasi program Penghargaan bagi radio komunitas yang berperan aktif berdasarkan hasil evaluasi program Kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas wilayah (tingkat propinsi atau kabupaten). Lokakarya Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut program dengan Pokja Pengendali PNPM Mandiri, TNP2K, Kemkominfo, serta Kementrian pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, DTK, dan PISEW.

Assessment terhadap radio komunitas di lokasi lama (6 propinsi tahap I) dilakukan dengan 2 cara. Bagi radio komunitas yang baru terlibat pada DISKUSI II, assessment dilakukan dengan mengambil data langsung (kunjungan) lapangan. Sedangkan bagi radio komunitas yang telah terlibat pada DISKUSI I, assessment dilakukan dengan menggunakan data yang ada di akhir DISKUSI I. Sedangkan terhadap 4 propinsi yang baru terlibat di tahap II, asssessment dilakukan dengan cara kunjungan lapangan oleh calon fasilitator propinsi yang didampingi oleh tim nasional. Pelaksanaan assessment di Sulawesi Utara mengalami keterlambatan dari jadwal semula, karena kesulitan memperoleh kontak person. Endline survey yang direncanakan akan dilakukan pada akhir program, disepakati untuk ditiadakan mengingat proses yang baru berjalan di 3 propinsi baru pada September 2010, sehingga baseline survey baru dapat dilaksanakan pada Oktober – November 2010. Dengan demikian, disimpulkan bahwa tidak cukup waktu untuk melakukan endline survey dan akan diagendakan pada program selanjutnya. d) Pemantauan dan Supervisi Pemantauan implementasi dan capaian program dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama adalah pemantauan capaian berdasarkan laporan dan output produksi radio komunitas setiap bulan. Cara kedua adalah pemantauan dengan kunjungan langsung ke lapangan yang dilakukan oleh tim nasional (CRI) maupun secara silang (oleh fasilitator propinsi). Kunjungan lapangan oleh tim nasional telah dilakukan ke Jawa Tengah (Juli 2010), NTB (Oktober 2010), Lampung (September 2010), Kalimantan Barat (September 2010), Sulawesi Selatan (September 2010), Jawa Barat (November 2010) dan Sulawesi Tenggara (September 2010). Sedangkan pemantauan silang, telah dilakukan oleh Fasilitator Propinsi Aceh ke Sumatera utara (November 2010) dan fasilitator propinsi Jawa Barat ke Propinsi Lampung (November 2010).

Halaman - 3



[LAPORAN AKHIR


Pada akhir program, dilakukan supervisi bersama oleh PSF, Pokja Pengendali PNPM Mandiri, konsultan nasional PNPM Mandiri Perdesaan, perkotaan, dan DTK, serta CRI pada 22-25 November 2010 ke 4 Propinpsi, yakni Aceh (5 lokasi radio komunitas), Kalimantan Barat (7 radio komunitas), Sulawesi selatan (7 radio komunitas) dan Nusa tenggara Barat (6 radio komunitas). Supervisi bersama ini dilakukan untuk melihat capaian dan tantangan pelaksanaan program terhadap 5 aspek, yaitu: • • • • •

Pendampingan dan peningkatan kapasitas (Technical Assistance/Capacity Buillding). Partisipasi masyarakat Koordinasi dan Kerjasama dengan pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri serta pihak lain. Keberlanjutan program. Dokumentasi dan pelaporan.

e) Capaian dan dampak Radio komunitas mitra program DISKUSI hingga akhir Desember 2010 berjumlah 149 stasiun yang tersebar di Aceh (23 radio komunitas), Sumatera Utara (9 radio komunitas), Lampung (8 radio komunitas), Jawa Barat (24 radio komunitas), Jawa Tengah (18 radio komunitas), Nusa Tenggara Barat (22 radio komunitas) Sulawesi Selatan (15 radio komunitas), Sulawesi Tenggara (15 radio komunitas) dan Kalimantan Barat (15 radio komunitas). Jumlah total mencapai 149 radio komunitas di 9 propinsi. Selama periode Juni 2010 hingga pertengahan Desember 2010 telah dihasilkan 4.522 produksi audio lokal yang diproduksi dan disiarkan berulang kali oleh radio komunitas baik kategori regular maupun intensif. Produksi lokal rakom tersebut dibuat dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat dan talkshow. Prosentasi kontennya adalah sekitar 81% informasi tentang PNPM Mandiri dan 19% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 68,73 % adalah berita, 8,76 % kasus, 10,31 % keberhasilan, 3,69% respon warga dan 1,79 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Sedangkan media cetak komunitas (bulletin maupun koran komunitas) yang telah diproduksi adalah sejumlah 131 edisi oleh 81 radio komunitas kategori intensif. Prosentasi kontennya adalah 58% informasi tentang PNPM Mandiri dan 42% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 42,19% adalah berita, 12,93% kasus, 9,64% keberhasilan, 3,88 % respon warga dan 4,70 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Pelaksanaan DISKUSI tahap II hingga pertengahan Desember 2010 telah menghasilkan beberapa indikator keberhasilan yang mengarah pada tujuan, seperti contoh berikut ini. a)

Halaman - 4

Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri gencar terjadi di radio komunitas mitra DISKUSI, sehingga tidak jarang beberapa radio komunitas sering disebut warga menjadi radio PNPM. Terpaan berita PNPM Mandiri juga muncul di website suara komunitas (www.suarakomunitas.net) yang merupakan website yang dikelola oleh CRI melibatkan radio komunitas di seluruh Indonesia sebagai kontributor. Radio komunitas di Kalimantan Barat yang sebelumnya belum pernah terlibat kerjasama dengan PNPM Mandiri, mulai menjadi rujukan bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang PNPM Mandiri. Beberapa rakom di Sulawesi Tenggara yang baru mengikuti DISKUSI di tahap 2, telah berhasil menjadi referensi atau sumber informasi warga tentang PNPM Mandiri.



[LAPORAN AKHIR


Pemberdayaan. Secara bertahap, keberanian masyarakat untuk berbicara dan menyampaikan keluhan atau pertanyaan mengenai PNPM Mandiri di ruang publik telah terjadi, meskipun masih banyak yang merahasiakan identitas dirinya. Hal ini juga terjadi pada kaum perempuan dan anak muda di semua propinsi, termasuk di Aceh yang pernah mengalami konflik horizontal dan vertikal. Perkembangan radio komunitas sendiri telah terlihat dengan perannya yang meningkat, dimana semula hanya sebagai sumber informasi tentang PNPM Mandiri mulai beralih menjadi media penampung aspirasi masyarakat dan memfasilitasi komunikasi dua arah. Bahkan, keberhasilan program ini telah mendorong munculnya radio komunitas baru yang digagas oleh fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan – BKPG di Aceh. c) Pemantauan Berbasis Masyarakat. Di Sumatera Utara, asosiasi radio komunitas JARKOMSU (Jaringan Radio Komunitas Sumatera Utara) mendorong peran radio komunitas secara luas untuk berani menerima dan meneruskan pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat tentang PNPM Mandiri. Mereka memfasilitasi pembuatan poster mengenai alamat pengaduan PNPM Mandiri yang dibagikan di seluruh radio komunitas di Sumatera Utara. Selain itu, telah banyak radio komunitas mitra program yang telah berhasil memfasilitasi penanganan masalah dalam PNPM Mandiri. Penanganan masalah diawali dengan disiarkannya pengaduan masyarakat melalui siaran radio yang kemudian diinvestigasi lebih lanjut oleh pengelola radio. Salah satu contoh adalah ketika Radio Primadona FM (NTB) menggagalkan upaya penggantian material kegiatan PNPM dengan material yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB). Selain itu, ketika MBS FM-Sulawesi Selatan juga berhasil meluruskan pendapat yang keliru mengenai isu bahwa dana SPP tidak perlu dikembalikan. Bahkan, masyarakat telah mempercayai pengelola radio Primadona FM sebagai Tim Pengawas Kegiatan di desa mereka. d) Kolaborasi. Radio komunitas mitra DISKUSI II telah berhasil menjalin kerjasama secara mandiri dengan PNPM Mandiri di tingkat lokal. Contohnya, Radio Merah Putih (MP) FM di Jawa Tengah telah bekerjasama dengan PNPM Mandiri Perkotaan untuk bersama-sama mengisi bulletin komunitas yang diproduksi oleh MP FM dan turut didanai oleh PNPM Mandiri. Demikian pula di NTB, dimana forum BKM se Lombok Tengah mengeluarkan surat edaran agar BKM bekerjasama dengan rakom untuk mensosialisasikan kegiatannya. e) Media Alternatif. Hasil baseline menunjukkan bahwa radio komunitas memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu melengkapi strategi komunikasi yang telah diterapkan oleh PNPM Mandiri, baik melalui fasilitator maupun papan informasi. b)

f)

Rekomendasi Beberapa rekomendasi yang muncul pada akhir DISKUSI tahap II adalah : 1.

2.

3.

Halaman - 5

Terkait pendampingan dan peningkatan kapasitas (Technical Assistance/Capacity Buillding) beberapa hal yang direkomendasikan adalah tentang kualifikasi fasilitator dan perlunya buku petunjuk operasional dan pelatihan DISKUSI termasuk untuk melakukan pemetaan yang mendalam tentang kondisi rakom dan JRK sebagai mitra program. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat diusulkan membuat kesepakatan tertulis untuk mendorong mekanisme kerjasama rakom dan PNPM Mandiri dalam mekanisme monitoring berbasis masyarakat. Koordinasi dan Kerjasama dengan pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri sangat membutuhkan dukungan kebijakan dari kementerian terkait seperti PMD (untuk PNPM Mandiri Perdesaan) dan Cipta karya (untuk PNPM Mandiri perkotaan). Pelaku dan



4.

5.

6.

7.

Halaman - 6

[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] fasilitator PNPM diharapkan dapat mengundang dan melibatkan rakom dalam rapat koordinasi baik tingkat kecamatan, kabupaten ataupun propinsi. Keberlanjutan program diharapkan terlaksana dengan adanya dukungan dan inisiatif dari semua pihak terkait, termasuk menghubungkan rakom dengan sumberdaya pendanaan yang ada di PNPM Mandir, serta memasukkan elemen media komunitas ke dalam petunjuk teknis program dan pelatihan fasilitator. Salah satu yang direkomendasikan untuk memperkuat aspek dokumentasi dan pelaporan adalah dengan mencoba sistem pelaporan/pengaduan sms yang mudah dan murah. Perijinan akan terkait dengan pemerintah, yaitu KPI dan Kominfo. Maka menjadi penting bagi program untuk dapat memfasilitasi radio komunitas dengan kedua lembaga tersebut agar ijin dapat diperoleh. Pasca dilakukannya rapat kerja evaluasi pada akhir desember 2010 di Bandung, beberapa hal yang mengemuka dan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan adalah: manajemen implementasi program baik dari sisi manajemen komunikasi, manajemen administrasi, laporan dan keuangan, kerjasama dengan JRK wilayah, dan perijinan radio komunitas.



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] BAGIAN 1 : PENDAHULUAN

Program DISKUSI tahap II tetap menggunakan kerangka pikir yang sama dengan DISKUSI tahap I karena merupakan kelanjutan dari tahap I. Namun terdapat perluasan wilayah program ke 3 propinsi, yaitu Lampung, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sehingga total menjadi 9 propinsi. Program DISKUSI tahap II dijalankan oleh Combine Resource Institution. Manejemen tim dan kegiatan masih dengan 2 level, yaitu tim nasional di CRI Yogyakarta dan tim fasilitator propinsi untuk memfasilitasi sejumlah rakom di propinsi tersebut. Di tingkat nasional, CRI didampingi oleh PSF yang secara rutin melakukan supervisi baik melaui rapat koordinasi maupun kunjungan lapangan. 1.1. Latar Belakang & Tujuan DISKUSI Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan sebuah wadah bagi berbagai program yang dijalankan pemerintah sebagai bentuk konsolidasi program untuk penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran. PNPM telah dikembangkan semenjak 2007 dengan memulai pengintegrasian Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Sedangkan pada tahun 2008 seluruh program pemerintah untuk penganggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat telah digabungkan ke dalam PNPM. Untuk mengkoordinasikan segala jenis dan bentuk program PNPM ini maka dibentuklah tim untuk pengendalian dan koordinasi yang dipimpin oleh Kantor Menko Kesra sebagai koordinator. Meskipun hampir semua kementerian memiliki program PNPM namun tidak semua berjalan dengan skema yang sama. PNPM Mandiri tidak berdiri sendiri sebagai program pengentasan kemiskinan. Kantor Menko Kesra mengkategorisasikan program yang masuk dalam cakupan penanggulangan kemiskinan ini dalam 3 kluster, (1) program yang bersifat karitatif, (2) program yang bersifat pemberdayaan dan (3) program yang bersifat pengembangan usaha. PNPM sendiri masuk dalam kluster ke dua dari tiga kluster tersebut. Dalam upaya perwujudan local good governance pada tingkat desa/kelurahan ataupun kecamatan mewarisi dua struktur dan budaya sosial politik yang menghambat upaya terwujudnya local good governance. Dua struktur dan budaya sosial politik tersebut adalah, pertama, terus dipraktekkannya perencanaan topdown, dulu oleh pemerintah pusat dan sekarang oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, meskipun berbagai perencanaan yang diberlakukan saat ini telah diberi label perencanaan partisipatif ataupun pelibatan masyarakat di dalamnya. Kedua, masih lemahnya warga dan organisasi masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik dan melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pembangunan (masalah akuntabilitas) di daerah. Inisiatif untuk melakukan pemantauan oleh masyarakat telah banyak dikembangkan. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk melakukan pemantauan oleh masyarakat adalah melalui media komunitas. Salah satu nya adalah pada tahun 2003 – 2004 melalui uji coba program Community Radio Monitoring (CRM) berupa pemantauan proyek P2KP, PPK dan WSSLIC oleh Pengelola Radio komunitas di 3 propinsi yakni Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat. Proyek tersebut melibatkan 15 radio komunitas. Pilot proyek tersebut telah berhasil menunjukkan bagaimana media komunitas yaitu radio komunitas dan buletin komunitas, dapat secara aktif melibatkan diri dalam proses monitoring beragai proyek pembangunan tersebut. Pengalaman dan dukungan sangat layak terus dikembangkan seiring dengan telah dilaksanakannya PNPM Mandiri yang mensyarakatkan partisipasi masyarakat, termasuk dalam memonitornya agar lebih transparan dan akuntabel.

Halaman - 7



[LAPORAN AKHIR


Karena itulah pada tahun 2009, Pokja Pengendali PNPM Mandiri didukung oleh PNPM Support Facility menginisiasi program DISKUSI, Radio Komunitas untuk Akuntabilitas dan Transparansi, sebagai sebuah inisiatif untuk mendorong kerjasama PNPM Mandiri dengan media yang didirikan dan menjadi bagian dari masyarakat sendiri, yaitu radio komunitas. Tujuan program DISKUSI secara umum adalah : a)

Mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas proyek PNPM melalui keterlibatan publik dengan memanfaatkan media komunitas sebagai sumber informasi dan penyebarluasan informasi. b) Mendorong peran-peran komunitas secara langsung dalam melakukan pengawasan proyek untuk lebih menjamin independensi hasil monitoring c) Memperkuat kapabilitas media komunitas sehingga eksistensinya sebagai media yang berpihak pada kepentingan masyarakat dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Secara umum sasarannya adalah masyarakat, yang ditempatkan sebagai pelaku utama dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri melalui media-media yang dikelola oleh warga.

1.2. Implementasi DISKUSI tahap I (periode September 2009 – Mei 2010) DISKUSI tahap I dinilai telah memiliki dasar inisiatif, invenstasi sosial untuk berlanjut dan bukti keberhasilan walaupun tidak merata. Baik radio komunitas sebagai media sosialisasi, pengawasan maupun mediasi, hal ini sudah membuktikan perannya dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat untuk mendorong terwujudnya PNPM Mandiri yang lebih transparan dan akuntabel. Capaian diatas menjadi bahan evaluasi dan kesepakatan bersama bahwa program DISKUSI ini dinilai layak untuk dilanjutkan. Maka diputuskanlah secara bersama oleh Pokja Pengendali, PSF dan CRI, untuk tetap menjalankan program DISKUSI dengan CRI tetap sebagai implementing agency program tahap II. Program ini direncanakan berakhir pada Desember 2010. DISKUSI tahap ini merekomendasikan beberapa hal yang salah satunya adalah mengupayakan adanya fasilitasi lanjutan kepada radio komunitas yang telah menjadi mitra pada tahap 1 dan memperluas cakupan program ke 4 wilayah baru.

1.3. Cakupan Kegiatan DISKUSI tahap II tetap akan melibatkan wilayah desa/kelurahan ataupun kecamatan yang menjalankan PNPM Mandiri. Yaitu di Aceh (NAD), Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan barat, dan Sulawesi tenggara. Program DISKUSI tahap II mencakup kegiatan sebagai berikut: a) b) c) d) e)

Halaman - 8

Assessment lokasi dan radio komunitas untuk penentuan wilayah baru. Lokakarya dan Pelatihan di 3 propinsi wilayah baru. Baseline survey di seluruh 9 propinsi. Produksi dan analisa konten produksi radio komunitas. Pendampingan dan berbagai kegiatan peningkatan kapasitas radio komunitas.


DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010] f) g) h) i)

[LAPORAN AKHIR


Pemantauan, supervisi dan evaluasi program Penghargaan bagi radio komunitas yang berperan aktif berdasarkan hasil evaluasi program Kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas wilayah (tingkat propinsi atau kabupaten). Lokakarya Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut program dengan Pokja Pengendali PNPM Mandiri, TNP2K, Kemkominfo, serta Kementrian pelaksana PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, DTK, dan PISEW.

Dalam program ini, radio komunitas dibagi menjadi 2 kategori berdasarkan kondisi dan kompetensinya, yaitu regular dan intensif. Radio komunitas regular lebih banyak berperan sebagai media sosialisasi dan ditargetkan memproduksi jumlah 1 ILM/bulan dan 4 berita/bulan. Fungsi dasar sebagai media sosialisasi dengan menargetkan sejumlah produksi ini dikarenakan kondisi radio komunitas dalam aspek SDM, peralatan dan manajemen masih relatif terbatas . Sedangkan radio komunitas dengan kategori intensif dinilai memiliki kondisi manajemen, SDM dan peralatan yang lebih baik, sehingga ditargetkan untuk mampu memproduksi 8 berita/bulan, 1 ILM/bulan, 2 talkshow/ bulan dan mencetak buletin/koran komunitas setiap 2 bulan. Radio komunitas dengan kategori Intensif dimaksudkan untuk lebih mampu menjadi media komunikasi 2 arah para pihak yang terkait dengan PNPM Mandiri, sehingga mampu mendorong proses monitoring dan evaluasi berbasis komunitas. Pada pelaksanaanya, beberapa radio komunitas mengalami peningkatan kapasitas sehingga pindah dari kategori regular ke intensif, namun ada juga yang mengalami masalah, terutama masalah kerusakan alat dan regenerasi/SDM.

Halaman - 9



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] BAGIAN 2 : PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1 Persiapan Tahap persiapan awal dimulai dari tingkat nasional dengan melakukan konsolidasi baik dengan tim PSF (PNPM Support Facilities) di Jakarta maupun tim Combine dan tim DISKUSI sebelumnya. Koordinasi menyangkut hal-hal yang terkait dengan program, administratif dan teknis. Tim manajemen program DISKUSI tidak banyak berubah, baik di tingkat nasional maupun propinsi. Di tingkat nasional CRI mempertahakankan tim yang telah bekerja pada DISKUSI tahap I, sedangkan di tingkat propinsi CRI merekrut 3 fasilitator di propinsi baru, yaitu di Lampung, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat. Kriteria fasilitator lebih diutamakan pada pemahaman tentang radio komunitas, pengenalan medan, keterlibatan di JRK wilayah dan keterampilan fasilitasi dan sebisa mungkin adalah orang lokal. Setelah seluruh tim lengkap, maka dilakukan konsolidasi melalui lokakarya internal yang bertujuan untuk koordinasi rencana kerja, teknis pelaksanaan dan penyusunan tools assessment. Lokakarya yang diselenggarakan di Yogyakarta selama 2 hari ini juga mereview kelemahan di tahap I yang harus diperbaiki di tahap II. Beberapa perubahan perbaikan yang dirumuskan dan disepakati contohnya adalah sistem pembayaran biaya penggantian produksi yang di tahap 1 bersifat paket (total produk) menjadi unit (satuan produk). Selain itu, pada tahap 2 tools assessment juga sudah mengggunakan sistem bobot nilai (score), sedangkan sebelumnya (tahap I) belum menggunakan sistem tersebut.

Lokakarya Persiapan DISKUSI tahap II di Hotel Brongto, Yogyakarta

Halaman - 10



[LAPORAN AKHIR


Pada tahapan persiapan ini, manajemen program tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah dalam waktu singkat harus menemukan fasilitator yang telah teruji dan terbukti mampu memfasilitasi radio komunitas, memiliki akar yang kuat di radio komunitas, dan memahami manajemen program. Hal ini terutama untuk lokasi baru, dimana kerjasama yang ada cukup terbatas. Rekomendasi dari program sejenis menjadi satu-satunya upaya tercepat, untuk melakukan rekrutmen.

2.2 Asesment Radio Komunitas Mitra Program DISKUSI DISKUSI II kembali melakukan assessment ulang terhadap seluruh radio komunitas yang terlibat di tahap I. Hal ini dilakukan untuk memeriksa kondisi terkini radio komunitas dan kesiapan serta kesediaanya Untuk terlibat di tahap II. Assessment terhadap 4 propinsi baru, dilakukan oleh fasilitator yang telah terpilih. Pemilihan radio komunitas mitra program DISKUSI ditetapkan berdasarkan kajian (sekunder/dokumen) dan primer (lapangan). Kajian atau assessment ini menggunakan tools yang telah disepakati dalam pembahasan bersama seluruh tim konsultan/fasilitator propinsi (CRI) dan PSF. Dari hasil assessment sekunder (Agustus 2009) dan primer (September 2009), didapat data bahwa jumlah calon potensial dan yang bersedia untuk mengikuti program DISKUSI telah memenuhi kuota atau target rencana awal, yaitu 150 radio komunitas. Bahkan dengan adanya usulan rakom cadangan dari propinsi lain, maka total calon mitra berjumlah 152 stasiun.

No

Rekap

Intensif

Cadangan Intensif

Sub total intensif

Reguler

Cadangan Reguler

Sub total reguler

Total

1

NAD

17

0

17

6

0

6

23

2

Jabar

11

0

11

13

0

13

24

3

Jateng

7

0

7

11

0

11

18

4

Sumut

9

0

9

0

0

0

9

5

NTB

10

0

10

11

1

12

22

6

Sulsel

8

0

8

7

0

7

15

7

Lampung

5

0

5

3

2

5

10

8

Sultra

3

0

3

12

1

13

16

9

Kalbar

11

0

11

4

0

4

15

Jumlah intensif

81

Jumlah Reguler

71

152

TOTAL

Data Calon Mitra DISKUSI II Berdasar Hasil Assessment

Halaman - 11



[LAPORAN AKHIR


Dalam perkembangannya, jumlah radio komunitas mitra program DISKUSI mengalami perubahan. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang di beberapa propinsi. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak seluruh rakom dapat menghasilkan produksi dan bersiaran tepat pada waktunya. Salah satu kondisi force major yang dihadapi adalah, bencana erupsi gunung merapi pada Oktober 2010 yang berdampak pada kinerja 4 radio komunitas di Jawa Tengah (K Fm, Lintas Merapi FM, MMC FM dan Merapi FM) dan kantor CRI. Aktivitas regular CRI diperkirakan hanya berjalan 20%, karena seluruh sumberdaya manusia yang ada hampir seluruhnya tersedot pada upaya penanganan dampak bencana tersebut. Bahkan hingga bulan Desember 2010, kondisi kinerja CRI belum 100% kembali normal, mengingat masih adanya kegiatan penanganan pasca bencana yang terpusat di CRI. Dalam perjalanannya, terdapat radio komunitas cadangan yang masuk dalam program yaitu 1 rakom di NTB yakni rakom Three Ge Fm. Sedangkan beberapa rakom cadangan lainnya, yaitu 2 rakom di Propinsi Lampung dan 1 rakom di Sulawesi Tenggara tidak jadi bermitra karena tidak ada progress pasca assessment. Hingga Desember 2010 jumlah total radio komunitas yang menjadi mitra program DISKUSI adalah 149 stasiun di 9 propinsi yang berada di 64 kabupaten, meliputi lebih dari 418 kecamatan dan menjangkau secara efektif di 2.845 desa/kalurahan.

No

Rekap

Intensif

Reguler

Total

17

6

23

Sumut

9

0

9

3

Jabar

11

13

24

4

Jateng

11

7

18

5

NTB

10

12

22

6

Sulsel

8

7

15

7

Lampung

5

3

8

8

Kalimantan Barat

11

4

15

9

Sulawesi Tenggara

3

12

15

81

68

149

1

NAD

2

TOTAL

Jumlah Radio Komunitas mitra Program DISKUSI II hingga Desember 2010 Dinamika radio komunitas yang “rentan” masih terus berlangsung hingga akhir tahap II. Baik dalam artian negatif maupun positif. Dalam artian positif, radio komunitas dalam kategori regular ada yang terpacu dan dipromosikan menjadi klasifikasi intensif, namun dalam artian negatif terjadi pula hal sebaliknya. Selintas kendala ketika assessment adalah masa lebaran dimana kegiatan di lapangan harus menyesuaikan dengan kegiatan sosial masyarakat. Pelaksanaan assessment sedikit mundur dari jadwal namun dapat diselesaikan pada bulan September 2010, sehingga 3 propinsi baru dapat mulai efektif berkegiatan pada bulan September 2010. Halaman - 12



[LAPORAN AKHIR


Peta sebaran Radio Komunitas mitra Program DISKUSI II

2.3 Lokakarya dan pelatihan tingkat propinsi Lokakarya tingkat propinsi sering disebut sebagai program launching. Tujuan acara lokakarya untuk mensosialisasikan keberadaan, tujuan dan sasaran serta rencana kerjasama kedepan dengan para pihak terkait program PNPM Mandiri. Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, perwakilan konsultan dan pelaku PNPM Mandiri di tingkat propinsi/kabupaten, serta radio komunitas beserta asosiasinya. Pada akhir acara, dibangun kesepakatan bersama untuk mendorong terwujudnya prinsip transparansi dan akuntabilitas yang melibatkan komunitas sebagai pelaku utama melalui media komunitas (radio dan bulletin komunitas).

Halaman - 13


DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010] No

Propinsi

[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] Tempat & Waktu

Peserta

Pembicara

1

Lampung

Wisma Mess Kesehatan, Kompleks PEMDA Prop Lampung. Tgl; 24 agustus 2010

18 0rang wakil dari radio masing masing rakom calon mitra program DISKUSI., perwakilan PNPM dan CRI.

John oudius dari PNPM Perdesaan, Dani Hasman dari PNPM perkotaan, Haryana (CRI) dan Rifky indrawan (JRK L)

2

Sultra

Hotel Kartika, Kendari. Rabu 18- Agustus 2010

11 0rang wakil dari radio masing masing rakom calon mitra program, perwakilan PNPM dan CRI

Haryana dari CRI, Arisandi SE dari PNPM Mandiri Perdesaan Prop. Sultra,Mustakim Darwis dari JRK

3

Kalbar

Aula Pusat Rehabilitasi Dinas Sosial Kalimantan Barat. Rabu, 04 Agustus 2010

12 orang dari unsur perwakilan 10 rakom, PNPM dan Cri.

Bpk Muslih, Fasilitator PNPM Perkotaan Kota Pontianak. Kalbar, Haryana (CRI) dan Deman Huri dari LPS AIR.

Matriks pelaksanaan lokakarya propinsi Pelaksanaan lokakarya di propinsi baru ini, memiliki tantangan pada aspek manajemen kegiatan, dimana peserta datang dari lokasi yang berjauhan sehingga di Kalimantan, lokakarya dan pelatihan harus dilakukan lebih lama mengingat peserta ada yang terlambat. Pasca lokakarya, rencana tindak lanjut dengan pelaku/fasilitator PNPM Mandiri telah dilaksanakan, seperti yang terjadi di Propinsi Lampung. Namun, di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tenggara koordinasi belum berjalan lancar karena kondisi geografis yang sulit dan belum menemukan waktu yang tepat antara fasilitator DISKUSI dan fasilitator PNPM Mandiri. Pasca lokakarya propinsi, fasilitator DISKUSI terlalu fokus (prioritas utama) pada upaya pendampingan radio-radio komunitasnya.

Foto lokakarya propinsi

Halaman - 14



No

1

Propinsi

Lampung

[LAPORAN AKHIR


Tempat & Waktu

Mess Kesehatan, Kompleks PEMDA Prop. Lampung,

Peserta

Peserta 18 orang perwakilan dari rakom calon mitra program DISKUSI.

Sultra

Hotel kartika kendari. Kamis-Jum’at , 19-20 Agustus 2010

Teori dan praktek tentang Jurnalistik Radio dan bulletin komunitas. Yossi Suparyo dari CRI dan Rifky Indrawan dari JRK lampung

Minggu-Senin, 22-23 Agustus 2010 2

Materi dan Fasilitator


Jurnalistik Radio, bulletin komunitas dan internet. (teoritis dan praktek), Sarwono dari CRI dan Ibrahim dari JRK sultra.

3

Kalbar

RM Pondok Sunda, jl Letjen Soeprapto 12, Pontianak


Rabu-Kamis, 5 - 6 Agustus 2010

Dasar-dasar jurnalistik Radio, bulletin komunitas, keterampilan Pemberitaan, Pembuatan ILM, Talkshow, Sarwono dari CRI dan Deman huri dari JRK sultra.

Matriks pelaksanaan pelatihan propinsi Sistem pelatihan dengan pola terpusat di tingkat propinsi memiliki kendala dalam pengumpulan peserta. Karena kendala biaya radio komunitas hanya bisa mengirimkan satu utusannya, dan tidak semua radio komunitas dapat mengirimkan utusannya karena kondisi geografis, terutama di daerah seperti Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, atau Aceh. Sistem utusan juga mengakibatkan terbatasnya jumlah pengelola rakom yang dilatih sehingga bermasalah dalam meneruskan ilmu ke rekan-rekan lain. Di Aceh, kondisi ini disiasati dengan membuat pelatihan model klaster, dimana beberapa radio komunitas yang berdekatan difasilitasi di salah satu radio komunitas sebagai tempat berkumpul. Peserta pelatihan dapat lebih banyak, dan tidak memakan waktu lama untuk menunggu peserta lain hadir. Pelatihan di Aceh juga mendorong keswadayaan tempat yang ditanggung oleh tuan rumah.

Halaman - 15



[LAPORAN AKHIR


Foto pelatihan tingkat propinsi di Lampung

2.4 Pendampingan radio komunitas Secara umum fokus pendampingan pada program DISKUSI II direncanakan pada aspek (1) pendampingan teknis (keahlian produksi, siaran, dll) dan (2) pengembangan jaringan (kerjasama dengan PNPM Mandiri dan pihak lain yang dapat mendukung keberlanjutan kerja sama maupun keberlanjutan radio itu sendiri). Namun, di 3 propinsi baru, pelaksanaan pendampingan dalam pengembangan jaringan belum berjalan baik. Pendampingan masih terfokus pada penguatan rakom dan aspek teknis. Strategi fasilitasi bergiliran dan berdasarkan prioritas tetap dilakukan untuk merespon antara kebutuhan pendampingan dengan waktu serta jarak antar radio yang ada. Pelaksanaan DISKUSI di lokasi baru, yaitu di propinsi Lampung, Kalimantan Barat dan Sulawesi tenggara baru dimulai pada bulan september 2010, setelah liburan idul fitri. Dalam tempo yang singkat berbagai targetan langsung menanti rakom di lokasi baru. Dengan berbekal pengalaman yang belum banyak dalam bekerjasama dalam program seperti DISKUSI maka berbagai kendala yang bermuara dari komunikasi/koordinasi sering bermunculan. Meskipun demikian, fasilitasi yang diberikan para fasilitator tetap berjalan.

Halaman - 16



[LAPORAN AKHIR


Foto pendampingan penguatan kapasitas, NTB

Fasilitator yang umumnya belum memahami tentang PNPNM Mandiri seringkali mendahulukan pendampingan di bidang teknis ataupun produksi. Ditambah dengan intensitas kunjungan yang terbatas karena waktu dan jarak, maka beberapa radio komunitas terkesan kurang mendapatkan petunjuk bagaimana bekerja dalam program DISKUSI. Persoalan dasar, seperti faktor teknis dan kurangnya kemampuan produksi masih sering dihadapi oleh pengelola rakom. Dengan difokuskannya pendampingan pada respon kebutuhan ini, maka pengembangan jaringan dan kerjasama dengan pelaku/konsultan PNPM di lokasi baru , masih relatif terbatas. Pendampingan di lokasi lama relatif tidak ada permasalahan yang terlalu besar, karena melanjutkan pendampingan sebelumnya pada tahap 1. Kendala masih terasa di Sulawesi Selatan yang masih sering bermasalah dengan perangkat teknis penyiaran, sehingga berdampak pada jumlah produksi dan tingkat kerjasama dengan PNPM Mandiri. Namun demikian, kondisi ini tidak merata di seluruh radio komunitas di Sulawesi Selatan.

Halaman - 17



[LAPORAN AKHIR


Foto pendampingan Sulawesi Selatan

2.5 Monitoring oleh CRI dan supervisi oleh PSF Monitoring oleh CRI dilakukan secara berkala yaitu bulanan, baik melalui kunjungan lapangan maupun melalui conference dengan menggunakan Yahoo Massangger. Koordinasi juga dapat dilakukan secara insidentil untuk merespon berbagai hal atau acara tertentu. Pada akhir tahap II, PSF, Pokja Pengendali PNPM Mandiri, konsultan nasional PNPM Mandiri Perdesaan, perkotaan, dan DTK, serta CRI. Misi supervisi bersama ini selanjutnya menghasilkan aide memoire tentang program DISKUSI yang ditujukan kepada Kemkominfo sebagai koordinator komunikasi Pokja Pengendali untuk ditindaklanjuti. Pemantauan implementasi dan capaian program dilakukan oleh CRI dengan 2 sistem. Sistem pertama adalah dengan melakukan monitoring yang merujuk pada laporan bulanan, terutama dengan melihat output berupa produksi bulanan radio komunitas. Pengawasan dengan sistem ini disinkronkan dengan melihat pencairan dan laporan keuangan setiap propinsi di data base nasional. Hal ini dapat dilakukan karena pada DISKUSI tahap II dibuat basis data baru dimana setiap satuan (unit) produksi langsung disiapkan data penggantian dana produksinya. Hal ini berbeda dengan sistem di tahap I yang menggunakan sistem paket (seluruh ilm, news, talkshow dan bulletin menjadi satuan paket biaya penggantian). Monitoring berdasarkan laporan atau output produksi bulanan (news, ilm, talkshow dan bulletin) ini dilakukan untuk mengetahui tingkat produktifitas propinsi ataupun kinerj radio komunitas dan efektivitas serta efisiensi fasilitator DISKUSI dalam mendampingi radio komunitas di propinsinya.Sistem

Halaman - 18



[LAPORAN AKHIR


pemantauan ini memiliki tantangan pada kemutakhiran dan kecocokan data produksi. Tantangan ini dikarenakan keterlambatan input data, yang disebabkan oleh sering terlambatnya kiriman paket dari radio ke propinsi dan selanjutnya menunggu kiriman paket dari propinsi ke nasional. Sistem kedua adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke radio komunitas dan bertemu langsung dengan fasilitator propinsi DISKUSI. Kunjungan lapangan dilakukan oleh tim CRI baik tim fasilitator nasional maupun secara monitoring silang diantara fasilitator propinsi. Pada kunjungan ini dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan fasilitator sebelum ke lokasi. Tidak semua radio dikunjungi, namun dipilih perwakilan radio dari kategori regular, intensif, dan juga radio komunitas yang tingkat produksinya rendah dan juga tinggi. Kunjungan lapangan telah dilakukan ke NTB (Oktober 2010), Lampung (September & November 2010), dan Jawa Barat (November 2010). Selain kunjungan yang dilakukan oleh tim nasional, pemantauan juga dilakukan secara silang oleh fasilitator propinsi dari wilayah yang berbeda. Hal ini dilakukan agar fasilitator dapat memperoleh pembelajaran dari lokasi lain dan efisiensi secara budget (dari lokasi yang berdekatan) dan efektivitas waktu karena dapat dilakukan secara parallel. Pemantauan silang dilakukan oleh Fasilitator Propinsi Aceh dengan mengunjugi propinsi Sumatera utara (November 2010). Hal ini atas pertimbangan bahwa Aceh sangat produktif dibanding sumatera utara, sehingga diharapkan bisa berbagai pengalaman untuk meningkatkan kinerja di sumatera utara. Pemantauan silang kedua dilakukan oleh fasilitator propinsi Jawa Barat ke propinsi Lampung (November 2010). Hal ini didasarkan atas pertimbangan propinsi Lampung yang baru bergabung di DISKUSI II dan baiknya kinerja di Jawa Barat, sehingga diharapkan fasilitator Jawa Barat dapat berbagi pengalaman untuk membantu implementasi DISKUSI II di Lampung.

Foto supervisi bersama ke IGA FM, Kec. Tanete Rilau, Kab. Barru Sulawesi Selatan

Halaman - 19



[LAPORAN AKHIR


Misi supervisi yang diselenggarakan pada tanggal 21 – 25 November 2010 diikuti oleh PSF, Pokja Pengendali PNPM Mandiri, konsultan nasional PNPM Mandiri Perdesaan, perkotaan, dan DTK yang didampingi oleh tim CRI baik nasional maupun propinsi. Tim supervisi dibagi menjadi 4 kelompok, masingmasing mengunjungi Propinsi Aceh (5 radio), NTB (7 radio), Sulawesi Selatan (7 radio) dan Kalimantan Barat (7 radio). Setiap tim selama 3-4 hari melakukan kunjungan lapangan ke 5-7 radio komunitas dan mengadakan pertemuan dengan pelaku/konsultan PNPM Mandiri di tingkat kelurahan/desa dan kecamatan serta konsultan PNPM di tingkat kabupaten dan propinsi. Supervisi bersama inilah yang kemudian menghasilkan dokumen Aide memoir untuk diserahkan kepada Kemkominfo selaku koordinator komunikasi Pokja Pengendali agar dapat mengembangkan program ini lebih lanjut.

Foto monitoring tim nasional ke Rakom Wonder FM Kab.Pekalongan Jawa Tengah

Terdapat beberapa dampak langsung pasca dilakukannya supervisi ini antara lain adalah meningkatkan legitimasi program DISKUSI dan radio komunitas di mata fasilitator PNPM Mandiri. Hal ini ditunjukkan dengan diundangnya Fasprop DISKUSI di propinsi Aceh dan Sulawesi Selatan untuk ikut pada rapat koordinasi PNPM Mandiri perdesaan tingkat propinsi.

Halaman - 20



[LAPORAN AKHIR


Foto Koordinasi PSF dan DISKUSI dengan Korprop PNPM Mandiri Perdesaan di Sulawesi Selatan

Foto Pembahasan hasil supervisi untuk menyusun dokumen “aid memoir”

Halaman - 21



[LAPORAN AKHIR


2.6 Produksi lokal siaran (on air) dan analisa konten Strategi pengembangan konten informasi dan komunikasi pada DISKUSI tahap II tetap difokuskan pada produksi konten lokal oleh radio komunitas. Hal ini bertujuan untuk mengangkat dinamika kebutuhan informasi dan komunikasi yang ada di level grassroot. Informasi dalam bentuk audio ini juga diangkat karena memiliki isu/tema informasi yang spesifik sesuai kebutuhan masyarakat lokal dan dekat secara sosial budaya dengan para pendengar serta sumber informasi. Konten nasional di beberapa radio komunitas lama dan baru kurang tersiarkan dengan baik, kunjungan ke Sulawesi Selatan menunjukkan hal tersebut. Bahwa terjadinya perubahan pengelola ataupun pergantian penyiar yang aktif mengakibatkan materi siar dalam bentuk CD tersebut tidak diwariskan ke penerusnya. Sehingga pengelola atau penyiar baru umumnya tidak mengetahui keberadaan materi siar tersebut. Produksi radio komunitas dan pelaksanaan siarannya, secara umum berjalan cukup stabil. Umumnya di wilayah lama (Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, NTB) produksi berjalan relatif lancer. Namun di Sulawesi selatan, Sulawesi tenggara, Kalimantan barat dan Lampung, produksi lokal oleh radio komunitas terlihat kurang lancar.

Foto siaran di rakom, RCB FM, Kec. Barru, Kab. Barru, Sulawesi Selatan

Halaman - 22



[LAPORAN AKHIR


Pelaksanaan di propinsi Jawa Tengah mengalami kondisi luar biasa khusus, dimana terjadi erupsi gunung merapi pada tanggal 26 Oktober 2010 yang kemudian mempengaruhi kinerja radio komunitas, khususnya bagi 4 radio komunitas yang terkena dampak merapi, yaitu, K FM, Lintas Merapi FM, Suara Merapi FM dan DRR FM. Keempat radio tersebut total berhenti siaran sejak terjadinya letusan merapi. Hingga kini hanya K FM yang kembali mengudara setelah sebelumnya mencoba mengudara dari barak pengungsian.

K FM kembali bersiaran setelah off air pasca dampak merapi

Produk audio diproduksi oleh rakom secara rutin setiap bulan. Rakom kategori intensif ditargetkan memproduksi 8 berita, 1 ILM dan 2 Talkshow. Sedangkan Rakom kategori regular ditargetkan memproduksi 4 berita dan 1 ILM. Sampai dengan pertengahan bulan Desember 2010 tercatat sebanyak 125 rakom (dari 149 rakom) baik kategori intensif maupun regular telah memproduksi berita sebanyak 3.480 (dari target 4.860 berita), ILM sebanyak 517 (dari target 744 ILM) dan talkshow 525 (dari target 882 kali) dan 131 bulletin (dari target 211 Edisi). Jumlah produksi di masing-masing propinsi terlihat seperti dalam table dibawah ini.

Halaman - 23


DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010] No

Propinsi

[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] Berita

ILM

Talkshow

Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

Bulletin

Realisasi

Target

Catatan

Realisasi

1

Aceh

960

1.058

138

147

204

213

51

51

2

Sumut

432

212

54

23

108

28

27

14

3

Lampung

208

145

24

10

30

3

10

0

4

Jabar

840

767

144

130

132

100

33

23

5

Jateng

600

343

108

62

84

36

21

10

6

NTB

744

711

126

107

120

128

30

30

7

Sultra

216

42

45

15

18

2

6

0

8

Sulsel

600

90

90

14

120

15

30

3

9

Kalbar

312

112

45

14

66

0

22

0

4.860

3.480

744

517

882

525

211

131

Total

Akumulasi realisasi: melampaui target

Sebagian besar radio komunitas belum mampu memenuhi target produksi yang telah disepakati. Propinsi yang mampu melebihi target adalah Aceh, sedangkan yang diatas 90% adalah NTB dan Jabar, rata-rata 50% adalah Jateng dan Sumut, sedangkan propinsi yang kurang produksinya (dibawah 30%) adalah Sulsel, Lampung, Sultra dan Kalbar. Bahkan terdapat 25 Radio komunitas yang tidak berproduksi sama sekali, yang tersebar di Sumut 2 rakom (RRT dan Hotline), Jabar 1 rakom (Bete), Jateng 4 rakom (Lintas Merapi, Sakti, SRB dan MMC), NTB 2 rakom (Rakola dan Ampera), Sulsel 6 rakom (GSP, Tamboro langi, Birkot, Genesis, Salili, dan Delstar), Sultra 7 rakom (Cemara, Bandsol, Nirwana, B voice, Rajawali, Lestari Bahari dan Sukma) dan Kalbar 3 rakom (Safira, Cahaya Selimpai dan Bujang Babaras). Tidak terpenuhinya target yang telah disepakati ini umumnya karena kondisi radio komunitas yang menghadapi masalah peralatan siar, seperti kerusakan pemancar, kerusakan komputer dan ketidakhadiran narasumber (talkshow). Radio komunitas yang tidak berhasil berproduksi sama sekali umumnya disebabkan karena faktor kerusakan alat yang tidak dapat diatasi dan SDM yang keluar/tidak aktif. Upaya fasilitasi yang diberikan tidak cukup mampu untuk mendorong penyelesaian masalah yang dihadapi yang akhirnya berlarut hingga akhir program.

Halaman - 24



Koran komunitas Mitra Kec. Hamparan perak, Kab.Deli Serdang, Sumatera utara

2.6.1

[LAPORAN AKHIR


Foto BulletIn Genta FM, Kec. Susoh, Kab. Aceh barat daya, Aceh

Analisa produksi audio dan Buletin radio komunitas Analisis konten audio dilakukan ditingkat nasional dengan mendengarkan setiap file yang diterima. Karena kualitas produksi yang terkadang tidak standar, maka audio harus berulang-ulang kali didengarkan. Selama periode Juni 2010 hingga pertengahan Desember 2010 telah dihasilkan 4.522 produksi audio lokal yang diproduksi dan disiarkan berulang kali oleh radio komunitas baik kategori regular maupun intensif. Produksi lokal rakom tersebut dibuat dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat dan talkshow. Prosentasi kontennya adalah sekitar 81% informasi tentang PNPM Mandiri dan 19% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 68,73 % adalah berita, 8,76% kasus, 10,31 % keberhasilan, 3,69% respon warga dan 1,79 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Sedangkan media cetak komunitas (bulletin maupun koran komunitas) yang telah diproduksi adalah sejumlah 131 edisi (57% dari target 230 edisi) oleh 81 radio komunitas kategori intensif. Prosentasi kontennya adalah 58% informasi tentang PNPM Mandiri dan 42% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 42,19% adalah berita, 12,93% kasus, 9,64% keberhasilan, 3,88 % respon warga dan 4,70 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri.

Halaman - 25



[LAPORAN AKHIR


Diagram analisa konten bullerin nasional : Prosentase PNPM dan Non PNPM. Dari hasil analisis tingkat wilayah diperoleh gambaran bahwa di Propinsi NAD dan Jateng ditemukan lebih banyak berita PNPM dibandingkan berita Non PNPM (>80%). Sedangkan propinsi Sumut, NTB,Jabar dan Sulsel berita tentang PNPM rata-rata 40%. Tema berita yang dimuat dalam sebuah bulletin rata-rata belum menggambarkan status perkembangan berita. Konteks berita masih dimuat sepotong-potong. Hal ini dikarenakan tema berita masih berupa sosialisasi. Untuk respon warga dan kasus, biasanya sudah secara berkelanjutan disiarkan meskipun belum ada penyelesaian masalah.

Diagram Analisa Konten : jenis informasi di bulletin rekap nasional Di tingkat rakom, kerjasama yang dibangun antara rakom dan pihak PNPM umumnya dilakukan oleh pengurus rakom dengan pengurus BKM, UPK, FK, Faskel dan Faskab. Sayangnya respon PNPM terhadap berita yang pernah dimuat oleh bulletin yang diproduksi oleh rakom masih rendah (4,70%). Hal ini mengindikasikan bahwa kerjasama yang dibangun antara pihak rakom dengan tim pelaku PNPM, meski sudah terbentuk, namun belum maksimal. Masih sedikitnya kerjasama formal antara rakom dengan PNPM ditingkat daerah, mengakibatkan pelaku PNPM belum banyak tahu tentang media komunitas yang diproduksi oleh rakom. Lebih detil tentang produksi dan konten bulletin terdapat di lampiran.

Halaman - 26



[LAPORAN AKHIR


Diagram Analisa Konten propinsi : Jateng & Jabar

2.6.2

Pengaduan dan respon terhadap pengaduan masyarakat (komunikasi 2 arah). Siaran-siaran produksi radio komunitas baik berupa berita, ILM maupun talkshow, berdasarkan baseline survey, telah berhasil menimbulkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Siaran rakom juga bisa menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menjalankan PNPM Mandiri, khususnya dalam pengawasan. Misalnya, kasus yang pernah disiarkan di Rakom Primadona FM NTB, dimana masyarakat pernah menyampaikan keluhan mengenai kualitas barang, hingga akhirnya penyedia setuju mengganti material sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan oleh penduduk setempat.

Prosentasi Konten News Nasional

Halaman - 27



[LAPORAN AKHIR


Sebanyak 57,83% adalah berita PNPM sisanya non PNPM (42,17%). Berita PNPM masih didominasi kategori sosialisasi 41,7%, lainnya adalah kasus 6,99%, keberhasilan 3,81% dan respon warga sebanyak 4,8%. Repon pelaku PNPM masih cukup sedikit porsinya yakni sebesar 0.55%. Fakta ini mengindikasikan bahwa bulletin pada tahap I program Diskusi masih terbatas sebagi media sosialisasi PNPM bagi masyarakat. Pada periode selanjutnya respon warga, baik dari masyarakat maupun dari pelaku PNPM sudah mulai muncul dan mengalami peningkatan.

Prosentasi Konten ILM propinsi yang bervariasi

2.7 Web site suara komunitas (www.suarakomunitas.net) Kerjasama dengan suarakomunitas, website yang dikembangkan oleh CRI dengan melibatkan radio komunitas sebagai kontributornya, pada tahap II terus dilanjutkan sebagai salah satu strategi mengupayakan keberlanjutan fungsi dan manfaat program. Melalui kerjasama ini radio komunitas dapat meng-upload sendiri setiap berita yang mereka produksi, baik yang telah disiarkan diradio maupun yang telah dimuat di bulletin/koran komunitas. “Majalah internet ini” memiliki konsep dimana setiap radio komunitas adalah sebagai kontributornya. Dampak yang diharapkan nantinya adalah meskipun DISKUSI berakhir, namun “suara” warga tetap dapat didengar baik lokal (melalui siaran radio komunitas) maupun di dunia yang lebih luas melalui internet. Data menunjukkan pada Bulan Oktober, terdapat 491 berita dari total berita pada website suara komunitas yang berjumlah 2.738 buah (Januari – oktober 2010). Sedangkan, pada tanggal 23 Desember 2010 berita yang telah dimuat meningkat menjadi 613 berita. Hal ini menunjukkan bahwa berita PNPM menjadi cukup dominan yaitu sekitar 18%. Dengan pengirim terbanyak dari NTB dan Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa berita tentang PNPM cukup banyak di muat karena keaktifan kontributor/pengelola rakom dalam mengawasi pelaksanaan PNPM Mandiri.

Halaman - 28



[LAPORAN AKHIR


Situs www.suarakomunitas.net (27 desember 2010) .. 2.8 Baseline survey di seluruh 9 propinsi. Hasil basline survey mengindikasikan 3 (tiga) temuan awal yang cukup penting yakni : 1.

Preferensi Media Media radio komunitas masih menjadi pilihan bagi masyarakat dalam mengakses informasi tentang PNPM Mandiri (25 %). Disisi yang lain sosisalisasi dan informasi tentang PNPM Mandiri bagi masyarakat masih banyak diperoleh dari Fasilitator PNPM ( 32 %). Temuan ini mengindikasikan bahwa Radio Komunitas berpeluang membantu peran fasilitator dan papan informasi PNPM Mandiri.

Halaman - 29



2.

[LAPORAN AKHIR


Kerjasama Rakom & PNPM Mandiri Kerjasama antara Radio Komunitas dengan fasilitator atau pelaku PNPM Mandiri masih didominasi berita tentang sosialisasi PNPM Mandiri. Materi inilah yang dikemas menjadi news (27 %) dan ILM (25 %). 20% Kerjasama telah terjalin melalui talkshow dan sebanyak 11% lainnya radio komunitas telah diundang pada rapat koordinasi PNPM Mandiri.

Halaman - 30


DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010] 3.

[LAPORAN AKHIR


Komunikasi 2 arah (respon) SMS (short massages services via HP) menjadi pilihan utama masyarakat dalam merespon informasi yang disampaikan melalui rakom (56%), disamping respon lain yang dilakukan dengan datang langsung ( 24% ) dan melalui telpon (19%). Potensi strategis rakom dalam menjembatani tanggapan/keluhan masyarakat melalui SMS ini diharapkan akan diteruskan kepada pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Peran inilah yang menjadikan radio komunitas sebagai media alternatif bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi/ tanggapannya.

2.9 Rangkuman workplan vs realisasi. Terlampir

Halaman - 31



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] BAGIAN 3 : CAPAIAN DAN DAMPAK

3.1 Capaian 3.1.1 Target output produksi Jumlah radio komunitas dan jumlah propinsi yang ditargetkan pada rencana awal tidak sepenuhnya tercapai. Dari 10 propinsi yang direncanakan, hanya 9 yang berhasil dikembangkan program DISKUSI, demikian pula dari 150 rencana radio komunitas mitra program DISKUSI hanya terdapat 149 radio komunitas yang tersebar di Aceh (23 radio komunitas), Sumatera Utara (9 radio komunitas), Lampung (8 radio komunitas), Jawa Barat (24 radio komunitas), Jawa Tengah (18 radio komunitas), Nusa Tenggara Barat (22 radio komunitas), Sulawesi Selatan (15 radio komunitas), Sulawesi Tenggara (15 radio komunitas), dan Kalimantan Barat (15 radio komunitas). Berdasarkan hasil produksi sebagai salah satu output utama, maka selama periode Juni 2010 hingga pertengahan Desember 2010 telah dihasilkan sebanyak 4.522 produksi, yaitu rata-rata sebesar 70 % target produksi tercapai, dengan pencapaian tertinggi pada berita sekitar 72% dan terendah pada talkshow sebesar 59 %. 3.1.2 Diseminasi Informasi dan Komunikasi Dua Arah Produksi rakom dibuat dalam bentuk berita, iklan layanan masyarakat (ILM) dan talkshow sesuai rencana program. Prosentasi kontennya adalah sekitar 81% informasi tentang PNPM Mandiri dan 19% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 68,73 % adalah berita, 8,76 % kasus, 10,31 % keberhasilan, 3,69% respon warga dan 1,79 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Sedangkan media cetak komunitas (bulletin maupun koran komunitas) yang telah diproduksi adalah sejumlah 103 edisi oleh 81 radio komunitas kategori intensif. Prosentasi kontennya adalah 58% informasi tentang PNPM Mandiri dan 42% non PNPM Mandiri. Dari seluruh informasi tentang PNPM Mandiri 42,19% adalah berita, 12,93% kasus, 9,64% keberhasilan, 3,88 % respon warga dan 4,70 % respon pelaku/konsultan PNPM Mandiri. Konten yang ada menunjukkan bahwa dengan kemunculan kasus dan adanya respon tentang kasus tersebut membuktikan pengaruhnya dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri. Apalagi dengan telah bermunculannya kerjasama antara radio komunitas dan pelaku maupun fasilitator PNPM Mandiri di berbagai lokasi. 3.1.3

Mediasi Penanganan Masalah PNPM

Radio Komunitas sebagai media rakyat memiliki banyak peluang sekaligus tantangan sehingga dalam aktifitasnya dapat berperan ganda di tengah komunitasnya. Keterlibatan pengurus rakom yang sekaligus pelaku PNPM Mandiri tentunya membuat radio komunitas dapat lebih mudah mengakses informasi tentang PNPM. Namun dalam pengalaman Bapak Zakariya (Rakom Bimantara FM Desa Pekandangan Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah) yang sekaligus pengurus TPK dan sebagai sekretaris Desa, rakom juga menghadapi penolakan dari para koleganya yang keberatan diberitakan, terutama jika terdapat indikasi penyimpangan di dalam sebuah berita yang diangkat. Hal ini berbeda dengan pengurus rakom yang bukan pelaku PNPM, di satu sisi tentu tidak mudah dalam mengakses informasi tentang PNPM, Halaman - 32



[LAPORAN AKHIR


namun akan lebih obyektif dalam melakukan transformasi sekaligus komunikasi dua arah.

berperan

sebagai

media

Dalam melakukan mediasi terhadap pengaduan masyarakat, peran radio komunitas Gita Swara FM di KUD Tanjung Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara adalah tempat menyampaikan aspirasi dari masyarakat. Respon masyarakat atas kegiatan PNPM yang disampaikan selama ini berupa pertanyaan,keluhan, bahkan pengaduan tentang kasus. Respon masyarakat ini ditampung oleh rakom Gita Swara FM dan dipilah-pilah sesuai dengan tingkat urgensitasnya dan kepada pihak mana harus diteruskan. Selanjutnya, respon tersebut akan disampaikan kepada fasilitator PNPM atau pihak lain yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti. Pada proses ini peran rakom Gita Swara FM adalah mengawal dan memastikan setiap respon segera mendapat kepastian/jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. 3.2 Dampak Setidaknya terdapat 3 jenis dampak yang diperoleh di luar dari target/output yang direncanakan, yaitu (1) adanya permintaan kerjasama dari tim/konsultan PNPM Mandiri yang ingin bekerjasama dengan radio komunitas di daerah lain dan (2) banyaknya berita tentang PNPM Mandiri dari komunitas yang diupload oleh pengelola radio komunitas ke situs suara komunitas (www.suarakomunitas.net). (3). Munculnya inisiatif pelaku PNPM Mandiri dan warga untuk membangun rakom yang berorientasi monitoring pelaksanaan PNPM Mandiri di kab. Pidie, Propinsi Aceh, yang bernama Ankasa FM

Halaman - 33

3.2.1

Beberapa pengalaman menarik tentang peran rakom dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi PNPM antara lain :

•

Pada November 2010, Rakom Talenta FM NTB Menggelar acara dialog dengan warga. Salah satu penelpon menyampaikan bahwa, RPJM Des Desa Pengenjek Sampai saat itu belum di susun, karena tidak tersedia biaya pelaksanaanya.dan diduga dana RPJM Desember 2010 digunakan untuk keperluan pribadi Sekdes Pengenjek. Jurnalis talenta menghubungi Sekdes tersebut dan meminta menjadi narasumber acara dialog guna klarifikasi masalah, namun yang bersangkutan tidak bersedia dialog on air,tetapi mengundang jurnalis Talenta untuk Interview di kantornya. Interview dilakukan, dan yang bersangkutan mengakui bahwa dana tersebut masih di pinjam sementara, dan memohon agar hal tersebut tidak dipublikasikan dengan catatan yang bersangkutan menggelar pertemuan khusus dengan masyarakat dan pihak terkait guna klarifikasi.

•

Masih di Talenta FM NTB, pada bulan Desember 2010, beberapa orang warga pendengar dari Dusun Batu Tapel mendatangi Rakom Talenta FM dan menginformasikan bahwa mereka bermaksud membangun jalan desa untuk memudahkan akses ke masjid setempat serta meminta rakom untuk mengumumkan sekiranya ada pihak yang bersedia sebagai donatur. Rakom menyiarkan hal tersebut dan ditanggapi oleh Kepala Desa Barejulat serta mengalokasikan dana pengembangaan PPIP 2010 untuk pembangunan jalan desa tersebut. Akhirnya jalan desa sepanjang 600 meter sudah di bangun dengan dana PPIP 2010(Pengembangan dan swadaya Warga)



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] •

•

Pengalaman berharga dari Rakom Rasi Fm Jawa Barat yang berhasil melakukan MoU antara Rakom Rasi, BKAD & UPK PNPM Kec. Cisewu isinya diantaranya: 1.

Rakom Rasi wajib mensosialisaasikan semua kegiatan pnpm di kec. Cisewu dan memfasilitasi acara talkshow PNPM

2.

PNPM Cisewu wajib memberikan informasi untuk disiarkan dan bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan talkshow yg disiarkan oleh RASI FM

3.

Adanya kontribusi dari PNPM kec. Cisewu ke RASI FM besarannya Rp.100.000 150.000 dan adanya anggaran akhir tahun sebesar Rp. 500.000,-

4.

Rasi FM dilibatkan dalam semua rapat-rapat yang diselenggarakan oleh upk kec. Cisewu agar transparansi bisa terbangun di kec. Cisewu.

Pengalaman lainnya ada di Radio Komunitas Kembang FM Kab. Pidie Propinsi Aceh. Dalam sebuah kesempatan, di Gampong Keudee Ie Leubeue, Kecamatan Kembang Tanjung, Pidie, melalui corong Meunasah setempat oleh AFK diumumkan agar para lelaki di gampong tersebut berkumpul di Meunasah setelah waktu magrib untuk mebicarakan PNPM MP. Teman-teman Kembang FM yang mengetahui kejanggalan adanya diskriminasi terhadap perempuan, melakukan konfirmasi kepada FK setempat. Ternyata FK tidak membatasi khusus laki-laki, dan tidak menutup kemungkinan kaum perempuan untuk hadir. Melalui siaran rakom secara berulang-ulang sekaligus meluruskan pengumuman bahwa yang hadir untuk semua warga baik laki-laki dan perempuan, akhirnya kaum perempuanpun ikut bergabung. Dalam pertemuan hari itu, pihak pemerintahan gampong akan menunjuk siapa yang akan jadi pengurus baru TPK dengan alasan untuk mempercepat proses. Lagi-lagi pihak radio yang hadir memberikan masukan tentang mekanisme pemilihan yang demokratis. Semakin sering siaran dilakukan oleh rakom semakin banyak pula pihak yang tahu tentang mekanisme pengajuan usulan serta tahapan proses PNPM.

3.2 Pencapaian tujuan Dari pengukuran capaian, dampak, dan base line maka dapat dikatakan bahwa tujuan program DISKUSI untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas PNPM Mandiri dapat tercapai, dengan memperhatikan aspek utamanya bahwa kegiatan radio komunitas dengan produksi dan siarannya, telah mendorong tersosialisasikannya pelaksanaan PNPM Mandiri di masyarakat, termasuk meningkatkan atau menumbuhkan peran masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi pelaksanaannya. Hal ini juga terbukti di baseline survey dan dampak yang muncul serta pengakuan dari pelaku atau fasilitator PNPM Mandiri di lapangan. Meskipun tidak merata keberhasilannya terjadi di 9 propinsi, namun dengan munculnya keberhasilan di beberapa propinsi, hal ini menunjukkan potensi radio komunitas dan program DISKUSI sangat tinggi, strategis dan bermanfaat.

Halaman - 34



[LAPORAN AKHIR


3.3 Kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas (JRK) Penguatan kerjasama dengan Jaringan Radio Komunitas (asosiasi radio komunitas), atau lembaga yang konsen kepada radio komunitas (misal FKRK :Forum Komunikasi Radio komunitas di Aceh) dilakukan di semua propinsi, walaupun dengan tingkat kualitas kerjasama yang berbeda. Propinsi Aceh, Sumut, Lampung, Jabar, Jateng, NTB dan Sulsel relative sudah terpola bentuk kerjasamanya. Propinsi Sultra masih mencari pola kerjasama yang ideal, sedangkan Kalbar belum terbentuk JRK sehingga belum ada institusi yang mendampingi radio komunitas disana. Bentuk kerjasama, umumnya untuk pengembangan jaringan dan penguatan kapasitas serta monitoring peran dan fungsi radio komunitas di daerahnya masing-masing. Kesediaan dan komitmen JRK untuk mendukung agenda DISKUSI di tingkat kabupaten dan propinsi ditandai juga dengan adanya kontrak khusus dengan CRI.

Halaman - 35



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] BAGIAN 4 : TANTANGAN DAN KENDALA

Pelaksanaan DISKUSI pada tahap II tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang harus dihadapi. Permasalahan yang muncul dapat bersifat teknis maupun non teknis. Beberapa permasalahan bahkan muncul beberapa kali selama periode program berlangsung. Upaya yang dilakukan untuk mengatasinya telah dilakukan bersama oleh radio komunitas, fasilitator bahkan terkadang melibatkan pelaku PNPM Mandiri. Tantangan dan kendala silih berganti dihadapi tanpa henti, ada yang bersifat rutin adapula yang unik. Ada yang dapat diatasi, namun ada juga yang harus menunggu lama untuk dapat diatasi atau bahkan belum dapat diatasi. Berikut adalah hal-hal yang menjadi tantangan eksternal dan kendala internal yang mempengaruhi kinerja program dan menjadi kesimpulan aid memoir dari supervise lapangan. 1.

2.

3.

4.

5.

6. 7.

Pendampingan dan peningkatan kapasitas (Technical Assistance/Capacity Buillding). Pendampingan ini adalah kunci utama dalam proses pemberdayaan. Di beberapa tempat, fungsi pendampingan berjalan baik, namun di tempat yang lain masih ada rakom yang belum paham tentang PNPM Mandiri dan bahkan program DISKUSI sendiri. Partisipasi masyarakat. Perkembangan yang ada memperlihatkan perbedaan antara lokasi baru (Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Lampung) dengan lokasi tahap I (Aceh, Sumut, Jabar, Jateng, NTB, dan Sulsel), dimana umumnya di lokasi lama, keterlibatan masyarakat cukup tinggi. Respon terhadap siaran baik meskipun tidak terdokumentasi dengan baik. Koordinasi dan Kerjasama dengan pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri serta pihak lain. Kerjasama yang muncul tidak merata di lokasi DISKUSI. Ada yang baik dan ada yang sangat lemah. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya, baik dari aspek kesiapan rakom maupun pelaku PNPM Mandiri. Bahkan salah satu isu yang mengemuka adalah tentang perijinan. Ada pihak-pihak yang menanyakan tentang perijinan rakom sebelum mereka memutuskan untuk bekerjasama. Keberlanjutan program. Keberlanjutan menjadi isu, karena diharapkan peran dan fungsi radio komunitas serta monitoring berbasis masyarakat dapat terus berjalan, dengan ataupun tanpa program DISKUSI. Dokumentasi dan pelaporan. Hampir diseluruh lokasi program, dokumentasi yang dilakukan sangat minim. Terutama terhadap keluhan dan respon dari masyarakat terhadap siaran ataupun pelaksanaan PNPM Mandiri. Padahal dokumentasi ini menjadi bukti utama agar permasalahan yang ada dapat diteruskan kepada pihak terkait untuk direspon balik. Salah satu yang direkomendasikan untuk memperkuat aspek dokumentasi dan pelaporan adalah dengan mencoba sistem pelaporan/pengaduan sms yang mudah dan murah. Perijinan akan terkait dengan pemerintah, yaitu KPI dan Kemkominfo, dimana masih cukup banyak radio komunitas yang belum memahami dan mempersiapkan diri untuk mengurus perjinannya. Pasca dilakukannya lokakarya evaluasi pada akhir Desember 2010 di Bandung, beberapa hal yang mengemuka dan menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan adalah : manajemen implementasi program baik dari sisi manajemen komunikasi, manajemen administrasi, laporan dan keuangan, kerjasama dengan JRK wilayah, dan perijinan radio komunitas.

Halaman - 36



[LAPORAN AKHIR

PROGRAM “DISKUSI” TAHAP II] BAGIAN 5 : PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

5.1. Pembelajaran Pelaksanaan DISKUSI II selama kurang lebih 6 bulan telah memberikan beberapa pembelajaran yang sangat penting dalam hal : a)

Manajemen kegiatan. Bahwa masa persiapan pelaksanaan DISKUSI tahap II terlalu pendek. Akhir tahap 1 secara langsung disambung dengan tahap 2. Kondisi terlalu pendeknya masa persiapan kemudian berdampak pada kurang optimalnya implementasi dan output di akhir program tahap 2. Sehingga masa persiapan haruslah diberi waktu yang cukup sebagai salah satu faktor keberhasilan proram.

b) Efektivitas media komunitas. Bahwa media komunitas yang ada (radio dan bulletin) tetap memiliki kelebihan dan sekaligus kekurangan. Sehingga perlu dikembangkan bentuk kolaborasi dengan media lainnya (saling melengkapi). Guna mendukung proses kolaborasi ini maka diperlukan peningkatan kapasitas yang kontinu dan berkelanjutan. Namun, sebagai media komuntias, kunci utamanya adalah pada partisipasi masyarakat. c)

Peran serta pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri. Keberhasilan sebuah program pemberdayaan (seperti DISKUSI) tidak hanya ditentukan oleh peran aktif radio komunitas semata, namun juga ditentukan oleh peran serta pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri secara aktif. Seluruh stakeholder yang terkait sesungguhnya saling membutuhkan, sehingga para pihak harus saling mendukung dan bekerjasama, termasuk untuk mendukung keberlanjutan program.

d) Manajemen dokumentasi, pelaporan dan basis data kegiatan. Pelaksanaan kegiatan pasti memiliki banyak pengalaman yang berharga. Namun hal ini harus didukung oleh dokumentasi yang baik. Sistem pelaporan dan basis data yang baik sangat penting untuk proses monitoring, penilaian keberhasilan, berbagi pengetahuan / pengalaman dan peningkatan program sejenis, termasuk untuk pengembangan program lainnya di masa depan. e)

Perijinan. Radio komunitas sebagai sebuah entitas yang telah diatur oleh perundang-undangan (UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran) sudah waktunya untuk membenahi diri dalam hal persyaratan dan perijinan siar. Hal ini akan memperkuat posisi tawar dan aspek keberlanjutan media komunitas ketika akan bermitra dengan pihak lain.

5.2. Rekomendasi Berdasarkan tantangan dan kendala yang diperoleh melalui evaluasi supervisi pada dokumen aide memoir dan pembelajaran yang dipaparkan diatas, maka dapat ditarik beberapa rekomendasi antara lain: a)

Terkait perihal pendampingan dan peningkatan kapasitas (Technical Assistance/Capacity Buillding) beberapa point yang direkomendasikan adalah : • Kualifikasi fasiliator yang tepat agar mampu memfasilitasi rakom dalam hal teknis maupun koordinasi dengan PNPM Mandiri.

Halaman - 37



[LAPORAN AKHIR


• Adanya buku petunjuk operasionalisasi dan pelatihan DISKUSI sesuai pengalaman lapangan • Pemetaan yang mendalam tentang kondisi rakom dan JRK sebagai mitra program. • Sistem evaluasi, pertukaran pengetahuan dan peningkatan kapasitas b) Guna meningkatkan Partisipasi masyarakat diusulkan untuk : • Membuat kesepakatan tertulis untuk mendorong mekanisme kerjasama rakom dan PNPM Mandiri dalam mekanisme monitoring berbasis masyarakat. • Fasilitator DISKUSI harus selalu mamiliki inisiatif dalam memfasilitasi rakom untuk membangun partisipasi masyarakat. Ide kegiatan off air seperti pemutaran film yang kreatif perlu dikembangkan. c) Koordinasi dan Kerjasama dengan pelaku dan fasilitator PNPM Mandiri sangat membutuhkan hal-hal sebagai berikut : • Adanya dukungan kebijakan dari kementerian pelaksana PNPM Mandiri seperti PMD (untuk PNPM Mandiri Perdesaan) dan Cipta karya (untuk PNPM Mandiri perkotaan). • Pelaku dan fasilitator PNPM diharapkan dapat seharusnya selalu mengundang dan melibatkan rakom dalam rapat koordinasi baik tingkat kecamatan, kabupaten ataupun propinsi.Sistem penghargaan keberhasilan untuk memberi semangat kepada mereka yang berprestasi baik radio komunitas maupun fasilitator PNPM serta fasilitator PNPM Mandiri. d) Keberlanjutan program diharapkan terlaksana dengan upaya : • Adanya dukungan dan inisiatif dari semua pihak terkait, termasuk menghubungkan rakom dengan sumberdaya pendanaan yang ada di PNPM Mandiri. Misalnya potensi pendanaan dari rubelmas (ruang belajar masyarat) pada PNPM Mandiri Perdesaan atau dana penguatan media komunitas pada PNPM Mandiri Perkotaan. • Penguatan kapasitas untuk usaha kecil yang sesuai dengan karakter radio komunitas dan dukungan internal dari komunitas. • Perlunya pemetaan yang detil dan teliti tentang radio komunitas dan stakeholder yang terkait dengan radio komunitas agar pendampingan yang dilakukan oleh masing-masing lembaga dapat disinergikan dan jelas. e) Salah satu yang direkomendasikan untuk memperkuat aspek dokumentasi dan pelaporan adalah dengan mencoba sistem pelaporan/pengaduan sms yang mudah dan murah. f) Perijinan akan terkait dengan pemerintah, yaitu KPI dan Kominfo. Radio komunitas baik melalui JRK wilayah bersama pemerintah diharapkan melakukan koordinasi yang lebih intensif diantara keduanya. Bagi radio komunitas harus memahami dan mempersiapkan diri untuk memenuhi aspek legal ini agar tetap tidak terhalang ketika menjalankan fungsi sosialnya. Meskipun disisi lain diharapkan praktek perijinan jangan sampai mempersulit radio komunitas, antara lain terkait kanal frekuensi yang lebih terbuka dan fleksibel bagi rakom dan persyaratan perijinan yang sederhana. g) Bagi program sejenis. Program haruslah memiliki strategi komunikasi yang mensinergikan berbagai potensi media informasi dan komunikasi yang ada, baik di level nasional maupun lokal. Fleksibilitas kerjasama harus dibuka seluas-luasnya (kerjasama lintas media) karena setiap media memiki kekuatan masing-masing yang dapat saling memperkuat. h) Hasil rapat koordinasi dan evaluasi di Bandung pada akhir desember 2010 adalah dengan merekomendasikan beberapa hal berikut ini, antara lain: o Perbaikan sistem komunikasi dan koordinasi yang lebih jelas dan teratur, termasuk menggunakan berbagai media yang ada antara lain telepon, sms, email/milist, dan website.

Halaman - 38


DISKUSI II [Juni 2010 – Desember 2010] o

o o

Halaman - 39

[LAPORAN AKHIR


Perbaikan sistem administrasi, pelaporan dan keuangan yang menggunakan jadwal pelaporan di minggu pertama awal bulan, revisi laporan di minggu kedua dan revisi serta respon pada minggu ketiga. Sistem penilaian kinerja dan output radio komunitas yang lebih variatif dan memperhatikan kemampuan radio komunitas, tanpa dibedakan antara radio regular dan intensif. Menindaklanjuti isu perijinan, dengan memperkuat koordinasi dengan permintah dalam hal perijinan siaran bagi radio komunitas, bekerjasama dengan JRK di wilayah serta mempersiapkan kelengkapan persyaratan perijinan radio komunitas. Di sisi lain mengupayakan perbaikan sistem perijinan yang tidak memberatkan bagi radio komunitas.



[LAPORAN AKHIR


Lampiran : a. b. c. d. e. f.

Halaman - 40

Logframe & workplan DISKUSI tahap 2 Daftar radio komunitas mitra DISKUSI tahap 2 Hasil rekap baseline survey Hasil rekap produksi radio komunitas Laporan keuangan Audio produksi (dalam bentuk DVD Audio)


[LAPORAN AKHIR PROGRAM DISKUSI TAHAP II] DISKUSI II [Juni 2010 Desember 2010] DAFTAR ISI. Ringkasan Eksekutif. Halaman 1

Recommend Documents