LANGKAH/OPSI KEBIJAKAN UTK MEMASTIKAN PROYEK DI TIGA SEKTOR DAPAT BERJALAN DALAM UPAYA PENGURANGAN EMISI?
1. Identifikasi rencana detail MP3EI di Kaltim termasuk di dalamnya data base, potensi emisi dan opsi mitigasi 2. Penguatan Kelembagaan dalam konteks pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MP3EI 3. Percepatan diarahkan kepada Existing perijinan dan bukan pada penerbitan ijin baru 4. Membangun energi terbarukan dengan pemanfaatan biomassa khususnya limbah 5. Pertajaman program pembangunan di Kaltim termasuk targettarget pertumbuhan ekonomi, memastikan konsep pembangunan hijau diakomodasi dalam MP3EI serta pembatasan program-program
LANJUTAN 6. Peningkatan efisiensi lahan 7. Menegakkan kewenangan provinsi dalam pengawasan pembangunan termasuk kepastian kewenangan 8. Singkronisasi perijinan dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk pengawasan yang dilakukan secara berjenjang 9. Pengetatan pemberian ijin baik perpanjang maupun peningkatan produksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan 10. Penggunaan tata ruang sebagai instrumen untuk pengendalian pembangunan (pemanfaatan lahan)
LANJUTAN 11. Study Daya dukung Kaltim dalam mengakomodasi investasi MP3EI 12. Mengintegrasikan ekonomi lingkungan dalam menyusun opsi-opsi pembangunan (termasuk PDRB Hijau, yang memperhitungkan aspek biaya lingkungan). 13. Proposal proyek MP3EI sudah memasukkan pengelolaan lingkungan 14. AMDAL harus diperkuat dengan memasukkan aspek2 resiko lingkungan termasuk valuasi resiko lingkungan 15. Perlu peningkatan pemahaman aturan/hukum lingkungan bagi penegak hukum
LANJUTAN 16. Capacity building di semua level pemerintahan terkait dengan pengelolaan lingkungan dan pembangunan 17. Mengkaji kemungkinan diterapkannya land swap, termasuk identifikasi lahan kritis, identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi, mendorong diskursus yang lebih luas tentang kemungkinan ini 18. Kepastian kawasan bagi investasi yang masuk termasuk aspek tenurial, tumpang tindih ijin, klaim 19. Mengembangkkan sistem insentive dan dis-insentive bagi pembukaan hutan berdasarkan ijin yang diberikan misal melalui mekanisme pajak 20. Pemanfaatan limbah yang lebih maksimal untuk sumber energi terbarukan
LANJUTAN • Penetapan kuota lahan untuk tambang • Mengklasifikasi setiap konsesi kebun berdasarkan stok karbon, perluasan kebun dilakukan pada tingkat emisi karbon tertentu • Penguatan masyarakat (sosial) dengan memasukkan FPIC dalam proses pengembangan proyek. • Peningkatan nilai tambah produk untuk meningkatkan daya saing • Pengembangan riset untuk identifikasi biomassa/limbah yang potensial sebagai sumber energi • Pembatasan produksi tambang (pengaturan produksi dengan dasar kinerja lingkungan)
ASPEK2 TEKNIS APA SAJA (SOSIAL, TEKNOLOGI, MANAJEMEN) YANG PERLU DILAKUKAN OLEH PELAKU USAHA DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMASTIKAN IMPLEMENTASI PROYEK MP3EI SEJALAN DENGAN PENGURANGAN EMISI? 1.
Pemanfaatan limbah yang lebih maksimal untuk sumber energi terbarukan
2.
Pelaku usaha mendorong FPIC pada pengembangan proyek
3.
HCFV
4.
Diversifikasi produk HTI kebun (biomassa) untuk sumber energi perlu difikirkan feasibility-nya
LANJUTAN 5.
Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat sebagai program CSR (misal pada pengembangan media jamur) diharapkan dapat meredam konflik dan pemberdayaan ekonomi. Perlu dilanjutkan secara penuh baik dari hulu hingga hilirnya.
6.
Tambang: • Pembatasan dan pengaturan jumlah produksi berdasarkan kuota luasan lahan tambang • Peningkatan biaya perijinan untuk ijin pinjam pakai • Pengajuan rencana reklamasi sejak awal • Dokumen lingkungan harus sudah ada baru boleh ekspoiltasi • Konsistensi aturan perijinan yang ada
7.
Peningkatan reklamasi tambang (pra, penambangan dan pasca) mendorong Gubernur menggunakan kewenangan dekonsentrasi pada pengawasan tambang. Termasuk penegakan aturan dan pengawasan
