LAPORAN PROSES DAN HASIL DISKUSI KELOMPOK FOKUS KABUPATEN SUMBA TENGAH MSF NTT II 14 – 15 Oktober 2014
Proses FGD di tingkat Kabupaten dilaksanakan sejak hari pertama, Selasa, 14 Oktober 2014 pukul 13.30 WITA dan dilanjutkan pada hari kedua, Rabu, 15 Oktober 2014 mulai pukul 08.30 hingga pukul 12.00 WITA. Seluruh kegiatan diskusi tingkat Kabupaten ini bertempat di Gedung Gereja Kristen Sumba Jemaat Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi NTT. Hasil dari diskusi Forum Kabupaten ini kemudian diplenokan pada forum Pleno Propinsi yang bertempat di Gedung Nasional Umbu Tipuk Marisi, Kabupaten Sumba Timur, Propinsi NTT pada hari kedua, mulai pukul 12.30 WITA.
A. PROSES Proses diskusi kelompok di Kabupaten Sumba Tengah difasilitasi oleh Pak Adit bersama District Relationship Manager. Proses diskusi diawali dengan menyepakati agenda yang akan didiskusikan yaitu: 1) hal penting yang akan dilakukan di Sumba Tengah; 2) cara berkoordinasi/kelembagaan; dan 3) menyusun rencana kerja tindak lanjut (RKTL). Selengkapnya gambaran proses dan hasilnya adalah sebagai berikut:
Hari 1: Selasa, 14 Oktober 2014, 13.30 – 17.00 WITA 1. Identifikasi hal-hal penting yang akan dilakukan di Sumba Tengah Berdasarkan 3 agenda yang akan diskusikan tersebut, maka fasilitator menggali hal-hal penting yang akan dilakukan di Sumba Tengah dan peserta FGD menanggapinya dengan mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sudah menganggarkan Rp. 10 milyar untuk pengembangan komoditi strategis yaitu kopi, kakao dan jambu mete. Namun demikian karena anggaran yang terbatas maka kegiatan ini tidak bisa diperluas. Oleh karena itu diharapkan MCA Indonesia dapat memperluas pengembangan kegiatan ini. Selain pengembangan komoditi statagis, peserta FGD juga mengungkapkan perlunya pengembangan komoditi lain seperti cendana, gaharu, hortikultura organic dan kemiri. Selain pengembangan berbagai jenis tanaman, peserta FGD juga mengungkapkan berbagai masalah dan potensi yang ada di Kabupaten Sumba Tengah yaitu:
Masyarakat sangat tergantung dengan benih pemberian dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan
Kebutuhan ternah babi, kuda dan kerbau sangat basar untuk acara adat kawin mawin maupun adat kematian. Oleh karena itu seringkali kebutuhan ternak babi masih dipasok dari luar kabupaten maupun luar Pulau Sumba
Sumber energy listrik yang ada masih disuplai dari Kabupaten Sumba Barat, namun hanya menjangkau daerah sekitar ibu kota kabupaten. Dari 5 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Tengah, baru 3 kecamatan yang terjangkau dengan aliran listrik, itupun tidak menjangkau semua desa yang berada didalamnya.
Pemerintah Kabupaten sudah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terpusat di lokasi Desa Ole Dewa dengan kapasitas 50 KWV untuk 300 KK.
Ada potensi air terjun di lokasi Pogu Laba dengan potensi listrik 20 MW, namun pemerintah tidak mempunyai cukup uang untuk membangunnya
Sumber air berada pada lokasi yang lebih rendah dari lahan pertanian masyarakat sehingga cukup sulit dalam mengangkat sumber air untuk pengairan.
Masyarakat sudah mengembangkan secara swadaya tanaman kemiri namun jumlahnya masih sangat terbatas.
Harga komoditi pertanian masyarakat sangat rendah atau tidak sebanding dengan pengeluaran yang dilakukan.
Pencurian dan perampokan masih sering terjadi
Rata-rata masyarakat memiliki ternak babi dan sebagian kecil meiliki ternak kuda dan kerbau.
Ada kebijakan pemerintah lokal yang mendukung kesejahteraan masyarakat yaitu adanya Tiga Gerakan Moral: HIDUP HEMAT, DESA AMAN dan KEMBALI KE KEBUN.
Hari 2: Rabu, 15 Oktober 2014, 08.30 – 12.00 1. Identifikasi hal-hal penting yang akan dilakukan di Sumba Tengah (lanjutan) Pada hari kedua diskusi kembali dilanjutkan dengan menggali hal-hal penting lain yang perlu dilakukan di Sumba Tengah. Namun seorang peserta mengusulkan agar kembali melihat hasil pradiskusi MSF yang dilakukan oleh berbagai LSM di Sumba Tengah yang sudah dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah. Hasil diskusi pra MSF Kabupaten Sumba Tengah bersepakat untuk mengusung issu DAS sebagai fokus usulan kepada MCA Indonesia. Adapun DAS yang diusulkan yaitu DAS Pamalar Karendi dan DAS Asin. Kedua DAS ini mencakup hamper semua wilayah kecamatan yang ada di Sumba Tengah atau 2/3 wilayah Sumba Tengah. Peserta FGD bersepakat untuk menuangkan berbagai usulan berdasarkan lokasi DAS yaitu wilayah hulu, tengah dan hilir.
Adapun hasil diskusi hari kedua ini tertuang dalam tabel berikut: Judul: KONSERVASI DAS PAMALAR – KARENDI DAN ASIN YANG MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT Peta cakupan wilayah DAS Pamalar-Karendi dan DAS Asin
Hal-hal yang akan dilakukan didaerah hulu: – – – – – – – – –
Rehabilitasi Kawasan Tangkapan Air termasuk pembuatan embung, sumur resapan, dll Pengembangan Tanaman Produktif (kopi, kakao) Pengembangan Ekonomi Produktif (HHBK) Pengembangan Pertanian Organik Berkelanjutan dengan Sistem Wanatani Pengembangan Biogas Pengembangan Hutan Keluarga Paronisasi Ternak Gasifikasi Biomasa Pembangunan PLTS Komunal 50 KWV (300 KK)
Hal-hal yang akan dilakukan didaerah tengah: – – – – – – – – – –
Pengembangan Pertanian Organik Berkelanjutan dengan Sistem Wanatani Pembangunan PLTMH Pogu Laba 2 MW Pengembangan PLTS Komunal 50 KWV (300 KK) Pengembangan HKm Pengembangan Tanaman Kemiri, Kopi, Kakao Pengembangan Hutan Keluarga Pengembangan Biogas Paronisasi Ternak Pengembangan Ekonomi Produktif (usaha tani) Gasifikasi Biomasa
Hal-hal yang akan dilakukan didaerah hilir: – Perlindungan dan Pengembangan Pesisir (Rehabilitasi Mangrove, Transplantasi Coral) – Pengembangan Ekonomi Produktif (Rumput Laut dan Pengolahan Ikan) – Pengembangan Jambu Mete Selain menyepakati hal-hal yang dilakukan mulai dari daerah hulu sampai hilir, peserta FGD juga menyepakati untuk mengusulkan penguatan kapasitas kelembagaan bagi masyarakat maupun bagi staf LSM lokal yang ada di Sumba Tengah yaitu: – – – – – – – – –
Pelatihan Pembibitan Sekolah Lapang Pelatihan tentang Pertanian Organik Wanatani Pelatihan Managemen Pengendalian Kebakaran Perorganisasian Masyarakat/keLompok Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Penyadartahuan/awareness Pelatihan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Fasilitasi Kesepakatan-Kesepakatan Pelestarian Alam
2. Perencanaan Kelembagaan Forum Para Pihak di Kabupaten Sumba Tengah Setelah diskusi identifikasi hal-hal yang perlu dilakukan, diskusi dilanjutkan dengan mengidentifikasi cara berkoordinasi para pihak di Kabupaten Sumba Tengah dalam mendukung program MCA Indonesia. Pemerintah melalui Bappeda Kabupaten Sumba Tengah mengatakan bahwa salah satu tuntutan MCA Indonesia ketika MoU akan ditandatangani adalah bahwa setiap kabupaten sasaran perlu membentuk tim koordinasi pelaksanaan program compact proyek kemakmuran hijau. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten
Sumba Tengah sudah membentuk tim dimaksud yang keanggotaannya adalah dinas kemakmuran. Pembina
:
Pengarah
:
Ketua
:
Wakil ketua
:
Sekretaris
:
1. 2. 1. 2.
Bupati Sumba Tengah Wakil Bupati Sumba Tengah Sekretaris Daerah Sumba Tengah Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Kab. Sumba Tengah 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kab. Sumba Tengah Kepala Bappeda Kab. Sumba Tengah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kab. Sumba Tengah Sekretaris Bappeda Kab. Sumba Tengah
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN ENERGI BARU DAN TERBARUKAN Koordinator
:
Anggota
:
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kab. Sumba Tengah 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sumba Tengah 2. Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Sumba Tengah 3. Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Sumba Tengah 4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Sumba Tengah 5. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kab. Sumba Tengah 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Sumba Tengah 7. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Sumba Tengah 8. Kepala Bidang Fisik Sarana Prasarana Bappeda Kab. Sumba Tengah 9. Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Kab. Sumba Tengah
KELOMPOK KERJA SUMBERDAYA ALAM BERKELANJUTAN
Koordinator
:
Anggota
:
Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah 1. Kepala Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Tengah 2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Sumba Tengah 3. Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan dan Keuangan Daerah Kab. Sumba Tengah 4. Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kab. Sumba Tengah 5. Sekretaris Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah 6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Sumba Tengah 7. Kepala Bidang Anggaran Dinas PPKD Kab. Sumba Tengah 8. Kepala Bidang Kehutanan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Sumba Tengah
KELOMPOK KERJA PEMERDAYAAN EKONOMI, MASYARAKAT, DAN SOSIAL BUDAYA Koordinator
:
Anggota
:
TIM TEKNIS
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Tengah 1. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Sumba Tengah 2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Sumba Tengah 3. Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustiran dan Perdagangan Kab. Sumba Tengah 4. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Sumba Tengah 5. Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kab. Sumba Tengah 6. Kepala Bagian Organisasi dan Otonomi Daerah Setda Kab. Sumba Tengah 7. Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kab. Sumba Tengah 8. Kepala Bidang Pendapatan Dinas PPKD Kab. Sumba Tengah 9. Kasubid. Perencanaan Ekonomi Bappeda Kab. Sumba Tengah 10. Camat Katiku Tana 11. Camat Katiku Tana Selatan 12. Camat Mamboro 13. Camat Umbu Ratu Nggay 14. Camat Umbu Ratu Nggay Barat
Koordinator Anggota
: :
Lukas Woli, SP 1. Marten Umbu Mbewa,S.Sos 2. Charles Umbu Remu Samapati,S.Kom 3. Paulus Saga Anakaka, S.Sos 4. Neny Rambu Lawajati,ST 5. Fredi Mberu Lata,ST 6. Umbu Neka Jarawoli,SE 7. Umbu Eda Pajangu,SE 8. Darius Dangu,ST 9. Jeni Pawolung, ST 10. Teny Kolo, SP 11. Asti Deta,SH 12. Hans Edyson Asalaka, S.Sos 13. Bagus P.U.R. Samapaty,SE 14. Elson Umbu Riada,ST 15. Bobu Lainju Langnga,S.Pi 16. Marlin Rambu Bita,S.Si 17. Dominika T. Ina,A.Md 18. Yudit Rambu Kareri,A.Md
Mengingat bahwa anggota tim terpadu yang sudah dibentuk semuanya masih dalam lingkup pemerintah, maka peserta FGD sepakat untuk meninjau kembali SK dimaksud sehingga LSM/ORNOP yang ada di Sumba Tengah dapat terakomodasi didalamnya yaitu: Lembaga Pelita Sumba, Yayasan Satu Visi, Yayasan Wahana Komunikasi Wanita Sumba, Yayasan Foremba, Burung Indonesia dan Forum Jamatada. Adapun tugas tim koordinasi tersebut berdasarkan SK Bupati Sumba Tengah adalah: a. Melakukan Koordinasi Pelaksana Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau; b. Mengendalikan Pelaksana Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau; c. Memfasilitasi penyedian data Daerah Sumba Tengah yang relevan (tekstual/spasial) untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan investasi Kemakmuran Hijau, yang akan dikembangkan oleh konsultan MCC / MCA-Indonesia; d. Menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Lembaga Wali Amanat (Milllennium Challenge Account-Indonesia) dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, serta melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pengembangan Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau di Kabupaten Sumba Tengah; dan e. Menjadi mediator dalam melakukan sinergi antar Program Compact Proyek Kemakmuran Hijau dengan program Pemerintah Kabupaten, dan Donatur lainnya di Kabupaten Sumba Tengah. 3. Rencana Tindak Lanjut FGD juga mengidentifikasi beberapa rencana tindak lanjut yaitu: Pertemuan perdana akan dilakukan pada awal bulan November 2014 Pertemuan rutin akan dilakukan setiap 3 bulan
Pertemuan evaluasi akan dilakukan setiap tahun (bulan Desember)
Pembukaan: Sambutan Wabup Sumba Timur
Syukur kepada Tuhan karena ada lembaga donor yang mau membantu Indonesia, dimana salah satu propinsi yang memperoleh adalah NTT secara khusus 4 kabupaten di Pulau Sumba. Bantuan harus dimanfaatkan secara baik agar bermanfaat bagi masyarakat sasaran
Sesi Tanya Jawab: Umbu Katanga (Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Sumba Tengah): 1. Di Kabupaten Sumba Tengah ada potensi sumber air untuk pembangkit listrik mikro hidro. Airnya cukup besar dengan kapasitas 2 MW. Namun Pemerintah Kabupaten kesulitan dalam membiayai item perencanaannya. 2. Kalau masyarakat ingin mengusulkan kegiatan, kemana harus disampaikan? 3. Kalau ada format usulan, bisa dishare? Lukas Woli (Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Sumba Tengah) 1. Dalam rangka kerjasama MCA Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, telah dibentuk team koordinasi pada bulan Mei 2014 yang lalu. 2. Tolong klarifikasi tentang keberadaan WFP yang sudah mengatakan bahwa mereka merupakan pelaksana kegiatan MCA di Pulau Sumba. Denta (Yayasan Harapan Sumba): 1. Bagaimana bentuk kemitraan antara pemerintah kabupaten/propinsi, LSM dan sektor swasta dalam pelaksanaan proyek kemakmuran hijau? 2. Bagaimana peran MSF dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan yang ada?
Jawab: 1. Dalam pelaksanaan kegiatan MCA tidak diperlukan dana pendampingan dari Pemerintah seperti yang disyaratkan oleh beberapa lembaga donor yang lain. Dana yang ada bisa 100% dari MCA. Namun demikian ada batasan-batasannya menurut standar MCA seperti tidak diperkenankan adanya biaya honor/fee. Oleh karena itu pemerintah dapat menganggarkan sendiri biayanya.
2. Untuk item kelayakan proyek bisa dicover oleh MCA seperti teknis kajian dan financialnya, tetapi pembangunan infrastruktur pendukung tidak bisa diajukan kepada MCA. Pembangunan pembangkit listriknya bisa memakai dana dari MCA tetapi pembangunan jaringan atau jalan kelokasi tersebut tidak bisa dibebankan kepada MCA. 3. Sampai dengan saat ini belum ada lembaga yang menerima hibah atau yang ditunjuk untuk melaksanakan program ini. Oleh karena itu semua pihak diharapkan berhati-hati kalau ada pihak lain yang membawa-bawa nama MCA apalagi kalau diminta membayar uang. MCA tidak akan memakai pola seperti itu. 4. Pola hubungan antar pihak: a) pola kemitraan. Pola ini disediakan secara khusus bagi lembaga-lembaga donor yang memiliki aktititas atau rencana aktivitas dilokasi-lokasi dimana proyek kemakmuran hijau ini dilaksanakan dengan ketentuan 1 banding 1. Misalnya lembaga donor A akan melaksanakan kegiatan di salah satu daerah sasaran MCA dengan biaya 1 juta dolar dari uang mereka sendiri, maka MCA bersedia memberikan dana 1 juta dolar tambahan kepada mereka. Dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan lembaga donor diwajibkan bermitra dengan LSM lokal yang berada dilokasi tersebut; b) pola II. LSM lokal bisa menerima langsung hibah/grand dengan cara mengajukan proposal. Tetapi pola ini belum dibuka, paling cepat kwartal pertama atau kedua tahun 2015. Walaupun pola ini belum dibuka, para pihak harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang dengan mengacu pada hadil MSF.
Sambutan Penutupan oleh Wakil Bupati Sumba Timur: Merasa bahagia karena masing-masing kabupaten telah menemukan apa yang baik bagi masyarakat. Oleh karena itu harus mengambil tanggung jawab dalam bentuk terlibat sebagai anggota forum koordinasi Staf Pemerintah Kabupaten yang hadir harus berperan sebagai kontak person bagi pemerintaj dan pihak lain dalam pelaksanaan proyek kemakmuran hijau Mudah-mudahan apa yang direncanakan dengan baik bisa dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat Pemerintah Kabupaten perlu berkontribusi dalam mengorganisir forum koordinasi District Manager perlu senantiasa berkoordinasi dengan Bappeda bila perlu langsung ke Bupati atau Wakil Bupati Staf Pemerintah dan para pihak perlu menghargai undangan dari luar bila diundang untuk terlibat dalam berbagai kegiatan sebagai bentuk penghargaan atas diri sendiri dan orang lain.
