Lampiran Nomor Tanggal Tentang
: : : :
Keputusan Walikota Bontang 657 Tahun 2013 5 Desember 2013 PENETAPAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013-2016
PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2013
KATA PENGANTAR
Pemerintahan daerah yang baik (good local governence) menjadi tuntutan masyarakat kepada pemerintah, hal ini menjadi pemicu pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mengikis keapatisan masyarakat terhadap kinerja birokrasi serta merubah
paradigma dari sikap dilayani menjadi pelayan masyarakat,
hal ini ditandai dengan upaya pemerintah menetapkan arah dan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi secara nasional dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 serta kebijakan operasional dan pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor
pedoman 20 Tahun
2010 dan 30 Tahun 2012 . Dimana arah dan kebijakan ini tidak terlepas dari upaya menciptakan “Birokrasi Kelas Dunia 2025’’ Dengan telah ditetapkannya arah dan kebijakan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah Pusat, maka Pemerintah Daerah wajib menyiapkan pelaksanakan Reformasi Birokrasi secara bertahap dan berkelanjutan sesuai kondisi dan kemampuan
daerah. Hal ini menjadi sebuah pekerjaan yang
besar, karena begitu banyaknya pembenahan yang harus dilakukan terhadap Birokrasi Pemerintahan yang ada pada saat ini. Terkait
hal
tersebut
Pemerintah
Kota
Bontang
telah
berupaya
menyiapkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, salah satu tonggak penting yang menandai mulai berprosesnya Pemerintah Kota Bontang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah Pemerintah Kota Bontang telah mencanangkannya dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016, dimana salah satu misinya adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik, capaian misi tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, Namun demikian menghadapi
untuk pencapaian misi tersebut Kota Bontang masih
berbagai
permasalahan
yang
memerlukan
perbaikan
dan
penataan secara terencana dan berkelanjutan. Permasalahan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, pengawasan,akuntabilitas, pelayanaan publik dan pola pikir dan budaya kerja merupakan permasalahan yang dihadapi pemerintah Kota Bontang saat ini dalam mewujudkan kualitas Tata Pemerintahan yang baik (good governance). ii
Melihat dampak permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bontang memandang penting untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang didahului dengan penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2013 – 2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan diharapkan mampu mengakselerasi dan bahkan mampu mendorong Program Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang. Proses Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini melibatkan tim penyusunan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Bontang dan tim pendamping dari pusat kajian Lembaga Administrasi Negara Pusat Jakarta yang telah meluangkan waktu, pemikiran dan tenaganya dalam menyusun dokumen
yang
berpengaruh
dalam
mewujudkan
good
governance
di lingkungan Pemerintah Kota Bontang. Pada kesempatan ini kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang terlibat dan mendukung dalam Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi ini, kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan Reformasi Birokrasi ini, karena itu saran serta komentar cerdas dan konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan.
Ketua Tim Penyusunan Reformasi Birokrasi
iii
DAFTAR
ISI
Kata Pengantar
ii
Daftar Isi
iv
Ringkasan Ekskutif
v
A.
PENDAHULUAN
1
1. Latar Belakang
1
2. Maksud dan Tujuan
2
3. Rencana Reformasi Birokrasi
3
4. Kerangka Pikir Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
4
KONSOLIDASI RENCANA AKSI PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
5
1. Pencapaian
5
B
2. Rencana
14
C
AGENDA PRIORITAS, OUTPUT, KEGIATAN, OUTPUT PER KEGIATAN, KRITERIA KEBERHASILAN, RENCANA ANGGARAN, DAN PENANGGUNG JAWAB
33
D
PENUTUP
54
Lampiran
55
iv
RINGKASAN EKSEKUTIF
Tuntutan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu pemicu pelaksanaan reformasi birokrasi disamping fungsi regulasi dan
empworment-nya.
Urgensi
reformasi
birokrasi
sebagai
titik
tolak
perubahan menjadi penting untuk mengikis keapatisan masyarakat terhadap kinerja birokrasi.
Reformasi birokrasi sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan, karena itu dibutuhkan komitmen untuk
mewujudkan
sosok
pemerintahan
yang
efektif,
bersama
efisien,
bersih,
antisipatif, proaktif dan melayani. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintahan daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan
daerah
dengan
berpedoman
pada
prinsip
tata
pemerintahan yang baik. Masing-masing pemerintah daerah
kelola
tentunya
mempunyai kondisi obyektif yang beragam dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur dan lingkungan strategis. Oleh karenanya
pelaksanaan reformasi
birokrasi pemerintah daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan kemampuan pemerintah daerah. ]
Salah satu bentuk konkrit komitmen Pemerintah Kota Bontang sebagai pelaku reformasi birokrasi antara lain dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang sebagai manifestasi kesiapan reformasi, yang juga menjadi dokumen persyaratan dalam menjalankan reformasi birokrasi. Road Map akan dijadikan sebagai rujukan utama bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2013-2016. Road Map Reformasi Birokrasi akan memberikan gambaran perihal langkah-langkah strategis
dan
berbagai
agenda
yang
akan
dijalankan
terkait
dengan
pembenahan birokrasi dilingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Road Map reformasi birokrasi salah satu tonggak penting yang menandai mulai
berprosesnya
Pemerintah
Kota
Bontang
dalam
pelaksanaan
reformasi birokrasi. Pemerintah Kota Bontang telah mencanangkannya dalam v
Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunau Jangka
Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016,
dimana salah satu misinya adalah peningkatan kualitas tata pemerintahan yang baik, capaian misi tersebut menjadi prasarat
untuk mewujudkan dan
meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan, namun demikian untuk pencapaian misi tersebut menghadapi
berbagai
permasalahan
yang
Kota Bontang masih
memerlukan
perbaikan
dan
penataan secara terencana dan berkelanjutan. Permasalahan kelembagaan, peraturan perundang-undangan, ketatalaksanaan, sumber daya aparatur, pengawasan, akuntabilitas pelayanan publik dan pola pikir dan budaya kerja merupakan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Bontang saat ini dalam mewujudkan kualitas Tata Pemerintahan yang baik (good governance). Melihat
dampaik
permasalahan
tersebut,
Pemerintah
Kota
Bontang
memandang penting untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi yang didahului dengan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi tahun 2013-2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kerangka Reformasi Birokrasi secara menyeluruh dan diharapkan mampu mengakselerasi dan bahkan mampu mendorong Program Percepatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Bontang. Proses penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi sebagai dokumen yang berpengaruh dalam mewujudkan good governence dilingkungan
Pemerintah
Kota Bontang ditandai dengan telah dicanangkannya dalam Peraturan Daerah Koata Bontang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016, dimana salah satu misinya adalah Meningkatkan kualitas tat kepemerintahan yang baik. Capaian misi tersebut menjadi prasyarat untuk mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Bontang di segala bidang secara berkelanjutan.
Namun demikian untuk mencapai misi tersebut, Pemerintah Kota Bontang masih menghadapi beragam permasalahan diantaranya yaitu: (1) Organisasi Perangkat Daerah yang belum tepat fungsi dan tepat ukuran; (2) Ketatalaksanaan
belum
mencerminkan
sistem
yang
transparan,
akuntabel, dan standar; vi
(3) Peraturan
Perundang-undangan
yang
belum
harmonis,
tumpang
tindih, inkonsisten, dan multitafsir dan Produk hukum daerah belum sepenuhnya diimplementasikan; (4) Sumberdaya Aparatur Kota Bontang belum terdistribusi sesuai dengan beban tugas; (5) Pengawasan masih lemah; (6) pelayanan publik belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan publik; (7) Akuntabilitas kinerja masih lemah; serta (8) Budaya kerja yang belum efisien, efektif, produktif, professional dan melayani masyarakat. Untuk memperbaiki permasalahan birokrasi tersebut, Pemerintah Kota Bontang menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2013-2016 dengan maksud sebagai berikut: a. Sebagai instrumen yang mempersatukan seluruh kegiatan reformasi di setiap SKPD Kota Bontang, sehingga tercapai keselarasan dan sinergi antar program dan antar SKPD. b. Sebagai dokumen yang berfungsi sebagai acuan perubahan birokrasi dan/atau pemandu
dalam
pelaksanaan
manajemen
perubahan
di
lingkungan
pemerintah Kota Bontang. Adapun tujuan penyusunan road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kota Bontang adalah sebagai berikut: a. Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi program Reformasi Birokrasi Kota Bontang. b. Tersedianya arah yang jelas dan terukur serta tahapan yang konkrit bagi pemerintah Kota Bontang dalam menggulirkan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
Diharapkan dengan tercapainya tujuan reformasi birokrasi Pemerintah Kota Bontang Tahun 2013-2016, Pemerintah Kota Bontang mampu berkontribusi
secara
nyata
terhadap
upaya
penciptaan
tata
kelola
pemerintahan yang baik (good governance). vii
