LAMPIRAN I
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR : TANGGAL: 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR ... TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021. BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 disusun saat
Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 memasuki pentahapan lima tahun ketiga dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Klaten visi, misi dan pada
program
Rencana
Kepala
Tahun 2016-2021 Daerah
Pembangunan Jangka
yang
memuat
beberapa
penjabaran
penyusunannya berpedoman
Panjang
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka
merupakan Daerah
(RPJPD),
Menengah Nasional
hal : (1) arah kebijakan keuangan
dan
(RPJMN),
daerah;
strategi pembangunan daerah, rencana kerja dalam kerangka regulasi
(2) dan
kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Adapun pentahapan yang telah dilalui, dan akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana Gambar 1.1
Tahapan RPJMD Persiapan Penyusunan RPJMD
Rancangan Awal RPJMD
Pengolahan data dan informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Penelaahan RPJPD Kab/Kota VISI, MISI dan Program KDH
Penelaahan RTRW prov. Dan RTRW KAB/KOTA. lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah (20112015) Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan (2011-2015)
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Penelaahan RPJMN, RPJMD Provinsi dan kab/kota lainnya
Analisis isu-isu strategis
Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Penyusunan Rancangan Renstra SKPD
Perumusan Strategi dan arah kebijakan
Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah
Rancangan RPJMD
Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Musrenbang RPJMD
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Rancangan Akhir RPJMD
Pembahasan dgn SKPD Kab/Kota Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran Penyelarasan program prioritas dan kebutuhan pendanaan
Konsultasi rancangan akhir RPJMD dengan GUBERNUR
Pembahasan dan penetapan Perda RPJMD
Gambar 1.1 Pentahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-1-
Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten 2016-2021 ditempuh dengan memperhatikan 5 (lima)
aspek pendekatan perencanaan, yaitu: (i) teknokratik, (ii) top-down, (iii)
bottom-up, (iv) partisipatif, dan (v) politis. Secara singkat 5 (lima) aspek pendekatan perencanaan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah, serta mengacu pada data dan informasi pembangunan sebagai kerangka logis pengambilan keputusan. b. Pendekatan atas-bawah
(top─down) dan bawah-atas (bottom─up) dilaksanakan
melalui inventarisasi kebijakan Pemerintah Pusat yang harus diimplementasikan oleh daerah dan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati serta inventarisasi masukan dari Renstra─SKPD yang harus diakomodir dalam RPJMD. c.
Pendekatan politik dilakukan melalui penyusunan visi dan misi pembangunan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan proses pembahasan dilakukan bersama dengan DPRD.
d. Pendekatan partisipatif
karena
dalam proses penyusunan perencanaan
didasarkan pada penjaringan aspirasi dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang secara formal diformulasikan melalui mekanisme Konsultasi Publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Akhir Daerah
Kabupaten
Klaten
Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2016-2021
didasarkan
pada
peraturan
perundangan, sebagai berikut : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun
1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-2-
5. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 6. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun
2004
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
tentang
Sistem
Perencanaan
Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. Undang-Undang Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 9. Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 10. Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12. Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 13. Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 15. Undang-Undang (Lembaran Negara
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-3-
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 16.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
Keuangan Daerah (Lembaran Negara
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan
Pemerintah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); 22. Peraturan
Pemerintah
Nomor
15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21); 23. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 24. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 28); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 20132018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5); 27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-4-
(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor... ); 28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten tahun 2011 Nomor 8); 29. Peraturan Daerah
Kabupaten
Klaten
Nomor
11 Tahun 2011
Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66).
1.3. Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 dengan mengacu pada dokumen perencanaan nasional maupun daerah,
sebagai
berikut : 1.3.1 RPJM Nasional RPJM Nasional Tahun 2015-2019 diarahkan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian, berlandasan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, dengan visi: “Indonesia yang berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong” dengan agenda misinya sebagai berikut : 1. Mewujudkan keamanan
nasional
yang
mampu menjaga kedaulatan
wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan ; 2. Mewujudkan
masyarakat
maju,
berkeseimbangan,
dan
demokratis
berlandaskan negara hukum; 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati-diri sebagai negara maritim; 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; 5. Mewujukan bangsa yang berdaya saing; 6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-5-
1.3.2
RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014, dinyatakan bahwa penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah untuk Kabupaten dan Kota di wilayah Jawa Tengah harus berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari: Boten Korupsi, Boten Ngapusi”
dengan agenda misi, sebagai berikut:
1. Membangun
Jawa
Tengah
berbasis
Trisakti
Bung
Karno,
Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan; 2. Mewujudkan
kesejahteraan
masyarakat
yang
berkeadilan,
menanggulangi kemiskinan dan pengangguran; 3. Mewujudkan
penyelenggaraan
pemerintahan provinsi Jawa
Tengah yang bersih, jujur dan transparan: mboten korupsi, mboten ngapusi; 4. Memperkuat
kelembagaan
sosial
masyarakat
untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan; 5. Memperkuat
partisipasi
masyarakat
dalam pengambilan
Keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak; 6. Meningkatkan
kualitas
pelayanan
publik
untuk memenuhi
kebutuhan dasar masyarakat; 7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah Lingkungan. 1.3.3
RTRW Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, dengan
memperhatikan
pendekatan
sistem
pengembangan
di Jawa Tengah terbagi dalam 8 (delapan) sistem (regionalisasi)
dengan
mempertimbangkan
wilayah
perwilayahan
perpaduan
dari
aspek
homogenitas, modalitas dan administratif. Kedelapan perwilayahan tersebut adalah Kedungsepur, Wanarakuti, Subosukawonosraten, Bregasmalang, Petanglong, Barlingmascakeb, Purwomanggung, dan Banglor. Kabupaten Klaten
termasuk
satu
diantara
bagian
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
dari
-6-
perwilayahan
Subosukowonosraten,
dengan
cakupan
wilayah,
potensi
dan
arah
pengembangan sebagai berikut. 1. Bersama Boyolali, dan Klaten ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah 2. Sebagai pengembangan kerjasama kawasan perbatasan dengan Daerah Istimewa Yogyakarta, dikembangkan menjadi pola kerjasama Kesukosari (Klaten-Sukoharjo-Wonosari/Gunung Kidul). 3. Sektor unggulan industri
dan
wilayah
pertanian.
Subosukawonosraten Sedangkan
adalah
Pariwisata,
potensi regional yang dimiliki
adalah: (1) primer meliputi pertambangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan; (2) sekunder terdiri dari industri kayu, batik, lurik, jamu, dan kerajinan; (3) tersier berupa industri cor logam, keramik, ikan olahan, klaster lereng Merapi dan pariwisata ziarah.
1.3.4
RPJP Daerah Kabupaten Klaten RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 7 Tahun 2009
memuat visi,
misi dan arah pembangunan jangka panjang (20 tahun), disusun dengan mengacu kepada dokumen RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten disusun dengan berpedoman pada Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang merupakan bagian dari Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJP Daerah Kabupaten Klaten
dipakai
sebagai
arah
dan
pedoman
dalam
penyusunan
Dokumen
Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala Daerah. Prioritas pembangunan daerah dalam RPJM Daerah Tahap Lima Tahun Ketiga (2015-2020) dalam dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, adalah sebagai berikut: 1.
Mewujudkan
kualitas Sumber
Daya
Manusia
(SDM)
dalam
mendukung keberadaan masyarakat Klaten yang Beriman dan Bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Mandiri, dan Berbudaya. 2.
Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada agropolitan dengan sumber daya yang bersifat potensial, andalan dan unggulan.
3.
Mewujudkan otonomi daerah bersendikan tata pemerintahan yang baik (good governance), demokratis dan bertanggung jawab serta didukung oleh profesionalitas aparatur serta bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-7-
4.
Mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah.
5.
Mewujudkan kehidupan sosial budaya yang sejahtera, aman dan damai.
6.
Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Bersih, Sehat, Indah, Nyaman, Aman dan Rapi (BERSINAR).
1.3.5 RTRW Kabupaten Klaten Rencana
Tata
Ruang
Wilayah
(RTRW)
Kabupaten
Klaten
telah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011. Beberapa substansi yang
termuat dalam Dokumen RTRW sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 di antaranya adalah Penyediaan Ruang Terbuka Hijau, Penyediaan ruang untuk pejalan kaki, penyediaan ruang untuk sektor informal, penetapan kawasan strategis dan penyediaan ruang untuk keperluan mitigasi bencana alam. Dalam pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten diarahkan untuk meminimalisir 5 (lima) permasalahan mendasar di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: (i) Permasalahan kebutuhan Perlindungan
Lahan
Pangan
Berkelanjutan
(PLPK);
(ii)
Permasalahan
Pengembangan Hutan; (iii) Permasalahan Pertambangan; (iv) Permasalahan Bencana Alam: dan (v) Kemiskinan. Selain permasalahan mendasar tersebut,
juga masih terdapat
beberapa isue-isue strategis yang terjadi di wilayah Kabupaten Klaten, yaitu: 1.
Perkembangan
Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta yang sangat
progresif, berdampak pada perubahan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Klaten sebagai penyangga kebutuhan permukiman. 2.
Terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian (setiap tahun sekitar 39 ha), sehingga secara perlahan mengganggu eksistensi Kabupaten Klaten sebagai penyangga pangan Jawa Tengah.
3.
Terjadinya kegiatan penambangan bahan galian golongan C (pasir dan batu) di kawasan atas (Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko) yang merupakan
kawasan
resapan
air,
mengakibatkan
kerusakan
lingkungan, yaitu perubahan bentang alam dan menurunnya potensi sumber daya air tanah yang merupakan kebutuhan pokok untuk air minum dan pengairan pertanian sawah.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-8-
4.
Terjadinya disparitas perkembangan wilayah, di mana kawasan/jalur tengah memiliki perkembangan yang sangat pesat, dan wilayah bagian utara dan selatan kurang berkembang.
5.
Kepadatan lalu lintas sepanjang jalan raya Solo-Yogyakarta sangat tinggi, mengakibatkan kerawanan lalu lintas.
6.
Adanya
kawasan yang rawan terjadinya bencana alam, yaitu gempa
bumi, letusan Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, angin serta kekeringan. 7.
Terjadinya perubahan peraturan perundangan serta kebijakan yang terkait
dengan
penataan
ruang,
hal
ini
berpengaruh
terhadap
penyelenggaraan penataan ruang. 1.3.6 RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 mengacu dokumen RPJP Daerah Kabupaten Klaten
disusun dengan
Tahun 2005-2025,
RPJM Nasional dan RPJM Daerah Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, RPJM Daerah Kabupaten Klaten
disusun berbasis Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Klaten yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah. RPJM Daerah Kabupaten Klaten dipakai sebagai arah dan pedoman dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang merupakan penjabaran dari visi dan misi pasangan Kepala Daerah. Kepala
Daerah
dan
Wakil
Kepala
Daerah
berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Terpilih
ditetapkan
Republik Indonesia Nomor
131.33-502 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah atas nama
Hajjah Sri Hartini, SE sebagai Bupati Klaten, dan
Keputusan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 132.33-503
Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Klaten Provinsi Jawa Tengah atas nama Hajjah Sri Mulyani sebagai wakil Bupati. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2016-2021 adalah: “MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”
dengan
penjelasan sebagai
berikut : 1. Klaten, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batasbatas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
-9-
berdasarkan
aspirasi
masyarakat
dalam
sistem
Negara
Kesatuan
Republik Indonesia. 2. Maju, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan
lahiriah
yang
meliputi:
sandang,
pangan,
papan,
dan
kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah meningkatkan pendapatan per kapita dan daya beli, menurunnya tingkat pengangguran dan angka kemiskinan, serta meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 3. Mandiri, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa
harus
meninggalkan
kerjasama
dengan
para
pihak
untuk
melaksanakan pembangunan. Indikator kemandirian antara lain adalah adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan memadai, ketersediaan pembiayaan pembangunan daerah, dan
kemampuan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berwibawa. 4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif. Misi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya Pasal 1 angka 13 adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan kata lain, misi adalah rumusan mengenai
apa-apa
mewujudkan
visi.
yang
diyakini
Sedangkan
dapat
Misi
dilakukan
Pembangunan
dalam
rangka
Daerah
untuk
mengimplementasikan Visi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan
sumber
daya
manusia
yang
cerdas,
sehat
dan
berbudaya; 2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih; 3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal; 4. Meningkatkan
kapasitas
infrastruktur
publik
dan
kebutuhan sarana prasarana sosial dasar masyarakat;
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 10 -
penyediaan
5. Meningkatkan
kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya
alam yang selaras dengan tata ruang wilayah; 6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian; 7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak; dan 8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.
1.3.7 RENSTRA – SKPD Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahunan) SKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Kemudian keterkaitan
RKPD
dengan
penjabaran
lebih
lanjut
dokumen dari
lainnya,
RPJMD
juga
disamping
merupakan
mengakomodasi
dan
mensinergikan dengan dokumen Renstra SKPD serta Renja SKPD. Adapun sebagai gambaran, hubungan antar dokumen perencanaan dapat disajikan pada Gambar 1.1 sebagai berikut:
Keterkaitan Dokumen Perencanaan RTRW Nasional
RPJP Nasional
RTRW Provinsi
RPJP Provinsi
RTRW Kab/Kota
RPJP Kab/Kota
RPJMD Provinsi
RKP
RKPD Provinsi
RPJMD Kab/Kota
RKPD Kab/Kota
Renstra SKPD
Renja SKPD
KUA-PPAS
R - APBD
Penganggaran
Pedoman
RPJM Nasional
Acuan Diperhatikan
APBD RKA SKPD
Sumber : Permendagri Nomor 54/2010 tentang Pelaksanaan PP 8 /2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 11 -
Dari Gambar 1.1 di atas jelaslah bahwa penyusunan dokumen RPJM Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, diharapkan akan mempertinggi kualitas pelaksanaan / implementasi atas dokumen-dokumen perencanaan (RKPD dan RENJA-SKPD) maupun dokumen anggaran (RKA-SKPD, RAPBD dan DPA-SKPD). Disamping itu, dengan berpedoman pada RTRW dan RPJP Daerah untuk menjamin sinkronisasi dan keselarasan
penyelenggaraan
pemerintah daerah. Disamping itu untuk mendukung tercapainya visi dan misi daerah Kabupaten
Klaten
Tahun
2016-2021
dengan
memperhatikan
juga,
diantaranya : 1). Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 2). Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (RAD-PUS) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 3). Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 4). Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 5). Rencana Pembangunan Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) Kabupaten Klaten Tahun 2015-2020, 6). Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Kabupaten
Klaten
Tahun 2015-2020, 7). Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015–2020, 8). Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan, dan
9). Master-plan Pengembangan Kawasan Minapolitan Tahun 2015-
2020, dll. 1.4. Sistematika
Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum hubungan antar dokumen RPJMD dengan pembangunan
penyusunan,
dokumen
daerah lainnya, sistematika
rencana
penulisan
serta
maksud dan tujuan. BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Bab ini menguraikan gambaran umum kondisi daerah Klaten yang selaras dan mendukung
isu
strategis,
Kabupaten permasalahan
pembangunan daerah, visi/misi kepala daerah, dan arah kebijakan daerah yang mencakup aspek: geografi dan demografi, masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 12 -
kesejahteraan
BAB III
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menguraikan tentang kinerja keuangan seperti
kinerja
kebijakan
pelaksanaan
pengelolaan
penggunaan
dan
masa
neraca
lalu daerah;
keuangan masa lalu seperti proporsi
anggaran
pendanaan yang
APBD
di
dan analisis
mencakup
analisis
pembiayaan;
kerangka
pengeluaran periodik wajib dan
mengikat serta prioritas utama, proyeksi
dan
penghitungan
kerangka pendanaan. BAB IV
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab
ini
menguraikan
daerah
yang
tentang
terkait
permasalahan
dengan
penyelenggaraan
pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dunia internasional, nasional
pembangunan
maupun
urusan
yang berasal dari
regional,
yang dapat
memberikan manfaat/pengaruh di masa datang terhadap daerah. BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Bab
ini
menguraikan
menengah
daerah
visi
dan
misi
Tahun 2016–2021
pembangunan jangka yang merupakan
visi
dan misi kepala daerah terpilih. Pada bagian ini juga diuraikan keterkaitan
tujuan,
sasaran
dan
penetapan
indikator
kinerja
daerah. BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini menguraikan tujuan
dan
strategi yang dipilih
sasaran serta
arah
dalam
kebijakan
mencapai dari setiap
strategi terpilih, sebagai rumusan perencanaan komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Bab ini
menguraikan hubungan antara
kebijakan
umum
yang
berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan
target
penyusunan berdasarkan
capaian
indikator kinerja,
program pembangunan strategi
yang menjadi
jangka menengah
dan arah kebijakan yang ditetapkan.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 13 -
acuan daerah
BAB VIII
INDIKASI
RENCANA
PROGRAM
PRIORITAS
YANG
DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN Bab ini menguraikan urusan
rencana pelaksanaan misi dikaitkan dengan
pemerintah
dengan
program, serta
disajikan
kinerja program
pada
dengan
pencapaian
pula
SKPD pencapaian
akhir periode indikator
penanggung jawab target
indikator
perencanaan dibandingkan
kinerja
pada
awal
periode
perencanaan beserta kebutuhan pendanaannya. BAB IX
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH Bab ini menguraikan gambaran tentang ukuran pencapaian
visi
dan misi
kepala
daerah
keberhasilan dan wakil kepala
daerah pada akhir periode masa jabatan,
dengan menggambarkan
akumulasi pencapaian
program
daerah
indikator outcome
atau indikator capaian yang bersifat
kondisi
kinerja
yang diinginkan pada
pembangunan
mandiri
akhir
sehingga
periode RPJMD
dapat dicapai. BAB X
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab
ini menguraikan RPJMD sebagai
pedoman
penyusunan
Renstra-SKPD dan RKPD, serta mengatur masa transisi pada pertama di bawah kepemimpinan daerah periode berikutnya, visi, misi, dan arah
kepala
tahun
daerah dan wakil kepala
dan langkah-langkah pelaksanaan dari
kebijakan pembangunan yang telah disusun
dalam dokumen RPJMD. BAB XI
PENUTUP Bab ini menguraikan dengan singkat fungsi, dan
peran
dokumen
RPJMD yang telah ditetapkan.
1.5. Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Maksud dari penyusunan Rancangan Akhir RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut: a. Memberikan arah
pembangunan
jangka menengah Kabupaten Klaten
pada periode 2016─2021;
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 14 -
b. Menjadi pedoman
dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten yang
selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); c. Menjadi landasan penyusunan Renstra SKPD; d. Sebagai
tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah
di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati; e. Sebagai pedoman seluruh
pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan di wilayah Kabupaten Klaten; dan f.
Sebagai
instrumen
pelaksanaan
fungsi
pengawasan
DPRD
dalam
mengendalikan penyelenggaraan pembangunan daerah dan menyalurkan aspirasi masyarakat
sesuai
dengan
prioritas dan
sasaran
program
pembangunan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. 1.5.2 Tujuan Tujuan
dari penyusunan Rancangan Akhir
RPJM Daerah
Kabupaten
Klaten Tahun 2016-2021 sebagai berikut: a. Menjabarkan visi dan misi dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan; b. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; c. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindak; d. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan
ekonomi
dalam
pembangunan yang berkelanjutan; e. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Klaten dengan daerah sekitar dan pemerintah pusat; dan f. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021
- 15 -
