LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2013 Rencana Pembangunan Jangka Daerah TANGGAL : 11Menengah JUNI 2013 KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1

LATAR BELAKANG Perencanaan pembangunan memainkan peranan penting dalam upaya

mensuksekan pembangunan di berbagai tingkatan baik nasional maupun daerah. Pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan Undang – Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh pemangku

kepentingan

pemerintah daerah bersama

berdasarkan

para

peran dan kewenangan masing-

masing. Selain itu, perencanaan pembangunan

daerah harus mampu

mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masingmasing daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Sesuai

dengan

kondisi

objektif

daerah,

maka

perencanaan

pembangunan daerah perlu dirumuskan dengan berdasarkan berbagai prinsip seperti transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dokumen perencanaan

pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD merupakan satu dokumen resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sebagai suatu dokumen rencana yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses dan hasil penyusunan dokumen RPJMD. Selain itu seluruh pemangku kepentingan perlu melakukan pemantauan, evaluasi dan review berkala atas implementasinya. Hal ini dikarenakan dokumen RPJMD sangat terkait dengan visi dan misi pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Sehingga kualitas penyusunan RPJMD akan mencerminkan sejauh mana

kredibilitas

mengarahkan

dan

Bupati

dan

Wakil

memprogramkan

Bupati

terpilih

perjalanan

dalam

memandu,

kepemimpinannya

dan

pembangunan daerahnya dalam masa 5 (lima) tahun ke depan serta

BAB I

I-1

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2013-2018

mempertanggungjawabkan hasilnya kepada masyarakat pada akhir masa kepemimpinannya. RPJMD menjawab 3 (tiga) pertanyaan dasar: (1) ke mana daerah akan diarahkan pengembangannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 (lima tahun) mendatang; (2) bagaimana mencapainya dan; (3) langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai. Dalam konteks ini, adalah sangat penting bagi RPJMD untuk mengklarifikasikan secara eksplisit visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih kemudian menerjemahkan secara strategis, sistematis dan terpadu ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas serta tolok ukur kinerja pencapaiannya dengan berbagai pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam menyusun RPJMD Kabupaten Probolinggo adalah teknokratik, legislasi, dan partisipatif.

Konsultasi dan Diskusi dengan Bupati dan Kepala Bappeda

Gambar 1. 1 Diagram Alur Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018

Proses

penyusunan

Dokumen

Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo 2013 – 2018 disusun melalui berbagai pendekatan, meliputi (gambar 1.1) : 1. Pendekatan Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja dalam hal ini Badan Perencanaan

dan

Pembangunan

Daerah

(BAPPEDA)

Kabupaten

Probolinggo yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut. Kerangka berpikir yang digunakan adalah kerangka pemikiran strategis (strategic thinking process) mencakup elemen-elemen dasar sebagai berikut:

BAB I

I-2



 Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas  Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi dan kepentingan dan dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat banyak  Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria

SMART

(specific, measurable, achievable, reliable, time bound)  Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan  Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi  Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumber daya dan dana (kendala fiskal daerah)  Ada prioritas program  Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program  Ada pagu indikatif program  Ada kejelasan siapa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan, sasaran dan hasil, waktu penyelesaian termasuk review kemajuan pencapaian sasaran.  Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap perkembangan internal dan eksternal yang terjadi  Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan  Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang dihasilkan  Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk mendukung proses perencanaan. 2. Pendekatan Legislasi, bahwa proses pemilihan Kepala Daerah merupakan bagian proses penyusunan rencana dan menentukan pilihannya

berdasarkan

karena rakyat pemilih

program-program

telah

pembangunan

yang ditawarkan calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye berupa Visi, Misi dan Program yang kemudian dituangkan ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Pendekatan politik pula bermakna bahwa penyusunan RPJMD melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politis DPRD. Cheklis kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut :  Ada konsultasi dengan Kepala Daerah Terpilih untuk

penerjemahan

yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah  Ada keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan RPJMD

BAB I

I-3



 Ada pokok-pokok pikiran DPRD dalam proses penyusunan RPJMD  Ada naskah akademis untuk mendukung proses pengesahan RPJMD  Ada review dan evaluasi dari DPRD terhadap rancangan RPJMD  Ada

review,

saran

dan

masukan

Gubernur

Provinsi

berkaitan

terhadap rancangan RPJMD  Ada pembahasan terhadap Ranperda RPJMD  Ada pengesahan RPMJD sebagai Peraturan Daerah yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya dalam lima tahun ke depan. 3. Pendekatan Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan, mengakomodasi aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. penyusunan RPJMD dilaksanakan secara transparan, melibatkan masyarakat (stakeholder) dalam

guna Proses

akuntabel dan

pengambilan keputusan

perencanaan disemua tahapan perencanaan:  Ada identifikasi stakeholders yang

relevan

untuk

dilibatkan

dalam

proses pengambilan keputusan perencanaan  Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam pengambilan keputusan  Ada transparasi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan  Ada sense of ownership masyarakat terhadap RPJMD  Ada pelibatan dari media  Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan

keputusan

seperti

perumusan

prioritas

isu dan

permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program RPJMD merupakan penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan dan program pembangunan daerah selama masa jabatan lima tahun. Program, kegiatan, alokasi dana indikatif

dan sumber

pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah,

serta

perencanaan

dan

penganggaran

terpadu;

kerangka

pendanaan dan pagu indikatif; urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab SKPD. Penggambaran keterkaitan RPJMD Kabupaten Probolinggo dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

BAB I

I-4



1. RPJM Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional; 2. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Guna

memaduserasikan

antara

Rencana

Pembangunan

Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo 2005–2025, Visi Misi Kepala Daerah Terpilih, tuntutan aspek legal formal dan dinamika pembangunan lokal, regional, maupun Pembangunan

nasional. Maka disusunlah

Dokumen

Rencana

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo

Tahun 2013 – 2018 yang merupakan tahap ke dua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025. RPJMD tahap ke dua melanjutkan visi pembangunan jangka panjang daerah yaitu “Terwujudnya Kabupaten Probolinggo yang Berdaya Saing”. 1.2

DASAR HUKUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun atas dasar : 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

2.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah

Menjadi

Undang-Undang

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

BAB I

I-5



4.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

5.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan

Pemerintah

Nomor

39

Tahun

2006

tentang

Tatacara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan; 9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi ; 14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

BAB I

I-6



Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 17. Peraturan

Bersama

Pembangunan

Menteri

Nasional/Kepala

Dalam Badan

Negeri,

Menteri

Perencanaan

Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor : 0199/m ppn/04/2010 ; Nomor : pmk 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014 ; 18. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur 2005-2025; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2031 ; 20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 20092014; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005 – 2025; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008-2013 ; 24. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010-2014 ; 25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2009-2029 ; 26. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Probolinggo Tahun 2009-2028 ; 27. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2015 ; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029 ;

BAB I

I-7



29. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2008-2028 ; 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010-2015 ; 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032. 1.3

HUBUNGAN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD (2005-2025) dan

RTRW (2010-2029) kabupaten Probolinggo, memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Timur, RPJMD dan RTRW Kabupaten/Kota tetangga. Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman SKPD dalam menyusun Rancangan awal Renstra SKPD. Selanjutnya Rancangan awal Renstra SKPD menjadi masukan bahan penyempurnaan Rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD tersebut kemudian dibahas dalam forum Musrenbang RPJMD yang hasil akhirnya menjadi Rancangan RPJMD yang akan dibahas bersama antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD Kabupaten Probolinggo untuk ditetapkan dan disahkan menjadi Peraturan Daerah. RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah

menjadi pedoman penetapan Renstra SKPD dan

penyusunan Ranwal RKPD, serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambar 1. 2 Hubungan RPJMD dan RPJPD

Berdasarkan gambar hubungan RPJMD dan RPJPD di atas, RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 merupakan tahap ke dua Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025.

BAB I

I-8



Gambar 1. 3 Hubungan RPJMD dan Rencana Stategis SKPD

Berdasarkan gambar di atas, penyusunan

Rencana

Strategis

RPJMD menjadi pedoman dalam

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra

SKPD) dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan. Renstra SKPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang

berfungsi sebagai dokumen

perencanaan

teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah diverifikasi terlebih dahulu

oleh

Bappeda

Kabupaten

Probolinggo.

Dengan

demikian

kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1. 4 Hubungan RPJMD dan RKPD

BAB I

I-9



Berdasarkan

gambar

di

atas,

pelaksanaan

RPJMD

Kabupaten

Probolinggo Tahun 2013 – 2018 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai

suatu dokumen perencanaan

tahunan Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan

bahan

Pembangunan

utama

pelaksanaan

(Musrenbang)

Daerah

Musyawarah

Kabupaten

Perencanaan

Probolinggo

dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan,

yang

kecamatan,

kabupaten/kota hingga provinsi. 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Menjelaskan tentang latar belakang penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Menjelaskan dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan lainnya Menjelaskan tentang hubungan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun

2013-2018 dengan dokumen-dokumen perencanaan baik

tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. 1.4 Sistematika Penulisan Memberikan gambaran penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun

2013-2018 terkait pengaturan bab serta garis

besar isi setiap bab di dalamnya. 1.5 Maksud dan Tujuan Memberikan uraian ringkas tentang maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 BAB II

Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1 Aspek Geografi dan Demografi Menjelaskan dan menyajikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi Kabupaten Probolinggo

BAB I

I-10



2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Menjelaskan dan menyajikan aspek kesejahteraan masyarakat yang terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social serta seni budaya dan olahraga 2.3 Aspek Pelayanan Umum Menjelaskan dan menyajikan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik 2.4 Aspek Daya Saing Menjelaskan

dan

menyajikan

aspek

daya

saing

Kabupaten

Probolinggo baik dari kemampuan ekonomi daerah, infrastruktur, fasilitas berinvestasi serta sumber daya manusia

BAB III Gambaran

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Serta

Kerangka

Pendanaan 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Menggambarkan kinerja keuangan Kabupaten Probolinggo tahun 2008 sampai dengan 2012 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Menggambakan

kebijakan

pendapatan,

pembelanjaan

serta

pembiayaan APBD tahun 2008 sampai dengan 2012 3.3 Kerangka Pendanaan Menjelaskan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun ke depan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis 4.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Probolinggo Menyajikan

permasalahan

pada

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah 4.2 Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Probolinggo Menyajikan permasalahan pembangunan maupun maupun yang berasal dari dunia internasional, kebijakan nasional maupun regional

BAB I

I-11



BAB V

Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

5.1 Visi Menyajikan Visi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 5.2 Misi Menyajikan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 5.3 Tujuan dan Sasaran Menyajikan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan dan sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan yang terkait BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan 6.1 Strategi Pembangunan Menjelaskan strategi pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 – 2018 6.2 Arah Kebijakan Menjelaskan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 - 2018 BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah Menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indicator kinerja BAB VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD beserta kebutuhan pendanaannya BAB IX Penetapan Indikator Kinerja Daerah Memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan BAB X

Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan Bab ini menguraikan masa transisi tahun pertama dan satu tahun setelah akhir periode RPJMD ini, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BAB I

I-12



terpilih hasil pemilukada pada periode berikutnya. Bab ini juga menguraikan kaidah pelaksanaan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 1.5

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati Probolinggo yang terpilih sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serta memberikan arah dan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan. Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2018 adalah untuk mewujudkan keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Probolinggo.

BAB I

I-13

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR : 07 TAHUN 2013 BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents