LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR NOMOR
: 1 TAHUN 2012
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2012
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dalam upaya pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional. Penyusunan dokumen RPJMD merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan, RPJMD ini adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk dengan kurun waktu 20 tahun. Bagi Kabupaten Flores Timur, RPJMD periode 2012-2016 merupakan RPJMD kedua dari RPJPD Flores Timur periode pembangunan 20052025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional, memuat kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu kepada RPJP Nasional, RPJM Nasional, dan RPJMD Provinsi serta berbagai kebijakan dan prioritas program pemerintah dan pemerintah provinsi. Tujuan merujuk pada berbagai dokumen perencanaan dimaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan dan sinkronisasi program secara vertikal pada semua tingkatan pemerintahan. RPJMD Kabupaten Flores Timur 2012–2016 memuat visi dan misi kepala daerah. Visi dan misi kepala daerah selanjutnya dilaksanakan melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan daerah yang memuat sasaransasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. RPJMD merupakan perencanaan strategik daerah. RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012–2016, dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja Bupati dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen Halaman I - 1
tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan Bupati dalam laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang nantinya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur dan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati diserahkan kepada DPRD Kabupaten Flores Timur. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 disusun berdasarkan beberapa pendekatan sebagai berikut: 1. Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para Calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 2. Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah; 3. Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan ini bermaksud untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan melalui konsultasi publik; 4. Atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten dan konsultasi substantif di tingkat pusat dan provinsi, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 disusun melalui tahapan perencanaan partisipatif dengan mengedepankan proses evaluasi, proyeksi dan analisis terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah Kabupaten Flores Timur. Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 dilakukan melalui berbagai tahapan dialog sektoral maupun dialog umum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan kunci dari pihak Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Tahapan proses penyusunan, secara diagramatis dapat dilihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.
Halaman I - 2
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016
RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025
Evaluasi Pembangunan Daerah 2005-2010
Rancangan Awal RPJMD oleh Bapeda Visi, Misi, Program KDH
Mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 20102014, dan RPJMD Provinsi NTT Tahun 2009-2013
Musrenbang RPJMD
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Berdasarkan hasil Musrenbang RPJMD
Penetapan dengan Peraturan Daerah setelah berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur (6 bulan setelah pelantikan)
Sumber : -
Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Halaman I - 3
Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016
PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMD
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RPJMD
Telaahan terhadap RPJPD Kabupaten/ kota
VISI, MISI dan Program KDH Penelaahan RJPMN, RPJMD Provinsi dan RPJMD kab/ kota lainnya
Persiapan Penyusunan RPJMD Kab/ Kota
Perumusan Penjelasan visi dan misi
Analisis isu-isu strategis Pembangunan jangka menengah Kabupaten/Kota
Pengolahan data dan informasi
Hasil evaluasi capaian RPJMD
Perumusan Tujuan dan Sasaran
Penelaahan RTRW Kab/ Kota & RTRW Kab/Kota lainnya
Analisis Gambaran umum kondisi daerah kabupaten/kota
Perumusan Strategi dan arah kebijakan Perumusan Kebijakan umum dan program pembangunan daerah Kabupaten/Kota
Perumusan Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan
Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Rancangan Awal RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
MUSRENBANG RPJMD
Analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan
Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Pembahasan dengan DPRD utk memperoleh masukan dan saran
Penyelarasan Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan
Rancangan Perda ttg RPJMD beserta Rancangan akhir RPJMD Kabupaten/ Kota
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Rancangan Awal Renstra SKPD
Pembahasan Rancangan Akhir RPJMD
Penyusunan SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD Verifikasi Rancangan RENSTRA SKPD
Penyajian Rancangan RPJMD
Penyiapan data dan kegiatan Pelaksanaan Musrenbang RPJMD Perumusan hasil Musrenbang
Pembahasan dengan SKPD kabupaten/kota Perumusan Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
PENETAPAN RPJMD
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RPJMD
Rancangan RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis,visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.
Halaman I - 4
Naskah Kesepakatan Musrenbang RPJMD
Penyampaian Rancangan Akhir RPJMD
Persetujuan Rancangan akhir RPJMD oleh Bupati/Walikota
Konsultasi rancangan akhir RPJMD ke PemProv
Konsultasi rancangan akhir RPJMD
Penyempurnaan rancangan akhir RPJMD
Rancangan Akhir RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis, · visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
Penetapan Perda tentang RPJMD kabupaten/kota
Perda tentang RPJMD RPJMD · Pendahuluan · Gambaran umum kondisi daerah · Gambaran pengelolan keuangan daerah serta kerangka pendanaan · Analisis isu-isu srategis, · visi, misi, tujuan dan sasaran · Strategi dan arah kebijakan · Kebijakan umum dan program pembangunan daerah · Indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanan · Penetapan indikator kinerja Daerah · Pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan
1.2 Landasan Hukum RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012–2016, disusun berdasarkan: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
Pemeriksaan
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional; 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
Halaman I - 5
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah; 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013; 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027. 1.3 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Hubungan RPJMD Kabupaten Flores Timur dengan dokumen perencanaan lainnya memiliki keterkaitan vertikal dan horizontal sebagai berikut : 1. RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 merupakan satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada RPJP Nasional Tahun 2005-2025; RPJPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 dan RPJPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD ini juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2009-2013. Memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi NTT dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan arah kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah. 2. Penyusunan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN),
Halaman I - 6
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur. 3. RPJMD akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan. 4. RPJMD juga akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra-SKPD). Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan bersifat indikatif, yang akan diderivasi menjadi Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan bagi SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan RPJMD yang berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten Flores Timur dimaksudkan untuk: (a) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan (b) menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang kabupaten. Keterkaitan antara RPJMD dengan rangkaian dokumen lainnya, mulai dari RPJPD, RPJMD, RENSTRA SKPD, RENJA SKPD, RKPD dan APBD dapat digambarkan secara sistematis pada Gambar 1.3.
Gambar 1.3 Hubungan antara RPJMD Kabupaten dengan Dokumen Perencanaan lain
RTRWN RPJP Nasional
RPJM Nasional Diperhatikan
Diacu
RPJP Daerah
RTRWD
RKP
Pedoman
Diacu
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP Daerah
Pedoman
RAPBD
APBD
RKA
DPA
Pedoman Pedoman
Bahan
Renstra SKPD
Diacu Pedoman
Bahan
Renja SKPD
Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
Halaman I - 7
Gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa RPJMD dirumuskan dengan mengkaji berbagai dokumen perencanaan baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah yang antara lain merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Tinjauan kebijakan perencanaan pembangunan tersebut sebagai berikut : Tinjauan RPJPN RPJPN merupakan acuan pembangunan jangka panjang nasional yang dipergunakan sebagai acuan pembangunan jangka panjang daerah. Berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahun mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR Visi pembangunan nasional tahun 2005–2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui 8 (delapan) misi pembangunan nasional yaitu (1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu; (5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan; (6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari; (7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan (8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Tujuan pembangunan jangka panjang tahun 2005–2025 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan adil sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang maju, mandiri, dan adil, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok untuk mencapai visi dan misi pembangunan tersebut. Untuk mencapai sasaran pokok sebagaimana dimaksud di atas, pembangunan jangka panjang membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Setiap sasaran pokok dalam delapan misi pembangunan jangka panjang dapat ditetapkan prioritasnya dalam masing-masing tahapan. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 (2005-2009, RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan Halaman I - 8
penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Kondisi aman dan damai di berbagai daerah Indonesia terus membaik dengan meningkatnya kemampuan dasar pertahanan dan keamanan negara yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara serta peningkatan kemampuan lembaga keamanan negara. Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum, tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum nasional. Sejalan dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam kehidupan bangsa. Posisi penting Indonesia sebagai negara demokrasi yang besar makin meningkat dengan keberhasilan diplomasi di forum internasional dalam upaya pemeliharaan keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Selanjutnya, kualitas pelayanan publik yang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabel yang makin meningkat, yang ditandai dengan terpenuhinya standar pelayanan minimum di semua tingkatan pemerintah. Kesejahteraan rakyat terus meningkat ditunjukkan oleh membaiknya berbagai indikator pembangunan sumber daya manusia, antara lain meningkatnya pendapatan per kapita; menurunnya angka kemiskinan dan tingkat pengangguran sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas disertai dengan berkembangnya lembaga jaminan sosial; meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang didukung dengan pelaksanaan sistem pendidikan nasional yang mantap; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; terkendalinya jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat, dan antar daerah; dipercepatnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan potensial di luar Jawa; serta makin mantapnya nilai-nilai baru yang positif dan produktif dalam rangka memantapkan budaya dan karakter bangsa. Daya saing perekonomian meningkat melalui penguatan industri manufaktur sejalan dengan penguatan pembangunan pertanian dan peningkatan pembangunan kelautan dan sumber daya alam lainnya sesuai potensi daerah secara terpadu serta meningkatnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; percepatan pembangunan infrastruktur dengan lebih meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan; serta penataan kelembagaan ekonomi yang mendorong prakarsa masyarakat dalam kegiatan perekonomian. Kondisi itu didukung oleh pengembangan jaringan infrastruktur transportasi, serta pos dan telematika; peningkatan pemanfaatan energi terbarukan, khususnya bioenergi, panas bumi, tenaga air, tenaga angin, dan
Halaman I - 9
tenaga surya untuk kelistrikan; serta pengembangan sumber daya air dan pengembangan perumahan dan permukiman. Bersamaan dengan itu, industri kelautan yang meliputi perhubungan laut, industri maritim, perikanan, wisata bahari, energi dan sumber daya mineral dikembangkan secara sinergi, optimal, dan berkelanjutan. Dalam kerangka pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup makin berkembang melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan kesadaran masyarakat yang ditandai dengan berkembangnya proses rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang disertai dengan menguatnya partisipasi aktif masyarakat; terpeliharanya keanekaragaman hayati dan kekhasan sumber daya alam tropis lainnya yang dimanfaatkan untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional pada masa yang akan datang; mantapnya kelembagaan dan kapasitas antisipatif serta penanggulangan bencana di setiap tingkatan pemerintahan; serta terlaksananya pembangunan kelautan sebagai gerakan yang didukung oleh semua sektor. Kondisi ini didukung dengan meningkatnya kualitas perencanaan tata ruang serta konsistensi pemanfaatan ruang dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait dan penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang. Tinjauan RTRWN Tinjauan RTRWN dapat dilihat dari pola dan struktur ruang nasional di wilayah Nusa Tenggara Timur. Pola ruang secara garis besar terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budi daya. Kawasan lindung merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah budaya bangsa untuk kepentingan pembangunan yang berkelanjutan. Kawasan budi daya adalah kawasan yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah yang berkelanjutan berwawasan lingkungan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi hidup dan kehidupan manusia. Kawasan lindung yang menjadi perhatian di sini adalah hutan lindung dan hutan konservasi, yang merupakan suaka alam dan pelestarian alam. Hutan lindung tersebar di seluruh kabupaten/kota. Sedangkan cluster kawasan hutan konservasi tersebar di sekitar Panite, kawasan Mutis Timau, Besikama, kepulauan kecil di Kabupaten Alor, kepulauan di Kabupaten Sikka, Riung, Labuan Bajo, dan kawasan di Kabupaten Sumba Tengah dan sekitarnya. Struktur ruang yang ditinjau meliputi pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman dan pengembangan kawasan prioritas. Sistem kota dan pusat permukiman secara nasional di Provinsi NTT meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Kota Kupang; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di So’E, Kefamenanu,
Halaman I - 10
Maumere, Ende, Ruteng dan Waingapu; serta Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi. Kawasan andalan di darat meliputi Kawasan Andalan Kupang dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ende–Maumere dan sekitarnya, Kawasan Andalan Ruteng–Bajawa, Kawasan Andalan Komodo dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Pulau Sumba. Kawasan andalan di laut meliputi Kawasan Andalan Laut Sawu–Timor dan sekitarnya, Kawasan Andalan Laut Flores dan sekitarnya serta Kawasan Andalan Laut Sumba dan sekitarnya. Tinjauan RPJPD Provinsi NTT Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta dengan memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur Tahun 20052025 dirumuskan sebagai berikut: NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA. Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka ditetapkan misi pembangunan yang merupakan usaha konkret untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak. Misi pembangunan NTT selama periode tersebut yaitu (1) Mewujudkan masyarakat NTT yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila; (2) Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global; (3) Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum; (4) Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan; (5) Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan; (6) Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antarnegara, daerah dan masyarakat; dan (7) Mewujudkan NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim. Merujuk pada evaluasi pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi NTT Tahun 2004–2008, maka RPJP tahap kedua Tahun 2009–2013, memberikan perhatian pada upaya pemenuhan program yang sinergis dengan Millennium Development Goal’s (MDGs) dengan penekanan pada “Pertumbuhan melalui Pemerataan” yang berakses terhadap daya saing sumber daya manusia NTT, kemampuan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengembangan kelembagaan keuangan ekonomi mikro serta menciptakan daya saing produk unggulan potensi daerah di pasar global. Kondisi sumberdaya manusia NTT yang berdaya saing global dapat tercapai apabila didukung oleh moral, etika, budaya berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan profesionalisme dan moral aparatur untuk memberikan layanan publik yang lebih murah, cepat, transparan dan akuntabel. Peningkatan SDM aparatur diarahkan untuk menuntaskan kesejahteraan masyarakat NTT berdasarkan indikator pendapatan per kapita;
Halaman I - 11
menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran; meningkatnya pendidikan masyarakat dan mutu pendidikan, relevansi pendidikan serta daya saing lulusan; meningkatnya derajat kesehatan dan perbaikan status gizi; peningkatan peran perempuan dan perlindungan anak, pengembangan kreativitas pemuda. Konteks manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global, ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan perluasan akses dan mutu lembaga pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat; meningkatnya mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan; meningkatnya manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel; meningkatnya pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan pendidikan dan layanan kesehatan. Masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum dan pergaulan antarnegara, daerah dan masyarakat ditentukan dengan stabilitas wilayah dan keadilan hukum, keamanan dan kesejahteraan wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara Republik Demokrasi Timor Leste dan keamanan wilayah perbatasan laut dengan Australia, yang ditandai dengan peningkatan aktivitas lintas batas, meningkatnya kinerja pasar perbatasan; pelaksanaan Pilkada berjalan demokratis dan damai; penegakan supremasi hukum, penurunan konflik politik antardaerah, penguatan peran masyarakat sipil dan kelembagaan keagamaan serta kelembagaan politik. Dalam mendukung NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan perlu dikembangkan pemanfaatan potensi daerah untuk kemakmuran rakyat. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, perikanan dan kelautan dan sumberdaya lainnya secara terencana dan terkoordinasi serta berkelanjutan; pembukaan daerah–daerah terisolasi dan terpencil; peningkatan jaringan infrastruktur transportasi; meningkatnya promosi wisata budaya, bahari dan alam serta menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT; meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik rakyat; dan terciptanya stabilitas politik, ekonomi dan keamanan di daerah perbatasan serta pengarusutamaan gender pada bidang pembangunan. Untuk mewujudkan NTT sebagai wilayah keseimbangan lingkungan membutuhkan rehabilitasi, konservasi dan pengendalian kawasan hutan–lahan kritis; pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam, merehabilitasi dan perbaikan daerah/kawasan sumberdaya alam yang telah dirusak oleh aktivitas manusia dan akibat alam untuk menjamin terciptanya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan; Sumberdaya air dan DAS; Akses air bersih dan tata kelola pemukiman yang baik dan meningkatnya lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai; meningkatnya pengembangan IPTEK yang ramah lingkungan serta redistribusi domisili baru. Dalam mewujudkan NTT sebagai provinsi kepulauan dan masyarakat maritim perlu didukung dengan proses penyadaran masyarakat melalui Gemala;
Halaman I - 12
peningkatan sarana dan prasarana perikanan; peningkatan sumberdaya manusia nelayan, perlindungan dan pengawasan habitat laut; kebijakan fiskal daerah berdasarkan luas darat dan laut; regulasi perikanan dan kelautan yang berpihak kepada daerah dan masyarakat; dan pemanfaatan potensi laut untuk peningkatan pendapatan rakyat; mengembangkan sekolah kejuruan berdasarkan tuntutan profesionalisme pasar kerja. RPJPD Provinsi NTT pada tahap kedua ini diharapkan dapat mencapai beberapa indikator umum yaitu (1) IPM mencapai angka 68,3; (2) Buta aksara yang tersisa sebanyak 10 ribu; (3) AKB 45/1000 Kelahiran Hidup dan AKI 300/100.000 KH; (4) Kemiskinan 22%; (5) Pertumbuhan ekonomi diperkirakan 5,5%; (6) Menciptakan iklim politik yang kondusif dan partisipasi politik rakyat; (7) Good governance dan penegakan hukum dan HAM; (8) Pembangunan yang responsif gender; dan (9) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan keselamatan bumi dan kelestarian lingkungan. Tinjauan RPJMD Provinsi NTT a. Pembangunan Bidang Pendidikan Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar SD, SMP dan SMA, meningkatkan Persentase Kelulusan, menurunkan Angka Buta Huruf, meningkatkan Proporsi Rasio Siswa-Kelas, Siswa-Guru, Siswa-Sekolah dan meningkatkan Kualifikasi Pendidikan Guru dan mendekatkan Pelayanan Pendidikan Kepada Masyarakat, khusus SLTP dan SLTA. b. Pembangunan Bidang Kesehatan Pembangunan bidang kesehatan bertujuan untuk meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui upaya penurunan Kasus Kematian Ibu, Bayi dan Anak Balita; meningkatkan Status Gizi Anak Balita; meningkatkan Kualitas Lingkungan dan meningkatkan Usia Harapan Hidup. c. Pembangunan Bidang Ekonomi Pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk penyerapan dan/atau penciptaan kesempatan kerja; peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita; dan penurunan tingkat kemiskinan, dengan strategi yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian serta mengembangkan industri berbasis pertanian. Ekstensifikasi dan intensifikasi diprioritaskan pada komoditi-komoditi yang mempunyai daya sebar tinggi untuk mencapai pertumbuhan minimal 5% pertahun, sehubungan dengan tingginya tingkat pengangguran tersembunyi serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,4% per tahun. d. Pembangunan Bidang Infrastruktur Pembangunan bidang Infrastruktur ditujukan pada upaya penyiapan dan pengembangan prasarana dan sarana pendukung produksi yang dapat membuka keterisolasian wilayah dan mempermudah akses masyarakat
Halaman I - 13
terhadap sentra-sentra produksi dan pelayanan sosial dasar lainnya, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat termasuk akses terhadap pasar dan mendukung upaya peningkatan produktivitas pertanian. Sasaran Pembangunan infrastruktur untuk lima tahun ke depan yakni tahun 2008-2013 meliputi (1) Peningkatan pembangunan dan perbaikan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi untuk memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sumber daya manusia; (2) Peningkatan pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana sumber daya air, irigasi, embung dan bendungan; (3) Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana pendidikan, kesehatan, agama dan pendidikan; (4) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana kelistrikan dan mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan; (5) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana ekonomi; dan (6) Peningkatan pembangunan perumahan dan permukiman. e. Pembangunan Bidang Hukum dan Keadilan Sasaran Pembangunan Bidang Hukum dan Keadilan yang akan dicapai adalah Terbentuknya sistem hukum daerah yang terarah untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial di NTT, terciptanya sinkronisasi hukum, dan hukum yang berpihak pada kepentingan rakyat; Meningkatnya komitmen dan koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan KKN dan pelanggaran HAM; Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat; Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum; Memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia; Meningkatnya kualitas pemerintahan yang baik melalui tertib administrasi, tertib fungsi pengawasan, tindaklanjut hasil pengawasan serta penerapan sanksi yang tegas sesuai dengan kewenangan; Meningkatnya kualitas kinerja kelompok jejaring RAN-HAM dan percepatan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi; Terlaksananya pembentukan dan penguatan kelompok sadar hukum; dan Terwujudnya penyediaan dan penyebarluasan akses informasi bagi masyarakat pencari keadilan. f. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan, Kesejahteraan Anak dan Partisipasi Pemuda Peningkatan peran perempuan pada berbagai bidang pembangunan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan merupakan tujuan dari program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan, peningkatan prestasi pada bidang pendidikan dan olah raga, serta perlindungan terhadap hak-hak anak merupakan tujuan utama pembangunan bidang pemuda dan perlindungan terhadap anak. g. Konsolidasi Tata Ruang dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Halaman I - 14
Sasaran pembangunan bidang tata ruang adalah meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang pada pola tata ruang, yang mencakup kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan tertentu, serta struktur ruang, yang mencakup pusat permukiman, jaringan aksesibilitas dan kawasan prioritas, agar penyimpangan total yang terjadi berada dibawah angka 30%; dan menjaga agar bentang kawasan lindung mencapai angka minimum 30% dari luas wilayah. Di bidang lingkungan hidup, sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah Meningkatnya pemanfaatan potensi sumber daya alam, pesisir dan laut dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara optimal; Meningkatnya pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dan degradasi lahan; Meningkatnya upaya penghijauan dan rehabilitasi lahan kritis serta konservasi kawasan pesisir pantai; Meningkatnya pengawasan terhadap pemanfaatan SDA serta meningkatnya upaya-upaya rehabilitasi perbaikan daerah/kawasan dan sumberdaya alam yang telah mengalami pengrusakan; Meningkatnya luas kawasan konservasi laut dan meningkatnya jenis/genetik biota laut langka dan terancam punah; Terintegrasinya pembangunan laut, pesisir, dan daratan dalam satu kesatuan pengembangan wilayah; Terselenggaranya pemanfaatan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil secara serasi sesuai dengan daya dukung lingkungannya; Terwujudnya ekosistem pesisir dan laut yang terjaga kebersihan, kesehatan, dan produktivitasnya; Konservasi hutan dan rehabilitasi lahan DAS diprioritaskan untuk menjamin pasokan air dan sistem penopang kehidupan lainnya; Teridentifikasinya “kawasan rawan bencana geologi” sebagai upaya pengembangan sistem mitigasi bencana; Berkurangnya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) dan usaha-usaha pertambangan yang merusak dan yang menimbulkan pencemaran; Meningkatnya kesadaran pembangunan berkelanjutan dalam eksploitasi energi dan sumber daya mineral; Dilakukannya usaha pertambangan yang mencegah timbulnya pencemaran dan kerusakan lingkungan; Meningkatnya kualitas air permukaan dan kualitas air tanah; Meningkatnya kualitas udara perkotaan khususnya di kawasan perkotaan yang didukung oleh perbaikan manajemen dan sistem transportasi kota yang ramah lingkungan; dan Meningkatnya upaya pengelolaan sampah perkotaan dengan menempatkan perlindungan lingkungan sebagai salah satu faktor penentu kebijakan. h. Agenda Khusus Agenda khusus pembangunan Provinsi NTT tahun 2009-2013 diarahkan pada beberapa aspek sebagai berikut: 1) Penanggulangan kemiskinan; Dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan dan peluang yang ada, maka pembangunan bidang ekonomi diarahkan untuk penyerapan dan/atau penciptaan kesempatan kerja; peningkatan Halaman I - 15
produktivitas tenaga kerja dan pendapatan per kapita; dan penurunan tingkat kemiskinan. Strategi yang dilakukan adalah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian dengan prioritas kepada komoditi-komoditi yang mempunyai daya sebar tinggi; Mendorong ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian untuk mencapai pertumbuhan minimal 5% per tahun, sehubungan dengan tingginya tingkat pengangguran tersembunyi serta tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 2,4% per tahun. Dan mengembangkan industri berbasis pertanian. 2) Pembangunan daerah perbatasan. Pembangunan daerah perbatasan bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah perbatasan antar negara, baik melalui pembangunan sarana dan prasana sosial dasar maupun penciptaan situasi yang kondusif yang dapat mendukung pelaksanaan program pembangunan. Sedangkan di daerah perbatasan antar kabupaten/kota pembangunan lebih diarahkan pada upaya penyelesaian batas antar daerah. Sasaran pembangunan daerah perbatasan tahun 2009-2013 adalah: Meningkatkan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan, terutama penyelesaian batas administrasi antara Kabupaten Belu dan TTS, Kabupaten Manggarai dan Ngada, Kabupaten Kupang dan Kota Kupang; Peningkatan rasa aman bagi masyarakat yang berada di perbatasan antarkabupaten/kota yang belum selesai; Mendukung upaya penciptaan keamaan di perbatasan antar negara; Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat terutama masyarakat miskin baik yang berada di perbatasan antardaerah maupun antarnegara. 3) Pembangunan Daerah Kepulauan. Sasaran Pembangunan daerah kepulauan yang akan dicapai adalah: Terwujudnya penyediaan prasarana dan sarana sosial dasar, terutama pendidikan, kesehatan dan ekonomi; Meningkatnya akses, kontrol dan partisipasi seluruh elemen masyarakat dalam kegiatan pembangunan perdesaan yang ditandai dengan terwakilinya aspirasi semua kelompok masyarakat dan meningkatnya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan; Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan berkurangnya jumlah penduduk miskin serta meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan, terutama perempuan dan anak; Meningkatnya upaya pengamanan di pulau-pulau terluar dan terdepan; Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan; dan Meningkatnya upaya pemberdayaan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kepulauan. 4) Pembangunan Daerah Rawan Bencana.
Halaman I - 16
Sasaran pembangunan daerah rawan bencana tahun 2009-2013 adalah: Meningkatnya koordinasi antarpemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana; Tersedianya peta daerah rawan bencana; Tersedianya tenaga siaga bencana dan relawan yang terlatih; Meningkatnya kesadaran dan peranserta masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya bencana; Pengembangan sistem kewaspadaan dini terhadap bahaya bencana melalui Early Warning System (EWS); dan Meningkatnya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana sosial dasar di daerah bencana. Tinjauan RTRW Provinsi NTT RPJMD Provinsi NTT 2009–2013 disusun dengan mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi atau RTRW Provinsi NTT Tahun 2006– 2020 yang telah ditetapkan dengan Perda. Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan spasial pelaksanaan pembangunan wilayah mencakup fungsi-fungsi, antara lain: Menjadi penyelaras kebijakan penataan ruang nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota; Merupakan matra ruang RPJPD Tahun 2005–2025 dan RPJMD; Mewujudkan keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor; Memberikan arahan umum lokasi investasi yang dilakukan kalangan usaha, masyarakat dan pemerintah. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur 2006-2020, mencakup perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Rencana tata ruang sebagai matra ruang pembangunan daerah untuk mewujudkan kebijakan struktur tata ruang dan pola pemanfaatan tata ruang. Tinjauan khusus dilakukan terhadap struktur tata ruang wilayah provinsi NTT yang meliputi: Pengembangan sistem kota-kota dan pusat permukiman; Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi sistem jaringan transportasi, sumber dan jaringan distribusi tenaga listrik, sistem jaringan telekomunikasi; dan sistem prasarana sumberdaya air dan Pengembangan kawasan prioritas. Pengembangan sistem pusat permukiman wilayah provinsi, khususnya pusat permukiman perkotaan, yang terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yang meliputi Kota PKN yaitu Kota-kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuanbajo dan Maumere; Kota PKW yaitu Kota-kota ibukota Kabupaten dan ibukota Kabupaten pemekaran serta ibukota kecamatan strategis; dan Kota PKL yaitu meliputi seluruh kota–kota ibu kota, kota kecamatan di Kabupaten yang memliki keterkaitan kuat dengan PKL. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah yang mencakup sistem jaringan transportasi darat, sistem jaringan transportasi laut, dan sistem jaringan transportasi udara, yang merupakan satu keterpaduan sistem moda dan jaringan yang menghubungkan pusat-pusat permukiman dan kawasan-kawasan prioritas. Halaman I - 17
Pengembangan sistem energi dan kelistrikan disesuaikan dengan pengembangan sumber-sumber energi listrik yang ada dan energi alternatif, pusat pembangkit listrik, sistem jaringan transmisi dan distribusi, jaringan terinterkoneksi dengan jaringan inter dan antarkawasan dan atau kabupaten. Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi wilayah meliputi pengembangan stasiun bumi dan pengembangan jaringan transmisi baik sistem jaringan kabel ataupun nir-kabel. Pengembangan sistem prasarana sumberdaya air wilayah meliputi penetapan wilayah sungai untuk pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat permukiman, dan perlindungan di kawasan tangkapan air dan daerah aliran sungai kritis. Pengembangan kawasan prioritas ditetapkan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pengembangan wilayah, keseimbangan ekosistem dan keamanan wilayah. Kawasan prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah: (1) Pada intinya arahan pengembangan yang diterapkan pada kawasan andalan, yang telah diidentifikasi, bertujuan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan yang ada agar potensi-potensi yang terkandung dapat dimanfaatkan dan didayagunakan seoptimal mungkin, dalam rangka pengembangan wilayah yang lebih luas. (2) Kawasan Pesisir dan Laut meliputi 9 Satuan Kawasan Pengembangan Pesisir Laut Terpadu (SKPLT) yaitu: SKPLT-Selat Ombai-Laut Banda, SKPLT-Laut Sawu I, SKPLT- Laut Sawu II, SKPLT-Laut Sawu III, SKPLT–Laut Flores, SKPLT-Selat Sumba, SKPLT-Laut Timor, SKPLT-Laut Hindia, SKPLT-Selat Sape; (3) Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan pengembangan wilayah meliputi: Kawasan daerah terbelakang; Sub Kawasan Pesisir; Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan; Sub Kawasan Pedalaman; Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota; Sub. Kawasan Pulau–pulau kecil: Sabu, Raijua, Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat; (4) Sedangkan kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keseimbangan ekosistem meliputi kawasan berfungsi lindung di kawasan perbatasan negara, perbatasan provinsi dan lintas kabupaten, kawasan kritis dan kawasan rawan bencana lintas kabupaten; dan (5) Kawasan prioritas yang ditetapkan untuk keamanan wilayah meliputi kawasan pulau-pulau terluar, seperti pulau Batek, Ndana, Salura, Mengkudu dan Kotak. Pola pemanfaatan ruang wilayah provinsi menggambarkan sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya serta kawasan tertentu. Arahan pengembangan sistem perwilayahan ditetapkan dengan memperhatikan ekosistem kepulauan yang dibagi menjadi tiga wilayah pengembangan: (1) Wilayah Pengembangan I meliputi Timor Barat, Rote dan Alor, dengan pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan kering, hortikultura, peternakan dan kelautan serta pengembangan basis kegiatan penunjang terdiri dari lahan basah, perkebunan, pariwisata dan pertambangan;
Halaman I - 18
(2) Wilayah Pengembangan II meliputi Flores dan Lembata, dengan pengembangan komoditi unggulan pertanian lahan basah, hortikultura, perkebunan, kelautan dan pariwisata serta pengembangan penunjang lahan kering, dan pertambangan; dan (3) Wilayah Pengembangan III meliputi Sumba, dengan pengembangan utama komoditi unggulan untuk lahan basah, lahan kering, hortikultura, peternakan, kelautan, dan pariwisata serta pengembangan penunjang perkebunan dan pertambangan. Tinjauan RPJPD Kabupaten Flores Timur Visi pembangunan Flores Timur dalam RPJPD tahun 2005-2025 adalah: Flores Timur yang Maju, Sejahtera, Bermartabat, dan Berdaya Saing. Visi ini mengarah pada pencapaian tujuan nasional seperti tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Visi ini dapat diukur untuk mengetahui kemajuan, kesejahteraan, martabat, dan daya saing yang ingin dicapai di daerah ini. Beberapa pertimbangan dalam menetapkan visi adalah mencakup: (1) Kondisi faktual masyarakat Flores Timur dalam kaitannya dengan tingkat kesejahteraan rakyat, harkat, martabat dan derajat manusia maupun masyarakat; (2) Cita-cita luhur kemerdekaan bangsa Indonesia; (3) Tuntutan dan kebutuhan peningkatan kualitas manusia sejalan dengan tingkat perkembangan global. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah sebagaimana tersebut ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan jangka panjang daerah sebagai berikut : 1. Mewujudkan Daya Saing Daerah adalah memperkuat perekonomian lokal berbasis keunggulan wilayah hingga memperoleh keunggulan kompetitif yang memiliki keterkaitan dengan sistem produksi, distribusi dan pelayanan. Mengedepankan pengembangan SDM berkualitas dan berdaya saing pada semua aspek kehidupan, pembangunan infrastruktur yang maju dan penegakan supremasi hukum. Misi ini bermakna mewujudkan suatu kondisi masa depan daerah dan SDM yang memiliki keunggulan kompetitif dan berkemampuan untuk mendayagunakan sejumlah modal pembangunan secara efektif dan efisien. 2. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan adalah meningkatkan pembangunan wilayah yang berbasis masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, pembangunan kelompok atau wilayah yang masih tertinggal, menanggulangi kemiskinan secara terprogram, menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, mengurangi diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender. Misi ini bermakna mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat daerah pada tingkatan atau taraf yang memadai pada semua aspek kehidupan. 3. Mewujudkan Manusia dan Masyarakat Bermoral dan Berbudaya adalah memperkuat jati diri dan kekhasan karakter daerah sebagai satu kesatuan
Halaman I - 19
karakter bangsa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memenuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan daerah, memantapkan landasan spiritual, moral dan etik pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan bangsa. Misi ini bermakna mewujudkan kemajuan dan kesejahteran secara bermartabat di atas dasar nilai-nilai kebenaran, kejujuran, pemerataan dan keadilan sebagai indikator pencapaian prestasi kemajuan dan kesejahteraan. 4. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik adalah penerapan prinsipprinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, kemitraan dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN. Misi ini bermakna mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan menegakkan kewibawaan pemerintah di mata rakyat. Visi pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025 adalah Flores Timur yang maju, sejahtera, bermartabat dan berdaya saing sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai ukuran tercapainya visi tersebut, maka pembangunan daerah dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok sebagai berikut : 1. Terwujudnya daya saing daerah untuk mencapai kehidupan masyarakat yang meningkat dan sejahtera. Hal ini ditentukan oleh beberapa faktor sebagai berikut: a. Struktur ekonomi yang kokoh dengan keunggulan kompetitif yang berbasis wilayah. Aktivitas ekonomi digerakan dari sektor pertanian, pertambangan dan jasa melalui pengelolaan secara efisien, sehingga menghasilkan komoditi yang berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing, dan meningkatnya peran jasa dengan kualitas pelayanan bermutu dan berdaya saing. b. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdasarkan indikator pendidikan, kesehatan, adopsi dan penguasaan teknologi termasuk teknologi komunikasi dan informasi serta memiliki daya yang kuat dalam memberikan peran bagi pembangunan umumnya dan diri sendiri. c. Kontinuitas pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi terhadap meningkatnya pendapatan perkapita, dan mampu menekan tingkat pengangguran setidak-tidaknya sampai pada tingkat terendah serta pengurangan penduduk miskin minimal 1 % dari total penduduk miskin sekarang. d. Jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi, dan terpenuhinya pasokan tenaga listrik maupun air yang memadai, termasuk pelayanan pos dan telematika serta konservasi sumber daya air.
Halaman I - 20
e.
Terwujudnya tata pemerintahan yang baik melalui profesionalisme aparatur negara sehingga mampu mendukung konsep pembangunan Flores Timur baru. 2. Terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini ditentukan oleh : a. Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat di seluruh wilayah, melalui proses distribusi pembangunan yang merata, sekaligus membuka ruang bagi transfer nilai dari wilayah surplus ke wilayah minus sehingga dapat menekan kesenjangan antarwilayah. b. Tingkat ketahanan pangan berada pada status aman baik mengenai ketersediaan, keanekaragaman, dan kualitas gizi yang memadai serta instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga. c. Kebutuhan hunian dengan dukungan sarana dan prasarana yang memadai, didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, akuntabel sehingga dapat mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 3. Terwujudnya manusia dan masyarakat yang bermoral dan berbudaya. Hal ini ditentukan oleh : a. Integritas manusia dan masyarakat daerah yang kokoh, kompetitif dengan ciri memiliki watak dan perilaku manusia/masyarakat agamis, berbudi luhur, toleran, gotong royong, patriotik, dinamis dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Peradaban yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang semakin memperkuat jati diri dan kepribadian daerah. 4. Terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Hal ini ditandai oleh: a. Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. b. Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berlangsung dalam suasana terbuka dan bertanggung jawab baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. c. Adanya tindakan konkret penegakan hukum terhadap penyalahgunaan wewenang atau jabatan. Sesuai amanat dokumen RPJPD Kabupaten Flores Timur, kondisi umum Kabupaten Flores Timur Tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut : 1. Kondisi Geomorfologi a. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memungkinkan adanya jaminan kehidupan bermartabat karena didukung oleh pemanfaatan tanah dan hutan secara intensif sejalan dengan upaya ekstensifikasi. b. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memungkinkan terjadinya adopsi teknologi pertanian, perkebunan, dan kehutanan hingga terjadi kompensasi usaha dari pertanian, perkebunan, dan kehutanan ke Halaman I - 21
usaha jasa dan perdagangan dengan menjadikan usaha sebelumnya sebagai usaha penyangga. c. Kondisi geomorfologi dan lingkungan hidup yang memberikan ruang bagi proses reboisasi atau penghutanan kembali dalam rangka perlindungan dan penciptaan paru-paru dunia bagi daerah dalam rangka terwujudnya keseimbangan ekosistem. 2. Kondisi Demografis a. Kondisi demografi yang memungkinkan adanya pertumbuhan penduduk yang seimbang dan terkendali sehingga dapat menekan terjadinya ledakan penduduk dan dampak ikutan lainnya yang bersifat negatif dan menambah beban bagi daerah. b. Kondisi demografi yang memberikan jaminan adanya penurunan persentase pengangguran terbuka maupun pengangguran terselubung pada tingkat atau persentase tertentu, sekaligus terbukanya lapangan usaha walaupun dalam skala kecil yang didukung oleh iklim usaha yang kondusif baik di sektor usaha primer, sekunder maupun tersier. c. Kondisi demografi yang memungkinkan terciptanya tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas memenuhi standar kebutuhan pasar kerja di setiap sektor usaha yang berdampak pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. 3. Kondisi Ekonomi dan Sumber Daya Alam a. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam senantiasa berada dalam suasana ekonomi dan iklim kehidupan daerah yang kondusif dengan didukung oleh infrastruktur berupa pasokan listrik, air dan keadaan prasarana jalan yang memadai serta langgeng, sehingga dapat memberikan ruang bagi investor untuk berinvestasi di daerah. b. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam memungkinkan berkembangnya PDRB sedemikian rupa dan mendorong aktivitas ekonomi masyarakat untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang, melalui pengembangan sektor usaha ekonomi pertanian sebagai motor penggerak usaha ekonomi lainnya. c. Kondisi ekonomi dan sumber daya alam memungkinkan adanya jaminan terjadinya akselerasi pemanfaatan sumber daya alam untuk menggerakan pertumbuhan PDRB yang mencerminkan terjadinya proses distribusi dan pemerataan, sehingga dapat mengeliminir kesenjangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah. 4. Kondisi Sosial Budaya a. Kondisi sosial budaya dan politik memungkinkan berkembangnya pendidikan dan kesehatan masyarakat pada tingkat/derajat kemapanan dan memenuhi indikator jenjang, ketenagaan, kelulusan, sarana dan prasarana, kurikulum, menurunnya tingkat kematian bayi, ibu melahirkan, dan meningkatnya usia harapan hidup yang didukung oleh proses pelayanan kesehatan yang memadai.
Halaman I - 22
Kondisi sosial budaya dan politik yang memberikan iklim dan suasana kehidupan keberagamaan maupun politik yang harmonis, mapan, terhindar dari tekanan apapun nama dan bentuknya. Setiap partisipasi politik atau untuk kehidupan keagamaan bersifat otonom dalam mewujudnyatakan hak dan kewajiban keagamaan maupun politik, bukan mobilisasi. 5. Kondisi Prasarana dan Sarana Daerah a. Kondisi prasarana dan sarana daerah yang memungkinkan terjadinya aksesibilitas dan transfer nilai dari satu wilayah ke wilayah lainnya karena tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan yang memenuhi syarat baik tingkat kelayakan teknis maupun kelayakan ekonomis, sekaligus memenuhi tuntutan kebutuhan investasi bagi para investor. b. Kondisi prasarana dan sarana daerah yang memungkinkan terjadinya mobilisasi arus orang, barang, maupun jasa hingga ke pedesaan baik di darat maupun antarpulau, atau lokal. b.
Tinjauan RTRW Kabupaten Flores Timur 1. Rencana Struktur Ruang Wilayah Berdasarkan hasil analisis tentang struktur wilayah, Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi beberapa tingkatan/orde perkotaan sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan wilayah dengan memperhatikan kondisi fisiografis wilayah, kependudukan, kelengkapan fasilitas, kelengkapan infrastruktur wilayah, dan interaksi sosial-ekonomi antar kawasan, Dalam penentuan hirarki perkotaan di Kabupaten Flores Timur direncanakan berdasarkan perkembangan perkotaan pada masa mendatang yang dibagi dalam Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP) yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan, sebagai motor penggerak perekonomian wilayah, dan sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah. Berdasarkan rencana Tata Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Larantuka diarahkan sebagai hierarki II (Kota dengan Skala Kegiatan Wilayah), sehingga dalam penentuan SSWP dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Flores Timur perlu diselaraskan dengan kedudukannya di provinsi Nusa Tenggara Timur. Rencana hierarki kecamatan di Kabupaten Flores Timur adalah sebagai berikut : (1) Hierarki II adalah Kecamatan Larantuka; (2) Hierarki III adalah Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Ile Mandiri; (3) Hierarki IV adalah Kecamatan Witihama dan Solor Timur, Kecamatan Wulanggitang; dan (4) Hierarki V adalah kecamatan yang berfungsi sebagai hinterland, yang meliputi Kecamatan Titehena, Kecamatan Adonara Barat, Kecamatan Adonara Tengah, Kecamatan Adonara, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Solor Barat, Kecamatan Wotan Ulumado, Kecamatan Tanjung Bunga, Kecamatan Klubagolit, Kecamatan Demong Pagong, Kecamatan Lewolema, dan Kecamatan Ile Bura. Halaman I - 23
Selanjutnya sistem perkotaan di Kabupaten Flores Timur dibagi berdasarkan kriteria PKN, PKW dan PKL dimana Kota PKN yaitu Kota Kupang, Kota PKW yaitu So’E, Kefamenanu, Ende, Maumere, Waingapu, Ruteng, Labuan Bajo dan Kota PKL terdiri atas : Kota PKL-1 yaitu Kota Larantuka sebagai ibukota Kabupaten; Kota PKL-2 yaitu ibukota kecamatan yang berkedudukan sebagai pusat SSWP; dan Kota PKL-3 yaitu meliputi seluruh kota–kota ibukota kecamatan di Kabupaten. 1) Penetapan Fungsi Kawasan Perkotaan Berdasarkan hierarki kawasan perkotaan, maka kawasan perkotaan berfungsi sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya dan sebagai pusat pelayanan umum. Bagi perkotaan kecamatan yang tidak memiliki fungsi sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya, maka perkotaan kecamatan tersebut tetap merupakan wilayah inti bagi desa-desa sekitarnya pada tingkat kecamatan.
Halaman I - 24
2) Rencana Perwilayahan Pembangunan Sesuai dengan penetapan orde/hierarki perkotaan untuk wilayah Kabupaten Flores Timur, serta konsep dan strategi pengembangan wilayah pada bab sebelumnya, maka sistem tata ruang di Kabupaten Flores Timur dibagi menjadi 5 (lima) Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP). Masing masing pusat SSWP akan memiliki fungsi dan peran sesuai dengan potensi yang dimilikinya, serta arahan kegiatan utama berdasarkan kegiatan dominan dan potensial yang memungkinkan untuk dikembangkan di wilayah pengembangan masing-masing. Fungsi, peran, dan arahan kegiatan di setiap SSWP adalah sebagai berikut: 1. SSWP I Sub Satuan Wilayah Pengembangan I meliputi Kecamatan Larantuka, Kecamatan Ile Mandiri, Kecamatan Lewolema, Kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Tanjung Bunga dan Kecamatan Adonara Barat. Kecamatan yang terdapat di wilayah pengembangan SSWP I sebagian besar memiliki pusat pelayanan sendiri tapi masih terpengaruh kuat oleh Kota Larantuka sehingga cenderung berorientasi ke Kota Larantuka. Pusat pengembangan SSWP I adalah Kota Larantuka. Fungsi dan peranan Kota Larantuka sebagai pusat SSWP I adalah sebagai berikut : - Pusat pemerintahan skala kabupaten; - Pusat pelayanan pendidikan, kesehatan skala kabupaten; - Pusat perdagangan dan distribusi barang dan jasa skala regional; - Pusat wisata religi; - Pusat pengembangan pelabuhan skala regional. Kegiatan utama pada SSWP I diarahkan pada : - Pusat pemerintahan skala kabupaten; - Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kawasan peternakan; - Pengembangan perikanan dan kelautan; - Pengembangan kegiatan industri yang berorientasi pasar baik industri kecil, industri sedang, maupun industri besar (pengolahan hasil pertanian, kerajinan rakyat, dan industri pengolahan ikan); - Pengembangan kegiatan pariwisata dan sarana/prasarana penunjangnya (seperti : hotel, penginapan dan restoran); - Pengembangan pertambangan. 2. SSWP II Sub Satuan Wilayah Pengembangan II terdiri dari Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Ile Bura dan Kecamatan Titehena, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Wulanggitang. Fungsi dan peranan pusat SSWP II adalah: - Pusat pelayanan pendidikan SLTP skala regional; - Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal; - Pusat pengembangan pertahanan dan keamanan; - Sebagai wilayah perbatasan dengan Kabupaten Sikka. Kegiatan utama pada SSWP II diarahkan pada :
Halaman I - 25
- Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan peternakan; - Pengembangan industri kecil/home industry (pengolahan hasil pertanian dan kerajinan rakyat); - Pengembangan pariwisata alam; - Pengembangan pertambangan. 3. SSWP III Sub Satuan Wilayah Pengembangan III meliputi Kecamatan Adonara Timur, Kecamatan Ile Boleng, Kecamatan Adonara Tengah dan Kecamatan Wotan Ulumado, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Adonara Timur. Fungsi dan peranan untuk pusat wilayah SSWP III dan sekitarnya adalah: - Pusat pendidikan (SLTA/sederajat); - Pusat perdagangan skala lokal; - Jasa perhubungan laut skala regional; - Pariwisata pantai dan budaya. Kegiatan utama pada SSWP III diarahkan untuk : - Pengembangan kegiatan wisata; - Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak (susu sapi), home industry pengolahan hasil pertanian); - Pengembangan perikanan dan kelautan; - Pengembangan peternakan; - Pengembangan pertambangan. 4. SSWP IV Sub Satuan Wilayah Pengembangan IV meliputi Kecamatan Witihama, Kecamatan Klubagolit dan Kecamatan Adonara dengan pusat pelayanan di Kecamatan Witihama. Fungsi dan peranan pusat SSWP IV adalah : - Sebagai pusat perdagangan dan jasa skala lokal; - Sebagai pusat pelayanan kesehatan skala lokal; - Sebagai pusat pengembangan pelabuhan skala regional. Kegiatan utama pada SSWP IV diarahkan sebagai: - Pengembangan kegiatan wisata; - Pengembangan kegiatan pertanian (tanaman pangan, sayuran, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan peternakan; - Pengembangan kegiatan industri (kerajinan rakyat, industri pengolahan hasil ternak, dan industri pengolahan hasil pertanian); - Pengembangan kegiatan perikanan dan kelautan; - Pengembangan pertambangan. 5. SSWP V Wilayah pengembangan V meliputi Kecamatan Solor Timur dan Solor Barat, dengan pusat pelayanan di Kecamatan Solor Timur. Fungsi dan peranan pusat SSWP V sebagai berikut : - Sebagai pusat perdagangan skala lokal; - Sebagai pusat pendidikan skala lokal; Halaman I - 26
- Jasa perhubungan laut skala lokal. Kegiatan utama pada SSWP V diarahkan pada: - Pengembangan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan); - Pengembangan kawasan peternakan; - Pengembangan pusat perikanan tangkap; - Pengembangan kegiatan industri (home industry pengolahan hasil pertanian, perikanan hasil laut, hasil perkebunan, dan kerajinan rakyat); - Pengembangan pariwisata; - Pengembangan kehutanan. 3) Rencana Penetapan Kawasan Perkotaan – Kawasan Perdesaan Struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Flores Timur diarahkan dengan terbentuknya perwilayahan kawasan perdesaan dan perkotaan yaitu: 1. Sistem pusat permukiman perdesaan membentuk pusat pelayanan desa secara berhirarkhi sebagai berikut: Pusat pelayanan antardesa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan pada setiap kelompok permukiman. Struktur ruang perdesaan tersebut merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan dari pusat-pusat SSWP. 2. Sistem pusat permukiman perkotaan di Kabupaten Flores Timur mengatur: orde/hierarki perkotaan, dan sistem perwilayahan. Kawasan perkotaan dilakukan dengan membuat sistem hierarki perkotaan di kecamatan dengan terbentuknya SSWP. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP I 1. Kecamatan Larantuka : Perkotaan : Lamawalang, Waibalun, Lewolere, Pantai Besar, Larantuka, Balela, Pohon Siri, Lohayong, Lokea, Postoh, Amagarapati, Ekasapta, Puken Tobi Wangibao, Sarotari, Weri, dan Mokantarak. Perdesaan : tidak ada. 2. Kecamatan Ilemandiri : Perkotaan : Lewohala, Lewoloba, Riangkemie, Muda Keputu, dan Tiwatobi; Perdesaan : Halakodanuan, Watotutu, dan Wailolong 3. Kecamatan Lewolema : Perkotaan : Bantala, Sinar Hading dan Riang Kotek; Perdesaan : Ile Padung, Lewobele, Painapang, dan Balukhering. 4. Kecamatan Tanjung Bunga : Perkotaan : Sina Malaka, Ratulodong, dan Sinar Hadigala; Perdesaan : Kolaka, Lewo Bunga, Bandona, Bahinga, Waibao, Nusanipa, Lamatutu, Laton Liwo, Patisirawalang, Gekeng Deran, dan Aransina. 5. Kecamatan Demon Pagong : Perkotaan : Bama, Blepanawa dan Lewokluok; Perdesaan : Lamika, Watotika Ile dan Kawalelo
Halaman I - 27
6. Kecamatan Adonara Barat : Perkotaan : Wureh, Bugalima, Kimakamak, Hurung, dan Waiwadan; Perdesaan : Ile Pati, Pajinian, Nimun Danibao, Danibao, Tonuwotan, Bukit Seburi I, Bukit Seburi II, Watobaya, Homa, Duanur, dan Waitukan. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP II 1) Kecamatan Wulanggitang : Perkotaan : Boru dan Hokeng Jaya; Perdesaan : Nawakote, Ojandetun, Hewa, Pantai Oa, Waiula, Pululera, Boru Kedang, dan Nileknoheng. 2) Kecamatan Ilebura : Perkotaan : Lewoawang dan Riangbura; Perdesaan : Nuri, Birawan, dan Nobo Konga. 3) Kecamatan Titehena : Perkotaan : Adabang, Serinuho, Ile Gerong dan Kobasoma; Perdesaan : Tuakepa, Konga, Leraboleng, Dun Tana Lewoingu, Tenawahang, Watowara, Lewolaga, dan Lewoingu. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP III 1) Kecamatan Adonara Timur : Perkotaan : Terong, Lamahala Jaya, Waiwerang Kota, Waiburak, dan Kiwangona; Perdesaan : Watanpao, Dawata'a, Bilal, Ipiebang, Narasaosina, Lewobunga, Lamalota, Puhu, Kwaelaga, Lamawato, Gelong, Tapobali, Karing Lamalouk, Tuawolo, dan Lamatwelu. 2) Kecamatan Ile Boleng : Perkotaan : Helanlangowuyo, Lewopao, Lamawolo, Boleng dan Harubala; Perdesaan : Lewokeleng, Bedalewun, Lebanuba, Bungalawan, Riawale, Nelelamadike, Nalerereng, Neleblolong, Nelelamawangi, Duablolong, Lamabayung, Dokeng, Lewat, Bajuntaa, dan Nobo. 3) Kecamatan Adonara Tengah : Perkotaan : Lewobele, Kenotan, Lite, dan Horowura; Perdesaan : Bidara, Wewit, Oesayang, Nubalema, Lewopao, Kokotobo, Baya, dan Hokohorowura. 4) Kecamatan Wotan Ulumado : Perkotaan : Wailebe, Tobilota, dan Wotanulumado; Perdesaan : Tanatukan, Nayubaya, Samasoge, Oyang Barang, Klukengnuking, Pandai, Kawela, Beliko, dan Demondei. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP IV 1) Kecamatan Witihama : Perkotaan : Pledo, Watoone, Weranggere, Oringbele, dan Lamablawa; Perdesaan : Watololong, Tuagoetobi, Riangduli, Waiwuring, Tobitika, Sandosi, Balaweling, dan Lewopulo. 2) Kecamatan Klubagolit : Perkotaan : Pepak Kelu, Lambunga, Adobala, dan Keluwain; Perdesaan : Nisa Karang, Muda, Sukutokan, Lamapaha, Hinga, Redontena, Mengaaleng, dan Horinara. 3) Kecamatan Adonara : Perkotaan : Sagu , Kolimasang, Kolilanang, dan Adonara; Perdesaan : Nisanulan, Tikatukang, dan Lamahoda.
Halaman I - 28
Kawasan Perkotaan dan Perdesaan Kabupaten Flores Timur SSWP V 1) Kecamatan Solor Timur : Perkotaan : Moton Wutun, Menanga, Lohayong, dan Lohayong II; Perdesaan : Lewograran, Bubuatagamu, Watanhura I, Watanhura II, Lebao, Liwo, Lamawai, Watohari, Tanahwerang, Watobuku, Labelen, Kewuta, dan Lewogeka. 2) Kecamatan Solor Barat : Perkotaan : Pamakayo, Balaweling I, Balaweling II, Daniwato, Nusa Dani, dan Ritaebang; Perdesaan : Tanahlein, Lamaole, Lewotanaole, Lamawalang, Lemanu, Kalike, Ongalereng, Kalelu, Sulengwaseng, Kenere, Karawatung, dan Kalike Aimatan. 2. Rencana Pola Ruang a. Rencana Penetapan Kawasan Lindung 1) Kawasan Perlindungan Bawahannya : terdiri dari Kawasan Hutan Lindung, Kawasan Bergambut, Kawasan Resapan Air. 2) Kawasan Perlindungan Setempat: terdiri dari Sempadan Pantai, Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau/Waduk dan Kawasan Sekitar Mata Air. 3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya : terdiri dari Kawasan Suaka Alam, Kawasan Suaka Alam Laut dan perairan lainya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. 4) Kawasan Rawan Bencana : terdiri dari kawasan rawan tsunami, banjir, longsor, pencemaran, letusan gunung api dan rawan penggundulan hutan. b. Rencana Pengembangan Kawasan Budidaya 1) Kawasan Hutan Produksi, terdiri atas: Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Kawasan Hutan Produksi Tetap, Kawasan Hutan Produksi. 2) Kawasan Pertanian 3) Kawasan Perkebunan 4) Kawasan Perikanan dan Kelautan 5) Kawasan Peternakan 6) Kawasan Permukiman (Permukiman Perdesaan dan Kawasan Permukiman Perkotaan) 7) Kawasan Pariwisata 8) Kawasan Industri (untuk industri besar-menengah : Kecamatan Larantuka dan Kecamatan Tanjung Bunga dan untuk kecamatan yang lainnya juga dapat diklasifikasikan industri terutama yang bertumpu pada pengolahan hasil pertanian (agro-industri). Untuk Kecamatan Wulanggitang, Kecamatan Titehena, Kecamatan Adonara Timur, dan Kecamatan Ile Bura diarahkan untuk LIK (Lokasi Industri Kecil) atau sentra industri kecil yang juga dilengkapi dengan pusat penjualannya. 9) Kawasan Hutan Halaman I - 29
10) Kawasan Pertambangan (perak, gypsum, tras, serta pasir dan batu) 11) Kawasan Khusus ( Kawasan Bandar Udara, Kawasan Militer, Kawasan Pelabuhan)
Halaman I - 30
c. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Kawasan strategis tersebut mencakup kawasan-kawasan yang tumbuh cepat, kawasan-kawasan kritis, kawasan-kawasan terbelakang dan kawasan yang menunjang sektor-sektor strategis : 1) Kawasan prioritas : Pengembangan kawasan prioritas di Kabupaten Flores Timur pada dasarnya sangat terkait dengan RTRW di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diarahkan dalam KWS Tanjungbunga - Magepanda dengan Sub Kawasan Tanjung BungaKonga – Magepanda, sehingga kawasan Tanjung Bunga pengembangan ke depan perlu mendapat penekanan karena tercakup dalam pengembangan skala regional. 2) Pengembangan Kawasan Agropolitan : Pengembangan kawasan agropolitan di Kabupaten Flores`Timur dapat diarahkan di Kecamatan Titehena, Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Adonara Barat kondisi ini di dukung oleh karakter fisik wilayah yang sangat subur, penduduknya banyak bergerak di sektor pertanian, didukung infrastruktur jaringan jalan relatif sudah ada, didukung adanya fasilitas ekonomi, serta didukung adanya sistem irigasi yang relatif sudah baik. 3) Kawasan Cepat Tumbuh (KCT) : KCT merupakan kawasan yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan yang memilki keunggulan geografis dan produk unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya yang mempunyai orientasi regional ataupun global. Kawasan strategis bercirikan oleh adanya aglomerasi kegiatan ekonomi dan sentra-sentra produksi/distribusi, adanya potensi sumberdaya dan sektor unggulan yang dapat dikembangkan, adanya kecenderungan konflik dalam pemanfaatan ruang kawasan serta telah tersedianya prasarana penunjang meskipun terbatas. Wilayah Kabupaten Flores Timur yang dapat dikembangkan menjadi kawasan cepat tumbuh adalah Kecamatan Witihama, Kecamatan Larantuka, dan Kecamatan Adonara Timur. 4) Kawasan Militer : Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan strategis dalam pertahanan dan keamanan skala nasional. Kawasan ini diarahkan pada desa Boru Kecamatan Wulanggitang. d. Rencana Pengembangan Fasilitas 1) Fasilitas Pendidikan : untuk skala desa, jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya pada tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) sampai tingkat Sekolah Dasar (SD). Untuk skala Desa Pusat Pertumbuhan jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada skala Kecamatan pemenuhan akan jenis fasilitas pendidikan yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sedangkan pada
Halaman I - 31
2)
3)
4)
5)
skala Pusat SSWP fasilitas yang ada setidak-tidaknya sampai pada tingkat Sekolah Kejuruan, Akademi dan Perguruan Tinggi. Fasilitas Kesehatan : Untuk skala desa jenis fasilitas kesehatan yang ada setidak-tidaknya Polindes, untuk skala Desa Pusat Pertumbuhan jenis fasilitas yang ada setidak-tidaknya Puskesmas Pembantu, untuk skala Kecamatan jenis fasilitas yang ada setidak-tidaknya Puskesmas sedangkan pada skala Pusat SSWP jenis fasilitas yang ada sampai pada tingkat Rumah Sakit. Fasilitas Peribadatan : Untuk skala desa jenis fasilitas peribadatan yang ada ialah Masjid, dan untuk Masjid Jami’ seharusnya terdapat pada setiap Kecamatan. Sedangkan untuk jenis fasilitas peribadatan lainnya seperti Gereja, Pura dan Vihara pengadaannya disesuaikan dengan distribusi pemeluknya. Fasiltas Perdagangan dan Jasa : Untuk skala desa jenis fasilitas perekonomian yang ada meliputi koperasi dan pasar, untuk skala pemenuhan pada tingkat Kecamatan meliputi pasar daerah dan pada tingkat Pusat SSWP meliputi Bank dan jasa-jasa lainnya. Fasiltas Ekonomi : Pada beberapa kecamatan saat ini memerlukan peningkatan kondisi sarana ekonomi berupa pasar umum, pasar agrobisnis, maupun terminal agrobisnis. Selain itu perlu peningkatan KUD dan Bank. Beberapa kecamatan yang memerlukan peningkatan kondisi pasar tersebut adalah di 18 Kecamatan di Kabupaten Flores Timur. Sedangkan untuk mendukung tingginya intensitas kegiatan di TPI Amagarapati maka perlu direncanakan peningkatan status menjadi Pelabuhan Nusantara sehingga pada akhirnya dapat terbentuk kota nelayan yang menjadi pusat kegiatan nelayan di Flores Timur.
e. Rencana Sistem Utilitas 1) Air Baku : Air baku ini pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok yakni : air permukaan, air tanah dangkal dan air tanah dalam. Adapun pemanfaatan air baku di Kabupaten Flores Timur diatur dengan penggunaan sebagai berikut : a) Air Permukaan : Karena selalu mengalir dari sumber/mata air maka dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, baik untuk keperluan irigasi, air bersih maupun untuk penggunaan lainnya. Adapun untuk wilayah di Kabupaten Flores Timur yang tedapat sumber mata air meliputi Kecamatan Larantuka, Lewolema, Tanjung Bunga, Demon Pagong, Adonara Barat, Wulanggitang, Ile Bura, Titehena, Wotan Ulumado, Adonara Timur, Ile Boleng, Adonara Tengah, Witihama, Klubagolit, Solor Timur dan Solor Barat. b) Air Tanah Dangkal : Air ini akan didapat apabila dilakukan suatu upaya (misalnya dipompa) dan penggunaannya lebih terbatas. Air tanah dangkal ini akan digunakan oleh sebagian besar penduduk Halaman I - 32
melalui penggunaan sumur pribadi ataupun umum dan terkadang juga untuk keperluan industri. Untuk sumber air dangkal terdapat hampir di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Flores Timur baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan dan digunakan untuk air minum dan keperluan sehari-hari. c) Air Tanah Dalam : Air tanah dalam ini merupakan sumber air yang cukup besar tetapi lokasinya jauh di dalam tanah. Sumber air ini sebaiknya tidak digunakan untuk pemanfaatan sehari-hari, bahkan disarankan untuk tidak dilakukan penggalian dan pemompaan. 2) Sumberdaya Energi : Pengembangan sumberdaya energi dimaksudkan untuk menunjang penyediaan jaringan listrik dan pemenuhan energi. Kebutuhan Listrik PLN di kawasan perencanaan diperkirakan akan terus meningkat. Pengembangan sarana untuk pengembangan listrik meliputi: Pengembangan pembangkit PLT Diesel di Wilayah Kabupaten, Pengembangan Pembangkit : PLT Batu Bara di Desa Nuri Kecamatan Ilebura, PLT Panas Bumi di Desa Blepanawa Kecamatan Demon Pagong 3) Telekomunikasi : Pengembangan prasarana telekomunikasi, meliputi sistem kabel, sistem seluler, atau sistem satelit. 4) Persampahan : Untuk mengatasi masalah persampahan terutama bagi wilayah perkotaan diarahkan sebagai berikut: Kerjasama antar wilayah/kecamatan secara saling menguntungkan, baik bagi wilayah/kecamatan yang memiliki TPA atau TPS maupun bagi pihak pembuang sampah. f. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi 1) Transportasi Darat : Transportasi darat direncanakan untuk dapat memperlancar aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan di wilayah Kabupaten Flores Timur. Berdasarkan pertimbangan pengembangan wilayah, Kabupaten Flores Timur direncanakan dibagi dalam 5 Sub Satuan Wilayah Pengembangan (SSWP), yang antarSSWP tersebut harus terlayani oleh jaringan transportasi secara baik. Klasifikasi jalan berdasarkan statusnya dikelompokkan atas : jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. a) Rencana Prasarana Jalan (1) Jaringan Jalan Nasional : Ruas-ruas jalan Nasional di Kabupaten Flores Timur adalah: Waipare (Perbatasan Sikka) – Boru – Nobo – Konga – Wairunu - Waibalun – Larantuka sepanjang 66,9 km. (2) Jaringan Jalan Provinsi: Wilayah Flores Daratan, ruas jalan : Larantuka – Watowiti - Waiklibang, dan ruas Mudajebak – Lato – Wairunu. Wilayah Pulau Adonara, ruas jalan: Waiwerang –
Halaman I - 33
Wailebe – Waiwadan, dan ruas Waiwerang – Sagu. Wilayah Pulau Solor, ruas jalan Ritaebang – Podor - Lamakera Rencana pengembangan jalan provinsi diarahkan dengan melanjutkan Jalan Trans Flores di bagian utara Kabupaten Sikka sampai di Lato, selanjutnya mengikuti pantai utara melalui Kawaliwu hingga Moting. Dari Moting, jalan Provinsi tersebut dilanjutkan hingga Larantuka. Jalan Provinsi tersebut dilanjutkan ke Pulau Adonara segmen Wailebe-Waiwadan yang merupakan jalan provinsi eksisting. Selanjutnya dari Waiwadan, Jalan Provinsi diteruskan ke Sagu dengan meningkatkan status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi. Peningkatan status jalan ini akan mendukung pengembangan kawasan agropolitan di Pulau Adonara bagian Utara dan Tengah. Kemudian dari Sagu jalan provinsi diteruskan ke Waiwuring untuk memberikan akses ke Kabupaten Lembata. Untuk menghubungkan jalan provinsi dari Larantuka ke jalan provinsi di Adonara maka dibutuhkan jembatan penyeberangan yang menghubungkan Pulau Adonara dengan Pulau Flores. Jembatan tersebut akan menghubungkan Pantai Palo ke Tanah merah. (3) Jaringan Jalan Kabupaten : Jalan Kabupaten di Wilayah Daratan Flores: (1) segmen Oka – Watowiti, (2) Riangkemie – Bantala, (3) Waiwio – Kawaliwu, (4) Mulobahang – Walang, (5) Waiklibang – Ebak – Riangkroko, (6) Lato – Kawaliwu, (7) Lewokluo – Galu, (8) Sp. Wolo – Lamika, (9) Hokeng – Suku Tukan, (10) Wutun – Watobuku – Nobo, (11) Tabana – Kokang – Batas Sikka, (12). Hewa – Pantai Oa, (13) Seduku – Kawalelo – Nikotudeng – Lamika, (14) Sp. Waiklibang – Lamanabi, (15) Eputobi – Leworook – Tuakepa – Eputobi, (16) Sp. Gerong – Tenawahang – Tuakepa, (17) Kawaliwu – Moting, (18) Boru – Goliriang. Jalan Kabupaten di Wilayah Pulau Adonara: (1) segmen Waiwerang – Lite – Waiwadan, (2) Sagu – Waikewak, (3) Kolilanang – Lambunga, (4) Karing – Puhu, (5) Got Hitam – Hinga, (6) Witihama – Waiwuring, (7) Kiwangona – Waibao, (8) Terong – Dawataa, (9) Oringbele – Lewokemie, (10) Witihama – Watodei, (11) Nubalema – Waitenepang, (12) Waiwadan – Bukit Seburi, (13) Baniona – Kawela – Watodei, (14) Koli – Arang, (15) Belang – Meko – Bani, (16) Sagu – Arang, (17) Waiwadan – Danibao, (18) Pajinian – Ilepati – Watodei, (19) Harubala – Pukaone – Lamalaka, (20) Baowutun – Nihaona, (21) Sp. Lewopao – Bukit Seburi, (22) Beliko – Kawela, (23) Watas - Horinara – Hinga, (24) Lewoduli – Dokeng, (25) Waiburak – Narasaosina, (26)
Halaman I - 34
Namagoka – Hone, (27) Tuawolo – Lamalota – Karing. Wilayah Pulau Solor: (1) segmen Menanga – Tanawerang, (2) Ritaebang – Tanahlein – Lamaole, (3) Sp. Lewokukung – Otan, (4) Podor – Tapowolo – Enatukan, (5) Gorang – Tanah Werang, (6) Otan – Kalelu – Lamawohong, (7) Sp. Lewograran – Lebao – Liwo. b) Rencana Terminal Terminal adalah tempat yang disediakan untuk perpindahan orang atau barang, dari moda satu ke moda lainnya. Dalam upaya mengoptimalkan layanan transportasi angkutan umum maka pada setiap ibu kota kabupaten dan kecamatan perlu disediakan terminal. Berdasarkan ketentuan tentang klasifikasi terminal maka di Kota Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur harus tersedia Terminal Tipe B sedangkan untuk tingkat kecamatan harus tersedia terminal Tipe C. Kota Larantuka sebagai ibu kota Kabupaten Flores Timur sudah memiliki dua buah terminal yaitu Terminal Barat yang berfungsi sebagai terminal Tipe B dan terminal Weri (Terminal Timur) berfungsi sebagai Terminal C. Terminal Barat memiliki luas ±925 m2 sedangkan Terminal Weri memiliki luas ± 751 m2. Sebagian besar kecamatan di Kabupaten Flores Timur belum memiliki fasilitas terminal. Kecamatan yang sudah memiliki Terminal C adalah: Kecamatan Titehena di Lato dan Kecamatan Larantuka di Weri (Terminal Timur). Untuk meningkatkan layanan angkutan umum di Kabupaten Flores Timur maka direncanakan pengembangan terminal kedepan adalah sebagai berikut: (1) Perluasan Terminal Barat (Tipe B) sesuai dengan persyaratan yaitu luas minimal 2 Ha, sementara luas tersedia hanya ±925 m2 (2) Merealisasikan pembangunan terminal Tipe C yang sudah direncanakan sebelumnya di kecamatan: · Kecamatan Wulanggitang di Boru · Kecamatan Ile Mandiri di Lewohala · Kecamatan Tanjung Bunga di Waiklibang · Kecamatan Solor Timur di Menanga · Kecamatan Adonara Barat di Waiwadan · Kecamatan Adonara Timur di Waiwerang · Kecamatan Klubagolit di Pepakelu · Kecamatan Ile Boleng di Senadan · Kecamatan Witihama di Witihama (3) Merencanakan lokasi dan realisasi pembangunan Terminal Tipe C sebagai berikut: · Kecamatan Ile Bura di Lewotobi · Kecamatan Demon Pagong di Lewokluok Halaman I - 35
· · · · ·
Kecamatan Lewolema di Kawaliwu Kecamatan Wotan Ulumado di Baniona Kecamatan Adonara Tengah di Lewobele Kecamatan Adonara di Sagu Kecamatan Solor Barat di Ritaebang
2) Transportasi Penyeberangan Tiga pelabuhan penyeberangan yang berada pada jaringan jalan primer provinsi yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan nasional yang berlokasi di Kabupaten Flores Timur yaitu: Pelabuhan Waibalun di pulau Flores, Pelabuhan Menanga di Pulau Solor dan Pelabuhan Kemui di Pulau Adonara. Sesuai dengan RTRW Provinsi NTT tahun 2006-2020, pada tahun 2006 Pelabuhan Laut Waiwuring statusnya sudah menjadi pelabuhan regional, sedangkan Pelabuhan Laut Menanga ditingkatkan statusnya menjadi pelabuhan regional pada tahun 2010. Pelabuhan penyeberangan Waibalun merupakan pelabuhan regional yang sudah dilengkapi moveable bridge. 3) Sistem Transportasi Udara Transportasi angkutan udara di wilayah Kabupaten Flores Timur sangat terbatas karena rute pelayanannya hanya satu yaitu Larantuka–Kupang. Untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pengguna angkutan udara maka Bandar Udara Gewayantana perlu dilakukan pengembangan. Sejalan dengan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur yang pada tahun 2010 direncanakan peningkatan kelas bandara dari kelas V (pesawat kapasitas 19 orang) menjadi kelas IV (Kapasitas Penumpang 40 orang) dengan rencana pesawat tipe F-27. Rencana pengembangan tersebut diikuti pula dengan pengembangan fasilitas, seperti pelebaran taxiway dan apron serta penambahan kapasitas ruang tunggu dengan memperbesar bangunan terminalnya. Untuk itu perlu dibuat master plan pengembangan Bandar Udara Gewayantana. 4) Sistem Transportasi Laut Pelayanan transportasi laut di Kabupaten Flores Timur secara umum dapat diklasifikasikan atas pergerakan orang/barang antarwilayah dalam satu pulau dan pergerakan antarwilayah antar pulau. Sehubungan dengan kondisi jaringan jalan yang sering mengalami kerusakan, maka transportasi melalui laut menjadi pilihan yang banyak digunakan masyarakat. Hal ini mengakibatkan banyak terdapat pelabuhan lokal di Kabupaten Flores Timur. Rencana Pengembangan Pelabuhan Laut
Halaman I - 36
Kecamatan Wulanggitang : Pelabuhan Waidoko dengan klasifikasi lokal (2) Kecamatan Larantuka : Pelabuhan Larantuka dan Pelabuhan Penyeberangan Waibalun dengan klasifikasi nasional (3) Kecamatan Titehena : Pelabuhan Lato dengan klasifikasi regional (4) Kecamatan Solor Timur : Pelabuhan Menanga dan Lamakera dengan klasifikasi lokal (5) Kecamatan Solor Barat : Pelabuhan Ritaebang dengan klasifikasi lokal (6) Kecamatan Adonara Barat : Pelabuhan Waiwadan dengan klasifikasi lokal (7) Kecamatan Wotanulumado : Pelabuhan Tobilota dengan klasifikasi lokal (8) Kecamatan Adonara Timur : Pelabuhan Waiwerang dengan klasifikasi lokal (9) Kecamatan Adonara : Pelabuhan Sagu dengan klasifikasi lokal (10) Kecamatan Witihama: Pelabuhan Waiwuring dengan klasifikasi Regional (11) Kecamatan Ile Boleng: Pelabuhan Penyeberangan Kemui dengan klasifikasi Regional (12) Kecamatan Tanjung Bunga : Pelabuhan Kotenwalang dengan klasifikasi lokal. (1)
1.4 Sistematika Penulisan RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2012-2016 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I. PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
Memuat secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB III. GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA PENDANAAN Memuat gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah dilakukan pada tahap perumusan ke dalam sub-bab.
Halaman I - 37
BAB IV. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
Memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu-isu strategis. BAB V.
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Menjelaskan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja setiap misi pembangunan. BAB VI. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat dan menjelaskan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. BAB VII. KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN
DAERAH Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja. Dalam kaitan dengan ini, dijelaskan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. BAB VIII. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG
DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. BAB IX. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
Memuat indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Indikator kinerja daerah tersebut dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab ini menguraikan tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan. BAB X.
Halaman I - 38
1.5 Maksud dan Tujuan RPJMD Kabupaten Flores Timur tahun 2012-2016 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah yang sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan program-program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah secara berjenjang. Oleh karena itu, isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program dan kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik APBN maupun APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan ini, maka RPJMD Kabupaten Flores Timur disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah; 2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) SKPD, dan perencanaan penganggaran Kabupaten Flores Timur; 3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi NTT dan Kabupaten Flores Timur . 4. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Flores Timur, APBD Provinsi dan APBN; 5. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap SKPD; 6. Menjabarkan gambaran tentang kondisi umum daerah sekarang dalam konstelasi regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan visi misi daerah; 7. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; 8. Memudahkan seluruh jajaran aparatur pemerintah daerah dan DPRD untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.
Halaman I - 39
