LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR TANGGAL
: :
15 TAHUN 22 MARET
2012 2012
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Anak merupakan bagian dari masa kini yang tidak hanya menjadi obyek dalam pembangunan, namun seharusnya menjadi subyek yang berperan dalam menentukan masa depannya. Masa anak-anak adalah masa pencarian jati diri, semua bentuk upaya pencarian jati diri anak dalam masa tumbuh kembangnya akan bermuara pada wajah bangsa dan peradaban manusia dimasa depan. Karena itu, anak seharusnya dilibatkan dalam setiap tingkat pengambilan keputusan, sebab setiap keputusan yang diambil akan mempengaruhi kehidupan mereka dan berimplikasi pada masa depannya. Untuk memberikan ruang partisipasi pada anak, harus ada dialog antara anak-anak dengan orang dewasa, terutama dengan pemerintah sebagai suatu institusi yang dapat membuat suatu mekanisme dan membuka akses agar dapat memberi kesempatan untuk lebih mendengarkan suara mereka. Mekanisme tersebut harus dikembangkan secara integral, menyeluruh dan tepat, agar anak-anak dapat terlindungi secara hukum dalam mengembangkan kemampuan potensialnya. Ia berhak mendapat kesempatan hidup dalam lingkungan yang sehat, serta berhak untuk tahu dan mendapat kesempatan berbicara tentang kondisinya. Pandangan anak tersebut dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangannya. Namun karena berbagai persoalan ekonomi, politik, sosial dan budaya tidak semua anak dapat mengambil peran dalam menentukan masa depannya, banyak anak-anak yang menjadi korban dan tereksploitasi untuk mengangkat ekonomi keluarga yang terpuruk. Bahkan dalam lingkungan yang buruk anak-anak yang mudah meniru dan dalam rangka mencari jati diri sangat rawan terjerumus dalam perilaku menyimpang seperti narkoba, seks bebas maupun miras. Anak-anak yang mendapat perlakuan salah seperti kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi akan mendapatkan trauma fisik dan mental yang mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas kejiwaan. Respon Internasional terhadap berbagai permasalahan anak telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak yang berisi kewajiban negara dalam pemenuhan hak anak dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999. Kesepakatan Internasional terus dikembangkan disamping merespon permasalahan kekerasan, Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), trafiking dan Anak berhadapan dengan Hukum, dunia juga membangun wacana untuk mewujudkan dunia yang layak bagi anak melalui ‘A World Fit for Children’. Tatanan masyarakat yang layak anak ini diadopsi oleh Pemerintah Indonesia yang direalisasikan dalam lingkungan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
B. Analisis Situasi Anak di Kabupaten Malang Anak merupakan potensi yang sangat penting, generasi penerus masa depan bangsa, penentu kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang akan menjadi pilar utama pembangunan nasional, sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlindungan secara sungguhsungguh dari elemen masyarakat artinya bangsa yang visioner adalah bangsa yang mempertimbangkan pembangunan kelompok anak sebagai prioritas, sebab jumlah anak dalam setiap wilayah berkisar 30% dari jumlah penduduk dalam wilayah tersebut. Wilayah Kabupaten Malang terdiri dari 33 Kecamatan, 390 desa/kelurahan dengan jumlah Penduduk berdasarkan data BPS tahun 2010 sebanyak 2.734. 375 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.367.187 jiwa dan perempuan 1.367.188 jiwa, sedangkan anak-anak yang usianya 0-18 tahun berjumlah 764.720 jiwa. Adapun sebaran anak-anak usia 0-18 tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut:
KELOMPOK USIA ANAK
JUMLAH
NO
LEMBAGA PENDIDIKAN
JUMLAH YANG TERTAMPUNG
1
0 - 6 tahun
303.488
PAUD :1718
74.758
2
7 - 12 tahun
225.914
SD+MI: 1.473
224.352
1.562 anak
80.097
41.440 (tidak semua anak lulusan SD dari Kabupaten Malang melanjutkan di Kabupaten Malang)
45,700
68.081 (daya tampung terbatas dan banyak anak yang sekolah di luar Kabupaten)
424.907
339.813
3
13 – 15 tahun
4
121.537
SMP + MTs : 480 sekolah
16 – 18 tahun
113.781
SMA +MA+SMK : 194 sekolah
JUMLAH
764.720
BELUM TERTAMPUNG 228.730 (usia 0-3 th belum masuk PAUD)
anak-anak yang tidak sekolah tersebut kemungkinan memasuki dunia kerja pada usia dini, menjadi anak jalanan, terlantar dan juga menjadi korban eksploitasi lainnya. Untuk mencapai Kabupaten Layak Anak, maka persoalan-persoalan anak-anak yang tidak terpenuhi hak mendapatkan pendidikan tersebut harus terus dikurangi secara bertahap. C. Respon Kebijakan dan Program Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka negara berkewajiban untuk membuat langkah-langkah yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan anak dan pemenuhan hak-hak anak, diantaranya telah merumuskan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disamping itu Indonesia juga telah ikut menandatangani Deklarasi Dunia yang layak bagi anak (Word Fit For Children) yang didalamnya terdapat kewajiban untuk mengembangkan rencana aksi untuk menjadikan Kabupaten/Kota yang layak anak sebagai bentuk pelaksanaan Dunia Layak Bagi Anak. Untuk mendorong Provinsi dan Kabupaten/Kota membentuk Institusi Koordinasi yaitu Gugus Tugas KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) dan merumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, pemerintah telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, dan Peraturan Menteri PP dan PA Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Evaluasi Kabupaten Kota Layak Anak . Komitmen Pemerintah Kabupaten Malang dalam merespon kebijakan Nasional terkait pemenuhan hak-hak anak tertuang dalam bentuk peraturan sebagai berikut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kepanjen; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBLLA); 4. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Malang; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayanan Perijinan di Bidang Kesehatan; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak (KIBBLA); 10. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; 11. Peraturan Bupati Malang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang; 12. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Koordinasi Lintas Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Standart Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sedangkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan terkait dengan pemenuhan hak anak, diantaranya adalah: 1) Bidang Kesehatan Program-program yang telah dilaksanakan untuk kesehatan Ibu dan Anak di Kabupaten Malang diantaranya adalah: Kunjungan ibu hamil ke Posyandu dan Puskesmas dan mendapatkan tablet zat besi, terus meningkat dalam setiap tahunnya. Imunisasi campak dan imunisasi lengkap, serta bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif selalu meningkat dalam setiap tahunnya, peningkatan fasilitas sarana kesehatan mulai dari Rumah Sakit sampai Poskesdes. Tahun anggaran 2011 bidang kesehatan, dana yang dialokasikan dari APBD untuk ibu dan anak meliputi: Pelayanan dasar kesehatan Program pengembangan lingkungan sehat Peningkatan derajat kesehatan masyarakat PHBS Pelayanan, pencegahan & penanggulangan Penyakit menular Peningkatan cakupan imunisasi Rata-rata anggaran yang dialokasikan untuk program kesehatan yang terkait anak mencapai kurang lebih 40 M ( 50 % dari total anggaran Dinas Kesehatan ) 2) Bidang Pendidikan Bidang pendidikan yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Malang untuk pemenuhan hak pendidikan bagi anak adalah: Pengembangan pendidikan anak usia dini; Penyediaan BOS SD/MI/dan SMP/MTs; Penyelenggaraan Paket A setara SD atau Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Ula yang dikelola Kantor Kementerian Agama; Penyelenggaraan Paket B setara SMP Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Wustho yang dikelola Kementrian Agama; Penyelengaraan Paket C setara SMU; Pembinaan Minat,Bakat dan Kreativitas Siswa; Pengembangan budaya baca dan Pembina perpustakaan; Pengembangan sekolah bagi anak-anak yang berdomisili di wilayah terpencil dan sulit transportasi, dengan 28 unit SD-SMP satu atap yang tersebar pada Kecamatan; Di Kabupaten Malang terdapat 1.106 lembaga pendidikan Taman Kanak-kanak, 1.464 SD dan MI, 453 SLTP, MTs dan SMP terbuka, 28 SD dan SMP satu atap dan 196 SLTA / MA / SMK / SMA terbuka, belum termasuk program Paket A, Paket B dan Paket C. Sedangkan gurunya sebanyak 32.077 orang. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun Program pendidikan menengah Rehabilitasi sarana sekolah dan Unit Sekolah Baru 3) Program Pengembangan Budaya Baca Program pengembangan budaya baca bagi masyarakat terutama anak-anak yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya adalah: Pelayanan Perpustakaan Keliling ke sekolahan-sekolahan setiap Senin dan Rabo, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan Desa. Sedangkan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk LSM adalah Pengembangan Koran Ibu, Taman Bacaan Masyarakat/TBM, Rumah Pintar, Mobil Pinter, Mobil Perpustakaan Keliling dll.
4) Peningkatan Pemahaman dan Perlindungan Anak, Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang perlindungan anak, telah dilaksanakan berbagai kegiatan baik melalui media elektronik, dialog interaktif, Seminar dan pertemuan-pertemuan, penyuluhan, penerbitan brosur, liflet dan poster sebagai media informasi untuk membangun kesadaran masyarakat pentingnya perlindungan anak. Diantara bentuk kegiatan untuk peningkatan kesaadarn masyarakat adalah: Program Program Kualitas Hidup Perempuan dan Anak (PKHP) Program Keserasian kebijakan Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak (PUG ) 5) Pengarusutamaan hak anak Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk pengarus utamaan hak anak diantaranya adalah: Pembentukan Forum Anak ( Laskar Anak Kab.Malang ) Pengiriman duta Anak pada event Provinsi Pengiriman duta Anak Pada event Nasional Pengiriman Pasukan Pengibar bendera Pusaka tingkat Provinsi Pengadakan POR- SD Tingkat Kabupaten Pengiriman Siswa Untuk mengikuti lomba Olimpiade (MIPA) tingkat Provinsi dan Nasional Mengadakan pemilihan pemimpin muda Indonesia Mengadakan Hari Anak Nasional Mengikutsertakan anak dalam Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten 6) Penanganan Korban Kekerasan dan Ekploitasi terhadap anak Untuk menangani korban kekerasan maupun ekploitasi terhadap anak, di Kabupaten Malang telah disahkan Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, disamping itu juga telah disahkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2010 tentang SPM Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak dan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan tata Kerja Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Bahwa penanganan anak korban kekerasan dilakukan melalui jejaring vertikal antara lain : kepolisian, kejaksaan pengadilan,agama dan negeri, Kementerian Agama, dan LSM serta Women Cricis Center (WCC). Dinas Sosial telah melakukan langkah-langkah untuk menangani anak-anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Dinas Tenaga Kerja menangani Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Anak. 7) Bidang Prasarana Pengelolaan Bidang prasarana dan infrastruktur yang dapat mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak diantaranya adalah: Pemeliharaan dan pengadaan prasarana rumah sakit, pengelolaan perlengkapan dan penerangan jalan umum, Pengembangan Infrastruktur Pedesaan, Pengembangan Kinerja Pengelola Air Minum dan Air Limbah, Pengendalian dan Pengaturan Lalu Lintas, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga, Pengadaan Mobil Pintar, Pengadaan Mobile Community Access Point (MCap), Pengadaan Mobil Perpustakaan Keliling dll. 8) Bidang Peran Serta Untuk memberi ruang partisipasi pada anak telah dibentuk forum anak yang diberi nama LASKAR ANAK, memfasilitasi penguatan dan kegiatan forum anak dalam kegiatan Temu anak / mengikutsertakan dan melibatkan forum anak pada Musrenbang, melaksanakan seleksi Pemilihan Pemimpin Muda Indonesia/Kongkres anak/ Paskibraka/ di tingkat Provinsi maupun Nasional. D. Pokok Masalah Berdasarkan respon kebijakan dan program terkait dengan anak di Kabupaten Malang dibandingkan dengan indikator KLA yang harus dicapai, maka permasalahan utama dalam pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Malang yang teridentifikasi dalam pertemuan multi stakeholders pada tanggal 24 dan 30 Mei 2011 serta tanggal 7 Juni 2011 sebagai berikut: 1) Kebijakan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Malang telah menetapkan kebijakan yang terkait dengan anak, yang berupa Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun SK Bupati, seperti: Kesehatan Ibu dan Anak, Administrasi Kependudukan, Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Perlindungan Anak dan Perempuan dari tindak kekerasan dan Ekploitasi. Namun belum ada kebijakan terkait dengan Kabupaten Layak Anak secara formal, Seperti Gugus Tugas dan Rencana Aksi Daerah
2)
3)
4)
5)
yang tertuang dalam bentuk Peraturan yang dapat mempercepat tercapainya Indikator Pengembangan Kebijakan Kab/Kota Layak Anak. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah yang didukung oleh berbagai stakeholders, maka perlu merumuskan dan menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Menuju Kabupaten Layak Anak dengan (Rencana Aksi Daerah) RAD dan Gugus Tugas KLA, sebagai dasar untuk menyusun perencanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Penganggaran masing-masing SKPD yang terformulasi pada APBD untuk mendukung percepatan pencapaian indicator KLA. Terbatasnya pemahaman tentang KHA Berdasarkan hasil assesment ditingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan, sebagian besar petugas / tenaga kesehatan, guru/pendidik, Kader, Aparat penegak Hukum, Pemangku kepentingan dan masyarakat umum belum memahami KHA (Konvensi hak-hak Anak) dan Undang-undang perlindungan anak oleh karena itu Pelatihan KHA dan Pemahaman UndangUndang Perlindungan anak sangat penting untuk disosialiosasikan dan menjadi hal yang diprioritaskan. Bidang Kesehatan Belum semua ibu hamil mendapatkan tablet zat besi, bahkan terjadi penurunan dari 79,56 % (2009) menjadi 74,40% (2010), Belum semua anak mendapatkan imunisasi campak maupun imunisasi lengkap Belum semua bayi mendapatkan ASI Eksklusif, bahkan baru mencapai 58,32 % pada tahun 2010 Tingkat kematian bayi masih ada, tahun 2010 terdapat 224 kasus kematian bayi,5,69 per 1000 kelahiran hidup. Bayi kekurangan gizi masih ada, tahun 2010 terdapat kasus 296 bayi kekurangan gizi atau setara 0,82 % dari bayi yang ditimbang. Bidang pendidikan Sebagian besar anak usia dini di Kabupaten Malang belum mendapatkan pelayanan pendidikan, dari 303.488 anak usia 0-6 tahun, yang tertampung pada PAUD baru 38.449 anak; Masih terdapat 2.242 anak usia SD/MI belum tertampung di lembaga pendidikan SD/ MI, belum diperhitungkan anak dari luar Kabupaten yang juga sekolah di SD maupun MI di Kab Malang, yang tentu akan menambah jum lah anak usia SD/MI di Kab Malang yang tidak sekolah; Anak usia SMP/sederajat yang belum tertampung sebanyak 28.336 anak, dan anak usia SMA/sederajat terdapat 68.086 anak yang belum tertampung, tidak sekolah, sekolah di luar Kabupaten Malang yang tentunya menambah jumalah anak yang tidak sekolah; Secara keseluruhan di Kabupaten Malang masih terdapat antara sebanyak 98.694 anak usia 4 s/d 18 tahun yang tidak berada di sekolahan yang kemungkinan memasuki dunia kerja sejak usia dini, bahkan menjadi korban kekerasan, ekploitasi dan kekerasan. Bidang Perlindungan Anak Masih ada anak-anak yang menikah pada usia dibawah 18 tahun sebanyak 143 anak dan menikah dibawah usia 20 tahun sebanyak 8.095 dari 26.936 perkawinan, penetapan pengadilan agama sebanyak 11 anak; Terdapat kekerasan terhadap anak di Kabupaten Malang, baik fisik, psikis, seksual, penelantaran anak, trafiking maupun ekploitasi, dimana setiap tahunnya terjadi peningkatan. Pada tahun 2008 terjadi 212 kasus, tahun 2009 naik menjadi 222 kasus dan tahun 2010 terjadi peningkatan menjadi 268 kasus kekerasan perempuan dan anak; Masih cukup besar anak-anak di Kabupaten Malang yang belum memiliki akte kelahiran, dari jumlah anak yang ada hanya sekitar 40% yang memiliki akte, Banyak faktor yang menjadi penyebab banyaknya anak-anak yang belum memiliki akte kelahiran, diantaranya: jarak desa dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil jauh, sistem mekanisme dan prosedur yang belum tersosilisasi dengan baik, kesadaran Masyarakat kurang untuk mengurus akte kelahiran anaknya, oleh karena itu perlu adanya Standar Pelayanan Minimum dan Standart Operasional dan Prosedur tentang mekanisme pelayanan Akta Kelahiran yang dapat menjangkau seluruh masyarakat terutama bagi orangtua yang akan mengurus Akta Kelahiran anak dan memastikan semua anak di Kabupaten Malang memiliki akta kelahiran sebagai identitas yang harus dimiliki oleh setiap anak;
Anak-anak yang tidak sekolah dan memasuki dunia kerja tersebut kemungkinan berada pada BPTA (bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak): dipertambangan pasir, membuat peralatan dapur dari batu, seperti: cowek, ulek-ulek, lumpang, Pembantu Rumah Tangga Anak diluar daerah, anak jalanan, korban trafiking di panti pijat, kuli bangunan, buruh tani, nelayan dll. 6) Bidang Peran Serta Belum semua anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus dari berbagai latar belakang terlibat dalam kegiatan Laskar Anak; Laskar Anak sebagai forum anak/ kelompok anak merupakan wadah partisipasi dan penyaluran aspirasi anak, baru ada di tingkat Kabupaten, di tingkat Kecamatan dan Desa belum ada organisasi anak yang dapat menyalurkan aspirasinya dalam penentuan pembangunan untuk anak; Belum ada rekomendasi yang kongkrit dari anak-anak untuk pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari berbagai kekerasan dan ekploitasi. 7) Bidang Prasarana Belum semua sarana-prasarana yang aman dan nyaman bagi anak menuju dan pulang sekolah; Belum terdapat sarana transportasi yang nyaman bagi anak-anak untuk pergi dan pulang sekolah, anak-anak masih berdesak-desakan dan menjadi satu dengan penumpang umum lainnya. 8) Bidang Pariwisata dan Tempat bermain Di Kabupaten Malang terdapat banyak tempat wisata dan taman bermain untuk anak, diantaranya terdapat 11 pantai di Malang Selatan yang biasa digunakan wisata banyak orang. Terdapat banyak taman bermain untuk anak, seperti: Wisata Wendit, Bendungan Selorejo dan Karangkates, Wisata Coban Rondo, Taman rekreasi Sengkaling, Kebun Teh Wonosari, Pemandian Metro, Kendedes dan Dewi Sri dll. Namun berbagai tempat wisata dan pantai tersebut harus membayar untuk bisa menikmatinya, masih sangat terbatas. BAB II KEBIJAKAN DAN STRATEGI MENUJU KABUPATEN LAYAK ANAK
A. Substansi Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengembangan Kebijakan KLA adalah sistem pembangunan berbasis anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Kebijakan kabupaten Layak Anak adalah Strategi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Malang, Kecamatan, Desa/Kelurahan diwilayah Kabupaten Malang yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya Kecamatan/Desa/Kelurahan serta masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Tujuan dari kebijakan Kabupaten Malang Layak Anak adalah: 1. Meningkatkan komitmen Pemerintah baik eksekutif maupun legeslatif, masyarakat dan dunia usaha di kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak; 2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metoda dan teknologi yang ada di Pemerintah, masyarakat serta dunia usaha di wilayah Kabupaten Malang dalam mewujudkan hak anak; 3. Mengimplementasi kebijakan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Malang secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan 4. Memperkuat peran dan kapasitas Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dalam mewujudkan pembangunan untuk pemenuhan hak anak. Sedangkan ruang lingkup KLA berdasarkan tersebut adalah : 1. Pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup dan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak; dan
2. Aspek pembiayaan, ketenagaan, pengawasan, penilaian, pengembangan dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan kabupaten/kota. Untuk pengembangan KLA, maka harus dibentuk Gugus Tugas KLA sebagai institusi koordinasi yang keanggotaannya terdiri dari wakil unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak. Disamping itu, agar pengembangan KLA tersebut memiliki arah yang jelas, perlu juga dirumuskan Rencana Aksi Daerah (RAD), yang menggambarkan aktivitas dalam kurun waktu tertentu yang harus dilaksanakan oleh stakeholders, terutama SKPD terkait, sehingga Kabupaten/kota tersebut dianggap Layak Anak idealnya harus memenuhi semua indikator yang ditetapkan oleh Konvensi Hak Anak ( KHA ). Adapun Indikator KLA dikelompokkan ke dalam enam (enam) bagian yang melipiti bagian Penguatan Kelembagaan dan 5 (lima ) Cluster Hak Anak, yaitu : Hak sipil dan Kebebasan, Lingkungan keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta Perlindungan Khusus. Dengan Indikator tersebut untuk memberikan kesamaan pemahaman tentang pemenuhan hak anak di Kabupaten/Kota dan untuk mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak dengan menjabarkan dan mengimplementasikan Indikator KLA sebagai berikut : 1. Adanya Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan untuk pemenuhan hak anak; 2. Ketersediaan penganggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggran penguatan Kelembagaan; 3. Jumlah Peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari Forum Anak lainnya; 4. Ketersediaan Sumberdaya Manusia (SDM) terlatih Konfensi Hak Anak (KHA) dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5. Ketersediaan data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan 6. Ketersediaan lembaga layanan masyarakat untuk tumbuh kembang anak; 7. Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak; 8. Persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran; 9. Ketersediaan fasilitas informasi layak anak; 10. Jumlah kelompok anak, termasuk forum anak yang ada di Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan; 11. Persentase usia perkawinan di bawah 18 tahun; 12. Ketersediaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; 13. Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA); 14. Angka Kematian Bayi (AKB); 15. Prevalensi kekurangan gizi pada balita; 16. Persentase ASI eksklusif; 17. Ketersediaan Pojok Asi; 18. Persentase imunisasi dasar lengkap; 19. Ketersediaan lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental; 20. Adanya Peningkatan Akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin; 21. Persentase rumah tangga dengan akses air bersih; 22. Ketersediaan kawasan tanpa rokok; 23. Angka partisipasi pendidikan anak usia dini (usia pra sekolah, 0-6 tahun); 24. Persentase pendidikan wajib belajar 12 tahun; 25. Persentase sekolah ramah anak; 26. Adanya rute aman dan selamat ke /dari sekolah; 27. Ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah; 28. Persentase anak yang memerlukan perlindungan Khusus; 29. Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice); 30. Ketersediaan mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; 31. Prosentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak.
B. Visi dan Misi Kabupaten Layak Anak 1. Visi : Semua anak di Kabupaten Malang dapat terpenuhi hak-haknya dan terbebas dari diskriminasi.
2. Misi : a. Memperkuat kelembagaan untuk mewujudkan pencapaian indikator KLA; b. Memenuhi hak sipil dan kebebasan anak; c. Menciptakan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak; d. Memberikan pelayanan kesehatan dasar dan kesejahteraan anak; e. Memberikan pelayanan pendidikan dasar dan pemanfaatan waktu luang pengembangan seni budaya bagi anak; f. Memberikan perlindungan bagi anak termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.
serta
C. Output KLA 1. Adanya kelembagaan dan kebijakan untuk mendukung percepatan pencapaian indikator KLA di Kabupaten Malang; 2. Terpenuhinya hak sipil dan kebebasan anak; 3. Partisipasi Forum Anak yang dapat memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan peraturan/kebijakan; 4. Seluruh tenaga/petugas pemberi layanan memahami Konfensi Hak Anak (KHA) 5. Adanya data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur dan Kecamatan; 6. Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak; 7. Semua Perusahaan di Kabupaten Malang mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk pemenuhan hak anak; 8. Semua anak tercatat dan memiliki akta kelahiran; 9. Adanya sistem dan mekanisme kontrol terhadap informasi negatif untuk anak; 10. Adanya wadah partisipasi bagi anak yang melibatkan kelompok-kelompok anak yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang; 11. Berkurangnya jumlah anak yang kawin dibawah 18 tahun; 12. Adanya lembaga layanan Konsultasi bagi orang tua untuk Pengasuhan dan Perawatan anak dan pemanfaatan meningkat; 13. Adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sesuai dengan kebutuhan; 14. Menurunnya angka kematian bayi dan Ibu; 15. Gizi bayi, balita, Ibu hamil dan anak meningkat; 16. Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif; 17. Ketersediaan Pojok Laktasi sesuai kebutuhan; 18. Semua Balita mendapatkan Imunisasi dasar lengkap; 19. Ketersediaan Layanan Kesehatan Reproduksi dan mental sesuai dengan kebutuhan; 20. Peningkatan akses kesejahteraan bagi anak dari keluarga miskin; 21. Semua rumah tangga mendapatkan akses air bersih; 22. Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa rokok; 23. Semua anak usia dini tertampung di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 24. Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah; 25. Terwujudnya sekolah ramah anak; 26. Adanya Rute Aman dan Selamat kesekolah dan dari sekolah; 27. Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak; 28. Tidak ada anak-anak yang menjadi korban kekerasan; 29. Tidak ada lagi anak-anak berhadapan dengan hukum; 30. Terumuskannya mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak; 31. Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA).
D. Strategi dan Pendekatan KLA Untuk mencapai visi-misi Kabupaten Layak Anak, diperlukan strategi dan pendekatan dengan mengacu pada prinsip-prinsip: Non Diskriminasi, Kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Adapun strategi yang dikembangkan dalam menuju Kabupaten Layak Anak adalah sebagai berikut: 1. Mengembangkan Kebijakan dan Penegakan Hukum, untuk memberikan pemenuhan hak anak Dalam rangka memberikan pemenuhan hak anak diperlukan kebijakan yang dapat menjamin pemenuhan hak anak. Menegakkan aturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga mendorong adanya peraturan baru yang sinkron dengan regulasi yang terkait dengan Anak.
2.
3.
4.
5.
Kebijakan yang perlu disingkronkan terkait dengan usia anak adalah Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Lalu Lintas, Undang-Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak korban kekerasan. Sedangkan Kebijakan di Kabupaten Malang yang perlu dibuat adalah Peraturan tentang Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas KLA dan Rencana Aksi Daerah. Untuk dapat merumuskan dan menegakkan berbagai perundang-undangan yang ada, maka para pemangku kepentingan dan penegak hukum harus memahami berbagai kebijakan tersebut dan memiliki perspektif dan prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak hidup dan kelangsungan hidup dan partisipasi pendapat anak yang terbaik bagi anak, karena itu perlu pelatihan-pelatihan maupun workshop. Mengembangkan Pusat Data dan Informasi tentang KLA Untuk menuju Kabupaten Layak Anak, harus memiliki data terpilah tentang anak, yang mengangkat semua issue dan per-Kecamatan sehingga diketahui secara jelas kondisi semua anak. Data tersebut digunakan sebagai acuan untuk menyusun perencanaan pelaksanaan, pemantauan evaluasi dan monitoring atas kebijakan program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak harus ada pedoman/petunjuk dalam penyusunan data base dan profil anak melalui sistem dan mekanisme pengumpulan data, analisis dan hasil agar data yang tersusun tersaji secara akurat. Agar semua anak mendapatkan informasi yang memadai sesuai dengan perkembangannya dan terhindar dari berbagai informasi negatif, maka akan ditingkatkan layanan informasi yang layak untuk anak melalui perpustakaan yang tersebar secara merata, adanya aturan terkait dengan informasi yang berdampak negatif, seperti : Penetapan jam belajar anak di suatu wilayah, Pengaturan Warnet dan Play Station, jam bermain anak dll. Memfasilitasi Pembentukan dan Penguatan Organisasi Anak Di Kabupaten Malang telah terbentuk wadah partisipasi anak yang dinamakan Laskar Anak dan telah melakukan berbagai kegiatan untuk menyalurkan aspirasinya, seperti temu bocah, pelatihan-pelatihan penguatan forum anak, namun belum semua anak terwadahi dan belum ada ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. Karena itu forum anak/kelompok anak perlu di dorong untuk dikembangkan di tingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa dan menjangkau semua anak dari berbagai latar belakang, baik anak yang bersekolah maupun yang sudah tidak bersekolah dan mengadakan pertemuan/forum anak secara rutin agar semua anak dapat menyalurkan pendapat/aspirasi/bakat dan minatnya termasuk berpartisipasi dalam memberikan masukan/pendapat dalam penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak. Meningkatkan Kapasitas Petugas Layanan Terkait dengan Anak Belum semua SKPD dan staf yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak memahami Konvensi Hak Anak (KHA), Stakeholder Desa termasuk Aparatur Pemerintah Desa, Kader Desa, Petugas lapangan Keluarga Berencana (PL-KB), Pendidik maupun tenaga/petugas kesehatan. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas para petugas tersebut melalui serangkaian pelatihan agar memahami hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak. Untuk tahun pertama ini yang perlu diprioritaskan adalah Pimpinan SKPD dan staf agar ketika mereka menyusun perencanaan program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran melalui APBD telah memahami permasalahan dan kebutuhan anak yang menjadi prioritas penanganannya. Meningkatkan Layanan Pendidikan yang Murah, Berkualitas dan Terjangkau Serta Layak Anak Agar semua anak di Kabupaten Malang memperoleh hak untuk mendapatkan layanan pendidikan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun dan pendidikan gratis bagi anak keluarga miskin, menciptakan lingkungan pendidikan yang menyenangkan, nyaman dan aman, ketersediaan tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya, sarana penunjang yang memadai disemua tingkatan termasuk, Pendidikan usia dini sesuai dengan tingkat kebutuhan sehingga dapat menampung semua anak usia dibawah 6 tahun, di perbanyak program Paket A, B maupun C, termasuk program dari Kementrian Agama melalui Wajib Belajar Pendidikan Dasar Salafiah tingkat Ula dan Wusto untuk menampung anak-anak Drop Out maupun tidak tertampung pada pendidikan formal, serta pekerja anak yang berada pada Bentuk-bentuk Pekerja Terburuk Anak (BPTA) maupun anak jalanan yang ditarik untuk dikembalikan ke dunia pendidikan.
6. Meningkatkan Layanan Kesehatan untuk Menurunkan Kematian Ibu Hamil, Bayi, Balita dan Anak. Pelayanan kesehatan terhadap Ibu hamil, merupakan awal dari perlindungan anak sejak dalam kandungan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, karena itu pemberian nutrisi dan makanan bergizi pada Ibu hamil dan anak-anak merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak. Hal-hal yang harus dilakukan agar anak-anak di Kabupaten Malang dapat tumbuh dan berkembang secara wajar adalah sejak dalam kandungan dan dalam proses persalinan harus mendapatkan pertolongan dari tenaga yang ahli dan memiliki perspektif yang baik dalam perlindungan anak, mendapatkan ASI Eksklusif, mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Oleh karena itu, tenaga kesehatan harus mendapatkan pelatihan tentang hak-hak anak, sehingga selalu berusaha untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berusaha memenuhi hak-hak anak termasuk hak mendapatkan akta lahir. 7. Menyediakan Fasilitas yang Aman Bagi Anak, Baik Menuju dan Pulang Sekolah Maupun Bermain dan Berekreasi Lembaga pendidikan semua tingkatan yang ada di Kabupaten Malang terutama yang berada dipinggir jalan baik jalan Provinsi maupun Kabupaten berjumlah 168 lembaga yang secara keseluruhan belum dilengkapi dengan fasilitas sarana dan prasarana rambu jalan dan zebra cross serta zona aman, kepadatan kendaraan di jalan menyulitkan dan membahayakan bagi orang terutama anak yang akan untuk menyeberang jalan. Oleh karenanya untuk menuju dan pulang sekolah perlu peningkatan ketersediaan Zona Selamat Sekolah dan Rambu Jalan. Banyaknya lembaga sekolah yang belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai menyangkut keamanan sekolah, halaman sekolah yang tidak/kurang luas, ruang dan pengelolaan Usahan Kesehatan Sekolah (UKS), kebersihan lingkungan sekolah, banyaknya lembaga sekolah yang belum memperhatikan pemanfaatan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada saat ini masih sulit ditemukan fasilitas bermain yang aman bagi anak, banyaknya perubahan peruntukan lahan sehingga mengurangi fasilitas umum terutama seperti lapangan sepak bola, bola voli, taman bermain, oleh karenanya perlu diperbanyak fasilitas umum yang dapat digunakan untuk bermain anak, berkreasi dan rekreasi yang gratis untuk anak-anak. Disamping itu juga perlu ada transportasi umum khusus untuk anak sekolah yang murah dan nyaman. 8. Mengupayakan Agar Semua Anak Kabupaten Malang Memiliki Akte Kelahiran Secara administrasi wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 Kecamatan dengan jarak Desa terdekat dari Ibu Kota Kabupaten 15 Km dan terjauh 120 Km dengan Jumlah anak usia 0 -18 tahun sesuai data statistik sebanyak 764.720 jiwa yang kesemuanya belum memiliki akte kelahiran dikarenakan tingkat kesadaran orang tua untuk mengurus akte kelahiran anak rendah, sebagian besar masyarakat belum menganggap akte itu penting dimiliki oleh anak sebagai hak identitas, jarak tempat mengurus akte jauh sehingga membutuhkan pembiayaan yang dirasa memberatkan masyarakat, sistem dan prosedur pengurusan akte belum tersosialiasikan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya peraturan dan kebijakan tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta Standar Operasional dan Prosedur (SOP) untuk memudahkan pelayanan terutama akte kelahiran. 9. Mendorong Keterlibatan Stakeholders Untuk Mendukung Menuju Kabupaten Layak Anak Dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak, maka diperlukan strategi/ kebijakan yang dapat mengimplementasikan pencapaian indikator KLA melalui pengintegrasian perencanaan/pelaksanaan/pemantauan/monitoring kedalam kebijakan/program dan kegiatan yang mendapat dukungan penganggaran yang porposional dari masing-masing SKPD terkait untuk pemenuhan hak anak. Disamping itu pula juga diperlukan keterlibatan berbagai pihak termasuk swasta/pengusaha yang dapat mengalokasikan keuntungan sebagai bagian dari dana sosial/Corporate Social Responsibility untuk masyarakat terutama untuk kepentingan pemenuhan hak anak sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah Kabupaten Malang Menuju Layak Anak. BAB III PROGRAM AKSI A. Kelompok Sasaran dan Pelaksana Program Terdapat banyak pihak yang menjadi kelompok sasaran dan juga penanggungjawab dalam mengimplementasi Rencana Aksi Daerah KLA, hal ini sesuai dengan jenis program dan kegiatan
yang dilaksanakan serta output yang akan dicapai. Kepada kelompok sasaran yang ada baik langsung dan tidak langsung, namun semuanya mengarah pada pemenuhan hak anak. Adapun kelompok sasaran untuk masing-masing kegiatan dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Untuk merumuskan peraturan dan kebijakan perlu adanya pemahaman yang berperspektif anak yang dapat mendorong eksekutif maupun legeslatif sehingga dapat menetapkan peraturan dan kebijakan yang responsive anak tentunya yang dapat memecahkan persoalan dan menjawab tingkat kebutuhan anak untuk pemenuhan hak-hak anak melalui SKPD terkait, sedangkan untuk pembentukan Gugus Tugas KLA adalah stakeholders yang peduli dan memiliki kompetensi dalam perlindungan anak, dan untuk penguatan Gugus Tugas adalah Para Pengurus agar dapat mengelola program dengan baik dan memfasilitasi pembentukan organisasi KLA ditingkat Kecamatan maupun Kelurahan/Desa. 2. Untuk menyusun data terpilah anak yang mengangkat semua issue dapat melibatkan Perguruan Tinggi, LSM, yang bertanggungjawab dalam hal pendataan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan yang mengelola dan menyebarkan data dan laporan perkembangan KLA agar dapat diakses oleh berbagai pihak adalah Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan bagian Hubungan masyarakat Sekretariat Daerah. Adapun sasaran pendataan adalah Desa/Kelurahan, Kecamatan, SKPD maupun stakeholders terkait, termasuk LSM dan Organisasi Masyarakat. 3. Dalam rangka meningkatkan keterlibatan anak dalam organisasi Laskar Anak, maka perlu upaya pengembangan keanggotaan organisasi Laskar Anak, tidak hanya terbatas pada anak yang masih sekolah, tetapi juga anak jalanan, pekerja anak dan anak-anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Anak yang masih sekolah dalam koordinasi Dinas Pendidikan, anak jalanan dan anak yang berkebutuhan khusus lainnya dalam kordinasi Dinas Sosial sedangkan pekerja anak dalam koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bekerjasama dengan para komunitas pemerhati anak lintas sektor. Semua anak dari berbagai latar belakang tersebut mempunyai perwakilan di Organisasi Laskar Anak dalam koordinasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pendidikan, dimana Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dan Dinas Pendidikan juga bertanggungjawab untuk melakukan penguatan dan pembentukan Organisasi Anak di Kelurahan/Desa dan Kecamatan, menfasilitasi pertemuan anak dan program lainnya secara rutin. 4. Dinas pedidikan dan Kantor Kementerian Agama bertanggungjawab agar semua anak mendapatkan akses pendidikan dasar gratis untuk keluarga miskin dan pendidikan menengah yang murah dan berkwalitas serta menyenangkan bagi anak, baik dilembaga pendidikan formal maupun non formal. Untuk mencapai tujuan tersebut Dinas pedidikan dan Kementerian Agama harus mengembangkan pendidikan ramah anak, melatih para guru dan Bimbingan Koseling tentang hak-hak anak, agar proses pembelajarannya memiliki perspektif perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. 5. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, balita dan anak menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan, termasuk melatih semua petugas kesehatan agar memahami konvensi hak-hak anak. 6. Sedangkan untuk pemenuhan akte kelahiran menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil. 7. Untuk menyediakan fasilitas kreatif dan rekreatif bagi anak menjadi tanggungjawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan,Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas pendidikan dan untuk menyediakan sarana tranportasi yang nyaman dan zona aman menuju dan pulang sekolah menjadi tanggungjawab Dishubk kominfo 8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan pengusaha/swasta agar mengalokasikan dana Corporate Social Responsibility nya untuk mendukung implementasi Rencana Aksi Daerah KLA. B. Matrik Kegiatan Operasional Untuk lebih jelasnya hasil yang ingin dicapai, kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai hasil, kelompok sasaran baik langsung maupun tidak langsung serta penanggung jawab dan waktu pelaksanananya, secara lebih rinci sebagaimana matrik dibawah ini:
MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK TAHUN 2011 – 2015
NO
OUTPUT
AKTIVITAS
TARGET HASIL
SASARAN
P. JAWAB
Waktu / Tahun – 2015 2011
15A. 1.
2.
3.
4.
PENGUATAN KELEMBAGAAN Kebijakan untuk a. Lokakarya Perumusan kebijakan pemenuhan hak yang terkait dengan KLA ( Perda anak berdasarkan Terkait Anak, Perbub KLA, Konvensi Hak Anak Gugus Tugas dan RAD), b. Pertemuan Tim Perumus c. Komunikasi dan Koordinasi untuk pengesahan Kebijakan Semua SKPD dan stakeholder terkait mengalokasikan dana APBD untuk implementasi RAD KLA dalam rangka memenuhi hak anak
Peraturan/ Kebijakan program dan kegiatan yang merespon masukan/pendapat dari forum anak
Seluruh tenaga/ Petugas pemberi
a. Sosialisasi Gugus Tugas dan RAD KLA ke semua stake holders dan SKPD terkait, b. Pertemuan dengan SKPD dan stakeholkder terkait untuk penjabaran RAD KLA agar mendapat kan alokasi APBD secara proporsional c. Penyusunan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) a. Memfasilitasi anak terlibat dalam musrenbangdes- cam-kab b. Memasukan usulan anak dalam perencanaan kebijakan pembangunan daerah terkait anak
a. Mengadakan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk semua
SK Bupati tentang Gugus Tugas KLA RAD Perbub tentang KLA Pembuatan Perda KLA
-
Alokasi dana dari APBD oleh SKPD terkait untuk implementasi RAD KLA Stakeholders terkait termasuk perusahaan mendukung implementasi RAD KLA Anggaran pemenuhan hak anak teralikasi secara porposional dalam DPA SKPD terkait setiap tahunnya Laskar Anak memiliki kapasitas untuk mengembangkan organisasi dan program/kegiatan Aspirasi, pendapat dan pandangan anak yang tertuang Rekomendasi temu anak direspon oleh pengambil kebijakan
- SKPD terkait - Swasta - Stakehoder terkait
Semua tenaga kesehatan, Pendidik/Guru Bimbingan
Bupati Sekretaris Daerah Bagian Hukum DPRD
- Semua anak dari berbagai latar belakang terwadahi, - Semua Pengurus OLA mulai tingkat Desa/ Kelurahan s.d Kabupaten - Semua anak dari berbagai latar belakang terlibat dalam temu anak - Bidan, Wakasek
KP3A
2012
2013
2011 2014
2015
X X X X
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,Dinas Pendidikan, KP3A dan Dinas Sosial,
Dinas Kesehatan Dinas Pendidikan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
layanan memahami KHA
5.
6.
7.
perangkat desa, Guru, Pengurus PKK, semua kader dan tenaga kesehatan Bidan wilayah Model b. Mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) dan Unit Pelayan Perempuan dan Anak (UPPA) untuk SKPD terkait c. Lokakarya untuk penegak hukum tentang Unit Pelayan Perempuan dan Anak (UPPA) dan Restorasi Justice (RJ)
Data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, issue, per Kecamatan
a. Lokakarya perumusan Instrumen Pendataan b. Melakukan pendataan c. Pembuatan profil Anak d. Pengelolaan Data base
Meningkatnya jumlah dan kapasitas Lembaga Layanan untuk tumbuh-kembang dan perlindungan anak
a. Pendataan Lembaga yang memberi layanan kepada anak, b. Melatih Lembaga Layanan agar memiliki perspektif perlindungan anak c. Membangun kerjasama dengan lembaga layanan tumbuh kembang anak
Semua Perusahaan di Kab Malang yang
a. Melakukan pendataan perusahaan yang memeunhi syarat untuk Corporate Social
Konseling (BK) mendapatkan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) Semua Guru PAUD mendapatkan pelatihan tentang Konvensi Hak Anak (KHA) Kader tingkat Kecamatan/Desa Para penegak Hukum ikut Lokalatih Undang-Undang Perlindungan Anak dan Restorasi Justice (RJ) Data anak terpilah yang diupdate setiap tahun Data anak terpilah dapat diakses berbagai pihak untuk dasar perencanaan Tersedia data base Ada data lembaga layanan untuk anak (Puskesmas,Rumah sakit,Posyandu,Polindes,Poke sdes,BKB,BKR,Rumah Pintar,Panti asuhan,panti rehabilitasi dll) Lembaga layanan memiliki perspektif perlindungan anak Teridentifikasi perusahan yang mengalokasikan dana CSR untuk anak
Kesiswaan dan Guru Bimbingan Konseling (BK), PKK - Penegak Hukum
Semua Kelurahan, Desa dan Kecamatan
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Masyarakat
Semua Perusahaan yang memenuhi persyaratan di Kabupaten Malang
Kantor Kementerian Agama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, KP3A, Bina Keluarga Balita
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
memenuhi persyaratan mengalokasikan dana CSR untuk mendukung tumbuh-kembang dan Perlindungan anak
B. 8.
9.
Respponsibility (CSR) b. Melakukan koordinasi dengan para pengusaha untuk meminta komitmennya dalam mengiple mentasikan Rencana Anggaran Daerah (RAD) KLA c. Membangun kerjsama untuk implementasi pemenuhan hak anak d. Memberi penghargaan pada perusahaan yang telah mengalokasikan dana Corporate Social Respponsibility (CSR) nya untuk implementasi Rencana Anggaran Daerah (RAD) KLA INDIKATOR CLUSTER I: HAK SIPIL DAN KEBEBASAN Semua anak a. Sosialisasi mekanisme tercatat dan pengurusan Akte Lahir, KK dan memiliki akta lahir KTP b. Rumah persalinan, bidan desa, puskesmas dan jaringannya, Lembaga PAUD dan TK membantu pengurusan akte lahir bagi bayi lahir dan calon murid yang belum memiliki akte kelahiran Sistem dan a. Lokakarya perumusan sistem dan mekanisme kontrol mekanisme kontrol informasi terhadap informasi terhadap anak yang negatif bagi b. Pengesahan dan pemberlakukan anak sistem dan mekanisme kontral informasi
Teridentifikasi perusahaan yang belum mengalokasikan dana Corporate Social Respponsibility (CSR) untuk anak Teridentifikasi Perusahaan yang layak untuk mendapatkan penghargaan
Pengurusan akta kelahiran gratis SPM dan SOP akte kelahiran
- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar - Penanaman Modal
Semua penduduk terutama Anak di Kabupaten Malang
Semua anak yang bersekolah di PAUD/TK harus memiliki akta kelahiran
Adanya aturan tentang jam belajar, Jam menonton Televisi, jam bermain dan pembatasan kunjungan ke warung internet/play station bagi anak
Masyarakat dan Pengusaha Warnet/Play station Pengelola perpustakaan dan taman bacaan,
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - Dinas Pendidikan -BagianHubungan masyarakat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Disnas Perhubungan Komunikasi dan Informasi - Satuan Polisi Pamong Praja,
X
X
X
X
X
c. Penindakatan terhadap para pohak penyedia informasi yang tidak mentaati aturan d. Memperbanyak taman bacaan dan perpustakaan keliling untuk anak e. Mengembangkan fasilitas untuk mendukung minat bakat anak
10
C. 11
Terbentuk dan penguatan forum anak diberbagai tingkatan
Adanya para pihak yang menyediakan layanan informasi dan adanya sanksi bagi pihak yang melanggar aturan Disetiap Rukun Warga terdapat taman bacaan untuk anak Terjadinya Roling buku bacaan yang dikoordinasikan oleh Perpustakaan Keliling Tersedia fasilitasi untuk pengembangan minat bakat anak Terbentuknya forum anak di tingkat Kab Malang, Kapasitas dan Kemampuan pengurus forum anak meningkat Kegiatan forum anak terlaksana untuk mendukung pencapaian indikator KLA
pengelolaan fasilitasi pengembangan bakat minat anak
a. Menfasilitasi pembentukan Semua anak termasuk Laskar Anak mulai dari tingkat anak yang berkebutuhan Kelurahan /Desa sampai dengan khusus Kabupaten b. Melatih Pengurus Laskar Anak tentang manajemen organisasi dan program c. Memfasilitasi kegiatan yang direncanakan oleh forum anak INDIKATOR CLUSTER II: HAK LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF Berkurangnya a. Sosialisasi UUPA Adanya kesadaran Orang Tua Masyarakat, Pamong jumlah anak yang b. Sosialisasi pendewasaan usia untuk tidak menikahkan terutama para Modin/Bag menikah dibawah perkawinan anaknya di bawah usia 18 Kesejahteraan usia 18 tahun, c. Menyusun persaratan yang ketat Adanya persaratan yang ketat Masyarakat, para calon untuk perkawinan dibawah umur penganten untuk perkawinan dibawah d. Mengadakan pelatihan untuk umur Calon Penganten Menurunnya angka e. Mengoptimalkan Bina Keluarga perkawinan usia dibawah 18 Remaja dan PIK-KRR Remaja tahun Menurunnya angka perceraian
- Bagian Hukum - Dinas Perpustakaan dan Arsip - Dinas Pendidikan - Bagian Bina Mental - Kecamatan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- KP3A - Dinas Pendidikan - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Dinas Sosial - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
- Kementerian Agama - Pengadilan Agama - Lembag Swadaya Masyarakat - KP3A - Badan Keluarga Berencan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12.
13
D. 14.
Tersedia lembaga pelayanan konsultasi bagi orang tua tentang pengasuhan dan perawatan anak
a. Melakukan pendataan lembaga konsultasi bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak b. Membangun kerjasama dan melakukan Penguatan lembaga layanan konsultasi c. Memberi layanan konsultasi pengasuhan anak pada keluarga yang memerlukan d. Pemantauan lembaga layanan
Ketersediaan data lembaga layanan bagi orang tua untuk pengasuhan dan perawatan anak Adanya kerjasama dan Penguatan lembaga layanan konsultasi bagi orang tua Terlayaninya keluarga yang memerlukan konsultasi pengasuhan Adanya pemantauan
Meningkatnya kapasitas Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat agar dapat berperan menjadi lembaga konsultasi pengasuhan dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Terlayaninya anak yang memerlukan pengasuhan alternatif yang dibutuhkan Pengelolaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)secara optimal Adanya pemantauan layanan INDIKATOR CLUSTER III: HAK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN Menurunnya angka a. Promosi persalinan aman ( 4 Semua ibu hamil yang kematian bayi, terlambat 3 terlalu ) beresiko tinggi terdeteksi balita, anak dan Ibu b. Penanganan persalinan dengan Semua Ibu yang melahirkan nakes mendapatkan pertolongan dari c. Mengefektifkaan desa siaga dan Tenaga Kesehatan Tersedia Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
a. Mendata Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang ada di kabupaten Malang b. Membangun kerjasama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) c. Memberilakan layanan kesejahetraan sosial d. Memantau layanan yang diberikan
Orang Tua, Pengelola layanan, Lembaga Swadaya Masyarakat, SKPD terkait
Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Kabupaten Malang dan Para orang tua
Ibu hamil, bayi, balita, anak dan keluarganya
- Dinas Kesehatan - Badan Keluarga Berencana
- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Dinas Kesehatan - KP3A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15
16
17.
18
Terpenuhinya kebutuhan Gizi bagi bayi, Balita, anak dan Ibu Hamil
Meningkatnya pemberian ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini
Tersedianya pojok laktasi difasilitas umum
Semua bayi dan Balita dan ibu hamil mendapatkan
Gerakan Sayang Ibu (GSI) d. Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan ibu dan anak e. Membangun sistem dan mekanisme rujukan a. Pemberian tambahan gizi kepada bayi,Balita dan Ibu Hamil b. Peningkatan Pelayanan POSYANDU c. Optimalisasi Gerakan Sayang Ibu (GSI) d. Promosi tentang penyadaran gizi terutama untuk ibu hamil dan menyusui a. Kampanye pentingnya ASI Eksklusif dan inisiasi menyusui dini anak b. Melatih tenaga konselor ASI c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI a. Menyediakan fasilitasi untuk pojok laktasi b. Menyiapkan tenaga pendamping di pojok laktasi c. Menyebarkan media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) tentang ASI a. Kampanye pentinya imunisasi untuk bayi, balita, ibu hamil dan anak
Semua Ibu hamil, bayi, balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Semua Posyandu memberi layanan gizi pada bayi, Balita dan Ibu Hamil Adanya konselor gizi di puskesmas dan fasilitas kesehatan tingkat desa
Semua bayi, Balita, dan anak serta Ibu Hamil
Semua Ibu menyusui memberikan ASI Eksklusif kepada anaknya
Ibu Hamil dan Keluarganya
- Dinas Kesehatan - KP3A
- Dinas Kesehatan
Ibu menyusui anaknya sampai usia anak 2 tahun Adanya pojok laktasi di fasilitas umum sesuai tingkat kebutuhan Pojok laktasi dilengkapi dengan sarana prasaranan yang memadai Pemanfaatan pojok laktasi Pemantauan pojok laktasi Semua Bayi dan Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap
Ibu menyusui, Tenaga pendamping (konselor ASI), Pengelola pojok ASI
Keluarga yang memiliki Balita
- Dinas Kesehatan - Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasar
- Dinas Kesehatan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X X X
X X X
X X X
X X X
Imunisasi dasar lengkap
19.
20.
21
Tersedia lembaga layanan kesehatan reproduksi dan mental anak
Meningkatnya jumlah anak dari keluarga miskin yang mendapatkan ASKES kesejahteraan sosial
Semua Rumah Tangga mendapatkan akses air bersih
b. Optimalisasi Posyandu c. Pelayanan imunisasi dan pekan imunisasi
a. Melakukan pendataan lembaga layanan Kesehatan reproduksi dan mental b. Kampanye tentang pentingnya Kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak remaja c. Pelatihan untuk per sebaya tentang Kesehatan reproduksi d. Optimalisasi Bina Keluarga Remaja dan Pusat Informasi Kesehatan Konseling Reproduksi Remaja a. Pendataan dan identifikasi masalah anak-anak keluarga miskin terpilah b. Memberikan layanan kebutuhan anak dari keluarga miskin c. Memantau pemberian layanan
a. Menambah Jaringan Air bersih b. Melakukan uji terhadap air di sumur warga c. Melakukan pengolahan air yang benar untuk air sumur yang belum layak minum
Imunisasi lengkap diberikan secara Gratis Orang tua memastikan bayi dan balita mendapatkan imunisasi lengkap Adanya layanan kesehatan reproduksi sampai ketingkat desa Adanya layanan mental sesuai dengan kebutuhan serta pemanfaatan dan pengelolaannya Pemanfaatan layanan Kesehatan Reproduksi secara baik
Ketesediaan data base anak dari keluarga miskin secara akurat Anak keluarga miskin mendapatkan akses layanan kesejahteran Pemberian layanan sesuai dengan kebutuhan Adanya pemantauan Menjangkau semua keluarga yang belum mendapatkan air bersih dan aman di konsumsi Masyarakat dapat mengolah air sumur yang belum layak minum menjadi layak dan aman
Keluarga yang memiliki anak remaja, Kader Bina Keluarga Remaja Keluarga yang aktif menjadi Bina Keluarga Remaja, Keluarga yang membutuhkan layanan mental
- Badan Keluarga Berencana - Dinas Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah
Keluarga miskin yang mempunyai anak
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Bagian Perekonomian - Badan Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Sosial
Keluarga yang belum mendapatkan akses air bersih dan aman di konsumsi
- Dinas Kesehatan - Perusahaan Derah Air Minum - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Badan Pemberdayaan Masyarakat
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
X
X
X
X
X
22
E. 23
Di Semua Kendaraan umum Masyarakat tidak boleh merokok Di Semua lingkungan Lembaga pendidikan, rumah sakit dan Balai pengobatan tidak boleh merokok Semua Perkantoran dan fasilitas umum tersedia tempat merokok INDIKATOR CLUSTER IV: HAK ATAS PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA Semua anak usia a. Ketersediaan lembaga PAUD dan Adanya lembaga PAUD Anak usia 6 tahun dini tertampung pendataannya sesuai dengan tingkat kebawah dan keluarganya di PAUD b. Memfasilitasi penyelenggaraan kebutuhan kelembagaan PAUD yang ada Adanya fasilitasi c. Peningkatan sarana prasarana penyelenggaraan PAUD kelembagaan PAUD Semakin bertambah jumlah kawasan tanpa Rokok
a. Kampanye bahaya merokok b. Diskusi untuk merumuskan aturan bebas rokok di Kendaraan umum, di lembaga pendidikan dan rumah sakit c. Mendorong disediakannya tempat merokok pada area publik dan perkantoran
- Dinas Kesehatan - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang - Badan Lingkuan Hidup - Satuan Polisi Pamong Praja
- Badan Perencenaan Pembangunan Daerah - Dinas Pendidikan - Kementerian Agama
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Adanya bantuan insentif bagi guru PAUD 24
25
Semua anak mendapatkan layanan pendidikan dasar dan menengah s.d tamat SLTA
Terwujudnya Sekolah Ramah Anak
a. Mengembalikan anak-anak Drop Out ke sekolahan, b. Memasukkan anak-anak Drop Out yang tidak memungkinkan lagi ke sekolah Formal ke Program Paket A.B dan C c. Memberiikan layanan pendidikan dan ketrampilan kepada Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, sesuai dengan kebutuhan dan minatnya a. Mempunyai kebijakan anti kekerasan (sesama siswa, tenaga pendidik dan kependidikan,
Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 tahun Anak-anak yang Drop Out mendapatkan layanan Paket A dan B secara Gratis dan C dengan subsidi 50%
Anak usia pendidikan dasar dan menengah
Anak-anak yang berada pada situasi khusus (Pekerja Anak, anak terlantar dll) dapat dikembalikan ke sekolah atau mendapatkan layanan keterampilan Tidak ada lagi kekerasan yang Semua Guru, Semua terjadi dilingkungan sekolah Sekolah, Semua peserta didik Adanya peningkatan
- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Badan Perencenaan Pembangunan Daerah - Dinas Sosial
- Dinas Pendidikan - Kementerian Agama - Badan Lingkungan
termasuk pegawai sekolah lainnya) b. Memiliki program usaha kesehatan sekolah (UKS) c. Lingkungan sekolah yang bersih dan sehat d. Menerapkan perilaku hidup bersih sehat (PHBS) e. Sekolah adiwiyata f. Memiliki warung/kantin kejujuran dan g. Siswa terlibat/dilibatkan dalam pembuatan kebijakan sekolah.
26
27
Adanya Rute Aman dan Selamat ke / dari sekolah
Adanya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah bagi anak
a. Membuat Rute aman menuju Sekolah b. Membuat Fasilitas penyeberangan ke sekolah c. Menyediakan petugas penyebarangan untuk anak-anak sekolah
a. Menyediakan fasilitas dan tempat bermain bagi anak, b. Menyediakan fasilitas rekreasi bagi anak dan keluarganya c. Memfasilitas tempat rekreatif bagi anak sampai tingkat desa d. Melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang bermain dan berekreasi
pelaksanaan Usah Kesehatan Sekolah dengan baik Terciptanya sekolah lingkungan yang bersih Terciptanya perilaku hidup sehat pada anak didik dan pendidik Jumlah sekolah Adiwiyata pada setiap tahunnya meningkat. Jumlah sekolah yang memiliki kantin kejujuran setiap tahunnya meningkat Keterlibatan anak dalam perumusan kebijakan bertambah setiap tahunnya Tersedia Rute aman menuju Semua Sekolah yang ke /dari sekolah berada dijalur Jalan raya (Provinsi, Tersedianya fasilitas Kabupaten,Desa) penyebrangan berupa Zona Aman Sekolah Tersedianya rambu dan marka jalan di sekitar lembaga sekolah Adanya fasilitas bermain bagi Semua anak anak yang aman dan nyaman Penyediaan sarana dan prasarana menuju tempat Rekreasi bagi anak-anak Fasilitasi keberadaan sanggar seni, budaya yang ada dan tingkat kemanfaatannya
Hidup - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
- Dinas pendidikan - Dinas Perhubungan Komunkasi dan Informasi - Polresta
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Binas Marga
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
F. 28
INDIKATOR CLUSTER V: HAK PERLINDUNGAN KHUSUS Meningkatnya a. Ketersediaan layanan Anak yang Layanan Anak yang jumlah anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan memperoleh (AMPK) Khusus (AMPK)dapat perlindungan b. Ketersediaan lembaga layanan menjangkau/melayani bagi Anak yang Memerlukan anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) perlindungan c. Penyebarluasan Komunikasi Lembaga layanan Anak yang Informasi Edukasi untuk Memerlukan Perlindungan pencegahan tindak kekerasan, Khusus (AMPK) dapat Eksploitasi, trafficking dan menampung kebutuhan Anak diskriminasi yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Komunikasi Informasi Edukasi dapat tersosialisasi di masyarakat dengan baik
Semua Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Pengelola lembaga layanan SKPD terkait
- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi - Badan Perencenaan Pembangunan Daerah - DinasSosial - Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak - KP3A - Badan Pemberdayaan Masyarakat - Rumah Sakit Umum Daerah - Dinas Kesehatan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
29
Berkurangnya anak-anak berhadapan dengan hukum
a. Menerapkan Restorative Justice (RJ) bagi anak-anak yang berhadapan dengan Hukum b. Mencegah agar anak-anak tidak masuk ranah hukum jika terjadi pelanggaran hukum
ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) dapat didapat selesaikan dengan Restorative Justice (RJ)
Anak-anak dan masyarakat
- Lembaga Swadaya Masyarakat - Penegak Hukum - Lembaga Bantuan Hukum
X
X
X
X
30
Terumuskannya mekanisme penanganan berncana yang berperspektif anak
a. Merumuskan mekanisme penanganan bencana yang berperspektif anak b. Menyusun Perda tentang penanggulangan bencana yang responsif anak c. Menyusun Rencana Anggaran Daerah (RAD) pengurangan resiko
Adanya Rumusan Penanganan bencana yang memperhatikan kepentingan terbaik anak Petugas terlatih bencana Semua korban bencana terutama anak dapat tertangani dengan baik
Masyarakat terutama anak, Petugas terlatih, Aparat penegak hukum dan Keamanan Ketertiban Masyarakat, Tenaga kesehatan
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah - Badan Perencenaan Pembangunan Daerah - Dinas Kesehatan - Palang Merah Indonesia - Lembaga Swadaya
X
X
X
X
X
X X
X X
X X
X X
X X
31
Terhapusnya Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)
dan penanggulangan bencana d. Pelaksanaan Rencana Anggaran Daerah (RAD), Penanggulangan Resiko Bencana dan Penanggulangan Bencana e. Merumuskan rencana kontijensi bencana ramah anak a. Kampanye untuk pencegahan agar anak-anak tidak menjadi korban Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) b. Menarik anak-anak yang berapa pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) untuk dikembalikan ke sekolah atau pemberian keterampilan sesuai dengan minat dan kebutuhan c. Memberikan bantuan modal untuk pengembangan usaha
Adanya alokasi penganggaran penanggulangan dan penanganan sesuai kebutuhan
Masyarakat memahami pentingnya penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA), Anak-anak yang berada pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA) ditarik dan dikembalikan ke sekolahan Anak yang tidak memungkinkan lagi sekolah mendapatkan layanan Paket atau ketrampilan Adanya bantuan modal bagi anak yang ingin mengembangkan usaha
Pekerja anak dan anakanak yang berada pada Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (BPTA)
Masyarakat - Rumah Sakit Umum Daerah - Kepolisian - TNI
X
X
X
X
X
- Disnas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Lembaga Swadaya Masyarakat - Penegak Hukum - Dinas Sosial - Dinas Pendidikan
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
BUPATI MALANG,
H. RENDRA KRESNA
