BAB I PENDAHULUAN. Lampiran : Peraturan Bupati Semarang Nomor : 33 Tahun 2010 Tanggal : 10 MEI 2010

Lampiran

:

Peraturan Bupati Semarang Nomor : 33 Tahun 2010 Tanggal : 10 MEI 2010

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Penyusunan

Rencana

Kerja

Pemerintah

Daerah

(RKPD)

Kabupaten

Semarang Tahun 2011 dilaksanakan guna memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UndangUndang

Nomor

penyusunannya

32

Tahun

diupayakan

2004 melalui

tentang

Pemerintahan

perencanaan

Daerah.

Dalam

yang

dapat

strategis

mengintergrasikan antara program–program yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) secara tahunan.

Dengan berakhirnya RPJMD Kabupaten

Semarang 2005-2010, tahun 2011 merupakan tahun transisi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2011 oleh karena itu penyusunan RKPD 2011 mengacu pada sasaran dan arah kebijakan

Tahapan ke-2 dari

Rencana

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat tahunan, penyusunan RKPD juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung-jawaban Bupati. Ruang lingkup penulisan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 berpedoman Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

mencakup

pendahuluan,

evaluasi

kinerja

pembangunan

tahun

sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, dan matrik program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

dalam jangka

waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2011

1

RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon

Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Semarang Tahun 2011, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun Rancangan APBD, serta menjadi landasan operasional masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD Tahun 2011. B. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan

Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400); 4. Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang

Nomor

32

Tahun

2004

tentang

Pemerintahan

Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 -2025 ;


2

8. Peraturan

Pemerintah

Nomor

108

Tahun

2000

tentang

Tatacara

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,

Tambahan

Lembaran

Negara

Republik

Indonesia

Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005

Tentang Pedoman Pembinaan

dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4664);


3

17. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Kepada

Pemerintah,

Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor

19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

tentang

Perubahan Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003

tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133); 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah 2005 – 2025;


4

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun 2008 – 2013; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang 2002 Nomor 12 Seri E Nomor 2

Tambahan

Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 2); 29. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka

Tahun 2005 – 2025

Panjang

Daerah

Kabupaten

Semarang

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2)

C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Penyusunan RKPD Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2011 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu dokumen perencanaan tahunan daerah,

yang

dapat

memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 Visi Pembangunan Daerah adalah “Kabupaten Semarang Yang Adil, Mandiri dan Sejahtera”. Pelaksanaan Tahapan ke 2 (dua)

Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025 diarahkan untuk lebih memantapkan hasil penataan pada

RPJMD Tahun 2005-2010 di

segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian daerah. Kondisi aman dan damai diupayakan terus membaik, sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dan penegakan hak asasi manusia di Kabupaten Semarang. Pada tahapan ini sasaran pokok yang hendak dicapai dikelompokkan pada 6 visi daerah, yaitu :


5

Misi Pertama : Meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai

ilmu

pengetahuan

dan

teknologi,

ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : a.

Terbentuknya SDM yang berkualitas dan memiliki keterampilan teknis di segala bidang.

b.

Pengembangan

pemerataan

akses

dan

mutu

pendidikan

Wajar

Dikdasmen, kompetensi anak didik dan relevansi kurikulum. c.

Pengembangan kesadaran penerapan etika dan moral, nilai agama dan budaya lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan dalam dinamika pergaulan regional dan internasional.

d.

Meningkatnya

penghayatan,

dan

pengamalan

ajaran

agama

/

kepercayaan bagi setiap pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang disertai

dengan kerukunan antar

umat. e.

Pengembangan

dan

penerapan

hasil

penelitian

IPTEK

yg

mampu

mendorong berkembangnya teknologi di berbagai bidang. f.

Pengembangan

tatanan

sosial

politik

kemasyarakatan

dan

penyelenggaraan fungsi pelayanan publik untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, sehat dan cerdas.

Misi Kedua

: Meningkatkan kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata sektor

lain

yang

(INTANPARI)

berwawasan

serta

lingkungan,


Pengembangan jenis dan kualitas bahan baku lokal industri melalui teknologi tepat guna yang berwawasan lingkungan.

b.

Penyusunan DED Kawasan Industri.

c.

Pengembangan kualitas dan produk wisata melalui promosi wisata.

d.

Peningkatan

diversifikasi

produk

pertanian,

perikanan,

kehutanan

diarahkan pada sistem agribisnis dan agroindustri, menjamin ketahanan pangan.


6

e.

Pengembangan kelembagaan petani melalui kemudahan memperoleh akses bahan baku dan teknologi pertanian.

Misi Ketiga

: Meningkatkan

kepemerintahan

yang

baik

(good

governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung

oleh

aparatur

yang

kompeten

dan

profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), ditandai oleh hal-hal sebagai berikut : a.

Peningkatan

penyelenggaran

governance

melalui

pemerintahan

efektivitas

dan

dengan

akuntabilitas

prinsip

good

penyelenggaraan

pemerintahan daerah. b.

Peningkatan koordinasi pengawasan baik internal, maupun eksternal dengan pelibatan masyarakat.

c.

Pengembangan teknologi informasi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

d.

Peningkatan kualitas pelayanan publik berdasarkan Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar yang memenuhi indeks kepuasan masyarakat.

e.

Pengembangan proses demokratisasi, politik, penegakan hukum melalui peningkatan kualitas kelembagaan politik,

akuntabilitas aparat dan

penegak hukum.

Misi Keempat

: Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan dasar,

dan

wilayah,

penyediaan

pertumbuhan

pelayanan

ekonomi

daerah,


Pengembangan perekonomian daerah berlandaskan ekonomi kerakyatan melalui

pemberdayaan

masyarakat

dan

menumbuhkan

jiwa

kewirausahaan. b.

Pengembangan investasi daerah pada sektor industri, pertanian, dan pariwisata

dalam

rangka

mewujudkan

pemerataan

pertumbuhan

ekonomi. c.

Pengembangan

penyediaan

fasilitas

transportasi dan penunjangnya dengan

umum, melibatkan

sarana

prasarana

masyarakat

dan

dunia usaha.


7

d.

Pengembangan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan, tenaga kerja kesehatan, dan sarana prasarana kesehatan.

e.

Pengembangan sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan pendidikan.

f.

Pengolahan jenis dan ragam pangan dalam rangka ketahanan pangan.

g.

Peningkatan mutu produk lokal sesuai dengan kebutuhan pasar melalui pengembangan desain yang berciri khas daerah.

h.

Penataan

kawasan

pemukiman

yang

sesuai

dengan

kebutuhan

masyarakat dan selaras dengan tata ruang.

Misi Kelima

: Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut:

a.

Pengembangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup.

b.

Peningkatan budaya masyarakat dalam

penegakan keadilan dan

supremasi hukum dalam hubungan kemasyarakatan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan. c.

Peningkatan peran serta masyarakat untuk mewujudkan keamanan, ketertiban , persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat.

d.

Pengembangan sistem keamanan rakyat terpadu.

e.

Peningkatan perlindungan terhadap hak asasi masyarakat

f.

Pengembangan budaya dalam mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g.

Pengembangan budaya masyarakat dalam memahami prinsip-prinsip hukum dan, penegakan HAM, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak.

Misi keenam

: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup

dengan

tetap

menjaga

kelestariannya, ditandai oleh hal-hal sebagai berikut: a.

Pengembangan sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan sadar wisata


8

b.

Peningkatan dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan iptek di bidang pertanian

c.

Peningkatan dan penguatan peran

kelembagaan dalam pengelolaan

ruang terbuka hijau d.

Pengembangan

pengelolaan

lahan

di

sektor

pertanian

dengan

memanfaatkan struktur tanah yang ada. e.

Pengembangan teknologi sederhana dan tepat guna dalam rangka menjaga hutan lindung dan pencegahan erosi.

f.

Pengembangan

manajeman

pengendalian

kerusakan

SDA

dan

Lingkungan Hidup

Ke 6 (enan) misi di atas selanjutnya

dijabarkan melalui program dan

kegiatan pembangunan daerah, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing perekonomian daerah guna menuju peningkatan kesejahteraan, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan pelaksanaan pemerintahan yang baik. 2. Tujuan Penyusunan RKPD Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah sebagai berikut: a. Untuk

memperoleh

suatu

dokumen

rencana

pembangunan

tahunan

berkelanjutan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan berdasarkan hasil evaluasi

pembangunan

daerah

tahun-tahun

sebelumnya,

serta

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia; b. Untuk memperoleh program-program prioritas yang dapat

dilaksanakan

guna memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang tahun 2011 sesuai dengan hasil penjaringan aspirasi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten serta melalui forum SKPD Kabupaten Semarang; c. Sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Kabupaten Semarang dalam menyusun Rencana Kerja SKPD Tahun 2011. d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS),

serta Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Semarang Tahun 2011.


9

D. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011

merupakan

bagian

yang

tidak

terpisahkan

dari

dokumen-dokumen

perencanaan yang lain. Hubungan antara RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 tersebut dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : a. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 memuat langkah operasional tahun pertama dalam rangka mewujudkan

visi dan misi pembangunan daerah

sebagaimana tertuang di dalam Tahapan ke-2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005-2025. b. RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011, memperhatikan Rencana RPJMD Provinsi

Jawa

Tengah

Tahun

2008-2013

dengan

visi

pembangunan

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah yang Semakin Sejahtera” serta mempertimbangkan asas

keberlanjutan

(sustainibilitas)

program dan

kegiatan pembangunan; c. RKPD

Kabupaten

Semarang

Tahun

2011

mempertimbangkan

arah

pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 21 tahun 2003) dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang tahun 2002-2010,

E. SISTIMATIKA PENULISAN Sistematika penyusunan RKPD Kabupaten Semarang Tahun 2011 adalah sebagai berikut: BAB I.

PENDAHULUAN. A. LATAR BELAKANG B. LANDASAN HUKUM C. MAKSUD DAN TUJUAN D. HUBUNGAN RKPD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA E. SISTIMATIKA PENULISAN

BAB II.

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009. A. EVALUASI KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH B. EVALUASI

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN

RKPD

TAHUN 2009 C. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK


10

BAB III.

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN. A. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2009 DAN PERKIRAAN TAHUN 2010 B. TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI TAHUN 2011 C. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV.

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011. Menguraikan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah serta Prioritas Program Pembangunan Daerah.

BAB V.

RENCANA PROGRAM DAN DAERAH TAHUN 2011. Berisi

matrik

program

dan

KEGIATAN kegiatan

PRIORITAS pembangunan

PEMBANGUNAN tahun

2011,

berdasarkan urusan wajib dan pilihan pada setiap SKPD. BAB VI.

P E N U T U P. Menguraikan

kaidah

dan

hakekat

pelaksanaan

pembangunan

berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan.


11

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2009

A. EVALUASI KINERJA INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAERAH Pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2011

merupakan

kelanjutan pembangunan kurun waktu sebelumnya, sehingga kinerja yang ingin dicapai tidak terlepas dari hasil yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Kinerja indikator makro pembangunan daerah dalam hal ini adalah indikatorindikator kunci pada aspek ekonomi makro dan kondisi pencapaian pelaksanaan urusan wajib dan pilihan di Kabupaten Semarang. Beberapa hal penting dalam evaluasi indikator makro pembangunan di Kabupaten Semarang sampai tahun 2009 dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Berdasarkan data perhitungan

sementara dari BPS, Produk Domestik

Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2009 Atas Dasar Harga Berlaku mengalami

kenaikan

sebesar

11,41%

dari

tahun

2008

sebesar

Rp.9.284.507.640.000,- menjadi sebesar Rp.10.343.478.070.000,- Sedangkan berdasarkan harga konstan, terjadi kenaikan dari Rp.5.079.003.740.000,menjadi Rp.5.281.288.000.000,- atau naik sebesar 3,98 %. 2. Pertumbuhan ekonomi Sejalan dengan perkembangan PDRB, pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang sebesar 3,98%, pertumbuhan

ekonomi

tahun

2008

pertumbuhan ekonomi terjadi karena

yaitu

terjadi penurunan dari

sebesar

rendahnya

4,26%.

Penurunan

pertumbuhan

PDRB dari

sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi ekonomi daerah tidak berkembang seperti apa yang diharapkan. 3. Inflasi Daerah Meskipun terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi namun angka inflasi juga terjadi penurunan yang cukup signifikan. Laju inflasi pada tahun 2009 mencapai 3,17% jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Tahun 2008 yaitu sebesar 11,03%. Angka inflasi sebesar 3,17% tersebut masih lebih rendah dari angka pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.


12

4. Jumlah Penduduk Penduduk Kabupaten Semarang pada akhir tahun 2009 menurut data sementara dari BPS berjumlah 917.581 jiwa. Dibandingkan akhir tahun 2008 yang tercatat sebesar 913.022 jiwa

dengan

kondisi

terdapat penambahan

netto sebanyak 4.559 jiwa atau 0,49%. Sedangkan

jumlah

Kepala Keluarga

(KK)

terjadi

penurunan

sejumlah

257.056

KK.

Dengan

demikian

laju

pertumbuhan penduduk sebesar 1,50% pada tahun 2008 menjadi 0.49% pada tahun 2009.

Apabila dibandingkan antara jumlah

penduduk dengan luas

wilayah Kabupaten Semarang, dapat diketahui bahwa rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Semarang tahun 2009 diperkirakan 966 jiwa/km2. 5. Pendapatan Perkapita Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan perekonomian Kabupaten Semarang, maka PDRB perkapita/pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Semarang

juga

mengalami

kenaikan.

Pendapatan

perkapita

Semarang berdasarkan harga berlaku mengalami kenaikan

Kabupaten

sebesar 11,15%

yaitu dari Rp. 8.895.646,88,- pada tahun 2008 menjadi Rp.9.887.485,16,- pada tahun 2009. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2000 pendapatan perkapita tahun 2009 naik 3,43% menjadi sebesar Rp. 5.042.594,98,- dari sebesar Rp. 4.875.509,77,- pada tahun 2008. Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi indikator makro pembangunan di Kabupaten Semarang dimaksud dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel II.1 Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009*) NO

Indikator

Kondisi 2008

Proyeksi 2009

Realisasi 2009

1.

PDRB harga berlaku (juta Rp)

9.284.507,64

10.330,650,00

10.343.478,07

2.

PDRB harga konstan (juta Rp)

5.079.003,74

5.280,960,00

5.281.288,62

3.

Pertumbuhan ekonomi (%)

4,26

3,39

3,98

4.

Laju inflasi (%)

11,03

6,00

3,17

5.

PDRB per kapita : -

harga berlaku (Rp)

8.895.646,88

9.902.635,-

9.887.485,16

-

harga konstan (Rp)

4.875.509,77

5.062.169,-

5.042.594,98

913.022

925.804

917.581

6.

Jumlah Penduduk akhir tahun (Jiwa)

7.

Jumlah KK Miskin / KK Pra KS (%)

34,10

31,46

32,20

8.

Pertumbuhan Penduduk (%)

1,50

1,40

0,49

*) Angka perhitungan sementara dari BPS


13

B. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD 2009 Tingkat capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2009 tercermin pada masing-masing bidang pembangunan yang merepresentasikan kewenangan wajib dan pilihan daerah. Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2009, secara garis besar dapat dijelaskan ringkasan capaian kinerja per urusan wajib pemerintahan antara lain adalah : 1. Urusan Pendidikan Pencapaian

kinerja

urusan

pendidikan

mendukung

pencapaian

keberhasilan urusan pendidikan sebagai berikut: a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menyukseskan Wajib Belajar yang ditunjukkan dengan

kenaikan Angka Partisipasi

Kasar

(APK) dan

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk Tahun 2009 dibandingkan dengan Tahun 2008 sebagai berikut: Tabel II.2 Persentase APK dan APM Tahun 2008 dan 2009 JENJANG SD/MI SMP/MTS SMA/MA/SMK

2008 107,09 95,46 40,80

APK (%) 2009 104,85 95,77 40,90

+/(-) (2,24) 0,31 0,10

2008 94,89 81,37 32,10

APM (%) 2009 94,95 81,50 34,34

+/(-) 0,06 0,13 2,24

Sumber : Form PPS – LAKIP Dinas Pendidikan Kab. Semarang, Tahun 2009

Berdasarkan Tabel di atas tampak bahwa terdapat kenaikan APK Tahun 2009 dibanding Tahun 2008 pada jenjang pendidikan SMP/MTS sebesar 0,31% dan SMA/MA/SMK sebesar 0,10%. Untuk APM

terdapat

kenaikan

APM di semua jenjang pendidikan, untuk tingkat SD/MI sebesar 0,06%; untuk jenjang SMP/MTs 0,13%; dan untuk jenjang SMA/MA/SMK sebesar 2,24%. b. Rata-rata nilai UASBN (Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional), UN (Ujian Nasional) tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2008/2009 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Ajaran 2007/2008 sebagai berikut


14

Tabel II.3 Rata-rata Nilai UASBN, UN Tiap Jenjang Pendidikan TA 2007/2008 dan 2008/2009 No.

Jenjang Pendidikan

I. 1 II. 1 2 III. 1 2

2007/2008

2008/2009

+/(-)

7,005

7,020

0,015

5,77 5,70

6,05 6,17

0,280 0,47

6,68 6,54

6,54 7,43

(0,14) 0,890

Pendidikan Dasar SD/MI/SDLB Pendidikan SMP SMP MTs Pendidikan SMA/MA/SMK SMA SMK

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Semarang, Tahun 2009

c. Angka putus sekolah tiap jenjang pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2008/2009 secara umum mengalami penurunan dibandingkan Tahun Ajaran 2007/2008 sebagai berikut: Tabel II.4 Angka Putus Sekolah Tiap Jenjang Pendidikan TA 2007/2008 dan 2008/2009 No.

Jenjang Pendidikan

2007/2008

2008/2009

+/(-)

1

SD/MI

0,11%

0,11%

-

1

SMP/MTs

0,79%

0,71%

(0,08%)

2

SMA/SMK/MA

1,30%

1,26%

(0,04%)


d. Prestasi pada berbagai kompetisi pendidikan formal yang diraih selama tahun 2009 diantaranya: Medali perunggu Olimpiade Sains Nasional (OSN) tingkat internasional . Medali emas Olimpiade Olahraga dan Sains Nasional (OOSN) tingkat nasional (SMA) Lari 200 meter. Juara II Basket OOSN SMP tingkat provinsi. Juara Harapan I Altetik OOSN SMP tingkat provinsi. Juara II Tingkat Nasional Lomba Tata Busana dan Lomba Peternakan (mewakili Provinsi Jawa Tengah). Juara I Cipta Puisi Tingkat Provinsi. Juara I Cipta Lagu Anak SD Tingkat Provinsi. Juara III Nyanyi Tunggal Porseni TK/RA Tingkat Provinsi. Juara Harapan I Tingkat Provinsi Kataegori Tari dan Seni Lukis. Juara Harapan II Porseni Tingkat Provinsi cabang kursi roda. Juara Harapan II Lomba Baca Puisi Porseni SD/LB. Juara II Pekan Seni SD/MI Eks Karesidenan Bidang Seni tari dan Karawitan.


15

e. Prestasi dari pendidikan non formal yaitu: 1)

Tingkat nasional, Juara II

Kelembagaan PKBM,

Juara II Senam

Pramuka Jambore kesetaraan, Juara Harapan II management Taman Bacaan Masyarakat, Juara I lomba literasi Price, Juara I penulisan Keaksaraan fungsional Berbasis keagamaan, Juara II Tutor Keaksaraan Fungsional (KF) Sosiodrama, Juara III Instrumen Pembelajaran KF Jambore 1000 PTK PNF, Juara I Sosidrama KF, Juara I Pengembangan Website Jambore 1000 PTK PNF. 2)

Tingkat Provinsi, Juara I Lomba Tutor Paket B, Juara I Management PKBM, Juara I Management TBM, Juara I intrumen pembelajaran KF Jambore 1000 PTK PNF, Juara II Designer Jambore 1000

PTK PNF,

Juara III keterlibatan Pamong dalam pemberantasan buta aksara, Juara III Stand pameran pada Hari Aksara Internasional 2009, Juara III Lomba kelembagaan PAUD, Juara I lomba melukis kaos. f.

Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan Tahun Ajaran (TA) 2008/2009 secara umum mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Ajaran 2007/2008 sebagai berikut: Tabel II.5 Kinerja Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan TA 2007/2008 dan 2008/2009 No. I.

Jenjang /Indikator Kinerja

2007/2008

2008/2009

+/(-)

75,89%

73,50%

(2,39%)

56,21%

57,59%

1,38%

26,93%

27,76%

0,83%

56,84%

55,75%

(1,09)%

11,09%

11,46%

0,37%

71,68%

72,46%

0,78%

Pendidikan Dasar

1 2 II. 1 2 III. 1 2

Rasio Ketersediaan /penduduk usia sekolah Rasio Guru/Murid

sekolah

Pendidikan SMP Rasio Ketersediaan /penduduk usia sekolah Rasio Guru/Murid

sekolah

Pendidikan SMA/MA/SMK Rasio Ketersediaan /penduduk usia sekolah Rasio Guru/Murid

sekolah


g. Terdapat peningkatan kualitas

pendidik dan tenaga kependidikan Tahun

2009 yang ditunjukkan dengan: Penambahan guru bersertifikat sebanyak 794 orang. Terpilihnya guru/kepsek/pengawas berprestasi sebanyak 21 orang. Kepala sekolah terlatih yang

sudah

mengikuti bimtek sebanyak 70

orang.


16

Guru yang mengikuti pelatihan Bahasa Inggris sebanyak 60 orang. Guru yang mengikuti pelatihan mata pelajaran sebanyak 426 orang. Guru yang mendapat subsidi studi lanjut sebanyak 130 orang. Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pendidikan adalah sebagai berikut: Belum optimalnya pelaksanaan program PAUD, Dikdas, Dikmen,

a.

Tenaga Pendidik dan kependidikan, Pendidikan Non Formal, dan Manajemen pelayanan pendidikan yang disebabkan : Terbatasnya jumlah SDM / pegawai yang memiliki kompetensi di

bidang

tertentu

yang

dapat

membantu

kelancaran

pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. Keterlambatan Petunjuk Teknis Operasional APBD I sehingga menghambat

pelaksanan

kegiatan

sesuai

jadwal

yang

direncanakan.

b.

Belum optimalnya

koordinasi

dengan UPTD

dikarenakan

terlalu

panjangnya rentang kendali. 2. Urusan Kesehatan Capaian keberhasilan urusan kesehatan berdasarkan kinerja output dan outcome, dari aspek kulitas kesehatan masyarakat adalah: Tabel II.6 Capaian Kinerja Urusan Kesehatan No

INDIKATOR

2008

2009

1

Angka Kematian Bayi (1.000 kh)

8,16

8

2

Angka Kematian Balita (per 1.000)

11

5,38

3

Angka Balita Gizi Kurang (per 1.000)

11

3,72

4

Angka Balita Gizi Buruk (per 1.000)

0,20

0,14

5

Angka Kematian Ibu ( per 100.000)

114,61

125,66

Dari aspek palayanan yang meliputi kemampunan penyediaan sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga kesehatan adalah : a. Meningkatnya jumlah desa siaga tahun 2009 sebesar 34,28% dibandingkan target Tahun 2009. Target angka tahun 2009 adalah 175 desa, sementara realisasi jumlah desa siaga adalah 235 desa.


17

b. Jumlah rasio posyandu per satuan balita tahun Posyandu per 1000 balita.

Jumlah Posyandu di

2009 sebesar 22,30 Kabupaten

Semarang

adalah sebanyak 1605 posyandu dibandingkan dengan jumlah balita di kabupaten semarang adalah 71.969 balita.

Sementara standar

Posyandu

per 1000 balita menurut standar nasional Departemen kesehatan adalah 12 sampai dengan 50 Posyandu per 1000 balita. c. Jumlah rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan penduduk tahun 2009 adalah 1,7 per 10.000 penduduk. Total jumlah puskesmas, Poliklinik di Kabupaten Semarang adalah 160 unit dengan jumlah penduduk Kabupaten Semarang 917.581. Standar nasional Departemen Kesehatan untuk rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per satuan penduduk adalah 1 fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk. d. Jumlah rasio tenaga medis (dokter dan dokter gigi) per satuan penduduk tahun 2009 adalah 1,2 per 10.000 penduduk. Total jumlah tenaga medis (dokter dan dokter gigi) di Kabupaten Semarang adalah 107 orang dengan jumlah penduduk penduduk kabupaten Semarang

917.581.

Standar

nasional Departemen Kesehatan untuk rasio tenaga medis per satuan penduduk adalah 1 tenaga medis per 10.000 penduduk. Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan kesehatan

adalah

sebagai berikut : a.

Angka kematian Ibu hamil yang masih cukup tinggi, yaitu sebesar 125,66 per 100.000 kelahiran, walaupun memang lebih kecil dari target tahun 2009 sebesar 127 per 100.000 kelahiran, tetapi dibandingkan tahun 2008 yang hanya sebesar 114,61 per 100.000 kelahiran terjadi kenaikan yang signifikan. Hal ini antara lain disebabkan : Rendahnya

kesadaran

dan

kemampuan

ibu

hamil

untuk

memeriksakan dan melakukan persalinan di bidan atau Puskesmas, tetapi lebih memilih dukun bayi. Keterlambatan mengambil keputusan oleh bidan/keluarga

untuk

dirujuk ke Rumah Sakit dan Puskesmas. b.

Belum semua kasus gizi kurang mendapat Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

c.

Masih kurangnya penyuluhan/sosialisasi mengenai Deteksi Dini Tumbuh Kembang Balita (DDTK) kepada bidan.

d.

Kurang tersosialisasikannya penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) lansia untuk memantau kesehatan lansia.


18

e.

Belum terpenuhinya target Cakupan periksa terakhir ibu hamil minimal 4 kali sebelum melahirkan (K4).

f.

Belum adanya fasilitas laboratorium pemeriksaan sederhana untuk obat & makanan.

g.

Kurangnya pelatihan dan peningkatan pengetahuan SDM tentang obat & makanan.

h.

Kurangnya pelatihan APN (Asuhan Persalinan Normal) bagi bidan.

i.

Kurang termonitornya kualitas air bersih untuk keperluan masyarakat karena terbatasnya jumlah pemeriksaan air bersih

j.

Lemahnya data masyarakat miskin, sehingga kuota program jamkesmas tidak seuai dengan kondisi riil

3.

Urusan Pekerjaan Umum Pencapaian kinerja output dan outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan pekerjaan umum sebagai berikut: a.

Meningkatnya jumlah jembatan (beton) sebagai

sarana

penghubung,

Tahun 2009 jumlah jembatan 280 naik sebanyak 6 buah (dengan panjang 62 meter) dibandingkan Tahun 2008 sebanyak 274 buah. b. Meningkatnya pengamanan badan jalan sepanjang 659 m di 10 lokasi yang berupa saluran dan trotoar. c.

Terpeliharanya jaringan irigasi pada

42

daerah

irigasi

mencakup luas

2.803 hektar. d. Kondisi jalan kabupaten Tahun 2009 mengalami perbaikan dibandingkan Tahun 2008 walaupun belum optimal, yang ditunjukkan dengan Tabel sebagai berikut: Tabel II.7 Kondisi Jalan Kabupaten Semarang Tahun 2008-2009 Kondisi Jalan Kab Aspal Aspal Aspal Aspal

e.

Baik Sedang Rusak Ringan Rusak Berat

Meningkatnya

sarana

Tahun 2008

Tahun 2009

358,00 km 216,00 km 75,91 km 83,71 km

perhubungan

di

292,22 km 255,53 km 83,68 km 102,19 km

pedesaan

dilaksanakannya penyaluran bantuan kepada 208 desa,

+/(-) (65,78) km 39,53 km 7,77 km 18,48 km

dengan

telah

27 kelurahan

berupa bantuan hibah aspal sebesar Rp. 859.500.000,- dan bantuan hibah paving sebesar Rp 3.090.000.000,-


19

Permasalahan dalam pelaksanaan urusan pekerjaan umum adalah sebagai berikut: a.

Belum adanya validasi data jalan dan jembatan desa yang akurat sehingga menyulitkan penyaluran bantuan pembangunan jalan dan jembatan desa pedesaan oleh Bapermas.

b. Kepanitiaan (pokmas) dalam pengajuan proposal bantuan pembangunan jalan dan jembatan desa kurang jelas sehingga dapat mengakibatkan “gangguan” apabila bantuan direalisasikan. c.

Terbatasnya personil yang menangani sehingga pekerjaan tidak dapat berjalan dengan cepat dalam Kegiatan Pemberdayaan Petani Pemakai Air (BAPPEDA)

d. Masih lemahnya koordinasi dalam penyelesaian

masalah

dibidang

pekerjaan umum.

4.

Urusan Perumahan Capaian keberhasilan urusan perumahan berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Tersedianya sarana dan prasarana jalan di 7 desa seluas 4.072 m2, untuk memperlancar transportasi dan arus barang b. Tersedianya sarana dan prasarana drainase di 6 desa seluas 3.654 m2, drainase dan trotoar di 5 lokasi dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat dan menghindari banjir c. Tersedianya kebutuhan air bersih bagi 1.250 KK di 5 desa dalam rangka menciptakan pola hidup yang bersih dan sehat. d. Tersedianya saranan dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran berupa mesin pompa damkar dan selang serta pembangunan gedung posko SAR dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat terhadap bahaya kebakaran. e. Memberikan bantuan dana pemugaran rumah dengan target kepada 295 Rumah tangga miskin dan jumlah Rp 885.000.000,00. Dari target tersebut semuanya terealisasi. Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan perumahan adalah sebagai berikut : a. Belum

optimalnya

kualitas

pelayanan

publik

bidang

perumahan

permukiman; b. Belum lengkapnya infrastruktur dasar permukiman sehingga belum tercipta lingkungan yang sehat


20

5.

Urusan Penataan Ruang Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan penataan ruang untuk Tahun 2009 telah berhasil disusun dokumen-dokumen strategis dalam penataan ruang Kabupaten Semarang, yaitu: a. Dokumen rencana tata ruang bangunan, b. Draft

Peraturan

Bupati

tentang

Garis

Sepadan

untuk

pengendalian

lingkungan, c. RDTR kawasan industri dan kota baru dan d. Raperda RTRW yang akan menjadi acuan pemanfaatan ruang dan pembangunan Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan urusan penataan ruang adalah: a. Masih kurangnya koordinasi dalam penataan ruang daerah. b. Sosialisasi perlu dilakukan lebih efektif disesuaikan dengan sasaran yang ingin dicapai. c. Personil bidang yang menangani penataan ruang daerah masih kurang

6.

Urusan Perencanaan Pembangunan Capaian keberhasilan urusan perencanaan pembangunan Tahun 2009 berdasarkan indikator output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Tersedianya dokumen Perda RPJPD dalam rangka perencanaan daerah jangka panjang. b. Tersedianya dokumen perencanaan SKPD sebagai pedoman pelaksanan Tahun Anggaran 2009. c. Terwujudnya pengembangan database berbasis website atau online d. Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi yg terintegrasi yang menggambarkan

indikator

dan

pemetaan

rawan

pangan

Kabupaten

Semarang sebanyak 50 eksemplar dan dalam bentuk data digital. e. Tersedianya data pengembangan kawasan agropolitan di Kab semarang. Permasalahan yang terkait dengan urusan perencanaan pembangunan pada Tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Belum optimalnya sistem pengelolaan data perencanaan yang akurat dan komprehensif. b. Lemahnya koordinasi antar satuan kerja terkait.


21

c. Kurangnya konsistensi dan komitmen pimpinan SKPD terhadap pelaksanaan program yang berhubungan data dan informasi. d. Kurangnya produktivitasnya SDM dalam memahami pengelolaan data yang berwawasan teknologi informasi. e. Terbatasnya sarana dan prasarana base data perencanaan. 7.

Urusan Perhubungan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan perhubungan sebagai berikut: a.

Meningkatnya jumlah rambu, marka jalan dan pagar pengaman untuk mendukung pengamanan lalu lintas.

b. Meningkatnya pelayanan angkutan umum dengan dilaksanakannya uji kelayakan 14.000 kendaraan bermotor, sertifikasi 50 bengkel umum, dan sosialisasi perbaikan perbaikan peralatan kerja bagi 90 orang operator angkutan umum. c.

Tersedianya

hasil/ dokumen

studi manajemen

(lalu

lintas

kawasan

bandungan, Persimpangan Sisemut, Kec Beringin) untuk mendukung perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan. d. Terealisasinya Pendapatan Parkir Tahun 2009 sebesar Rp. 347.508.500 atau 100,90% dari target sebesar Rp. 344.389.000,. e.

Terealisasinya pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor Tahun 2009 sebesar Rp. 509.393.520,- atau 104,64% dari target sebesar Rp. 486.335.000,-. Permasalahan urusan perhubungan yang perlu penanganan adalah

sebagai berikut : a.

Belum tersedianya database tentang kondisi riil kebutuhan rambu jalan sebagai dasar perencanaan kegiatan.

b.

Belum memadainya perbandingan ruas jalan dengan jumlah angkutan sehingga masih banyak kemacetan yang terjadi di beberapa titik jalan.

c.

Belum memadainya jumlah sub terminal sebagai pendukung pelayanan angkutan umum.

8.

Urusan Lingkungan Hidup Capaian keberhasilan Urusan Lingkungan Hidup berdasarkan kinerja output dan outcome adalah :


22

a. Kenaikan peringkat Adipura yaitu Tahun 2008 peringkat 28 dengan nilai 65,02 menjadi peringkat 20 dengan nilai 68,97 pada Tahun 2009. b. Penanganan sampah terangkut dibanding timbulan sampah pada Tahun 2009 sebesar 78,57% naik sebesar 6,37% dibanding Tahun 2008 sebesar 72,20%. c. Terlaksananya

pengawasan

dan

pengendalian

perusahaan

terhadap

kepatuhan hukum bidang lingkungan hidup dengan kelengkapan dokumen AMDAL sebanyak 4 (empat) perusahaan. d. Tersedianya data tentang kualitas lingkungan baik yang berada di lingkungan

industri

maupun

lingkungan

masyarakat dengan

menguji

kualitas air sungai dan udara di lingkungan industri dan masyarakat. Pengujian ini dilakukan dengan mengambil 19 titik sample pada tahun 2009. e. Terlaksananya kegiatan kali bersih di tahun 2009 dengan kegiatan sosialisasi di 2 kelurahan dan gerakan kebersihan sungai dengan melibatkan 150 orang. f.

Tertanganinya kerusakan lingkungan akibat erosi dari penggundulan hutan dengan membuat dam penahan sebanyak 2 unit dan gully plug sebanyak 2 unit di Tahun 2009. Permasalahan urusan lingkungan hidup yang perlu segera ditangani

adalah: a. Masih terbatasnya sarana dan prasarana persampahan; b. Masih

kurangnya

pemahaman

masyarakat

dan

dunia

usaha

dalam

implementasi pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; c. Masih rendahnya penegakan hukum lingkungan; d. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia bidang lingkungan hidup.

9.

Urusan Pertanahan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan pertanahan sebagai berikut: a.

Meningkatnya pengamanan asset tanah pemda dengan telah dilakukannya pemasangan plang tanda kepemilikan tanah sebanyak 25 unit, dan pensertifikatan tanah Pemda sebanyak 17 unit, serta sertifikat tanah Aset Pemerintah Kabupaten untuk pembangunan Jalan Lingkar Ambarawa sebanyak 16 unit.


23

b. Terfasilitasinya penyelesaian masalah tanah di Kabupaten Semarang Tahun 2009 dengan telah dilakukannya Rakor permasalahan dan alih fungsi tanah sebanyak 25 kali dan diterbitkannya

12 Surat Keputusan Bupati tentang

Penetapan Lokasi. Permasalahan urusan pertanahan yang perlu penanganan segera adalah sebagai berikut : a. Sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya efektif dan efisien. b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di bidang pertanahan.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Capaian

keberhasilan

urusan

Kependudukan

dan

Catatan

Sipil

berdasarkan kinerja output dan outcome adalah : a. Kepemilikan Kartu Keluarga meningkat, dari 277.152 KK menjadi sebanyak 313.899 KK atau naik sebesar 13,25 %. Pencapaian kinerja ini melebihi dari target yang telah ditetapkan tahun 2009 sebanyak 312.110 KK. b. Pelayanan KTP/KK dan Akte Kelahiran dengan Mobil Keliling, yang mulai dilaksanakan sejak bulan April 2008, diutamakan bagi masyarakat yang berada di desa dengan kategori sangat tertinggal dan tertinggal, desa yang letaknya berbatasan dengan kabupaten lain, serta desa yang letaknya jauh dari ibukota kecamatan.

Untuk tahun 2009 pelayanan tersebut ditambah

dengan pelayanan di pasar tradisional, pasar swalayan dan pabrik yang dilaksanakan sebanyak 95 kali, dengan hasil pelayanan sebanyak 11.744 KTP. c. Pelayanan massal/ jemput bola Akte Kelahiran sampai ke desa-desa sebanyak 55 kali, dengan hasil pelayanan sebanyak 5.828 akte. d. Sosialisasi bidang Administrasi Kependudukan dilaksanakan dengan cara : -

Melalui media cetak yaitu dengan penyebaran leaflet sebanyak 3.000 lembar dan poster sebanyak 1.000 poster.

-

Serta melalui media elektronik yaitu melalui siaran radio Serasi dengan jadwal setiap bulan sekali.

e. Pelaksanaan pemutakhiran data penduduk melalui pembagian Buku Induk Penduduk

(BIP)

ke

RT,

berdampak

terekamnya

seluruh

penduduk

Kabupaten Semarang dalam database kependudukan.


24

f.

Hasil pendataan tersebut adalah untuk validasi database kependudukan yang

salah

satu

manfaatnya

dapat

digunakan

untuk

menyiapkan

penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam rangka persiapan Pemilu Kepala Daerah Tahun 2010. g. Dilaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi petugas Regristrasi desa/ kelurahan sebanyak 235 orang. Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut : a. Tidak tercapainya target tahun 2009 penerbitan akte kelahiran sebanyak 50.058 akte, sementara realisasi yang tercapai adalah 35.775 akte. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya akte kelahiran. b. Tidak tercapainya target kepemilikan KTP tahun 2009 sebesar 574.294 orang, baru terealisasi sebanyak 557.920 orang, dikarenakan sebagai dampak adanya menverifikasi

kegiatan

data

ganda.

pemutakhiran database Selain

itu

juga

kependudukan yang

karena

terjadi

peristiwa

kependudukan yaitu terjadinya pindah penduduk ke luar Kabupaten Semarang. c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya validitas data penduduk, sehingga dalam pengisian biodata penduduk masih banyak yang tidak sesuai dengan data legal yang dimiliki. d. Upgrade Program SIAK untuk kecamatan dan kabupaten memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. e. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur pengelola SIAK f.

Masih ada masyarakat yang enggan mengurus KTP / KK sebelum benarbenar membutuhkan, terutama penduduk yang tempat tinggalnya jauh dari tempat pelayanan kependudukan

g. Belum optimalnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, hal ini dapat dilihat bahwa adanya peningkatan permohonan akta kelahiran, penyelesaiannya belum dapat diselesaikan dengan tepat waktu karena terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM yang ada. h. Kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya Akta-akta Catatan Sipil khususnya akta kelahiran, hal ini dapat dilihat pada saat mereka mengurus akta kelahiran masih banyak yang terlambat pelaporannya, sehingga hal ini dikhawatirkan adanya manipulasi data.


25

i.

Belum optimalnya kinerja aparat desa / kelurahan dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

j.

Kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan.

k. Jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Kabupaten belum optimal dan komputer pendukung pelayanan KTP / KK online di kecamatan tidak berfungsi dengan baik, sehingga dikhawatirkan akan menganggu proses pelaksanaan pelayanan tepat waktu.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai berikut: a.

pembentukan vocal point pada masing-masing SKPD guna meningkatkan pemahaman bagi stakesholder terkait, khususnya bagi aparat perencana pada tingkat SKPD berkaitan dengan pengarustamaan gender.

b.

telah dibentuk

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan

Anak (P2TP2A), guna memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak khususnya terhadap kasus KDRT dan trafficking c.

Jumlah kasus KDRT tertangani baik yang berkaitan dengan perempuan maupun anak sampai saat ini mencapai 84 kasus yang tersebar di 19 kecamatan. Permasalahan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak yang perlu penanganan adalah sebagai berikut : a.

Lemahnya jaringan Pemberdayaan Perempuan dan Kelembagaannya.

b.

Belum adanya persepsi yang sama tentang Pengarusutamaan gender.

c.

Masih lemahnya perlindungan perempuan dan anak, terkait dengan kurangnya sosialisasi serta dukungan dan kepedulian masyarakat.

d.

Kurangnya informasi implementasi kebijakan

serta lemahnya data

pelaksanaan pembangunan yang berperspektif gender.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Capaian keberhasilan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera berdasarkan kinerja output dan outcome adalah :


26

a. Berdasarkan hasil pendataan sampai dengan September 2009 jumlah peserta aktif KB adalah sebanyak 155.908

atau 83% dari pasangan usia

subur (PUS). Peningkatan peserta KB aktif ini sebenarnya masih dibawah target sasaran di RPJMD yaitu 165.642 atau 86% dari target pasangan usia subur (PUS). b. Menurunnya jumlah dan prosentase keluarga Pra Sejahtera Kabupaten Semarang tahun 2009 menjadi 86.814 KK atau 32,20 % dari, dibandingkan tahun 2008 sebesar 89.551 KK atau 34,10 % Permasalahan yang terjadi pada urusan Keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera adalah : a. Sumber daya manusia yang semakin berkurang dimana saat ini jumlah PLKB sebanyak 60 orang dengan jumlah desa yang ada 235 desa,yang ada di Kabupaten Semarang b. Menurunnya

komitmen

dan

dukungan

berbagai

pihak

melaksanakan

Program Keluaraga Berencana Nasional c. Peran serta dari kader dalam pengelolaan KB masih sebatas tingkat kelurahaan atau desa ( SKD) d. Masih

rendahnya

pengetahuan

remaja

akan

pentingnya

outcome

tersebut

kesehatan

Reproduksi Remaja.

13. Urusan Sosial Pencapaian

kinerja

output

dan

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan sosial sebagai berikut: a.

Pemberdayaan melalui pelatihan dan pembinaan yang diberikan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), diantaranya terhadap anak terlantar sebanyak 60 orang, pelatihan terhadap penyandang cacat sebanyak 60 orang, pelatihan ketrampilan bagi keluarga miskin sebanyak 60 KK, dan penyuluhan bagi 250 orang PMKS.

b.

Pemberian pelatihan ketrampilan berusaha bagi wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 40 orang.

c.

Fasilitasi pendirian tempat ibadah (pemberian rekomendasi ijin ibadah) yang mendukung meningkatnya jumlah tempat ibadah di Kabupaten Semarang pada Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2008 yang ditunjukkan dengan tabeL dibawah ini: Tabel II.8


27

Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2008 - 2009 TEMPAT IBADAH

TAHUN 2008

TAHUN 2009

+/-

Masjid

1553

1561

8

Musholla

2876

2890

14

Gereja

238

246

8

Vihara

55

59

4

1

1

0

Pura

Sumber: Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Fungsi Tahun 2005-2009, Bappeda Kab Semarang

Permasalahan urusan sosial yang perlu penanganan adalah sebagai berikut :

a.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penanganan bekas penyakit kronis.

b.

Keterlambatan laporan bencana / pengajuan proposal dari lokasi ke Kabupaten

c.

Belum adanya pemahaman yang sama di dalam penjabaran peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang khususnya yang mengatur tentang ijin tempat ibadah.

14. Urusan Ketenagakerjaan Pencapaian kinerja urusan tenaga kerja berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut : a. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten dan produktif sesuai dengan pasar kerja nasional dan luar negeri sebanyak 56 orang mekanik mobil, 20 las karbit, 20 orang tukang bordir, 20 orang membatik dan 20 orang sablon. b. Terserapnya pencari kerja di 9 sektor industri dengan adanya mediasi antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja sebanyak 2500 org di 13 perusahaan. c. Meningkatnya jumlah investasi di Kab Semarang dengan meningkatnya jumlah perusahaan sejumlah 842 perusahaan tahun 2009, dibandingkan tahun 2008 sejumlah 746 perusahaan. d. Dilaksanakannya UMK Kab. Semarang Th. 2010 sesuai dengan SK Gubernur Jateng. Permasalahan yang terkait dengan urusan tenaga kerja adalah sebagai berikut:


28

a. Belum tersedianya data base ketenagakerjaan yang lengkap dan akurat sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan; b. Kurang tersedianya tenaga kerja trampil dan profesional; c. Lemahnya daya saing tenaga kerja di pasar kerja; d. Belum optimalnya penyebarluasan bursa kerja; e. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja; f.

Belum tersedianya Balai Latihan Kerja Daerah;

g. Rendahnya kesadaran pekerja dan pengusaha yang arti pentingnya Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu serta Outsourcing; h. Belum Optimalnya peran dan fungsi lembaga Ketenagakerjaan; i.

Masih lemahnya perlindungan dan pengawasan terhadap peningkatan kesejahteraan pekerja;

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan koperasi dan UKM sebagai berikut: a.

Jumlah KSP/USP di Kabupaten Semarang Tahun 2009 meningkat menjadi 605 unit dibandingkan Tahun 2008 berjumlah 596 unit atau bertambah sebesar 9 unit.

b.

Peningkatan jumlah dan jenis UMKM di Kabupaten Semarang Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2008 yang ditunjukkan dengan Tabel dibawah ini: Tabel II.9 Jumlah dan Jenis UMKM Tahun 2008-2009 TAHUN 2008 (unit) 3.250

TAHUN 2009 (unit) 3.824

10.837

12.784

1.947

Industri Pertanian

1.735

2.040

305

Industri Non Pertanian

2.168

2.550

382

Pertanian

3.685

4.334

649

21.675

25.532

3.857

JENIS UMKM Aneka Jasa Perdagangan

JUMLAH

Sumber:

+/574

Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Fungsi Tahun 2005-2009, Bappeda Kab Semarang


29

c.

Peningkatan

jumlah

koperasi

di

Kabupaten

Semarang Tahun

2009

dibandingkan Tahun 2008 yang ditunjukkan dengan Tabel dibawah ini: Tabel II.10 Jumlah Koperasi Tahun 2008 - 2009 KOPERASI AKTIF TIDAK AKTIF PRIMER KUD NON KUD

Sumber :

d.

TAHUN 2008 (unit) 540 56 596 14 582

TAHUN 2009 (unit) 549 56 605 14 591

+/9 9 0 9


Peningkatan secara umum penilaian kesehatan KSP/USP Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2008 yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini: Tabel II.11 Penilaian Kesehatan KSP/USP Tahun 2008 - 2009 KOPERASI SEHAT

TAHUN 2008 (unit)

TAHUN 2009 (unit)

+/-

47

50

3

CUKUP SEHAT

264

273

9

KURANG SEHAT

235

232

(3)

50

50

-

596

605

9

TIDAK SEHAT JUMLAH

Sumber:


Permasalahan urusan koperasi dan UKM yang perlu penanganan adalah: a. Keterbatasan kemampuan kualitas SDM (sumber daya manusia) sebagai pemilik dan pelaku usaha sehingga wawasannya terbatas. b. Keterbatasan kemampuan akses pasar sehingga pemasarannya terbatas. c. Kekurangan modal dan tidak mampu mengakses ke lembaga keuangan (Bank) karena belum memenuhi bank teknis ( belum mempunyai SIUP, TDP, NPWP dan Jaminan dll.). d. Kurangnya investor untuk membantu dalam hal pemasaran hasil produk unggul.


30

16. Urusan Penanaman Modal Capaian kinerja berdasarkan output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya realisasi investasi Penanaman Modal Asing tahun 2009 sebanyak 10 perusahaan modal asing dengan nilai Rp. 225,500 milyar dibandingkan tahun 2008 dengan investasi 2 PMA dengan nilai sebesar Rp. 22,298 milyar. b. Terbitnya perijinan usaha tahun 2009 sebanyak 22 perijinan. Permasalahan yang terkait dengan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut: a. Belum adanya regulasi yang pro-investasi; b. Belum

adanya

kebijakan

untuk

membantu

UKM

dalam

pengurusan

perijinan; c. Belum optimalnya

pengelolaan sistim informasi potensi daerah sebagai

bahan promosi kepada investor; d. Belum optimalnya promosi informasi investasi; e. Belum optimalnya jaringan kerjasama dalam pengembangan investasi; f.

Terbatasnya kualitas aparatur dalam pelayanan penanaman modal;

g. Lemahnya daya saing terhadap perusahaan perbankan lain yang memiliki modal yang lebih besar; h. Terbatasnya alat likuiditas yang dimiliki BUMD; 17. Urusan Kebudayaan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan kebudayaan sebagai berikut: a.

Perkembangan upacara adat yang dilestarikan oleh masyarakat Kabupaten Semarang semakin bertambah dari tahun ke tahun,

untuk Tahun 2009

berjumlah 106 upacara adat meningkat sebanyak 13 upacara adat dari Tahun 2008 sebanyak 93. Hal ini disebabkan oleh termotivasinya masyarakat untuk melestarikan upacara adat dengan adanya bantuan keuangan dari pemerintah serta efektifitasnya para pamong budaya dalam menjalankan tugasnya. b.

Terinventarisasinya benda cagar budaya yang bergerak maupun tidak bergerak Kabupaten Semarang sehingga memudahkan pelestariannya.

c.

Terwujudnya pelestarian 10 cerita rakyat Kabupaten Semarang yang telah didokumentasikan ke dalam 1.025 buku.


31

d.

Peningkatan profesionalisme Tenaga Teknis (PPTT) untuk penulisan naskah kesejarahan 50 orang dan untuk seni tari 60 orang.

Permasalahan urusan kebudayaan yang perlu penanganan adalah: a.

Masih banyak situs bersejarah di Kabupaten Semarang yang tidak terawat dan bahkan sudah tidak utuh lagi.

b.

Meningkatnya jumlah seniman seniwati di Kabupaten Semarang tidak diikuti dengan jumlah group kesenian.

c.

Terbatasnya

kualitas

SDM

aparatur

dalam

pengelolaan

urusan

kebudayaan.

18. Urusan Pemuda dan Olah Raga Pencapaian kinerja urusan pemuda dan olahraga berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Terlaksananya kompetisi olahraga pelajar Kabupaten Semarang Tingkat SD, SMP, SMA dan kejurda, kemudian atlet yang terpilih mewakili Kabupaten Semarang ke kejuaraan POPDA, POSPEDA, POSPENAS dan Kejurda. b. Pemberian

penghargaan

meningkatkan

motivasi

kepada pelatih

pelatih dan

atlet

dan

atlet

untuk

dalam

terus

rangka

berprestasi.

Penghargaan ini diberikan kepada 45 atlet dan 16 pelatih. c. Prestasi perorangan Tahun 2009, sebanyak 8 pemuda berprestasi di segala bidang d. Kontingen Tri Lomba Juang Kabupaten Semarang meraih Juara Umum 2 dalam Lomba Tri Lomba Juang Jawa Tengah 2009 di Blora. e. Dari berbagai cabang olahraga dan kejuaraan daerah untuk pelajar tahun 2009, Kabupaten Semarang telah mengirimkan wakilnya untuk mengikuti 20 kegiatan dan memperoleh medali 49 emas, 40 perak dan 22 perunggu. f.

Pada Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009, Kabupaten Semarang berada pada peringkat 10 besar Jateng, dengan perolehan 17 emas, 14 perak dan 22 perunggu.


32

Permasalahan

yang ada

dalam penanganan

urusan

pemuda

dan

olahraga adalah: a.

Dalam pelaksanaan program-program yang ada dalam anggaran pada tahun 2009 Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Semarang berorientasi kepada masih rendahnya kualitas SDM Aparatur dan Pengelola Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Kepariwisataan.

b.

Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengembangan Kepemudaan dan Olahraga.

c.

Kurangnya sarana dan prasarana organisasi kepemudaan dan olahraga diberbagai cabang.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri sebagai berikut: a. Penegakan perda, peraturan kepala daerah, dan peraturan lain di daerah yang dilakukan melalui kegiatan pengawasan umum pelaksanaan perda dan peraturan kepala daerah serta operasi yustisi. Melalui kegiatan tersebut jumlah pelanggaran yang ditemukan yaitu: Tabel II.12 Pelanggaran Perda Selama Tahun 2009 NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9

JML PELANGGARAN (KALI)

JENIS PELANGGARAN IMB Ijin Gangguan Reklame Pedagang Kaki Lima (PKL) Pajak dan Retribusi Daerah Galian golongan C Minuman Keras (Miras) Rekreasi dan Hiburan WTS dan gelandangan

Sumber:

44 78 350 154 9 18 9 60

Satpol PP; Data Pokok Informasi Pembangunan Daerah Berbasis Fungsi Tahun 2005-2009, Bappeda Kab Semarang

b. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan ketentuan daerah atau nasional yang dapat mendorong terciptanya ketertiban dan keamanan, kesadaran politik masyarakat, wawasan kebangsaan, maupun toleransi

bermasyarakat

yang

dilakukan

melalui

sosialisasi

peraturan/ketentuan terkait.


33

c. Penanganan bencana alam yang lebih responsif baik melalui pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana melalui kecamatan maupun koordinasi yang lebih efektif dengan instansi terkait. Permasalahan urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang perlu penanganan adalah: a. Pembinaan dan pengawasan perda belum optimal karena: -

Jumlah maupun kualitas SDM Satpol PP masih sangat terbatas dibandingkan cakupan wilayah;

-

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP juga masih terbatas.

b. Dalam ketentuan pidana terpadat Perda yang mencantumkan ancaman pidana

kurungan

paling

lama

6

(enam)

bulan,

sehingga

dalam

pemberkasannya membutuhkan waktu yang relatif lama.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pencapaian kinerja urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi

Keuangan

Daerah,

Perangkat

Daerah,

Kepegawaian

dan

Persandian berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Terbitnya produk hukum daerah tahun 2009 sebanyak 16 Peraturan Daerah, 99 Peraturan Bupati, 700 Keputusan Bupati dan 376 Peraturan Desa. b. Terpenuhinya target penerimaan PBB tahun 2009 dengan jumlah wajib pajak adalah sebanyak 630.450 WP c. Tersedianya

sistem

informasi

kepegawaian

daerah

dalam

rangka

memproses administrasi kepegawaian daerah Kabupaten Semarang. Jumlah PNS Kabupaten Semarang yang telah dilakukan pemutakhiran data tahun 2009 adalah sebanyak 10.836 orang. Permasalahan

yang

terkait

dengan

urusan

Otonomi

Daerah,

Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian tahun 2009 adalah sebagai berikut: a. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.


34

b. Terbatasnya jumlah SDM pegawai yang memiliki kompetensi di bidang tertentu yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan perkantoran. c. Lemahnya koordinasi antar Bagian di Setda Kabupaten Semarang. 21. Urusan Ketahanan Pangan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

keberhasilan urusan ketahanan pangan yang ditunjukkan dengan: a. Termonitornya

perkembangan

harga pangan

sebagai

dasar

rumusan

kebijakan ketahanan pangan. b. Tersalurnya sembako bagi KK miskin sebanyak 650 paket. c. Terciptanya Desa Mandiri Pangan dalam akses pangan sebanyak 3 desa. d. Pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija berupa jagung dan kedelai di 3 kecamatan Permasalahan yang perlu segera mendapatkan perhatian dalam ketahanan pangan adalah: a. Masih kurangnya data pendukung dan kesadaran masyarakat akan perlunya pengembangan dana PMUK untuk desa mandiri akses pangan. b. Masih kurangnya data-data yang dibutuhkan untuk pembuatan rumusan kebijakan ketahanan pangan. c. Masih kurangnya data pendukung peta rawan pangan dan gizi serta kemampuan SDM petugas kecamatan. d. Masih sulitnya mengubah ketergantungan pola konsumsi pangan

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

keberhasilan urusan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan dengan: a. Meningkatnya peran serta lembaga dan organisasi masyarakat desa yang didukung dengan telah dilaksanakannya pelatihan kelembagaan kepada 480 peserta dan disalurkannya Bantuan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) sebesar Rp. 47.500.000,- dari anggaran sebesar Rp. 47.500.000,- (100%) kepada 19 desa. b. Meningkatnya

kualitas

dan

kuantitas

infrastruktur

pedesaan

dengan

dilakukannya fasilitasi program PNPM Mandiri Pedesaan dan disalurkannya Bantuan Hibah PNPM Mandiri Pedesaan sebesar Rp. 3.060.000.000,- dari anggaran sebesar Rp. 3.060.000.000 (100%) kepada 195 desa.


35

c. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan antar desa dengan telah disalurkannya stimulan Bantuan TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) sebesar Rp. 717.388.000,- dari anggaran sebesar Rp. 717.388.000,(100%) kepada 2 desa dan bantuan Bhakti Praja Serasi (BPS) sebesar Rp. 3.197.700.000 dari anggaran sebesar Rp. 3.197.700.000 (100%) kepada 17 desa. d. Penghargaan kepada desa yang berprestasi dengan telah dilaksanakannya evaluasi potensi dan tingkat perkembangan desa serta disalurkannya bantuan kepada desa/kelurahan berprestasi sebesar Rp. 50.000.000,- dari anggaran Rp. 50.000.000,- (100%) kepada 6 desa/kelurahan. e. Meningkatnya kepedulian pemda kepada perangkat desa yang diwujudkan dengan bantuan tali asih kepada perangkat desa yang purna tugas sebesar Rp. 20.000.000,- (100% dari anggaran) untuk 40 orang, bantuan tali asih kepada sekdes yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS sebesar Rp. 180.000.000,- (100% dari anggaran) untuk 9 orang, serta bantuan uang duka bagi kepala desa dan perangkat desa yang meninggal dunia sebesar Rp. 2.500.000,- (100% dari anggaran) untuk 10 orang. Permasalahan yang perlu segera mendapatkan perhatian dalam urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah : a. Kurangnya peran aktif lembaga kemasyarakatan (RT/RW,LKMD/K, Karang Taruna)

dalam

menentukan

arah

perencanaan,

pengendalian

dan

pengawasan pembangunan di desa. b. Adanya

keterbatasan

kemampuan

aparat desa

dalam penggunaan

komputerisasi untuk pengisian program potensi dan tingkat perkembangan desa. c. Masih kecilnya besaran tali asih yang diberikan Pemerintah kabupaten

23. Urusan Statistik Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

keberhasilan urusan statistik adalah :

b.

Tersedianya data ststistik daerah dalam bentuk Buku Kabupaten Semarang Dalam Angka 2008

c.

Data indikator ekonomi daerah berupa Buku Produk Domestik Regional Bruto, baik untuk tingkat Kabupaten maupun Tingkat Kecamatan

d.

Buku profil daerah yang memuat 8 data pokok perencanaan


36

Data/informasi statistik yang dihasilkan oleh kegiatan urusan statistik ini telah dipergunakan sebagai bahan perumusan dan analisis kebijakan baik dalam perencanaan keuangan daerah maupun penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Semarang. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan statistik adalah : a.

Masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur dalam menganalisa dan mengembangkan data dan informasi.

b.

Belum adanya persepsi yang sama di semua SKPD tentang arti pentingnya data dalam proses penyusunan rencana, perumusan kebijakan serta monitoring dan evaluasi.

c.

Lemahnya koordinasi dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data statistik daerah

24.

Urusan Kearsipan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

keberhasilan urusan kearsipan yang ditunjukkan dengan: a.

Terpeliharanya arsip/dokumen daerah dengan cara fumigasi sebanyak 2.280 box arsip

b.

Meningkatnya

pemahaman

kearsipan

baik

intern

pemda

maupun

masyarakat sehingga mendorong terciptanya penataan arsip yang baik. Pembinaan dilakukan melalui penyuluhan maupun bimtek kearsipan. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan kearsipan adalah : a.

Kurangnya sumber daya manusia

pengelola kearsipan baik kualitas

maupun kuantitas karena jumlah pengelola kearsipan belum sebanding dengan kondisi dan jumlah arsip yang harus ditangani. b.

Kurangnya infrastruktur sarana dan prasarana kearsipan yang dimiliki.

c.

Kurangnya

pemahaman

dan pengetahuan dari pencipta arsip SKPD,

desa, swasta, dan perorangan. d.

Kurangnya

kesejahteraan bagi petugas pengelola arsip khususnya

jaminan pemeliharaan kesehatan sebagai akibat yang ditimbulkan dari kondisi pekerjaan. e.

Kurangnya kerjasama dan koordinasi pengelolaan di bidang kearsipan.


37

25.

Urusan Komunikasi dan Informatika Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut, dihasilkan capaian kinerja berdasarkan output dan outcome sebagai berikut: a. Tersedianya Sistem informasi berbasis website. Dengan adanya sistem informasi berbasis web site ini maka informasi tentang Kabupaten b. Semarang dapat diakses melalui jaringan internet secara online. c. Meningkatnya SDM pegawai Kabupaten Semarang dalam bidang IT dimana pada tahun 2009 telah dilakukan

pelatihan bidang IT kepada 100 orang

pegawai, sehingga total pegawai sampai dengan tahun 2009 adalah 300 orang pegawai yang telah diberikan pelatihan dalam bidang IT. Permasalahan yang berkaitan urusan komunikasi dan informasi adalah sebagai berikut: a. Keterbatasan sarana dalam mendukung E-government; b. Kurangnya koordinasi antar Unit Pengolah data fungsional dengan Pusat Data; c. Belum terbangunnya aplikasi program strategis dan terintegrasi. 26.

Urusan Perpustakaan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

keberhasilan urusan perpustakaan yang ditunjukkan dengan: a.

Jumlah koleksi buku (bahan pustaka) senantiasa bertambah dari tahun ke tahun

seiring

dengan

peningkatan

kebutuhan

bahan

bacaan

dari

pengguna perpustakaan. Penambahan koleksi Tahun 2009 adalah 2.542 buku dengan 511 judul. b.

Jumlah pengunjung perpustakaan dan peminjam buku juga semakin meningkat. Jumlah pengunjung perpustakaan Tahun 2009 adalah 55.408 orang, dengan jumlah buku yang dipinjam 35.002 buku.

c.

Jumlah perpustakaan di Kabupaten Semarang juga meningkat, Tahun 2009 jumlah perpustakaan adalah 607 dari 493 untuk Tahun 2008 (naik 114 perpustakaan). Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan perpustakaan adalah : a. Minimnya sarana prasarana di perpustakaan Daerah, antara lain: -

ruang

baca

dan

ruang

pegawai

masih

menjadi

satu

yang

mengakibatkan ketidaknyamanan pengguna perpustakaan; -

bahan pustaka yang semakin lama bertambah, rak buku yang terbatas karena ruangan yang sempit


38

b. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di pelayanan, pengembangan maupun ketatausahaan Selain Urusan Kewenangan Wajib tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang juga melaksanakan Urusan Kewenangan Pilihan sesuai dengan potensi daerah dengan capaian kinerja sebagai berikut : 1.

Urusan Pertanian Capaian kinerja urusan pertanian berdasarkan output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya

produktifitas

jumlah

komoditi

pertanian

tahun

2009

dibandingkan tahun 2008 dengan rincian sebagai berikut: Tabel II.13 Produktifitas Jumlah Komoditi Pertanian 2008 NO

JENIS KOMODITI

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

2009 Produk tivitas (Ku/H)

Luas Panen (Ha)

Produksi (Ton)

+/(-) Produk tivitas Produktiv i tas (Ku/H)

1

PADI

33.215

182.270

5.488

33.682

185.757

5.515

27

2

JAGUNG

12.414

50.966

4.106

12.755

53.254

4.175

69

3

KEDELAI

775

1.052

1.357

682

966

1.416

59

4

KACANG TANAH

2.325

2.781

1.196

2.231

3.040

1.363

167

5

UBI KAYU

1.689

43.244 25.603

1.058

6

UBI JALAR

685

12.590 18.380

596 Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang, 2009

20.890 19.745

(5.858)

11.483 19.871

1.491

b. Meningkatnya secara umum capaian kinerja produktivitas tanaman hias sesuai dalam tabel berikut: Tabel II.14 Produktivitas Jumlah Tanaman Hias 2008 NO

JENIS KOMODITI

1

GLADIOL

2

KRISANT

3

MAWAR

4

ANGGREK

5

SEDAP MALAM

Luas Panen (M3)

15.410

Produksi (Tangkai)

2009 ProduktiLuas Panen vitas (m3/ (M3) Tangkai)

Produksi (Tangkai)

Produktivitas (m3/ Tangkai)

+/(-) Produktiv itas

406.075

26

14.329

505.888

35

6

209.800 14.476.200

69

293.085

20.350.600

69

0

34.100

9.421.260

276

30.164

7.847.800

260

(16)

709

1.749

3

751

14.687

19

16

7.800

652.050

83

27.863

3.434.889

123

40

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang, 2009


39

c. Untuk tanaman sayur-mayur telah diupayakan menambah luas lahan sehingga

luas

panen

dan

produksi

meningkat

dibanding

tahun

sebelumnya, meskipun produktivitasnya belum optimal seperti terlihat dalam tabel berikut: Tabel II.15 Produktifitas Jumlah Tanaman Sayur Mayur 2008

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2009 +/(-) Luas JENIS KOMODITI Luas Produksi Produkti-vitas Produksi Produkti-vitas Produktivi Panen tas Panen (Ha) (Ton) (Ku/Ha) (Ton) (Ku/Ha) (Ha) BAWANG DAUN 741 8.785 118,56 902 9.339 103,54 (15,02) KENTANG 105 2.528 240,76 115 2.761 240,10 (0,66) KUBIS 502 12.899 256,95 655 20.626 314,90 57,95 PETSAI/SAWI 712 10.338 145,2 956 16.787 175,59 39,66 WORTEL 318 6.859 215,69 439 8.527 194,23 (23,31) CABE BESAR 515 3.449 66,97 799 4.101 51,33 (11,80) CABE RAWIT 388 2.086 53,76 397 1.641 41,34 (7,21) TOMAT 280 6.125 218,75 388 7.493 193,12 3,61 BUNCIS 304 3.531 116,15 385 4.057 104,08 0,70 Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang, 2009

d. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan / pertanian, melalui: pembangunan jalan usaha tani sebanyak 7 unit, pembangunan jaringan irigasi untuk usaha tani 14 unit, pembangunan sumur

resapan

18

unit,

tersedianya

bibit/

benih

pengembangan

komoditas hortikultura 1 paket (jeruk, alpukat, durian, kentang, bawang). e. Meningkatnya populasi ternak di Kabupaten Semarang tahun 2009 dibandingkan dengan target yang ditetapkan meliputi sapi potong sebesar 105,71%, sapi perah 101,72%, kerbau 102,72%, kuda 104,09%, kambing 106,94%, domba 103,44%, kelinci 101,50%, ayam broiler 383,76%, ayam buras 100,28%, dan puyuh sebesar 120,87% Permasalahan yang terjadi terkait dengan urusan pertanian adalah sebagai berikut : a. Belum semua kecamatan mempunyai gedung (home base) bagi penyuluh, baru 11 dari 19 kecamatan. b. Sarana dan prasarana penyuluhan di tingkat kecamatan sangat terbatas. c. Jumlah penyuluh PNS masih kurang dibandingkan dengan luas wilayah kerja. d. Adanya isu flu burung dan flu babi menyebabkan ketakutan para peternak untuk menambah populasi ternaknya, khususnya ternak babi.


40

e. Lokasi kandang di UPTD Perbibitan Ternak Kambing Kalongan kurang memenuhi syarat sebagai lokasi UPTD ternak karena kemiringan tanah mencapai 25% sehingga angin kencang, tanah tandus akibatnya ternak muda kondisinya lemah dan banyak kematian serta kurangnya Hijauan Makanan Ternak (HMT) untuk kambing. f.

Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengawasan mutu pakan ternak bagi produsen, distributor, dan konsumen pakan ternak sehingga masih banyak pakan yang beredar tanpa disertai label, rendahnya mutu dan penyimpanannya kurang memenuhi syarat.

g. Rendahnya terhadap pengawasan kualitas dan jenis pakan yang beredar di pasaran karena terbatasnya sarana prasarana serta tenaga analis di Laboratorium

Pakan

Dinas

Peternakan

dan

Perikanan

Kabupaten

Semarang. h. Gerakan Minum Susu Segar untuk Anak Sekolah dan Karyawan (Gerimiss Sekawan) belum secara optimal dilaksanakan karena belum siapnya produsen susu setempat untuk mengakses Gerimiss Sekawan. i.

Pasar Hewan Ambarawa belum tertata sepenuhnya baik dari aspek lingkungan maupun manajemen yang disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta personil yang mendukung kegiatan.

j.

Terbatasnya tenaga medis dan paramedis Kesehatan Hewan (Keswan) serta prasarana kesehatan hewan.

2.

Urusan Kehutanan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan kehutanan sebagai berikut: a. Menjaga dan meningkatkan jumlah potensi hutan di Kabupaten Semarang yang ditunjukkan dengan tabel dibawah ini: Tabel II.16 Jumlah Potensi Hutan di Kabupaten Semarang Tahun 2008 – 2009 No.

URAIAN

1. 2.

Hutan Produksi Hutan Terbatas

3. 4. 5.

Hutan Lindung Cagar Alam Hutan Rakyat

TAHUN 2008 (Ha) 8.006,80 649,30

TAHUN 2009 (Ha) 8.006,80 649,30

3.277,70 18,30 13.040,00

3.277,70 18,30 15.194,10

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab Semarang


+/(-) 2.154,10

41

b. Meningkatnya populasi tanaman keras dan buah sebanyak 27.250 batang yang terdiri atas bibit tanaman kayu 11.750 batang dan bibit tanaman buah 15.500 batang. c. Meningkatnya populasi tanaman penghijauan di 19 kecamatan sebanyak 49752 batang (jati, sengon, durian, alpukat, dan mangga). d. Tersalurnya Bibit Tanaman Kehutanan pada masyarakat di 19 kecamatan sebanyak 175.000 batang (jati dan sengon). e. Produksi kayu jati mengalami kenaikan dari 14.669,888 m3 pada Tahun 2008 naik menjadi 15.686,321 m3 pada Tahun 2009 (6,9%), kenaikan tersebut disebabkan berhasilnya penghijauan kembali yang dilaksanakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Semarang dan masyarakat baik yang berasal dari Dana APBD, Dana APBN serta swadaya masyarakat.

Permasalahan

yang

perlu

mendapatkan

perhatian

dalam

urusan

kehutanan adalah: a. Penebangan kayu terus meningkat akibat peluang pasar yang cukup besar dengan harga yang menguntungkan. b. Bidang aneka usaha kehutanan, produksi madu mengalami penurunan ratarata 1,5 % / tahun lebah,

karena semakin terbatasnya tempat penggembalaan

masih adanya image masyarakat bahwa adanya lebah akan

menurunkan

produksi

panen,

peralatan

pasca

panen

yang

masih

konvensional dan masih terbatasnya SDM peternak. Sedangkan usaha ulat sutera perkembangannya berjalan lambat akibat mutu maupun harga kalah bersaing dengan sutera import. c. Kerusakan lingkungan di Kabupaten Semarang masih cukup tinggi karena: -

Usaha tani tanaman semusim di daerah yang mempunyai kelerengan tinggi kurang menerapkan kaidah konservasi.

-

Masih banyak penambangan Galian C secara liar.

-

Terbatasnya

bangunan

konservasi

di

kawasan

lereng-lereng

pegunungan. -

Kurangnya penghijauan, khususnya di sekitar kawasan mata air.

-

Tingkat laju penebangan yang masih lebih tinggi dibanding laju penanaman.


42

3.

Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Pencapaian

kinerja

urusan

Energi

dan

Sumber

Daya

Mineral

berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Terpasangnya jaringan listrik di 4 (empat) desa dalam rangka mempercepat perkembangan desa. b. Terpasangnya lampu penerangan jalan umum sebanyak 30.106 pada tahun 2009. Permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut: a. Masih adanya tumpang-tindih pelaksanaan kewenangan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral antara propinsi dan kabupaten yang dikarenakan peraturan

perundangan yang mengatur

kewenangan

tersebut belum

disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. b. Konsep

“Energi

Terbarukan”

belum

dapat

diimplementasikan

secara

optimal.

4.

Urusan Pariwisata Pencapaian pencapaian

kinerja

keberhasilan

output urusan

dan

outcome

pariwisata

yang

tersebut

mendukung

ditunjukkan

dengan

indikator sebagai berikut: a. Meningkatnya jumlah pengunjung/tamu hotel di Kabupaten Semarang Tahun 2009 sebesar 16,19% dibandingkan Tahun 2008 yang didukung dengan peningkatan jumlah hotel sebesar 17,71% dan peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur hotel sebesar 11,67% dan 33,93% seperti terlihat tabel dibawah ini: Tabel II.17 Rekapitulasi Data Statistik Pengunjung/Tamu Hotel Di Kabupaten Semarang Tahun 2008 - 2009 Uraian

Tahun 2008

Tahun 2009

+/(-)

%

Jumlah Hotel (buah)

192

226

34

17,71

Jumlah Kamar (Unit)

3.221

3.597

376

11,67

Jumlah bed (Unit)

4.158

5.569

1.411

33,93

694.802

807.271

112.469

16,19

Jumlah Tamu (Orang)

Sumber: Dinas Pemuda, OR dan Budpar Kab Semarang


43

b. Meningkatnya jumlah kunjungan ke Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) Kabupaten Semarang, Tahun 2009 jumlah wisatawan 893.716 orang (terdiri atas 4.523 wisman dan 889.193 wisnus) naik sebesar 127.317 wisatawan (16,61%) dibandingkan jumlah wisatawan Tahun 2008 yaitu 766.399 orang (terdiri atas 3.634 wisman dan 762.765 wisnus). c. Meningkatnya jumlah PAD dari retribusi obyek pariwisata, Tahun 2009 jumlah PAD adalah Rp. 1.495.966.724,- naik sebesar Rp. 255.638.029,(20,61%) dibandingkan Tahun 2008 yaitu Rp. 1.240.328.695,-.

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan pariwisata adalah: a. Masih rendahnya kualitas SDM Aparatur dan Pengelola Kepariwisataan dan Kebudayaan. b. Kurangnya sarana dan prasarana di obyek wisata. c. Rendahnya upaya pengembangan dan perlindungan kebudayaan daerah. d. Rendahnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan pariwisata e. Rendahnya mutu produk pariwisata yang berwawasan lingkungan. f.

Rendahnya kualitas dan kuantitas insan pariwisata dan kebudayaan yang profesional agar mampu berkiprah di arena Nasional.

5.

Urusan Kelautan dan Perikanan Pencapaian kinerja urusan perikanan dan kelautan berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya konsumsi protein ikan dibandingkan tahun sebelumnya. Konsumsi protein ikan tahun 2009 adalah 18,19 Kg/Kapita/th, sementara konsumsi ikan tahun 2008 adalah 18,18 kg/kapita/th, sehingga terjadi peningkatan sebesar 0,06 kg/kapita/th. b. Meningkatnya capaian produksi perikanan dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian produksi perikanan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


44

Tabel II.18 Capaian Produksi Perikanan Tahun 2009 NO

URAIAN

CAPAIAN

SATUAN

2008

1

KOLAM

ton

507,60

2

TAMBAK

ton

3

MINAPADI

4 5 6

KARAMBA APUNG KARAMBA TANCAP PEMBENIHAN - unit pembenihan rakyat -

7 8 9

2009

+/(-)

694,84

187

0,00

0,00

-

ton

0,00

0,00

ton ton

63,00 135,00

8

ekor

balai benih ikan ikan hias

KOLAM PEMANCINGAN

71,38 199,00

64

7.821.000

12.807.520

4.986.520

ekor

2.197.830

2.297.000

99.170

ekor

505.000

506.000

1.000

ton

440

478,00

38 114 (990)

PENANGKAPAN ton PENGOLAHAN kg Sumber : Dinas Peternakan dan Perikanan, 2010

1.090,80 32.800

1.204,8 31.810

Permasalahan yang terkait dengan urusan kelautan dan perikanan adalah sebagai berikut: a. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pengawasan penangkapan

ikan

di

Rawapening

sehingga

berdampak

pada

terganggunya pelestarian sumberdaya perikanan di Rawapening karena nelayan menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan dan tidak terkendali dengan baik. Selain itu di Rawapening belum ada tempat tambatan untuk speedboat. b. Terbatasnya sarana dan prasarana Tempat Pendaratan Ikan (TPI) sehingga pemanfaatan TPI belum optimal. c. Kurangnya animo masyarakat untuk datang ke Pasar Ikan Higienis karena kegiatan pemasaran di Pasar Ikan Higienis belum optimal. d. Untuk Balai Benih Ikan (BBI) Kebowan kondisi tanahnya kurang berlumpur sehingga tidak kedap air dan air untuk perkolaman minim. 6.

Urusan Perdagangan Pencapaian

kinerja

output

dan

outcome

tersebut

mendukung

pencapaian keberhasilan urusan perdagangan sebagai berikut: a. Terkontrolnya peredaran barang yang sesuai dengan standar dan parameter yg ditentukan dengan dilakukannya pengawasan peredaran barang dan jasa pada Tahun 2009 sebanyak 32 kali terhadap 2.432 sampel.


45

b. Terealisirnya

pendapatan

Rp. 2.218.195.600,-

retribusi

pasar

Tahun

2009

dari kegiatan pengelolaan Pasar dan

sebesar PKL yang

terdiri atas Rayon I sebesar Rp. 982.849.200,- Rayon II sebesar Rp. 843.682.400,- dan Rayon III sebesar Rp. 391.664.000,-. c. Sektor Perdagangan memberikan kontribusi yag signifikan terhadap PDRB Kabupaten Semarang sehingga berada pada posisi kedua terbesar dalam struktur PDRB. PDRB dalam sektor perdagangan merupakan pendapatan masyarakat yang bersumber pada kegiatan perdagangan baik yang berada di kawasan perdagangan tradisional (pasar-pasar, PKL), toko retail kebutuhan pokok maupun distribusi besar pupuk, BBM dan sebagainya. Besarnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB berdasarkan harga konstan yaitu 21.65 % atau sebesar Rp. 1.099.624.600.000,-. d. Usaha perdagangan di pasar-pasar tradisional juga menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang signifikan sehingga mampu mengurangi angka pengangguran dari sektor informal karena banyak pihak yang terlibat mulai pemasok barang hingga penyedia jasa transportasi dan tenaga kerja. Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan perdagangan adalah: a. Adanya persaingan yang tidak seimbang antara peretail-peretail modern (Alfamart, Indomart) dengan pasar-pasar tradisional, toko, warung karena belum

adanya ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut di atas.

Akibatnya pasar tradisional menjadi kurang diminati pembeli dan banyak toko/warung kecil yang mati. b. Kurangnya pengetahuan sumber daya manusia yang bergerak di bidang perdagangan

tradisional

tentang

manajemen

pengelolaan

usaha

perdagangan. c. Keterbatasan

peralatan

kemetrologian

untuk

memantau

peralatan

perdagangan. d. Keterbatasan

anggaran

untuk

merevitalisasi

kawasan-kawasan

perdagangan tradisional (pasar maupun PKL). e. Kurangnya kesadaran pelaku usaha melengkapi diri dengan perizinan usaha maupun legalitas lainnya masih kurang. f.

Rendahnya kemampuan berpromosi bagi UKM/IKM untuk memperluas jaringan pasar

g. Kurangnya daya saing produk lokal di pasar.


46

h. Rendahnya

pemahaman

terhadap

penyelenggaran

perlindungan

konsumen oleh pelaku usaha maupun konsumen. 7.

Urusan Perindustrian Pencapaian kinerja urusan perindustrian berdasarkan kinerja output dan outcome adalah sebagai berikut: a. Meningkatnya jumlah industri. Jumlah industri baik menengah atau besar tahun 2009 adalah 162 industri, meningkat sebesar 3,18% dibandingkan jumlah tahun 2008 sebesar 154 industri. b. Meningkatnya penyerapan jumlah tenaga kerja. Jumlah penyerapan tenaga kerja tahun 2009 adalah 11.197, meningkat sebesar 3,21% dibandingkan jumlah tahun 2008 sebesar 66.854 tenaga kerja. c. Meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten Semarang tahun 2009, yaitu sebesar Rp. 80,335 trilyun atau meningkat 0,05% Rp. 80,297 trilyun. Permasalahan yang terkait dengan urusan perindustrian adalah sebagai berikut: a. Rendahnya tingkat inovasi

masyarakat/pengrajin sehingga menghambat

daya kreatifitas untuk menciptakan ide – ide baru di bidang permebelan b. Rendahnya motivasi pengrajin dalam menjalankan usahanya c. Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativitas sehingga produk IKM kurang bisa bersaing dengan produk perusahaan besar d. Masih

minimnya

peralatan

/

mesin

yang

memadai

untuk

dapat

menghasilkan produk yang berkualitas e. Rendahnya motivasi pengrajin dalam menjalankan usahanya f.

Rendahnya modal usaha dan tingkat kreativitas sehingga produk IKM kurang bisa bersaing dengan produk perusahaan besar

g. Masih

minimnya

peralatan

/

mesin

yang

memadai

untuk

dapat

menghasilkan produk yang berkualitas h. Rendahnya tingkat pendidikan pengrajin / pengusaha IKM sehingga memperlemah daya saing dalam usaha i.

Sulitnya memperoleh bahan baku

j.

Lemahnya jaringan pemasaran produk kerajinan dari limbah kayu sehingga kurang dikenal oleh masyarakat luas

k. Rendahnya

tingkat

pendidikan

pengrajin

yang

berpengaruh

pada

manajemen pengelolaan usaha kerajinan limbah kayu


47

8.

Urusan Transmigrasi Pencapaian

kinerja

output dan

outcome tersebut mendukung

pencapaian keberhasilan urusan transmigrasi sebagai berikut: a. Peningkatan efektivitas pengiriman transmigran ke luar Jawa dengan melakukan MoU dengan 3 provinsi daerah penempatan. Melalui pelatihan terhadap

calon

transmigran

yang

dilaksanakan

diharapkan

dapat

memberikan ketrampilan untuk bekal transmigran hidup di daerah yang baru. b. Meningkatnya jumlah animo dan pendaftar calon transmigrasi Tahun 2009 dibandingkan Tahun 2008 sebagaimana tabel berikut ini: Tabel II.19 Jumlah Animo dan Pendaftar Calon Transmigrasi Tahun 2008 – 2009

Jumlah Animo

506

Tahun 2009 (jiwa) 506

Jumlah Pendaftar

646

728

Uraian

Tahun 2008 (jiwa)

+/82

Sumber: Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab Semarang

Permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam urusan transmigrasi adalah: a. Belum optimalnya sosialisasi ketransmigrasian. b. Belum adanya kepastian jadwal pemberangkatan calon transmigran dan minimnya frekuensi pemberangkatan. c. Alokasi target penempatan dari pemerintah pusat relatif kecil. d. Terbatasnya sarana dan prasarana. e. Kurangnya petugas teknis transmigrasi. f.

Minimnya MoU yang dilakukan Pemda dengan Pemda tujuan.

g. Minimnya ketrampilan calon transmigran.

C. ISU STRATEGIS DAN MASALAH MENDESAK Pembangunan yang telah dilaksanakan sebagai implementasi RPJMD 20052010 jangka waktu 4 (empat) tahun ini (tahun 2006-2009) sebagai bagian dari pelaksanaan Tahapan 1 RPJPD 2005-20025 telah menghasilkan kemajuan di berbagai bidang, namun demikian masih terdapat beberapa permasalahan daerah yang mendesak untuk segera ditangani.


48

Lebih lanjut, dengan memperhatikan capaian kinerja dan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi pada setiap pelaksanaan urusan pada tahun 2009, dapat dirumuskan beberapa permasalahan utama (mendesak) yang harus dihadapi dalam pembangunan tahun 2011 antara lain : 1. Tingginya angka pengangguran dan kemiskinan; Angka pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,16%, jumlah Rumah Tangga Miskin sebesar 26,44% (angka RTS dari BPS) atau sebesar 32,20% (angka Pra KS

dari

Badan

peningkatan

KBPP)

menjadi

kesejahteraan

permasalahan

masyarakat.

mendasar

Tingginya

dalam rangka

angka

pengangguran

tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain Rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya akses terhadap pasar dan permodalan, sehingga menghambat tumbuhnnya lapangan kerja. 2. Rendahnya daya saing produk lokal; Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas dan upaya promosi produk-produk pertanian, industri kecil/rumah tangga serta jasa pariwisata, sehingga tidak mampu menembus peluang pasar yang semakin ketat. 3. Rendahnya investasi swasta; Rendahnya nilai investasi swasta diakibatkan terutama oleh belum optimalnya proses

pelayanan

perijinan,

kurangnya

penyediaan

fasilitas

usaha,

dan

kurangnya kepastian hukum baik di tingakt desa/kelurahan maupun kabupaten. 4. Belum meratanya pelayanan dasar bagi masyarakat, terutama pendidikan dasar, kesehatan, permukiman dan air bersih; Hal ini terutama disebabkan oleh terbatasnya penyediaan sarana dan prasaran pelayanan dasar yang tidak seimbang dengan kebutuhan dan cakupan layanan yang harus dilayani. 5. Kurangnya infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, transportasi, pasar, pengelolaan limbah dan jaringan irigasi; Kurangnya infrastruktur daerah akan sangat menghambat dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, terutama dalam mendukung sektor-sektor ekonomi yang potensial yaitu industri, pertanian, dan pariwisata.


49

6. Kurangnya

kinerja

aparatur,

sistem

kelembagaan

dan

manajemen

pemerintahan; Terbatasnya jumlah dan kualitas PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya belum efektif dan efisiennya sistem kelembagaan dan manajemen pemerintahan, serta banyaknya peraturan perundang-undangan daerah yang sudah

tidak

sesuai

pembangunan.

dengan

menyebabkan

perkembangan tidak

optimalnya

keadaan

dan

tuntutan

kinerja

aparatur

dalam

pelayanan publik. 7. Menurunnya kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup Menurunnya kualitas SDA dan LH terutama disebabkan dari pengelolaan lingkungan

yang tidak terkendali

dan

pembuangan

limbah

yang tidak

terkontrol. Hal ini terlihat dengan semakin sulitnya mendapatkan air bersih dan menurunnya debit air dari sumber-sumber air irigasi dan air baku. 8. Kesenjangan akses pelayanan publik Kesenjangan akses pelayanan publik terutama dalam layanan administrasi dan pemerintahan terjadi adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah sebagai akibat perbedaan kondisi geografis dan

belum optimalnya penggunaan

teknologi informasi. 9. Belum optimalnya peran serta masyarakat yang berperspektif gender dalam proses pembangunan. Hal ini lebih banyak disebabkan oleh belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dan

terbatasnya

pengetahuan

gender

dari

para

pemangku

kepentingngan (stakeholder) pembangunan.


50

BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 2011 BESERTA KERANGKA PENDANAAN A. KONDISI UMUM PEREKONOMIAN DAERAH TAHUN 2009 DAN PERKIRAAN TAHUN 2010 1. Kondisi Ekonomi Nasional dan Regional a. Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 mencapai 4,30 %, atau turun cukup signifikan sebesar 1,8 %

dari

tahun 2008

yang mencapai

6,1%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 mencapai 4,74 %, atau turun 1,12 % dari tahun 2008 sebesar 5,66 %. Di tahun 2010 perekonomian nasional diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,5 – 5,6 %, sedangkan di tingkat regional Jawa Tengah pertumbuhan ekonomi diproyeksikan tidak jauh berbeda dari prediksi angka nasional, yaitu pada kisaran 5,25 – 5,75%. b. Inflasi Inflasi nasional tahun 2009 hanya mencapai 3,70% turun sangat signifikan dibanding tahun

2008 yang mencapai 11,10 % sedangkan di

tingkat regional (Jawa Tengah) inflasi mencapai 3,32% juga mengalami penurunan dibanding tahun 2008 sebesar 9,55%. Di tahun 2010 inflasi nasional diperkirakan mencapai 4-6%, sedang di tingkat regional Jawa Tengah diperkirakan akan mencapai 6-7%. 2. Kondisi Perekonomian Daerah. Perekonomian daerah merupakan bagian dari sistem ekonomi nasional dan regional, hal ini membawa konsekuensi bahwa kondisi perekonomian daerah tentunya tidak terlepas dari kondisi perekonomian nasional dan kondisi perekonomian regional. a.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Kabupaten Semarang tahun 2009 juta lebih tinggi dibanding tahun 2008

mencapai Rp. 10.343.478,07 yang hanya sebesar Rp

9.284.507,64 juta, atau meningkat sebesar 11,41%. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan meningkat menjadi sebesar Rp. 5.281.288,62 juta dari tahun 2008

sebesar

Rp. 5.079.003,74 juta atau tumbuh sebesar

4,26 %.


51

Kontribusi setiap sektor terhadap PDRB

Kabupaten Semarang

tahun 2009 masih didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah, yakni industri, pertanian dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa INTANPARI masih berperan sebagai kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi daerah. Adapun besaran nilai dan kontribusi masing - masing sektor tersebut berturut-turut adalah industri sebesar 46,62%, pariwisata (gabungan sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi) sebesar 21,49% dan pertanian sebesar 13,02%. Secara lengkap besaran nilai dan kontribusi tiap sektor dalam PDRB sebagaimana Tabel berikut : Tabel III.1 Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang Tahun 2009 *) ADH Berlaku NO 1

Pertanian

2 3

Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas dan Air Minum

5

Konstruksi/Bangunan

6

Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Lembaga Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa – jasa

7 8

9

ADH Konstan

SEKTOR

TOTAL PDRB

(Juta Rp. ) 1.555.768,85

15,04

(Juta Rp. ) 687.627,23

% 13,02

12.465,30

0,12

6.380,25

0,12

4.455.568,18

43,08

2.462.099,48

46,62

133.292,26

1,29

45.776,39

0,87

417.961,90

4,04

190.126,01

3,60

2.106.068,13

20,36

1.134.948,94

21,49

278.203,54

2,69

116.644,03

2,21

430.379,96

4,16

186.191,50

3,53

953.769,95

9,22

451.494,80

8,55

100,00

5.281.288,62

100,00

10.343.478,07

%

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, *) Angka Sementara

Berdasarkan asumsi tersebut, maka INTANPARI masih relevan untuk tetap dijadikan sebagai sektor unggulan dalam upaya memacu pembangunan Kabupaten Semarang. b.

Pertumbuhan ekonomi Kondisi perekonomiam daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian nasional dan regional.

Angka pertumbuhan ekonomi dan

inflasi Kabupaten Semarang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan prediksi angka nasional maupun regional. Pertumbuhan pertumbuhan

ekonomi

sektor-sektor

daerah

ekonomi.

merupakan Pertumbuhan

akumulasi tiap-tiap

dari sektor

ekonomi dalam PDRB tahun 2009 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :


52

Tabel III.2 Pertumbuhan PDRB per Sektor Kabupaten Semarang Tahun 2009 *) NO

PERTUMBUHAN (%)

SEKTOR

ADHB

1 2 3 4 5 6 7

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Konstruksi/Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi

8 9

Lemb Keu, Persewaan dan Jasa Persh. Jasa – jasa RATA-RATA

ADHK

14,89 11,66 9,95 9,90 12,15 9,93

4,21 3,12 3,66 5,45 2,02 3,21

11,83 15,59 14,09 11,41

4,61 7,11 6,70 3,98

Sumber : BPS Kabupaten Semarang, diolah

Dari

tabel

tersebut

diketahui

bahwa

pertumbuhan

ekonomi

Kabupaten Semarang pada tahun 2009 hanya mencapai 3,98%, terjadi penurunan bila dibanding tahun 2008 yaitu tumbuh sebesar 4,26%. Walaupun pada tahun 2009 terjadi penurunan pertumbuhan dibanding tahun 2008 namun secara umum seluruh sektor menunjukkan tren pertumbuhan positif yang cukup signifikan, dengan 3 (tiga) besar tingkat pertumbuhan tertinggi secara berturut-turut ditunjukkan sektor Lembaga Keuangan Persewaan dan Jasa Perusahaan

sebesar 7,11%,

sektor Jasa – jasa 6,70 % dan sektor Listrik, Gas dan Air Minum 5,45%. Penurunan pertumbuhan ekonomi disebabkan karena dari 3 sektor unggulan

daerah

(INTANPARI)

hanya

sektor

pertanian

yang

pertumbuhannya diatas rata-rata yaitu sebear 4,21%, sedangkan sektor industri dan pariwisata pariwisata hanya tumbuh masing-masing sebesar 3,66% dan 3,21%, sehingga sangat berpengaruh terhadap angka pertumbuhan

secara

keseluruhan.

Menurunnya

pertumbuhan

sektor

industri dan sektor pariwisata (jasa perdagangan, hotel dan restoran) disebabkan masih kuatnya pengaruh ekonomi nasional dan ekonomi global terutama ekspor hasil industri. Mendasarkan pertumbuhan ekonomi tahun 2008 dan tahun 2009, maka pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang diperkirakan tidak jauh berbeda dengan Jawa Tengah dengan nilai yang lebih

rendah yaitu antara 4,0 – 4,5 %. Perkiraan ini didasarkan pada

masih lambatnya pertumbuhan sektor industri pengolahan pada tahun 2008 dan 2009 dibanding sektor lain, padahal

kontribusinya terhadap

PDRD sangat besar.


53

c.

Inflasi Inflasi Kabupaten Semarang pada tahun 2009 mencapai 3,17 % jauh lebih rendah apabila dibandingkan dengan inflasi Tahun 2008 yaitu sebesar 11,03%. Rendahnya angka inflasi tersebut disebabkan karena pengaruh ekonomi nasional dan regional Jawa Tengah yang relatif stabil. Apabila kondisi tersebut dapat dipertahankan, angka inflasi daerah tahun 2010 diperkirakan hanya mencapai 5 – 6%

3. Investasi Investasi berdasarkan

merupakan

data

dari

salah

Kantor

satu

indikator

Pelayanan

Semarang, dibanding Tahun 2008 dari

perekonomian

Perijinan

Terpadu

daerah,

Kabupaten

investasi 6 proyek PMA dan 848

Investasi Non Fasilitas dengan nilai total sebesar Rp 306.452.000.000,- dan pada Tahun 2009 di Kabupaten Semarang mengalami peningkatan, yaitu Investasi 10 proyek PMA dan 471 investasi non fasilitas dengan nilai sebesar Rp 379.056.080.000,-. B. TANTANGAN DAN PROSPEK EKONOMI TAHUN 2011 Perekonomian Kabupaten Semarang tahun 2011 diprediksikan tidak jauh berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi daerah pada

tahun 2008 dan 2009 yang masih rendah tidak sebanding dengan angka

inflasi, sehingga belum mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor internal dan eksternal diperkirakan belum sepenuhnya mendukung kinerja perekonomian Kabupaten Semarang secara optimal. Faktor internal antara lain masih rendahnya kualitas SDM sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, tuntutan kenaikan upah ketenagakerjaan, rendahnya daya beli masyarakat berpengaruh serta belum terciptanya iklim yang kondusif bagi terhadap kinerja sektor riil dan investasi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah pengaruh ACFTA yang belum dapat diantisipasi secara optimal dan kebijakan perekonomian nasional dan regional yang fluktuatif sehingga sulit untuk diprediksi. Terjadinya krisis ekonomi global sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri pengolahan, dimana dapat menyebabkan berkurangnya lapangan kerja yang

berakibat pada terjadinya

beberapa kasus PHK. Kondisi tersebut akan berdampak pada terhambatnya pemerintah daerah dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Oleh karena itu diperlukan upaya - upaya riil dan kecermatan dari pemerintah daerah


54

dan masyarakat untuk menggali potensi daerah secara optimal. Selain selalu dilakukan peningkatan kualitas SDM dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, untuk mengatasi makin intensifnya pasar bebas/globalisasi ekonomi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa agar memiliki daya saing. Beroperasinya Jalan Tol Semarang – Ungaran diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam jangka pendek pengaruh tersebut akan terjadi terutama pada sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi. Pembangunan

perekonomian

2011

terus

diarahkan

pada

upaya

meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menjaga laju inflasi agar senantiasa berada pada level yang rendah (di bawah 2 digit), serta memacu tingkat pertumbuhan masing-masing sektor dalam PDRB sehingga dapat dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Upaya peningkatan ekonomi daerah diupayakan pada peningkatan sektor riil terutama sektor partanian, industri kecil dan UKM serta pariwisata yang berbasis masyarakat. Peningkatan pertumbuhan sektor ini walaupun tidak terlalu besar namun mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Guna mendorong kemandirian dan daya saing produk lokal terutama sektor tersebut

baik dipasar regional maupun ekspor diperlukan

upaya untuk meningkatkan kualitas sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan pasar. Guna memacu pertumbuhan ekonomi

dibutuhkan investasi pembangunan

baik dari pemerintah maupun swasta. Investasi non pemerintah dari sektor swasta dibutuhkan pendanaan yang bersumber dari investasi fasilitas maupun non fasilitas, sedangkan kebutuhan investasi non pemerintah dari sektor masyarakat dapat

dipenuhi

dari

tabungan

masyarakat.

Beberapa

investasi

di

bidang

infrastruktur dengan nilai cukup signifikan pada tahun 2011 di antaranya adalah masih berlangsungnya pembangunan Jalan Tol Semarang-Bawen. Investasi fasilitas yang dilakukan oleh swasta baik melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat tergantung pada seberapa menarik Kabupaten Semarang sebagai tempat investasi yang menguntungkan.

Disamping upaya mempermudah perijinan, untuk menarik

investasi swasta masuk ke Kabupaten Semarang diperlukan strategi, menciptakan iklim investasi yang mendukung seperti menciptakan good governance, peraturan yang konsisten, penegakan hukum yang tegas, dan keamanan. Disamping itu perlu usaha-usaha gigih memperkenalkan Kabupaten Semarang melalui berbagai forum baik regional, nasional maupun internasional, serta

usaha-usaha lain misalnya

dengan pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus.


55

Kebutuhan investasi dari dana masyarakat selain langsung diinvestasikan sendiri juga disalurkan antara lain melalui perbankan, pasar modal, atau lembaga keuangan lainnya seperti asuransi dan dana pensiun. Dengan pelaksanaan berbagai langkah terobosan, berbagai sumber dana daerah diharapkan dapat ditingkatkan dan menjadi sumber dana investasi. Optimalisasi investasi pemerintah daerah antara lain melalui peningkatan penerimaan pajak dan bukan pajak serta sumber dana lainnya baik dari APBN dan APBD Provinsi, sedangkan investasi masyarakat dapat dilakukan dengan optimalisasi sumber daya alam serta optimalisasi dana terkait keagamaan seperti dana wakaf, zakat, dan sebagainya. Dari tantangan yang dihadapi dan asumsi-asumsi tersebut serta dengan mempertimbangkan kemungkinan pertumbuhan sektor riil pada tahun-tahun sebelumnya, maka pada

tahun 2011 PDRB ADHB diperkirakan mencapai

Rp.12.968,69 milyar, sedang

PDRB ADHK sebesar Rp.5.741,08 milyar, dengan

tingkat pertumbuah 4,0 – 4,5%. Untuk mencapai pertumbuhan tersebut, dengan perkiraan besaran nilai ICOR sebesar 3,5 dibutuhkan investasi sebesar Rp. 1.970 milyar.

Kebutuhan investasi

tersebut sebagian akan dipenuhi dari investasi pemerintah baik dari APBD Kabupataen, APBD Provinsi dan APBN diperkirakan mencapai Rp. 815 milyar, sedangkan sisanya dari swasta sebesar Rp 1.155 milyar. Secara umum proyeksi indikator makro ekonomi daerah tahun 2010 dan 2011 dapat digambarkan sebagaimana Tabel berikut :

Tabel III.3 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Semarang No 1.

Indikator Makro Ekonomi

Realisasi

Proyeksi

2008

2009*)

2010

2011

PDRB Harga Berlaku (milyar Rp.)

9.284,51

10.343,48

11.515,31

12.968,69

PDRB Harga Konstan (milyar Rp.)

5.079,00

5.281,29

5.502,31

5.741,08

2.

Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%)

4,26

3,98

4,19

4,34

3.

Tingkat Inflasi (%)

11,03

3,17

5-6

5-6

4.

Jumlah penduduk (jiwa)

913.022

917.745

922.977

928.252

5.

Laju pertumbuhan penduduk %)

1,50

0,51

0,57

0,57

34,10

32,20

30,00

26,00

PDRB/kapita hrg berlaku (Rp)

8.895.646

9.887.485

10.864.598

11.660.907

PDRB/kapita hrg konstan (Rp)

4.875.509

5.042.594

5.222.118

5.370.040

6.

7.

Tingkat Kesejahteraan Keluarga/ Keluarga Pra KS (%)

Sumber : analisis tim penyusun


56

C.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH Penetapan kebijakan ekonomi daerah selalu memperhatikan kebijakan tingkat nasional dan regional, dengan tetap bertumpu pada visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta memperhatikan kondisi dan potensi serta permasalahan-permasalahan yang berkembang di daerah. Sesuai dengan kondisi dan potensi daerah serta faktor eksternal yang berkembang,

pelaksanaan pembangunan

tahun

2011 Kabupaten

Semarang

mengambil tema “PEMERATAAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” Dengan tema tersebut disusun kebijakan ekonomi daerah tahun 2011 yang diarahkan pada : 1. pengembangan kualitas produk unggulan daerah yang berbasis pada sektor pertanian, industri kecil dan rumah tangga, serta pariwisata melalui perbaikan manajemen, peningkatan teknologi produksi, fasilitasi akses pasar dan permodalan. 2. mendorong berkembangnya investasi swasta dalam pengembangan sektor riil melalui penataan sarana dan prasaran wilayah dan penyediaan infrastruktur serta pengelolaan lingkungan hidup secara efisien dan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan perijinan. D. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Pendapatan

daerah

digunakan

penyelenggaraan pembangunan daerah.

sepenuhnya

untuk

membiayai

Selama ini Pendapatan Daerah

diperoleh karena kewenangan yang dimiliki Kabupaten Semarang sebagai daerah otonom dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah dan kewenangan lain yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan. Perkembangan proporsi pendapatan terhadap total penerimaan masih didominasi oleh dana yang bersumber dari dana perimbangan, baik DAU maupun DAK. Selain itu juga terdapat dana dari bagi hasil pajak dan bantuan keuangan provinsi yang kontribusinya juga cukup signifikan. Oleh karenanya dalam rangka peningkatan pendapatan daerah ditempuh kebijakan sebagai berikut : a. Pendapatan daerah yang dianggarkan harus merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai sesuai potensi yang sebenarnya.


57

b. Angka yang direncanakan/dianggarkan pada sisi pendapatan merupakan angka batas terendah dari suatu penerimaan daerah. c. Pendapatan daerah harus tetap dianggarkan secara bruto. d. Penarikan pendapatan baik pajak maupun retribusi harus didasarkan pada Peraturan Daerah, sedangkan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah tidak boleh memberatkan dunia usaha dan masyarakat. e. Penegakan

disiplin

pengelolaan

pajak dan

retribusi daerah,

dengan

penagihan aktif oleh petugas pajak dan PPNS, serta penindakan atas pelanggaran aturan, baik pada aparat maupun subyek pajak. f.

Peningkatan

pelayanan

kepada

Wajib

Pajak

dan

retribusi

melalui

peningkatan sistem dan prosedur, peningkatan kapastias SDM, kapasitas organisasi, peningkatan sosialisasi informasi / peraturan dan mekanisme pajak daerah dan retribusi daerah, dengan tetap menjaga kerahasiaan wajib pajak. g. Perbaikan data dasar tentang kebutuhan fiskal dan data kapasitas fiskal. h. Optimalisasi

kegiatan

intensifikasi

dan

ekstensifikasi

pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah. i.

Penyesuaian beberapa peraturan daerah yang mengatur pendapatan dengan mengacu pada UU 28 tahun 2009.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja hibah, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja hibah diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat baik dibidang ekonomi, kesejahteraan sosial dan sarana prasarana pembangunan. Belanja langsung digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang akan dilaksanakan oleh seluruh SKPD. Alokasi belanja daerah diarahkan sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan tahun 2011, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan proporsionalitas, berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan yang ditetapkan.


58

Untuk itu agar pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara optimal, maka kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2011 diarahkan pada kegiatan dengan kriteria sebagai berikut : a. Untuk membiayai kegiatan pelayanan sesuai standar dan kewenangan yang dimiliki oleh SKPD dengan memperhitungkan kebutuhan dasar (pokok) bagi kelancaran

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pelayanan

kepada

masyarakat; b. Penyelesaian kegiatan-kegiatan lanjutan yang harus dituntaskan pada tahun 2011, sehingga langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. c. Pelaksanaan program dan kegiatan pokok yang mendukung Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Pembangunan Jawa Tengah, sesuai sasaran tema pembangunan Kabupaten Semarang. d. Pemenuhan kebutuhan Belanja Wajib dan Mengikat serta kegiatan yang diamanatkan Undang Undang; e. Distribusi alokasi antar urusan sesuai kebutuhan dan sinergi dengan program-program direncanakan dalam RKPD. f.

Kebutuhan Dana Pendamping DAK, Sinergi program dan kegiatan.

g. Kebijakan khusus : Penentuan

Alokasi

Dana

Desa,

Tambahan

Penghasilan

Aparat

Pemerintah Desa akan didasarkan pada hasil perhitungan data realisasi tahun sebelumnya. Kebijakan kenaikan gaji PNS dan Guru akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan adalah sebagai penyeimbang antara pendapatan dengan belanja. Prioritas pembiayaan daerah tahun 2011, antara lain adalah sebagai berikut : a. Digunakan untuk membiayai Penyertaan modal dalam rangka menumbuhkembangkan Perusahaan Milik Daerah dengan besaran anggaran dan pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah b. Pembiayaan Wajib Mengikat untuk restrukturisasi hutang Perusahaan Daerah.


59

c. Membentuk dana cadangan dalam rangka memenuhi kebutuhan daerah yang membutuhkan dana yang cukup besar agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal. d. Pembiayaan Petani / Peternak dan dana bergulir. Dari uraian tentang kebijakan keuangan daerah tersebut diatas, diperkirakan beban anggaran Kabupaten Semarang Tahun 2011 masih sangat berat. Hal ini mengingat terus meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan pelayanan dan pembangunan terutama dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu adanya kebijakan pemerintah tentang kenaikan gaji bagi PNS sebesar 10% dan pemberian tunjangan guru yang telah lolos sertifikasi juga akan mengurangi kemampuan keuangan daerah tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu tahun 2011 diharapkan terjadi kenaikan pendapatan daerah terutama dari dana perimbangan. Berdasarkan

pertimbangan tersebut maka rekapitulasi dan proyeksi

kerangka pendanaan pembangunan daerah tahun 2011 dan tahun 2012 dapat dilihat seperti tabel berikut : Tabel III.4 Realisasi dan Proyeksi Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 s/d 2012 Realisasi NO

Uraian

2009 (Rp. 000)

RAPBD 2010 (Rp000)

781,021,767 90,392,508

Proyeksi (Rp. 000) 2011

2012

765,623,421 97,181,797

848,950,306 104,637,806

905,836,280 109,156,102

619,137,565

608,556,508

669,412,159

737,218,701

71,491,694

59,885,116

74,900,341

59,461,476

BELANJA DAERAH

789,795,015

777,834,593

902,575,631

947,226,722

2.1

Belanja Tidak Langsung

528,746,156

544,597,046

613,503,196

643,192,129

2.1.1

Belanja pegawai

416,636,481

464,337,589

524,498,077

550,722,980

2.1.2

Belanja bunga

15,936

14,000

14,000

14,000

2.1.3

Belanja subsidi

57,748

117,000

149,400

165,000

2.1.4

Belanja hibah

62,128,561

53,650,355

36,466,275

43,758,041

2.1.5

Belanja bantuan sosial

8,086,482

2,265,550

11,253,750

6,446,770

2.1.6

Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja tidak terduga

339,493

172,225

172,225

585,869

40,659,691

23,040,327

39,949,469

39,999,469

821,763

1,000,000

1,000,000

1,500,000

1.1

1

PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah

1.2

Dana perimbangan

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah 2

2.1.7

2.1.8


60

Realisasi NO

2.2

Uraian

Belanja Langsung SURPLUS (DEFISIT)

3

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan Pembiayaan

3.1.1

SiLPA tahun sebelumnya

3.1.2

Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan Penerimaan Dana Talangan

3.1.3

2009 (Rp. 000)

RAPBD 2010 (Rp000)

261,048,860

2011

2012

233,237,547

289,072,435

304,034,593

(8,773,248) (12,211,172)

(53,625,325)

(41,390,442)

64,650,895

15,228,439

48,318,056

3,000,000

61,439,178

12,228,439

45,318,056

38,520,347

1,189,354

-

-

-

2,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

22,363

-

3,017,267

3.1.4

Koreksi Pembukuan Bank Jateng

3.2

Pengeluaran Pembiayaan

2,562,287

3.2.1

204,000

3.2.2

Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Pembayaran Pokok Hutang

15,211

3.2.3

Pengeluaran Dana Talangan

2,000,000

3.2.4

Koreksi Pemindahbukuan ke piutang Pembentukan Dana Cadangan Daerah

3.2.4

Proyeksi (Rp. 000)

-

14,460,450

14,017,267

7,443,183

7,000,000

17,267

17,267

17,267

3,000,000

3,000,000

3,000,000

-

-

4,000,000

4,000,000

Pembiayaan Netto

62,088,608

12,211,172

33,857,606

27,503,080

Surplus/(Defisit)

53,315,360

-

(19,767,719)

(48,223,296)

343,076

Sumber : DPPKD Kabupaten Semarang (diolah)

Dari Tabel tersebut diatas diprediksi bahwa pada tahun 2011 dan tahun 2012 pendanaan pembangunan daerah masih mengalami defisit, sehingga upaya menggali sumber-sumber pendanaan pembangunan harus dilakukan secara intensif. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah terutama pajak daerah perlu dukungan data potensi dan perangkat perundang-undangan yang sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi sehingga tidak membebani masyarakat. Untuk membiayai program dan kegiatan yang sinergis dengan prioritas pembangunan nasional perlu menggali sumber-sumber pendanaan lainnya seperti kegiatan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi.


61

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

A. PRIORITAS PEMBANGUNAN Sebagai pelaksanaan tahun pertama tahapan ke-2 pelaksanaan RPJPD 2005-2025, maka dalam penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2011 harus memperhatikan hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai akibat perubahan dinamika pembangunan. Beberapa yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2011 antara lain : 1. Kemampuan daerah, baik dalam hal pendanaan, ketersediaan dan potensi sumber daya. 2. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan kewenangan yang dimiliki oleh masingmasing SKPD; 3. Tingkat urgensitas dan pengaruhnya terhadap penyelesaian/ penanganan isu strategis daerah, terutama dalam hal : a. peningkatan kualitas sumber daya manusia, baik di bidang pendidikan maupun kesehatan; b. mengatasi masalah mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat luas yang secara langsung terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat; c. upaya pemberdayaan masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi; d. penciptaan stabilitas daerah dan mendorong investasi swasta; e. mendorong penyerapan tenaga kerja setempat; dan f. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 4. Mempertimbangkan kecamatan dan desa kelurahan dengan tingkat kemiskinan tinggi dan desa berkembang/tertinggal, sebagai fokus lokasi kegiatan. Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu penetapan prioritas pembangunan daerah harus sinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Prioritas pembangunan nasional tahun 2011 sebagaimana tertuang di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut :


62

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik 2. Pendidikan, Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: a). Menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan; b). Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja; 3. Kesehatan, Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan di antaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahunpada 2009 menjadi 72,0 tahun pada 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran Millenium Development Goals (MDGs) tahun 2015. 4. Penanggulangan Kemiskinan Penurunan tingkat kemiskinan absolut dari 14,1% pada 2009 menjadi 8-10% pada 2014 dan perbaikan distribusi pendapatan dengan pelindungan sosial yang berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan ekonomi masyarakat yang berpendapatan rendah 5. Ketahanan Pangan, Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar 115-120 pada 2014 6. Infrastruktur Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)


63

8. Energi Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimalisasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya. 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana Konservasi dan emanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik Program aksi untuk daerah

tertinggal,

terdepan,

terluar,

dan

pascakonflik

ditujukan

untuk

pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pascakonflik 11. Kebudayaan,

Kreativitas,

dan

Inovasi

Teknologi

Pengembangan

dan

Perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuhmapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan Di samping 11 (sebelas) prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian 3 (tiga) prioritas nasional lainnya yaitu : 1. Di bidang politik, hukum, dan keamanan mencakup: a). Pelaksanaan

koordinasi

terhadap

mekanisme

prosedur

penanganan

terorisme; b). Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme; c). Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia; d). Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri; e). Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi; f). Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor; (g) pengembalian aset ( asset

recovery); g). Peningkatan kepastian hukum; h). Penguatan perlindungan HAM; dan i). Pemberdayaan industri strategis pertahanan.


64

2. Di bidang perekonomian mencakup: a). Pelaksanaan pengembangan industri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri asional; b). Peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional; c). Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan; serta d). Peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri. 3. Di bidang kesejahteraan rakyat mencakup: a). Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010; b). Peningkatan

kerukunan

umat

beragama

melalui

pembentukan

dan

peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); c). Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun; d). Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif; e). Perbaikan

dan

peningkatan

kualitas

jaringan

prasarana

dan

sarana

pendukung pariwisata; f). Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yang kompetitif di kawasan Asia; g). Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya; h). Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012; i). Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan; serta j). Revitalisasi gerakan pramuka. Sedangkan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Visi “Terwujudnya Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera” dalam konsep “Bali Deso, mBangun Deso”, yang perlu disinergiskan dengan program prioritas Kabupaten Semarang, yaitu:


65

1. Peningkatan potensi ekonomi kerakyatan dengan pendekatan komoditas dan kawasan disukung oleh pembangunan pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan, infrastruktur, energi, koperasi dan UMKM serta pariwisata; 2. Peningkatan akses, kualitas layanan dan pengembangan sumberdaya manusia serta pelestarian nilai-nilai budaya; 3. Peningkatan pembangunan perdesaan, kualitas derajad kesehatan dan sosial masyarakat dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan; 4. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung serta pengurangan potensi bencana; 5. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan good governance, kapasitas dan kapabilitas aparatur, penciptaan kondusifitas wilayah serta penegakan hukum dan HAM. Tahun 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan tahapan ke 2 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2025. Arah pembangunan tahun 2011 terfokus pada penanganan 9 (sembilan) permasalahan pokok pembangunan sebagaimana yang dimanatkan dalam RPJPD tahun 2005-2025, terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka dalam menangani permasalahan pokok dan mendesak sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, dirumuskan prioritas pembangunan Kabupaten Semarang tahun 2011, sebagai berikut : 1.

Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan mencakup Pemerataan, keterjangkauan dan Peningkatan kualitas

2.

Penanggulangan

kemiskinan

dan

pengangguran

melalui

pemberdayaan

masyarakat; 3.

Peningkatan perekonomian daerah dengan titik berat pada pengembangan sektor pertanian, industri kecil/ rumah tangga, UMKM dan pariwisata;

4.

Peningkatan investasi melalui penyediaan infrastruktur dan penciptaan

iklim

kondusif serta penyederhanaan perijinan 5.

Penataan dan penyedian sarana dan prasarana wilayah perdesaan, perbatasan dan sarana publik perkotaan.

6.

Peningkatan pelayanan kependudukan dan KB serta pengarusutamaan gender;

7.

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara efektif,efisien dan berkelanjutan;

8.

Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik;


66

Dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan lokasi kegiatan pembangunan dititik-beratkan pada di desa-desa dengan jumlah penduduk miskin tinggi, dimana dilakukan melalui 4 (empat) kelompok program yaitu : 1. Program pemberian bantuan dan perlindungan sosial bagi warga miskin dengan tujuan untuk pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup, melalui pemerataan pelayanan pendidikan, kesehatan, pangan, yang didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti gedung sekolah, puskesmas, sanitasi dan air bersih. 2. Program

pemberdayaan

masyarakat,

melalui

kegiatan

yang

mempunyai

karakteristik pelibatan masyarakat berdasarkan kebutuhan, penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dan pelaksanaan kegaiatan secara swakelola dan kelompok. 3. Program pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, melalui peningkatan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. 4. Program-program lain yang langsung maupun tidak langsung berdampak pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin seperti perbaikan dan

penyediaan

infrastruktur

pendidikan,

kesehatan,

jaringan

irigasi,

transportasi dan lain-lain.

B. SASARAN PEMBANGUNAN Sasaran pembangunan daerah tahun 2011 ditetapkan dalam rangka upaya pencapaian sasaran pokok pembangunan Tahapan ke II RPJP 2005-1025, yaitu : 1.

Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;

2.

Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan;

3.

Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

4.

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah;

5.

Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan;


67

6.

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya, Melalui 8 (delapan) prioritas pembangunan tersebut, target dan indikator

kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 dapat dilihat sebagaimana Tabel berikut. Tabel IV.1 Target Kinerja Sasaran Pembangunan Tahun 2011 Kapaten Semarang NO 1

SASARAN POKOK Meningkatnya kualitas sumber daya masyarakat Kabupaten Semarang yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,

PRIORITAS PEMBANGUNAN 1.

Peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan mencakup Pemerataan, keterjangkauan dan Peningkatan kualitas

INDIKATOR KINERJA 2011 Urusan Pendidikan, - Prosentase penduduk berusia lebih dari 15 th melek huruf 99% - Angka rata-rata lama sekolah SD/MI 6,03 th; SMP/MTs 3,01 th dan SMA/SMK/MA 3,01 th - Angka Partisipasi Pendidikan anak usia dini 52,15% - Angka partisipasi murni (APM) SD/MI/PaketA 95,02%, SMP/MTs/Paket B 82,81%, dan SMA/SMK/MA/Paket C 34,36% - Angka partisipasi kasar (APK) SD/MI 104,97%, SMP/MTs 95,97% dan SMA/SMK/MA 41,10% - Angka putus sekolah (APS) SD/MI 0,07%, SMP/MTs 0,41% dan SMA/SMK/MA 1,18% - Angka kelulusan (AL) SD/MI 98,00%; SMP/MTs 90,34% dan SMA/SMK/MA 92,49% - Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs 99,85%; dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA 68,75% - Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV 56,61% - Gedung sekolah dalam kondisi baik SD/MI 80,06%, SMP/MTs 88,38% dan SMA/SMK/MA 94,67% - Rasio Guru/murid SD/MI 66,94%, SMP/MTs 63,06% dan SMA/SMK/MA 90,10% Urusan Kesehatan. - Angka Kematian Ibu (AKI) 123/100.000 kh - Angka Kematian Bayi (AKB); 8/1.000 kh - Prosentase Balita Gizi Buruk 0,14% - Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan 100% - Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100% - Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 93% - Cakupan desa/kelurahan universal child immunization (UCI) 100% - Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA 70%


68

NO

SASARAN POKOK

PRIORITAS PEMBANGUNAN

INDIKATOR KINERJA 2011

- Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD 100%

- Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin 24,85%

- Cakupan kunjungan bayi 98% - Rasio Posyandu per 1.000 balita, 0,89 - Ratio puskesmas per 30.000 penduduk 0,85%

- Rasio dokter, 35 per 100.000 penduduk Urusan Sosial - Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi 7 buah - Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial 1,74% - PMKS yang memperoleh bantuan sosial 9,03% Urusan Kebudayaan - Penyelenggaraan festival seni dan budaya 42 kali - Jumlah situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan 0,09% - Jumlah grup kesenian 250 grup Urusan Pemuda dan Olah Raga - Tersedianya Gelanggang/balai remaja untuk kegiatan pemuda - Tersedianya lapangan olah raga yang memadai - Terbinanya organisasi pemuda 15 buah, organisasi olah raga 26 buah - Terlaksananya kegiatan kepemudaan 8 kali, kegiatan olah raga 17 kali Urusan Perpustakaan - Rasio jumlah dan judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul /buku) 0,59 Urusan Transmigrasi - Transmigrasi swakarsa 49,60%

2

Meningkatnya kemandirian perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan yaitu industri, pertanian dan pariwisata (INTANPARI) serta sektor lain yang berwawasan lingkungan

1.

Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran melalui pemberdayaan masyarakat;

2.

Peningkatan perekonomian daerah dengan titik berat pada pengembangan sektor pertanian, industri kecil/ rumah tangga, UMKM dan pariwisata;

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - Tingkat kemiskinan (Rasio jumlah Keluarga Pra KS) 26,00% - Rasio PKK aktif 100% - Rasio Posyandu aktif 100% - Prosentase desa berstatus swasembada 100% - Kontribusi swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat 44,20% - Pemeliharaan pasca program pemberdayaan 100% Urusan Ketenagakerjaan - Tingkat partisipasi angkatan kerja 82,59% - Pencari kerja yang ditempatkan 48,32%


69

NO

SASARAN POKOK



- Tingkat pengangguran terbuka 4,00% - Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha 90%

Urusan Koperasi dan UKM - Koperasi aktif 70% - Usaha Mikro dan Kecil 35% - Jumlah BPR/LKM 701 buah Urusan Ketahanan Pangan - Adanya Regulasi ketahanan pangan - Terpenuhinya Ketersediaan pangan utama Urusan Pertanian - Meningkatnya produktivitas tanaman pertanian utama (padi menjadi 5,64 ton/ha) - Meningkatnya PDRB sektor pertanian Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral - Pertambangan tanpa ijin 50% - Rasio ketersediaan daya listrik lebih dari 90% - Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor pertambangan Urusan Pariwisata - Kunjungan wisata mencapai 1.861.134 orang - Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata - Meningkatnya kualitas (klas) hotel/penginapan, Urusan Kelautan dan Perikanan - Produksi perikanan terhadap target 114,26% - Konsumsi ikan terhadap target 95,89% Urusan Perdagangan - Meningkatnya Ekspor bersih perdagangan - Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan - Meningkatnya Cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal Urusan Perindustrian - Meningkatnya Pertumbuhan industri - Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sektor industri

3

Meningkatkan kepemerintahan yang baik (good governance), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh aparatur yang kompeten dan profesional, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN),

1. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, penelitian dan pengembangan, serta penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik;

Urusan Perencanaan Pembangunan - Tersedianya RPJPD dalam bentuk Perda - Tersedianya RPJMD dalam bentuk Perda - Tersedianya RKPD dalam bentuk Perbub Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian


70

NO

SASARAN POKOK



- Adanya Sistem informasi Pelayanan -

Perijinan dan administrasi pemerintahan Lama proses perijinan 2 – 14 hari Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha sebanyak 16 Penegakan Perda 97% Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 100% Tingkat waktu tanggap daerah layanan kebakaran wilayah manajemen kebakaran 100% Cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik 80%

Urusan Komunikasi dan Informatika - Adanya Website milik pemerintah daearah - Pameran / ekspo 2 kali per tahun Urusan Statistik - Adanya Buku ”Kabupaten Dalam Angka” - Adanya Buku ”PDRB Kabupaten” Urusan Kearsipan - Penerapan arsip secara baku pada SKPD (100%) - Kegiatan SDM pengelolaan kearsipan 2 kali

4

Meningkatkan kualitas, kuantitas dan pemerataan sarana prasarana yang seimbang guna menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah

1. Peningkatan investasi melalui penyediaan infrastruktur dan penciptaan iklim kondusif serta penyederhanaan perijinan 2. Penataan dan penyedian sarana dan prasarana wilayah perdesaan, perbatasan dan sarana publik perkotaan.

Urusan Pekerjaan Umum - Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 42,02% - Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5 meter) 6,96% - Sepadan jalan yang digunakan PKL atau bangunan liar 9,28% - Luas daerah irigasi dalam kondisi baik 47,10% Urusan Perumahan - Rumah tangga pengguna air bersih 78,96% - Lingkungan pemukiman kumuh (0,024%) - Rumah layak huni 52,40%) - Prosentase luas pemukiman tertata - Rumah tangga bersanitasi 29,63% - Prosentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik 76,14% Urusan Perhubungan - Jumlah arus penumpang angkutan umum 7.885.998 orang - Jumlah KIR angkutan umum yang terlayani 13.700 unit - Lama pengujian KIR 1 – 1,5 jam - Pemasangan rambu-rambu 419 unit Urusan Pertanahan - Luas lahan bersertifikat 50,67%


71

NO

SASARAN POKOK



- Penyelesaian kasus tanah negara 6,92%

- Penyelesaian ijin lokasi 92% - Prosentase penduduk yang memiliki lahan 29,46%

Urusan Penanaman Modal - Kenaikan realisasi PMDN 3,65% - Jumlah investor berskala Nasional : PMA 10 ijin, Non fasilitas 2.209 ijin - Jumlah nilai investasi Rp. 226,484 M

5

Meningkatkan kepastian hukum, penegakan HAM, mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak di semua bidang pembangunan

1.

Peningkatan pelayanan kependudukan dan KB serta pengarusutamaan gender;

Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil - Kepemilikan KTP 78,36% - Kepemilikan Akte kelahiran per 1.000 penduduk 514 - Penerapan KTP Nasional berbasis NIK sudah dilaksanakan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera : - prevalensi peserta KB aktif 84,06% - Laju pertumbuhan jumlah penduduk 0,57% - Rasio jumlah Keluarga Pra KS 30,60% Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - Partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan 10% - Angka melek huruf perempuan yang berusia lebih dari 15 th sebesar 90% - Realisasi penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan 100% Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri - Kegiatan pembinaan politik daerah 3 keg - Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 8 keg - Rasio jumlah Linmas per satuan penduduk 103,4 per 10.000 penduduk - Rasio jumlah poskamling per satuan penduduk 13,48 per 10.000 penduduk

6

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya

1.

Pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

Urusan Penataan Ruang - Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB 79,4% - Menurunnya Ruang publik yang berubah peruntukannya - Meningkatnya Rasio bangunan ber-IMB - Meningkatnya Ketaatan terhadap RTRW - Luas wilayah produktif 1.247,42 Ha - Luas wilayah industri 724,84 Ha Urusan Lingkungan Hidup - Cakupan wilayah penanganan sampah 51,9%


72

NO

SASARAN POKOK



- Cakupan pantauan pencemaran status mutu air 28,88%

- Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber air 8,68%

- Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal 25%

- Tempat pembuangan sampah -

sementara (TPS) per satuan penduduk 0,1 per 10.000 penduduk Penegakan hukum lingkungan 100%

Urusan Kehutanan - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 51,9% - Kerusakan kawasan hutan 0% dikelola oleh Perhutani


73

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011

Untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan, ditetapkan rencana program dan kegiatan tahun 2011 beserta pagu indikatif pendanaannya. Program dan kegiatan prioritas tersebut dapat dilaksanakan baik melalui belanja tidak langsung maupun belanja langsung yang dikelompokkan berdasarkan organisasi pelaksana kegiatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pagu indikatif pendanaan tidak hanya diharapkan bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN baik dalam bentuk bantuan keuangan, DAK maupun Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, tetapi juga diharapkan dari sumber dana lainnya, Secara lebih terperinci uraian tentang prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif pembangunan daerah tahun 2011 Kabupaten Semarang sebagaimana tersebut dalam Lampiran II : MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN


74

BAB VI PENUTUP

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan yang lain, baik perencanaan tingkat Pusat, Provinsi maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Semarang tahun 2011 telah dilakukan melalui 5 (lima) pendekatan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu partisipatif, bottom up, top down, teknokratik dan politik.

Dengan pendekatan tersebut telah dilakukan sinkronisasi

antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah

melalui penyelenggaraan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa, kecamatan dan kabupaten Kompleknya

permasalahan

yang

dihadapi

dalam

rangka

peningkatan

kesejahteraan masyarakat membutuhkan biaya pembangunan yang tidak sedikit, namun demikian sumber pendapatan daerah masih terbatas. Hasil analisis terhadap rencana pendapatan dan rencana belanja yang diusulkan oleh masing-masing RKPD, baik melalui belanja langsung maupun belanja tidak langsung, menunjukkan bahwa proyeksi APBD 2011 diperkirakan terjadi defisit belanja yang sangat signifikan. Oleh karena itu semua stakeholder diharapkan dapat melakukan upaya untuk menggali sumber-sumber pandanaan pembangunan seperti APBD Provinsi dan APBN, baik melalui dana DAK, Bantuan Keuangan maupun Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, maupun melalui partisipasi masyarakat atau swasta. Daftar program dan kegiatan, serta pagu indikatif di dalam RKPD berfungsi sebagai acuan dan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat, serta acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Keterbatasan keuangan daerah agar ditindak-lanjuti oleh masing-masing SKPD dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD dengan memperhatikan prinsi-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel sesuai standar kinerja yang telah ditentukan. Untuk menjaga keseimbangan program dan kegiatan antar urusan baik dalam rangka pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam penyusunan KUA-PPA dan RAPBD 2011 perlu pencermatan dari berbagai pihak sehingga defisit anggaran dapat diatasi namun upaya pencapaian target kinerja sasaran tetap dapat berjalan secara optimal.


75

Keberhasilan pelaksanaan RKPD dalam menjawab tantangan dan permasalahan yang ada agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tidak hanya ditentukan oleh jajaran pemerintahan (eksekutif dan legislatif), tetapi juga diperlukan partisipasi dari dunia usaha dan masyarakat secara bersama-sama. . WAKIL BUPATI SEMARANG,

ttd Hj. SITI AMBAR FATHONAH


76

BAB I PENDAHULUAN. Lampiran : Peraturan Bupati Semarang Nomor : 33 Tahun 2010 Tanggal : 10 MEI 2010

Recommend Documents