LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2016-2021
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pemerintah memerlukan perencanaan
mulai
dari
perencanaan
jangka
panjang
hingga
perencanaan jangka pendek yang substansinya saling berkaitan. Perencanaan yang baik akan menjadi arah bagi cita-cita pembangunan serta strategi dan cara pencapaiannya. Karena itu disusun UndangUndang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional yang memberikan landasan bagi berbagai bentuk perencanaan dari pusat hingga daerah. Terkait dengan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di bidang perencanaan, diamanatkan juga bahwa Pemerintahan Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan 1-1
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman 2006-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2005. Salah satu substansi strategis dalam RPJPD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera, demokratis, dan berdaya saing”, yang terdiri dari 4 (empat) Misi yang didalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahuipula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan
RPJPD
tersebut
kemudian
diuraikan
menjadi
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (20062010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020), dan Tahap IV (20212025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sehubungan dengan telah dilantiknya Drs. H. Sri Purnomo, M.Si. sebagai Bupati Sleman dan Dra. Hj. Sri Muslimatun, M.Kes. sebagai Wakil Bupati Sleman pada Tanggal 17 Februari 2016 untuk masa jabatan 2016–2021, maka Pemerintah Kabupaten Sleman berkewajiban menyusun RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Periode 2016-2021 yang merupakan Tahap III (ketiga) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025. Mengingat bahwa RPJMD memuat tentang arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat
Daerah,
dan
program 1-2
kewilayahan,
maka
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 memiliki nilai strategis sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan di Kabupaten Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan demikian, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2016-2021 harus disusun sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sebagai rencana kerja tahunan untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 juga wajib mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalam perencanaannya telah dilakukan
oleh
pemerintah
daerah
bersama-sama
dengan
para
pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing. Selain itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun ini juga telah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah, serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sleman
Tahun
2016-2021
berpedoman
pada
RPJPD
Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan memperhatikan RPJM Nasional Tahun 2015-2019, RPJMD Provinsi DIY Tahun 2012-2017, RTRW
Kabupaten
Sleman
Tahun
2011-2031,kondisi
lingkungan
strategis di daerah, serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, juga disusun berdasarkan beberapa pendekatan berikut: 1.
Pendekatan Politik, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah sebagai proses penyusunan rencana program, karena
rakyat
pemilih
menentukan
pilihannya
berdasarkan
program-program pembangunan yang ditawarkan para calon Kepala Daerah. Dalam hal ini, rencana pembangunan adalah penjabaran agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat
1-3
kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 2.
Pendekatan Teknokratik, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk hal tersebut.
3.
Pendekatan Partisipatif, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
4.
Pendekatan Atas-Bawah (top-down) dan Bawah-Atas (bottom-up), pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Hasil proses tersebut kemudian diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.
Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman ini adalah pemahaman awal posisi Kabupaten Sleman yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, serta dialog yang melibatkan stakeholders dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.
1-4
Gambar 1.1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman
Berdasarkan tahapan yang telah dilakukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 tersebut serta merujuk pada ketentuan-ketentuan
tentang
perencanaan
pembangunan
daerah,
secara jelas menunjukan bahwa RPJMD memiliki nilai-nilai strategis dan politis, yaitu : 1.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan janji Kepala Daerah terpilih yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
2.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun.
3.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan Rencana Kerja Tahunan Daerah (RKPD).
4.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan alat atau instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan Bappeda dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan.
5.
RPJMD
Kabupaten
Sleman
Tahun
2016-2021
merupakan
instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah dan Kepala SKPD selama 5 (lima) tahun.
1-5
6.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang selaras dengan Rencana Pembangunan Nasional dan Provinsi.
7.
RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan pedoman penilaian
keberhasilan
Pemerintah
Daerah
sesuai
amanat
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan Landasan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 adalah: 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2.
Undang-Undang
Nomor
25
Tahun
2004
tentang
Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3.
Undang-Undang Pembangunan
Nomor Jangka
17
Tahun
Panjang
2007
Nasional
tentang Tahun
Rencana 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
1-6
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari
Hal
Pembentukan
Daerah-daerah
Kabupaten
di
Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan
Evaluasi
(Lembaran
Pelaksanaan
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 9.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
15
Tahun
2010
tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana
Pembangunan
Jangka
Menengah
Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara
pelaksanaan
Penyusunan,
Rencana
Pengendalian
Pembangunan
Daerah
dan (Berita
Evaluasi Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 13. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6); 1-7
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E).
1.3 Hubungan Antar Dokumen Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan daerah
Propinsi
penyusunannya
Daerah RPJMD
Istimewa
Yogyakarta,
Kabupaten
Sleman
sehingga
Tahun
dalam
2016-2021
berpedoman pada RPJP Nasional 2005-2025, RPJM Nasional 2015-2019, serta RPJPD Daerah Istimewa Yogyakarta 2005-2025, dan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta 2012-2017. Agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sleman
Tahun
pembangunan
nasional,
pembangunan
nasional
2016-2021 perlu
yang
selaras
dilakukan ditetapkan
dengan
kebijakan
telaahan
terhadap
dalam
RPJMN
yang
berhubungan atau mempengaruhi pembangunan daerah. Di samping itu, telaahan juga perlu dilakukan terhadap RPJMD daerah lain. Telaahan itu dilakukan dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antardaerah,
1-8
antarwaktu, antarruang, dan antarfungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari gambar di bawah ini. RPJP
PERATURAN
RTRW RPJMN
LAIN YANG
NASIONAL
RKP NASIONAL
RKPD
RPJPD
RTRW
PERATURAN
PROVINSI
Pemda. DIY
DAERAH
RPJMD
PROVINSI
PROVINSI RTRW
PERATURAN
SLEMAN
DAERAH
RPJPD SLEMAN RPJMD
KABUPATEN
RDTR
SLEMAN
YANG
KAWASAN RDTR RKPD
KAWASAN RDTR KAWASAN
Sumber : Undang-undang No. 25 tahun 2004
Gambar 1-2 Kedudukan RPJMD Kabupaten Sleman Diantara Dokumen Perencanaan Lainnya
Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut : A. RPJMD dengan RPJPD Kabupaten Sleman RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 merupakan rencana pembangunan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2006-2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain memuat visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman periode 2016-2021, juga berpedoman pada visi dan misi
Kabupaten
Sleman
pada
RPJPD
2006-2025
beserta
arah
pembangunannya. Visi daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang adalah “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sleman yang sejahtera,
1-9
demokratis, dan berdaya saing” ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan yaitu : 1.
Mewujudkan tata pemerintahan yang baik;
2.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3.
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat; dan
4.
Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis.
Penjelasan masing-masing misi: Misi kesatu Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam mewujudkan citacita mulia yang memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang mengedepankan partisipasi, kerangka hukum yang adil, transparansi, responsibilitas, berorientasi pada konsensus bersama, adil, efektif dan efisien, akuntabel, dan misi yang strategis. Misi kedua Misi ini merupakan upaya pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Sleman
dalam
menciptakan
kesejahteraan
masyarakat
terutama
kesejahteraan sosial dan ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkesinambungan dengan mekanisme pasar yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ketiga Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam membangun sumberdaya manusia yang sehat, cerdas, produktif, kompetitif, dan berakhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya.
Upaya
tersebut
dilakukan
melalui
peningkatan
akses,
pemerataan, relevansi mutu pelayanan dasar. Misi keempat Misi ini merupakan upaya Kabupaten Sleman dalam menegakkan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat serta kehidupan bermasyarakat yang demokratis. Penegakan supremasi hukum dilakukan untuk menjaga norma/kaidah hukum dalam masyarakat serta mempertahankan nilai nilai sosial dan rasa keadilan masyarakat. 1-10
Keempat misi di atas dijabarkan dan dilaksanakan melalui prioritas pembangunan daerah yang berupa program-program pembangunan daerah,
yang
diharapkan
dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat, kualitas hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang demokratis, dan terwujudnya tata pemerintahan yang baik. B. RPJMD dengan RTRW Kabupaten Sleman Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, sebagai acuan untuk
mengarahkan
lokasi
kegiatan
dan
menyusun
program
pembangunan yang berkaitan pemanfaatan ruang kawasan. Penelaahan rencana tata ruang bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang yang asumsi-asumsinya, meliputi: 1) Struktur ruang dalam susunan pusatpusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara
hierarkis
memiliki
hubungan
fungsional;
2)
Distribusi
peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya; dan 3) Pemanfaatan ruang melalui program yang disusun dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang bersifat indikatif, melalui sinkronisasi program sektoral dan kewilayahan baik di pusat maupun di daerah secara terpadu. Dalam menyusun RPJMD ini juga selain berpedoman pada RTRW daerah sendiri, juga perlu memperhatikan RTRW daerah lain, guna tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar kabupaten/kota
serta
kabupaten/kota
lainnya,
ditetapkan
sebagai
keterpaduan terutama
satu
struktur yang
kesatuan
dan
pola
berdekatan wilayah
atau
ruang yang
pembangunan
kabupaten/kota, dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. C. RPJMD dengan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenstraSKPD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra SKPD merupakan
1-11
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program
dan
kegiatan
setiap
urusan
bidang
dan/atau
fungsi
pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
(Bappeda)
Kabupaten
Sleman. D. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 setiap tahunnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sleman yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja SKPD. RKPD merupakan bahan utama pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
(Musrenbang)
Daerah
Kabupaten Sleman yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
1.4 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata
Cara,
Penyusunan,
Pengendalian,
dan
Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, terdiri dari 11 (sebelas) bab, sebagai berikut : BAB 1
PENDAHULUAN Menjelaskan
tentang
latar
penyusunan,
hubungan
belakang,
antar
dasar
dokumen,
hukum
sistematika
penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sleman. BAB 2
GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Sleman secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas
1-12
diantaranya (i) geografi dan demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) daya saing daerah. BAB 3
GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN Bab ini menguraikan analisis pengelolaan keuangan daerah yang
pada
dasarnya
dimaksudkan
untuk
menghasilkan
gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah
dalam
daerah.
Selain
mendanai
penyelenggaraan
itu
diuraikan
juga
pembangunan
mengenai
kebijakan
keuangan daerah Kabupaten Sleman untuk jangka menengah. BAB 4
ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang
BAB 5
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.
BAB 6
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sleman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dibagi dalam setiap misi. Dalam bab ini juga
memuat
Pengembangan
Wilayah
Terpadu
jangka
menengah. BAB 7
KEBIJAKAN
UMUM
DAN
PROGRAM
PEMBANGUNAN
DAERAH Bab ini menjelaskan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan
program
pembangunan
direncanakan.
1-13
daerah
yang
akan
BAB 8
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN Dalam Bab ini diuraikan hubungan urusan Pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD beserta pagu indikatif pendanaannya.
BAB 9
PENETAPAN INDIKATORKINERJA DAERAH Dalam bab ini ditetapkan dan dijelaskan mengenai indikator kinerja daerah dan indikator kinerja utama Kabupaten Sleman dalam 5 (lima) tahun ke depan.
BAB 10
PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN Bab terakhir ini memuat pedoman transisi implementasi RPJMD dari periode sebelum dan sesudahnya, serta dan kaidah pelaksanaannya.
BAB 11
PENUTUP
1.5 Maksud dan Tujuan 1.5.1 Maksud Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen pemangku
daerah
(pemerintah,
kepentingan
masyarakat,
lainnya)
dalam
dunia
usaha,
mewujudkan
dan
cita-cita
masyarakat Kabupaten Sleman sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2016-2021, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.
1.5.2 Tujuan 1.
Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan dan sebagai pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah
1-14
Kabupaten Sleman dalam menyusun Renstra SKPD periode 20162021; 2.
Merumuskan kerangka
gambaran
pendanaan
pengelolaan
sebagai
dasar
keuangan penentuan
daerah
serta
kemampuan
kapasitas pendanaan 5 (lima) tahun ke depan; 3.
Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sleman kedalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 20162021, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2016-2021, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
4.
Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021.
5.
Menetapkan indikator kinerja Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan Indikator kinerja Bupati dan Wakil Bupati Sleman sebagai dasar penilaian keberhasilan Pemerintah Kabupaten Sleman periode 2016-2021;
1-15
