LAMPIRAN 5 PENJELASAN ATAS PRESEDEN PERJANJIAN KERJA SAMA PELAKSANAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT YANG DIDUKUNG CSR (versi lengkap)
125
Pendahuluan Ulasan berikut ini menjelaskan secara ringkas cara menggunakan versi lengkap dokumen preseden Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pengembangan Masyarakat. Perjanjian ini dirancang sebagai perangkat pengetahuaan yang praktis guna memfasilitasi pelaksanaan yang efektif atas rencana yang telah disepakati untuk kegiatan Pengembangan Masyarakat Indonesia yang didukung CSR. Perjanjian ini dimaksudkan terutama untuk digunakan sebagai dasar dalam mempersiapkan perjanjian yang mengikat antara: • suatu perusahaan, atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan • suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) nirlaba yang terdaftar dan memiliki keahlian dalam Pengembangan Masyarakat, yang menawarkan kerja sama dalam pelaksanaan rencana Pengembangan Masyarakat yang didukung CSR yang telah disepakati. TNP2K berharap bahwa tersedianya dokumen preseden dapat mendorong perusahaan dan BUMN untuk bekerja sama dengan LSM dalam melaksanakan Pengembangan Masyarakat yang tepat sasaran dan berpotensi mengurangi kemiskinan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Preseden Perjanjian juga dapat berguna bagi: • organisasi filantropis yang memberikan kontribusi dana untuk Pengembangan Masyarakat dari sumber lain selain CSR; dan • organisasi yang terlibat dalam pemberian bantuan terhadap korban bencana di Indonesia yang perlu segera mendokumentasikan ketentuan yang akan disepakati mengenai bagaimana mereka akan secara bersama-sama berkontribusi dalam melaksanakan rencana bantuan sosial yang telah disepakati pada masyarakat yang terkena dampak bencana. Catatan penting dalam mencari nasihat hukum Merupakan hal yang penting bagi para pihak untuk mendapatkan nasihat hukumnya sendiri sebelum menandatangani perjanjian apapun yang mengikat secara hukum berdasarkan preseden Perjanjian guna memastikan bahwa seluruh hak dan kepentingan hukumnya benar-benar terlindungi. Selanjutnya, para pihak juga harus memastikan bahwa penandatanganan suatu kontrak yang didasarkan pada dokumen Perjanjian yang dijadikan preseden ini dalam hal apapun tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh, dana yang digunakan untuk Pengembangan Masyarakat tidak boleh bersumber dari aktivitas yang melawan hukum atau pencucian uang atau yang bertentangan dengan peraturan lainnya yang secara khusus berlaku terhadap para pihak dikarenakan status dan/atau aktivitas bisnis mereka. Pernyataan Pengecualian Hukum Harap diperhatikan bahwa pernyataan pengecualian hukum (legal disclaimer) penting yang tertera di balik sampul laporan yang memuat dokumen ini sebagai lampiran turut berlaku bagi versi lengkap maupun ringkas dokumen preseden Perjanjian Kerja Sama dan Penjelasan ini.
126
Isi dokumen preseden Perjanjian Kerja Sama Perjanjian yang dimuat berisi cara-cara yang disarankan dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak serta proses berikutnya yang akan ditempuh para pihak dalam mewujudkan kerja sama dalam melaksanakan kegiatan Pengembangan Masyarakat. Meskipun Perjanjian tersebut berusaha menciptakan keseimbangan antara kepentingan para pihak yang mungkin berbeda, para pihak tetap harus cermat dalam mempertimbangkan apakah ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian tersebut telah adil dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Perjanjian tersebut tidak boleh digunakan sebagai preseden yang kaku. Perjanjian tersebut sebaiknya digunakan sebagai panduan dan harus selalu diubah seperlunya untuk merefleksikan keadaan yang sebenarnya. Harap diperhatikan bahwa Perjanjian dalam keseluruhan isinya mengacu pada Pihak A dan Pihak B, namun Anda bebas menggantinya dengan nama para pihak atau menggunakan istilah ‘Perusahaan’ dan ‘LSM’ apabila dihendaki. Paragraf-paragraf berikut ini dirancang untuk membantu Anda memahami tujuan dari masing-masing ketentuan dalam dokumen preseden dan mendorong Anda mempertimbangkan apakah ketentuan tersebut telah sesuai dengan kebutuhan Anda ataukah masih perlu diubah atau dihapus. Harap diingat bahwa Anda mungkin perlu menyusun dan menyisipkan ketentuan baru untuk memasukkan isu-isu yang belum tercakup dalam dokumen preseden Perjanjian yang tetap harus dimasukkan guna memenuhi kebutuhan dan keadaan tertentu para pihak. Nomor-nomor berikut mengacu pada nomor pada Pasal dan Bagian dalam preseden Perjanjian. 1.
PARA PIHAK, LATAR BELAKANG, DAN DEFINISI
Apakah para pihak merupakan badan hukum? Para Pihak wajib merupakan badan hukum apabila mereka ingin menggunakan preseden Perjanjian untuk membuat perjanjian yang mengikat secara hukum. Apabila sebuah organisasi kemasyarakatan bukan merupakan badan hukum yang terdaftar, organisasi tersebut tetap dapat menggunakan preseden Perjanjian sebagai sumber pemikiran dan bahasa bagi suatu dokumen yang lebih tidak formal, tidak mengikat secara hukum, yang menguraikan maksud dari organisasi tersebut dan suatu Perusahaan untuk bekerja sama dalam kegiatan Pengembangan Masyarakat yang didukung dana CSR. Apakah ada hukum CSR yang berlaku? Bagian latar belakang harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan dan mengeluarkan dana CSR sehingga terdapat kejelasan akan kewajiban hukum apa saja yang harus dipenuhi oleh Perusahaan tersebut. Apabila tidak ada aturan hukum yang berlaku mengenai CSR, hapuslah referensi mengenai peraturan perundang-undangan.
127
Definisi dan Interpretasi Periksalah apakah definisi yang ada sudah sesuai dengan kebutuhan Anda. Tambahkan definisi baru untuk setiap istilah yang akan banyak digunakan dalam dokumen tersebut agar lebih mudah dibaca. Bagian tentang interpretasi menjelaskan bahwa judul yang tertera (meskipun membantu pembaca) tidak memiliki signifikansi hukum dalam menginterpretasikan dokumen dimaksud, dan bahwa katakata tertentu akan secara hukum diinterpretasikan dengan turut mencakup kata-kata lainnya. 2.
PERJANJIAN UNTUK BEKERJA SAMA
Para Pihak yang akan bekerja sama untuk melaksanakan perencanaan Pengembangan Masyarakat yang telah disepakati Bagian 2.1 dan 2.2 mengatur tentang kesepakatan yang mendasar dari para Pihak untuk bekerja sama sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Lampiran pertama menguraikan deskripsi lengkap atas kegiatan Pengembangan Masyarakat atau Rencana Tindakan Masyarakat (CAP) yang disepakati, termasuk salinan Kerangka Analisis Logika (LFA) terkait atau perangkat perencanaan dan analisis lainnya. Seluruh dokumen perencanaan yang terkait perlu dilampirkan pada Perjanjian yang ditandatangani. Apabila kegiatan yang dilakukan tidak melibatkan CAP, maka referensi terhadap CAP hendaknya digantikan dengan referensi terhadap kegiatan yang terkait. Jangka waktu Perjanjian Masukkan tanggal yang dimaksudkan menjadi tanggal dimulainya dan diakhirinya Perjanjian pada Bagian 2.3. Tinjauan kinerja Akan lebih baik apabila tanggal dan rincian tinjauan kinerja, aspek kinerja yang akan dinilai, dan ekspektasi Perusahaan terhadap standar kerja yang harus dipenuhi oleh staf LSM telah disepakati dari awal dan dibuat secara tertulis sebagai panduan bagi LSM. Panduan ini dapat dimasukkan sebagai Lampiran Dua. Apakah Anda bermaksud untuk mengikatkan diri secara hukum melalui Perjanjian? Apabila Anda menggunakan preseden Perjanjian sebagai dasar bagi perjanjian yang tidak terlalu formal dan tidak mengikat secara hukum, hapuslah Bagian 2.5 3.
PERAN PERUSAHAAN
Menyediakan dana CSR Perusahaan sepakat untuk membayarkan dana CSR sesuai dengan anggaran dan jadwal pembayaran yang disepakati ke rekening bank yang khusus dibuat oleh LSM untuk menampung dana tersebut. Para Pihak wajib menyiapkan jadwal pertama dan memasukkannya ke dalam Lampiran Tiga pada Perjanjian. Harap diperhatikan bahwa jadwal tersebut dapat diubah dari waktu ke waktu guna merefleksikan perubahan situasi, namun hanya apabila kedua belah pihak menyepakati perubahan tersebut.
128
Menyediakan dukungan terhadap kegiatan peningkatan kapasitas LSM Adalah penting bagi LSM untuk menghadirkan kemampuan profesional yang kompeten sekaligus pengetahuan terkini di bidang Pengembangan Masyarakat dalam kemitraan CSR. Selain itu LSM perlu memiliki kemampuan manajerial dan administratif yang baik. Memperkuat LSM yang bekerja di masyarakat dalam aspek-aspek tersebut sudah dengan sendirinya merupakan bentuk Pengembangan Masyarakat yang berkelanjutan, karena manfaat akan mengalir ke masyarakat hingga ke kegiatankegiatan pembangunan di masa mendatang yang dilakukan oleh LSM. Menyadari kesulitan yang dihadapi LSM dalam memperoleh dana untuk membantu staf mereka mengikuti pelatihan, konferensi, dan kegiatan pengembangan kapasitas lainnya, Perjanjian memandang bahwa Perusahaan dapat menyediakan pendanaan tambahan sebagaimana diperlukan agar LSM dapat mengembangkan kapasitasnya dalam hal/cara yang akan bermanfaat bagi kerja sama mereka. Perusahaan juga dapat memutuskan untuk menawarkan mentoring, pelatihan usaha, dan memberikan dokumen template dan pelatihan dalam hal pelaporan dan pembukuan catatan keuangan, bila dianggap sesuai – yang kesemuanya akan meningkatkan standar kerja LSM dan efektivitas penanaman dana yang dilakukan Perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama. Jenis dukungan yang telah disepakati dari awal dapat dimasukkan di Lampiran Empat. Menyediakan sarana/sumber daya lainnya Meskipun Perjanjian memandang bahwa LSM akan mengambil peran sebagai manajer proyek untuk kegiatan para pihak (lihat Pasal 4 di bawah), Perusahaan sepakat, sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3.4 dan 3.5, untuk mengkontribusikan manfaat penuh dari pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman mereka dari segi teknis dan bisnis untuk kegiatan perencanaan, serta mengalihkan kecakapan mereka sejauh dimungkinkan, terutama apabila hal tersebut dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan aset yang telah dibuat oleh para Pihak. Akan lebih membantu apabila ditambahkan rincian lanjutan dalam Bagian ini untuk menggambarkan bentuk bantuan teknis yang sesungguhnya yang akan diberikan oleh Perusahaan. Menyediakan pengeluaran dalam bentuk lain Bagian 3.6 membolehkan Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk selain uang tunai terhadap kegiatan bersama Para Pihak. Rencana keamanan Di lokasi yang masyarakatnya terkena dampak konflik, Perusahaan akan bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan LSM dalam melakukan pengaturan keamanan yang sesuai demi memastikan keamanan pegawai dan kontraktor selama berlangsungnya kegiatan perencanaan. Upaya mencegah atau menyelesaikan sengketa masyarakat Perusahaan akan mengemban tanggung jawab utama dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa, baik yang sedang terjadi maupun yang mungkin timbul di masyarakat. LSM sepakat untuk memberikan bantuan apabila diperlukan. 4.
PERAN LSM
Bertindak sebagai manajer proyek LSM, dengan menerapkan standar profesional dalam pekerjaannya, akan bertindak sebagai manajer proyek. Lampiran Lima menguraikan perangkat Pengembangan Masyarakat yang profesional yang dapat diterapkan. 129
Catatan, laporan, persetujuan, dan lain-lain Pasal 4 menguraikan tanggung jawab LSM dalam menyiapkan dan mengelola catatan dan laporan, melaporkan perkembangan, mengelola anggaran dan jadwal dan pembayaran kepada pihak ketiga, mengelola perangkat perencanaan, serta mendapatkan persetujuan dan aset yang diperlukan. Jumlah dana CSR yang akan dialokasikan untuk kegiatan yang berdasarkan pada Perjanjian harus dimasukkan pada Bagian 4.6(d). Anggaran awal dan jadwal pembayaran yang telah disepakati harus dimasukkan pada Lampiran Tiga. LSM perlu menyiapkan rekening bank khusus untuk menerima dana CSR yang dibayarkan oleh Perusahaan. Tujuan rekening ini adalah untuk memastikan bahwa dana CSR dari perusahaan tidak tercampur dengan dana umum LSM atau dana dari pihak lain. Hal ini membantu menciptakan transparansi dan akuntablitas dalam pengelolaan keuangan LSM. Para Pihak wajib memasukkan dalam anggaran dana untuk mencakup biaya tidak langsung dan pengeluaran operasional tambahan dari sisi administrasi LSM. Komponen anggaran ini dapat, namun tidak harus, dinyatakan sebagai biaya manajemen. Jumlah yang dialokasikan untuk tujuan ini akan tergantung dari negosiasi dan hendaknya mencerminkan nilai yang realistis dari besarnya biaya tidak langsung yang dapat ditimbulkan LSM untuk menjalankan kegiatan operasionalnya menurut standar profesional sembari melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. 5.
TATA KELOLA YANG BAIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Proses pengambilan keputusan Akan sangat membantu apabila suatu proses pengambilan keputusan dapat dirancang agar mampu mendorong tumbuhnya kepercayaan seiring dengan jalannya kegiatan. Proses ini harus memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif dan sewaktu secara transparan dan akuntabel. Bagian 5.1 menguraikan suatu proses yang disarankan, yaitu perwakilan para pihak dari berbagai tingkatan dapat bertemu pada interval waktu yang berbeda dan meninjau kembali pengambilan keputusan. Proses yang disarankan turut mencakup: Orang-orang yang terlibat dalam perencanaan sehari-hari bertemu setidaknya dua kali seminggu. Orang-orang tersebut bertemu dengan atasan langsung masing-masing setidaknya sekali seminggu. Semua orang dari pertemuan mingguan tersebut bertemu dengan manajer tingkat yang lebih tinggi yang bersangkutan serta dengan setiap pemangku kepentingan lainnya yang terkait setidaknya sekali setiap bulan. Bagian 5.1 menunjukkan bahwa kebiasaan di Indonesia ialah untuk suatu keputusan dibuat berdasarkan mufakat, alih-alih berdasarkan pengambilan suara yang dihitung sebagai persentase tertentu. Merupakan hal yang penting bagi terlaksananya tata kelola yang baik apabila seluruh keputusan didokumentasikan dan bahwa notulensi keputusan tersebut diedarkan untuk dikomentari, ditinjau, diubah bila perlu, dan ditandatangani apabila telah sesuai. Bagian 5.1 memberikan keleluasaan dalam hal mengadakan rapat. Bilamana perlu, hal ini patut diubah untuk mencerminkan preferensi para pihak. 130
Komitmen untuk berperilaku etis Bagian 5.2 berisi komitmen untuk berperilaku etis dan menekankan pentingnya pelatihan dan memonitor staf dalam kaitannya dengan perilaku etis. Konflik Kepentingan Apabila salah satu pihak terpengaruh oleh konflik kepentingan, pihak tersebut wajib menghilangkan atau menyelesaikan konflik tersebut sesegera mungkin sehingga tidak mengakibatkan kerusakan reputasi dari pihak manapun, dan bahwa kerja sama mereka tidak terkena dampak buruk dengan adanya konflik tersebut. Kepatuhan terhadap hukum Para Pihak wajib mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Perusahaan ataupun LSM memiliki hubungan internasional, maka yang dimaksud sebagai hukum yang berlaku juga dapat mencakup hukum negara asing yang terkait dengan hal-hal seperti korupsi, privasi, atau perlindungan anak. Isu ini perlu dijajaki selama negosiasi sehingga jelas bagi kedua belah pihak mengenai hukum apa yang berlaku bagi kegiatan mereka. 6.
PROSES PELAKSANAAN
Standar kerja Pasal 6 mewajibkan para pihak untuk menggunakan prinsip dan praktik Pengembangan Masyarakat yang profesional dalam kegiatan mereka dan mengupayakan Pengembangan Masyarakat yang berbasis bukti yang dapat secara merata dan berkelanjutan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Proses komunikasi dan sosialisasi Bagian 6.2 mengharuskan dibentuknya proses komunikasi dan sosialisasi yang kuat, serta membebankan kepada LSM tanggung jawab untuk mengatur dan melaksanakan komunikasi publik, sepanjang mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Perusahaan. Monitoring dan Evaluasi Mengingat pentingnya mengukur efektivitas kerja sama Anda, Bagian 6.3 mengatur mengenai memasukkan bagian tentang monitoring dan evaluasi ke dalam rencana Anda. Bagian ini dapat diperluas guna memberikan rincian tambahan apabila diperlukan. Pemerintah Bagian 6.4 membahas tentang isu memahami rencana dan prioritas pembangunan Pemerintah bagi masyarakat yang relevan, sehingga Anda dapat memastikan bahwa apa yang Anda lakukan melengkapi dan mendukung, namun tidak menggantikan, upaya-upaya Pengembangan Masyarakat yang didanai Pemerintah. Pertimbangkan seluruh sarana/sumber daya yang mungkin dapat ditawarkan oleh Kementerian maupun instansi Pemerintah lainnya yang dapat membantu kegiatan Anda. Secara khusus, manfaatkan informasi dan panduan yang tersedia dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang sesuai guna memastikan bahwa upaya Anda akan tepat sasaran demi mencapai penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan pada masyarakat yang terkait. 131
Pertimbangkan apakah Anda perlu membuat perjanjian kerja sama teknis dengan instansi pemerintah yang sepakat untuk bekerja sama dengan Anda. Ada banyak aturan hukum terkait proses penganggaran dan pendanaan pemerintah yang mungkin akan berlaku apabila Anda memilih untuk melakukan kerja sama dengan pihak instansi pemerintah, dan Anda perlu mencari nasihat hukum untuk hal-hal tersebut sebelum menandatangani perjanjian apapun dengan instansi pemerintah. Apabila terdapat Forum CSR yang aktif di wilayah kerja Anda, kerja sama dengan forum tersebut bisa jadi memberikan manfaat bagi Anda, khususnya dalam mengidentifikasi ketimpangan dalam kebutuhan pembangunan dan potensi melakukan sinergi dengan kegiatan-kegiatan lain yang juga didanai oleh CSR perusahaan lainnya maupun dengan program-program pembangunan pemerintah. Bekerja sama dengan Forum CSR juga dapat membantu Anda mengidentifikasi berbagai pelajaran yang diperoleh dari kegiatan Pengembangan Masyarakat sebelumnya di wilayah tersebut, sekaligus mencegah Anda mengulangi kesalahan yang sama. 7.
KONTRAKTOR DAN PEMASOK
Dalam Pasal 7, LSM diberikan tanggung jawab mengadakan kontraktor dan pemasok serta membuat kontrak secara langsung dengan mereka. LSM berkomitmen untuk melakukan praktek pengadaan yang baik yang juga sesuai dengan persyaratan tender yang didasarkan pada kebijakan pengadaan Perusahaan, atau sebagaimana dipersyaratkan oleh hukum. Sebagai contoh, Badan Usaha Milik Negara harus tunduk pada peraturan yang mengatur mengenai persyaratan tender. Sepanjang dimungkinkan, LSM sepakat mendahulukan kontraktor dan pemasok lokal. Terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Perusahaan perlu memberikan persetujuan atas keputusan pengadaan yang dibuat LSM apabila nilai kontrak tersebut melebihi batas tertentu. Para Pihak perlu menyepakati dan memasukkan ambang batas nilai kontrak ini di Bagian 7(f). 8.
ASURANSI
LSM akan bertanggung jawab untuk memperoleh polis asuransi yang disepakati. Apabila Perusahaan tidak mengharuskan LSM untuk melakukan hal ini, Pasal 8 dapat dihapus. 9.
PERISTIWA DI LUAR KENDALI PARA PIHAK
Salah satu pihak tidak akan dianggap melanggar Perjanjian apabila pihak tersebut tidak dapat melaksanakan kewajibannya dikarenakan peristiwa yang ada di luar kendalinya. Pengecualian terhadap hal ini tidak berlaku untuk kegagalan Perusahaan membayar dana CSR yang telah disepakati. Pasal 9 membolehkan salah satu pihak mengakhiri Perjanjian apabila pihak lainnya tidak mampu melaksanakan kewajibannya selama lebih dari 3 bulan (atau jangka waktu lain sebagaimana disepakati) dikarenakan peristiwa yang terjadi di luar kendali pihak yang terkena dampak. Akan tetapi pihak yang tidak terkena dampak tidak berkewajiban mengakhiri Perjanjian. Pihak tersebut dapat menunggu lebih lama dari jangka waktu yang disepakati agar pihak lainnya dapat melanjutkan kewajibannya. Para Pihak hendaknya mempertimbangkan apakah jangka waktu tiga bulan telah sesuai atau apakah jangka waktu lain akan lebih sesuai untuk keadaan mereka.
132
10.
PERNYATAAN
Masing-masing pihak wajib melakukan pengecekan guna memeriksa reputasi dan kemampuan pihak lainnya sebaik mungkin sebelum mereka memasuki tahap negosiasi Perjanjian. Pasal 10 menyediakan pernyataan resmi dari para pihak mengenai status hukum, kapasitas hukum untuk melangsungkan kontrak, dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian tanpa menimbulkan konflik kepentingan atau pelanggaran terhadap peraturan atau prinsip-prinsip etika. 11.
PENYELESAIAN SENGKETA
Prosedur penyelesaian sengketa Apabila timbul suatu sengketa di antara para pihak yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak manajemen senior, Pasal 11 menyatakan bahwa sengketa tersebut dapat dirujuk untuk diselesaikan melalui mediasi oleh seseorang yang independen dan dihormati. Apabila mediasi gagal, para Pihak sepakat untuk merujuk sengketa tersebut untuk diselesaikan di pengadilan pada wilayah hukum yang berwenang. Tidak terpengaruhnya hak untuk meminta putusan yang bersifat mendesak dari pengadilan Prosedur yang dinyatakan di atas tidak menghentikan para pihak untuk sewaktu-waktu memintakan putusan yang bersifat mendesak dari pengadilan. 12.
PENGAKHIRAN
Pengakhiran karena pelanggaran Pasal 12 menguraikan beberapa alasan MOU dapat dibatalkan. Secara ringkas, alasan-alasan tersebut yaitu: pelanggaran kewajiban kontraktual; tindakan yang berpotensi merugikan pekerjaan para pihak; keadaan insolvensi; perbuatan korup; atau perusahaan mempunyai alasan yang masuk akal untuk beranggapan, berdasarkan hasil dari tinjauan kinerja, bahwa LSM tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya. Hak atas upaya hukum lainnya tidak terpengaruh Pihak yang mengakhiri Perjanjian dikarenakan pelanggaran berdasarkan Pasal 12 tidak kehilangan hak atas upaya hukum lainnya yang mungkin dimilikinya berdasarkan hukum Indonesia. Akibat pengakhiran Bagian 12.4 menguraikan akibat dari pengakhiran, termasuk kebutuhan para pihak untuk menyelesaikan urusan yang terutang antara mereka dan dengan kontraktor dan pemasok pihak ketiga serta mengakhiri pekerjaan mereka. Perusahaan akan mendanai biaya pengakhiran yang wajar yang dikeluarkan LSM.
133
LSM wajib memberikan Perusahaan laporan akhir dan laporan pertanggungjawaban atas pengeluarkan, serta menyelesaikan dengan baik laporan dan catatan sebagaimana disepakati dengan Perusahaan. Bagian ini membolehkan LSM menyimpan salinan dokumen yang diperlukan untuk tujuan tata kelola internal dan dokumen yang memungkinkan LSM untuk tetap menikmati manfaat dari pembelajaran profesional. Dana CSR yang tidak digunakan wajib dikembalikan kepada Perusahaan kecuali apabila Perusahaan sepakat bahwa LSM dapat menggunakannya untuk tujuan lain. Pengesampingan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia Para pihak sepakat untuk mengesampingkan hak mereka untuk memohon Pengadilan untuk menyetujui pengakhiran Perjanjian. 13.
KERAHASIAAN
Informasi Rahasia Bagian 13.1 merupakan pengakuan dari kedua belah pihak bahwa mereka dapat saling bertukar informasi rahasia. Sebagai contoh, LSM dapat mengetahui informasi rahasia tentang urusan bisnis dan keuangan Perusahaan. Informasi Rahasia wajib dijaga kerahasiaannya Masing-masing pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia yang diberikan kepadanya dan tidak menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau untuk merugikan pihak lain. Akan tetapi ada pengecualian yang diberikan, termasuk hak LSM untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut sebagai sebuah informasi rahasia (tertutup) bagi jaringan masyarakat sipil yang mana LSM tersebut merupakan anggota, dan pengungkapan tersebut diperlukan untuk memungkinkannya melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian. Informasi rahasia tidak dipengaruhi oleh pengakhiran Adalah penting untuk dimengerti bahwa Bagian 13.3 memiliki pengertian bahwa kewajiban kerahasiaan tidak akan dipengaruhi oleh pengakhiran Perjanjian untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 14.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Tidak ada pengalihan atas Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada Hak Kekayaan Intelektual adalah istilah yang sudah memiliki definisinya sendiri. Bagian 14.1 menyatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual dari masing-masing pihak yang telah ada tidak akan dialihkan kepada pihak lainnya saat para pihak menandatangani Perjanjian. Hak yang telah ada tersebut akan tetap pada pihak yang memiliki. Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Namun demikian, Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan oleh masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan Perjanjian akan menjadi milik bersama kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang mana hak tersebut berasal wajib segera mengemukakan informasi tentang hal tersebut kepada pihak lainnya. Apabila Anda tidak ingin menggunakan pengaturan ini, ketentuan ini 134
dapat diubah untuk memasukkan pengaturan yang Anda sepakati mengenai kepemilikan hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan selama kegiatan bersama para pihak yang berdasarkan Perjanjian. Kewajiban yang tidak terpengaruh pengakhiran Kewajiban untuk mengemukakan Hak Kekayaan Intelektual yang dimiliki bersama tidak akan terpengaruh oleh pengakhiran Perjanjian untuk jangka waktu yang tidak terbatas. 15.
ASET LAINNYA
Pasal 15 menyatakan bahwa, apabila dan pada saat Perjanjian diakhiri, aset selain daripada kekayaan intelektual akan dialihkan kepada masyarakat dengan siapa para pihak bekerja, kecuali apabila Perusahaan dan LSM sepakat bahwa LSM dapat memanfaatkan aset tersebut dengan lebih baik. 16.
KETENTUAN UMUM
Pemberitahuan Bagian 16.1 menguraikan bagaimana masing-masing pihak hendaknya berkomunikasi dengan pihak lainnya serta memuat rincian alamat. Hubungan antara para pihak Pasal 16.2 menyatakan dengan jelas bahwa para pihak tidak membentuk kerja sama secara hukum atau hubungan ketenagakerjaan atau keagenan melalui kerja sama yang berdasarkan ketentuan Perjanjian. Adalah penting bahwa karyawan masing-masing pihak tidak memberikan pernyataan kepada siapapun bahwa mereka adalah perwakilan yang berwenang dari para pihak atau untuk mengikat pihak lain secara kontraktual. Pengalihan Tidak ada salah satupun pihak yang diperbolehkan mengalihkan haknya berdasarkan Perjanjian kecuali pihak lainnya memberikan persetujuan terlebih dahulu atas pengalihan tersebut. Perubahan Tidak ada perubahan yang boleh dilakukan atas Perjanjian kecuali para pihak secara tertulis sepakat untuk melakukan perubahan tersebut. Pengesampingan Pengesampingan apapun atas hak dari salah satu pihak berdasarkan Perjanjian tidak akan berlaku kecuali dapat dibuktikan secara tertulis. Keseluruhan perjanjian Bagian 16.6 menyatakan bahwa Perjanjian merupakan keseluruhan perjanjian antara para pihak sehubungan dengan hal-hal yang diatur. Apabila para pihak, secara nyata, ingin mempertahankan pemberlakuan ketentuan dari dokumen terkait yang telah ditandatangani sebelumnya, para pihak wajib menyatakannya secara spesifik dalam Bagian 16.6 ini.
135
Keterpisahan Apabila terdapat ketentuan dari Perjanjian ini yang batal, melanggar hukum, atau tidak dapat ditegakkan pemberlakuannya, ketentuan tersebut dapat dihapus dan ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku. Bahasa Apabila Perjanjian dipersiapkan dalam bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka versi bahasa Inggris dapat ditandatangani terlebih dahulu dan mulai berlaku sebelum versi Bahasa Indonesia ditandatangani. Akan tetapi, apabila terdapat inkonsistensi antara kedua versi tersebut, pengertian dari bagian Perjanjian yang ditulis dalam Bahasa Indonesia lah yang akan berlaku. Salinan Untuk mempermudah penandatanganan, para pihak dapat menandatangani salinan dari Perjanjian yang sama. Apabila hal tersebut dilakukan, salinan-salinan tersebut secara bersama-sama merupakan satu dokumen yang sah. Hukum yang mengatur Perjanjian ini akan diatur oleh hukum Indonesia. PENANDATANGANAN PERJANJIAN Masing-masing pihak harus secara resmi memberikan kewenangan secara tertulis, sesuai dengan prosedur tata kelola internalnya, kepada orang yang berhak untuk menandatangani Perjanjian mewakili pihak tersebut.
136
