PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR ......... TAHUN ......... TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH I. UMUM Pemerintah Kota Malang sebagai salah satu daerah otonom, dalam menyelenggarakan pemerintahannya diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga. Kerja sama daerah baik yang berskala regional, nasional maupun internasional. Kerja sama bertujuan untuk menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama tersebut diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal. Sedangkan kerja sama internasional antara daerah dengan negara-negara luar dibatasi hanya pada kegiatan-kegiatan pendidikan, pariwisata dan kebudayaan dengan tetap mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani APBD dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Daerah ini. Dengan adanya pengertian istilah tersebut dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan sehingga dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian baku dan teknis dalam bidang kerja sama.
Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Huruf a Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah upaya pemerintah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai yang maksimal. Huruf b Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah upaya pemerintah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber pihak secara optimal dan bertanggungjawab untuk masyarakat. Huruf c Yang dimaksud dengan "sinergi" adalah upaya untuk harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "saling menguntungkan" adalah kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Huruf e Yang dimaksud dengan "kesepakatan bersama" adalah persetujuan pihak untuk melakukan kerja sama. Huruf f Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama. Huruf g Yang dimaksud dengan "mengutamakan kepentingan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia" adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Huruf h Yang dimaksud dengan "persamaan kedudukan" adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah. Huruf i Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah adanya keterbukaan dalam kerja sama daerah. Huruf j Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah adanya pertanggungjawaban dalam kerja sama daerah kepada masyarakat. Huruf k Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan bagi para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah. Huruf l Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah bahwa yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.
Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, pemakaman umum, perparkiran, persampahan, dan pariwisata. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas.
Pasal 28 Cukup Pasal 29 Cukup Pasal 30 Cukup Pasal 31 Cukup Pasal 32 Cukup Pasal 33 Cukup Pasal 34 Cukup Pasal 35 Cukup Pasal 36 Cukup Pasal 37 Cukup Pasal 38 Cukup Pasal 39 Cukup Pasal 40 Cukup Pasal 41 Cukup Pasal 42 Cukup Pasal 43 Cukup Pasal 44 Cukup Pasal 45 Cukup Pasal 46 Cukup Pasal 47 Cukup Pasal 48 Cukup Pasal 49 Cukup Pasal 50 Cukup Pasal 51 Cukup Pasal 52 Cukup Pasal 53 Cukup
jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas. jelas.
Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Yang dimaksud dengan "membebani masyarakat dan daerah" adalah biaya kerja sama berasal dari APBD dan/atau menggunakan memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan "masyarakat" adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lainnya. Kerja sama yang harus mendapat persetujuan DPRD adalah apabila biaya belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Pasal 70 Ayat (1) Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama memenuhi prinsip kerja sama atau tidak. Ayat (2) Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan Apabila menurut DPRD rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, DPRD dapat menyampaikan pendapat dan saran kepada Walikota Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Pasal Pasal Pasal
Pasal
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
Ayat (4) Cukup jelas. 71 Cukup jelas. 72 Cukup jelas. 73 Cukup jelas. 74 Cukup jelas. 75 Cukup jelas. 76 Cukup jelas. 77 Yang dimaksud dengan "kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pimpinan pemerintahan di daerah" adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah. 78 Cukup jelas. 79 Cukup jelas. 80 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait. 81 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait. 82 Cukup jelas. 83 Cukup jelas. 84 Cukup jelas. 85 Cukup jelas. 86 Cukup jelas. 87 Cukup jelas. 88 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG NOMOR ...............
