PERJANJIAN KERJA SAMA A1\[TARA
KEMENTERIAN HUKUM DAI{ HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREI(TUR JENDERAL PEMASYARAKATAI{ DENGAII BADAII NARKOTIKA NASIONAL DEPUTI REHABILITASI TENTAIYG
PROGRAM REHABILITASI PEFIYALAHGI.INAAI\I NARKOTIKA BAGI NARAPIDANA, TAHANAhI, AI\IAK DIDIK DAN KLIEN Pf, MASYARAKATA}I Nomor :PAS-21.HM.05.02 Tahun 2013 Nomor :PKS/I 0/IV/20 I 3/BNN pada hari
ini
Sabtu tanggal 27
bulanApril tahun Dua Ribu Tiga Betas bertempat
yang bertandatangan dibawah ini
di
Jakart4 kami
:
SUEB
1.
MOCHAMAD
2.
KUSMAI\I SURIAKUSUMAII
!
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik tndonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatrn Kementerian llukum dan Hak Asasi Manusir Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 13/1vI fahun 2013 Tangeat}Z Januari 2013, yang berkedudukan di Jalan Veteran No.l l Jakarta Pusat selanjutrya disebut sebagai PIHAK KESATU.
:
Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, dalam hal ini bertindak untuk dan atas ffIma Badan Narkotika Nasional berdasarkan Surat Perintah Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: Sprir/750/IV12013/BNN tanggat 26 April 2A13, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 1l Cawang, Jakarta Timur selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA
PIHAI(
Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:
a.
Bahwa
PIIIAK KESATU
adalah unit kerja
di tingkungan Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggutrg jawab dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.
b.
Bahwa PIHAK
I0DUA
adalah satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional yang
salalr satunya melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi datam pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
p
GN) dalam bidang rehabilitasi.
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut
l. 2. 3.
:
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Instnrksi Presiden Nomor 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakau dau Stategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Feredaran Gelap Narkoba Tahun
20ll *2A15.
Selanjutnya PARA
PIIIAK
sepakat untuk meugadakan kerja sama dalam pelaksanaan program
Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Bagi Narapidana Tahanaru Anak DidilL Dan Klien Pemasyarakatan, sebagai thdak larrjut Nota Kesepahaman Bersama antara Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesi4 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional, dan Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Nasional tentang penanggulangan
HMan AIDS dan Penyalatrgunaan Narkotika Bagi Narapidana Tahanan, anak Didik, Klien dan Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan Nomor: M.I-trI-03.HM.05.02 Tahun 2013, Nomor: Nomor:
Nomor: 94[\{ENKES/SKB/V2013, Nomor: 0l/I{K-NKBl20l3, NW04/M0 I 3/BNN, Nomor: I 2/KEP/SET /Kp AtIt/Z}tj 443.241788A/SJ,
Dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal
I
KETENTUAN UMUM
1.
Rehabilitasi adalatr proses yang harus dijalani dalam rangka pemulihan fisik dan mental pada kondisilkeadaan sebelumnya bagi penyalah guna dan/atau pecandu narkoba untuk hidup nomratif mandiri danproduktif di masyarakat.
2. sosialisasi adalah penyebaran inforrrasi kepada seluruh khalayak. 3. Asesmen adalah tindakan penilaian untuk mengetahui seluruh kondisi residen akibat penyalahgunaan narkoba yang meliputi aspek medis dan aspek sosial.
4.
Asistensi adalah pendampingan.
5'
Konselor adiksi pendamping adalatr tenaga profesional yang mempunyai pelatihan khusus dan keahlian dalam mengatasi masalah psikologis dan berusaha menolong oftlng yailg sedang mengalami masalah dalam penyesuaian diri.
6.
Tim asesmen adalah sekelompok atau tim yang terdiri dari dokter, konselor, psikolog dan perawat yang beranggotakan unsur dari Ditjenpas dan BNN.
7.
Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditahan
di rumah tahanan
negaf,a selama
proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan.
8.
Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di dalam lembaga pemasyarakatan.
9.
Anak didik pemasyarakatan adalah
a.
:
Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan meqialani pidana di lapas anak paling lama sampai berumur lB (delapan belas) tatrun.
b.
Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
c.
Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilaa untuk dididik di lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
10.
Klien
pemasyarakatan adalah seseorang
yang berada dalarn bimbingan
batai
pemasyarakatan. I
l. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah tempat tersangka
atau terdakwa
ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
12. Lembaga Pemasyarakatan, selanjuhrya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
13. Balai Pemasyarakatan, selanjutnya disebut Bapas adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan kl ien pemasYarakatan.
Pasal2
MAKSUD DAI\I TUJUAII
(l)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan datam melaksanakan peningkatan
progftrm rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan,
Amk Didik
Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan-
(2)
Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah tercapainya peningkatan program pembinaan bagi Narapidan4 Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia Bebas Narkoba 2015.
Pasal3 RUAFIG LINGKT]P
Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a.
Sosialisasi program rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak
b.
Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan; peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan program
rehabilitasi penyalatrgunaan narkotika
bagi Narapidana, Tahanan, Anak
Didik
Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
c.
Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dau Klien Pemasyarakatan;
d.
Asistensi konselor adiksi bagi Narapidanq Tatranan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
e.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan Narkotika bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
f.
Program rehabilitasi penyalahgunaan rarkotika bagi Narapidanq Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan lainnya yang disepakati PARA
PIHAI(
Pasal4
PELAKSANAANi
(1)
Perjanjian Kerja Sama ditindaklanjuti dengan penpsunan rencana
aksi (action plan) yang
merupakan bagran yang tidak teqpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
@
Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain waktu, kegiatan, lokasi, penanggung jawab.
(3) PARA PIHAK
sepakat melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dan
masyarakat lainnya dalam pelaksanaan program rehabilitasi penyalahgunaan
narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
Pasal 5
TUGAS DAFI TAIYGGTING JAWAB PARA PIHAK
Dalam melaksanakan progmm rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan,
Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan, PARA PIHAK memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan nxmg lingkup sebagai berikut:
(1)
Sosialisasi progam rehabilitasi penyalatrgunaan narkotika bagi Narapidanq Tahanan, Anak
Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
a.
b.
(2)
Tugas dan Tangung jawab
PIHAK KESATU:
l)
Menyiapkan peserta kegiatan sosialisasi;
2) 3)
Menyiapkan tempat kegiatan sosialisasi; Meqiaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi.
Tugas dan Tangung jawab
PIHAK KEDUA:
1)
Menyiapkan nara sumber;
2)
Menyiapkan materi dan/atau alat peraga.
Peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan dalam rangka pelaksanaan progftlm
rehabilitasi penyalahgunaan narkotika bagr Narapidan4 Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
a.
Tugas dan Tangung jawab
l)
PIHAK KE$ATU:
Menyiapkuo petugas pemasyarakatan sebagai peserta peningkatan kapasitas di bidang rehabilitasi;
2)
b.
Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di dalam lembaga pemasyarakatan.
Tugas dan Tangung jawab
l)
PIHAK I(EDUA:
Menyiapkan narasumber, materi dan/atau alat peraga, serta kurikulum;
2) Menyiapkan tempat kegiatan yang dilaksanakan di luar lembaga
(3)
pemasyarakatan.
Asesmen penyalahgunaan narkotika bagi Narapidana Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
&.
Tugas dan Tangung jawab
PIHAK KESATU:
1) Menyiapkan petugas untuk menjadi tim asesmen;
2) Menyiapkan Data dan lnformasi; 3) Menyiapkan Tahanan, Narapidanq Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan;
4) Menyiapkan tempat pelaksanaan
asesmen;
5) Menjaga keamanan dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asesmen yaag dilaksanakan di dalam LaPas/rutan;
6)
b.
Bersama
PIHAK KEDUA menindaklanjuti hasil rekomendasi
Tugas dan Tangung jawab
asesmen.
PIHAK KEDUA:
1) Menyiapkan tim asesmen;
2) Menyiapkan tes nmkoba bagi Tahanan, Narapidana Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan dalam rangka asesmen;
3) Menyerahkan hasil rekomendasi 4)
(4)
Bersama
asesmer kepada
PIHAK KESATU;
PIHAK KESATU menindaklanjuti hasil rekomendasi
asesmen.
Asistensi konselor adiksi bagi Narapidana, Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan.
a.
Tugas dan Tangung jawab
PIHAK I(ESATU:
l) Menetapkan lapas/rutan yang menjadi pelaksanaan asistensi; 2) Menyiapkan peserta asistensi konselor adiksi; 3) Menyiapkan tempat kegiatan asistensi konselor adiksi;
4) Menjaga keamanao dan ketertiban setiap pelaksanaan kegiatan asistensi; 5) Menyiapkan tempat tinggal bagi konselor adiksi selama asistensi berlangsung'
b.
Tugas dan Tangung jawab
l)
PIHAK KEDUA:
Menyiapkan tenaga konselor adiksi;
2)MenyiapkanbiayatransportasidariJakartaketempatfujuan(PP);
3) (5)
berlangsung' Menyediakan biayakonsumsi konsslor selama asistensi
penyalahgunaan narkotika bagi Monitoring dan evaluasi pelaksanaan plogram rehabilitasi dan Klien Pemasyarakatan' Narapidan4 Tahanan, Anak Didik Pemasyarakatan a. Tugas dan Tangung jawab PIHAK KESATU: monitoring dan 1) Menyiapkan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan evaluasi;
2)Bersama-samaPIHAKKEDUAmelaksanakanmonitoringdanevaluasi;
3) Menindaklanjuti
b.
hasil monitoring dan evaluasi'
Tugas dan Tangung jawab
1)
PIHAK tr(EDUA:
rehabilitasi; Menyiapkan instruElen monitoring dan evaluasi
2)Bersama-samaPIHAKKESATUmelaksanakanmonitoringdanevaluasi;
3) Menindaklanjuti
hasil monitoring dan evaluasi'
Pmal6 FORCE MAJf,UR perjanjian Kerja sama ini, dalam hal terjadi keadaan selain karena berakhirnya jangka waktu prHAK dapat mengakhiri Perjanjian majeur/keadaan kahar yang tidak dapat diatasi, PARA force
Kerja Sama ini. Pasal T
PEMBIAYAAII perjaniian Kerja sama ini dibebankan pada anggaran Biaya yang timbul akibat pelaksanaan dari masing-masing pihak secara proporsional'
Pasal S
MONITORING DAII EYALUASI Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh PARA
I
PIHAK sekurang-kurangnya
setiap
(satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
Pasal 9
JANGKA WAKTU, AMENDEMEN DAI\I PENGAKHIRAN
(l)
Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahuu terhitung sejak tanggal ditandatangani.
(2)
kesepakatan PARA
(3)
ini dapat diubah atau diperpunjaog
Perjanjian Kerja Sama
PIHAIC
Perjanjian Kerja Sama dalam ayat
sesuai kebutuhan berdasarkan
ini
dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud
(l) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri
wajib memberitahukan
maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya
3 (tiga)
bulan
sebelumnya
(4)
Peagakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak mempengaruhi kegiatan yang telah dimulai sebelum diterimanyapemberitahuan yang disebutkan pada ayat (3) di atas.
(5)
Apabila Perjanjian Kerja Sanra ini akan diperpanjang maka hanrs ada pemberitahuan dari
pihak satu kepada pihak lainnya palins lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.
Pasal 10 PEI\tYf, LESAIAN PERSELISIIIAN
Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA untuk mufakat.
PIIIAK
sepakat rmtuk menyelesaikannya secara musyawarah
Pasal 11
KETENTUAII LAIN.LAIN Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan
PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
Pasel 12
PENUTUP Perjanjian Kerja Sama
ini
dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun
sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama
ini, dalam rangkap 2 (dua) bermaterai
cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
Perjanjian Kerja Sama
ini dibuat
dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan
dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
PIHAK KESATU
PIHAK KEDUA
DIREI(TUR JENDERAL PEMASYARAKATAFI
lff1${-&t
KUSMAN SURIAKUSUMAI{
