1 Lampiran PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA Nomor : 28 Tahun 2009 Tanggal : .... Desember 2009 FORMAT 1 DRAFT PERJANJIAN KERJA SAMA PENGAWASAN
PERJANJIAN KERJA SAMA Perjanjian Kerjasama …1 (selanjutnya disebut “Perjanjian”) dibuat di ...2 pada tanggal ...3, oleh dan antara: 1. …4, dalam kapasitas sebagai Ketua Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu)/Panitia Pengawas Pemilu Provinsi/Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, bertindak untuk dan atas nama Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota dan, yang beralamat di …5, karenanya berhak dan berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Pertama”); 2. …6, dalam kapasitas sebagai …7 bertindak untuk dan atas nama…8 yang didirikan berdasarkan hukum negara…9 yang beralamat di…10 (selanjutnya disebut sebagai “Pihak Kedua”); Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut: A.
Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kada;
B.
Bahwa Pihak Kedua adalah …;11
C.
Bahwa Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat, dan mendukung pemberdayaan lembaga-lembaga independen dalam penyelenggaraan, serta pelaksanaan pemantauan Pemilu Kada.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nama perjanjian, misalnya: Perjanjian pembuatan modul bintek Tempat dibuat dan ditandatanganinya perjanjian Tanggal, bulan dan tahun dibuat dan ditandatanganinya perjanjian Nama Ketua Bawaslu/Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota Alamat sesuai KTP Nama ketua/kepala/koordinator/ yang dipersamakan Jabatan/posisi Nama lembaga Nama Negara (misalnya: Indonesia) Alamat lembaga Lembaga yang bergerak di bidang apa
2 Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dan membuat perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut BAB XXX DEFINISI Pasal XXX Istilah-istilah yang berhuruf kapital dan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam Perjanjian ini (termasuk Lampiran-lampiran) mempunyai arti sebagai berikut: 1.
…………………………………………………………………………………………………...
2.
…………………………………………………………………………………………………... BAB XXX BIDANG, BENTUK DAN FOKUS KERJASAMA Bagian Kesatu Bidang Kerja Sama Pasal XXX
Para Pihak melaksanakan Bidang kerja sama meliputi:12
a. ………………………………………………………………………………………………………. b. ………………………………………………………………………………………………………. Bagian Kedua Bentuk Kerja Sama Pasal XXX Pihak Kedua, sesuai dengan spesifikasi bidang kelembagaan melaksanakan bentuk kerja sama berupa:13 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………………………………………………………... 3. …………………………………………………………………………………………………... Bagian Ketiga 12
alternatif atau kumulasi dari bidang di bawah ini: a. Penyusunan dan advokasi regulasi pengawasan; b. Pemantauan tahapan dalam Pemilu Kada; c. Pendidikan politik lokal untuk partisipasi masyarakat mandiri; d. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Panwas Pemilu Kada 13 Misalnya: a. Memberikan pelatihan untuk edukasi politik dan juga pengawasan Pemilu Kada kepada Masyarakat; b. Advokasi regulasi pengawasan; c. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kada; d. Pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan oleh incumbent dan pejabat e. …
3 Fokus Kerja Sama Pasal XXX Pihak Kedua dalam melaksanakan kerja sama pengawasan dan/atau pemantauan akan berfokus kepada semua tahapan Pemilu Kada, yakni:14 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………………………………………………………... BAB XXX RUANG LINGKUP, DAN WILAYAH KERJASAMA Bagian kesatu Ruang Lingkup Kerja Sama Pasal XXX Ruang lingkup perjanjian kerja sama pengawasan adalah semua tahapan Pemilu Kada, meliputi:15
1. …………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………………………………………………………... Bagian kedua Wilayah kerjasama Pasal XXX Perjanjian kerja sama meliputi wilayah seluruh Indonesia (Bawaslu)/ wilayah seluruh Provinsi (Panwaslu Provinsi)/ Wilayah Kabupaten Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota)/ Wilayah Kecamatan (Panwaslu Kecamatan).
BAB XXX 14
Misalnya: 1. Pada ketaatan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, tim kampanye, pemerintah, masyarakat, pemilih dan semua pihak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada. 2. Pada ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) difokuskan pada: a. kebenaran dan ketepatan proses pelaksanaan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kada. b. keterbukaan atau transparansi proses pada setiap tahapan Pemilu Kada; c. ketepatan waktu proses pelaksanaan setiap tahapan Pemilu Kada sesuai jadwal yang telah ditentukan; d. ketepatan waktu penyerahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada setiap tahapan Pemilu Kada; e. kelengkapan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masing-masing tahapan; dan f. kebenaran dan keabsahan data atau dokumen yang dipersyaratkan atau yang wajib diserahkan pada masingmasing tahapan. 15 Alternatif atau kumulasi dari: 1. Tahapan DPT; 2. Tahapan pencalonan dan verifikasi calon kepala Daerah dan wakil kepala daerah; 3. Tahapan kampanye; 4. Dana kampanye 5. Pengadaan dan distribusi logistik; 6. Tahapan pemungutan dan penghitungan suara; 7. Tahapan rekapitulasi penghitungan suara di semua tingkatan; 8. Tahapan penetapan calon terpilih;
9.
Pengucapan sumpah dan janji.
4 BIAYA/PENDANAAN Pasal XXX Pembiayaan yang timbul dari perjanjian kerja sama ini dapat berasal dari:16 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………………………………………………………...
BAB XXX HAK DAN KEWAJIBAN17 Bagian Kesatu Pasal XXX Kewajiban Pihak I (Pertama) 1. ………………………………………………………………………………………………… 2. ………………………………………………………………………………………………… Bagian Kedua Pasal XXX Hak-Hak Pihak I (Pertama) 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. ……………………………………………………………………………………………… Bagian Ketiga Pasal XXX Kewajiban Pihak II (Kedua) 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. ………………………………………………………………………………………………….. Bagian Keempat Pasal XXX Hak-Hak Pihak II (Kedua) 1. …………………………………………………………………………………………………... 2. …………………………………………………………………………………………………..
16
Misalnya: a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD); dan c. Sumber lain yang tidak mengikat. 17 Memuat apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing Pihak, apa-apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dihasilkan (output) dari kerjasama ini.
5 BAB VII EVALUASI DAN LAPORAN Pasal XXX (1) Pihak Pertama melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerjasama (2) Dalam hal tertentu apabila diperlukan Pihak Pertama dapat meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati Pasal XXX Pihak kedua menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama kepada Pihak Pertama secara berkala …18 BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN 1. 2. 3.
Pasal XXX Masing-masing pihak dapat mengajukan nota keberatan secara tertulis terkait dengan timbulnya masalah dalam pelaksanaan program atau kegiatan kerjasama. Dalam hal keberatan tidak dapat diselesaikan, maka ditempuh mekanisme penyelesaian perselisihan melalui musyawarah mufakat. Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah mufakat tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat menempuh proses hukum. BAB IX PEMBERITAHUAN Pasal XXX
Semua pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi yang dikirim berdasarkan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang sesuai yang ditandatangani oleh penerima, atau oleh telex dengan kode penjawab yang sesuai, atau dengan faksimili harus dikirim ke alamat sebagai berikut: Pihak I
Kepada Pihak II
Kepada
18
sesuai kesepakatan para pihak
: ……………………………. Jl : . …………. Telpon : …………… Faksimili No. : …………… : …………………………….. : …………………………….. Jl : …………… Telpon : …………… Faksimili No. : …………… : ……………………………..
6
Pemberitahuan tersebut dianggap telah diterima bila dengan surat tercatat 3 (tiga) hari setelah pengiriman, bila dengan diantar sendiri dan jasa kurir sesuai dengan bukti penerimaan, dan bila dengan faksimili 1 (satu) hari setelah pengiriman. BAB X HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU Pasal XXX 1.
2.
Hukum yang Berlaku Perjanjian ini dilaksanakan oleh dan akan ditafsirkan berkaitan dengan Hukum Negara Republik Indonesia. Bahasa yang Berlaku Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Pada saat penerjemahan Perjanjian ini ke bahasa lainnya, jika ada perbedaan diantara versi bahasa Indonesia ini dan versi dalam bahasa lainnya, versi Bahasa Indonesia ini berlaku dan menggantikan seluruh ketidaksesuaian dalam bahasa lain. BAB XI KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE Pasal XXX
1.
2.
3.
Apabila dalam melaksanakan perjanjan kerja sama ini Pihak Kedua mengalami keterlambatan atau gagal sebagai akibat dari keadaan force majeure, maka Pihak II harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya force majeure; Dengan force majeure dimaksudkan adalah terjadinya: peperangan, blockade, pemberontakan, pemogokan, kebakaran, sabotase, epidemic atau bencana alam dan hal-hal lain di luar kemauan dan kemampuan Pihak Pertama dan Pihak Kedua; Bila terjadi force majeure seperti tersebut di atas sehingga tidak memungkinkan Pihak Pertama dan Pihak Kedua melaksanakan perjanjian ini, maka segala sesuatunya akan diselesaikan secara musyawarah. BAB XII BERAKHIRNYA KERJA SAMA Pasal XXX
Kerja sama ini berakhir apabila: a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian; b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai; c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian; e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian ini; f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
7 g. h.
terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau berakhirnya masa perjanjian. Pasal XXX
1.
2.
Kerja sama ini dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: a.
menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain; dan
b.
pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.
BAB XIII LAIN-LAIN Pasal XXX 1. Perubahan dan Tambahan Perjanjian ini tidak dapat diubah dan/atau ditambahkan serta dihilangkan sebagian kecuali dengan cara dilakukan perjanjian tertulis mengenai perubahan dan/atau penambahan serta penghilangan yang dilaksanakan oleh Para Pihak. 2. Kerahasiaan Para Pihak setuju bahwa, tanpa pemberitahuan tertulis sebelumnya dari pihak yang lain, tidak akan membuka/menyiarkan salah satu isi Perjanjian ini, kecuali atas permintaan: a. b. c. d.
hukum, ketentuan atau peraturan atau menurut ketetapan pengadilan atau lembaga administrasi; pemerintah atau pihak yang berwenang; penasehat dan pengaudit dari pihak ketiga kepada pihak dalam Perjanjian ini yang meminta kerahasiaan informasi dalam Perjanjian ini; dan/atau berkaitan dengan penerapan peraturan yang berhubungan dengan Perjanjian ini.
3. Ketidakabsahan Jika terdapat ketidaksahan, ketidakberlakuan atau ketidakmampuan pelaksanaan dari Pasal-pasal dalam Perjanjian ini berdasarkan hukum yang berlaku maka tidak akan mempengaruhi keabsahannya, keberlakuannya atau kemampuan pelaksanaannya Pasal lain dalam Perjanjian ini. 4. Melepaskan Ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Para Pihak menyetujui untuk melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atas penetapan pengadilan untuk pengakhiran Perjanjian ini.
8 Perjanjian ini dibuat tanggal dan dilaksanakan serta ditandatangani di …….. pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK I BAWASLU/PANWASLU PROVINSI/ PANWASLU KABUPATEN/KOTA
____________________________ Nama : ……………………………. Jabatan :………………………………
PIHAK II ……………………………
___________________________ Nama :…………………………. Jabatan :………………………….
