PERJANJIAN KERJA SAMA MAINTENANCE

65

PERJANJIAN KERJA SAMA MAINTENANCE

CO NT OH

Pada hari Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Kantor Pihak Kedua, telah disepakati suatu Perjanjian Kerja Sama oleh dan di antara Para Pihak yang tersebut di bawah ini: Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang berkedudukan di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT yang berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 15, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Maintenance Software Report Stone system ini dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut. Pasal 1 1. Pihak Kedua berkewajiban penuh dalam hal pengembangan Report Stone System dan menyediakan semua fasilitas yang diperlukan Pihak Pertama untuk mengatur laporan sistem penjualan, dan stok barang pada toko milik Pihak Pertama dalam bentuk support buku panduan. 2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas kelancaran Report Stone System. Tanggung jawab ini berupa bantuan (support) BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

213

CO NT OH

pemecahan masalah yang terjadi, yang berupa: Help Desk, Data Support dan kunjungan langsung. 3. Pihak Kedua bersedia melayani pertanyaan atau permintaan penjelasan dari Pihak Pertama baik melalui telepon maupun tatap langsung. 4. Jika penanganan masalah melalui telepon tidak berhasil, maka Pihak Kedua dengan persetujuan dari Pihak Pertama dapat meminta data-data yang diperlukan Pihak Kedua. 6. Jika penanganan masalah melalui telepon atau support tidak berhasil, maka Pihak Kedua wajib melakukan kunjungan penanganan masalah ke Pihak Pertama dalam waktu 1 x 24 jam. Pasal 2 1. Pihak Kedua tidak bertanggung jawab terhadap laporanlaporan atau angka-angka yang berkaitan dengan keuangan Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap komputer dan peralatan pendukung yang digunakan oleh Pihak Pertama, dan perangkat tersebut disediakan dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pasal 3 1. Jangka waktu kerja sama ini adalah dua tahun sejak tanggal surat Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan berakhir tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-2012). 2. Atas kerja sama ini, Pihak Kedua berhak mendapat imbalan sebesar Rp 60.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), per tahun dibagi dua belas dan dibayarkan setiap bulan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Pasal 4 1. Dalam hal pengelolaan Repor Stone System, Pihak Kedua tidak akan mendapatkan imbalan selain biaya akomodasi, tetapi hanya mendapat biaya maintenance.

214

BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

2. Masa garansi tetap dalam jangka waktu satu tahun, dan untuk perjanjian kontrak maintenance akan dilakukan setelah masa garansi berakhir atau tahun berikutnya.

CO NT OH

Pasal 6 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat akan merundingkan lagi mengenai perjanjian ini. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7 1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan/atau perbedaan penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik. 2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 8 Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai ketentuan hukum sama. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

Amin

Pihak Kedua Budi


215

66

PERJANJIAN KERJA SAMA BALAI PENGOBATAN

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah terjadi Perjanjian oleh dan antara: I. 1. Tuan Amin, bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat 2. Tuan Budi, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat 3. Nyonya Cindy, bertempat tinggal di Jl. Cakung RT 05 RW 06 No. 20, Jakarta Timur Ketiga-tiganya adalah pengusaha, menurut keterangannya mereka dalam hal ini bertindak: a. masing-masing untuk diri sendiri; b. bersama-sama sebagai para pesero tersendiri dan juga sebagai pengurus dan komisaris tersendiri berturutturut dengan jabatan Presiden Direktur, Direktur, dan Komisaris dari perseroan terbatas “PT. FORSA, ber kedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta tertanggal xxxx no. xxx dibuat di hadapan Natalia, SH, notaris di Jakarta. Untuk selanjutnya akan disebut juga Pihak Pertama. II. Tuan Dokter Edy bertempat tinggal di Jakarta, di Jl. Elang RT 09 RW 10 No. 25. Untuk selanjutnya akan disebut juga, Pihak Kedua. Para penghadap, lebih dahulu menerangkan: Bahwa Pihak Pertama bermaksud menyelenggarakan suatu Balai Pengobatan Umum, dan untuk itu telah memperoleh izin dari Dinas Kesehatan Daerah Khusus Ibu Kota dengan ketetapannya tanggal 15-12-2009 Nomor XXXX. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam menyelenggarakan Balai Pengobatan Umum tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan perjanjianperjanjian sebagai berikut:

216


CO NT OH

Pasal 1 Kerja sama ini bertujuan untuk menyelenggarakan Balai Pangobatan Umum berdasarkan Surat Izin Balai Pengobatan tanggal 15-12-2009 Nomor XX atas nama Pihak Pertama. Pasal 2 Kerja sama ini dianggap dimulai pada tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan diadakan untuk selama Izin Balai Pengobatan tersebut dalam Pasal 1 berlaku. Pasal 3 Untuk melaksanakan kerja sama ini, maka: I. Oleh Pihak Pertama disediakan: (a) Izin Balai Pengobatan Tanggal xxxx no. xxx; (b) ruangan untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Balai Desa Nomor xxx; (c) goodwill dan relatie; (d) tenaga kasir dan pembukuan. II. Oleh Pihak Kedua disediakan (a) tenaga, waktu dan kecakapan; (b) alat-alat dan perlengkapan yang diperlukan; (c) tenaga perawatan dan tenaga-tenaga lainnya yang biasanya diperlukan dalam suatu Poliklinik. Pasal 4 Pihak Pertama berjanji dan mengikat diri bahwa selama Perjanjian ini berlaku, semua fasilitas dan lainnya yang diterimanya dari Pemerintah berkenaan dengan Izin Balai Pengobatan tersebut akan diserahkannya kepada Pihak Kedua untuk dilaksanakan, kecuali bilamana Pihak Kedua secara tertulis menyatakan bahwa ia tidak memerlukan fasilitas itu. Pasal 5 Pihak Kedua bertanggung jawab penuh tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan balai pengobatan tersebut dalam rangka kerja sama ini, dan Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama, bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat tuntutan, tagihan, dan kesukaran lain-lain bertalian dengan urusan Balai Pengobatan tersebut.


217

CO NT OH

Pasal 6 1. Buku-buku mengenai kerja sama ini ditutup tiap-tiap tahun. 2. Bilamana dianggap perlu oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama harus mengadakan penutupan buku-buku dan membuat perhitungan laba dan rugi. 3. Jika kedua belah pihak menyetujui perhitungan laba rugi tersebut, maka sebagai bukti mereka harus membubuhkan tanda tangannya pada surat-surat itu. Pasal 7 Para Pihak sepakat bahwa Pihak Pertama menerima 25% (dua puluh lima persen) dari penghasilan kotor dengan kewajiban untuk memikul sendiri gaji tenaga tata usaha yang dimaksud pada pasal 3 Bab I (d) dan setengah bagian dari pajak berkenaan dengan penyelenggaraan balai pengobatan tersebut. Pasal 8 Setengah dari utang pajak berkenaan dengan penyelenggaraan balai pengobatan adalah tanggungan Pihak Kedua. Pasal 9 1. Menyimpang dari yang ditentukan dalam pasal 2, kerja sama ini dianggap bubar jika salah satu pihak jatuh pailit atau diperkenankan menunda pembayaran (surseance van betaling) atau Pihak Kedua meninggal dunia atau tidak memperoleh/dicabut izin kerja/praktiknya; 2. Dalam hal salah satu pihak jatuh pailit, diperkenankan menunda pembayaran, maka kerja sama ini lantas dianggap bubar satu hari setelah jatuhnya keputusan hakim. Pasal 10 Bilamana kerja sama ini karena apa pun juga berakhir, maka setelah masing-masing pihak mengeluarkan barangbarang yang dimasukkannya, sisa barang/alat yang merupakan milik kerja sama ini akan ditetapkan nilai perusahaannya dan cara pembagiannya ditetapkan sebagai berikut: a. kedua pihak masing-masing mengangkat seorang anggota komisi, dan kedua orang anggota itu mengangkat anggota ketiga. Pengangkatan mana harus sudah selesai dalam waktu 2 (dua) hari setelah pembatalan perjanjian ini; 218


CO NT OH

b. Komisi dimaksud dalam sub a menetapkan nilai dari barangbarang yang bersangkutan, dan dibayarkan: - kepada Pihak Pertama 50% (lima puluh persen); -- kepada Pihak Kedua 50% (lima puluh persen); Pasal 11 Para Pihak sepakat untuk tidak memindahkan bagiannya, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya dalam kerja sama ini kepada orang lain, atau menerima orang lain sebagai peserta dalam kerja sama ini tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pihak lainnya. Pasal 12 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Para Pihak secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 13 1. Apabila terjadi perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah, 2. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dan memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 14 Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sebagai bukti yang sah dalam rangkap empat dan dipegang oleh setiap pihak yang membuat perjanjian dengan bermaterai cukup. Perjanjian ini dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Pihak Kedua Notaris Amin (wakil) Dedy Natalia, S.H. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

219

67

PERJANJIAN KERJA SAMA BIDANG KESENIAN

CO NT OH

Pada hari Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Kantor Pihak Kedua, telah disepakati Perjanjian Kerja Sama untuk 1 (satu) pertunjukan musik, di antara Para Pihak yang akan tersebut di bawah ini: 1. Nama : Amin Jabatan : Direktur Pelaksana Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Manajemen Musik “Kita” yang berkedudukan di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Kreasi Muda, yang berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 1, Jakarta Pusat, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. Kedua belah pihak menerangkan dahulu hal-hal berikut: Bahwa Pihak Pertama sebagai pengisi acara menyatakan sanggup untuk hadir sebagai pengisi acara pada kegiatan “Festival Musik 2010”, dan Pihak Kedua menyatakan mengundang Pihak Pertama sebagai pengisi acara “Festival Musik 2010”. Kedua belah pihak di atas sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut. Pasal 1: Waktu Pelaksanaan 1. Perjanjian ini berlangsung di antara kedua belah pihak dalam kaitannya dengan acara pertunjukan “Festival Musik 2010” yang diselenggarakan pada tanggal sebelas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (11-01-2010) di Jakarta Barat. 220


2. Durasi pertunjukan musik tersebut di atas adalah 3 (tiga) jam dan dilaksanakan tidak lebih dari pukul 19.00 untuk pertunjukan malam hari, atau tidak lebih dari pukul 10.00 untuk pertunjukan pagi/siang hari pada tanggal tersebut.

CO NT OH

Pasal 2: Tujuan 1. Penggunaan Perjanjian ini oleh Pihak Kedua adalah untuk ditampilkannya Pihak Pertama dalam suatu acara pertujukan musik sebagaimana tersebut pada pasal 1 Perjanjian ini, dan tidak untuk direkam dalam bentuk rekaman audio dan/atau visual oleh Pihak Kedua untuk ditayangkan secara langsung maupun siaran tunda pada satu atau lebih stasiun televisi/radio dan/atau untuk keperluan lain di luar acara tersebut di atas. 2. Untuk merekam penampilan Pihak Pertama pada pertunjukan termaksud di atas akan diatur dalam satu perjanjian tersendiri di luar Perjanjian ini. Pasal 3: Honor 1. Dalam pengadaan pertunjukan musik tersebut, nilai total perjanjian adalah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang diserahkan atau dibayarkan sebagai honor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas jasa yang disediakan untuk keperluan Pihak Kedua. 2. Pembayaran honor oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilangsungkan serta dibayarkan dengan menggunakan tahap pembayaran sebagai berikut: (a) Pembayaran pertama dilaksanakan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, yaitu pada tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh, Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). (b) Pelunasan sisa pembayaran Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dibayarkan minimal 1 (satu) hari sebelum Pihak Pertama berangkat ke tempat tujuan, yaitu pada tanggal sepuluh bulan satu tahun dua ribu sepuluh (1001-2010) atau 3 (tiga) jam sebelum acara berlangsung atau pada saat sound check, yaitu pada tanggal sebelas bulan satu tahun dua ribu sepuluh (11-01-2010).


221

CO NT OH

Pasal 4: Kewajiban Pihak Pertama 1. Pihak Pertama wajib menjaga ketertiban dan disiplin kelompok musiknya dalam segala hal yang berkaitan dengan acara pertunjukan musik sebagaimana tersebut dalam pasal 1, selama berada pada lokasi acara. Termasuk di dalamnya ketepatan waktu dalam melaksanakan jadwal dan susunan acara yang telah ditentukan oleh Pihak Kedua. 2. Jika karena suatu sebab yang tidak diharapkan, sehingga Pihak Pertama berhalangan untuk tampil dalam pertunjukan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini, Pihak Pertama wajib memberitahukan pada Pihak Kedua selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum pertunjukan. Pasal 5: Kewajiban Pihak Kedua 1. Menyediakan panggung, peralatan band, dan lighting sesuai dengan standarisasi venue dalam hal ini, semuanya berdasarkan atas persetujuan yang diberikan oleh Pihak Pertama sebagaimana telah disepakati bersama dengan Pihak Kedua. Hal ini menjadi tanggungan dan atau dibiayai oleh Pihak Kedua. 2. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan Pihak Pertama selama berada di lokasi acara pada saat pertunjukan. 3. Pihak Kedua tidak berhak mengalihkan Perjanjian ini dengan pihak lain tanpa sepengetahuan dan atau persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pasal 6: Pembatalan Perjanjian 1. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Perjanjian ini oleh Pihak Kedua dikarenakan suatu sebab dan lainnya secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan/atau nilai rupiah sebanyak uang muka yang dibayarkan kepada Pihak Pertama, atau senilai Rp 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah). 2. Pembatalan dan/atau penundaan pertunjukan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini oleh Pihak Pertama dikarenakan suatu sebab dan lain hal secara sepihak, dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk dan/atau nilai uang

222


1. 2.

CO NT OH

3.

rupiah sebanyak nilai total Perjanjian ini, atau senilai Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 7: Jaminan Pihak Pertama akan melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak akan membuat perjanjian dengan Pihak Ketiga yang bertentangan baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi Perjanjian ini. Pihak Pertama tidak sedang terlibat dalam perkara pidana atau mendapatkan sanksi administrasi dari Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi Perjanjian ini. Pihak Kedua mempunyai izin-izin yang diperlukan dalam melaksanakan Perjanjian ini.

4.

Pasal 8: Force majeure 1. Terhadap segala kerugian karena hal-hal tersebut di atas Para Pihak akan menyelesaikan secara musyawarah. 2. Dalam hal terjadinya peristiwa-peristiwa sebagai akibat daripada hal-hal yang berada di luar batas kemampuan kedua belah pihak seperti antara lain bencana alam, kebakaran, kebijaksanaan Pemerintah dalam soal moneter kecuali devaluasi, dan lain-lain sejenisnya, maka pihak lainnya wajib memberitahu kepada pihak yang tidak menderita karena akibat terjadinya keadaan force majeure selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah mengetahui adanya peristiwa yang dimaksud keadaan memaksa/force majeure tersebut di atas. Pasal 9: Penyelesaian Perselisihan 1. Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik. 2. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan dengan mengambil domisili hukum di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat.


223

Pasal 10: Penutup Demikian Perjanjian ini dibuat serta ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut di bagian awal Perjanjian serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang keduanya mempunyai kekuatan hukum sama. Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohan serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Kedua Budi

CO NT OH

Pihak Pertama Amin

68

PERJANJIAN KERJA SAMA JASA MC (1)

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) bertempat di Jakarta, telah ditanda tangani perjanjian kerjasama oleh dan antara: 1. Amin, Direktur PT. FORSA beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Budi, Direktur FORKIT Grup sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang penyediaan tenaga entertainer yang beralamat di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FORKIT Grup yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua • •

•

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang akan menyelenggarakan Perayaan Ulang Tahun ke-50 yang selanjutnya disebut Perayaan HUT. Perayaan HUT akan dilaksanakan pada tanggal tujuh bulan satu tahun dua ribu sepuluh (07-01-2010) pukul 09.00 sampai dengan pukul 15.30 waktu setempat bertempat di Hotel Indah Permai, Jakarta. Hari/jam yang telah disebutkan di atas selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut sebagai Hari H.

224


Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan 2 (dua) orang pembawa acara (MC/ Master of Ceremony) pada “Perayaan HUT” tersebut masingmasing satu orang pria dan satu orang wanita. • Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan MC (Master of Ceremony) pada perayaan HUT tersebut. Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Ruang Lingkup dan Tujuan Yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja sama dalam perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama pemakaian jasa dimana Pihak Pertama menggunakan jasa MC dan Pihak Kedua telah bersedia untuk menyediakan dua orang MC pada “perayaan HUT” yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama. Pasal 2 : Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya oleh para pihak dan tetap berlaku sampai dengan para pihak telah menjalankan kewajibannya dan telah memperoleh haknya masingmasing. Pasal 3 : Biaya Pihak Pertama menyanggupi membayar jasa Pihak Kedua untuk 2 (dua) orang MC sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk tampil pada acara tersebut. Pasal 4: Sistem Pembayaran Pembayaran sebagai honor Pihak Kedua tersebut di atas diatur sebagai berikut: • Down Payment sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang akan dibayarkan segera setelah penandatanganan kontrak secara tunai dan perjanjian ini sebagai bukti pembayarannya yang sah. • Sisanya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan secara sekaligus dan tunai pada hari H sebelum Pihak Kedua tampil pada Perayaan HUT tersebut.

CO NT OH

•


225

CO NT OH

Pasal 5: Kewajiban Pihak Pertama Pihak Pertama berkewajiban untuk: • Menyiapkan segala peralatan yang diperlukan bagi tugas Pihak Kedua. • Menyediakan makanan dan minuman pada saat gladi bersih dan sebelum performance untuk 3 (tiga) orang, yaitu 2 (dua) orang MC dan seorang staf Pihak Kedua. • Apabila ada peralatan yang tidak dapat dipenuhi oleh Pihak Pertama, maka hal ini akan dibicarakan dan kemudian menggantikannya dengan yang lainnya yang dapat dipakai oleh Pihak Kedua dengan kualitas yang sekurangkurangnya sama dengan yang diminta oleh Pihak Kedua. • Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini. • Menyediakan fasilitas antar jemput dari alamat Pihak Kedua ke tempat pelaksanaan Perayaan HUT. Pasal 6: Kewajiban Pihak Kedua Pihak Kedua berkewajiban untuk: • Menjaga ketertiban dan disiplin dalam segala hal yang berkaitan dengan perayaan HUT sebagaimana tersebut dalam buku acara yang disiapkan Pihak Pertama. • Mengatur serta menjaga agar setiap materi acara dimulai dan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pihak Pertama. • Hadir tepat waktu pada saat gladi resik dan pada hari perayaan HUT yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. • Bekerjasama dengan Pihak Pertama dan memberikan penampilan yang terbaik untuk kepuasan seluruh pihak yang terlibat dalam Perayaan HUT. Pasal 7 : Pembatalan 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pihak lainnya 2. Pengecualian dari ketentuan ayat 1, perjanjian ini dapat dibatalkan dengan syarat-syarat dan konsekuensi sebagai berikut: a. Apabila pembatalan terjadi karena Pihak Pertama tidak memperoleh izin dari instansi terkait maka Pihak 226


CO NT OH

Pertama tidak berhak menarik kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua. b. Apabila pembatalan dikarenakan oleh pertimbangan ekonomis, politis dan alasan-alasan apapun dari Pihak Pertama selain dari yang disebutkan pada huruf (a) di atas maka Pihak Pertama wajib untuk membayarkan secara penuh nilai kontrak yang telah diatur pada pasal 4 perjanjian ini. c. Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk membayar seluruh nilai kotrak apabila perayaan HUT dibatalkan oleh karena kelalaian dan kesalahan koordinasi pelaksanaan Pihak Pertama d. Pihak Pertama berkewajiban untuk membayar seluruh kontrak secara tunai dan sekaligus jika pembatalan terjadi karena pertimbangan kondisi keamanan yang tidak terkendali di lokasi pelaksanaan sebagai implikasi dari pelaksanaan perayaan HUT tersebut. Pasal 8 : Force Majeure Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure, maka secara eksklusif Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing dan tidak saling menuntut satu terhadap yang lain. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak dapat me-

1.

2.

1. 2.


227

CO NT OH

nyelesaikan perselisihan tersebut, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator. 3. Dan apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Barat. Pasal 10 : Penutup Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Pihak Pertama Pihak Kedua,

69

materai

Amin

Budi

PERJANJIAN KERJASAMA JASA MC (2)

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Kantor Pihak Pertama, telah ditandatangani perjanjian kerja sama antara: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak sebagai direktur perusahaan jasa di bidang penyediaan tenaga entertaintment, berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 15, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua.

228


CO NT OH

Para pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: • Pihak Pertama adalah sebuah perusahaan yang akan menyelenggarakan Perayaan Akhir Tahun yang selanjutnya disebut Acara. • Acara akan dilaksanakan pada tanggal tiga puluh satu bulan dua belas tahun dua ribu sepuluh (31-12-2010) pukul 17.00 sampai dengan pukul 02.00 waktu setempat bertempat di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 15, Jakarta Barat. • Hari/jam yang telah disebutkan di atas selanjutnya dalam perjanjian ini akan disebut sebagai hari H. • Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan seorang pembawa acara (MC). • Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan MC pada acara tersebut.   Kedua belah pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 Perjanjian kerja sama ini adalah perjanjian kerjasama pemakaian jasa di mana Pihak Pertama menggunakan jasa MC dan Pihak Kedua telah bersedia untuk menyediakan seorang MC pada acara yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama. Pasal 2 Perjanjian ini berlalu sejak ditandatanganinya oleh para pihak dan tetap berlaku sampai dengan para pihak telah menjalankan kewajibannya dan memperoleh haknya masing-masing. Pasal 3 Pihak Pertama menyanggupi membayar jasa Pihak Kedua untuk seorang MC sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk tampil pada Acara tersebut. Pasal 4 Pengaturan pembayaran sebagai honor Pihak Kedua tersebut di atas diatur sebagai berikut. a. Down payment sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang akan dibayarkan segera setelah penandatanganan kontrak secara tunai dan perjanjian ini sebagai bukti pembayarannya yang sah. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

229

CO NT OH

b. Sisanya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) akan dibayarkan secara sekaligus dan tunai pada hari H sebelum Pihak Kedua tampil pada Acara tersebut. Pasal 5 Pihak Pertama berkewajiban untuk : a. menyiapkan segala peralatan yang diperlukan bagi layaknya seorang MC yang profesional, b. menyediakan makanan dan minuman pada saat gladi resik dan sebelum performance untuk seorang MC, c. melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini, dan Pasal 6 Pihak Kedua berkewajiban untuk: a. mengatur agar setiap materi acara dimulai dan berakhir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan Pihak Pertama, b. hadir tepat waktu pada saat gladi resik dan pada hari H yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. Pasal 7 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan pihak lainnya 2. Pengecualian dari ketentuan ayat 1 pasal ini dapat dibatalkan dengan syarat-syarat dan konsekuensi berikut: a. Apabila pembatalan terjadi karena Pihak Pertama tidak memperoleh izin dari instansi terkait maka Pihak Pertama tidak berhak menarik kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua. b. Pihak Pertama tetap berkewajiban untuk membayar seluruh nilai kontrak apabila Acara dibatalkan oleh karena kelalaian/kesalahan Pihak Pertama. Pasal 8 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure, maka secara eksklusif Pihak Per tama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masingmasing dan tidak saling menuntut satu terhadap yang lain. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua

230


CO NT OH

belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 9 Bila saat terjadi perselisihan, musyawarah yang diadakan gagal mencapai kata sepakat maka Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 10 Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun juga. Pihak Pertama Amin

70

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA “EO “ DENGAN PENGISI ACARA (PENYANYI)

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara: 1. Amin, Direktur TV FORSA beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TV FORSA, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Budi, Direktur FORKIT yang beralamat di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FORKIT yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

231

CO NT OH

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: • Bahwa Pihak Pertama akan menyelenggarakan seleksi Penyanyi Baru tingkat remaja di seluruh kota Propinsi di Indonesia yang selanjutnya disebut “Lomba”. • Jangka waktu penyelenggaraan “Lomba” dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) sampai dengan tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-2010). • Bahwa Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan Juri dan penyanyi dalam Lomba yang diselenggarakan Pihak Pertama. • Bahwa Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan Juri dan penyanyi untuk “Lomba” tersebut.

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Ruang Lingkup 1. Perjanjian ini adalah perjanjian kerjasama bidang jasa dimana Pihak Pertama menggunakan 3 (tiga) orang juri dan 3 (tiga) orang penyanyi yang berada dalam hak pengelolaan Pihak Kedua. 2. Pihak Kedua bersedia menyediakan 3 (tiga) orang juri dan 3 (tiga) orang Penyanyi dalam penyelenggaraan Lomba yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama. Pasal 2 : Jangka Waktu Perjanjian Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya surat Perjanjian ini oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tetap berlaku sampai dengan seluruh syarat dan ketentuan dalam perjanjian dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Pasal 3 : Nilai Kontrak dan Sistem Pembayaran 1. Pihak Pertama bersedia untuk membayar jasa Pihak Kedua dalam menyediakan dewan juri dan penyanyi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

232


CO NT OH

2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pembayaran nilai kontrak untuk jasa juri dan penyanyi sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut: a. Uang muka (Down Payment) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak atau sebesar Rp 60.000.000,(enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan pada saat perjanjian ini ditandatangani. b. Sisa kontrak sebesar 70% (tujuh puluh persen) atau Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) akan dibayarkan segera pada hari terakhir penyelenggaraan Lomba yakni pada tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-2010).

1. 2.

3.

4. 5.

Pasal 4 : Kewajiban Pihak Pertama Pihak Pertama berkewajiban untuk: Menyiapkan sound system dan peralatan lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua demi kesuksesan “Lomba” Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyediakan sound system dan peralatan yang dibutuhkan dalam Lomba tersebut, Pihak Kedua dapat menyediakannya dengan biaya/ ongkos dari Pihak Pertama. Menanggung seluruh biaya perjalanan baik dalam bentuk tiket pesawat, kendaraan roda empat, penginapan minimal hotel bintang 4 dan makan serta minum selama Pihak Kedua melakukan tugas sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini. Mengurus penyediaan dokument keberangkatan serta menyiapkan service make up untuk penyanyi dan juri sebelum perform. Melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan dalam perjanjian ini.

Pasal 5 : Kewajiban Pihak Kedua Dalam perjanjian ini Pihak Kedua berkewajiban untuk: 1. Menyediakan dan menghadirkan 3 (tiga) orang juri untuk menilai peserta lomba dan 15 (lima belas) orang penyanyi yang wajib ikut dalam setiap kali lomba digelar di setiap kota propinsi di Indonesia.


233

CO NT OH

2. Kriteria dan dasar penilaian Lomba yang akan diberikan oleh dewan juri yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Pihak Pertama. 3. Setiap penyanyi yang disediakan oleh Pihak Kedua, wajib menyanyikan lagu-lagu yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. Apabila Penyanyi tersebut hendak menyanyikan lagu lain, selain ditetapkan oleh Pihak Pertama, maka hal tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pihak Pertama. 4. Pada saat lomba berlangsung, baik dewan juri maupun para penyanyi yang ditunjuk oleh Pihak Kedua, berkoordinasi dan bekerjasama serta memberikan penampilan yang terbaik, sesuai permintaan Pihak Pertama. Pasal 6 : Pembatalan 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak lainnya. 2. Pembatalan pelaksanaan Lomba baik secara keseluruhan maupun pembatalan untuk kota-kota tertentu yang disebabkan oleh karena Pihak Pertama tidak memperoleh izin dari instansi terkait maka Pihak Pertama tidak berhak menarik kembali seluruh jumlah pembayaran yang telah diterima Pihak Kedua. 3. Apabila pembatalan Lomba dikarenakan oleh pertimbangan ekonomis, politis dan alasan-alasan apapun namun tidak termasuk keadaan memaksa (force majeure) dari Pihak Pertama selain dari yang disebutkan pada ayat (2) di atas maka Pihak Pertama wajib untuk membayarkan secara penuh jumlah total yang telah disepakati dalam Perjanjian ini. 4. Apabila pembatalan dilakukan Pihak Pertama pada hari pelaksanaan Lomba maka Pihak Pertama harus memenuhi kewajibannya untuk membayarkan secara penuh (full payment) yang telah disepakati bersama dalam perjanjian ini. 5. Apabila Pihak Kedua membatalkan Perjanjian ini dalam waktu 2 x 24 jam sebelum tanggal pelaksanaan Lomba, maka Pembayaran Down Payment yang telah dibayarkan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua harus dikembalikan kepada Pihak Pertama.

234


6. Apabila Pihak Kedua melakukan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) maka Pihak Pertama dapat mencari dewan juri dan penyanyi pengganti dan seluruh biaya yang timbul akibat pembatalan dimaksud serta fee untuk dewan juri dan penyanyi ditanggung oleh Pihak Kedua.

CO NT OH

Pasal 7 : Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 8 : Denda Apabila Pihak Pertama terlambat membayar nilai kontrak yang telah disepakati dalam perjanjian ini akan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) setiap hari keterlambatan sampai dipenuhinya seluruh kewajiban tersebut. Pasal 9 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator (secara mediasi). 3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 10 : Penutup Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai


235

kekuatan hukum yang sama. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin

Budi

CO NT OH

Pihak Kedua

71

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYEDIA BARANG

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah terjadi Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur untuk dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 15, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Pekerjaan : Pengusaha Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pembiayaan yang memberikan dana pinjaman kepada perorangan atau perusahaan yang akan membeli barang elektronik secara kredit. 2. Bahwa Pihak Kedua adalah pimpinan perusahaan yang menjual barang-barang elektronik kepada pihak konsumen yang membutuhkan barang tersebut.

236


CO NT OH

3. Kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut: Pasal 1 Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani sampai dengan tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu tiga belas (03-01-2013). Pasal 2 1. Pihak Pertama memberikan jaminan kepada Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya, dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirinya dan kegiatan usahanya. 2. Pihak Kedua memberikan jaminan kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua merupakan perusahaan yang sah, mempunyai segala izin yang berkaitan dengan dan dipersyaratkan untuk menjalankan usahanya dan telah memenuhi segala persyaratan pendaftaran sehubungan dengan pendirianya dan kegiatan usahanya. Pasal 3 1. Pihak Pertama wajib melaksanakan proses pendanaan secara cepat atas setiap calon debitur yang diajukan oleh Pihak Kedua, dan disetujui oleh Pihak Pertama. 2. Pihak Pertama berkewajiban melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua untuk setiap kali terjadi transaksi, dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah calon debitur yang diajukan Pihak Kedua disetujui oleh Pihak Pertama, dan seluruh dokumen, aplikasi, tanda terima Barang ke konsumen, serta faktur atau invoice telah diserahkan dan diterima baik dan lengkap oleh Pihak Pertama. Pasal 4 Pihak Kedua tidak boleh meminta atau mengambil dan menggunakan uang pembayaran angsuran dari debitur apabila debitur keliru melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua secara sengaja atau tidak sengaja.


237

Pasal 5 Untuk menghindari keraguan atas keamanan dan membuktikan itikad baik dari Pihak Kedua atas dana yang disiapkan kepada pembeli barang, Pihak Kedua dengan ini memberikan jaminan sebagai berikut:

CO NT OH

1. Semua konsumen dijamin telah melakukan pembayaran pertama serta potongan yang lain pada saat sebelum pengiriman barang itu dilakukan. 2. Kepemilikan atas barang yang diserahkan oleh Pihak Kedua kepada pembeli barang sesuai jenis yang tertera pada faktur. 3. Pihak Kedua bersedia memberikan jaminan pabrik atas barang yang dibeli konsumen sesuai dengan ketentuan jaminan dari pihak pabrik yang membuat barang tersebut. Pasal 6 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majaure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7 1. Apabila Pihak Kedua melanggar salah satu dari ketentuan yang ada pada Perjanjian ini, atau Pihak Kedua lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini, maka Pihak Kedua wajib dengan segera dan seketika membayar seluruh jumlah tagihan yang belum terbayar oleh konsumen tesebut. 2. Adanya pembayaran tersebut tidak mengurangi hak Pihak Pertama untuk melakukan tindakan upaya hukum lainnya kepada Pihak Kedua sebagai akibat dari terjadinya pelanggaran dan atau kelalaian Pihak Kedua.

238


Pasal 8 Kedua belah pihak sepakat bahwa seluruh pajak baik secara langsung atau tidak langsung yang timbul sehubungan dengan adanya transaksi jual beli barang antar Pihak Kedua dengan pihak konsumen ditanggung oleh Pihak Kedua.

CO NT OH

Pasal 9 Baik Pihak Pertama maupun Pihak Kedua, selama masa berlaku Perjanjian ini dengan cara dan alasan apa pun juga tidak dibenarkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban masing-masing atas Perjanjian ini kepada pihak mana pun tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya. Pasal 10 1. Pihak Pertama dapat membatalkan setiap saat perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak Kedua secara ter tulis 2 (dua) hari sebelumnya, dan pembatalan ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban Pihak Kedua sehubungan dengan tagihan-tagihan para konsumen yang dibiayai oleh Pihak Pertama, sebelum berakhirnya Perjanjian ini atau sehubungan dengan transaksi-transaksi mengenai tagihan yang terjadi sebelum berakhirnya Perjanjian ini. 2. Pembatalan Perjanjian ini tanpa memerlukan putusan pengadilan, dan karenanya kedua belah pihak sepakat mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Pasal 11 Kedua belah Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Bila-mana musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat memilih tempat tinggal yang umum dan tetap di Kantor pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 12 Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Perjanjian ini


239

ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

Amin

Budi

2. Rudi

CO NT OH

Saksi: 1. Siti

Pihak Kedua

72

PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI BUKU (1)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak mewakili dan atas nama PT. FORSA yang berkedudukan di Jl. Jaya No. 15, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak mewakili dan atas nama PT. FORKIT yang berkedudukan di Jl. Petojo No. 22, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran buku terbitan Pihak Pertama yang dituangkan dalam butir-butir perjanjian sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama bersedia untuk : 1. Menunjuk Pihak Kedua sebagai distributor atau agen untuk area pemasaran di seluruh wilayah Indonesia terhadap bukubuku terbitan Pihak Pertama 240


CO NT OH

2. Pihak Pertama tidak melakukan pemasaran atau melayani order dari relasi yang ada di seluruh area kerja Pihak Kedua sesuai kesepakatan penentuan area kerja pemasaran yang tertera pada pasal 1 ayat 1. Jika kesepakatan ini dilanggar oleh Pihak Pertama maka akan dikenakan pinalti dengan memberikan tambahan diskon sebesar 5% (lima persen) dari total transaksi yang dilakukan oleh Pihak Kedua 3. Memberikan diskon pada Pihak Kedua sebesar 5% dari harga buku. 4. Menyerahkan atau mengarahkan setiap permintaan dari konsumen yang berada di area kerja Pihak Kedua sesuai kesepakatan yang tertera pada pasal 1 ayat 1. 5. Mengirim barang ke gudang Pihak Kedua setelah ada permintaan/PO dari Pihak Kedua, paling lama tujuh hari setelah PO diterima. 6. Biaya pengiriman barang ke gudang Pihak Kedua di tanggung oleh Pihak Pertama. 7. Sistem pembayaran konsinyasi dan pembayaran pertama, 3 bulan sejak buku diterima Pihak Kedua 8. Bersedia memberikan nomor lepas sebanyak sejumlah sales yang dimiliki Pihak Kedua sebanyak tujuh (7) eksemplar untuk setiap buku baru yang diterbitkan kepada Pihak Kedua. Pasal 2 Pihak Kedua bersedia dan berkewajiban dalam beberapa hal yang tersebut di bawah ini. 1. Memasarkan semua buku yang telah diterbitkan oleh Pihak Pertama di seluruh wilayah kerja yang telah pada pasal 1 ayat 1. 2. Berhak me-return buku yang dianggap tidak baik daya jualnya pada periode 6 (enam) bulan, sesuai data pemasaran Pihak Kedua dan akan melakukan evaluasi terhadap buku yang dianggap berdaya jual rendah tersebut. 3. Biaya pengiriman retur ke Pihak Pertama, ditanggung oleh Pihak Kedua. Jika retur dilakukan atas permintaan Pihak Pertama maka ongkos kirim ditanggung oleh Pihak Pertama. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

241

CO NT OH

4. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya akan barang yang telah diterima dari Pihak Pertama. 5. Apabila terdapat buku terbitan Pihak Pertama mengalami kerusakan maka hal ini akan dibicarakan secara musyawarah. 6. Melaporkan hasil penjualan secara rutin setiap bulan. Pasal 3 Perjanjian ini efektif berlaku sejak tanggal ditanda tanganinya surat perjanjian kerja sama dan akan berakhir apabila ada kesepakatan dari kedua belah Pihak. Pasal 4 Pihak Kedua sepenuhnya tidak bertanggung jawab terhadap isi buku yang didistribusikan. Pasal 5 1. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya force majeure merupakan tanggung jawab masing-masing pihak yang bersangkutan. 2. Kedua belah pihak dibebaskan dari tanggung jawabnya apabila mengalami suatu peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kekuasaan masing-masing yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, mencakup antara lain tapi tidak terbatas pada bencana alam, peperangan, kerusuhan, atau kondisi lain yang terbukti terjadi di luar kebiasaan masingmasing pihak untuk mengendalikan. Pasal 6 1. Apabila proses penagihan bermasalah 3x (kali) berturutturut Pihak Pertama berhak mengevaluasi kerjasama setelah menyelesaikan semua kewajiban pada Pihak Pertama. 2. Setelah satu tahun akan dilakukan evaluasi pemasaran. Jika kondisi pemasaran buku tersebut dianggap tidak cukup baik Pihak Kedua berhak mengevaluasi setelah menyelesaikan semua kewajiban terhadap Pihak Pertama. 3. Bila di kemudian hari terjadi persoalan yang belum cukup diatur dalam surat perjanjian ini, maka kedua belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah bersama

242


4. Bila cara musyawarah yang dilakukan tidak dapat menyelesaikan persoalan yang muncul kemudian tersebut, maka kedua belah pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai penyelesaian akhir perselisihan tersebut.

CO NT OH

Pasal 7 Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk menjadi pedoman hukum kedua belah pihak. Surat Perjanjian dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun dalam rangkap dua, bermaterai cukup untuk dipegang kedua belah pihak dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Kedua

73

Budi

Pihak Pertama Amin

PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUSI BUKU (2)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah diadakan perjanjian kerja sama Distribusi Buku oleh dan antara: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Direktris PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Penerbit. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Direktur PT. FORKIT Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Distributor.

Penerbit dan Distributor tersebut di atas dengan ini sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama pemasaran/ BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

243

distribusi/penjualan buku dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

CO NT OH

Pasal 1 : Objek Perjanjian 1. Penerbit sepakat untuk menyerahkan pendistribusian, pemasaran, dan penjualan buku yang diterbitkan Penerbit kepada Distributor. 2. Spesifikasi buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: • Judul buku : Buku Pintar Membuat Perjanjian • Pengarang : Nana Elyus,SH • Ukuran buku : 15 cm X 23 cm • Tebal buku : 300 halaman • Harga buku : Rp 50.000,- /eksemplar

Pasal 2 : Jumlah Buku 1. Jumlah buku cetak perdana yang diserahkan oleh Penerbit pada distributor adalah sebanyak sepuluh ribu (10.000) eksemplar. 2. Untuk mengantisipasi permintaan tambahan (repeat order) dari toko buku/outlet milik distributor atau pihak ketiga lainnya yang turut menjual buku tersebut, maka atas kesepakatan tertulis antara Penerbit dengan Distributor, buku sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini dapat ditambah walaupun buku yang telah diserahkan belum semuanya habis terjual. Pasal 3 : Penentuan Harga Jual 1. Penentuan harga jual buku tersebut sepenuhnya menjadi otoritas Penerbit. 2. Distributor tidak dilarang menaikkan atau menurunkan harga buku yang telah ditentukan oleh Penerbit. Pasal 4 : Pengiriman Buku 1. Penerbit menyatakan bersedia untuk mengirim seluruh buku yang dimaksud dalam perjanjian ini secara sekaligus dari percetakan ke gudang milik Distributor atas biaya/ ongkos Penerbit sendiri. 2. Sebelum Distributor menerima buku-buku yang dikirimkan oleh Penerbit yang dibuktikan dengan tanda terima 244


1.

CO NT OH

2.

buku secara tertulis dari Distributor maka, segala kerugian/ kehilangan buku tetap menjadi tanggungjawab Penerbit sendiri. Pasal 5 : Pemasaran dan Distribusi Proses pengiriman dan pemasaran buku ke toko buku - toko buku milik distributor atau toko buku milik pihak ketiga lainnya sepenuhnya menjadi tanggungjawab Distributor. Distributor berhak menentukan/menggunakan berbagai saluran distribusi buku seperti bekerjasama dengan agenagen pemasaran, pemilik toko buku ataupun dengan pihak tertentu lainnya yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Distributor berkewajiban menyerahkan daftar saluran distribusinya kepada Penerbit yang berguna sebagai bahan untuk melakukan cross check oleh Penerbit. Pasal 6 : Penghitungan Hasil Penjualan Distributor wajib menyerahkan hasil penghitungan penjualan buku secara total dari seluruh toko buku kepada Penerbit setiap bulan sekali yaitu setiap tanggal sepuluh (10) untuk penjualan bulan sebelumnya. Pada saat perjanjian ini berakhir kedua belah pihak wajib melakukan perhitungan akhir/final secara menyeluruh untuk mengetahui realisasi penjualan buku. Pada saat berakhirnya perjanjian ini Distributor wajib mengembalikan (return) seluruh buku yang tidak terjual atas biaya Distributor sendiri. Pasal 7 : Komisi Penerbit setuju bahwa setiap eksemplar buku yang terjual, Distributor berhak mendapat komisi 55% (lima puluh lima persen) dari Harga buku. Sisanya sebesar 45% (empat puluh lima persen) diserahkan kepada Penerbit. Apabila ada permintaan khusus dari pihak ketiga atau pemerintah sehingga harus diberlakukan harga khusus maka penentuan komisi bagi Distributor ditetapkan berdasarkan kesepakatan tertulis antara Penerbit dengan Distributor; kesepakatan mana merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

3.

1.

2. 3.

1.

2.


245

CO NT OH

Pasal 8 : Pembayaran Pengaturan pembayaran hasil penjualan buku tersebut oleh Distributor kepada Penerbit adalah sebagai berikut: 1. Setelah menyerahkan laporan hasil penjualan buku bulanan kepada Penerbit, Distributor wajib membayar hasil pen jualan sesuai dengan laporan tersebut paling lambat sembilan puluh (90) hari setelah laporan penjualan buku diterima oleh Penerbit. 2. Apabila Distributor terlambat membayar buku yang terjual secara sekaligus kepada Penerbit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Distributor akan dikenakan bunga sebesar 1/100 (satu persen) setiap hari keterlambatan. Pasal 9 : Jaminan Penerbit Penerbit menjamin bahwa buku yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah benar merupakan hak milik dan wewenangnya dan tidak terdapat perselisihan dengan pihak lain. Pasal 10 : Jaminan Distributor Distributor menjamin bahwa dalam tempo 10 (sepuluh) hari setelah menerima buku dari Penerbit, maka buku-buku tersebut sudah didistribusikan ke toko buku-toko buku yang menjadi rekanan Distributor. Pasal 11 : Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai dengan tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu tiga belas (03-01-2013). Pasal 12 : Penyelesaian Perselisihan Segala sesuatu perselisihan yang timbul di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak, dan apabila tidak terdapat penyelesaian maka akan ditempuh jalur hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal 13 : Penutup Demikian perjanjian ini dibuat oleh Penerbit dan Distributor dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa tekanan atau paksaan dari pihak mana pun juga dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 246


Penerbit Amin PT. FORSA

74

Distributor Budi PT. FORKIT

PERJANJIAN KERJA SAMA PENGGANDAAN VCD

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini mewakili PT. Multiplus, berkedudukan di Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini mewakili PT. Sandesk, berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kontrak kerja duplikasi 1 (satu) judul VCD “Never Dey” Pasal 1: JenisPekerjaan dan Spesifikasi VCD Pihak Pertama setuju melakukan duplikasi VCD sebanyak 1500 keping dengan spesifikasi: • Tipe product : VCD • Standart quality : xxx • Printing : xxx • Jenis cetakan : xxx Pasal 2: Waktu Penyelesaian Kerja Pihak Pertama bersedia menyelesaikan pekerjaan duplikasi VCD selama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak master judul VCD dan kelengkapannya diserahkan oleh Pihak Kedua. Pasal 3: Pembayaran 1. Atas pekerjaan di atas, kedua belah pihak sepakat dengan biaya duplikasi VCD dan perlengkapannya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)


247

CO NT OH

2. Pihak Kedua akan membayar lunas 1 (satu) minggu setelah semua judul VCD selesai diduplikasikan dan dikirim, semua bahan duplikasi VCD dikembalikan, dan kuitansi penagihan diterima dari Pihak Pertama. Pasal 4: Hak Cipta 1. Pihak Kedua merupakan pemegang hak cipta atas VCD tersebut di atas. 2. Pihak Pertama harus menjaga keamanan VCD yang diduplikasikan. Apabila di kemudian hari ditemukan VCD yang sesuai dengan judul yang diduplikasikan Pihak Pertama beredar dan berasal dari Pihak Pertama maka Pihak Kedua akan menuntut secara hukum kepada Pihak Pertama. Pasal 5: Sanksi Apabila Pihak Kedua menemukan hasil duplikasi VCD yang dibuat Pihak Pertama rusak, tidak bisa diputar, dan masalah lain yang tidak sesuai dengan pesanan Pihak Kedua maka Pihak Pertama harus mengganti VCD yang bermasalah tersebut. Pasal 6: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, para pihak sepakat menanggung kerugian masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7: Lain-Lain 1. Apabila ada perselisihan, kedua belah pihak akan memilih cara musyawarah sebagai jalan damai. 2. Kontrak Kerja Duplikasi VCD ini dibuat rangkap 2 (dua), yang asli dipegang oleh Pihak Kedua dan tindasannya dipegang oleh Pihak Pertama

248


Pihak Pertama

Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO (1)

CO NT OH

75

Amin

Pihak Kedua

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, telah diadakan perjanjian kerja sama antara: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Direktur Pelaksana Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT FORKIT dan selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua.

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut. • Pihak Pertama adalah event organizer yang akan mengadakan “Pesta Budaya” yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Acara” • Jangka waktu penyelenggaraan “Acara” dilakukan selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), sampai dengan tanggal tiga, bulan tiga, tahun dua ribu sepuluh (03-03-2010). • Pihak Pertama menawarkan kepada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat untuk “Acara” yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama. • Pihak Kedua bersedia menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat “Acara” tersebut.


249

CO NT OH

Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1: Isi Perjanjian Pihak Pertama bermaksud menggunakan “ruang pertemuan akbar di gedung PT. FORKIT” sebagai tempat penyelenggaraan “Acara”; dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk penyelenggaraan “Acara” tersebut. Pasal 2: Waktu 1. “Acara” akan dilaksanakan setiap 2 (dua) minggu sekali pada setiap hari Minggu, selama 2 (dua) bulan, sejak tanggal tujuh belas, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh, sampai dengan tanggal dua puluh delapan, bulan dua, tahun dua ribu sepuluh. 2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaraan “Acara” adalah 3 (tiga) jam dimulai pada pukul 19.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu setempat. Pasal 3: Tanggung Jawab Pihak Pertama 1. Pihak Pertama menyediakan seluruh perangkat, seluruh peralatan sound system yang diperlukan dalam rangka pe nyelenggaraan “Acara” tersebut. 2. Pihak Pertama menyediakan sendiri pemandu acara dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan. Pasal 4: Kewajiban Pihak Kedua Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat “Acara” dengan fasilitas sebagai berikut. 1. Kursi dan meja untuk tamu VIP sebanyak 54 buah. 2. Kursi untuk peserta dan penonton sebanyak 165 buah. 3. Menyediakan lampu penerangan sesuai dengan daftar yang terlampir. 4. Menyediakan tempat parkir motor dan mobil secara gratis bagi semua pihak yang terlibat dalam “Acara”. 5. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan “Acara”. Pasal 5: Kesepakatan 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya 250


CO NT OH

2.

sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 246.000.000,- (dua ratus empat puluh enam juta rupiah). Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitasfasilitas sebagaimana disebut pada ayat 1 pasal 4 di tetapkan sebagai berikut. • Tahap pertama sebagai uang muka sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani. • Tahap kedua akan dibayar sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau sebesar Rp 61.500.000,00 (enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) pada hari pertama pelaksanaan “Acara” yakni pada hari Minggu, tanggal 17-01-2010. • Tahap ketiga sebesar 25% atau sebesar Rp 61.500.000,(enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayar pada hari terakhir pelaksanaan event “Acara” yakni pada hari Minggu, tanggal 28-02-2010. Pasal 6: Pembatalan Surat Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. Pembatalan oleh satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 7: Force Majeure Pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat akan berunding kembali. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa diluar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

1. 2.

1. 2.


251

CO NT OH

Pasal 8: Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. 2. Jika upaya untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara damai tidak membawa hasil maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut untuk menunjuk Pihak Ketiga sebagai mediator. 3. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 9: Penutup Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipahami dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Para Pihak tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak mana pun juga. Pihak Pertama

76

materai

Amin

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYEDIA TEMPAT ACARA DENGAN EO (2)

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan lima tahun dua ribu sembilan (16-05-2009) bertempat di Jakarta, telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara: 1. Amin, Manajer FORSA yang beralamat di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FORSA yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Budi, Manajer Hotel FORKIT beralamat di Jl. Petojo RT 03 RW 04, Jakarta Pusat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Hotel Traberty Indonesia, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. 252


CO NT OH

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: • Bahwa Pihak Pertama adalah event organizer yang akan mengadakan Lomba Paduan Suara Remaja Jakarta yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut “Lomba”. • Jangka waktu penyelenggaraan “Lomba” dilakukan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) sampai dengan tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-2010). • Pihak Pertama menawarkan pada Pihak Kedua untuk menyediakan tempat Lomba. • Bahwa Pihak Kedua menerima tawaran kerjasama dari Pihak Pertama untuk menyediakan tempat Lomba tersebut. Untuk pelaksanaan perjanjian ini, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Maksud Pihak Pertama bermaksud menggunakan Hotel FORKIT sebagai tempat penyelenggaraan lomba Paduan Suara Remaja Jakarta; dan Pihak Kedua telah menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk maksud tersebut. Pasal 2 : Waktu Kegiatan 1. Lomba akan dilaksanakan setiap 1 (satu) minggu sekali pada setiap hari Sabtu selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal sembilan bulan satu tahun dua ribu sepuluh (09-01-2010) sampai hari Sabtu tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-20010). 2. Lama waktu untuk sekali penyelenggaran lomba adalah 3 (tiga) jam dimulai pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat. Pasal 3 : Kewajiban Pihak Pertama 1. Pihak Pertama bertanggung jawab atas persiapan Lomba yang diselenggarakan di tempat Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama menyediakan sendiri dewan juri, pemandu acara (MC) dan tenaga-tenaga lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan lomba.


253

3. Membayar biaya pemakaian tempat sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian ini. Pasal 4 : Kewajiban Pihak Kedua Pihak Kedua berkewajiban menyediakan tempat acara dengan fasilitas sebagai berikut:

CO NT OH

1. Kursi untuk peserta dan penonton sebanyak 300 (tiga ratus) buah 2. Menyediakan kursi dan meja bagi dewan juri sebanyak 5 (lima) pasang 3. Menyediakan lampu penerangan sesuai daftar telampir 4. Menyediakan generator sebagai cadangan apabila PLN mati 5. Menyediakan tempat parkir mobil dan motor bagi semua pihak yang terlibat dalam lomba 6. Menjaga keamanan selama dalam penyelenggaraan lomba Pasal 5 : Biaya Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa biaya seluruh pemakaian tempat acara beserta fasilitas-fasilitasnya sebagaimana diamaksud dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Pasal 6 : Sistem Pembayaran 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa sistem pembayaran biaya pemakaian tempat acara dan fasilitasfasilitas sebagaimana disebut pada pasal 4 ditetapkan sebagai berikut: a. Tahap pertama sebagai uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) akan dibayar oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani. b. Tahap Kedua akan dibayar sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada hari pertama pelaksanaan lomba yakni pada tanggal sembilan bulan satu tahun dua ribu sepuluh (09-01-2010) c. Tahap Ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) atau Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dibayar 254


pada hari terakhir pelaksanaan lomba yakni pada tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (03-03-2010). 2. Seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dilakukan secara tunai dan dibuatkan kuitansi penerimaan dengan materai secukupnya.

CO NT OH

Pasal 7 : Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berunding lagi. 2. Force Majaure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya acara, seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7 : Pembatalan 1. Surat Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lainnya. 2. Pembatalan oleh salah satu pihak, kecuali dengan alasan force majeure, maka pihak yang membatalkan wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pasal 8 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak dapat me nyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. 2. Apabila tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Barat. Pasal 9 : Penutup Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama tanpa adanya paksaan atau tekanan BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

255

dari pihak mana pun juga. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

77

Amin

Budi

CO NT OH

Pihak Kedua

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN PEKERJAAN RUMAH TINGGAL

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah, masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Pengusaha Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Manager Pemasaran Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan rumah tinggal dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini menetapkan Pihak Kedua untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan pembangunan rumah tinggal milik Pihak Pertama yang terletak di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, berdasarkan Surat Perintah Kerja No. xxxx tertanggal xxxx dan Pihak Kedua telah menyatakan 256


CO NT OH

persetujuannya untuk melaksanakan pemborongan pekerjaan rumah Pihak Pertama sesuai dengan denah dan konstruksi terlampir. Pasal 2 Pihak Kedua setuju dan bersedia memulai pekerjaan pembangunan rumah tinggal tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah surat perjanjian ini ditandatangani dan harus sudah selesai serta diserahkan kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan kemudian. Pasal 3 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp 430.000.000,-. 2. Untuk pembayaran tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 215.000.000,00 dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. 3. Untuk pembayaran sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 215.000.000,00 dilakukan secara bertahap yang disesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua. 4. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua dilakukan setiap 2 (dua) minggu sekali. Pasal 4 Kecuali karena force majeure dan/atau karena kelalaian Pihak Pertama sendiri, Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) setiap hari dari nilai kontrak yang dihitung sejak pekerjaan tersebut dinyatakan terlambat oleh Pihak Pertama. Pasal 5 1. Pihak Kedua tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh pekerjaan yang dimaksudkan dalam perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 2. Dalam hal Pihak Kedua mengalihkan sebagian atau seluruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib mengembalikan secara tunai dan sekaligus seluruh uang yang telah diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama.


257

CO NT OH

Pasal 6 1. Pihak Pertama berhak mengubah dan atau membongkar hasil pekerjaan yang telah dilakukan Pihak Kedua, apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan denah atau konstruksi yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama. 2. Jika perubahan dan pembongkaran sebagaimana disebut pada ayat 1 menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama, seluruh kerugian tersebut ditanggung oleh Pihak Kedua. Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berunding lagi. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 8 Bila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai oleh kedua belah pihak saat terjadi perselisihan terkait dengan perjanjian ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum dan kedua pihak memilih domisili hukum pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 9 Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pihak Pertama Amin Saksi : 1. Siti 258

Pihak Kedua Budi

2. Rudi


78

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK (1)

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik oleh dan antara: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan instalasi listrik dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1: Definisi Hal yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Pihak Kedua sebagai pemborong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik milik Pihak Pertama dengan menerima suatu harga yang telah disepakati. Pasal 2: Persetujuan Pihak Kedua menyetujui untuk melakukan pemasangan instalasi listrik pada proyek Pihak Pertama, dan Pihak Kedua menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik yang dimaksud. Pasal 3: Penyediaan Barang Seluruh barang-barang material yang diperlukan dalam pengerjaan instalasi listrik tersebut disediakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya mengerjakan pemasangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan.


259

Pasal 4: Harga 1. Nilai harga borongan untuk pekerjaan tersebut adalah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). 2. Harga borongan sebagaimana disebut pada ayat 1 meliputi biaya pemasangan listrik dan PPN.

CO NT OH

Pasal 5: Pelaksanaan Pekerjaan 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam rangkap 2 (dua) kepada Pihak Pertama untuk pengesahannya sebelum pekerjaan dilaksanakan. 2. Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perjanjian ini dibuat dan ditandatangani sampai pada tanggal tiga bulan empat tahun dua ribu sepuluh (03-04-2010). Pasal 6: Pengawasan 1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pertama akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan meng awasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syaratsyarat yang telah disepakati. 2. Jika Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan ini menyimpang dari perjanjian, wakil Pihak Pertama berhak menghentikan dan atau membongkar pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua.   Pasal 7: Pengamanan dan Pemeliharaan Barang 1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, pemeliharaan dan pengamanan seluruh material yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik yang dipasang maupun yang belum di-pasang menjadi tanggung jawab Pihak Kedua. 2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak, maka Pihak Kedua wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama. Pasal 8: Perubahan 1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka Pihak Ke260


dua akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah mendapat instruksi tertulis dari Pihak Pertama. 2. Apabila akibat perubahan pekerjaan tersebut menambah biaya pengerjaan pada Pihak Kedua, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama.

CO NT OH

Pasal 9: Sistem Pembayaran Sistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut. 1. Pembayaran tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. 2. Pembayaran sisanya sebesar 50% (lima puluh persen) atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dilakukan secara berangsur yang disesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua. 3. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua dilakukan 2 (dua) minggu sekali oleh wakil Pihak Pertama. 4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat 5 (lima) hari setelah pengecekan prestasi kerja Pihak Kedua. 5. Seluruh pembayaran dinyatakan sah apabila dibukan dengan tanda terima yang sah dengan materai secukupnya. Pasal 10: Denda dan Sanksi 1. Pihak Kedua dapat dikenai denda oleh Pihak Pertama sebesar 5% (lima persen) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure). 2. Setiap keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama dapat dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah jatuh tempo. Pasal 11: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat akan merundingkan kembali perjanjian ini. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

261

belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia.

CO NT OH

Pasal 12: Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 13: Lain-lain Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 14: Penutup Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pihak Pertama Amin

Pihak Kedua Budi

Saksi-saksi: 1. Siti 2. Ade Putera

262


79

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK (2)

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik oleh dan antara: 1. Amin, pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. FORSA berkedudukan di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Budi, pengusaha dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PT. FORKIT berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah bersepakat untuk membuat surat perjanjian pemborongan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek Pihak Pertama dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Definisi Yang dimaksudkan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan dalam perjanjian ini adalah Pihak Kedua sebagai pemborong pekerjaan telah mengikatkan diri untuk melaksakan pekerjaan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek milik Pihak Pertama dengan menerima suatu harga yang telah disepakati. Pasal 2 : Lingkup Pekerjaan Pihak Kedua menyetujui untuk melakukan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air pada proyek Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menyetujui dengan menerima pekerjaan pemasangan instalasi listrik, AC dan saluran air. Pasal 3 : Penyediaan Barang Seluruh barang-barang material yang diperlukan dalam pengerjaan instalasi listrik, AC dan saluran tersebut disediakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua hanya mengerjakan pemasangan sesuai dengan denah yang telah ditetapkan. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

263

CO NT OH

Pasal 4 : Harga Jumlah harga borongan untuk pekerjaan sebagaimana disebut pada pasal 2 adalah Rp 240.000.000,- (Dua ratus empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: • Harga borongan pemasangan instalasi listrik Rp 120.000.000,• Harga borongan pekerjaan AC Rp 100.000.000,• Harga borongan pembuatan saluran air Rp 20.000.000 Pasal 5 : Pelaksanaan Pekerjaan 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Pihak Kedua diwajibkan untuk mengajukan gambar kerja detail (shop drawing) dalam 2 (dua) rangkap kepada Pihak Pertama untuk pengesahannya sebelum pekerjaan dilaksanakan 2. Pihak Kedua menyatakan sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani, dan akan berakhir pada tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (03-03-2010). Pasal 6 : Pengawasan 1. Selama dalam proses pelaksanaan pekerjaan, Pihak Pertama akan menempatkan wakilnya untuk memeriksa dan mengawasi seluruh proses pekerjaan agar sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. 2. Dalam hal Pihak Kedua dalam melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menyimpang dari perjanjian, wakil Pihak Pertama berhak menghentikan dan atau membongkar pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Pihak Kedua atas biaya Pihak Kedua. Pasal 7 : Pengamanan dan Pemeliharaan Barang 1. Selama dalam proses pengerjaan pemborongan, seluruh material yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, baik yang sudah dipasang maupun yang belum dipasang menjadi tanggungjawab Pihak Kedua. 2. Apabila barang-barang material tersebut hilang atau rusak, maka Pihak Kedua wajib menggantinya dengan material yang sama seperti material yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama.

264


CO NT OH

Pasal 8 : Perubahan 1. Apabila terjadi perubahan-perubahan baik berupa penambahan atau pengurangan pekerjaan, maka Pihak Kedua akan melaksanakan perubahan tersebut sesudah mendapat instruksi tertulis dari Pihak Pertama. 2. Apabila akibat perubahan-perubahan pekerjaan tersebut akan menambah biaya pengerjaan pada Pihak Kedua, maka seluruh biaya tambahan tersebut akan ditanggung oleh Pihak Pertama. Pasal 9 : Sistem Pembayaran Kedua belah pihak sepakat bahwa sistem pembayaran pemborongan pekerjaan ini ditetapkan sebagai berikut: 1. Pembayaran tahap pertama sebesar 10% (sepuluh persen) atau sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. 2. Pembayaran sisanya sebesar 90% (sembilan puluh persen) atau sebesar Rp 216.000.000,00 (dua ratus enam belas juta rupiah) dilakukan secara berangsur yang disesuaikan dengan prestasi kerja Pihak Kedua. 3. Penghitungan persentase prestasi kerja Pihak Kedua dilakukan tiap 2 (dua) minggu oleh wakil Pihak Pertama. 4. Pembayaran angsuran sebagaimana disebut pada ayat 2 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengecekan prestasi kerja Pihak Kedua. Pasal 10 : Denda dan Sanksi 1. Pihak Kedua dapat dikenakan denda oleh Pihak Pertama sebesar 1% (satu persen) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan kecuali keterlambatan tersebut diakibatkan oleh keadaan memaksa (force majeure). 2. Setiap keterlambatan pembayaran, Pihak Pertama dapat dikenakan denda oleh Pihak Kedua sebesar 1% untuk setiap hari dari seluruh kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua yang telah jatuh tempo. Pasal 11 : Perawatan 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa jangka waktu garansi atas pekerjaan tersebut adalah 12 (dua belas)


265

CO NT OH

bulan sejak penyerahan pertama pekerjaan tersebut oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua bersedia mengganti dan atau memperbaiki seluruh kerusakan selama masa garansi yang diakibatkan oleh kesalahan pemasangan atas biaya Pihak Kedua sendiri kecuali jika kerusakan tersebut akibat kesalahan supervisi atau instruksi yang diberikan oleh wakil Pihak Pertama. Pasal 12 : Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat Force Majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berunding lagi. 2. Force Majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan gagal terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 13 : Perselisihan Apabila penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Barat. Pasal 14 : Lain-Lain Di dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur serta ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak. Pasal 15 : Penutup Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi meterai secukupnya dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

266


Pihak Pertama Amin Saksi : 1. Siti

2. Rudi

PERJANJIAN KERJA SAMA MANAJEMEN DAN BANTUAN TEKNIK

CO NT OH

80

Pihak Kedua Budi

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas: PT. FORSA berkedudukan Jakarta Barat, dan berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini sesuai dengan anggaran dasar Perseroan Terbatas ter sebut, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak sebagai pemegang kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama PT. FORKIT, berkedudukan di Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu: • Bahwa Pihak Pertama telah diberi hak penguasaan Kayu Hutan dari yang berwajib, sebagaimana ternyata dalam ‘‘surat keputusan’’ tertanggal xxx no. xxx yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan; • Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eks ploitasi dan lain-lain pekerjaan sehubungan dengan hutan tersebut, Pihak Pertama perlu manajemen yang baik dan pengetahuan teknis cukup serta bantuan keuangan;


267

CO NT OH

• Bahwa Pihak Kedua bersedia dan menyanggupi melakukan manajemen serta tenaga kerja teknis yang cukup dalam bidang kehutanan serta mengusahakan pula untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi hutan tersebut; • Para Pihak menerangkan telah bermufakat untuk bekerja sama melakukan eksplorasi dan eksploitasi hutan dimaksud, dengan ini mengadakan suatu perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua menerima baik penunjukkan, dengan diberi kuasa dan wewenang kepadanya untuk mengawasi dan melaksanakan manajemen dengan sebaik-baiknya, dengan mendatangkan tenaga-tenaga teknis dan operasional, khusus untuk melaksanakan pekerjaan pemotongan kayu yang terdapat di atas tanah seluas 10 (sepuluh) ha, terletak di Magelang, Desa Cinde Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah satu dan lain sebagaimana hal itu lebih jelas diuraikan dalam ‘‘Surat Keputusan’’ tertanggal xxx nomor xxx yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, yang mana penguasaannya atas kayu hutan dimaksud telah diberikan kepada Pihak Pertama. Pasal 2 1. Pihak Kedua berkewajiban mendatangkan tenaga-tenaga teknik dan operasional khusus dalam bidang kehutanan untuk melakukan pekerjaan manajemen, eksplorasi dan eksploitasi dan rehabilitasi proyek Pemotongan dan penanaman pohon tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. 2. Pihak Kedua berkewajiban pula untuk mencari dan men dapatkan biaya yang dibutuhkan secukupnya, untuk me lancarkan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi hutan tersebut dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan itu. Pasal 3 1. Pihak Pertama berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mengurus dan mendapatkan izin

268


CO NT OH

2.

yang diperlukan dari yang berwajib untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli (teknis) dan pekerja-pekerja tertentu dan izin-izin untuk bertempat tinggal di Indonesia guna melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan exploitasi tersebut. Pihak Pertama berkewajiban pula untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat izin dan/atau penguasaan kayu hutan yang masih diperlukan dalam pembukaan hutan tersebut, satu dan lain hal setelah Pihak Kedua menyelesaikan dan menyerahkan kepada Pihak Pertama fisibility report berkenaan dengan pembukaan hutan yang disebut dalam Pasal 1 di atas. Pasal 4 Pihak Pertama wajib memberikan data-data dan fasilitas yang ada padanya kepada Pihak Kedua sehubungan dengan pengurusan tersebut. Semua buku dan dokumen disimpan di kantor pusat Pihak Pertama dan Pihak Kedua berhak mendapat copy-nya. Pasal 5 Pihak Kedua menyatakan sanggup bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua pekerjaan dan kelancaran pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini. Pihak Kedua hanya dapat memulai pekerjaan setelah ada rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh Pihak Kedua dan telah mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pihak Pertama berhak mengajukan usul perubahan rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh Pihak Kedua terhadap hal-hal prinsipil saja. Apabila terdapat pembengkakan biaya dari rencana kerja dan pembiayaan oleh Pihak Kedua harus dirundingkan dan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari Pihak Pertama sebelum dilaksanakan. Pasal 6 Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dan para pekerja.

1. 2. 1. 2.

3.

4.

1.


269

CO NT OH

2. Pihak Kedua berkewajiban untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia dalam berbagai bidang pekerjaan yang diperlukan, sedang perimbangan jumlah tenaga asing dan tenaga Indonesia, didasarkan kepada jenis pekerjaan volume kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh tenaga Indonesia. 3. Pihak Kedua tunduk pada undang-undang tenaga kerja dan taat melaksanakan seluruh peraturan ketenagakerjaan. Pasal 7 Apabila karena satu dan lain hal Pihak Kedua harus mengadakan dan mengeluarkan pembiayaan dari pinjamanpinjaman, maka Pihak Kedua harus terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. Pasal 8 Demi kelancaran pekerjaan Pihak Kedua berhak dan diberi wewenang oleh Pihak Pertama untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk proyek tersebut, yang mana barangbarang tersebut harus dicatat sebagai inventaris proyek. Pasal 9 1. Pihak Kedua berhak menerima dari Pihak Pertama, sejumlah pembayaran sebagai pembayaran fee atas bantuan manejemen dan teknik. 2. Segala iuran pasti, iuran produksi, pajak perusahaan dan pajak-pajak lainnya diurus oleh Pihak Kedua, untuk kemudian disetor oleh Pihak Pertama kepada Pemerintah Republik Indonesia. Pasal 10 1. Pihak Kedua harus mengadakan pembukuan yang teratur terhadap semua keuangan perusahaan, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah. 2. Laporan tahunan keuangan dan perhitungan neraca dan laba rugi, yang mana untuk pertama kalinya harus dibuat pada akhir bulan Desember, harus dibuat oleh seorang Akuntan yang terdaftar di Indonesia yang ditunjuk oleh Pihak Pertama atas biaya perusahaan, yang dikerjakan oleh Pihak Kedua.

270


CO NT OH

Pasal 11 1. Perjanjian manejemen dan bantuan teknik ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini dan diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu lima belas (03-01-2015). 2. Jika terjadi perpanjangan masa berlakunya perjanjian ini, maka semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak. 3. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadi force majeure, seperti adanya perang, gangguan alam, sebab-sebab mengalami kerugian berat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut. Pasal 12 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan berunding lagi. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 13 1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, selama masa berlakunya perjanjian ini antara kedua belah pihak, kecuali dengan Keputusan Pengadilan. 2. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan mereka bersama-sama. Pasal 14 Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak yang mengenai perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak sendiri, diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase, sesuai dengan ketentuanketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).


271

Pasal 15 Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.   Pihak Kedua Pihak Pertama Budi Amin

CO NT OH

Saksi-saksi 1. Siti 2. Rudi

81

PERJANJIAN KERJA SAMA DISTRIBUTOR

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. PT. FORSA, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan undang-undang Republik Indonesia, dan mempunyai kantornya di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya akan disebut Penerbit 2. PT. FORKIT, satu perseroan didirikan berdasarkan UU RI dan mempunyai kantor di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya akan disebut Distributor: Para pihak dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan ketentuan dan syarat berikut: Pasal 1: Lingkup Wewenang Distributor Penerbit dengan ini menunjuk Distributor untuk menjadi distributornya untuk penjualan barang-barangnya sebagaimana tercantum dalam schedule 1 yang dilampirkan bersama ini. Pasal 2: Perubahan dan Pengecualian Penerbit berhak untuk membuat perubahan-perubahan pada daerah atau pada macam barang-barang yang dijual oleh Distributor. 272


1.

CO NT OH

2.

Pasal 3: Kewajiban-Kewajiban Umum Distributor wajib melindungi dan memajukan kepentingankepentingan Penerbit, khususnya memelihara hubungan dagang dengan langganan yang ada dan dengan mereka yang dapat menjadi langganan. Distributor wajib memberitahukan pada Penerbit mengenai permintaan dari barang-barang yang mungkin ada dan memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk melaksanakan transaksi-transaksi dan selanjutnya wajib melaporkan perkembangan lain dalam daerahnya yang mengenai kepentingan perdagangan Penerbit. Distributor tidak diperbolehkan melakukan usaha-usaha yang bersifat bersaing dengan merugikan Penerbit, dan ia juga tidak diperbolehkan secara tidak langsung menganjurkan persaingan demikian itu. Distributor wajib memberitahukan kepada Penerbit bila ada kemunduran dalam keadaan keuangan langganan, khususnya bila hal ini terjadi setelah dilakukan pesanan atau setelah dilakukan penyerahan.

3.

4.

1. 2.

1.

2.

Pasal 4: Jaminan Distributor menjamin pembayaran secara tertib dari pemesanan pihak ketiga. Jaminan demikian ini meliputi 100% (seratus persen) dari net invoice value dari barang-barang yang dijual. Pasal 5: Komisi Distributor berhak menerima komisi atas semua penjualan dari barang-barang yang diuraikan dalam pasal 1 dari perjanjian ini, kepada pembeli-pembeli dalam daerahnya, yang dilakukan selama berlakunya perjanjian ini. Pembayaran komisi dilakukan dengan cara dipotong langsung dari seluruh pembayaran yang dilakukan oleh pemesan kepada Distributor.

Pasal 6: Jangka Waktu Perjanjian 1. Perjanjian ini akan mulai berlaku pada saat Perjanjian ini ditandatangani dan akan berlaku sampai 5 (lima) tahun sesudahnya. Setelah perjanjian ini berlaku, kecuali apabila BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

273

diakhiri oleh salah satu pihak dalam perjanjian ini. Pemberitahuan untuk pengakhiran demikian itu harus secara tertulis dan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah pemberitahuan tertulis.

CO NT OH

Pasal 7: Lain-Lain 1. Segala jenis barang untuk memenuhi kebutuhan pasaran yang harus disupply Penerbit akan ditentukan Penerbit. 2. Persediaan konsinyasi akan diserahkan oleh Penerbit di gudang Distributor di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 09, Jakarta Pusat. 3. Distributor harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang ada mengenai penyimpanan persediaan konsinyasi dalam gudang yang bersangkutan dan semua akibat-akibat karena pelanggaran peraturan-peraturan itu wajib ditanggung sepenuhnya oleh Distributor. 1.

2. 3. 4.

5.

Pasal 8: Hak Pemilikan atas Persediaan Konsinyasi Persediaan konsinyasi tetap milik Penerbit sampai seluruh harga dari barang-barang yang bersangkutan dibayar penuh oleh Distributor dan telah diterima oleh Penerbit. Penerbit berhak untuk memindahkan hak atas persediaan konsinyasi pada setiap waktu. Semua tuntutan hukum atas persediaan konsinyasi oleh Distributor atau pihak lain tidak dapat dilayani. Distributor wajib mempertahankan persediaan konsinyasi dalam kondisi sedemikian rupa sehingga barang-barang Penerbit pada setiap waktu dengan mudah dapat dikenali. Distributor wajib menyimpan persediaan konsinyasi di tempat yang saling disetujui antara Distributor dan Penerbit,. Penerbit wajib diberitahukan terlebih dahulu mengenai perubahan tempat penyimpanan. Bila tidak ada pemberitahuan maka persediaan konsinyasi dianggap telah dijual oleh Distributor. Distributor tidak diperkenankan untuk memindahkan atau menyerahkan kepada pihak ketiga, persediaan konsinyasi itu sebagai jaminan.

274


CO NT OH

Pasal 9: Kewajiban Distributor 1. Barang-barang dianggap telah dijual oleh Distributor, apabila dipindahkan dari tempat penyimpanannya sebagaimana diberitahukan kepada Penerbit. Penjualan persediaan konsinyasi harus dilakukan dengan syarat-syarat yang disetujui antara Penerbit dan Distributor, dan sesuai dengan perjanjian ini. 2. Semua penjualan harus dilaporkan dan semua tembusan dari invoice harus secara bulanan disampaikan kepada Penerbit. 3. Distributor wajib memindahkan atau menyerahkan kepada Penerbit, segera setelah diterimanya semua pembayaranpembayaran yang harus dibayar sesuai dengan instruksiinstruksi Penerbit dan setelah dikurangi dengan komisi distribusi dan ongkos untuk menyimpan persediaan konsinyasi sebagaimana disetujui oleh Penerbit di bawah ini, yang harus dibayar kepadanya. Pasal 10: Pengembalian Konsinyasi 1. Apabila perjanjian ini berakhir, Distributor harus mengembalikan kepada Penerbit seluruh persediaan konsinyasi dalam keadaan baik atau Distributor harus membelinya, dengan syarat-syarat yang nantinya akan disetujui. Jumlahjumlah yang hilang dianggap telah dijual oleh Distributor. Pasal 11: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan sepakat untuk menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 12: Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

275

ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara hukum.

CO NT OH

Pasal 13: Domisili Hukum Mengenai perjanjian ini dan semua akibatnya, pihakpihak dalam perjanjian ini, harus dianggap mempunyai tempat kedudukan yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pasal 14: Penutup Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Penerbit    Amin

82

Distributor Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA PENEMPATAN PEKERJA

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah, masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Manager Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT selanjutnya disebut Pihak Kedua.

276


CO NT OH

Dengan memilih tempat di kantor PT. FORKIT, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu perjanjian pemborongan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 1. Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama sebagian pekerjaannya; pekerjaan di mana Pihak Pertama harus tunduk pada mekanisme dan prosedural kerja yang ditentukan dan berlaku di perusahaan Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama akan merekrut pekerja sesuai dengan syarat/kualifikasi dan beban/volume pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama. Pekerja yang sudah direkrut tersebut kemudian ditempatkan di lokasi perusahaan Pihak Kedua. 3. Ruang lingkup pekerjaan yang diserahkan kepada Pihak Pertama adalah HRD di perusahaan Pihak Kedua. 4. Pihak Pertama tidak diperbolehkan untuk mencampuri pekerjaan lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian ini. Pasal 2 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa pekerjapekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh Pihak Pertama di perusahaan Pihak Kedua harus memenuhi kualifikasi sebagai berikut. • WNI, • Pendidikan minimal S1 • Berbadan sehat, • Berusia minimal 21 sampai dengan 30 tahun, • Belum menikah, dan • Lulus tes. 2. Jumlah pekerja yang akan direkrut dan ditempatkan oleh Pihak Pertama di lokasi perusahaan Pihak Kedua disesuaikan dengan volume kerja di perusahaan Pihak Kedua. Pasal 3 Setiap pekerja yang akan ditempatkan oleh Pihak Pertama di perusahaan Pihak Kedua terlebih dahulu diberikan pengarahan oleh Pihak Pertama sebelum pekerja tersebut mulai bekerja. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

277

CO NT OH

Pasal 4 Pekerja yang tidak memenuhi kualifikasi atau pekerja dimaksud melakukan kelalaian, pelanggaran/kejahatan yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Kedua maka Pihak Kedua dapat mengembalikan pekerja bersangkutan dan memintakan kepada Pihak Pertama untuk menggantinya dengan pekerja lain yang memenuhi syarat. Pasal 5 Pada saat perjanjian kerja antara Pihak Pertama dengan pekerja sudah berakhir dan Pihak Pertama bermaksud tidak me-lanjutkan hubungan kerja tersebut maka Pihak Pertama dapat menarik pekerja tersebut dari perusahaan Pihak Kedua.

Pasal 6 1. Seluruh pekerja yang dimaksudkan dalam perjanjian ini mempunyai hubungan hukum kerja dengan Pihak Pertama. 2. Sehubungan dengan ketentuan ayat 1 maka seluruh konsekuensi hukum menyangkut hak-hak normatif terhadap pekerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama. Pasal 7 Pihak Kedua menyatakan bersedia membayar kepada Pihak Pertama sebagai manajemen fee sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap hari untuk masing-masing pekerja yang ditetapkan pada perusahaan Pihak Kedua. 1. 2.

3.

1.

Pasal 8 Hak-hak normatif pekerja sebagaimana ditetapkan dalam peraturan ketenagakerjaan wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada pekerja melalui Pihak Pertama. Pembayaran upah pekerja akan dilaksanakan 1 bulan sekali yakni pada setiap tanggal 1 (satu) setiap bulannya dan dibayarkan langsung oleh Pihak Pertama di lokasi perusahaan Pihak Kedua. Apabila jadwal pembayaran upah pekerja jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari libur yang dimaksud. Pasal9 Dalam hal terjadi kecelakaan kerja pada jam kerja terhadap

278


CO NT OH

pekerja, maka Pihak Kedua wajib melakukan tindakan pertolongan pertama atau yang diperlukan, serta memberitahukannya kepada Pihak Pertama pada hari yang sama saat kecelakaan itu terjadi. 2. Pihak Pertama, menyatakan bahwa seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua dalam rangka tindakan pertolongan dimaksud, akan diganti oleh Pihak Pertama. Pasal 10 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sepakat menanggung kerugiannya masing-masing dan khusus menyangkut kerugian upah yang dialami pekerja tetap di bayarkan oleh Pihak Kedua. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 11 Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu lima belas (03-01-2015) dan dapat diperpanjang atas persetujuan dan kesepakatan tertulis Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 12 1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila secara musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan kedua belah pihak, maka akan diselesaikan secara hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.


279

Pasal 13 Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang dibuat dalam rangka 2 (dua) dengan dibubuhi materai secukupnya dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama; dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pihak Pertama Amin

CO NT OH

Pihak Kedua Budi

83

PERJANJIAN KERJA SAMA ASSEMBLING

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Jakarta, telah terjadi perjanjian oleh dan antara: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak sebagai presiden direktur dari dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta Barat, dan karenanya bertindak dan atas nama perusahaan yang dimaksud. 2. Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak sebagai direktur PT. FORKIT, berkedudukan di Jakarta Pusat, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama perusahaan yang dimaksud. Para Pihak terlebih dahulu menerangkan: • Bahwa perseroan terbatas PT. FORSA selanjutnya akan disebut juga Pihak Pertama, adalah agen tunggal /pemegang merek dari kendaraan bermotor merek: FORSA SPORT. • Bahwa perseroan terbatas: PT. FORKIT tersebut, selanjut-

280


CO NT OH

nya akan disebut juga Pihak Kedua, mempunyai suatu ‘‘assembling plan’’ dan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah pernah dibuat perjanjian kerja sama assembling. • Bahwa kedua belah pihak telah bersetuju untuk membuat perjanjian kerja untuk assembling kendaraan completely knocked down (CKD) dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut. Pasal 1 Pihak Pertama: menempatkan pekerjaan perakitan (assembling) kendaraan-kendaraan dalam keadaan CKD dan; Pihak Kedua: melaksanakan perakitan (assembling) kendaraan-kendaraan tersebut di bawah ini: 1. Merek kendaraan : FORSA SPORT Model : TCD Jenis : Roda empat 2. Banyaknya: 60 (enam puluh unit), dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dengan ketentuan 15 (lima belas) unit perbulannya. Pasal 2 1. Pihak Pertama menyerahkan peti-peti, krat-krat, dan bungkusan-bungkusan kendaraan yang masih berbentuk CKD kepada Pihak Kedua diassembling plan selambatlambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum kendaraan-kendaraan dimulai perakitannya. 2. Seluruh bungkusan-bungkusan yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua tersebut pada ayat 1 pasal ini akan diperiksa bersama-sama dan surat pembongkaran (unpacking statement) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak merupakan serah terima dari Pihak Pertama dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua. Pasal 3 1. Kedua belah pihak menerangkan Biaya-biaya yang disepakati bersama, yaitu: Model: TCD biaya perakitan Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan rear body. Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unit setelah mempertimbangkan berbagai Peraturan Pemerintah. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

281

2. Segala biaya perakitan tersebut di atas telah termasuk pajak-pajak yang berhubungan dengan perakitan ini sesuai peraturan perundang-undangan. 3. Biaya perakitan dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan kendaraan tersebut dinyatakan telah selesai oleh kedua belah pihak.

CO NT OH

Pasal 4 1. Pihak Kedua menyatakan sanggup menyerahkan kendaraankendaraan tersebut pada Pasal 1 dalam keadaan siap/jalan (ready and in running condition) kepada Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua bersedia memulai perakitan dalam waktu 2 hari setelah diterimanya unit-unit CKD yang bersangkutan dari Pihak Pertama. 3. Pihak Kedua bersedia menyelesaikan perakitan-perakitan kendaraan tersebut dan menyerahkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 5 1. Seluruh biaya untuk pembelian bahan-bahan cat dan bahanbahan lain yang diperlukan untuk processing materials wajib disediakan Pihak Kedua sendiri. 2. Seluruh material yang diperlukan oleh pihak kedua dalam perjanjian ini, harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama mengenai kualitas dari bahan-bahan tersebut di atas. Pasal 6 Untuk mendapatkan kualitas yang baik, maka Pihak Pertama akan menempatkan ahli tekniknya untuk melaksanakan quality control sepanjang proses assembilng hingga final inspection. Pasal 7 1. Setelah melakukan perakitan kendaraan oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama harus membubuhi tanda tangannya. 2. Sebagai bukti serah terima, tiap kendaraan dilengkapi dengan DO (delivery order) dan pernyataan penerimaan barang.

282


1.

CO NT OH

2.

Pasal 8 Pihak Pertama berhak meminta pembayaran bersedia membayar klaim/denda kepada Pihak Kedua apabila penyerahan kendaraan tidak sesuai dengan waktu-waktu yang telah ditentukan, sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap hari untuk tiap kendaraan yang belum diserahkan. Apabila dalam 3 (tiga) kali berturut-turut terjadi kelambatan penyerahan mobil oleh Pihak Kedua maka Pihak Pertama berhak mengakhiri perjanjian ini dan perjanjian ini dianggap batal. Pasal 9 Pihak Kedua berhak meminta pembayaran denda kepada Pihak Pertama apabila Pihak Pertama tidak melakukan pembayaran sesuai perjanjian ini. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan, kendaraan-kendaraan yang telah dirakit tidak diambil oleh Pihak Pertama maka Pihak Kedua diberi kuasa penuh oleh Pihak Pertama, untuk melakukan penjualan kendaraan dan menyerahkan hasil penjualan ini kepada Pihak Pertama setelah dikurangi jumlah uang yang menjadi hak Pihak Kedua serta biaya denda.

1. 2.

Pasal 10 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan membicarakan dalam suatu pe rundingan. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 11 Segala macam perselisihan yang mungkin timbul antara


283

CO NT OH

kedua belah pihak mengenai perjanjian ini atau pelaksanaannya, akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak. Pasal 12 Atas perjanjian ini dan segala akibatnya, kedua belah pihak menyatakan sepenuhnya berlakunya hukum negara Republik Indonesia dan kedua belah pihak memilih domisili hukum tetap di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 13 Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai secukupnya, dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

84

Pihak Pertama Amin

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA PENULISAN BUKU

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Pekerjaan : Penulis Selanjutnya disebut Pihak Pertama 2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Jabatan : Direktur Bertindak atas nama penerbit PT. FORSA Selanjutnya disebut Pihak Kedua Kedua pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian penulisan buku dengan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 1. Pihak Pertama bersedia menyelesaikan penulisan naskah buku berjudul “DIYA bukan AKU” selama 2 bulan ter284


hitung mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) sampai dengan tanggal tiga bulan tiga tahun dua ribu sepuluh (03-03-2010). 2. Naskah yang dimaksudkan telah dilengkapi ilustrasi foto/ slide film, gambar, dan/atau skema.

CO NT OH

Pasal 2 1. Dalam kerja sama penulisan naskah buku ini, Pihak Kedua menyerahkan rencana isi buku kepada Pihak Pertama untuk selanjutnya Pihak Pertama menyusun summary tulisan untuk dijadikan pedoman penulisan buku setelah disetujui Pihak Kedua. 2. Pihak Pertama diperkenankan untuk menambahkan topik-topik lain yang dianggap penting untuk mendukung tulisannya.

Pasal 3 Pihak Pertama akan dikenakan biaya penggunaan foto/ slide film bila dalam naskahnya menggunakan foto/slide dari Pihak Kedua. Penggunaan foto dari Pihak Kedua dikenakan biaya Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per foto. Biaya penggunaan foto tersebut akan dipotongkan langsung pada royalti. Pasal 4 1. Pihak Pertama berkewajiban memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila penyelesaian naskahnya tertunda. 2. Apabila Pihak Pertama terlambat menyelesaikan naskah, maka untuk selanjutnya dibuat surat perjanjian perpanjangan waktu penulisan dengan tenggang waktu atas kesepakatan kedua belah pihak maksimum 4 (empat) minggu. Bila waktu perpanjangan habis maka Pihak Kedua akan melakukan pemutusan secara sepihak. Pasal 5 Apabila selama proses penyuntingan Pihak Kedua ternyata masih menemukan adanya kekurangan informasi, baik tulisan, ilustrasi foto/slide film, gambar, dan/atau skema, maka Pihak Pertama berkewajiban untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, sejak pemberitahuan dilakukan.


285

CO NT OH

Pasal 7 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan merundingkan lagi perjanjian ini. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 8 Apabila terjadi perselisihan maka akan dilakukan musyawarah untuk mufakat. Dan apabila mufakat belum dicapai dalam musyawarah tersebut, maka kedua belah pihak memilih untuk menyelesaikannya secara hukum dan memilih tempat kediaman hukum pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 9 Demikianlah Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, yang asli dipegang Pihak Kedua dan tindasannya dipegang Pihak Pertama. Ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Pihak Kedua

Amin

Budi

85

PERJANJIAN KERJA SAMA PENERBITAN BUKU OLEH BEBERAPA PENULIS

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) yang bertandatangan di bawah ini: 1. Amin, Sarjana Ekonomi, swasta bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya di sebut 286


CO NT OH

Pihak Pertama. 2. Budi, Sarjana Hukum, swasta, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua. 3. Cindy, swasta bertempat tinggal di Jl. Cakung RT 05 RW 06 No. 20, Jakarta Timur; selanjutnya disebut Pihak Ketiga. 4. Dedi, Direktur PT. FORSA (Penerbit) beralamat di Jl. Damai RT 07 RW 08 No. 22, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA; selanjutnya disebut Pihak Keempat. Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian penerbitan buku dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Izin Penerbitan Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga dengan ini memberi ijin dan menyerahkan kepada Pihak Keempat, dan Pihak Keempat menyatakan telah menerima naskah dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berjudul Pedoman Bernegosiasi Bisnis untuk diterbitkan oleh Pihak Keempat dalam bentuk buku sejumlah 3.000 (tiga ribu) eksemplar. Pasal 2 : Otoritas Penulisan 1. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menjamin Pihak Keempat, bahwa Pihak Keempat adalah satu-satunya pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga untuk menerbitkan naskah berjudul “Pedoman Bernegosiasi Bisnis” tersebut di atas. 2. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berjanji tidak akan mengutip dari naskah lain melebihi batas diperbolehkan oleh ketentuan hukum Undang-undang Hak Cipta. Apabila Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga melanggarnya, Pihak Keempat terbebas dari segala tuntutan hukum tersebut. 3. Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga tidak akan membuat naskah lain yang isinya sama atau menyamai naskah yang diserahkan kepada Pihak Keempat, serta tidak


287

CO NT OH

akan membantu atau memberi izin dengan cara bagaimanapun sebagai usaha untuk menerbitkan naskah semacam itu oleh pihak lain. Bila hal ini dilanggar, Pihak Keempat terbebas dari pembayaran royalti atas naskah terbitan tersebut. 4. Tanpa seizin Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga, maka Pihak Keempat tidak berhak untuk mengalihkan hak dan izin untuk menerbitkan naskah yang diterima Pihak Keempat dari Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian ini kepada pihak atau badan lain, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk mencabut kembali hak dan izin pengumuman dan perbanyakan atau penerbitan itu dari Pihak Keempat. Pasal 3 : Editorial Tanpa mengubah makna dan tujuan sesungguhnya, Pihak Keempat berhak untuk mengubah atau menyempurnakan, atau menyunting judul dan isi naskah Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menurut susunan tata bahasa yang baik dan kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia penerbitan buku. Pasal 4 : Besar Royalti Atas seluruh jumlah perbanyakan atau penerbitan naskah tersebut, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga berhak menerima imbalan dari Pihak Keempat berupa Royalti masing-masing jumlahnya sebagai berikut: a. Pihak Pertama sebesar 4% (empat persen) b. Pihak Kedua sebesar 3% (tiga persen) c. Pihak Ketiga sebesar 3% (tiga persen) Pasal 5 : Pembayaran Royalti Penerimaan royalti yang menjadi hak Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga akan dilakukan sebagai berikut: 1. Buku cetakan pertama dan revisi a. Untuk total royalti yang nilainya lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran pertama akan diberikan maksimum Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah 288


CO NT OH

buku terbit. Kekurangannya akan diserahkan selambatlambatnya 4 (empat) bulan setelah perhitungan penjualan buku yang dilakukan setiap 7 (tujuh) bulan sejak pembayaran royalti pertama, dengan berpedoman pada pembukuan atau laporan penjualan resmi Pihak Keempat. b. Untuk total royalti yang nilainya kurang dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) pembayaran akan dilakukan tunai paling lambat 4 (empat) bulan setelah buku terbit. 2. Buku Cetak Ulang Royalti buku cetak ulang dibayar selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah perhitungan penjualan buku yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sesuai dengan pembukuan atau laporan penjualan resmi Pihak Keempat. Pasal 6 : Penjualan 1. Pihak Keempat berkewajiban memberitahukan jumlah eksemplar terjual bersamaan dengan pembayaran royalti Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga setiap 6 (enam) bulan tanpa menutup kemungkinan bagi Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga untuk mendapat informasi tentang hal harga dan cara penjualannya. 2. Pihak Keempat berhak dan berwenang sepenuhnya untuk menetapkan harga dan cara penjualannya. Pasal 7 : Nomor Lepas Pihak Pertama, Pihak Kedua, dan Pihak Ketiga berhak membeli sendiri buku karangannya tersebut dalam jumlah berapapun dengan mendapat potongan harga/rabat maksimum 35% (tiga puluh lima persen) dengan sistem pembayaran tunai. Pasal 8 : Cetak U lang 1. Untuk keperluan cetak ulang, Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga wajib memberitahukan kepada Pihak Keempat mengenai koreksi/perbaikan/revisi atas materi buku yang telah terbit sehingga informasi buku selalu baru. 2. Pihak Keempat akan memberitahukan perihal cetak ulang karya Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

289

CO NT OH

sesudah buku cetak ulang terbit berikut oplag dan harga jualnya. 3. Apabila Pihak Keempat memutuskan tidak akan memperbanyak atau mencetak ulang lagi naskah Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga maka terhitung sejak tanggal keputusan itu semua hak pengumuman dan perbanyakan atau penerbitan naskah milik Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga demi hukum akan kembali kepada Pihak Pertama, Pihak Kedua dan Pihak Ketiga. Pasal 10: Lain-Lain 1. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diselesaikan kedua pihak secara musyawarah dan mufakat. 2. Mengenai perjanjian ini, akibat serta pelaksanaannya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 11 Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup, dengan dibuat ditandatangani dengan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Pihak Kedua Pihak Ketiga Amin, SE Budi, SH Cindy Pihak Keempat Dedi (PT. FORZA)

86

PERJANJIAN KERJA SAMA PENERJEMAHAN BUKU

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh, yang bertandatangan di bawah ini : 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 290


2. Nama : Budi Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerja sama penerjemahan buku dengan judul : Le Mont

CO NT OH

Pasal 1: Jenis Pekerjaan Pihak Pertama setuju melakukan penerjemahan buku di atas dari Bahasa Perancis ke Bahasa Indonesia. Pasal 2: Waktu Pengerjaan Pihak Pertama bersedia menyelesaikan penerjemahan buku selama satu bulan terhitung mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) sampai dengan tanggal tiga bulan dua tahun dua ribu sepuluh (03-02-2010). Pasal 3: Materi Terjemahan Untuk penerjemahan buku, Pihak Pertama akan mengirimkan satu eksemplar buku di atas kepada Pihak Kedua sebagai materi terjemahan. Pasal 4: Penyerahan Naskah 1. Naskah hasil terjemahan diketik dalam program MS Words dan sudah dalam kondisi diedit sesuai dengan kaidah ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 2. Apabila selama proses reading atau penyuntingan Pihak Kedua ternyata masih menemukan adanya ketidaktepatan hasil terjemahan maka Pihak Pertama berkewajiban untuk memperbaikinya. Pasal 5: Honor 1. Biaya penerjemahan buku sebesar Rp 3000/halaman hasil terjemahan dengan spesifikasi: ukuran kertas 15 x 23. huruf Adobe Caslon Pro, ukuran font 12pt, spasi 1.5, margin atas dan kiri 2 cm, margin kanan dan bawah 2.2 cm. 2. Pembayaran akan dilakukan setelah naskah hasil terjemahan diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.


291

CO NT OH

Pasal 13: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan merundingkan lagi Perjanjian ini. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 14: Perselisihan Apabila terjadi perselisihan, maka perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila secara musyawarah tidak memuaskan, maka akan diselesaikan secara hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 6: Penutup Demikian surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), yang asli dipegang oleh Pihak Kedua dan tindasannya dipegang oleh Pihak Pertama. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin

292

Pihak Kedua Budi


87

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMBORONGAN PROYEK JALAN

CO NT OH

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Facilities Management Manager PT. FORSA berkedudukan di Jakarta kelurahan Majakarya selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Direktur PT. FORKIT yang berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengadakan perjanjian pemborongan yang mengikat kedua belah pihak seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1: Tugas Pekerjaan Pihak Pertama dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas tersebut untuk menyelenggarakan pekerjaan yang meliputi perkerasan jalan-konstruksi jalan beton (Rigid Pavement) dengan mutu beton xxx tebal 10 cm serta bahu jalan sepanjang proyek tersebut di atas, berada di lokasi Jakarta Timur. Pasal 2: Dasar Pelaksanaan Pekerjaan Dalam pelaksanaan kerja, Pihak Pertama harus patuh pada: 1. Gambar-gambar (termasuk gambar-gambar detail) dan rencana kerja serta syarat-syarat pelaksanaan pekerjaan (RKS) dengan semua perubahan sesuai dengan berita acara penjelasan pekerjaan sebagaimana yang menjadi lampiran dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. 2. Pihak Kedua menyediakan tenaga kerja dan material untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Pasal 3: Tanggung Jawab Apabila Pihak Kedua menggunakan subkontraktor, maka subkontraktor hanya diperkenankan, bilamana dalam pelaksanaan pekerjaan menghendaki keahlian khusus yang mana keahlian tersebut tidak dimiliki kontraktor induk. Penggunaan


293

CO NT OH

subkontraktor harus diketahui dan atas persetujuan Pihak Pertama Pasal 4: Jangka Waktu Pelaksanaan Pihak Kedua harus menyelesaikan pekerjaan untuk pertama kalinya kepada Pihak Pertama dengan memuaskan, selambatlambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung semenjak surat perintah mulai pekerjaan disampaikan kepada Pihak Kedua. Pasal 5: Jangka Waktu Pemeliharaan 1. Apabila ada kerusakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, terhitung setelah pekerjaan ini diserahkan untuk pertama kali pemeliharaan tetap menjadi tanggungan Pihak Kedua, karena itu Pihak Kedua diwajibkan atas perintah-perintah Pihak Pertama mengadakan perbaikan/ pembetulan seperlunya sehingga memuaskan Pihak Pertama. 2. Semua biaya perbaikan yang dikeluarkan dalam masa pemeliharaan ditanggung oleh Pihak Kedua. Pasal 6: Harga Borongan 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa jumlah kontrak borongan untuk pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan yang tersebut dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 2. Nilai kontrak ini termasuk: • Biaya insurance all risk. • Pajak Pertambahan Nilai (PPn 10%). • Perizinan tidak termasuk dalam pekerjaan ini. Pasal 7: Peraturan Pembayaran 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa pembayaran biaya pelaksanaan yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama tersebut dalam Pasal 6 akan dilakukan sebagai berikut. • Uang muka /DP sebesar 10% (dibayar pada saat penandatanganan perjanjian) • Monthly certificate (progres bulanan) • Retensi 10% (sepuluh persen), yang akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selesai

294


CO NT OH

2. Semua pembayaran harus sudah diterima Pihak Kedua selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Pihak Kedua menyerahkan kuitansi/invoice kepada Pihak Pertama. Pasal 8: Denda Keterlambatan Apabila penyerahan pekerjaan untuk pertama kalinya tidak dilakukan tepat pada waktunya seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 di atas maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari harga borongan untuk setiap hari keterlambatan dengan jumlah denda setinggi tingginya 5% (lima perseratus) dari harga borongan. Pasal 9: Force Majeure 1. Apabila terjadi ‘‘keadaan memaksa’’, Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari sejak terjadinya ‘‘keadaan memaksa’’ disertai bukti-bukti yang sah, demikian juga pada waktu keadaan memaksa berakhir. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 10: Pemutusan Perjanjian 1. Apabila Pihak Kedua tidak menjalankan perjanjian ini Pihak Pertama berhak memutuskan perjanjian secara sepihak, setelah melakukan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut pada Pihak Kedua. 2. Apabila Pihak Kedua diberhentikan secara sepihak oleh Pihak Pertama dan Pihak Pertama menunjuk pemborong lain atas kehendak dan berdasarkan pilihannya sendiri untuk menyelesaikan pekerjaan pemborongan tersebut, Pihak Kedua harus menyerahkan kepada Pihak Kedua segala arsip, gambar-gambar, dan keterangan-keterangan lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan ini.


295

CO NT OH

Pasal 11: Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. 2. Jika tidak diperoleh penyelesaian, perselisihan akan diselesaikan dengan bantuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 3. Apabila sampai terjadi harus diselesaikan melalui pengadilan, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri Jakarta Barat. Pasal 12: Lain-Lain Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini akan ditentukan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam bentuk perjanjian tertulis dan mengikat. Pasal 13: Penutup Surat perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam rangkap dua yang kedua-duanya memiliki kekuatan hukum yang sama, dan bermaterai cukup. Pihak Kedua Budi

Pihak Pertama Amin

Saksi-saksi: 1. Siti 2. Rudi

88

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMASANGAN IKLAN

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Jabatan : Manager Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Bertindak sebagai Pihak Pertama.

296


Nama : Budi Jabatan : Manager Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Bertindak sebagai Pihak Kedua. Kedua pihak sepakat untuk mengadakan kerja sama pemasangan iklan pada buku: Judul : Kehidupan Asmara Dimulai Dari Sini ! Ukuran : 16 x 25 cm Penulis : Syifa Aulia Ketentuan kerjasama tersebut adalah sebagai berikut: Pasal 1: Spesifikasi dan Materi Iklan 1. Pihak Pertama berpromosi melalui pemasangan iklan dalam halaman isi buku dimaksud sebanyak 1 halaman berwarna. Untuk keperluan iklan tersebut materi iklan berasal dari Pihak Pertama. 2. Bila Pihak Kedua membantu membuatkan desain beserta film dengan materi berasal dari Pihak Pertama maka Pihak Pertama dikenakan biaya Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) /disain. 3. Pihak Kedua dapat memperbaiki desain dan materi iklan yang berasal dari Pihak Pertama apabila desain dan materi iklan dianggap kurang sesuai. Pasal 2: Biaya Pemasangan Iklan Pihak Kedua bersedia membayar pemasangan iklan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap 5000 (lima ribu) eksemplar buku dimaksud. Pasal 3: Jangka Waktu Pemasangan Iklan Apabila buku dimaksud dicetak ulang, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan bermusyawarah lagi tentang pemasangan iklan dan isi buku dimaksud. Pasal 4: Cara Pembayaran Biaya pemasangan iklan sebesar 20% (dua puluh persen) dibayarkan setelah penandatanganan Surat Persetujuan Pemasangan Iklan. Pelunasan dilakukan maksimum 3 (tiga) minggu setelah buku dimaksud terbit.

CO NT OH

2.


297

CO NT OH

Pasal 5: Koreksi Materi Iklan 1. Pihak Pertama dapat mengganti materi iklan dan diserahkan kepada Pihak Kedua untuk diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum buku naik cetak. 2. Apabila timbul biaya dalam perubahan materi iklan, yaitu pembuatan disain, biaya pemotretan dan pembuatan film ditanggung oleh Pihak Pertama. Pasal 6: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua akan merundingkan lagi Perjanjian ini. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 7: Perselisihan Apabila terjadi perselisihan, maka perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila secara musyawarah tidak memuaskan, maka akan diselesaikan secara hukum. Untuk maksud tersebut kedua belah pihak memilih tempat kediaman hukum yang tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pasal 8: Penutup Perjanjian Pemasangan iklan ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup, serta ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin

298

Pihak Kedua Budi


89

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMASARAN PELATIHAN

CO NT OH

Pada hari ini Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing : I. PT. FORSA, dalam hal ini diwakili oleh Amin, selaku Direktur, beralamat di Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat, selanjutnya disebut Pihak Pertama. II. PT. FORKIT, dalam hal ini diwakili oleh Budi, selaku Direktur, bertempat di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut ’’Para Pihak’’. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama yang tunduk kepada ketentuan berikut. Pasal 1: Lingkup Kerja Sama Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk terikat dalam perjanjian kerja sama pemasaran pelatihan. Pasal 2: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Dalam perjanjian ini Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Menyiapkan dan menyusun materi pelatihan. b. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan atas peserta dari Pihak Kedua. c. Memberikan fee sebesar 10% (sepuluh persen) dari biaya pelatihan yang telah disepakati kepada Pihak Kedua. Pasal 3: Hak dan Kewajiban Pihak Kedua Dalam perjanjian ini Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut: a. Memperkenalkan, memasarkan, dan menjual jasa pelatihan berdasarkan pengetahuan produk dari Pihak Pertama. b. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pihak Pertama.


299

CO NT OH

Pasal 4: Jangka Waktu Perjanjian 1. Perjanjian ini dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender terhitung sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu sebelas (03-012011). 2. Para pihak dapat memperpanjang perjanjian ini, melakukan evaluasi terhadap jangka waktu perjanjian ini sesuai dengan keperluan. Pasal 5: Pembayaran 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Pihak Pertama akan memberikan marketing fee sebesar 10% (sepuluh persen) kepada Pihak Kedua apabila Pihak Kedua mendapatkan peserta pelatihan. 2. Seluruh komponen pajak dan biaya lain yang timbul akibat adanya transaksi merupakan tanggung jawab Para Pihak dan akan diselesaikan sesuai kewajibannya. Pasal 6: Force Majeure 1. Terhadap pembatalan akibat force majeure, Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan menuntut satu sama lain. 2. Tidak satu pihak pun bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan suatu kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian ini jika hal itu disebabkan oleh atau timbul karena suatu kejadian atau keadaan yang memaksa (force majeure) yang meliputi peristiwa-peristiwa di luar kekuasaan manusia, kebakaran, ledakan atau bencana lain, angin topan, perang, pemogokan atau gangguan buruh lain, kerusakan atau kegaduhan masyarakat yang disebabkan oleh kelalaian dari pihak yang menuntut suatu keuntungan dari pasal ini atau oleh sesuatu tindakan dari penguasa sipil atau militer. Pasal 7: Perselisihan Bila musyawarah yang diadakan saat terjadi perselisihan gagal mencapai kata sepakat maka Para Pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

300


CO NT OH

Pasal 8: Lain-Lain 1. Ketentuan dalam perjanjian ini tidak boleh diubah, ditambah, dan/atau dialihkan kepada pihak lain kecuali dengan suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak. 2. Perjanjian kerjasama ini mengikat Para Pihak dan Para Pihak tidak diperbolehkan memindahkan hak-hak dan kewajibankewajibannya dalam perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Pasal 9: Penutup Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak. Dibuat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

90

Amin

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM KEGIATAN OLAHRAGA BALAP

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. PT. FORSA, berkedudukan di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Amin, Direktur PT. FORSA dan karenanya bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Tuan Budi, pembalap, berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pihak Kedua.


301

CO NT OH

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : Dalam rangka membina olahraga balap sepeda motor, di Indonesia dan untuk menjalin serta meningkatkan kerja sama yang sebaik-baiknya antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, maka para pihak dengan ini mengadakan perjanjianperjanjian dengan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1: Pengertian Tentang Balap Balap sepeda motor yang dimaksud dalam perjanjian ini ialah balap sepeda motor jenis xxx yang terorganisir dan telah diizinkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 2 : Kewajiban Pembalap Selama dalam jangka waktu perjanjian ini, Pihak Kedua wajib tunduk dan patuh: a. ikut serta dalam balap sepeda motor sebagaimana ditunjuk dan ditentukan oleh Pihak Pertama serta tidak diperkenankan mengikuti perlombaan balap kendaraan bermotor lainnya terkecuali dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama;; b. ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sales promotion dan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan petunjuk-petunjuk Pihak Pertama; c. mendidik dan membina calon-calon pembalap dalam pertandingan; Pasal 3 : Pembatalan a. Apabila kesehatan Pihak Kedua terganggu terus-menerus diperkuat dengan surat keterangan dari dokter, yang menyatakan bahwa Pihak Kedua kesehatannya terganggu (physically unfit) untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang ditunjuk oleh Pihak Pertama akan mengakibatkan perjanjian ini batal dan tidak dapat dilanjutkan. b. Apabila Pihak Kedua tidak memenuhi perjanjian ini, untuk sebagian atau seluruhnya maka Pihak Pertama berhak membatalkan perjanjian ini, dan Pihak Kedua wajib untuk mengembalikan seketika dan sekaligus segala sesuatu yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama.

302


Pasal 4 : Imbalan Jasa Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai imbalan jasa yang dibayarkan melalui transfer di rekening Bank BAC.

CO NT OH

Pasal 5: Biaya Pihak Pertama berjanji membayar biaya-biaya pendaftaran dan latihan resmi yang telah disetujui oleh Pihak Pertama. Pasal 6: Penyediaan Sepeda Motor Balap Sepeda motor dan semua sparepart-nya yang akan digunakan oleh Pihak Kedua akan disediakan oleh Pihak Pertama. Pasal 7: Perawatan Sepeda Motor a. Pemeriksaan dan perawatan sepeda motor balap akan dilaksanakan oleh seorang ahli mesin sebagai penanggung jawab, yang ditunjuk oleh Pihak Pertama dan dibantu oleh petugas Pihak Pertama. b. Pada setiap waktu selesai latihan dan selesai balap, Pihak Kedua menyerahkan kembali sepeda motor balap untuk disimpan di bawah pengawasan Pihak Pertama. Pasal 8: Jaminan Terhadap Risiko Bilamana terjadi kecelakaan karena apa pun juga dalam sesuatu latihan maupun perlombaan balap sepeda motor, berdasarkan perjanjian ini maka Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, baik dari Pihak Kedua sendiri maupun dari pihak ketiga, baik kecelakaan yang mengakibatkan cedera, cacat, atau kematian. Demikian pula Pihak Kedua menjamin Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua dan pihak ketiga tidak akan menuntut serta menyulitkan dengan cara apa pun juga pada Pihak Pertama. Pasal 9: Hadiah-Hadiah Balap Apabila dalam setiap lomba balap, Pihak Kedua mendapat hadiah dari penyelenggara balap, maka seluruh hadiah tersebut diatur sebagai berikut: a. Piala atau piagam akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua memberi hak penuh kepada Pihak Pertama untuk menggunakan piala-


303

CO NT OH

piala tersebut sebagai alat promosi untuk kepentingan Pihak Pertama tanpa sesuatu hak kompensasi. b. Hadiah-hadiah berupa uang dan barang lainnya menjadi milik Pihak Kedua dan Pihak Pertama menyatakan tidak akan mengambil bagiannya. c. Pihak Kedua memberi hak penuh kepada Pihak Pertama untuk menggunakan kemenangan itu sebagai alat promosi untuk kepentingan Pihak Pertama. Pasal 10: Larangan Pihak Kedua tidak diperkenan-kan dengan cara atau balasan apa pun juga untuk mengadakan perjanjian lain baik tertulis maupun lisan dengan pihak ketiga yang sama atau menyerupai perjanjian ini, selama perjanjian ini berlaku. Pasal 11: Force Majeure 1. Apabila terjadi suatu force majeure maka kedua belah pihak sepakat untuk meninjau kembali isi Perjanjian ini. 2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah: perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan kebakaran, petir, huru-hara, blokade, epidemi, bencana-bencana alam lainnya di mana peristiwaperistiwa tersebut adalah di luar kemampuan pihak yang terkena untuk mengatasinya, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan persetujuan ini. Pasal 12: Masa Berlaku Perjanjian ini berlaku selama tiga tahun mulai dari tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) sampai tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu tiga belas (03-01-2013), dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis oleh kedua belah pihak. Pasal 13: Hal-Hal Lain Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah oleh kedua belah pihak. Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya kedua

304


CO NT OH

belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 14 : Penutup Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua yang masingmasing pihak mendapatkannya dan memiliki kekuatan hukum yang sama serta bermaterai cukup. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama, Amin

91

Pihak Kedua, Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA DALAM USAHA INDUSTRI

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta; Berhadapan dengan saya, Natalia, Sarjana Hukum, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal xxxx no. xxx, pengganti tuan Mitha, notaris di Jakarta; dengan dihadiri para saksi yang nama-namanya akan disebut dalam bagian akhir akta ini: 1. Ny. (janda) Aminah, pengusaha, berkedudukan di Jakarta Barat, Jl. RT 01 RW 02 No. 10; selanjutnya disebut juga Pihak Pertama. 2. Tuan Budi, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08; dalam hal ini bertindak : a. selaku pesero dari perseroan firma yang akan disebut; b. berdasarkan akta bertanggal xxx No. xxx yang dibuat di hadapan tuan Mitha, notaris Jakarta, selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama tuan Basuki, partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, jalan Kebemben No.147, yang memberikan kuasa itu dalam kedudukannya sebagai pesero dari perseroan firma yang akan disebut;


305

CO NT OH

Penghadap tuan Budi menjalani kedudukan-kedudukan 2a dan 2b merupakan pesero tersendiri (segenap persero) dari dan oleh sebab itu berwenang melakukan tindakan hukum yang disebut dalam akta ini untuk dan atas nama perseroan firma “Firma Rawamangun”, berkedudukan di Jakarta, berdasar Pasal 5 Anggaran Dasarnya yang dimuat dalam akta tanggal 6 Febuari 1977 No.14 dan dibuat di hadapan tuan Deny S.H., notaris di Jakarta, yang salinan resminya bermeterai cukup diperlihatkan kepada saya, notaris. Penghadap tuan Budi menjalani sebagai diuraikan di atas selanjutnya disebut juga Pihak Kedua. Para penghadap untuk diri sendiri dan menjalani sebagai diuraikan di atas terlebih dahulu menerangkan : • Bahwa Pihak Pertama memiliki : Satu unit perusahaan kembang gula yang dijalankannya dengan nama “Manis” dalam satu bangunan yang disewa dari perseroan terbatas PT. Salemba, berkedudukan di Jakarta, bangunan mana terletak di Jakarta, Jalan Air Mata No.40, lengkap dengan mesin-mesin dan peralatan serta izin-izin, yang diperinci dalam daftar yang dibuat di bawah tangan yang setelah dibubuhi meterai cukup dan ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris dilekatkan pada minuta akta ini, perusahaan mana dimiliki oleh Pihak Pertama karena telah dibelinya seperti ternyata dari akta saya, notaris, bertanggal hari ini No. 40. - Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk menjalankan perusahaan tersebut. - Bahwa oleh sebab itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam usaha industri kembang gula dengan syarat-syarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Pihak Pertama dengan ini menyerahkan kepada Pihak Kedua untuk menjalankan perusahaan tersebut dan Pihak Kedua dengan ini menerima penyerahan sebagaimana dimaksud, di tempat dan dalam keadaan sebagaimana adanya sekarang ini.

306


CO NT OH

Pasal 2 Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk menjalankan atau mengoperasikan perusahaan tersebut selama perjanjian ini berlangsung. Pasal 3 Pihak Kedua berkewajiban: 1. Menjalankan dan mengurus perusahaan tersebut dengan sebaik-baiknya dengan menyediakan dalam jumlah yang cukup semua biaya eksploitasi, antara lain harga bahan baku, sewa bangunan pabrik dan kantor, biaya air ledeng, listrik, serta upah para pegawai perusahaan tersebut. 2. memelihara mesin-mesin dan semua peralatan perusahaan tersebut dengan sebaik-baiknya, serta mengganti bagianbagian dari mesin atau peralatan yang rusak atau yang tidak dapat dipakai lagi, semuanya itu atas biaya Pihak Kedua. 3. Membuat pembukuan tersendiri dan menurut tertib dan norma tata buku perusahaan yang baik. Pasal 4 1. Dari keuntungan bersih perusahaan tersebut, Pihak Pihak Pertama memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dan Pihak Kedua memperoleh 75% (tujuh puluh lima persen), dengan ketentuan pajak atas keuntungan tersebut harus dipikul dan dibayar oleh masing-masing sepanjang mengenai bagiannya. 2. Bila ada kerugian, maka Pihak Pertama menanggung 10% (sepuluh persen) sedangkan Pihak Kedua menanggung 90% (sembilan puluh persen). Pasal 5 Perjanjian ini mulai berlaku sejak akta ini ditandatangani untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya. Apabila salah satu pihak bermaksud mengakhiri perjanjian ini, maka ia harus memberitahukan maksudnya itu kepada pihak lainnya selambat-lambatnya tiga bulan di muka. Pasal 6 Jika perjanjian ini berakhir oleh sebab apa pun juga, maka Pihak Kedua wajib menyerahkan perusahaan tersebut dalam


307

keadaan terpelihara baik kepada Pihak Pertama selambatlambatnya 10 hari setelah saat perjanjian ini berakhir. Setiap kelambatan sehari dari penyerahan dimaksud Pihak Kedua diwajibkan membayar denda Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

CO NT OH

Pasal 7 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian kerja sama ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 8 Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur secara musyawarah oleh para pihak.

Pasal 9 Mengenai akta ini dan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Demikianlah Akta Ini Dibuat dalam minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di awal akta ini dengan dihadiri oleh : 1. tuan Dedi, bertempat tinggal di Jl. Damai RT 07 RW 08 No. 22, Jakarta Selatan, dan 2. tuan Edy, bertempat tinggal di Jl. Elang RT 09 RW 10 No. 25, Jakarta Utara, yang saya, notaris kenal. Sebagai saksi. Setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, notaris.

308


tanda tangan : ......................... ......................... ......................... ......................... .........................

CO NT OH

nama : Ny. (janda) Aminah Tuan Budi Tuan Natalia, S.H. Tuan Dedi Tuan Edy

92

PERJANJIAN KERJA SAMA PROSES PENGALIHAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN DEBITUR MELALUI UPAYA NEGOSIASI, EKSEKUSI HIPOTIK DAN LITIGASI DI PERADILAN UMUM

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Amin, Manajer Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, yang berkantor pusat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Budi, dalam hal ini bertindak sebagai Managing Partner, sehingga oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Kantor Konsultan Hukum & Pengacara Johan & Partners, yang berkedudukan di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 15, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Terlebih dahulu para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut : • Pihak Pertama telah memberikan fasilitas kredit kepada para nasabahnya yang selanjutnya disebut Debitur dari Pihak Pertama. • Pihak Pertama berkehendak memberikan Kuasa kepada Pihak Kedua dalam menangani penagihan pembayaran kewajiban Debitur dari Pihak Pertama, baik melalui upaya


309

•

CO NT OH

•

negosiasi maupun eksekusi hipotik dan/atau upaya litigasi di muka Peradilan Umum. Pihak Kedua selaku Konsultan Hukum dan Pengacara, bermaksud untuk memberikan jasa pelayanan hukum kepada Pihak Pertama dalam menyelesaikan masalah perkreditan dari Pihak Pertama. Kedua belah pihak dengan ini menyatakan sepakat dan setuju dalam membuat Perjanjian Kerja Sama untuk proses penagihan hutang pokok maupun angsuran tertunggak dan denda keterlambatan sebagai kewajiban Debitur Pihak Pertama, baik melalui upaya negosiasi dan eksekusi hipotik maupun litigasi di Peradilan Umum, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1: Maksud Dan Tujuan Kerjasama 1. Pihak Pertama dengan ini menunjuk dan memberikan kepada Pihak Kedua untuk mengurus kepentingan Pihak Pertama mengenai upaya pelaksanaan penagihan hutang Debitur Pihak Pertama, baik secara perdata maupun pidana, dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama, yang meliputi hutang pokok, angsuran tertunggak dan denda keterlambatan, serta biaya-biaya lainnya yang timbul dalam upaya penanganan kredit macet dari Debitur Pihak Pertama. 2. Pihak Kedua dengan ini menerima dengan baik adanya penunjukan pada ayat 1 pasal ini, dan selanjutnya mengikatkan diri sebagai Kuasa Hukum dari Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, sesuai dengan kemampuan/ keahlian yang dimiliki oleh Pihak Kedua. 3. Pihak Pertama akan mengeluarkan surat kuasa kepada Pihak Kedua untuk masing-masing Debitur yang proses penagihan hutangnya diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 2: Uraian Pekerjaan Uraian pekerjaan yang wajib dilaksanakan Pihak Kedua dalam penyelesaian kredit macet/bermasalah dari Debitur Pihak Pertama, sebagaimana tercantum pada pasal 1 ayat 1 tersebut di

310


CO NT OH

atas sebagai berikut : 1. Masalah penagihan kredit macet dari Debitur Pihak Pertama harus diselesaikan baik secara upaya negosiasi eksekusi hipotik maupun upaya hukum lainnya melalui Peradilan Umum dan masing-masing pihak dapat membatalkan proses penagihan atas kasus yang sedang berjalan, dengan terlebih dahulu melakukan kesepakatan. 2. Pihak Kedua tidak diperkenankan menerima pembayaranpembayaran dalam rangka penyelesaian kewajiban/tunggakan dari Debitur dan semua pembayaran yang dilakukan oleh Debitur akan langsung disetor kepada Pihak Pertama. Pasal 3: Keberhasilan 1. Suatu penanganan kasus dinilai berhasil jika di dalam upaya penagihan tersebut Debitur melunasi seluruh pinjaman hingga lunas dan atau membayar seluruh angsuran yang tertunggak berikut denda keterlambatan serta biaya pemenuhan hak lainnya. 2. Success Fee hanya dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua untuk pekerjaan-pekerjaan yang dinilai berhasil, sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui bersama sebagaimana tercantum di dalam lampiran perjanjian ini. Pasal 4: Laporan dan Kelengkapan Data 1. Pihak Kedua wajib menyampaikan laporan minimal 1 (satu) bulan sekali kepada Pihak Pertama berkaitan dengan perkembangan dari setiap penagihan kewajiban tunggakan dari Debitur yang ditandatangani oleh Partner yang mengepalai tim dari Pihak Kedua. 2. Setiap saat jika diminta oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua wajib melaporkan baik secara lisan/tertulis kepada Pihak Pertama, perkembangan atau hasil pembicaraan antara Debitur dengan Pihak Kedua dalam upaya penyelesaian kewajiban/tunggakan debitur. 3. Pihak Pertama berkewajiban memberikan data-data yang lengkap dan terperinci terhadap segala keterangan yang diminta oleh Pihak Kedua, sehubungan dengan upaya penanganan penagihan kewajiban/tunggakan Debitur dan


311

apabila dipandang perlu menyiapkan serta menyerahkan dokumen-dokumen asli yang berkaitan dengan penanganan kasus kepada Pihak Kedua, demi tercapainya hasil yang maksimal dan tuntas. Pasal 5: Biaya dan Imbalan Jasa

CO NT OH

1. Segala biaya yang menyangkut pelaksanaan operasional serta imbalan jasa atas penyelesaian kewajiban/tunggakan yang menjadi tugas Pihak Kedua diatur secara tersendiri dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini. 2. Legal Fee dan biaya-biaya lain yang telah diatur secara tersendiri tersebut akan berlaku selama 2 (dua) bulan, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Pasal 6: Jangka waktu berlaku 1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa perjanjian ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak saat perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak dan jangka waktu tersebut dapat ditinjau serta diperpanjang kembali oleh para pihak, berdasarkan persetujuan bersama yang dilakukan secara tertulis. 2. Khusus untuk kasus-kasus yang masih berlangsung/sedang dalam proses pada saat berakhirnya kerjasama ini, Pihak Kedua tetap bertanggung jawab sampai selesainya kasus pada tahap litigasi, kecuali bila Pihak Pertama memutuskan untuk menarik kembali kuasanya.

Pasal 7: Ketentuan-Ketentuan Apabila timbul akibat hukum dan atau risiko terhadap pihak ketiga manapun atas pelaksanaan penyelesaian kredit macet yang diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua khususnya dalam tahap penanganan secara negosiasi (di luar proses beracara pada tingkat peradilan umum) yang dilakukan antara Pihak Kedua dengan pihak ketiga, maka Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas hal tersebut dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan dan atau ganti rugi apa pun dari pihak manapun juga.

312


CO NT OH

Pasal 8: Force Majeure 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure maka secara eksklusif Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing dan tidak saling menuntut satu terhadap yang lain. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian kerja sama seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 9: Lain-Lain dan Domisili Hukum 1. Hal-hal yang belum dibuat atau belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan lebih lanjut secara musyawarah untuk mufakat di antara kedua belah pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. 2. Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul terkait dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah. 3. Jika dalam permusyawarahan bersama tidak tercapai kesepakatan, maka permasalahan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya. Pasal 10: Penutup Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama. Para Pihak membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan sadar dan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Pihak Kedua Amin Budi PT. FORSA


313

93

PERJANJIAN KERJA SAMA MEMBUKA RESTORAN

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta telah ditandatangani perjanjian kerja sama membuka restoran oleh dan antara: 1. Amin, pedagang, bertempat tinggal di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, untuk sementara berada di Jakarta selanjutnya disebut juga Pihak Pertama. 2. Budi, pedagang, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut juga Pihak Kedua. Para pihak telah saling setuju untuk melangsungkan suatu perjanjian kerja sama dengan ketentuan-ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut: Pasal 1 Kerja sama ini dimaksudkan untuk menjalankan suatu usaha bersama yang berupa membuka restoran/rumah makan yang diberi nama Sedap Restorant yang berlokasi di pinggir Jalan raya Tangerang menuju Kotabumi, kilometer 15, Provinsi Banten. Pasal 2 Kerja sama ini dimulai sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani, dan diadakan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Pasal 3 Modal kerja sama ini terdiri dari pemasukan dan penyetoran oleh kedua belah pihak, yang untuk pertama kali atau sebagai modal pertama ditentukan oleh kedua belah pihak sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut : 1. Pihak Pertama memasukkan atau menyetorkan sebanyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yaitu sama dengan separuh dari nilai taksiran para pihak atas sebidang tanah bekas hak milik Adat, seluas 1.500 m2

314


CO NT OH

(seribu lima ratus meter persegi) girik no. xxx, persil no. xxx, terletak di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berikut segala apa yang didirikan di atasnya, yaitu berupa sebuah bangunan restaurant/rumah makan beserta semua turutan nya yang menjadi bagian dari bangunan tersebut beserta seluruh alat-alat perlengkapan dari usaha rumah makan yang bernama Sedap Restaurant dan menurut pengakuan Pihak Pertama adalah menjadi milik sepenuhnya dari Pihak Pertama sebelum akta kerja sama ini ditandatangani. 2. Pihak Kedua memasukkan dan menyetorkan berupa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Dengan penyetoran modal berupa uang tunai sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) oleh Pihak Kedua, maka bangunan dan segala terutang menjadi milik bersama. Pasal 4 1. Dalam pelaksanaannya, para pihak masing-masing bertanggung jawab mengenai pengurusan dan pelaksanaan serta kelancaran jalannya usaha kerja sama tersebut sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. 2. Pembagian kerja dalam menjalankan kerja sama ini akan ditetapkan sendiri oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan tersebut menjadi bagian dari perjanjian ini. Pasal 5 1. Kedua belah pihak sepakat bahwa dalam pembagian keuntungan, yaitu keuntungan setelah dipotong segala pajak-pajak dan beban-beban lainnya yang berhubungan dengan usaha tersebut dibagi kepada kedua belah pihak. 2. Dalam hal mengalami kerugian yang mungkin diderita akan ditanggung oleh kedua belah pihak sesuai persentase setoran modal masing-masing pihak, kecuali jelas-jelas kerugian tersebut terjadi karena tindakan salah satu pihak saja.


315

Pasal 6 Para pihak sepakat bahwa segala pencatatan dan pengeluaran keuangan usaha akan dilakukan secara transparan. Dalam hal ini para pihak harus dan wajib mengadakan pembukuan yang rapi dan sempurna.

CO NT OH

Pasal 7 1. Kerja sama ini sewaktu-waktu dapat diakhiri dan/ atau dibatalkan asal saja pihak yang ingin mengakhiri/ membatalkannya memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelumnya. 2. Apabila perjanjian ini batal maka pihak yang membatalkan akan mendapat bagian lima puluh persen (50%) dari seluruh total aset usaha. Pembagian aset itu akan dilakukan oleh pihak independen. Pasal 8 1. Dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka (para) ahli waris yang sah dari yang meninggal dunia itu dapat meneruskan kerja sama ini dengan menerima segala hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan akta kerja sama ini. 2. Apabila salah satu pihak meninggal dunia maka (para) ahli waris yang menentukan kerja sama ini diwajibkan untuk menunjuk seorang di antara mereka sebagai kuasa mereka bersama dan hanya wakil itu sajalah yang berhak mewakili mereka terhadap kerja sama ini. Pasal 9 1. Kedua belah pihak sepakat dengan berlakunya akta perjanjian kerja sama ini, maka usaha Sedap Restaurant yang sebelumnya adalah milik penuh dari Pihak Pertama dan berlokasi di tempat yang sama, menjadi bubar, dan segala utang piutang yang dilakukan oleh Pihak Pertama sebelum kerja sama ini dilakukan, adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Pihak Pertama secara pribadi, dan tidak dapat dikaitkan dengan usaha kerja sama ini. 2. Bahwa pihak pertama menjamin bahwa apabila ada tagihan dari pihak ketiga yang tagihan tersebut muncul sebelum perjanjian ini, akan menjadi tanggung jawab pihak pertama.

316


94

CO NT OH

Pasal 10 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 11 1. Apabila timbul perbedaan penafsiran terhadap pasal-pasal perjanjian atau apabila ada hal-hal yang tidak cukup diatur dalam akta ini, akan diputuskan oleh kedua belah pihak atas dasar pemufakatan bersama. 2. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka akan diselesaikan secara hukum dan kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri di Jakarta Barat. Pasal 12 Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani Pihak Pertama Pihak Kedua Amin Budi PERJANJIAN KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELATIHAN PETERNAK

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


317

CO NT OH

1. Nama : Amin Jabatan : Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi Kementerian Negara Koperasi dan UKM Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan : Direktur Utama Perum Perhutani. Alamat : Jl. Petojo RT 03 Rw 04 No. 08, Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum Kehutanan Negara Indonesia (Perum Perhutani), selanjutnya disebut Pihak Kedua. Dengan ini Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengadakan perjanjian kerja sama pelatihan peternak, penyuluh, dan pembina dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1: Objek Perjanjian Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pelatihan peternak lebah untuk anggota Koperasi Unit Desa, penyuluh dan pembina perlebahan yang diberikan oleh Pihak Pertama. Pasal 2: Tempat Pelatihan dan Sarana Pihak Kedua bersedia menyediakan tempat pelatihan beserta sarana dan fasilitas pelatihan. Pasal 3: Waktu Pelaksanaan Kedua belah pihak sepakat bahwa pelatihan berlangsung sejak tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-012010) sampai dengan tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu sebelas (03-01-2011). Pasal 4: Peserta Pelatihan (1) Peserta Pelatihan terdiri dari 300 (tiga ratus) orang, yaitu : a. Peternak. b. Penyuluh. c. Pembina. (2) Kedua belah pihak sepakat bahwa para peserta dibagi dalam empat termin yaitu : 318


CO NT OH

a. Pelatihan peternak lebah selama 45 (empat puluh lima) hari untuk 1 (satu) angkatan yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang. b. Pelatihan penyuluh selama 30 (tiga puluh) hari untuk 1 (satu) angkatan yang berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang. c. Pelatihan pembina selama 20 (dua puluh) hari untuk 1 (satu) angkatan yang berjumlah kurang lebih 20 (dua puluh) orang. d. Jumlah peserta setiap angkatan dapat berubah sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak. Pasal 5: Organisasi Pelaksana Susunan kepanitiaan dalam pelaksanaan perjanjian ini ditetapkan bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan tertuang dalam suatu keputusan yang ditertibkan oleh Pihak Kedua. Pasal 6: Biaya dan Cara Pembayaran (1) Biaya pelaksanaan pelatihan peternak untuk angkatan I yang ditanggung oleh Pihak Pertama adalah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana perincian terlampir pada perjanjian ini. (2) Pembayaran biaya pelaksanaan pelatihan peternak sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) perjanjian ini dilaksanakan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan cara: a. Pembayaran tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan pada saat perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. b. Pembayaran tahap kedua sebesar 50% (lima puluh persen) dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau sama dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan selambat-lambatnya pada saat pelaksanaan pelatihan diakhiri, yaitu pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu sebelas (03-01-2011). Pasal 7: Keadaan Memaksa (1) Apabila terjadi keadaan memaksa seperti banjir, tanah BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

319

CO NT OH

longsor, kebakaran, gambar bumi dan keadaan darurat yang ditetapkan oleh Pemerintah maupun hal-hal lainnya, sehingga mengakibatkan pelatihan tidak dapat dilaksanakan dengan baik maka Pihak Pertama bersama-sama Pihak Kedua untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. (2) Apabila keadaan memaksa berakhir, maka kedua belah pihak atas persetujuan bersama akan memutuskan dapat melanjutkan atau membatalkan perjanjian ini. Pasal 8: Perselisihan (1) Perselisihan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah. (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 9: Addendum Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama dan akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini. Pasal 10: Penutup (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. (2) Perjanjian ini ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap dua di mana satu untuk Pihak Pertama dan satu untuk Pihak Kedua masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. (3) Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama,

320

Amin

Pihak Kedua, Budi


95

PERJANJIAN KERJA SAMA PEMOTRETAN

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Kantor Pusat PT. FORSA, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Amin, Marketing Manajer dari dan atas nama PT. FORSA ber kedudukan dan berkantor pusat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat. Selanjutnya di sebut Pihak Pertama. 2. Budi, model agency, dari dan atas nama FORKIT, beralamat kantor di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua (bersama-sama selanjutnya disebut para pihak) menerangkan terlebih dahulu beberapa hal sebagai berikut : • Bahwa Pihak Pertama adalah sebuah Grup perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa properti, yang saat ini memerlukan model untuk menjadi objek fotografi dan rekaman video yang akan diciptakan dan akan digunakan sebagai objek dalam media promosi. • Bahwa Pihak Kedua adalah sebuah model agency, bersedia memenuhi keperluan Pihak Pertama dalam menyediakan model untuk maksud Pihak Pertama tersebut di atas. Berkaitan dengan hal-hal yang terurai di atas, para pihak sepakat untuk membuat suatu Perjanjian Kerja Sama dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1: Definisi Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan: 1. Pemotretan adalah pengambilan gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. 2. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara dan alat apapun. 3. Perekaman video adalah pengambilan gambar gerak dari wajah orang baik bersama bagian tubuh lainnya atau tidak di suatu tempat tertentu, baik dengan suara orang tersebut


321

CO NT OH

dan/atau bunyi objek lain disekitarnya maupun tidak, yang dilakukan dengan cara dan alat apapun. 4. Rekaman video adalah pengabadian gambar gerak dari wajah orang baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak di suatu tempat tertentu, baik dengan suara orang tersebut dan/atau bunyi objek lain disekitarnya maupun tidak, yang dilakukan dengan cara dan alat apapun. Pasal 2: Waktu dan Tempat Pemotretan Pihak Kedua dengan ini mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk menghadirkan model dalam kegiatan pemotretan dan/atau perekaman video yang dilakukan Pihak Pertama pada: Hari : Kamis Tanggal : 07-01-2010 Waktu : 10.00 s.d. selesai Lokasi : Studio PT. FORSA Pasal 3: Identitas Model Atas kegiatan pemotretan dan/atau perekaman video Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua sepakat dan sanggup untuk menjamin kehadiran model pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada pasal di atas sejumlah 4 (empat) orang, dengan identitas sebagai berikut : Nama : Annisha Alika Tempat/Tgl Lahir : Bandung, 4 Juli 1988 Alamat : Jl. Koto No. 38, Tangerang Nama Tempat/Tgl Lahir Alamat

: Indah Wulandari : Bogor, 30 November 1989 : Jl. Turi No. 4, Tangerang

Nama Tempat/Tgl Lahir Alamat

: Tina Sundari : Bogor, 10 November 1989 : Jl. Kebaya No. 3, Tangerang

Nama Tempat/Tgl Lahir Alamat

: Dian Minasih : Bogor, 7 Agustus 1988 : Jl. Tasik No. 40, Tangerang

322


CO NT OH

1.

Pasal 4: Nilai Kontrak dan Cara Pembayaran Kedua belah pihak sepakat bahwa yang dilakukan di atas adalah sebesar Rp 64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah) yang akan diberikan oleh Pihak Pertama dengan cara pembayaran sebagai berikut : a. Uang muka 25% (dua puluh lima persen) dari total Nilai Jasa atau sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) akan dibayarkan pada saat perjanjian ini ditandatangani. b. Sisa uang muka 75% (tujuh puluh lima persen) dari total Nilai Jasa atau sebesar Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) akan dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari setelah pemotretan dinyatakan selesai oleh para pihak. Nilai Jasa tersebut sudah termasuk honor model, biaya make up model, biaya sewa busana, biaya transportasi, dan pajakpajak. Pasal 5: Pemegang Hak Cipta Pihak Pertama adalah pencipta sekaligus pemegang Hak Cipta atas potret dan/atau Rekaman Video yang diciptakan Pihak Pertama sendiri maupun fotografer. Pihak Pertama berhak untuk melakukan segala tindakan sebagai pemegang Hak Cipta serta menggunakan potret dan/atau Rekaman Video tersebut untuk semua kepentingannya yang dengan ini Pihak Kedua termasuk model Pihak Kedua menyatakan tidak keberatan yang ditandai dengan Surat Pernyataan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini, atas penggunaan potret dan/ atau Rekaman Video tersebut untuk kepentingan Pihak Pertama selama batas waktu yang tidak terbatas.

2.

1. 2.

Pasal 6: Hak dan Kewajiban Pihak Pertama 1. Pihak Pertama dalam perjanjian ini berhak untuk: a. Melakukan pemotretan dan/atau perekaman video dengan menggunakan model Pihak Kedua pada waktu dan lokasi yang telah disepakati para pihak. b. Menggunakan potret dan/atau rekaman video yang di-


323

CO NT OH

hasilkan untuk kepentingan media promosi Pihak Pertama sendiri dalam arti yang seluas-luasnya termasuk untuk tujuan komersial dalam batas waktu tidak terbatas. c. Melakukan pengumuman dan perbanyakan ciptaan sebagai media promosi yang diciptakannya yang menggunakan sebagian maupun seluruh potret dan/atau rekaman video yang dihasilkan dengan cara apapun. 2. Pihak Pertama dalam Perjanjian ini mempunyai kewajiban untuk : a. Membayar nilai jasa yang telah disepakati dengan tepat waktu. b. Menjaga sikap dan perilaku fotografer Pihak Pertama termasuk Pihak Pertama sendiri secara professional pada saat pengambilan gambar selama sesi pemotretan dan/atau perekaman. Pasal 7: Hak dan Kewajiban Pihak Kedua 1. Pihak Kedua dalam perjanjian ini berhak untuk : a. Menerima nilai jasa yang telah disepakati para pihak. b. Menerima jaminan perlakuan dan kerjasama yang baik dan profesional dari fotografer/kameraman Pihak Pertama termasuk dari Pihak Pertama sendiri bagi model Pihak Kedua pada saat pengambilan gambar selama sesi pemotretan dan/atau perekaman video. 2. Pihak Kedua dalam perjanjian ini berkewajiban untuk: a. Menghadirkan model pada waktu dan lokasi yang telah ditentukan dan disepakati para pihak untuk kegiatan pemotretan dan/atau perekaman video. b. Menjamin perlakuan dan kerjasama yang baik dari model Pihak Kedua termasuk Pihak Kedua sendiri pada saat pengambilan gambar selama sesi pemotretan dan/ atau perekaman video. Pasal 8: Sanksi-Sanksi 1. Apabila Pihak Pertama terlambat melaksanakan kewajibannya, maka Pihak Pertama sepakat untuk membayar denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total nilai jasa untuk tiap hari keterlambatan kepada Pihak Kedua.

324


CO NT OH

2. Apabila Pihak Kedua terlambat menghadirkan model yang dijanjikannya, maka Pihak Pertama berhak untuk memotong nilai jasa yang seharusnya diterima Pihak Kedua sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari total nilai jasa untuk tiap 30 (tiga puluh) menit keterlambatan, apabila keterlambatan tersebut lewat dari 1 (satu) jam, maka Pihak Kedua dianggap membatalkan perjanjian dan harus menerima semua konsekuensinya. Pasal 9: Pembatalan Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian sebelum pemotretan/perekaman video dilaksanakan secara sepihak dan bukan merupakan kesalahan dari Pihak Kedua, maka Pihak Kedua tetap berhak atas uang muka dari nilai jasa yang telah disepakati, sebaliknya apabila Pihak Kedua membatalkan perjanjian sebelum pemotretan/perekaman video dilaksanakan secara sepihak dan bukan merupakan kesalahan Pihak Pertama, maka Pihak Kedua menyatakan sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Pertama sebesar 15% (lima belas persen) dari nilai jasa. Pasal 10: Force Majeure 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Force majeure yang dimaksud dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan memaksa di luar batas kemampuan kedua belah pihak yang dapat mengganggu bahkan menggagalkan terlaksananya perjanjian ini seperti bencana alam, epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan masyarakat, blokade, kebijaksanaan pemerintah khususnya di bidang moneter, kecelakaan atau keterlambatan yang disebabkan karena keadaan di luar kemampuan manusia. Pasal 11: Perselisihan 1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini atau bila terjadi perseilisihan paham di antaranya harus diputuskan oleh para pihak berdasarkan musyawarah.


325

2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para pihak akan menyelesaikannya secara hukum dan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

CO NT OH

Pasal 13: Penutup Demikian perjanjian ini, dibuat pada tanggal sebagaimana disebut pada awal perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak. Perjanjian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama Amin

96

Pihak Kedua Budi

PERJANJIAN KERJA SAMA PENYUSUNAN RENCANA PERUSAHAAN

Pada hari ini, Senin, empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), di Kantor Pihak Kedua, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Amin Pekerjaan/Jabatan : Direktur Utama PT. FORSA Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT FORSA. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi Jabatan/Pekerjaan : Direktur Utama PT. FORKIT Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat

326


Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORKIT berdasarkan akta notaris no. xxx tanggal xxx. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut Pihak Kedua.

CO NT OH

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian yang mengikat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal-pasal tersebut di bawah ini : Pasal 1: Objek Perjanjian Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas, memberikan tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dan menyanggupi untuk melaksanakan kerja sama dalam Penyusunan Corporate Plan Perum Perhutani. Pasal 2: Dasar Pelaksanaan Kerja Pelaksanaan pekerjaan yang tersebut pada Pasal 1 perjanjian ini, harus dilaksanakan dan berpedoman kepada: (1) Kerangka Acuan atau Term of Reference yang telah ditetapkan sebagaimana terlampir : (2) Surat penawaran Pihak Kedua tanggal xxx. No. xxx (3) Surat persetujuan Pihak Pertama tanggal xxx No. xxx. Pasal 3: Jangka Waktu Pelaksanaan Jangka waktu perjanjian ini adalah selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian sampai dengan tanggal tiga bulan sepuluh tahun dua ribu sepuluh (0310-2010). Pasal 4: Kerahasiaan Data (1) Pihak Kedua berjanji akan menjamin kerahasiaan data yang diperoleh baik dari Pihak Pertama maupun dari objek penelitian. (2) Pihak Kedua akan menyerahkan data studi kepada Pihak Pertama. Pasal 5: Biaya (1) Kedua belah pihak sepakat bahwa jumlah biaya untuk pelaksanaan tugas seperti dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) termasuk PPN 10% (sepuluh persen) dan PPh yang berlaku.


327

CO NT OH

(2) Biaya-biaya lain seperti biaya perjanjian, dan biaya insidentil lainnya, akan diatur kemudian sesuai dengan keperluan dan menjadi beban Pihak Pertama. Pasal 6: Tahapan Pembayaran Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan dan diatur dengan ketentuan sebagai berikut : (1) Pembayaran Tahap I : Sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya kerja sama atau sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah Pihak Kedua menyerahkan rincian Rencana Kerja, sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar yang dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh tim Pemeriksa Pekerjaan dari Pihak Pertama. (2) Pembayaran Tahap II : Sebesar 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya kerja sama atau sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), setelah Pihak Kedua menyerahkan Laporan Pendahuluan. (3) Pembayaran Tahap III : Sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya kerja sama atau sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), setelah Pihak Kedua menyerahkan Draft Corporate Plan. (4) Pembayaran Tahap IV : Sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan biaya kerja sama atau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), setelah Pihak Kedua menyerahkan Net Corporate Plan. Pasal 7: Ketentuan Sanksi dan Denda (1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan menurut jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari kelambatan dan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari biaya pelaksanaan kerja sama sesuai Perjanjian ini.

328


CO NT OH

(2) Apabila terjadi kelambatan dalam waktu penyelesaian pekerjaan, Pihak Kedua diharuskan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis disertai alasan/sebab kelambatan kepada Pihak Pertama, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum perjanjian ini berakhir dan Pihak Kedua harus tetap bersedia melanjutkan pekerjaan tersebut sampai selesai dengan waktu yang ditentukan oleh Pihak Pertama dengan tidak menuntut penambahan biaya kepada Pihak Pertama. Pasal 8: Force Majeure 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua menanggung kerugiannya masing-masing. 2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah: perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan kebakaran, petir, huru-hara, blokade, epidemi, bencana-bencana alam lainnya di mana peristiwaperistiwa tersebut adalah di luar kemampuan pihak yang terkena untuk mengatasinya, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan persetujuan ini. Pasal 9: Penutup Demikian perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang sama bunyinya, keduanya bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama

Amin

Pihak Kedua Budi


329

97

PERJANJIAN KERJA SAMA UNTUK MENJALANKAN PERUSAHAAN

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Amin, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Jaya, RT 01 RW 02 No. 10, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Budi, pedagang, bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Pihak Kedua. Menerangkan bahwa bersama dengan ini, telah mengadakan persetujuan sebagai berikut : Pasal 1: Objek Perjanjian 1. Pihak Pertama akan menjalankan perusahaan Pihak Kedua sepanjang perusahaan itu diselenggarakan di Jakarta dengan mempergunakan keuangan yang ditanggung olehnya sendiri dan atas risikonya sendiri. 2. Pihak Pertama bersedia menanggung segala ongkos apa pun juga, termasuk gaji pegawai, juga gaji Pihak Pertama sendiri, sewa ruangan kantor dan gudang-gudang dan sebagainya, pengeluaran untuk inventaris, kantor, alat-alat tulis menulis akan dibiayai oleh Pihak Pertama, dengan pengertian bahwa barang-barang inventaris, alat-alat tulis menulis tersebut akan tinggal menjadi miliknya. 3. Pihak Kedua mengizinkan kepada Pihak Pertama untuk menjalankan perusahaan Pihak Kedua dengan mempergunakan nama dan goodwill “Firma Setia”. Pasal 2: Keuntungan dan Kerugian Semua keuntungan yang didapat dan semua kerugian yang diderita dari usaha tersebut dalam Pasal 1, sama sekali didapat atau ditanggung oleh Pihak Pertama. Pasal 3: Kuasa 1. Pihak Pertama akan mendapat Surat Kuasa dari Pihak Kedua untuk menjalankan usahanya, dan Pihak Pertama 330


CO NT OH

mewajibkan dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua, bahwa Pihak Pertama tidak akan menjalankan tindakantindakan selain tindakan-tindakan yang tersebut dalam Surat Kuasa itu. 2. Pihak Pertama mewajibkan dan mengikat diri terhadap Pihak Kedua, dan akan menjauhkan diri dari tindakantindakan yang mungkin dapat merugikan Pihak Kedua, baik moril maupun materiil. Pasal 4: Kewajiban Setiap kali tindakannya dalam hal impor, ekspor, dagang interinsulair dan sebagainya sudah selesai, Pihak Pertama diwajibkan menyampaikan laporannya kepada Pihak Kedua. Pasal 5: Tentang Lisensi Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua untuk tiap-tiap lisensi yang diperoleh untuk : Impor : 10 (sepuluh) persen dari harga cost dan freight. Ekspor : 10 (sepuluh) persen dari jumlah Letter of Credit. Interinsulair akan ditentukan kemudian. Jadi dalam hal ini, tidak diperhatikan lagi apakah Pihak Pertama kelak akan mendapat keuntungan atau kerugian dalam tindakan tersebut. Pasal 6: Tanggungan Pihak Pertama Kecuali pajak upah, Pihak Pertama tidak akan menanggung pajak lain-lain. Pasal 7: Pembatalan Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dibatalkannya oleh salah satu pihak dengan memperhatikan waktu pemberitahuan (opzeggingstermijn) minimal 1(satu) bulan sebelum perjanjian ini dibatalkan. Pembatalan ini harus dilakukan dengan surat tercatat atau dengan exploit juru sita. Pasal 8: Force Majeure 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan lagi perjanjian ini.


331

CO NT OH

2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam persetujuan kerja sama ini adalah: perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan kebakaran, petir, huru-hara, blokade, epidemi, bencana-bencana alam lainnya di mana peristiwaperistiwa tersebut adalah di luar kemampuan pihak yang terkena untuk mengatasinya, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan persetujuan ini. Pasal 9: Domisili Hukum Tentang perjanjian ini dan pelaksanaannya serta segala akibatnya pihak-pihak memilih domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 10: Penutup Demikian perjanjian ini dibuat dengan bermeterai cukup dan dalam 2 (dua) rangkap, 1 (satu) rangkap untuk Pihak Pertama dan rangkap yang lain untuk Pihak Kedua dengan bermaterai cukup, yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum sama kuat. Dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Pihak Pertama, Pihak Kedua, Amin Budi Saksi-saksi : 1. Siti 2. Rudi

98

PERJANJIAN KERJA SAMA FRANCHISE RESTORAN

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh, yang bertandatangan di bawah ini: 1. Amin, Direktur Restoran Super Lezat beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini ber332


tindak untuk dan atas nama Restoran Super Lezat dalam perjanjian ini selanjutnya disebut Franchisor; 2. Budi, swasta beralamat di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat, Jawa Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri selaku penerima Franchise yang selanjutnya disebut Franchisee.

CO NT OH

Franchisor dan Franchisee sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Franchise Restoran dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: • Bahwa Franchisor adalah restoran yang menyajikan makanan siap saji (fast food) yang dikenal dengan nama “Restoran Super Lezat”. • Bahwa Franchisor setuju memberikan izin dan membantu Franchisee untuk menjual dan menyajikan makanan Super Lezat untuk wilayah Jawa Barat. • Bahwa Franchisee berjanji akan mengawasi, menjaga dan mengendalikan mutu makanan Super Lezat serta memberikan pelayanan terbaik bagi setiap konsumen sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Franchisor. • Bahwa Franchisor memberikan hak eksklusif kepada Franchisee untuk membuka restoran yang menyediakan dan menyajikan makanan fast food yang ditetapkan Franchisor di seluruh wilayah Jawa Barat. • Franchisor memberikan ijin (lisensi) kepada Franchisee dengan nama Restoran Super Lezat untuk itu Franchisee dapat menggunakan merek dan sistem secara bersamaan dengan Franchisee lainnya yang sudah diijinkan oleh Franchisor sebelumnya. • Franchisee setuju membeli dan menjalankan serta mematuhi semua ketetapan dan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan di atas dengan ini Franchisor dan Franchisee sepakat untuk melaksanakan Perjanjian ini dalam bentuk kerjasama yang untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian” dengan syarat-syarat


333

CO NT OH

dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 : Syarat-Syarat Franchisee menyatakan bersedia untuk memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Franchisor antara lain: 1. Memiliki tempat usaha baik milik sendiri atau hak sewa minimal 5 (lima) tahun seluas 300 m2 (tiga ratus meter persegi) dengan desain sebagaimana terlampir, 2. Menyediakan modal awal usaha sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan uang jaminan sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang harus distor ke rekening Franchisor. 3. Tidak akan menyediakan dan menyajikan makanan lain dan atau usaha lain selain makanan Super Lezat yang di tetapkan oleh Franchisor. Pasal 2 : Franchise Fee dan Royalti 1. Franchisee setuju untuk membayar Franchise fee sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); pembayaran mana dilakukan pada saat perjanjian ini ditandatangani. 2. Franchisor berhak mendapat royalti sebesar 2% (dua persen) dari omzet penjualan setiap restoran yang dibayarkan pada setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya untuk penjualan bulan sebelumnya. 3. Untuk keperluan promosi secara nasional produk Super Lezat, Franchisee bersedia membayar marketing fee sebesar 1% (satu persen) dari omzet penjualan kepada Franchisor. Pasal 3 : Sengketa Dengan Pihak Ketiga Franchisee tidak akan melibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung Franchisor bila Franchisee terlibat tuntutan hukum dan/atau non hukum yang dilakukan oleh pihak lain berkaitan usaha restoran yang dikelolanya. Pasal 4 : Pembukaan Cabang 1. Pada tiga bulan pertama sejak perjanjian ini ditandatangani Franchisee akan membuka dan mengoperasikan restoran di Jl. Menara Raya No. 101 Bogor, Jawa Barat

334


CO NT OH

dan selanjutnya secara bertahap akan membuka 4 (empat) cabang antara lain: a. Cabang Puncak Pas bertempat di Jl. Puncak No. 123 pada bulan November 2010. b. Cabang Cianjur bertempat di Jl. Melati No.321 Cianjur pada bulan Desember 2010. c. Cabang Bandung I bertempat di Mal Utama Bandung Jl. Ratu No. 243 Bandung pada bulan Februari 2011. d. Cabang Bandung II Jl. Asia Afrika No.51, Bandung pada bulan Maret 2011. 2. Franchisee tidak diperkenankan memindahkan alamat restoran ke tempat lain tanpa persetujuan tertulis dari Franchisor. Pasal 5 : Kewajiban Franchisor Selama perjanjian ini berlaku Franchisor berkewajiban untuk: 1. Memberikan panduan operasional pengelolaan restoran kepada Franchisee dan menyediakan secara cuma-cuma pengetahuan tentang manajemen pengelolaan dan teknik penyajian menu Super Lezat. 2. Menyediakan desain interior, pelatih dan materi pelatihan untuk para pekerja restoran Franchisee atas biaya Franchisor sendiri. 3. Menyelenggarakan program pelatihan (training) untuk Franchisee secara berkesinambungan dan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Pasal 6 : Kewajiban Franchisee 1. Seluruh biaya untuk pengadaan perabot-perabot untuk keperluan restoran serta bahan-bahan baku menu Super Lezat yang sesuai dengan standar Franchisor serta biayabiaya lain seperti pengurusan ijin-ijin atas pembukaan dan pengoperasian restoran menjadi tanggungan Franchisee sendiri. 2. Franchisee setuju bahwa pengadaan brosur, kartu nama, formulir, kwitansi, seragam, bahan/atau alat promosi dan benda-benda lain yang diperlukan untuk menunjang usaha


335

CO NT OH

restoran, Franchisee sepakat untuk membeli dari Franchisor atas biaya Franchisee. 3. Franchisee atau pekerja yang dipekerjakan oleh Franchisee pada restoran yang dimaksudkan dalam perjanjian ini wajib mengikuti program training dan kerja praktek yang diselenggarakan Franchisor atas biaya Franchisee. Pasal 7 : Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak perjanjian ini ditandatangani yakni tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan berakhir pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu lima belas (03-01-2015) dan atas kesepakatan kedua belah pihak dapat diperpanjang dengan syarat dan jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian. Pasal 8 : Laporan 1. Franchisee setuju untuk memberikan laporan penjualan secara periodik setiap bulan yang diserahkan paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya untuk laporan penjualan bulan sebelumnya. 2. Dalam sekali setahun Franchisee wajib melaporkan semua transaksi keuangan secara tertulis termasuk neraca dan daftar laba rugi secara terus menerus selama masa perjanjian ini. Pasal 9 : Rahasia Dagang Franchisee diwajibkan untuk merahasiakan sistem, manajemen dan cara-cara pengelolaan restoran yang didapat dari Franchisor. Pasal 10 : Pembatalan Franchisor dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini karena hal-hal sebagai berikut: 1. Apabila Franchisee lalai dan atau tidak melakukan kewajibannya yang diatur dalam perjanjian ini padahal sudah diberi peringatan ketiga oleh Franchisor namun masih melakukan pelanggaran yang sama ataupun pelanggran yang berbeda baik secara sengaja maupun tidak sengaja dan/ atau membuat pelanggaran yang dianggap serius sebagai-

336


CO NT OH

mana tertulis dalam surat peringatan/teguran menurut ukuran Franchisor. 2. Dalam hal perjanjian ini diakhiri atau dibatalkan, Franchisee berkewajiban untuk: a. Membayar kepada Franchisor dengan segera seluruh jumlah hutang-hutangnya sekaligus dan lunas dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal perjanjian ini berakhir. b. Tidak menuntut dan meminta kembali Franchise Fee dan biaya-biaya lain yang sudah dikeluarkan beserta bunga-bunganya. c. Dengan segera dan secara tetap menghentikan penggunaan semua tanda milik/label Franchisor. d. Franchisee tidak diperkenankan untuk mempromosikan atau mengiklankan restorannya dengan mengguna kan nama dan merk Franchisor. e. Franchisee harus dengan segera mengembalikan kepada Franchisor semua buku-buku manual/penuntun, video, kaset, formulir atau peralatan dan barang-barang cetakan yang berisi tanda-tanda produk makanan milik Franchisor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah perjanjian ini berakhir. f. Franchisee memberikan kuasa penuh kepada Franchisor untuk melakukan pemeriksaan/inspeksi dan memasuki restoran Franchisee serta mengambil tandatanda yang bercirikan merek Franchisor. Pasal 14 : Penyelesaian Perselisihan Apabila timbul sengketa diantara kedua belah pihak akibat dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila dalam musyawarah untuk mufakat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan maka kedua belah pihak akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya kedua belah pihak memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 15 : Penutup Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh


337

para pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksaan dari pihak manapun juga serta dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bermaterai cukup. Franchisor

Budi

CO NT OH

Amin

Franchisee

99

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (OUTSOURCING)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) bertempat di Kantor PT. FORSA, Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat, telah ditandatangani perjanjian kerja untuk waktu tertentu (PKWT) oleh dan antara: 1. Amin, Direktur PT. FORSA beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Budi, bertempat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat; dalam hal bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang untuk selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pihak Pertama adalah perusahaan Jasa yang dalam salah satu usahanya adalah menyediakan jasa Tenaga Kerja untuk ditempatkan pada perusahaan yang memerlukan tenaga kerja. 2. Bahwa Perjanjian Kerja ini, untuk selanjutnya disebut Perjanjian dibuat atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam rangka Pengelolaan Sistem Administrasi Pemasaran

338


CO NT OH

Kartu Kredit PT. FORKIT (Persero) Tbk yang untuk selanjutnya disebut “Bank”. 3. Bahwa Pihak Kedua setuju dan bersedia untuk ditempatkan dan dipekerjakan pada Bank sebagai staf administrasi. Pasal 1 : Ruang Lingkup 1. Pihak Kedua ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan dengan tugas sebagai supporting staf pemasaran kartu kredit pada Bank. 2. Tugas sehari-hari yang akan dilakukan Pihak Kedua ditetapkan oleh Bank; tugas mana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini. 3. Pihak Kedua setuju dan bersedia untuk ditempatkan di kantor-kantor Bank baik di kantor Pusat maupun kantor cabang di seluruh Indonesia. Pasal 2 : Jam Kerja 1. Hari Kerja normal adalah 6 (enam) hari atau 5 (lima) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender. 2. Jam kerja normal adalah sebagai berikut: a. 7 (tujuh) jam kerja untuk 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender; b. 8 (delapan) jam kerja untuk 1 (satu) hari kerja dan 40 (empat puluh) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 5 (lima) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender. Pasal 3 : Lembur Apabila Bank meminta Pihak Kedua untuk bekerja di luar jam kerja sebagaimana disebut pada pasal 2, maka Pihak Kedua berhak mendapat upah lembur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang upah lembur. Pasal 4 : Tidak Masuk Kerja 1. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja dikarenakan sakit diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Puskesmas/Rumah Sakit yang merawatnya kepada Bank dan salinannya disampaikan kepada Pihak Pertama.


339

2. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja karena meninggalnya anak/suami/orang tua/mertua; Pernikahan Pihak Kedua/Anak; Persalinan Pihak Kedua; Khitanan/Pembaptisan anak maka Pihak Kedua dapat diberikan ijin khusus sesuai ketentuan yang berlaku.

CO NT OH

Pasal 5 : Kerahasiaan 1. Pihak Kedua wajib menjaga dan memegang teguh kerahasiaan Pihak Pertama dan atau Bank dengan tidak memberikan keterangan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun tentang hal-hal yang bersifat rahasia atau yang sepatutnya dirahasiakan dari apa yang diketahui atau sepatutnya diketahui tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama dan atau Bank. 2. Terhadap Pihak Kedua berlaku/terikat ketentuan Rahasia Bank sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Pasal 6 : Evaluasi 1. Pihak Pertama dan atau Bank selama Perjanjian ini berlaku berhak melakukan penilaian terhadap kinerja, disiplin dan tanggung jawab Pihak Kedua yang mencakup hal-hal sebagai berikut : a. Kejujuran; b. Kemampuan menjaga kerahasiaan; c. Disiplin kerja dan tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan; d. Prestasi dalam pencapaian target; e. Tidak melakukan tindakan kejahatan maupun tindakan tercela didalam maupun diluar lingkungan kerja. f. Kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh Pihak Pertama dan atau Bank; 2. Apabila atas penilaian Pihak Pertama dan/atau berdasarkan masukan serta usulan dari pihak Bank, Pihak Kedua ternyata tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan pada ayat 1 pasal ini maka secara sepihak, Pihak Pertama dapat memutuskan perjanjian ini tanpa membayarkan

340


CO NT OH

pesangon, komisi, insentif, maupun santunan dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua. Pasal 7 : Larangan Pihak Kedua dalam melakukan tugasnya dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima sesuatu hadiah atau imbalan berupa uang tunai, surat berharga, barang-barang yang dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama termasuk komisi, potongan harga khusus, konsesi harga, dan barang berharga lainnya (penggunaan fasilitas milik nasabah, relasi, atau rekanan) dalam bentuk apapun dari nasabah dan atau rekanan Bank, baik untuk keuntungan pribadi atau keluarga, maupun untuk pihak-pihak lainnya. Pasal 8 : Upah 1. Pihak Pertama menyatakan bersedia membayar upah pokok Pihak Kedua sebesar Rp 972.500,00 (sembilan ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) ditambah dengan tunjangan tetap dan tidak tetap yang berlaku pada bank. 2. Upah pokok sebagaimana disebut di atas dibayarkan tiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya oleh Pihak Pertama dan apabila tanggal pembagian upah tersebut jatuh pada hari libur maka dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Pasal 9 : Imbalan Lain 1. Bantuan Kesehatan akan diberikan kepada Pihak Kedua dengan syarat-syarat ketentuan yang berlaku mengenai tunjangan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Pihak Pertama akan membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada Pihak Kedua yang besarnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Pihak Pertama. Pasal 10 : Cuti 1. Pihak Kedua berhak mendapat cuti setelah bekerja 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus sejak perjanjian dibuat dan ditandatangani 2. Pihak Kedua diperkenankan menjalankan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja, dengan mendapatkan hak sebagai mana ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.


341

CO NT OH

3. Penggunaan hak cuti tersebut disampaikan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal pelaksanaan cuti dengan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bank. Pasal 11 : Penggantian Kerugian 1. Apabila Pihak Kedua melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku yang ditetapkan oleh Pihak Pertama dan atau Bank yang berakibat dapat merugikan Pihak Pertama, Bank maupun Pihak Ketiga maka seluruh kerugian tersebut ditanggung secara pribadi oleh Pihak Kedua. 2. Apabila karena kelalaian dan atau karena kecerobohan Pihak Kedua sehingga menimbulkan kerusakan material atau kerugian finansial yang diderita bank dan atau Pihak Pertama maka kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pribadi Pihak Kedua sendiri. Tanggungjawab tersebut tidak berakhir oleh berakhirnya hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua. Pasal 12 : Jangka Waktu Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-012010) sampai dengan tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu dua belas (03-01-2012). Pasal 13 : Berakhirnya Perjanjian 1. Pihak Pertama berhak mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktunya berakhir bilamana: a. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan bank telah berakhir atau diakhiri dengan cara apapun. b. Pihak Pertama dan/atau bank menutup usahanya dengan cara apapun. c. Pihak Kedua dianggap gagal memenuhi persyaratan prestasi tertentu atas pekerjaan yang diminta oleh Bank. 2. Pihak Pertama tidak berkewajiban membayar dalam bentuk apapun kepada Pihak Kedua bilamana jangka waktu Perjanjian ini berakhir. 3. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanji-

342


CO NT OH

an, maka Pihak yang bermaksud memutuskan Perjanjian harus memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya sudah harus diterima Pihak lainnya. 4. Apabila Pihak Kedua tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian ini selama 5 (lima) hari kerja berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang syah, maka Pihak Kedua dianggap telah mengundurkan diri dan dengan demikian Perjanjian ini berakhir/putus dengan sendirinya. Pasal 14 : Lain-Lain Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk surat menyurat dan atau addendum Perjanjian yang ditanda tangani oleh Para Pihak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 15 : Penyelesaian Perselisihan Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuanketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Pasal 16 : Penutup Demikian Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak mana pun dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama

Amin

Pihak Kedua Budi


343

100

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)

CO NT OH

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Direktur PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi,SE Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 26 Juni 1970 Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri selanjutnya disebut Pihak Kedua Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan setuju untuk melanjutkan/memperpanjang jangka waktu perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang telah diadakan Pihak Pertama dan Pihak Kedua pada tanggal empat bulan satu tahun dua ribu delapan (04-01-2008) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 Perjanjian kerja untuk waktu tertentu diperpanjang untuk jangka waktu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) dan berakhir dengan sendirinya pada tanggal tiga bulan satu tahun dua ribu sebelas (03-01-2010). Pasal 2 Ketentuan dan syarat-syarat perjanjian yang telah dibuat sebelumnya oleh kedua belah pihak tetap dinyatakan berlaku dan mengikat Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

344


Pasal 3 Untuk pelaksanaan teknis pekerjaan selanjutnya, Pihak Pertama akan memberikan pengarahan kepada Pihak Kedua dan oleh karena itu Pihak Kedua wajib mengahap kepada Pihak Pertama sebelum mulai melaksanakan pekerjaannya.

CO NT OH

Pasal 4 Pada saat perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu ini berakhir, Pihak Kedua menyatakan tidak akan menuntut kompensasi dalam bentuk apa pun dari Pihak Pertama. Pasal 5 Demikianlah Perpanjangan perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam keadaan sadar sehat jasmani rohai, serta tanpa paksaan/tekanan dari pihak mana pun juga. Pihak Pertama Amin

101

Pihak Kedua Budi, SE

PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (TETAP)

Pada hari ini, Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Direktur PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama 2. Nama : Budi, SE Tempat /tgl. lahir : Jakarta, 26 Juni 1970 Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

345

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri selanjutnya disebut Pihak Kedua.

CO NT OH

Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini : Pasal 1 : Ruang Lingkup 1. Perjanjian kerja ini adalah perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan yang dihitung sejak penandatanganan surat perjanjian ini. 2. Selama masa percobaan Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat mengakhiri secara sepihak hubungan kerja tanpa ada tuntutan imbalan dalam bentuk apa pun juga dari pihak lainnya. Pasal 2 : Jenis Pekerjaan 1. Jenis pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua adalah pekerjaan administrasi keuangan PT. Traberty. 2. Dengan memperhatikan kemampuan dan keterampilan Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dapat memberikan pekerjaan lain di lingkungan PT. FORSA. Pasal 3 : Upah 1. Pihak Pertama menyatakan sanggup memberikan upah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Pihak Kedua yang dibayarkan pada setiap tanggal 15 (lima belas) setiap bulan. 2. Apabila tanggal pembayaran upah tersebut jatuh pada hari libur atau yang diliburkan maka pembayaran upah dimaksud dilakukan pada hari kerja berikutnya. Pasal 4 : Hari dan Jam Kerja 1. Hari Kerja normal adalah 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender. 2. Jam kerja normal pada hari Senin s/d Jumat dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 16.00 termasuk 1 jam istirahat

346


3. Jam kerja normal pada hari Sabtu dimulai pukul 08.00 s/d pukul 13.00 termasuk 1 (satu) jam istirahat

CO NT OH

Pasal 5 : Upah Lembur 1. Dalam hal tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak dan Pihak Kedua diharuskan masuk kerja maka kelebihan jam kerja harus diperhitungkan sebagai jam lembur. 2. Penghitungan besarnya upah lembur harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 6 : Kepesertaan Dalam Program Jamsostek Pihak Pertama wajib mengikutsertakan Pihak Kedua pada program jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek) mencakup program-program yaitu; JKT, JKM, JKK, JPR. Pasal 7 : Cuti 1. Pihak Kedua berhak mendapatkan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja setelah Pihak Kedua bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus. 2. Apabila Pihak Kedua hendak menggunakan hak cutinya sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan cuti dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari atasan langsung Pihak Kedua. Pasal 8 : Tata Tertib Perusahaan 1. Pihak Kedua menyatakan bersedia dan sanggup bekerja pada Pihak Pertama serta mematuhi dan mentaati seluruh peraturan tata tertib yang ditetapkan oleh Pihak Pertama. 2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran atas peraturan dan tatatertib yang telah ditetapkan oleh Pihak Pertama maka atas pelanggaran tersebut Pihak Kedua dapat dijatuhi hukuman sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 9 : Larangan Kerja Rangkap Selama berlakunya perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang untuk melakukan kerja rangkap di perusahaan lain dengan alasan apa pun juga, kecuali apabila Pihak Kedua telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama. BUKU PINTAR MEMBUAT PERJANJIAN / KONTRAK

347

Pasal 10: Pemutusan Hubungan Kerja Pemutusan hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dapat dilakukan dengan tetap mengindahkan prosedur, syarat-syarat dan konsekuensi pengakhiran hubungan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undang ketenagakerjaan.

CO NT OH

Pasal 11 : Berakhirnya Perjanjian 1. Perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika Pihak Kedua meninggal dunia. 2. Pengakhiran perjanjian dikarenakan Pihak Kedua meninggal dunia sebagaimana diatur pada ayat 1 pasal ini, maka seluruh hak atas kompensasi pengakhiran hubungan kerja tersebut menjadi hak ahli waris yang sah dari Pihak Kedua. 3. Perjanjian ini tidak akan berakhir oleh karena meninggalnya Pihak Pertama. Pasal 12 : Force Majeure Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apa pun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan. Pasal 13 : Pilihan Hukum 1. Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, hanya tunduk pada hukum dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. 2. Bila terjadi perselisihan yang harus diselesaikan secara hukum, para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Pasal 14 : Penutup Demikian Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak mana pun dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

348


Pihak Pertama

102

Amin


PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS (PKHL)

CO NT OH

Yang bertanda tangan dibawah ini, masing-masing: 1. Nama : Amin Alamat : Jl. Jaya RT 01 Rw 02 No. 10, Jakarta Barat Jabatan : Direktur PT. FORSA Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA berkedudukan di Jakarta, selanjutnya disebut Pihak Pertama. 2. Nama : Budi,SE Tempat/Tgl lahir : Jakarta, 26 Juni 1970 Alamat : Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pada hari ini, Senin, tanggal empat, bulan satu, tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010), dengan memilih dan mengambil tempat di kantor PT. FORSA, Pihak Pertama dan Pihak Kedua setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL) dengan ketentuanketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut. Pasal 1 : Pengertian Yang dimaksudkan dengan perjanjian kerja harian lepas di sini adalah bahwa Pihak Pertama menyerahkan suatu pekerjaan untuk dikerjakan oleh Pihak Kedua dan dalam mengerjakan pekerjaan tersebut Pihak Kedua tunduk pada peraturan dan sistem kerja yang berlaku pada perusahaan Pihak Pertama. Pasal 2 : Ruang Lingkup Pekerjaan yang akan diserahkan oleh Pihak Pertama ke-


349

CO NT OH

pada Pihak Kedua adalah pekerjaan quality control produksi PT. FORSA. Pasal 3 : Tata Tertib Kerja 1. Dalam melaksanakan pekerjaan tersebut, Pihak Kedua harus tunduk pada tata tertib kerja serta perintah langsung dan/atau tidak langsung dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama. 2. Apabila Pihak Kedua melakukan pelanggaran disiplin kerja yang berlaku pada PT. FORSA, maka Pihak Pertama berhak memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan/ pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua dengan mendasarkan pada peraturan yang berlaku. Pasal 4 : Jangka Waktu 1. Hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditandatangani dan berakhir pada tanggal tiga bulan tujuh tahun dua ribu sepuluh (03-07-2010). 2. Apabila pekerjaan tersebut ternyata belum selesai, maka kedua belah pihak dapat membuat pembaruan perjanjian atas kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak. Pasal 5: Upah 1. Pihak Pertama setuju dan bersedia memberikan upah kepada Pihak Kedua sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari kehadiran kerja Pihak Kedua. 2. Apabila Pihak Kedua tidak hadir, dengan alasan apa pun maka berlaku asas no work no pay. Pasal 6 : Sistem Pembayaran Pembayaran upah oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu yakni pada setiap hari Sabtu di lokasi PT. FORSA. Pasal 7 : Waktu dan Jam Kerja 1. Hari Kerja normal adalah 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender. 2. Jam kerja normal adalah 7 (tujuh) jam kerja untuk 1 (satu)

350


hari dan 40 (empat puluh) jam kerja untuk 1 (satu) minggu dengan 6 (enam) hari kerja dalam 7 (tujuh) hari kalender.

CO NT OH

Pasal 8 : Pengakhiran Hubungan Kerja Setiap waktu hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dapat diakhiri bilamana Pihak Kedua melakukan pelanggaran berat seperti: a. melakukan pencurian, penggelapan dan atau perbuatan melawan hukum lainnya; b. melakukan penganiayaan terhadap Pihak Pertama dan mitra bisnisnya, sesama rekan kerja dan anggota keluarganya; c. berkelahi dengan sesama pekerja; d. merusak dengan sengaja atau karena kecerobohannya yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Pertama; e. memberikan keterangan palsu, atau melakukan perbuatan lain yang menimbulkan kericuhan di lokasi perusahaan Pihak Pertama; f. menyalahgunakan jabatannya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pihak Pertama; g. tidak masuk kerja selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis atau alasan yang sah yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pasal 9 : Force Majeure 1. Apabila salah satu atau kedua belah pihak mengalami kerugian akibat force majeure, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk merundingkan lagi perjanjian ini. 2. Yang dimaksud dengan force majeure dalam perjanjian kerja sama ini adalah: perang, pemberontakan, pemogokan, kerusuhan, gempa bumi, taufan, banjir atau keadaan cuaca buruk, ledakan kebakaran, petir, huru-hara, blokade, epidemi, bencana-bencana alam lainnya di mana peristiwaperistiwa tersebut adalah di luar kemampuan pihak yang terkena untuk mengatasinya, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, terhalangnya pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban pada waktunya berdasarkan persetujuan ini.


351

CO NT OH

Pasal 10 : Penyelesaian Perselisihan 1. Apabila terjadi perselisihan atas penafsiran dan atau pelaksanaan atas Perjanjian ini diselesaikan secara musyawarah. 2. Dalam hal musyawarah seperti yang tersebut dalam ayat (2) pasal ini tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk menyelesaikannya.

Pasal 11 : Penutup Demikian Perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan dari pihak mana pun dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak Pertama

103

Amin


PERSETUJUAN BERSAMA DALAM PERSELISIHAN PHK

Pada hari ini Senin, tanggal empat bulan satu tahun dua ribu sepuluh (04-01-2010) bertempat di Kantor FORSA Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 10, Jakarta Barat, telah ditandatangani persetujuan bersama oleh dan antara: 1. Amin, Direktur PT. FORSA beralamat di Jl. Jaya RT 01 RW 02 No. 15, Jakarta Barat; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. FORSA, selanjutnya di dalam persetujuan ini disebut sebagai Pihak Pertama. 2. Budi, beralamat tinggal di Jl. Petojo RT 03 RW 04 No. 08, Jakarta Pusat; yang tercatat sejak tahun 1998 sebagai pegawai pada PT. FORSA dengan SK pengangkatan No. xxxx, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut sebagai Pihak Kedua. 352


Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam persetujuan berkenaan dengan pengakhiran hubungan kerja antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

CO NT OH

Pasal 1 Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri hubungan kerja terhitung sejak tanggal lima bulan satu tahun dua ribu sepuluh (05-01-2010). Pasal 2 1. Sehubungan dengan pengakhiran hubungan kerja tersebut Pihak Pertama bersedia memberikan uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja kepada Pihak Kedua sesuai dengan peraturan yang ada di PT. FORSA, adalah sebagai berikut: a. Uang Pesangon sebesar: Rp 2.000.000,00 x 5 = Rp 10.000.000,00 b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar: Rp 1.000.000,00 x 5 = Rp 5.000.000,00 c. Uang Penggantian Hak sebesar: Rp 15.000.000,00 x 20% = Rp 3.000.000,00 Jumlah Kompensasi PHK Rp. 18.000.000,00 2. Pembayaran Kompensasi PHK ini dibayarkan secara tunai dan sekaligus pada saat perjanjian ini ditandatangani dengan perjanjian ini sebagai bukti pembayaran yang sah. Pasal 3 Pihak Kedua menyetujui dan menerima kompensasi pengakhiran hubungan kerja yang diberikan dari Pihak Pertama sebagaimana disebut pada pasal 2 persetujuan bersama ini. Pasal 4 Dengan diterimanya kompensasi sebagaimana telah disebutkan persetujuan bersama ini serta dengan ditandatanganinya persetujuan bersama ini maka hubungan kerja antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dinyatakan putus dan berakhir.


353

CO NT OH

Pasal 5 Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan saling memberikan pelunasan, pembebasan dan pelepasan dari segala tuntutan hukum antara satu terhadap yang lainnya, baik secara perdata termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan akan uang pesangon, penghargaan masa kerja, maupun uang penggantian hak serta pembayaran Jamsostek maupun pidana sekarang dan kemudian hari. Pasal 6 Persetujuan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohani tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun dan kedua belah pihak akan tunduk dalam melaksanakannya. Pihak Pertama

354

Amin

Pihak Kedua Budi


BAB 7 SURAT KUASA

BUKU PINTAR MEMBUAT

PERJANJIAN / KONTRAK

PERJANJIAN KERJA SAMA MAINTENANCE

Recommend Documents