ATOSANT
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL DENGAN PT. GLOBAL INTI SEMESTA NUSANTARA TENTANG PELAYANAN PRODUK INFORMASI GEOSPASIAL BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
NOMOR NOMOR
: B.4.2/PPKS/PK/06/2015 : 01A/KW/BIG/I/2015
Pada hari ini KAMIS, tanggal EMPAT, bulan JUNI, tahun DUA RIBU LIMA BELAS, di CIBINONG BOGOR, yang bertanda tangan di bawah ini : WIWIN AMBARWULAN
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Badan Informasi Geospasial sehingga sah bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta Bogor Km. 46 Cibinong, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
SLAMET PRIYADI
Direktur PT. Global Inti Semesta Nusantara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Global Inti Semesta Nusantara, yang berkedudukan di Rukan Crown Palace Blok D-20 Jalan Dr. Soepomo, SH., Nomor 231 Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Halaman 1 dari 8
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687); (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); (4) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348); (5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Informasi Geospasial; (6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); (7) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial; (8) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional Nomor PD.00.02/16-KA/V/2000 tentang Syarat-Syarat Sebagai Unit Usaha Penjualan Produk Survei dan Pemetaan BAKOSURTANAL; dan
telah sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Produk Informasi Geospasial Badan Informasi Geospasial (BIG), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1 TUJUAN Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan kemampuan dan sumber daya PARA PIHAK dalam Pelayanan Produk Informasi Geospasial BIG sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing pihak. Halaman 2 dari 8
PASAL 2 RUANG LINGKUP (1) Ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah pemberian Hak Penjualan Langsung Produk Informasi Geospasial BIG dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA. (2) Produk Informasi Geospasial BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah produk dalam bentuk cetak dan digital yang telah dipublikasi PIHAK KESATU.
PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU (1) PIHAK KESATU berhak: a. menerima hasil Penjualan Produk Informasi Geospasial BIG setiap bulan; b. menerima Laporan Bulanan terkait Pelayanan Produk Informasi Geospasial BIG kepada PIHAK KEDUA; c. menerima Laporan Persediaan Produk Informasi Geospasial BIG dari PIHAK KEDUA; dan d. memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya. (2) PIHAK KESATU berkewajiban: a. menyediakan Produk Informasi Geospasial BIG yang akan dipasarkan oleh PIHAK KEDUA; b. menginformasikan Produk Informasi Geospasial BIG terbaru kepada PIHAK KEDUA; dan c. menginformasikan keberadaan PIHAK KEDUA kepada pengguna.
PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak: a. menerima pembagian hasil atas Penjualan Produk Informasi Geospasial BIG; b. meminta ganti Produk Informasi Geospasial BIG yang rusak karena Force Majeure atau kadaluarsa kepada PIHAK KESATU; dan c. memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan kepada PIHAK KESATU, apabila PIHAK KESATU lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
Halaman 3 dari 8
(2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
a. bertanggung jawab atas keberadaan Produk Informasi Geospasial BIG yang berada di PIHAK KEDUA; b. menginformasikan dan menjual Produk Informasi Geospasial BIG kepada masyarakat di lingkungan wilayahnya; c. wajib menjual Produk Informasi Geospasial BIG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyetorkan hasil penjualan Produk Informasi Geospasial BIG kepada PIHAK KESATU; e. menyampaikan Laporan Bulanan terkait pelayanan Produk Informasi Geospasial BIG kepada PIHAK KESATU setiap bulan selambatlambatnya tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya, apabila pada tanggal tersebut merupakan hari libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja setelah hari libur tersebut; f. menyampaikan Laporan Persediaan Produk Informasi Geospasial BIG per semester meliputi keberadaan data per 30 (tiga puluh) Juni dan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember kepada PIHAK KESATU selambatlambatnya tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya; dan
g. menerima dan memfasilitasi setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan atau Institusi Pemeriksa.
PASAL 5 PEMBAGIAN HASIL (1) Pembagian hasil penjualan Produk Informasi Geospasial BIG yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: a. Produk Cetak : 70 % (tujuh puluh persen) PIHAK KESATU dan 30 % (tiga puluh persen) PIHAK KEDUA dari total hasil penjualan sebagaimana tercantum dalam Laporan Bulanan. b. Produk Digital : 90 % (sembilan puluh persen) PIHAK KESATU dan 10 % (sepuluh persen) PIHAK KEDUA dari total hasil penjualan sebagaimana tercantum dalam Laporan Bulanan. (2) Pembagian hasil penjualan Produk Informasi Geospasial BIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU.
PASAL 6 LISENSI Dalam hal melaksanakan Pelayanan Produk Informasi Geospasial BIG Digital kepada pengguna, PIHAK KEDUA wajib menyertakan surat pernyataan sebagai pengguna akhir yang ditandatangani oleh pengguna. Halaman 4 dari 8
PASAL 7 JAMINAN (1) PIHAK KESATU menjamin bahwa setiap produk yang dipesan oleh PIHAK KEDUA akan dipenuhi oleh PIHAK KESATU selama produk masih tersedia. (2) PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK KESATU bahwa Produk Informasi Geospasial BIG tidak cacat dan tidak rusak, kecuali jika terjadi kondisi Keadaan Memaksa.
PASAL 8 TATA CARA PENYETORAN (1) Penyetoran pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh) pada bulan berikutnya, apabila pada tanggal tersebut merupakan hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja setelah hari libur tersebut. (2) Penyetoran pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA secara transfer ke Rekening PNBP BIG di Bank BNI 46 Cabang Bogor Nomor Rekening 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIG. (3) Berdasarkan setoran pembagian hasil penjualan tersebut, PIHAK KESATU menerbitkan kuitansi yang diberikan kepada PIHAK KEDUA.
PASAL 9 SANKSI (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak menyerahkan Laporan Bulanan dan Laporan Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dan huruf f dan/atau menyetorkan pembagian hasil penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai dengan 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka PIHAK KESATU akan memberikan sanksi berupa penangguhan permintaan produk dari PIHAK KEDUA sampai PIHAK KEDUA memenuhi kewajibannya. (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana pada ayat (1) hingga berturut-turut dalam 1 (satu) tahun, maka PIHAK KESATU akan memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan tidak mengurangi kewajiban PIHAK KEDUA.
Halaman 5 dari 8
PASAL 10 JANGKA WAKTU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK. (2) Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerja Sama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. (4) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini. (5) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja Sama tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
PASAL 11 TRANSPARANSI Pelaksanaan kerja sama yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan berlandaskan pada prinsip-prinsip kerjasama, keterbukaan inforrnasi publik, transparansi dan anti korupsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Halaman 6 dari 8
PASAL 12 KEADAAN MEMAKSA (FORCE
MAJEURE)
(1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (Force Majeure) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARAPIHAKyaitu: a. Bencana alam, seperti: banjir, gempa bumi, gunung meletus, longsir, tsunami, angin topan dan peristiwa alam lain; b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. (2) Apabila salah satu peristiwa keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terjadi, maka segala kerugian dan keterlambatan yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa tersebut akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersama-sama.
PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum dengan memilih Pengadilan Negeri Cibinong.
PASAL 14 ADDENDUM Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan dengan Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum).
Halaman 7 dari 8
PASAL 15 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK KEDUA
KESATU
SLAMET PRIYADI
.MBARWULAN
Halaman 8 dari 8
