BADAN INFORMASI GEOSPASIAL
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN SABU RAIJUA DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG
PENYUSUNAN NERACA SUMBER DAYA ALAM SPASIAL KABUPATEN SABU RAIJUA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR NOMOR
6TAHUN2014 B-17.4/PPKS/PK/03/2014
Pada hari SENIN ini tanggal TUJUH BELAS Bulan MARET tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, kami yang bertandatangan di bawah ini: JULIUS ULY
Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua di Jalan Trans Seba Bolou Km 7 Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
F. WAHYUTOMO
Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km 46, Cibinong, Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Halaman 1 dari 9
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693); 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintah Daerah; 3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun 2014; dan 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 188 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
dan memperhatikan: 1. Kesepakatan Bersama antara Badan Informasi Geospasial Nomor B11.1/SESMA/HK/03/2014 dan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 11 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Data serta Informasi Geospasial di Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur; 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tahun Anggaran 2014; 3. Surat Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua No. 072/031/SDASR/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013 tentang Permohonan Kerja Sama Neraca Sumber Daya Alam Kabupaten Sabu Raijua; dan 4. Surat Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial Nomor:B-15.2/SESMA/PK/01/2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Kesiapan Kerja Sama Neraca Sumber Daya Alam.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Hal 2 dari 9
PASAL1 MAKSUD DAN TUJUAN
(1)
(2)
Maksud Perjanjian Kerja Sama ini melakukan Kerja Sama Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdiri dari: - Pembuatan Neraca Sumber Daya Lahan Spasial; dan - Pembuatan Neraca Sumber Daya Air Spasial. sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mengoptimalkan peran informasi geospasial untuk Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PASAL 2 OBYEK PERJANJIAN KERJA SAMA
Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Neraca Sumber Daya Lahan Spasial dan Neraca Sumber Daya Air Spasial Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
PASAL 3 RUANG LINGKUP KESEPAKATAN
PARA PIHAK akan menjalin Kerja Sama yang efektif dan efisien dalam bidang Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki pada bidang pekerjaan sebagai berikut: a. Persiapan. 1) Pengumpulan Data; 2) Review Data; dan 3) Kompilasi Data. b. Editing dan Pembentukan Basis Data. c. Pencetakan Peta. 1) Neraca Sumber Daya Lahan Spasial;dan 2) Neraca Sumber Daya Air Spasial. d. Penyampaian Laporan Akhir.
PASAL 4 PENGATURAN TEKNIS
Untuk memfasilitasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK membuat pengaturan program atau rencana tindak sebagai satu kesatuan dalam keseluruhan Perjanjian Kerja Sama ini yang meliputi bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
Hal 3 dari 9
PASAL 5 PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PEKERJAAN
(1) Perencanaan pekerjaan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan oleh PARA PIHAK. (2) Pengawasan pekerjaan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dilakukan oleh PIHAK KESATU.
PASAL 6 PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KEDUA akan menyerahkan Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya akan ditetapkan oleh PIHAK KESATU. (3) PARA PIHAK sepakat dalam pelaksanaan Kerja Sama ini akan menggunakan data-data dan kondisi yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL 7 JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN Pelaksanaan pekerjaan harus diselesaikan oleh PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 90 (SEMBILAN PULUH) hari kalender sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dan harus diterima oleh PIHAK KESATU dalam keadaan lengkap dan baik yang disertai dengan penyerahan pekerjaan yang dinyatakan dalam berita acara serah terima.
PASAL 8 PEMBIAYAAN
(1) PARA PIHAK secara pasti (fixed) telah sepakat untuk menyetujui harga pekerjaan Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp 417.791.000,- (Empat Ratus Tujuh Belas Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan masing-masing rincian penggunaan sebagai berikut: 1) Persiapan (pengumpulan, review, dan kompilasi data); 2) Editing dan Pembentukan Basis Data; 3) Proses Pencetakan Peta; dan 4) Penyampaian Laporan Akhir. (2) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014. (3) Jumlah biaya pekerjaan tersebut diatas sudah termasuk segala biaya pengeluaran Pajak dan biaya lain yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hal4dari9
PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU
(1) PIHAK KESATU berhak : a. Menetapkan Kerangka Acuan Kerja yang diusulkan PIHAK KEDUA; b. Menetapkan Surat Tugas dan/atau Surat Perintah Kerja atas seluruh kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang merupakan ruang lingkup dari Perjanjian Kerja Sama ini yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; c. Memperoleh hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan sebaikbaiknya dalam bentuk peta dan Laporan Akhir Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Spasial Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan d. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap setiap tahapan kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA. (2) PIHAK KESATU berkewajiban : a. Memberikan bahan dan data yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan pelaksanaan pekerjaan ini; dan b. Melaksanakan pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, setelah adanya surat permintaan dari PIHAK KEDUA.
PASAL10 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA
(1) PIHAK KEDUA berhak : a. Memperoleh bahan dan data yang dibutuhkan sehubungan dengan kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan; dan b. Menerima pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan dan dengan besaran dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (2) PIHAK KEDUA berkewajiban : a. Membuat Kerangka Acuan Kerja untuk mendapatkan penetapan dari PIHAK KESATU; b. Mengajukan usulan penawaran harga atas seluruh pelaksanaan pekerjaan; c. Melaksanakan pekerjaan sesuai dalam perjanjian ini; d. Melaksanakan pekerjaan secara profesional; e. Menyerahkan daftar nama-nama pejabat, pegawai atau tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan; dan f. Menyerahkan hasil pekerjaan berupa softcopy dan hardcopy.
Hal 5 dari 9
PASAL11 CARA PEMBAYARAN
(1) Pembayaran dilakukan secara langsung transfer ke rekening PNBP BIG di Bank BNI 46 Cabang Bogor Nomor 0003889370 atas nama Bendahara Penerimaan Satker Sekretariat Utama BIG. (2) Pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan cara 3 (tiga) kali angsuran (termin), yaitu sebagai berikut:
a. Tahap Pertama (Termin I): pembayaran sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini; dan b. Tahap Kedua (Termin II): pembayaran sebesar Rp 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan ketentuan dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini. c. Tahap Ketiga (Termin III): pembayaran sebesar Rp 167.791.000,- (Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) dengan ketentuan dilaksanakan paling lambar 90 (sembilan puluh) hari setelah penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini.
PASAL12 SANKSI DAN DENDA (1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap hari keterlambatan. (2) Maksimum denda kumulatif ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 8 ayat (1). (3) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan tidak sesuai atau bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
PASAL13 FORCE MAJEURE
(1) Yang dimaksud force majeure (keadaan memaksa) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan pekerjaan PARA PIHAK yaitu: a. Bencana alam (gempa, tanah longsor, badai dan banjir); b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan, kebakaran; dan c. Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah. Hal 6 dari 9
(2) Apabila terjadi force majeure maka: a. PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK KESATU atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa; b. PIHAK KESATU menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA atau sebaliknya bahwa telah terjadi keadaan memaksa; c. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK KESATU tidak membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan memaksa kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan persetujuan tertulis; d. Jika dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU tentang keadaan memaksa tersebut, PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban, maka PIHAK KESATU dianggap menyetujui terjadinya keadaan memaksa tersebut; e. PIHAK KEDUA segera melaporkan kemajuan pekerjaan pada saat keadaan memaksa, setelah diperiksa oleh PIHAK KESATU; dan f. Pembayaran PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan perhitungan setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan kewajibannya.
PASAL14 PENGAKHIRAN PERJANJIAN (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, berdasarkan hal-hal sebagai berikut: a. Kesepakatan bersama PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini; b. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan berturut-turut terhitung dari tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, tidak atau belum memulai tugas pekerjaannya; c. Atas permintaan sendiri oleh PIHAK KEDUA dengan pemberitahuan selambatlambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya dan wajib menyerahkan pekerjaan yang selama ini telah dilaksanakan; d. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/ peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender; dan e. Pengakhiran berlaku efektif dari salah satu pihak secara seketika 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal teguran atau peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1d.
Hal 7 dari 9
PASAL15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka akan diselesaikan secara musyawarah. (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh suatu Panitia Pendamai yang berfungsi sebagai mediator yang dibentuk dan diangkat oleh PARA PIHAK dan terdiri dari 3 (tiga) orang antara lain: a. Seseorang wakil dari PIHAK KESATU sebagai anggota; b. Seseorang wakil dari PIHAK KEOUA sebagai anggota; dan c. Seorang diluar PARA PIHAK yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh PARA PIHAK (3) Keputusan Panitia Pendamai ini mengikat PARA PIHAK dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung oleh PARA PIHAK. (4) Jika Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diterima oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK, maka perselisihan akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri Sabu Raijua.
PASAL16 LAIN-LAIN
(1) Informasi geospasial yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini diselenggarakan sesuai kaidah teknis yang berlaku. (2) Dalam ha! Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan untuk keperluan pemetaan wilayah dan sumber daya alam, atau hal-hal lain yang mengikat secara hukum, maka informasi geospasial tersebut tidak mengikat kedudukan PIHAK KEDUA di dalam forum eksekutif dan/atau legislatif terkait sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
PASAL17 PERUBAHAN
Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini atau perubahanperubahan yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Addendum) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
Hal 8 dari 9
PASAL18 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA serta tembusannya disampaikan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini.
PIHAK KEDUA
§ATU
Hal9dari9
