PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

LA PA

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL DENGAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG PENGELOLAAN DATA DAN CITRA TEGAK SATELIT PENGINDERAAN JAUH RESOLUSI TINGGI

Nomor: 66/01/2014 Nomor: 24.1/BIG/PPKS/RT/01/2014

Pada hari ini JUMAT tanggal DUA PULUH EMPAT bulan JANUARI tahun DUA RIBU EMPAT BELAS, bertempat di CIBINONG, yang bertanda tangan di bawah ini: Ir. Agus Hidayat, M.Sc.

: Kepala Biro Kerjasama dan Humas Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), berkedudukan di Jalan Pemuda Persil No 1 Rawamangun, Jakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

F. Wahyutomo, S.H.

: Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama Badan Informasi Geospasial (BIG), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Jakarta - Bogor Km. 46, Cibinong, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan: a. Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; b. Undang-Undang Nomor Tahun 2013 tentang Keantariksaan; c. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Penggunaan, PengendaNan Kualitas, Pengolahan dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi;

1 dari 6

d. Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN), Nomor : B-20/KA.BIG/RT/04/2012 dan Nomor : 09/04/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan Kedirgantaraan dan Informasi Geospasial. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut: PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud diadakannya Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Nomor : B-20/KA.BIG/RT/04/2012 dan Nomor : 09/04/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Kerjasama Pemanfaatan Kedirgantaraan dan Informasi Geospasial. (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti pelaksanaan Penyediaan, Penggunaan, Pengendalian Kualitas, Pengolahan, dan Distribusi Data Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi. PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a.

Permintaan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

b.

Penyediaan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

c.

Penggunaan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

d.

Pengendalian kualitas data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

e.

Pengolahan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

f.

Penyimpanan dan pengamanan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi;

g.

Penyebarluasan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; dan

h.

Penyelenggaraan rapat koordinasi penyediaan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi.

2 dari 6

PASAL 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. KEWAJIBAN PIHAK KESATU :

1. menyediakan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. meningkatkan kapasitas dan operas! sistem akuisisi data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; 3. melakukan pengolahan data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi berupa koreksi radiometrik, koreksi spektral dan koreksi geometrik sistematik yang dilakukan berdasarkan parameter stasiun bumi; dan 4. membuat metadata atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.

b. KEWAJIBAN PIHAK KEDUA : 1. meningkatkan kapasitas dan operas! sistem pengolahan citra legal satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan dalam rangka pembangunan informasi geospasial nasional; 2. membangun basisdata yang diperlukan untuk pengolahan citra tegak resolusi tinggi meliputi: 1) Ground Control Point (GCP); dan 2) Digital Elevation Model (DEM). 3. membuat citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi untuk keperluan survei dan pemetaan dalam rangka pembangunan informasi geospasial nasional dengan melakukan koreksi geometrik ortorektifikasi atas data satelit penginderaan jauh resolusi tinggi PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf a (1) angka 3; dan 4. membuat metadata atas citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan Standar Nasional Indonesia;

c. KEWAJIBAN PARA PIHAK : 1. melaksanakan penyimpanan dan pengamanan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; 2. membuat standar metode dan kualitas pengolahan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; 3. melakukan pengendalian kualitas terhadap data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; 4. menyusun mekanisme permintaan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi; 5. melaksanakan penyebarluasan data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi melalui Infrastruktur Data Spasial Nasional. 6. mengembangkan jaringan komunikasi data dan citra tegak satelit penginderaan jauh resolusi tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan 7. menyusun Kerangka Acuan Kerja yang dibuat dan disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

3 dari 6

PASAL 4 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak yang memiliki sebelumnya. (2) Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual PARA PIHAK, kecuali diatur lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK. PASAL 5 PUBLIKASI

(1) Publikasi hasil-hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan fungsinya masing-masing. (2) Hal-hal yang terkait dengan keterbukaan informasi publik akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PASAL 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing pihak, atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 EVALUASI

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi secara berkala sekurangkurangnya 6 (enam) bulan sekali secara bersama-sama oleh PARA PIHAK. (2) Hasil evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat 1 (satu) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya. PASAL 8 JANGKA WAKTU KERJA SAMA

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani. (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

4 dari 6

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum Perjanjian Kerja Sama berakhir. (4) Akibat dari perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka PARA PIHAK akan melakukan koordinasi untuk mencapai kesepakatan bersama yaitu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini. (5) Perpanjangan atau berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 9 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK. (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. PIHAK KESATU: Terkait Teknis: Kepala Pusat Teknologi Data Penginderaan Jauh LAPAN Jl. LAPAN No. 70, Pekayon, Pasar Rebo Jakarta Timur 13710 Telp: (021)871 0786 Fax: (021)871 7715 Email: [email protected] Terkait Administrasi: Kepala Biro Kerjasama dan Humas LAPAN Jl. Pemuda Persil No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telp: (021)4892802 Fax: (021)47882726 Email: [email protected] b. PIHAK KEDUA

Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama BIG Jl. Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, 16911. Telp : (021)87908988 Fax: (021)87908988 Email: [email protected]

5 dari 6

PASAL10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Dalam hal terdapatnya perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL11 FORCE MAJEURE (1) Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total akibat gempa bumi, bencana alam dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat dari perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat menghalangi PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. (2) Dalam hal Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka salah satu pihak yang terkena Force Majeure tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya dan kepada pihak yang terkena Force Majeure tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keadaan Force Majeure tersebut berakhir.

PASAL12 ADDENDUM/AMANDEMEN (1) Perubahan, penambahan, pembaruan isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu Addendum/Amandemen. (2) Addendum/Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL13 PENUTUP Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi stempel dinas yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEDUA

, S.HJ-

at, M.Sc/ 6 dari 6