Jakarta, Februari 2017 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

Laporan

Kinerja

(Lakin)

Sekretariat

(Settama) merupakan pertanggungjawaban

Utama kepada

publik atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta indikator kinerja utama (IKU) yang diperjanjikan. Lakin Settama diharapkan dapat memberikan gambaran atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, serta capaian kinerja tahun 2016. Lakin juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih sistematis pada periode Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Tahun 2016 ini, kami harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Settama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Terima kasih. Jakarta, Februari 2017 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Drs. Ignatius Loyola Arisdiyo, M.Si.

i

IKHTISAR EKSEKUTIF Sekretariat Utama sebagai penggerak utama (prime mover) berperan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menjalankan pemerintahan yang baik. Berdasarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Utama berperan sebagai pemikir/analis dan penggerak utama dalam menunjang kegiatan teknis antara lain dengan fungsi sebagai : 1.

Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN;

2.

Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN;

3.

Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;

4. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; 5.

Pelayanan

administrasi

kerja

sama

dan

pelaksanaan

hubungan

masyarakat; 6. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi sumberdaya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, barang milik negara, serta arsip dan dokumentasi; dan 7.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala. Pada tahun 2016 Sekretariat Utama telah menetapkan 4 (empat) sasaran

strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun sasaran strategis dan IKU adalah sebagai berikut : 1.

Sasaran 1 adalah meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN. Sasaran ini didukung 1 (satu) IKU, yaitu kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan target nilai “BB” terealisasi “BB”, sehingga capaian 100%.

ii

2.

Sasaran 2 adalah meningkatnya kapabilitas SDM aparatur. Sasaran ini didukung 1 (satu) IKU, yaitu Persentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan, dengan target 60%, dan terealisasi 67,43% sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 112,48%.

3.

Sasaran 3 adalah meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN. Sasaran ini didukung 2 (dua) IKU, yaitu kategori nilai AKIP LAPAN, dan Opini Laporan Keuangan Lembaga. Capaian dari kedua IKU dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut : a. Kategori nilai AKIP LAPAN dengan target dengan nilai “BB” , terealisasi “BB” sehingga diperoleh nilai capaian 100%; b. Opini Laporan Keuangan Lembaga dengan target “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”, terealisasi “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” sehingga diperoleh capaian 100%.

4. Sasaran 4 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN. Sasaran ini didukung 2 (dua) IKU Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Capaian dari kedua IKU dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut : a. Hasil SKM dengan target nilai “81”, terealisasi “83,69” sehingga diperoleh capaian sebesar 103,32 %; b. IPK skala yang dipakai antara (0-4) dengan target 3 (tiga), terealisasi “3,20” sehingga diperoleh capaian sebesar 106,66 %.

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

ii

DAFTAR ISI

iv

DAFTAR GAMBAR

vi

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR LAMPIRAN

ix

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

1

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

4

1.4 Aspek Strategi Organisasi dan Permasalahan Utama

6

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

7

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 2.1 Rencana Strategis

8

2.1.1. Sasaran Strategis

9

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

9

2.1.3. Perjanjian Kinerja (PK) 2016

10

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016

17

3.2 Capaian Strategis Lainnya

40

3.3 Perbandingan Capaian IKU Terhadap Tahun Sebelumnya

42

iv

3.4 Akuntabilitas Keuangan

42

3.4.1. Realisasi Anggaran Tahun 2016

43

3.4.2. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2015 dengan 2016

46

3.4.3. Capaian IKU dan Anggaran

47

BAB V. PENUTUP

49

v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Settama

3

Gambar 1.2.

Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

4

Gambar 1.3.

Komposisi SDM Berdasarkan JFT

5

Gambar 3.1.

Grafik Perbandingan Nilai komponen Pengungkit Pelaksanaan RB di LAPAN pada Tahun 2015 dan 2016

25

Gambar 3.2.

Grafik Perbandingan Nilai komponen Pengungkit Pelaksanaan RB di LAPAN pada Tahun 2015 dan 2016

26

Gambar 3.3.

Grafik Perbandingan persentase Pejabat Struktural, JFT dan JFU dalam memenuhi SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan pada Tahun 2016

31

Gambar 3.4.

Grafik Pembobotan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LAPAN

33

Gambar 3.5.

Grafik Opini BPK atas Laporan Keuangan LAPAN dari Tahun 2010-2016

35

Gambar 3.6.

Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Stker Settama Per Jenis Belanja Tahun 2016

46

vi

DAFTAR TABEL Tabel 1.1.

Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu

5

Tabel 2.1.

Sasaran Strategis dan IKU Settama

11

Tabel 2.2.

Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja

12

Tabel 2.3.

Sasaran Strategis 1

12

Tabel 2.4.

Sasaran Strategis 2

13

Tabel 2.5.

Sasaran Strategis 3

14

Tabel 2.6.

Sasaran Strategis 4

15

Tabel 3.1.

Capaian Sasaran Strategis 1

18

Tabel 3.2.

Indeks Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LAPAN

19

Tabel 3.3.


27

Tabel 3.4.

Daftar Pelaksanaan Diklat dan Uji Kompetensi Tahun 2016

Tabel 3.5.

Pemenuhan Standar Kompetensi Yang Dipersyaratkan

31

Tabel 3.6.


32

Tabel 3.7.

Opini BPK atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2009 – 2015

35

Tabel 3.8.


36

Tabel 3.9.

Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan LAPAN

37

Tabel 3.10.

Perbandingan Capaian IKU Tahun 2015-2016

42

Tabel 3.11.

Pagu dan Realisasi Per Kegiatan Di Lingkungan Settama Tahun 2016 (7 Satker)

43

Tabel 3.12.

Kronologis Revisi Anggaran Settama

44

Tabel 3.13.

Pagu dan Realisasi Satker Settama Per Kegiatan Di lingkunga Settama Tahun 2016

45

Tabel 3.14.

Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2015 dengan 2016

46

SDM LAPAN

vii

28

Tabel 3.15.

Pagu dan Realisasi Settama Tahun 2016

46

Tabel 3.16.

Capaian IKU dan Anggaran

47

viii

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran I

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2016

Lampiran II

Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016

Lampiran III

Pengukuran Kinerja Sekretariat Utama Tahun 2016

Lampiran IV

Rencana Aksi Tahun 2016

Lampiran V

Peta Strategi Sekretariat Utama Tahun 2016

ix

BAB I PEndahuluan 1.1

Latar Belakang Good governance merupakan perwujudan reformasi penyelenggaraan

pemerintahan yang baik dan terpercaya, yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, serta berperan dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (Lakin) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan terhadap sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui perencanaan strategis. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi yang mempunyai tugas di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Utama (Settama) merupakan salah satu unit eselon I yang berada dibawah

Kepala

LAPAN

yang

wajib

melaporkan

kinerja

sebagai

pertanggungjawaban atas kinerja dan anggaran yang dilakukan. Lakin Settama disusun sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Settama serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan

LAPO LAPORAN KINERJA SEKREARIAT UTAMA 2016

1

didasarkan pada capaian target pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan pada awal tahun, menyajikan informasi terkait keberhasilan yang tercapai maupun kegagalan yang dialami pada tahun 2016, serta sebagai bahan pertimbangan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target Renstra Settama tahun 2015-2019. 1.2

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sebagai tindak lanjut keluarnya Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun

2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, telah ditetapkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Peraturan Kepala LAPAN ini mengganti Peraturan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Kepala LAPAN Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN. Sesuai dengan peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN, Settama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Settama menyelenggarakan fungsi : a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan LAPAN; b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran LAPAN; c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana; d. Penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum; e. Pelayanan administrasi Kerja Sama dan pelaksanaan hubungan masyarakat; f. Pembinaan

dan

pemberian

dukungan

administrasi

yang

meliputi

sumberdaya manusia aparatur, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, Barang Milik Negara (BMN), serta arsip dan dokumentasi; dan g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.


2

Struktur organisasi Settama terdiri dari 3 (tiga) Biro. Selain itu terdapat 4 eselon 2 yang bertanggung jawab dibawah Kepala LAPAN, namum secara administrasi dikoordinasikan oleh Settama yaitu Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU), Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa, Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa, dan Inspektorat sebagaimana disajikan pada gambar 1.1. di bawah ini. KEPALA

SEKRETARIAT UTAMA

INSPEKTORAT

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN STANDAR

BIRO PERENCANAAN

BIRO KERJA SAMA,

BIRO SUMBER DAYA

DAN

HUBUNGAN MASYARAKAT, DAN UMUM

MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM

KEUANGAN

PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PUSAT KAJIAN KEBIJAKAN PENERBANGAN DAN ANTARIKSA PUSAT PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIRGANTARA

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Settama


3

1.3

Sumber Daya Manusia (SDM) Jumlah dan kualitas SDM merupakan hal terpenting dalam setiap

organisasi, karena merupakan input dalam setiap kegiatan dan sekaligus sebagai pengguna output. SDM Settama pada tahun 2016 berjumlah 296 orang. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan yaitu S-3 sebanyak 1 orang atau 0,34% S-2 sebanyak 73 orang atau 24,66% , S-1 sebanyak 130 orang atau 43,92%, DIV sebanyak 1 orang atau 0,34%, DIII sebanyak 13 orang atau 4,39%, SLTA sebanyak 70 orang atau 23,65%, SLTP sebanyak 5 orang atau 1,69%, dan SD sebanyak 3 orang atau 1,01%.

Gambar 1.2. Komposisi SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pegawai di lingkungan Settama yang memangku Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) sesuai dengan kegiatan utama Settama LAPAN pada tahun 2016 yaitu berjumlah 155 orang, dengan komposisi sebagai berikut:


4

Tabel 1.1. Komposisi Jabatan Fungsional Tertentu

Nama Jabatan

Jabatan Fungsional Tertentu

Analis Kepegawaian

19

Arsiparis

26

Auditor

12

Peneliti

28

Penerjemah

1

Pengelola Pengadaan Barang/Jasa

1

Perancang Peraturan Perundang-

1

undangan Perekayasa

2

Perencana

23

Pranata Humas

12

Pranata Komputer

24

Pustakawan

5

Teknisi Litkayasa

1

Gambar 1.3. Komposisi SDM Berdasarkan JFT


5

1.4

Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama Arah kebijakan Settama mengacu pada perubahan lingkungan strategis

dan amanah arah kebijakan yang ditetapkan pada Renstra LAPAN. Settama sebagai penggerak utama (prime mover) dalam melaksanakan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. Adapun aspek strategis Settama adalah sebagai berikut : 1. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur, maka strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut : a. Menyusun Renstra SDM 2015-2019; b. Menyusun

Roadmap

Pengembangan

SDM

(Human

Capital

Development Plan); c. Pola Rekrutmen pegawai berkualifikasi tinggi; d. Penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

pegawai

berbasis

kompetensi; e. Penataan dan penempatan SDM berbasis Kompetensi; f. Database SDM aparatur yang bisa diakses oleh seluruh pegawai; g. Pembinaan jabatan fungsional tertentu; h. Menyusun standar kompetensi dan melakukan assesmen SDM.

2. Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan LAPAN, dengan strategi sebagai berikut : a. Menyelenggarakan pengelolaan kinerja dan keuangan; b. Penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR); c. Peningkatan kualitas penatausahaan BMN.

3. Peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN dengan strategi sebagai beri kut : a. Peningkatan Kerja Sama dalam rangka transfer teknologi dan pemanfaatannya;


6

b. Pembinaan dan koordinasi pelayanan publik; c. Meningkatkan space awareness masyarakat Indonesia dan kehumasan; d. Implementasi tata kelola Teknologi Informasi (TI); e. Peningkatan tatakelola organisasi LAPAN.

1.5

Sistematika Penyajian Laporan Laporan kinerja berisi capaian kinerja Settama selama tahun 2016.

Capaian kinerja (performance results) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) tahun 2016 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas realisasi kinerja terhadap rencana kinerja ini berfungsi untuk mengidentifikasikan adanya celah perjanjian kinerja (performance gap) sehingga dapat dipergunakan sebagai landasan dalam memperbaiki kinerja di masa mendatang. Berdasarkan kerangka fikir tersebut maka sistematika penyajian Lakin Settama tahun 2016 adalah sebagai berikut :

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAKIN SETTAMA TAHUN 2016 Ringkasan Eksekutif

Menyajikan ringkasan Settama tahun 2016

BAB I Pendahuluan

Penjelasan umum tentang organisasi, aspek strategis organisasi, dan permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi

BAB II Perencanaan Kinerja

Menyajikan ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan capaian kinerja sasaran strategis organisasi dan analisis atas setiap capaian kinerja sasaran organisasi, menguraikan realisasi anggaran sesuai perjanjian kinerja

BAB IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan capaian kinerja organisasi, dan langkah-langkah meningkatkan kinerja di masa datang


pencapaian

kinerja

7

BAB II PERENCANAAN KINERJA 2.1

Rencana Strategis Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas fungsi LAPAN yang memiliki

Visi “Pusat Unggulan Penerbangan dan Antariksa untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan mandiri” sehingga Settama merumuskan visi yang searah dengan visi LAPAN, yaitu :

VISI Menjadi Penggerak Utama Manajemen Lembaga Yang Akuntabel Berbasis Pelayanan Prima

MISI 1. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta pengelolaan keuangan; 2. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya manusia

aparatur, organisasi,

tatalaksana, penyusunan peraturan

perundang-undangan, dan advokasi hukum; 3. Meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian Kerja Sama, hubungan masyarakat, pengelolaan BMN, serta persuratan dan arsip; 4. Mengkoordinasikan pengawasan internal di lingkungan LAPAN; 5. Mengkoordinasikan teknologi

pengelolaan

informasi,

infrastruktur

pengembangan

sistem

dan

tata

kelola

informasi,

serta

penyusunan standar di bidang penerbangan dan antariksa; 6. Mengkoordinasikan terhadap pengkajian kebijakan strategis di bidang penerbangan dan antariksa; 7. Mengkoordinasikan pelayanan

dan

pemanfaatan teknologi

penerbangan dan antariksa.


8

TUJUAN Mewujudkan Reformasi Birokrasi LAPAN yang efektif dan efisien, serta akuntabel 2.1.1. Sasaran Strategis Untuk mencapai tujuan strategis Settama tahun 2015-2019 maka sasaran strategis yang akan dicapai yaitu : 1. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN sehingga mendukung ke pemerintahan yang baik (good governance) berkelas dunia; 2. Meningkatnya kapabilitas SDM aparatur sehingga memenuhi standar kompetensi; 3. Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN sehingga SAKIP bernilai A dan Opini BPK berpredikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN sehingga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) memperoleh predikat AMAT BAIK (A).

2.1.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pencapaian sasaran strategis diukur dengan IKU. Penyusunan IKU disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan. Semakin tinggi level organisasi yang dimiliki pejabat bersangkutan, maka semakin tinggi pula level kewenangan yang dimiliki yang bersifat outcome (impact) atau sebaliknya. Melalui Keputusan Kepala LAPAN Nomor 247 Tahun 2015 tentang perubahan atas Keputusan Kepala LAPAN Nomor 151 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Eselon I LAPAN, maka IKU Settama adalah sebagai berikut :


9

IKU SETTAMA a. Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi; b. Presentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang

dipersyaratkan; c. Kategori nilai AKIP LAPAN; d. Opini Laporan Keuangan Lembaga; e. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); 2.1.3. Perjanjian Kinerja (PK) 2016 f. Indeks Persepsi Korupsi (IPK).

2.1.3. Perjanjian Kinerja (PK) 2016 Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen PK merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja tertentu yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Settama menetapkan 4 Sasaran Strategis dengan 6 IKU, sebagaimana tampak pada Tabel di bawah ini.


10

Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan IKU Settama SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN

Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

BB

Meningkatnya kapabilitas SDM aparatur

Persentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

60%

Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN

Kategori nilai AKIP LAPAN

BB

Opini Laporan Keuangan Lembaga

WTP

Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

81

Indeks Persepsi Korupsi

3

Dokumen PK Settama memuat Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. PK Settama 2016 dijabarkan dan diterjemahkan dalam PK unit organisasi di bawah Settama. Untuk selanjutnya dituangkan hingga tingkat individu melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Untuk memantau kinerja agar dapat tercapai dilakukan pengumpulan data kinerja dari sub bagian, bagian, hingga level Biro/Inspektorat dan disajikan sebagai capaian kinerja Settama. Mekanisme pengumpulan data kinerja Settama dituangkan sebagaimana tabel berikut ini :


11

Tabel 2.2. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Pelaksana Sekretaris Utama

No.

Kegiatan

1

Menugaskan Tim Pengumpulan Data Kinerja untuk melakukan pengumpulan capaian indikator kinerja Sekretaris Utama

2

Melakukan pengumpulan data kinerja dan melaporkan kepada Sekretaris Utama

3

Mengoreksi draft laporan pengumpulan data kinerja : - Jika setuju laporan ditandatangani dan disampaikan kepada Kepala Biro Renkeu - Jika tidak setuju laporan dikembalikan kepada Tim Pengumpulan Data Kinerja untuk diperbaiki

4

Menerima laporan pengumpulan data kinerja dan menugaskan Kepala Bagian Pemanev untuk mendokumentasikan

5

Mendokumentasikan laporan pengumpulan data kinerja Sekretaris Utama

Tim Kepala Biro Pengumpulan Renkeu Data Kinerja

Kepala Bagian Pemanev

Tidak Ya

Uraian sasaran strategis di atas, dapat dirinci dengan penjelasan sebagai berikut: Tabel 2.3. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN IKU

REALISASI 2015

TARGET 2016

SATUAN


B

BB

Kategori Nilai

Reformasi Birokrasi memiliki tiga sasaran keberhasilan utama yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efisien dan efektif, dan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran tersebut, maka ditetapkan delapan area perubahan yang


12

mencakup mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan Perundang-undangan dan pelayanan publik. Salah satu tugas dan fungsi Settama yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan LAPAN. Untuk itu, Settama diharapkan mampu mengkoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN sehingga kategori penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN meningkat dari tahun sebelumnya (B).

Tabel 2.4. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kapabilitas SDM aparatur IKU Persentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

REALISASI 2015

TARGET 2016

SATUAN

23,56%

60%

Persentase

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis LAPAN diperlukan SDM yang berkualitas. Untuk mengetahui sejauh mana kualitas SDM LAPAN mampu mendukung pencapaian sasaran yang dicanangkan adalah dengan menyusun standar kompetensi. Standar kompetensi dipergunakan sebagai alat untuk mengukur kompetensi individu pegawai dalam rangka pengembangan, pengangkatan, penempatan dan promosi pegawai. Disamping itu, standar kompetensi ini sekaligus sebagai acuan pimpinan LAPAN menugaskan pegawai untuk mengemban suatu jabatan tertentu. Settama dalam melaksanakan tugas pembinaan SDM di lingkungan LAPAN dituntut untuk menyusun dan menerapkan standar kompetensi, baik bagi aparatur pemangku jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Pada tahun 2016 target pencapaian terhadap IKU “Persentase SDM LAPAN yang


13

memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan” adalah penambahan dari SDM yang telah memenuhi kompetensi. Target tahun 2016 adalah “60%” sebanyak 705 orang dari total SDM LAPAN yaitu sebanyak 1176 orang. Tabel 2.5. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN IKU Kategori nilai AKIP LAPAN Opini Laporan Keuangan Lembaga

REALISASI 2015

TARGET 2016

SATUAN

B

BB

WDP

WTP

Kategori Nilai Opini

Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara “self assesment” oleh masingmasing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah. Target hasil penilaian atas AKIP di LAPAN yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB tahun 2016 adalah “BB”. Pemberian opini WTP merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan

laporan

keuangan

di

Kementerian/Lembaga,

disamping

pemberian rekomendasi lainnya. Laporan keuangan yang disusun oleh LAPAN merupakan media akuntabilitas keuangan yang disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdampak pada belum tercapainya opini WTP. Upaya perbaikan terus dilakukan oleh


14

LAPAN untuk meraih kembali predikat WTP setelah dua tahun berturut-turut meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Diharapkan pada tahun 2016 dapat ditingkatkan menjadi kategori “WTP”. Tabel 2.6. Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN IKU Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Indeks Presepsi Korupsi

REALISASI 2015 75,54

TARGET 2016 81

SATUAN

3,26

3

Indeks

Nilai

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap warga negara dan penduduk berhak memperoleh pelayanan kebutuhan dasar dari negara. Negara berkewajiban membangun kepercayaan masyarakat melalui pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara negara. Pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik. Pada saat ini pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah belum memenuhi harapan dari stakeholder. Upaya perbaikan pelayanan publik dilakukan di berbagai aspek antara lain standar pelayanan, kemampuan SDM dan sarana serta prasarana pelayanan publik. Sesuai tugas dan fungsinya, Settama melaksanakan pelayanan publik lingkup kegiatan koordinasi, pembinaan dan dukungan administrasi. Sebagai unit kerja penggerak utama (prime mover) di lingkungan LAPAN, kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Settama mutlak menjadi tolok ukur kinerjanya. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelayanan publik di lingkungan Settama dilakukan melalui SKM dengan menggunakan metode dan teknik survei yang baku. Pada tahun 2016 ditargetkan memperoleh nilai “81”. Selain hasil SKM sebagai indikator kinerja sasaran strategis 4 terdapat


15

juga indikator kinerja Indeks Persepsi Korupsi (IPK). IPK adalah suatu metode untuk mengukur tingkat persepsi korupsi di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi. IPK dipresentasikan dalam bentuk bobot nilai dengan rentang 0-4. Upaya peningkatan nilai IPK LAPAN dilakukan pada bidang pengadaan barang dan jasa melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) secara elektronik, penandatanganan pakta integritas setiap pegawai di lingkungan LAPAN pada awal tahun anggaran sebagai komitmen pegawai terhadap kinerja, penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pada tahun 2016 LAPAN menargetkan IPK dengan indeks “3”.


16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Reformasi Birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan SDM aparatur, dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bebas dari praktik-praktik KKN. Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur, dan efektif yang dikenal dengan SAKIP. Akuntabilitas berhubungan dengan mekanisme supervisi, pelaporan, dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Pada era Reformasi Birokrasi pimpinan instansi diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam penyusunan standar akuntabilitas yang sesuai dengan harapan publik.

3.1

Analisis Capaian Kinerja Tahun 2016 Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran

kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Settama. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada IKU yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis yang menjadi wujud kontrak kinerja pada tahun 2016 dapat tercapai. Penjelasan atas capaian IKU Settama yang diperjanjikan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :


17

Sasaran Strategis 1 Untuk mencapai sasaran strategis 1 yaitu “Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN”, maka Settama telah mengukur pencapaian IKU seperti pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.1. Capaian Sasaran Strategis 1

IKU Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

TARGET BB

REALISASI BB

CAPAIAN 100%

IKU 1 : Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

Rapat persiapan PMPRB

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design

Reformasi

Birokrasi

Tahun

2010-2025,

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 dan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 205 Tahun 2015 Tentang Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Kementerian PAN dan RB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LAPAN dengan surat Nomor B/2516/D.I.PANRB/07/2016, tanggal 18 Juli 2016 yang berpedoman


18

pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Agustus 2016. Berikut tabel evaluasi Reformasi Birokrasi LAPAN tahun 2016 : Tabel 3.2. Indeks Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi LAPAN

No.

Komponen Penilaian

A 1 2

Pengungkit Manajemen Perubahan Penataan Peraturan Perundangundangan Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan Tatalaksana Penataan Sistem Manajemen SDM Penguatan Akuntabilitas Penguatan Pengawasan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sub Total Komponen Pengungkit Hasil Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Pemerintah yang bersih dan bebas KKN Kualitas Pelayanan Publik

3 4 5 6 7 8

B 1 2 3

Nilai Maksimal

Nilai 2015 2016*)

Capaian %

5,00 5,00

3,37 2,71

4,62 4,38

92,39 87,50

6,00

4,01

5,83

97,22

5,00 15,00 6,00 12,00 6,00

3,30 12,48 4,12 4,87 3,55

3,30 13,10 6,00 8,62 5,35

65,95 87,34 100,00 71,84 89,22

60,00

38,41

51,20

85,33

20,00

14,56

13,25

66,26

10,00

7,71

7,25

72,50

10,00

7,75

7,50

75,00

Sub Total Komponen Hasil

40,00

30,02

28,00

70,00

Indeks Reformasi Birokrasi

100,00

68,43

79,20

79,20

Keterangan : *) Data diambil dari hasil PMPRB 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 nilai komponen pengungkit mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2015. Perincian nilai komponen adalah sebanyak 7 komponen pengungkit mengalami peningkatan dan 1 komponen pengungkit mendapatkan nilai tetap. Komponen pengungkit yang mengalami peningkatan yaitu manajemen perubahan,

penataan

peraturan

perundang-undangan,

penataan

dan

penguatan organisasi, penataan sistem manajemen SDM, penguatan


19

akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit yang bernilai tetap yaitu penataan tatalaksana. Sedangkan semua komponen hasil mengalami penurunan yaitu kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.

Visitasi tim Kementerian PAN dan RB

Berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di LAPAN, penyebab peningkatan dan penurunan pada delapan komponen pengungkit dijelaskan sebagai berikut : 1. Manajemen Perubahan mengalami peningkatan dari “3,37” menjadi “4,62” atau mengalami kenaikan sebesar “1,25” dikarenakan LAPAN telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi. Sebagian besar tugas tim telah dilaksanakan sesuai rencana kerja. Tim ini juga telah melaksanakan dan menyusun peta proses bisnis (business process) kegiatan utama sebagian besar telah ditetapkan dan dijabarkan ke dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) pada unit kerja. 2. Penataan Peraturan Perundang-undangan mengalami peningkatan dari “2,71” menjadi “4,38” atau mengalami kenaikan sebesar “1,67”. Kenaikan tersebut dikarenakan LAPAN telah melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan

terhadap

peraturan

perundang-undangan

yang

tidak

sinkron/harmonis dan dilakukan revisi terhadap peraturan perundangundangan yang tidak sinkron/harmonis tersebut. Disamping itu telah


20

dilakukan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan

yang

mensyaratkan

adanya

rapat

koordinasi,

naskah

akademis/policy paper dan paraf koordinasi, serta dilakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangundangan. Pada tahun 2016 Kepala LAPAN telah menetapkan 9 Peraturan Kepala sebagai berikut : 1. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan LAPAN; 2. Peraturan Kepala Lapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan LAPAN; 3. Peraturan

Kepala

LAPAN Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana

Strategis LAPAN Tahun 2015-2019; 4. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Situs Web LAPAN; 5. Peraturan

Kepala

LAPAN Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jabatan

Fungsional Umum dan Kualifikasi Pendidikan Di Lingkungan LAPAN; 6. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 9 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabiliat Kinerja Intansi Pemerintah Di Lingkungan LAPAN; 7. Draft

Peraturan

Kepala

LAPAN Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan LAPAN; 8. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 13 Tahun 2016 tentang Serah Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam Di Lingkungan LAPAN; 9. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 14 Tahun 2016 tentang Kartu Tanda Pegawai Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. 3. Penataan dan Penguatan Organisasi mengalami peningkatan dari “4,01” menjadi “5,83” atau mengalami kenaikan sebesar “1,82”. Hal ini dikarenakan LAPAN telah melaksanakan amanat Undang Undang Nomor


21

21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan, maka LAPAN berusaha untuk melaksanakan penataan dan penguatan tugas dan fungsi organisasi. Penataan dan penguatan organisasi LAPAN telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 08 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan LAPAN untuk menuju organisasi LAPAN yang right sizing. Dengan adanya Peraturan Kepala LAPAN tersebut maka perlu melakukan kegiatan evaluasi organisasi untuk menilai ketepatan fungsi dan

ketepatan

menganalisis

ukuran

organisasi,

kemungkinan

duplikasi

mengukur fungsi,

jenjang

organisasi,

menganalisis

satuan

organisasi yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu kelompok, kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan, kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang dihasilkan, kesesuaian struktur organisasi dengan mandat, menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain, menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, serta ditindaklanjuti dengan perubahan organisasi. Hasil dari evaluasi organisasi tersebut berupa kajian revitalisasi Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara terkait dengan penerapan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran di LAPAN. 4. Penataan Tata Laksana tidak mengalami perubahan nilai dari tahun sebelumnya dengan nilai “3,30”. Penataan tata laksana dilakukan melalui kegiatan

penyusunan

business

process

dan

penyelarasan

SOP.

pembangunan dan implementasi e-government di setiap tugas dan fungsi LAPAN. Penyusunan business process LAPAN pada tahun 2016 telah sampai pada tahap penyusunan Draft Keputusan Kepala LAPAN tentang business process LAPAN dan draft final rancangan peta business process LAPAN Level 0, 1, dan 2 untuk seluruh satuan organisasi LAPAN. Selain itu kegiatan penyelarasan SOP dilakukan dengan inventarisasi SOP yang ada di lingkungan LAPAN. Hasil inventarisasi tersebut menunjukkan bahwa sebanyak 170 SOP memiliki prioritas sangat tinggi, 465 SOP memiliki


22

tingkat prioritas tinggi, 471 SOP memiliki tingkat prioritas cukup, dan 83 SOP memiliki tingkat prioritas rendah. 5. Penataan Sistem Manajemen SDM mengalami kenaikan dari “12,48” menjadi “13,1” atau mengalami kenaikan sebesar “0,62”, dikarenakan LAPAN telah melakukan evaluasi beban kerja, perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi, proses penerimaan pegawai yang transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan dilakukan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik dan kode perilaku pegawai, pelaksanaan evaluasi jabatan serta telah adanya sistem informasi kepegawaian. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur dilaksanakan melalui kegiatan optimalisasi peran pegawai LAPAN sebagai human

capital

(asset

organisasi)

yang

perlu

ditingkatkan

dan

dikembangkan kompetensinya menuju Pejabat Aparatur yang profesional. 6. Penguatan Akuntabilitas mengalami kenaikan dari “4,12” menjadi “6,00”, atau mengalami kenaikan sebesar “1,88”. Kenaikan dikarenakan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan Renstra. Penetapan Kinerja dan memantau pencapaian kinerja secara berkala. Disamping itu dilakukan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja, telah disusun pedoman akuntabilitas kinerja, pengukuran kinerja berbasis elektronik yang dapat diakses oleh seluruh unit kerja serta dilakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala. 7. Penguatan pengawasan juga mengalami peningkatan dari “4,87” menjadi “8,62” atau mengalami kenaikan sebesar “3,75” dikarenakan LAPAN telah melaksanakan kebijakan penguatan pengawasan dengan berpedoman pada beberapa Peraturan Kepala LAPAN sebagai berikut : a. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan LAPAN. Disamping itu dilakukan kampanye publik, evaluasi dan tindak lanjut atas kebijakan penanganan gratifikasi;


23

b. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Whistleblower System (WBS) di lingkungan LAPAN. Peraturan Kepala LAPAN ini telah disosialisasikan, diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti; c. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan LAPAN. Peraturan Kepala LAPAN ini telah disosialisasikan, diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti; d. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan LAPAN. Peraturan Kepala LAPAN ini telah disosialisasikan, diimplementasikan, dievaluasi dan ditindaklanjuti; e. Surat Keputusan Kepala LAPAN Nomor 91 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Sistem Pengawasan Instansi Pemerintah (SPIP) di lingkungan LAPAN. Melalui Peraturan ini telah dibangun lingkungan pengendalian, penilaian atas risiko organisasi, dan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi. Disamping itu LAPAN telah mencanangkan zona integritas dengan menetapkan Pusat Sains Antariksa dan Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan mempersiapkan unit kerja lain untuk penilaian mandiri sebagai Wilayah WBK serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik meningkat dari “3,55” menjadi “5,35” atau mengalami kenaikan sebesar “1,80” dikarenakan LAPAN telah memiliki standar pelayanan yang dimaklumatkan lengkap dengan SOPnya. dan standar pelayanan tersebut telah direviu dan SOP telah diperbaiki. Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan serta penerapan “Budaya Pelayanan Prima”, terdapat unit dan media pengaduan lengkap dengan SOPnya, serta dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan dan masukan. Inovasi pelayanan telah dilakukan sehingga bermanfaat bagi penerima


24

layanan termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan. Media pengaduan layanan juga telah disiapkan lengkap dengan SOPnya. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan.

Gambar 3.1. Perbandingan Nilai Komponen Pengungkit Pelaksanaan RB di LAPAN pada 2015 dan 2016.

Berbeda dengan delapan komponen pengungkit, ketiga komponen hasil mengalami penurunan nilai. Berikut ini penjelasan penyebab penurunan nilai tersebut : 1. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi menurun dari “14,56” menjadi “13,25” atau mengalami penurunan sebesar “1,31” yang dipengaruhi oleh hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan nilai 68,94 dari skala o-100. Upaya yang dilakukan adalah melakukan peningkatan kinerja organisasi dengan kompetensi SDM. 2. Pemerintah yang bersih dan bebas KKN mengalami penurunan dari “7,71” menjadi “7,25” atau mengalami penurunan sebesar “0,46” dikarenakan hasil survei eksternal atas persepsi korupsi LAPAN menurun dari nilai “3,26” menjadi “3,00” dari skala indeks 0-4 dan opini BPK atas Laporan Keuangan pada saat PMPRB dengan hasil Wajar Dengan Pengecualian.


25

Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan sistem pengendalian pelaporan keuangan dan transparansi informasi di LAPAN. 3. Penilaian kualitas pelayanan publik menurun dari “7,75” menjadi “7,5” atau mengalami penurunan sebesar “0,25”. Penurunan tersebut sesuai hasil survei eksternal kualitas pelayanan terhadap penerima layanan yang dipilih melalui purposive random sampling menunjukkan SKM LAPAN sebesar “3” dari skala 0-4. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan dalam bidang penguatan kualitas pelayanan publik yaitu LAPAN telah menerapkan SOP dan telah mendapatkan pengakuan dengan diterimanya Sertifikat ISO 9001:2008

tentang

Pelayanan

Pemanfaatan

Teknologi

Dirgantara

(Pusfatekgan) dan Pelayanan Data Penginderaan Jauh (Putekdata) pada Layanan Litbang, serta sertifikat ISO 27001 dan ISO 20000 pada layanan penerapan teknologi informasi.

Gambar 3.2. Perbandingan Nilai Komponen Pengungkit Pelaksanaan RB di LAPAN pada 2015 dan 2016.

Dari uraian tabel di atas secara keseluruhan diperoleh hasil indeks Reformasi Birokrasi LAPAN pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding dengan tahun sebelumnya dan target yang diperjanjikan tercapai.


26

Sasaran Strategis 2 Untuk mencapai sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya kapabilitas SDM aparatur”, maka Settama telah mengukur pencapaian IKU seperti pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.3. Capaian Sasaran Strategis 2

IKU Presentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan

TARGET 60% ( 705 orang)

REALISASI 67.43% (793 orang)

CAPAIAN 112,38%

IKU 2 : Persentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan Pelaksanaan pengelolaan SDM berbasis kompetensi dapat dilaksanakan melalui pengembangan kompetensi. Dari sisi pengembangan kompetensi, pada

dasarnya

kompetensi

dapat

ditingkatkan

dengan

pemberian

kesempatan di berbagai jabatan, sedangkan kompetensi teknis (hard skills) melalui peningkatan ilmu dan keterampilan. Untuk kompetensi perilaku, program pengembangan yang dapat dilakukan adalah melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan individu yang bertujuan untuk mengubah perilaku, sedangkan nilai-nilai organisasi yang membentuk kompetensi institusi, dapat ditanamkan melalui internalisasi. Indikator Kinerja 2 berupa “Persentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan” diberlakuan untuk nenilai presentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi sesuai penempatan jabatannya yaitu pada jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Untuk jabatan struktural, LAPAN telah mengeluarkan Peraturan Kepala LAPAN Nomor 09 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Madya. Sedangkan untuk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, telah dikeluarkan Peraturan Kepala


27

LAPAN Nomor 14 Tahun 2015 tentang Standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Melalui Peraturan Kepala LAPAN ini telah dilaksanakan seleksi untuk pengisian seluruh jabatan struktural di lingkungan LAPAN, pengisian jabatan sesuai Peraturan Kepala LAPAN Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja LAPAN dan mengisi jabatan struktural organisasi teknis operasional atau teknis penunjang bidang tertentu di LAPAN yaitu Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan LAPAN. Untuk jabatan fungsional tertentu LAPAN mempunyai 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) SDM yang tersebar pada 14 (empat belas) jabatan fungsional tertentu. Sesuai ketentuan yang berlaku, maka seseorang PNS yang akan diangkat dalam jabatan fungsional tertentu harus memenuhi standar kompetensi berupa lulus diklat pada jenjang jabatan fungsional tertentu, sesuai program pelatihan instansi pembina jabatan fungsionalnya. Sedangkan untuk jabatan fungsional umum, maka pengangkatan dan penempatan SDM harus berpedoman pada kriteria sesuai standar instansi pembina untuk keahlian dan ketrampilan SDM pada jabatan fungsional umum. Kegiatan

yang

dilaksanakan

dalam

rangka

memenuhi

standar

kompetensi SDM LAPAN yang dipersyaratkan. LAPAN telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti diklat fungsional, diklat struktural (diklat pimpinan tingkat II, III, dan IV), diklat pengadaan barang dan jasa dan sertifikasi fungsional. Adapun rincian pelaksanaan diklat dan bimtek dapat dilihat pada tabel dibawah : Tabel 3.4. Daftar Pelaksanaan Diklat dan Uji Kompetensi SDM LAPAN Tahun 2016

KEGIATAN 1.

Diklat Kepemimpinan Tingkat II di LAN Bandung.

2. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Angkatan CV di Pasuruan.

WAKTU PELAKSANAAN 29 Maret - 5 Agustus 2016

JUMLAH PESERTA 2 orang

KETERANGAN

18 April - 6 Agustus 2016

1 orang

Lulus 1 orang


Lulus 2 orang

28

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN 25 April - 13 Agustus 2016

JUMLAH PESERTA 1 orang

KETERANGAN

4. DIKLAT Jabatan Fungsional Pustakawan (PNBP).

1 Maret - 19 Mei 2016

1 orang

Lulus 1 orang

5. Diklat Jabatan Fungsional Penjenjangan Auditor Muda.

8 - 23 Juni 2016

1 orang

Lulus 1 orang

6. Diklat Jabatan Fungsional Pengangkatan Arsiparis Tingkat Ahli (PNBP).

1 Februari - 16 Mei 2016.

1 orang

Lulus 1 orang

7. Diklat dan Ujian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

1 - 4 Agustus 2016

93 orang

Lulus 22 0rang

8. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gelombang XV.

18 Agustus - 7 Septermber 2016

4 orang

Lulus 4 orang

9. Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa I.

9 - 12 Agustus 2016

9 orang

Lulus 9 orang

10. Diklat Jabatan Fungsional Perekayasa II.

30 Agustus - 2 September 2016

1 orang

Lulus 1 orang

11. Diklat Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli.

19 September - 21 Oktober 2016

4 orang

Lulus 4 orang

12. Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Setneg.

3 Agustus - 17 Nopember

6 orang

Lulus 6 orang

13. Diklat Jabatan Fungsional Penjenjangan Auditor

26 September - 8 Oktober 2016

1 orang

Lulus 1 orang

3. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Agam.


Lulus 1 orang

29

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

JUMLAH PESERTA

KETERANGAN

Madya (PNBP). 14. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian I

23 Agustus - 9 September 2016

4 orang

Lulus 4 orang

15. Diklat Jabatan Fungsional Peneliti Tingkat Pertama Gelombang XIX.

16 Oktober - 5 Nopember 2016

2 orang

Lulus 2 orang

16. Diklat Jabatan Fungsional Pranata Humas Tingkat Keahlian Angkatan VII (PNBP).

13 September - 6 Oktober 2016.

1 orang

Lulus 1 orang

17. Diklat Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian II.

5 - 23 Desember 2016

1 orang

Lulus 1 orang

18. Uji kompetensi calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

8-22 November 2016

16 orang

Lulus 16 orang

143 orang

78 orang

TOTAL

Dari jumlah SDM LAPAN sebanyak 1176 (seribu seratus tujuh puluh enam) orang, target SDM yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan sebanyak 60% atau sebanyak 705 (tujuh ratus lima) orang.


30

Gambar 3.3. Perbandingan persentase Pejabat Struktural, JFT dan JFU dalam memenuhi SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan pada Tahun 2016.

Melalui berbagai kegiatan diklat, capaian IKU 2 ini sebanyak 793 (tujuh ratus sembilan puluh tiga) orang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan terdiri dari jabatan jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Dengan demikian capaian IKU 2 standar kompetensi yang dipersyaratkan atau mencapai 112,48 %.

Tabel 3.5. Pemenuhan Standar Kompetensi SDM LAPAN Yang Dipersyaratkan

SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan STRUKTURAL Jumlah pejabat struktural Jumlah yang belum diklat

: :

119 33 86

JFT Jumlah pegawai menduduki JFT 2016 Jumlah pejabat struktural yang memiliki JFT

: :

754 86 668

Jumlah pejabat pembuat komitmen


:

10

31

SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan Jumlah bendahara pengeluaran

:

20 30

JFU Sertifikasi PBJ

:

9 9

TOTAL

793

Sasaran Strategis 3 Untuk mencapai sasaran strategis 3 yaitu “Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN”. maka Settama telah mengukur pencapaian IKU seperti pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis 3

IKU Kategori nilai AKIP LAPAN Opini Laporan Keuangan Lembaga

TARGET

REALISASI

CAPAIAN

BB

BB

100%

WTP

WTP

100%

IKU 3 : Kategori nilai AKIP LAPAN Dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja. Kementerian PAN dan RB dalam melakukan penilaian terhadap aspek-aspek sebagai berikut: a. Aspek perencanaan (bobot 35%), komponen-kompenen yang dievaluasi antara lain : (1) perencanaan strategis, (2) perencanaan kinerja, (3) penetapan kinerja, dan keterpaduan serta keselarasan diantara sub komponen tersebut. b. Aspek pengukuran kinerja (bobot 20%), komponen-komponen yang dievaluasi adalah : (1) indikator kinerja secara umum dan indikator kinerja utama (IKU), (2) pengukuran, serta (3) analisis hasil pengukuran kinerja. c. Aspek pelaporan kinerja (bobot 15%), yang dinilai adalah ketaatan pelaporan, pengungkapan dan penyajian, serta pemanfaatan informasi kinerja guna perbaikan kinerja.


32

d. Aspek

evaluasi

kinerja

(bobot

10%),

yang

dinilai

adalah

pelaksanaan evaluasi kinerjadan pemanfaatan hasil evaluasi. e. Aspek Capaian kinerja (bobot 20%), dalam hal ini Kementerian PAN dan RB melakukan riviu atas prestasi kerja atau capaian kinerja yang dilaporkan dengan meneliti berbagai indikator pencapaian kinerja, ketetapannya, pencapaian targetnya, keandalan data, dan keselarasan dengan pencapaian sasaran

pembangunan dalam dokumen perencanaan

(RPJMN, RENSTRA).

Gambar 3.4. Pembobotan Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja LAPAN.

Kementerian PAN dan RB akan menyampaikan penilaian AKIP kepada seluruh K/L dan Pemerintah Daerah. Di dalamnya terdapat rekomendasi yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan AKIP tahun mendatang. Sementara itu, penilaian kategori nilai AKIP 2016 belum diserahkan oleh Kementerian PAN dan RB.


33

IKU 4 : Opini Laporan Keuangan Lembaga

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2015

Pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan instansi bukan hanya prestasi instansi semata, namun juga suatu kewajiban bagi instansi tersebut untuk semakin berkualitas dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan. Paradigma ini yang harus dipegang oleh seluruh instansi (termasuk unit kerja di lingkungan LAPAN). sehingga dapat memberikan motivasi untuk menyajikannya dengan lebih efisien, efektif, dan menghasilkan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, pada Laporan Keuangan tahun 2015 LAPAN berusaha untuk mendapatkan Opini WTP dari BPK, karena tiga tahun terakhir (2012, 2013 dan 2014) Laporan Keuangan LAPAN mendapat opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2014 antara lain : kelemahan sistem pengendalian internal pada akun aset belanja modal yang tidak sesuai dengan ketentuan pada satuan kerja, belum dimanfaatkannya

peralatan

proses

produksi

propelan

serta

adanya

ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara.


34

Gambar 3.5. Opini BPK atas Laporan Keuangan LAPAN dari Tahun 2010 – 2016

Dengan rekomendasi tersebut, pada tahun 2015 LAPAN berusaha menindaklanjuti dengan memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang dimaksud. Pada Laporan Keuangan Tahun 2015, LAPAN telah melakukan perbaikan dengan inventarisasi dan penilaian atas pekerjaan yang tidak dapat dinilai kewajarannya serta melaksanakan evaluasi pengadaan barang/jasa sehingga panyajian laporan keuangan menjadi wajar. Berdasarkan Opini BPK Nomor : 116A/HP/XVI/05/2016 tanggal 26 Mei 2016, bahwa Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2015 yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran. Neraca Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian maka target IKU-4 tercapai.

Tabel 3.7. Opini BPK atas Laporan Keuangan LAPAN Tahun 2009 - 2015

TAHUN

JENIS PEMERIKSAAN

OPINI BPK

2010

Laporan Keuangan (LK) 2009

WTP

2011

LK 2010

WTP

2012

LK 2011

WTP

2013

LK 2012

WDP

2014

LK 2013

WDP

2015

LK 2014

WDP

2016

LK 2015

WTP


35

Sasaran Strategis 4 Untuk mencapai sasaran strategis 4 yaitu “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN”, maka Settama telah mengukur pencapaian IKU seperti pada Tabel di bawah ini : Tabel 3.8. Capaian Sasaran Strategis 4

IKU

TARGET

REALISASI

CAPAIAN


81

83,69

103,32%


3

3,20

106,66%

IKU 5 : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Rapat Survei Kepuasan Masyarakat Pada tahun 2016 target nilai SKM LAPAN “81”. Target Nilai SKM LAPAN ini juga sebagai acuan target nilai SKM Settama. Hasil capaian SKM LAPAN melebihi target yang telah ditetapkan dengan capaian sebesar “83,69” atau 103,32%. Hasil tersebut diperoleh dari pengolahan hasil nilai SKM yang dilakukan terhadap responden melalui pengisian kuesioner yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :


36

Tabel 3.9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di lingkungan LAPAN

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20

21

SATUAN KERJA Biro Perencanaan dan Keuangan Biro SDM , Organisasi dan Hukum Biro Kerja Sama, Humas dan Umum Inspektorat Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare Pusat Sains dan Teknologi Atmosfer Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Agam Pusat Sains Antariksa Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pasuruan Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa Pusat Teknologi Penerbangan Pusat Teknologi Satelit Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak Pusat Teknologi Roket Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa TOTAL SKM LAPAN

JUMLAH RESPONDEN 96 165 1.123

NILAI SKM

75 51

79,11 80,46

74

81,39

353

89,77

172

83,15

60

88,99

597

89,37

52 82

85,62 83,98

316

90,06

581

88,57

13

84,80

278 411 61

84,07 84,71 79,39

96 75

76,39 85,69

152

71,53

79,69 79,88 81,62

4.883

1.748,24 83,25

Dari tabel diatas, sebanyak 4.883 responden penerima pelayanan publik yang diberikan oleh satuan kerja di lingkungan LAPAN, terdiri dari internal


37

(satuan kerja di lingkungan LAPAN) dan eksternal (pengguna layanan). Responden tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan LAPAN kepada masyarakat. Rincian jumlah responden penerima layanan di satuan kerja unit eselon II paling sedikit yaitu Pusat Kajian Kebijakan Penerbangan dan Antariksa sejumlah 13 responden dan paling banyak yaitu Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat dan Umum sejumlah 1.123 responden. Satuan kerja mandiri atau balai dengan responden terbanyak adalah Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Sumedang sejumlah 581 responden dan paling sedikit adalah Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak sejumlah 61 responden. Satuan organisasi unit eselon II dengan nilai SKM tertinggi yaitu Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh dengan nilai “89,77” dan nilai terendah yaitu Pusat Teknologi Informasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa yang memperoleh nilai SKM “71,53”. Sedangkan satuan kerja mandiri atau balai dengan nilai SKM tertinggi yaitu Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Pontianak yang memperoleh nilai SKM “90,06” dan nilai terendah adalah

Balai Kendali Satelit, Pengamatan Antariksa dan

Atmosfer dan Penginderaan Jauh Biak yang memperoleh nilai SKM “79,39”. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu dibuat kode etik reward and punishment kepada unit kerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat pengguna, serta mereviu master plan pelayanan publik. Walaupun nilai SKM LAPAN melebihi target yang telah ditetapkan namun sesuai dengan masukan dari Kementerian PAN dan RB, untuk validasi nilai dan responden, sebaiknya menggunakan pihak luar/independen agar keabsahannya juga dapat dipertanggungjawabkan.

IKU 6 : Indeks Persepsi Korupsi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di lingkungan LAPAN diperoleh melalui survei terhadap masyarakat yang memperoleh layanan dengan hasil penilaian pada skala indeks 0 – 4. Survei dilakukan oleh LAPAN secara on-line melalui


38

pengisian kuesioner “Survei Persepsi Korupsi LAPAN Tahun 2016” yang telah disiapkan dalam website https://rb.lapan.go.id. responden diharapkan menjawab pertanyaan yang meliputi : informasi yang diketahui mengenai LAPAN, penilaian terhadap kinerja 4 kompetensi LAPAN, tanggapan mengenai upaya LAPAN dalam pencegahan korupsi, keterbukaan LAPAN terhadap pengaduan/laporan masyarakat terkait korupsi, respons LAPAN terhadap pengaduan/laporan masyarakat, dan integritas pegawai LAPAN dalam memberikan pelayanan. Peningkatan pelayanan kepada stakeholder LAPAN dan transparansi pengadaan barang/jasa, baik dengan metode lelang maupun pengadaan langsung sangat berpengaruh pada persepsi masyarakat dan stakeholder LAPAN mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme di lingkungan LAPAN. Oleh karena itu LAPAN mendorong kepada seluruh satuan kerja dilingkungan LAPAN untuk menjaga mutu pelayanan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terkait dengan pelayanan pengadaan barang/jasa. LAPAN memiliki Sub Bagian Layanan Pengadaan yang mengelola proses pengadaan barang/jasa melalui eprocurement dalam rangka mencegah munculnya potensi korupsi dan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa. Survei persepsi anti korupsi di LAPAN baru dilaksanakan selama 2 (dua) tahun mulai dari tahun 2015. Pada tahun 2015 hasil penilaian indeks persepsi korupsi 3,26 dari target sebesar 2 atau capaiannya sebesar 163%. Tahun 2016, LAPAN menaikkan sasaran target hasil nilai IPK menjadi sebesar 3. Berdasarkan penilaian dari 283 responden yang mengisi survei persepsi korupsi LAPAN pada web Reformasi Birokrasi LAPAN, nilai IPK yang diperoleh adalah 3,2 atau capaiannya sebesar 106,66%. Hasil survei atas IPK ini menunjukkan gambaran yang baik karena selama kurun waktu 2 tahun ini pencapaian target kegiatan ini diatas 100%.


39

3.2

Capaian Strategis Lainnya Selain capaian yang tercantum pada IKU di atas, ada capaian yang

berhasil dilaksanakan Settama tahun 2016 yaitu : 1. Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik

Pada tanggal 20 Desember 2016 LAPAN memperoleh peringkat 8 (delapan) untuk kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

(LPNK)

dalam

acara

penganugerahan

Pemeringkatan

Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 kepada lembaga publik di Indonesia. Acara diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP) dilaksanakan di Istana Wakil Presiden RI. Pada periode tahun sebelumnya, LAPAN meraih peringkat 3 (tiga) untuk kategori LPNK. Namun, jika dilihat dari capaian nilai, LAPAN mengalami peningkatan perolehan nilai tahun 2015 mendapat “85,556” dan tahun 2016 menjadi “88,75”, dengan faktor perubahan kategori dan peningkatan jumlah lembaga publik yang dinilai. KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemeringkatan pelayanan publik Kementerian/Lembaga dalam rangka implementasi Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008. Kewajiban lembaga publik adalah menyediakan, mengungkapkan, dan menginformasikan seluruh program dan kegiatan kepada masyarakat, kecuali informasi yang dikecualikan. Namun masih banyak perbedaan penafsiran di


40

antara masyarakat yang membutuhkan informasi tersebut. Sehingga KIP bertanggung jawab untuk mengarahkan dalam mengelola informasi sedemikian rupa dengan mekanisme yang mempermudah masyarakat untuk mengakses. Penganugerahan digolongkan ke dalam tujuh kategori, yaitu kategori Perguruan Tinggi, BUMN, Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan LPNK, Provinsi, Kementerian, dan Partai Politik.

2. Penganugerahan ANRI AWARD

Penganugerahan ANRI AWARD LAPAN meraih Juara Harapan II tingkat Lembaga Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sebagai unit kearsipan terbaik tingkat nasional. Penghargaan diberikan ANRI dalam berbagai kategori penilaian, yaitu lomba karya ilmiah kearsipan, pemilihan arsiparis teladan, serta pemilihan unit kearsipan itu sendiri dengan berbagai jenis tingkatan penilaian. Seleksi pemberian award diikuti oleh Lembaga Pemerintah (179), Perguruan Tinggi Negeri (157), Badan Usaha Milik Negara (146), Pemerintah Provinsi (34), serta lebih dari 500 Pemerintah Kabupaten/Kota. Prestasi tersebut menunjukkan kinerja LAPAN dalam melakukan pengelolaan arsip. Semakin bertambahnya tahun, LAPAN dituntut melakukan


41

pengelolaan dengan lebih baik, untuk mendorong tertibnya penyelenggaraan kearsipan negara.

3.3

Perbandingan Capaian IKU terhadap Tahun Sebelumnya Perbandingan capaian IKU pada tahun 2015 - 2016 diperoleh dengan cara

membandingkan antara realisasi dan target masing-masing indikator kinerja dari tahun yang bersangkutan akan ditampilkan pada tabel dibawah sebagai berikut : Tabel 3.10. Perbandingan Capaian IKU tahun 2015-2016


Tahun 2015

Tahun 2016

Target

Realisasi

Capaian

Target

Realisasi

Capaian

B

B

100%

BB

BB

100%

20%

23,56%

117,8%

60% ( 705 orang)

67,43% (793 orang)

112,48%

B

B

100%

BB

BB

100%

WTP

WDP

75%

WTP

WTP

100%


78

75,54

96,84%

81

83,69

103,32%

Indeks Persepsi Korupsi (skala 0 – 4)

2

3,26

163%

3

3,20

106,66%

Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi Presentase SDM LAPAN yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan Kategori nilai AKIP LAPAN Opini Laporan Keuangan Lembaga

Berdasarkan capaian kinerja pada tabel di atas, pada tahun 2016 semua IKU Settama mencapai target yang ditetapkan.

3.4

Akuntabilitas Keuangan Akuntabilitas keuangan dijabarkan melalui realisasi anggaran tahun 2016,

capaian IKU dan anggaran.


42

3.4.1 Realisasi Anggaran Tahun 2016 

Pagu dan Realisasi per Program DIPA Tahun 2016 Dalam Renstra Settama 2015-2019, tercantum sebanyak 7 (tujuh) satuan

kerja dalam koordinasi Settama. Berikut merupakan rincian Pagu anggaran satuan kerja tesebut : Tabel 3.11. Pagu dan Realisasi SatkerPer Kegiatan Di Lingkungan Settama Tahun 2016

TAHUN 2016 NO.

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Kedirgantaraan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pengembangan Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Penyusunan Standar di Bidang Penerbangan dan Antariksa Pengembangan Pengkajian dan Informasi Penerbangan dan Antariksa Pelayanan Pengguna Berbasis Teknologi Kedirgantaraan (Pusfatekgan) Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Keuangan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Manusia, organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum

6.242.000.000

5.858.711.898

PERSENTASE (%) 93,86%

40.475.000.000

37.903.834.101

93,65%

7.800.000.000

7.277.708.759

93,30%

10.018.000.000

9.741.330.691

97,24%

110.122.645.000

105.965.103.712

96,22%

22.666.699.000

20.277.588.784

89,46%

17.903.000.000

16.773.523.470

93,69%

215.227.344.000

203.797.801.415

94,69 %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

TOTAL


43

Program yang dilaksanakan oleh Settama berupa Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAPAN dengan 4 kegiatan yaitu : 1. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur; 2. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Kedirgantaraan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha; 3. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring Evaluasi dan Keuangan; 4. Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Manusia, Organisasi Ketatalaksanaan dan hukum. Pagu awal Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya tahun 2016 sebesar Rp.85.084.642.000.- (Delapan puluh lima miliar delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh dua ribu rupiah). Pagu tersebut tercantum dalam PK Settama 2016. Sepanjang 2016 terjadi perubahan Pagu Settama seperti tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.12. Kronologis Revisi Anggaran Settama

No

Pagu Semula

Pagu Setelah Revisi

Keterangan

1

Rp.85.084.642.000.-

Rp.83.783.172.000.- Revisi akibat reorganisasi di lingkungan Settama. sehingga terjadi pergeseran anggaran (Mei 2016).

2

Rp.83.783.172.000.-

Rp.76.627.906.000.- Revisi akibat penghematan berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2016 (Juli 2016).

3

Rp.76.627.906.000.-

Rp. 87.286.699.000.- Revisi akibat pergeseran belanja gaji pegawai dan penambahan kekurangan tunjangan kinerja tahun 2016 (Oktober 2016).

Dengan demikian rincian pagu dan realisasi per kegiatan di lingkungan Settama dapat dilihat pada tabel berikut :


44

Tabel 3.13. Pagu dan Realisasi Satker Per Kegiatan Di Lingkungan Settama Tahun 2016

TAHUN 2016 NO.

KEGIATAN

PAGU

REALISASI

1.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Kedirgantaraan, Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Perencanaan, Monitoring Evaluasi, dan Keuangan Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi Sumber Daya Manusia, organisasi, Ketatalaksanaan dan Hukum

6.242.000.000

5.858.711.898

PERSENTASE (%) 93,86%

40.475.000.000

37.903.834.101

93,65%

22.666.699.000

20.277.588.784

89,46%

17.903.000.000

16.773.523.470

93,69%

87.286.699.000

80.813.658.253

92,58 %

2.

3.

4.

TOTAL

Pagu dan realisasi per kegiatan DIPA tahun 2016 tersaji pada Gambar 3.1. di bawah ini dengan komponen belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Gambar 3.6. Rekapitulasi Pagu dan Realisasi Satker Settama Per Jenis Belanja Tahun 2016


45

Data yang tersaji di atas menunjukkan bahwa kemampuan daya serap anggaran unit kerja di lingkungan Settama baik. Dari ketiga jenis belanja, peyerapan belanja pegawai 92,81%, belanja barang 92,29% dan belanja modal 92,95%.

3.4.2 Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2015 dengan 2016 Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan realisasi per jenis belanja tahun 2015 dengan 2016.

Tabel 3.14. Perbandingan Realisasi Per Jenis Belanja Tahun 2015 dengan 2016

Jenis Belanja

Tahun 2015 Realisasi

Pagu

%

Pagu

Tahun 2016 Realisasi

%

Belanja Pegawai

28.208.725.000

24.885.130.473

88,22

36.754.740.000

34.112.623.595

92,81

Belanja Barang

55.673.933.000

46.626.456.335

83,75

40.429.079.000

37.310.346.320

92,29

Belanja Modal

20.419.191.000

13.669.374.226

66,94

10.102.880.000

9.390.688.338

92,95

Total

104.301.849.000

85.180.961.034

81,67



87.286.699.000

80.813.658.253

Pagu dan Realisasi per IKU Tahun 2016 Pada Tabel dibawah disajikan anggaran dan realisasi yang mendukung

pencapaian IKU Settama 2016 sebagai berikut : Tabel 3.15. Pagu dan Realisasi Settama Tahun 2016

SASARAN STRATEGIS

IKU

PAGU (Rp)

Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN


10.078.901.000


REALISASI (Rp) 9.654.854.352

Capaian (%) 95,79%

46

92,58

SASARAN STRATEGIS

IKU

PAGU (Rp)



9.282.047.000

8.674.751.560

93,46%



2.702.449.000

2.508.756.960

92,83%

Opini Laporan Keuangan Lembaga

4.192.650.000

3.951.482.764

94,25%



2.750.864.000

Capaian (%)

2.695.329.079

97,98%

620.770.000

608.311.012

97,99%

29.627.681.000

28.093.485.727

94,82%


TOTAL

REALISASI (Rp)

3.4.3 Capaian IKU dan Anggaran Tabel di bawah ini menyajikan persentase capaian anggaran berdasarkan IKU Settama tahun 2016 : Tabel 3.16. Capaian IKU dan Anggaran

NO.

IKU

% CAPAIAN IKU 100% *)

ANGGARAN 10.078.901.000

% CAPAIAN ANGGARAN 95,79%

1.


2.


108,63%

9.282.047.000

93,46%

3.


100% *)

2.702.449.000

92,83%

4.

Opini Laporan Keuangan Lembaga Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

100%

4.192.650.000

94,25%

103,32%

2.750.864.000

97,98%

5.


47

NO. 6.

IKU Indeks Persepsi Korupsi Total

% CAPAIAN IKU 106,66%

ANGGARAN 620.770.000 29.627.681.000

% CAPAIAN ANGGARAN 97,99% 94,82 %

Keterangan : *) Data dari PMPRB LAPAN

Penilaian efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya dapat dilihat dari tabel di atas, dimana serapan anggaran yang belum maksimal masih tetap dapat memenuhi sejumlah target yang ditetapkan dalam indikator kinerja.


48

BAB IV PENUTUP

LAKIN Settama Tahun 2016 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Settama dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, serta disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah,

dan

Peraturan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan tugas Settama pada tahun 2016 diselenggarakan dalam 4 (empat) Sasaran Strategis dan 6 (enam) IKU. Adapun dalam pencapaian kinerja Settama terdapat 3 IKU yang memenuhi target dan 3 IKU yang melampaui target. Langkah-langkah ke depan yang perlu dilakukan Settama dalam upaya mendorong peningkatan kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, antara lain : 1. Mempertahankan dan meningkatkan peran Settama sebagai penggerak utama (Prime Mover) manajemen organisasi lembaga yang akuntabel berbasis pelayanan publik yang prima kepada masyarakat; 2. Mempertahankan dan meningkatkan peran Settama sebagai penggerak Reformasi

Birokrasi

dalam

rangka

meningkatkan

kapasitas

dan

akuntabilitas kinerja di lingkungan LAPAN; 3. Mempertahankan dan meningkatkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di lingkungan LAPAN; 4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur di lingkungan LAPAN.


49

Dengan disusunnya LAKIN ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada Pimpinan, maupun semua pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Settama. Selain itu, melalui LAKIN ini diharapkan adanya umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Dengan demikian, LAKIN dapat dijadikan pendorong untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi melalui penyesuaian indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan stakeholders, sehingga tujuan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAPAN dapat tercapai. Selain itu, peran Settama sebagai penggerak utama (prime mover) dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh semua unit organisasi di lingkungan LAPAN.


50

LAMPIRAN I RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) SETTAMA TAHUN 2016

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016 SEKRETARIAT UTAMA

SEKRETARIAT UTAMA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Jl. Pemuda Persil No.1 Rawamangun Jakarta 13220 Telp. (021) 4892802, Fax (021) 4894815 www.lapan.go.id

RENCANA KINERJA TAHUNAN SEKRETARIAT UTAMA TAHUN: 2016 SASARAN STRATEGIS


TARGET

1. Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN


2. Meningkatnya kapabilitas SDM aparatur


3. Meningkatnya penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan di lingkungan LAPAN


BB

Opini Laporan Keuangan Lembaga Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

WTP


3

4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di lingkungan LAPAN

Jakarta,

BB

60%

Januari 2016 Sekretaris Utama,

(Drs.I.L. Arisdiyo, M.Si)

81

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA (PK) SETTAMA TAHUN 2016

LAMPIRAN III PENGUKURAN KINERJA SETTAMA TAHUN 2016

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT UTAMA TAHUN 2016 (dalam ribuan Rp.) SASARAN STRATEGIS Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan LAPAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA Kategori nilai evaluasi Reformasi Birokrasi

TARGET

REALISASI

%

PROGRAM

BB

BB

100

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

ANGGARAN

REALISASI

%

10.078.901.000

9.654.854.352

95,79%



60%

65,35%

108,97

9.282.047.000

8.674.751.560

93,46%


Kategori nilai

BB

BB

100

2.702.449.000

2.508.756.960

92,83%

WTP

WTP

100

4.192.650.000

3.951.482.764

94,25%

AKIP LAPAN

Opini Laporan Keuangan

SASARAN STRATEGIS


INDIKATOR KINERJA UTAMA Lembaga

TARGET

REALISASI

%


81

83,69

103,32

Indeks Persepsi

3

3,20

106,66

Korupsi

PROGRAM

ANGGARAN

REALISASI

%

2.750.864.000

2.695.329.079

97,98%

620.770.000

608.311.012

97,99%

LAMPIRAN IV RENCANA AKSI SETTAMA TAHUN 2016

LAMPIRAN V PETA STRATEGIS SETTAMA TAHUN 2016

Jakarta, Februari 2017 Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Recommend Documents