PERJANJIAN KERJA SAMA antara LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL dengan DINAS HiDRO-OSEANOGRAFI ANGKATAN LAUT Nomor: 17A/II/2012 Nomor: PKS/05A/II/2012 tentang
PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI PENGINDERAAN JAUH SERTA HIDRO-OSEANOGRAFI
Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas (23-7-2012) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:
1.
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL dalam hal ini diwakili oieh Dra. Ratih Dewanti, M.Sc, selaku Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (Karo KSH), berkedudukan di Jl. Pemuda Persil Nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Lapan Nomor 334 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang untuk Menandatangani Dokumen Naskah Kerjasama Dalam dan/atau Luar Negeri, tanggal 11 Agustus 2011, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2.
DINAS HIDRO-OSEANOGRAFI TNI ANGKATAN LAUT dalam hal ini diwakili oleh Toto Permanto, Laksamana Pertama TNI, selaku Kadishidros, berkedudukan di Jl. Pantai Kuta V No. 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Perintah Kepala Staf Angkatan Laut Nomor Sprin/1046A/ll/2012 tanggal 19 Juli 2012, bertindak dalam menjalani jabatannya tersebut untuk dan atas nama TNI Angkatan Laut, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. 1/8
Berdasarkan Piagam Kesepakatan Bersama antara Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional dan Kepala Staf Angkatan Laut. Nomor: 17/VII/2012 Nomor: PKB/1WII/2012
Tanggal 23 Juli 2012
Dan sesuai dengan kewenangan jabatan masing-masing, sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama Pendidikan, Pelatihan, dan Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh serta Hidro-Oseanografi.
Pasal 1 Maksud dan tujuan (1)
Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud mengikat PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan perikatan secara yuridis formal.
(2)
Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui tukar menukar informasi, khususnya dalam hal pendidikan, pelatihan dan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh serta Hidro-Oseanografi.
Pasal 2 Lingkup Kerja Sama Kerja Sama ini meliputi: (1)
(2)
(3)
Bidang pendidikan dan pelatihan terdiri dari: a.
Pengiriman dan pertukaran personel dalam kegiatan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh dan Hidro-Oseanografi yang dilakukan oleh PARA PIHAK sesuai dengan persyaratan dan ketentuan.
b.
Peningkatan kemampuan dan keahlian personel PARA PIHAK melalui pendidikan dan pelatihan.
Bidang pemanfaatan teknologi penginderaan jauh terdiri dari: a.
Pemanfaatan data dan informasi penginderaan jauh bagi PIHAK KEDUA. ~
b.
Pemanfaatan PARA PIHAK.
hasil
pengolahan
data
penginderaan
jauh
bagi
Bidang pemanfaatan teknologi Hidro-Oseanografi terdiri dari: a.
Pemanfaatan infonnasi PIHAK KESATU.
teknologi
Hidro-Oseanografi
bagi
2/8
b.
Pemanfaatan PARA PIHAK
hasil
pengolahan
teknologi
Hidro-Oseanografi
bagi
Pasal 3 Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana milik PARA PIHAK yang terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dimanfaatkan secara bersama sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.
Pasal 4 Anggaran Biaya Anggaran Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 5 Hak dan Kewajiban PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut: (1)
PIHAK KESATU a.
b.
Hak 1)
Mendapatkan fasilitas tempat pendidikan dan pelatihan.
2)
Mendapatkan umpan balik hasil pemanfaatan teknologi penginderaan jauh.
3)
Memperoleh Informasi tentang Hidro-Oseanografi.
Kewajiban. 1)
Bersama-sama membahas dan menyusun program kegiatan pendidikan dan latihan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan kerja sama sebagai pedoman kerja Tim Kerja Bersama.
2)
Menyediakan tempat dan fasilitas yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
3)
Menyediakan tenaga pendidik (tenaga ahli) untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di tempat PARA PIHAK.
diperlukan
untuk
3/8
(2)
4)
Menyediakan tenaga didik (siswa) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5)
Memberikan data dan infomnasi penginderaan jauh.
6)
Berkoordinasi sebelum dan saat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
PIHAK KEDUA. a
b.
Hak. 1)
Mendapat fasilitas serta tempat pendidikan dan pelatihan.
2)
Mendapatkan pendidikan dan pelatihan pemanfaatan teknologi penginderaan jauh.
3)
Mendapatkan data yang diperlukan.
dan
informasi
penginderaan
jauh
Kewajiban. 1)
Bersama-sama membahas dan menyusun program kegiatan pendidikan dan latihan yang akan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama sebagai pedoman kerja Tim Kerja Bersama.
2)
Menyediakan tempat dan fasilitas sebagai tempat pendidikan dan pelatihan.
3)
Menyediakan tenaga didik (siswa) untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
4)
Menyediakan tenaga pendidik (tenaga ahli) untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di tempat PARA PIHAK.
5)
Berkoordinasi sebelum dan saat melaksanakan pendidikan dan pelatihan.
Pasal 6 Jangka Waktu (1)
Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini selama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
(2)
Perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK seiambat-iambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama. —
4/8
Pasal 7 Berakhirnya Perjanjian (1)
Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila: a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama telah berakhir sebagaimana diatur pada pasal6ayat(1). b. Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya. c. Adanya kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
(2)
Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada pasal 7 ayat (1) huruf c, maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
Pasal 8 Force Majeure (1)
Force Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini seperti: bencana alam, gempa bumi, cuaca buruk, sabotase.
(2)
Apabila terjadi Force Majeure maka PARA PIHAK akan dibebaskan dari segala kewajiban dan dari segala tuntutan hukum selama masa berlakunya Force Majeure.
(3)
Apabila terjadi Force Majeure maka pihak yang mengalami Force Majeure dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender harus sudah memberitahukan secara , tertulis kepada pihak lainnya tentang adanya Force Majeure tersebut.
Pasal 9 Evaluasi dan Pengembangan (1)
Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara periodik dalam waktu satu tahun.
(2)
Hasil evaluasi dipergunakan untuk pengembangan Perjanjian Kerja Sama pada tahun berikutnya.
5/8
Pasal 10 Organisasi dan Manajemen (1)
Untuk menjamin terlaksananya Perjanjian Kerja Sama disusun organisasi sebagai berikut: a.
Pembina Kerja Sama terdiri dari Kepala LAPAN dan Kasal.
b.
Pembina Harian Kerja Sama terdiri dari Deputi Inderaja dan Asops Kasal. —
c.
Pelaksana Kerja Sama terdiri dari: 1) Kapusfatja. 2) Kadishidros.
d. Tim Pelaksana Kerja Sama terdiri dari : Personel TNI Angkatan Laut dan LAPAN yang ditunjuk kemudian. (2)
(3)
Tugas dan kewajiban disusun sebagai berikut: a.
Pembina Kerja Sama: 1) Membina kerja sama. 2) Memberikan pengarahan kepada Pembina Harian Kerja Sama.
b.
Pembina Harian Kerja Sama: 1) Memberikan pengarahan teknis kepada Tim Pelaksana Kerja Sama. 2) Memantau pelaksanaan Kerja Sama dan tugas-tugas Tim Pelaksana Kerja Sama.
c.
Pelaksana Kerja Sama: 1) Menyusun program kerja sama dan anggaran. 2) Merencanakan dan menjadwalkan kegiatan pelaksanaan dari tiap program. 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. 4) Menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Pelaksana Kerja Sama.
d.
Tim Pelaksana Kerja Sama: Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rujukan kerja yang disepakati.
Mekanisme pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama diatur sebagai berikut: a.
Tim Pelaksana Kerja Sama mengadakan pertemuan paling sedikit satu kali dalam satu tahun.
b.
Tim Pelaksana Kerja Sama menentukan program Kerja Sama yang akan dilakukan oleh Tim Pelaksana Program Kerja Sama. 6/8
Pasal 11 Perselisihan (1)
Setiap perbedaan pendapat atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antara PARA PIHAK.
(2)
Apabila tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pasal 12 Lain-lain (1)
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian berdasarkan musyawarah mufakat PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(2)
Semua lampiran dari kerja sama ini merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
(3)
Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata.
Pasal 13 Pemberitahuan Seluruh pemberitahuan yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya, dengan alamat sebagai berikut: PIHAK KESATU
: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Jl. Pemuda Persil Nomor 1 Rawamangun, Jakarta Timur 13220 Telp. (021) 4892802, 4895040 Fax. (021)47882726 Email:
[email protected]
PIHAK KEDUA
: Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI AL Jl. Pantai Kuta V No. 01 Ancol Timur, Jakarta Utara 14430 Telp. (021)64714810 Fax. (021) 64714819 Email:
[email protected] 7/8
Pasal 14 Penutup Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum sama serta masing-masing diserahkan kepada PARA PIHAK.
8/8
