PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENINGKATAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI GENERASI MUDA DI BIDANG HUBUNGAN PARTAI POLITIK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR : 23 TAHUN 2012 NOMOR : 55/MW KAHMI JAYA/2012 Pada hari ini Jum'at, tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu dua belas (15-6-2012) yang bertanda tangan di bawah ini : , , I. Sylviana Murni
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusu: Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomo 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebu di atas, selaku kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukot< Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 254/-072.25 tanggal 2< Februari 2012 sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomo 32 Tahun 2004 tentany Pemerintahan Daerah sebagaimana telal beberapa kali diubah teraxhir dengan Undang-Undang Nomor 1J Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nam< Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Zulfahmi Burhan
Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Tebet'Bara Dalam Nomor 39-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atai berdasarkan Akte Pendirian Nomor 21 tanggal 20 Maret 2010, olel karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Korps Alumr Himpunan Mahasiwa Islam Frovinsi DKI Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atai secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangar Nota Kesepahaman pada tanggal 22 Maret 2011. b. Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dimaksud, PARA PIHAK sepaka membuat Perjanjian Kerja Sama di bidang Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda d Bidang Hubungan Partai Poiitik di Provinsi DKI Jakarta.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Peningkatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang HubUngan Partai Poiitik di Provinsi DKI Jakarta, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 OBYEK KERJA SAMA Obyek kerja sama adalah kegiatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik di Provinsi DKI Jakarta. • ,
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA
Ruang lingkup kerja sama adalah : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Mendefinisikan kebutuhan; Proposal pendahuluan; Kajian dan penelitian; Penyempurnaan proposal dan desain program; Pelaksanaan program; Memperkuat keterampilan setelah pelaksanaan program; Laporan; Layanan konsultasi; dan Desain keberlanjutan program. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
(1) Hak PIHAK PERTAMA a. Mendapatkan pendampingan dalam merumuskan kegiatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik; b. Mendapatkan tenaga ahli dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan kesatuan bangsa dan poiitik; c. Mendapatkan mated modul/bahan pelaksanaan program; d. Mendapatkan data, informasi atau rekomendasi; dan e. Mendapatkan bahan laporan hasil kerja sama/kemitraan dari PIHAK KEDUA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. i (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA
j
a. Menetapkan kegiatan yang dibutuhkan sesuai ketentuan; b. Membuat rencana kerja sama bersama PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama; c. Mengelola anggaran pelaksanaan bersama PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Sama; dan d. Mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama/kemitraan bersama PIHAK KEDUA. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Hak PIHAK KEDUA a. Mendapatkan nama kegiatan beserta anggarannya; dan b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA beserta tahapannya.
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA a. Melakukan pendampingan dalam merumuskan kegiatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik; i I b. Menyediakan tenaga ahli dalam melakukan pemberdayaan, pembinaan kesatuan bangsa dan poiitik; c. Menyediakan mated modul/bahan pelaksanaan kegiatan; d. Menyediakan data, informasi atau rekomendasi; dan e. Membuat laporan hasil kerja sama/kemitraan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. 1
Pasal 5 KELOMPOK KERJA
j
(1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan membentuk kelompok kerja. (2) PIHAK PERTAMA membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Penanggung Jawab
: Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Provinsi DKI Jakarta
b. Pengarah
: 1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Bidang Hubungan Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Provinsi DKI Jakarta
c. Pelaksana
: Kasubbid Hubungan Partai Poiitik Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Provinsi DKI Jakarta
(3) PIHAK KEDUA membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Penanggung Jawab
: Dr. Zulfahmi Burhan, S.E..M.M.
b. Pengarah
Ketua Wakil Ketua Sekretaris
: Drs. Fauzar Hamid Kuning, MBA. : Abdul Malik, S.E., M.M. : Drs. Muhammad Satria, M.Si.
c. Pelaksana
Ketua Wakil Ketua
: Dr. Agus Sutiyono, M.M. : 1. Mirna Destia Ana'Amln, S.H. 2. M. Perkasa Alam, S.H., M.M.
Sekretaris Anggota
: Ramlan, S.H. : 1. Jaenal Mutakim, S.Pd. 2. Siswanto Imam Prabowo, S.E. Pasal 6
TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri dari: a. b. c. d. e.
Persiapan; Konsolidasi; Konsepsi; Pelaksanaan; dan Evaluasi dan Pelaporan.
Pasal 7 TAHAP PERSIAPAN (1) Tahapan persiapan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berupa koordinasi dan komunikasi secara internal di Badan Kesatuan Bangsa dan Poiitik serta antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. (2) Dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam memberikan masukan. ;
••.V.
Pasal 8
.•
'.• V
TAHAP KONSOLIDASI Dalam tahap konsolidasi: a. PARA PIHAK merumuskan konsep kerja sama yang akan dilaksanakan untuk kegiatan ..Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik; b. PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan; dan c. PIHAK KEDUA merancangkan mated, modul dan tenaga ahli untuk dirumuskan bersama. Pasal 9 TAHAP KONSEPSI Dalam tahap konsepsi: a. PARA PIHAK menyusun cara pelaksanaan kegiatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik; dan b. PARA PIHAK telah bersepakat teknik dan pola pelaksanaan kegiatan Pendidikan Poiitik bagi Generasi Muda di Bidang Hubungan Partai Poiitik. Pasal 10 TAHAP PELAKvSANAAN Dalam tahap pelaksanaan: a. PARA PIHAK menyepakati tentang agenda, narasumber dan modul yang akan disajikan; dan b. PARA PIHAK menyepakati mengenai tempat, waktu, sasaran, mated dan peserta. Pasal 11 TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN Dalam tahap evaluasi dan pelaporan : a. PIHAK KEDUA melakukan evaluasi terhadap hasil, mated, narasumber dan presentasi sesuai item kegiatan yang disepakati; b. PIHAK PERTAMA mendampingi PIHAK KEDUA dalam melakukan evaluasi; c Pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan selesai; dan d PIHAK KEDUA dengan didampingi oleh PIHAK PERTAMA membuat laporan dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan kegiatan.
5
Pasal 12 i'
i
KEADAAN KAHAR (1) - Apabila terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar antara lain : a. bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan; dan b. keluarnya peraturan. Pasal 13 PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini dapat diputuskan apabila :
,
a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; dan i b. Salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya baik sebagian maupun seluruhnya. ;
(2) Dalam hal salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilaksanakan setelah sa!ah satu pihak memberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 14 (empat belas) had kerja. (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud tertulis dari pihak yang membatalkan kepada dengan Berita Acara yang ditandaiangani PARA masing-masing pihak sampai dengan pemutusan ~ ^ r
pada ayat (2) cukup dilakukan secara pihak yang dibatalkan dan dilanjutkan PIHAK memperhitungkan sisa kewajiban perjanjian ini.
(4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah. (2) Apabila perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 15 PENGALIHAN PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tidak boleh mengalihkan sebagian maupun seluruhnya hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis masing-masing pihak.
6
Pasal 16 JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
Pasal 17 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 18 PEMBIAYAAN (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Eadan Kesatuan Bangsa dan Poiitik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 19 PENUTUP Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada had dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
'.. KETUA UMUM KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ASISTEN PEMERINTAHAf SEKDA PROVINSI DAERAH' USUS J KOTA
ZULFAHMI BURHAN
IANA MURNI 5810111985112001
