PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENYERAPAN TENAGA KERJA TERAMPIL NOMOR
42 TAHUN 2012 024/SULH/HIPPI-DK1/X/2012
Pada hari ini tanggal tahun...cJ.MA..r.ib.u...cl.u.a..b.e.lA$ ( di bawah ini :
5 .
I)M bulan PM9.ber ..lft... - .2.012.. ), kami yang bertanda tangan
I.
Fauzi Bowo
:
Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II.
Sarman Simanjorang
:
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Jakarta, Gedung ARVA Jalan RP Soeroso No. 40 Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan Akte Pendirian Nomor 30 tanggal 18 Agustus 2011, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama DPP HIPPI, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK masing-masing menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 1. Bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi dan kualitas sumber daya manusia di bidang industri, aneka kejuruan dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. 2. Bahwa dalam rangka mendorong penyerapan tenaga kerja terampil yang memiliki kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membangun jejaring kerja sama dengan berbagai stakeholder yang membutuhkan sumber daya di bidang industri aneka kejuruan dan jasa. * 3. DPP HIPPI merupakan organisasi non pemerintah, dimana anggotanya memiliki perusahaan yang bergerak di bidang industri membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan oleh Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri.
2
Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, bersepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Penyerapan Tenaga Kerja Terampil di bidang industri dengan ketentuan dan syaratsyarat sebagai berikut:
Pasal 1 OBJEK KERJA SAMA Objek kerja sama adalah penyerapan tenaga kerja terampil dan pemanfaatan fasilitas Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan Industri. Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Ruang lingkup kerja sama meliputi: a. pelatihan kerja; b. pemasaran program; dan c. pemasaran lulusan pelatihan.
Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) Hak PIHAK PERTAMA: a. b. c. d. e.
menerima dan menyeleksi tenaga kerja yang akan dilatih; menerima informasi kebutuhan tenaga kerja; menetapkan besaran retribusi dan biaya operasional pelatihan; menerima retribusi dan biaya operasional pelatihan; dan menerima informasi penempatan dan pasca penempatan tenaga kerja yang sudah terlatih
(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA : a. b. c. d.
melakukan pelatihan tenaga kerja sesuai standar pelatihan/kebutuhan perusahaan; melakukan uji kompetensi sesuai bidang kompetensi; memberikan sertifikat pelatihan; memberikan informasi program pelatihan dan uji kompetensi, sebagaimana program pelatihan terlampir; dan e. menyerahkan tenaga kerja yang telah dilatih.
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1)Hak PIHAK KEDUA: a. b. c. d.
menerima tenaga terlatih sesuai standar pelatihan/kebutuhan perusahaan; mendapatkan uji kompetensi sesuai bidang kompetensi; mendapatkan sertifikat pelatihan; dan menerima informasi program pelatihan dan uji kompetensi.
3
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA : a. b. c. d.
menyeleksi dan menyerahkan calon tenaga kerja yang akan dilatih; memberikan informasi kebutuhan tenaga kerja dan program pelatihan; memberikan retribusi dan biaya operasional pelatihan; dan memberikan informasi penempatan dan pasca penempatan tenaga kerja yang sudah terlatih.
Pasal 5 PELAKSANA PERJANJIAN Pelaksanaan secara teknis Perjanjian Kerja Sama ini : a. PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Pusat Pelatihan Kerja Pengembangan (PPKPI).
Industri
b. PIHAK KEDUA menunjuk anggota asosiasi.
Pasal 6 JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
Pasal 7 PERPANJANGAN KERJA SAMA (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun berikutnya atas kesepakatan PARA PIHAK. (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama. (3) PIHAK PERTAMA menunjuk Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama.
Pasal 8 EVALUASI KERJA SAMA (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) -PIHAK PERTAMA menunjuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi.
4
Pasal 9 PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN (1) Pengendalian dan pengawasan teknis Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Pengendalian dan pengawasan umum Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh TKKSD Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Pasal 10 PEMBIAYAAN Biaya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai dengan hak can kewajibannya.
Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan diantara PARA PIHAK dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perjanjian ini tidak tercapai, maka atas kesepakatan PARA PIHAK menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Pasal 12 KEADAAN MEMAKSA Apabila selama berlangsungnya perjanjian ini terjadi hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK berupa bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), perang, huru hara, pemogokan, sabotase dan Iain-Iain kejadian yang ditetapkan sebagai bencana oleh pemerintah/pemerintah daerah yang mengakibatkan isi perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya, maka akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya pehyelesaian yang sebaik-baiknya.
Pasal 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN (1) Perjanjian ini berakhir apabila : a. jangka waktu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 6 telah berakhir; dan b. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama. (2) Apabila saat berakhirnya perjanjian ini, masih terdapat hak dan kewajiban dalam perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing pihak maka ketentuan dalam perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya kewajiban tersebut oleh masing-masing pihak.
Pasal 14 PERJANJIAN TAMBAHAN Hal-hal lain yang beium diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (ADDENDUM) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
DEMIKIAN PERJANJIAN KERJA SAMA INI Dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, aslinya dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas meterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA,
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, METERAI TEMPEL I \I.\K MIIMKANOVN HAHOSA
Lampiran
:
Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPP HIPPI) Provinsi DKI Jakarta Nomor
4
2
T
A
H
U
N
2
0
1
2
024/sulh/hippi-dki/x/2012
Tanggal 5 O k t o b e r
2012
PROGRAM PELATIHAN PUSAT PELATIHAN KERJA PENGEMBANGAN INDUSTRI (PPKPI) PROVINSI DKI JAKARTA
Program
No.
Keterangan
1..
Otomotif
• Mobil Bensin • Mobil Diesel
2.
Tata Niaga
• Sekretaris • Administrasi Kantor
3.
Auto Cad
•
4.
Listrik
• Listrik Industri • Listrik Instalasi Penerangan
5.
Bahasa
• Bahasa Inggris • Bahasa Korea
6.
Aneka Kejuruan
• Menjahit Pakaian Pria • Menjahit Pakaian Wanita
7.
Elektronika
•
8.
Teknologi Informasi
« Rekayasa Software • Sistem Jaringan • Multimedia
9.
Teknologi Mekanika
• Teknologi Mekanik Konvensional (bekerja dengan mesin bubut dan mesin frais) • Teknologi Mekanik CNC (mesin bubut CNC, mesin frais CNC) • Las Listrik (SMAW, GMAW, OAW, GTAW)
Desain Konstruksi Bangunan/Drafter CAD
Elektronika Industri (sistem kontrol elektronika industri) • Elektronika Komunikasi (televisi tabung, televisi LCD)
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH HIMPUNAN PENGUSAHA PRIBUMI INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA,
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, A
