•
PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DENGAN
i•
KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGEMBANGAN USAHA KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH' NOMOR24TAHUN 2012 NOMOR 57/MW KAHMI JAYA/2012 Pada hari ini Jum'at, tanggal lima belas bulan juni tahun dua ribu dua belas (15-6-2012) yang bertanda tangan di bawah ini : I. Hasan Basri saleh
Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekretaris Daerah Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Medar Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dalam hal ini bertindak menjalani jabatannya sebagaimana tersebu di atas, selaku kuasa Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukote Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 496/-072.25 tanggal W April 2012 sesuai ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 3i Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telat beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1$ Tahun 2008, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas name Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Zulfahmi Burhan
Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiwa Islam Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, beralamat di Jalan Tebet Bara Dalam Nomor 39-41 Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Akte Pendirian Nomor 21 tanggal 20 Maret 2010, olet karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Korps Alumn Himpunan Mahasiwa Islam Provinsi Daerah Khusus Ibukotc Jakarta. Untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing menjalani jabatannya tersebut di atas secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Provins Daerah Khusus Ibukota Jakarta, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangan Nota Kesepahaman pada tanggal 22 Maret 2011. b. Bahwa sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dimaksud, PARA PIHAK sepaka membuat Perjanjian Kerja Sama di bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi DKI Jakarta. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menetapkar Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dar Menengah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1 CBYEK KERJA SAMA Obyek kerja sama adalah program yang difokuskan pada Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, meliputi: a. Pendampingan; b. Peningkatan kapasitas Pelaku Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Memfasilitasi pengembangan sentra-sentra usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan , !i i d. Memfasilitasi jejaring usaha. ]
Pasal 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA Ruang lingkup kerja sama adalah : a. b. c.
Melakukan penelusuran kebutuhan program; Menyiapkan fasilitator, pendampingan dan modul; Menetapkan program pengembangan usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; d. Melakukan pelatihan; :> e. Melaksanakan program; f. Melakukan evaiuasi pelaksanaan program; dan g. Pembuatan laporan. Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA (1) Hak PIHAK PERTAMA a. mendapatkan pendampingan dalam merumuskan Program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. mendapatkan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya; c. mendapatkan materi modul/bahan pelaksanaan program; d. mendapatkan data, informasi atau rekomendasi; dan e. mendapatkan bahan laporan hasil kerja sama/kemitraan dari PIHAK KEDUA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA a. menetapkan kegiatan yang dibutuhkan sesuai ketentuan; b. membuat rencana kerja sama bersama PIHAK KEDUA yang dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja Sama; c. mengelola anggaran pelaksanaan bersama PIHAK KEDUA untuk dimanfaatkan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja Sama; dan d. mengelola pelaksanaan kegiatan kerja sama/kemitraan bersama PIHAK KEDUA. Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA (1) Hak PIHAK KEDUA i
a. mendapatkan nama kegiatan beserta anggarannya; dan b. melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan oleh PIHAK PERTAMA tahapannya.
beserta
(2) Kewajiban PIHAK KEDUA i
•. •
a. melakukan pendampingan dalam merumuskan program Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. menyediakan tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidangnya; c. menyediakan materi modul/bahan pelaksanaan program; d. menyediakan data, informasi atau rekomendasi; dan e. membuat laporan hasil kerja sana/kemitraan kepada PIHAK PERTAMA secara berkala sesuai item kegiatan, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan sesuai format yang telah disepakati PARA PIHAK. Pasal 5 TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan pelaksanaan kerja sama terdiri dari; a. Persiapan; b. Konsolidasi; c. Konsepsi; d. Pelaksanaan; dan e. Evaiuasi dan pelaporan. Pasal 6 TAHAPAN PERSIAPAN (1) Tahapan persiapan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA berupa koordinasi dan komunikasi secara internal di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan serta antar Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2) Dalam tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA dalam memberikan masukan. Pasal 7 TAHAP KONSOLIDASI (1) PARA PIHAK merumuskan konsep kerja sama yang akan dilaksanakan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
untuk
(2) Dalam merumuskan konsep kerja sama PIHAK PERTAMA melakukan kegiatan administrasi sesuai dengan fungsinya untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan dan PIHAK KEDUA merancangkan materi, modul dan tenaga ahli untuk dirumuskan bersama. Pasal 8 TAHAP KONSEPSI Dalam tahap konsepsi; a.
PARA PIHAK menginventarisasi kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diusulkan.
b.
PARA PIHAK menyusun usulan teknis dan pola pelaksanaan kegiatan Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
4
Pasal 9 TAHAP PELAKSANAAN Dalam tahap pelaksanaan: a. b.
PARA PIHAK menyepakati tentang agenda, narasurnber dan modul yang akan disajikan. PARA PIHAK menyepakati mengenai tempat, waktu, sasaran, materi dan peserta. Pasal 10 TAHAP EVALUASI DAN PELAPORAN
Dalam tahap evaiuasi dan pelaporan : a;
PIHAK KEDUA melakukan evaiuasi terhadap hasil, materi dan narasurnber sesuai item kegiatan yang disepakati; b. PIHAK PERTAMA mendampingi PIHAK KEDUA dalam melakukan evaiuasi; c. Pelaksanaan evaiuasi dilaksanakan setelah pelaksanaan kegiatan; dan d. PIHAK KEDUA dengan didampingi oleh PIHAK PERTAMA membuat laporan dan menyampaikan hasil laporan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA setelah pelaksanaan kegiatan. Pasal 11 PEMBIAYAAN (1) Semua pembiayaan yang timbul akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dengan rincian pengalokasiannya diatur dalam Kerangka Acuan Kerja Sama yang telah disepakati oleh PARA PIHAK. (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pasal 12 PARA PELAKSANAAN KERJA SAMA (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kerja sama ini dengan membentuk kelompok kerja. (2) PIHAK PERTAMA untuk membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Pengarah
: Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
b. Penanggung Jawab
: Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
c. Pelaksana
: 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Dinas Para Kepala Bidang Para Kepala Suku Dinas 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Para Kasubbag/Kasubbid Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
(3) PIHAK KEDUA membentuk kelompok kerja yang terdiri dari: a. Penanggung Jawab
: Dr. Zulfahmi Burhan, S.E..M.M.
b. Pengarah
: Ketua
: Drs. Fauzar Hamid Kuning, MBA.
Wakil Ketua
: 1. 2. 3. 4.
H. Selamat Nurdin, S.Sos., M.M. Thamrin, S.H. Hardi, S.E. H. Ahmad Zairafi, Lc.
5. Mima Destia Na'amin, S.H. Sekretaris
: Drs. Muhammad Satria, M,Si.
Wakil Sekretaris : M. Perkasa Alam, S.H., M.M. c. Pelaksana
: Ketua
: Abdul Malik, S.E..M.M.
Wakil Ketua
: 1. Siswanto, S.E. 2. Sudirman Abdullah, S.E. 3. Ramlan, S.H.
Sekretaris
: KHM. Yose Rizal, B.Sc.
Wakii Sekretaris : Herry Irfandi, S.E. Anggota
: 1. 2. 3. 4. Pasal 13
Muhammad Abdullah, S.E. Jumlahyuddin, S.E. Kifliyansyah, S.H. Ma'ruf Akib, S.H., M.M.
JANGKA WAKTU Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK. Pasal 14 KEADAAN KAHAR (1) Apabila terjadi hal-hal di lucir kemampuan dan/atau kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar, sehingga mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan sebagian maupun seluruhnya maka penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah oleh PARA PIHAK. (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah : a. bencana alam, hum hara, pemberontakan, pemogokan; b. keluarnya peraturan Perundang-undangan yang baru atau Kebijakan Pemerintah; dan c. keadaan kahar lainnya yang dinyatakan oleh Pemerintah. Pasal 15 PEMUTUSAN PERJANJIAN (1) Perjanjian ini dapat diputuskan apabila : a. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhirinya dan kesepakatan tersebut dituangkan secara tertulis; dan b. salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya balk sebagian maupun seluruhnya.
6 (2) Dalam hal salah satu pihak lalai atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pemutusan perjanjian dapat dilaksanakan setelah salah satu pihak memberi peringatan secara tertulis 3 -(tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu setiap peringatan selama 10 (sepuluh) hari kerja. (3) Pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) cukup dilakukan secara tertulis dari pihak yang membatalkan kepada pihak yang dibatalkan dan dilanjutkan dengan Berita Acara yang ditandatangani PARA PIHAK memperhitungkan sisa kewajiban masing-masing pihak sampai dengan pemutusan perjanjian ini. (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri berlakunya perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata. Pasal 16 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan mengenai isi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat dilakukan secara musyawarah. (2) Apabila cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 17 PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Pasal 18 PENUTUP Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.
PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA
KETUA UMUM KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRAS SEKDA PROVINSI DAERAH KHUSUS JUKOTA JAKARTA,
ZULFAHMI BURHAN
SALEH 195805181991031002
