Pusat Peraturan Pajak Online
S-1034/PJ.322/2004 PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS KERJA SAMA OPERASIONAL BIDANG PE Contributed by Administrator Friday, 05 November 2004
PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS KERJA SAMA OPERASIONAL BIDANG PELAYANAN MEDIS BERUPA FOTO RONTGEN
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 29 April 2003 perihal dimaksud pada pokok di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam surat tersebut dan lampirannya disebutkan bahwa: a.PT ABC menjalin hubungan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan sistem bagi hasil bidang pelayanan medis berupa Foto Rontgen dengan Rumah Sakit Umum Daerah XYZ (RSU XYZ) dengan perincian sebagai berikut 1)RSU XYZ menyerahkan pekerjaan kerjasama bagi hasil kepada PT. ABC yaitu penyerahan dan pemasangan peralatan berupa: a)Satu unit X-ray machine multi purpose with image intensifyng + TV Monitor (500 mA); b)Satu unit X-ray machine portable; c)Automatic Processor type HQ-435 xm; d)Accessories Radiologi e)Bahan habis pakai (film, bahan kimia (chemical) dan bahan kontras); dan f)Bahan baku. 2)RSU XYZ menyediakan lahan tempat beroperasinya peralatan tersebut, listrik dan air. b.Berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil Unit Radiologi antar RSU XYZ dengan PT ABC Nomor : XXX dan Nomor XXX tanggal 4 Pebruari 2002 beserta lampirannya antara lain disebutkan bahwa: 1)RSU XYZ berkewajiban menyediakan lahan tempat beroperasinya peralatan tersebut, yaitu di Instansi Radiologi Rumah Sakit Umum XYZ dan menyerahkan wewenang pengelolaan/pengoperasian peralatan tersebut kepada PT ABC sebagai pelaksana PT. ABC dan RSU XYZ. 2)PT ABC berkewajiban menyerahkan semua peralatan dan perlengkapan kepada RSU XYZ pada tempat yang telah ditentukan, menanggung beban dan tanggung jawab biaya serta resiko pengangkutan peralatan ke tempat tersebut dan melakukan perawatan dan perbaikan semua peralatan beserta kelengkapannya serta menanggung biayanya, mengadakan suku cadang atau suku cadang pengganti dari peralatan yang digunakan tersebut selama jangka waktu berlakunya perjanjian kerjasama. 3)Cara pembagian Hasil dari jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan di RSU XYZ adalah sebagai berikut: -Bagian RSU XYZ sebesar 25% dari pasien fee, yaitu biaya yang harus dibayar pasien untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan Radiologi dan tidak termasuk biaya-biaya di luar pemeriksaan Radiologi. -Bagian PT. ABC sebesar 75% dari pasien fee, dengan ketentuan pajak-pajak yang berkenaan dengan bagi hasil ini ditanggung masing-masing pihak sesuai dengan bagian yang diterima. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 29 September, 2017, 07:55
Pusat Peraturan Pajak Online
4)PT. ABC adalah pemilik sah atas alat-alat kesehatan selama berlangsungnya perjanjian bagi hasil, namun setelah jangka waktu perjanjian bagi hasil berakhir yaitu setelah 10 tahun sejak alat-alat kesehatan tersebut beroperasi, maka PT ABC akan menghibahkan alat-alat kesehatan tersebut kepada RSU XYZ atau PT ABC akan menggantikan alat-alat kesehatan tersebut dengan produksi teknologi terakhir. c.Berkaitan dengan hal tersebut di atas Saudara mohon penjelasan pajak apa saja yang harus dibayar atas Kerja Sama Operasi tersebut sebelum bagi hasil dibayarkan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan. 2.Ketentuan-ketentuan perpajakan yang berhubungan dengan permasalahan tersebut di atas adalah: a.PAJAK PENGHASILAN 1)Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa: a)Pasal 4 ayat (1) : yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun; b)Pasal 4 ayat (3) huruf a.2) : Yang tidak termasuk Objek Pajak antara lain adalah harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. c)Pasal 10 ayat (4) huruf b : Apabila terjadi pengalihan harta yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, maka dasar penilaian bagi yang menerima pengalihan sama dengan nilai pasar dari harta tersebut. d)Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1): Atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto; e)Pasal 25 ayat (1): Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan: i.Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan ii.Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. 2)Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-170/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Jenis Jasa Lain dan Perkiraan Penghasilan Neto Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 23 Ayat (1) huruf c UU PPh, antara lain diatur bahwa: http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 29 September, 2017, 07:55
Pusat Peraturan Pajak Online
a)Pasal 2 huruf a: Penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa yang dipotong PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto adalah sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; b)Lampiran I angka 1: besarnya perkiraan penghasilan neto atas penghasilan berupa sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta adalah 40% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN b.PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1)Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 diatur antara lain: a)Pasal 1 angka 17: Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. b)Pasal 1 angka 18: Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. c)Pasal 1A ayat (1) huruf a beserta penjelasannya: yang termasuk pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang. d)Pasal 4 huruf a dan huruf c: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. e)Pasal 4A ayat (1): jenis barang yang tidak dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. f)Pasal 16D: Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya dapat dikreditkan. (2)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai diatur antara lain a)Pasal 1: alat-alat kesehatan (rontgen, automatic processor, accessories, bahan habis dipakai, dan bahan baku) tidak termasuk barang yang tidak dikenakan PPN; b)Pasal 5 huruf a jo Pasal 6: termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa di bidang pelayanan kesehatan medik berupa: i.Jasa dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi; ii.Jasa dokter hewan; iii.Jasa ahli kesehatan seperti akupunktur, ahli gizi, dan fisioterapi; http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 29 September, 2017, 07:55
Pusat Peraturan Pajak Online
iv.Jasa kebidanan, dukun bayi; v.Jasa paramedis, perawat; dan vi.Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan dan sanatorium. (3)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 diatur bahwa alat-alat kesehatan tidak termasuk dalam jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu, yang atas impor dan atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (4)Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 diatur bahwa alat-alat kesehatan tidak termasuk dalam jenis-jenis Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis, yang atas impor dan atau penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. (5)Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 251/KMK.03/2001 diatur antara lain: a)Pasal 1: Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan Nilai Lain adalah suatu jumlah yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak. b)Pasal 2 huruf f: Nilai Lain untuk aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan aktiva tersebut menurut ketentuan dapat dikreditkan adalah harga pasar wajar. 3.Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa: a.Sepanjang RSU XYZ tidak melakukan penyewaan unit Radiologi dari PT. ABC, maka atas penghasilan dari bagi hasil Kerja Sama Operasional (KSO) tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 karena dalam KSO unit Radiologi yang menjadi penyewa/pengguna jasa adalah pasien (orang pribadi bukan pemotong pajak PPh Pasal 23). Masing-masing wajib pajak dalam KSO (PT. ABC dan RSU XYZ) menghitung dan membayar sendiri Pajak Penghasilan yang terutang melalui angsuran PPh Pasal 25 dan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan yang berlaku. b.Atas penyerahan jasa kesehatan kepada pasien tidak terutang PPN. c.Atas penyerahan Jasa Kena Pajak berupa jasa pengelolaan Instalasi Radiologi RSU XYZ oleh PT. ABC kepada RSU XYZ, terutang PPN sebesar 10% dari Dasar Pengenaan Pajak. Dasar Pengenaan Pajak atas penyerahan jasa tersebut adalah sebesar bagian yang diterima PT. ABC, yaitu 75% (atau sesuai persentase dalam perjanjian kerjasama apabila terdapat perubahan persentase bagi hasil) dari biaya yang harus dibayar pasien termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh PT. ABC karena penyerahan jasa tersebut, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. d.Penyerahan alat-alat kesehatan terutang PPN karena alat-alat kesehatan tersebut tidak termasuk dalam jenis barang yang dikecualikan dari pengenaan PPN. Apabila setelah jangka waktu perjanjian bagi hasil tersebut berakhir atau setelah 10 tahun sejak beroperasinya alat-alat kesehatan tersebut terjadi penyerahan (hibah) alat-alat kesehatan dari PT. ABC kepada pihak RSU XYZ maka atas penyerahan (hibah) http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 29 September, 2017, 07:55
Pusat Peraturan Pajak Online
alat-alat kesehatan dari PT ABC kepada pihak RSU XYZ tersebut: -terutang PPN sebesar 10% dari harga pasar wajar. -merupakan objek pajak penghasilan yang dinilai berdasarkan harga pasar dan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan umum Undang-undang PPh melalui pelaporan dalam SPT Tahunan RSUD XYZ. Demikian untuk dimaklumi. DIREKTUR ttd HERRY SUMARDJITO
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 29 September, 2017, 07:55
