Pusat Peraturan Pajak Online
S-517/PJ.343/2005 PERMOHONAN PENJELASAN DAN KONFIRMASI ATAS TRANSAKSI DENGAN HUBUNGAN ISTIMEWA Contributed by Administrator Friday, 24 June 2005
PERMOHONAN PENJELASAN DAN KONFIRMASI ATAS TRANSAKSI DENGAN HUBUNGAN ISTIMEWA
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 10 Juni 2005 perihal seperti tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1.Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa: a.XYZ yang berkedudukan di Mauritius dan 100% dimiliki oleh PT ABC telah menerbitkan obligasi senilai US$ 280.000.000,- pada tanggal 18 Juni 2002 dan akan jatuh tempo pada tanggal 18 Juni 2007. b.Hasil emisi obligasi seluruhnya dipinjamkan kepada PT ABC dengan suatu perjanjian hutang yang skema pinjamannya sama dengan skema obligasi yang diterbitkan oleh XYZ, termasuk tingkat bunga tetap sebesar 10,375% (neto) pertahun yang wajib dibayarkan oleh PT ABC kepada XYZ setiap 6 (enam) bulan. c.Berdasarkan Condition 6 dari Offering Circular obligasi, ditentukan bahwa XYZ berhak melunasi seluruh obligasi yang masih terhutang dengan par value sebelum jatuh tempo apabila terdapat perubahan peraturan perpajakan di Mauritius maupun di Indonesia yang mengakibatkan XYZ atau PT ABC berkewajiban membayar tambahan pemotongan pajak melebihi tarif 10% per tahun dan kewajiban tersebut tidak dapat dihindari dengan melakukan "reasonable measures" baik oleh XYZ maupun PT ABC. d.Mulai tanggal 1 Januari 2005, Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Mauritius telah diterminasi sehingga kewajiban pemotongan pajak atas bunga oleh PT ABC kepada XYZ berubah dari semula 10% menjadi 20%. e.Adanya terminasi P3B di atas telah menimbulkan masalah yang saat ini masih menunggu proses hukum di pengadilan Inggeris yakni apakah struktur pembiayaan Mauritius ini dapat disesuaikan sehingga peningkatan kewajiban pemotongan pajak atas bunga tersebut dapat dihindari. f.Wali amanat (Trustee) dari obligasi, dalam hal ini PQR Bank, NA Cabang London, menyampaikan beberapa bentuk struktur pembiayaan yang dapat dipertimbangkan oleh XYZ dan/atau PT ABC termasuk: i.memindahkan tempat kedudukan manajemen ("seat of management") XYZ dari Mauritius ke jurisdiksi lain; ii.mengganti XYZ dengan sebuah perusahaan baru di jurisdiksi lain (Perusahaan Baru) yang akan mengambil alih kewajiban XYZ ("substitution") atau; iii.mendirikan suatu "Perusahaan Baru" berdasarkan hukum di jurisdiksi lain yang memiliki P3B dengan Pemerintah Indonesia dan menempatkannya di antara PT ABC dan XYZ ("interposition") sehingga dapat menikmati tarif pemotongan pajak sesuai P3B sebesar 10% atau kurang. Jurisdiksi yang disarankan adalah Inggeris, Netherlands dan Luxemburg. g.Jika struktur "interposition" yang akan dipakai, maka XYZ akan mengalihkan haknya berdasarkan suatu perjanjian hutang kepada Perusahaan Baru, dan Perusahaan Baru akan membuat suatu perjanjian hutang baru dengan PT ABC. h.Saat ini dalam jajaran direksi XYZ terdapat 2 (dua) direktur dari Indonesia dan 2 (dua) direktur lainnya merupakan penduduk Mauritius. Dalam struktur pembiayaan yang baru, komposisi jajaran direksi juga akan terdiri dari direktur lokal dan direktur dari Indonesia dengan jumlah yang sama. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
Pusat Peraturan Pajak Online
i.Disampaikan pula posisi Trustee yang menganggap bahwa berdasarkan hukum Indonesia, tidak terdapat ketentuan atau bukan kebiasaan dilakukan pemeriksaan apakah penerima bunga adalah resident atau merupakan beneficial owner, melainkan cukup dengan memperlihatkan Surat Keterangan Domisili saja untuk dapat melakukan pemotongan pajak sesuai P3B. Tidak ada larangan dalam hukum Indonesia untuk melakukan "treaty shopping" dan selama para pihak memenuhi persyaratan dalam P3B maka mereka dapat menikmati fasilitas P3B yang bersangkutan meskipun dengan melakukan "treaty shopping" atau menggunakan "conduit company" atau "pass-through company". j.Berdasarkan hal-hal tersebut Saudara memohon penjelasan dan konfirmasi atas hal-hal sebagai berikut: i.Apakah restrukturisasi hutang yang akan dilakukan di Netherlands, Luxemburg atau Inggeris dapat diperkenankan dan dapat menikmati fasilitas P3B berupa tarif pemotongan pajak atas bunga sebesar 10%; ii.Interprestasi beneficial owner untuk pemenuhan salah satu syarat dalam P3B dan apakah Perusahaan Baru akan dianggap sebagai beneficial owner dari bunga yang diperoleh dan jika tidak apakah akan diwajibkan untuk melakukan pemotongan pajak sebesar 20% sesuai Pasal 26 Undang-Undang PPh; iii.Apakah Perusahaan Baru akan dianggap memiliki Bentuk Usaha Tetap di Indonesia; iv.Apakah penyerahan Surat Keterangan Domisili kepada pihak pajak Indonesia merupakan bukti yang cukup untuk menerapkan tarif 10% sesuai P3B Indonesia - Luxemburg dan P3B Indonesia - Netherlands dan tidak akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; v.Apabila struktur "interposition" digunakan di Netherlands, apakah ketentuan Pasal 11 (4) dalam P3B Indonesia - Netherlands dapat diterapkan sehingga kewajiban pemotongan pajak menjadi 0%. vi.Apakah tambahan pembayaran bunga PT ABC yang mungkin terjadi akibat restrukturisasi hutang dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal; 2.Menanggapi hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut: a.Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), antara lain diatur bahwa: (3)Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa. b.Dalam Pasal 6 UU PPh antara lain diatur bahwa: (1)Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a.biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, royalti, biaya perjalanan, biaya pengelolaan limbah, premi asuransi, biaya administrasi dan pajak kecuali pajak penghasilan; c.Selanjutnya dalam Pasal 9 UU PPh antara lain diatur bahwa: (1)Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan: http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
Pusat Peraturan Pajak Online
f.jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa ....; d.Dalam P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, diatur antara lain sebagai berikut: Article 11 (Interest) 2.However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. 4.Notwithstanding the provision of paragraph 2, interest arising in one of the two States shall be taxable only in the other State if the beneficial owner of the interest is a resident of the other State and if the interest is paid on a loan made for a period of more than 2 years or is paid in connection with the sale on credit of any industrial, commercial or scientific equipment. 5.The competent authorities of the two States shall by mutual agreement settle the mode of application of paragraph 2, 3 and 4. 7.The provision of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of one of the two States, has in the other State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such case, the provisions of Article 7 shall apply. 9.Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other persons, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each States, dua regard being had to the other provisions of this Agreement. e.Dalam P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Inggeris, diatur antara lain sebagai berikut: Article 11 (Interest) (2)However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State; but where the beneficial owner of such interest is a resident of the other Contracting State the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. (6)The provisions of paragraph (1) and (2) of this Article shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises, through a permanent establishment situated therein, or performs in that other State independent personal services from a fixed base situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment or fixed base. In such case, the provision of Article 7 or Article 14 of this Agreement, as the case may be, shall apply. (8)Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other persons, the amount of the interest paid exceeds, for whatever reason, the amount which would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
Pusat Peraturan Pajak Online
(9)The provisions of this Article shall not apply if it was the main purpose or one of the main purposes of any person concerned with the creation or assignment of the debt-claim in respect of which the interest is paid to take advantage of this Article by means of that creation or assignment. f.Dalam P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Luxemburg antara lain diatur sebagai berikut: Article 11 (Interest) 2.However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest. Article 29 (Exclusion of Certain Companies) This Agreement shall apply neither to holding companies (societes holding) within the meaning of special Luxemburg laws, currently the Act (loi) of 31 July 1929 and the Decree (arrete grand-ducal) of 17 December 1938 nor to companies subject to similar fiscal law in Luxemburg. Neither shall it apply to income derived from such companies by a resident of Indonesia nor to shares or other rights in such companies owned by such person. g.Dalam Article 5 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda (senada juga dengan Article 5 dari P3B Indonesia - Inggeris dan Article 5 dari P3B Indonesia - Luxemburg) antara lain diatur sebagai berikut: 5.A person acting in one of the two States on behalf of an enterprise of the other State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 7 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State .... h.Dalam Article 28 P3B antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda (senada juga dengan Article 25 dari P3B Indonesia - Inggeris dan Article 26 dari P3B Indonesia - Luxemburg) antara lain diatur sebagai berikut: Article 28 (Exchange of Information) 1.The competent authority of the two States shall exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or of the domestic laws of the two States concerning taxes covered by the Agreement in so far as the taxation thereunder is not contrary to the Agreement. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by one of the two States shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) involved in the assessment or collection of, the enforcement in respect of, or the determination of appeals in relation to, the taxes covered by the Agreement. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions. 3.Berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan pada butir 2 di atas, disampaikan penegasan sebagai berikut: a.Sesuai dengan judul asli dari Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yakni Agreement (Convention) between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of # for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income, dan sesuai juga dengan Un dan OECD Commentary on Model tax Convention, maka salah satu maksud dan tujuan utama pembentukan P3B adalah untuk menghindari terjadinya pemajakan ganda dan untuk mencegah tindakan penghindaran dan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan. http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
Pusat Peraturan Pajak Online
b.Treaty shopping merupakan suatu bentuk penyalahgunaan P3B mengingat tindakan treaty shopping dimaksud bertentangan dengan tujuan dari pembentukan P3B itu sendiri. Treaty shopping dapat terjadi apabila Wajib Pajak non-resident dari negara-negara pihak pada P3B berusaha untuk memperoleh manfaat dari suatu P3B dengan mendirikan suatu perusahaan atau institusi legal lainnya di salah satu negara pihak pada P3B sebagai conduit atas penghasilan yang diperoleh di negara pihak lainnya. c.Dengan demikian, segala bentuk skema restrukturisasi hutang yang dilakukan oleh PT ABC dan XYZ yang bertentangan dengan tujuan pembentukan P3B tidak dapat diakui secara fiskal berdasarkan ketentuan perpajakan domestik Indonesia. Berdasarkan fakta dan kondisi-kondisi dalam surat Saudara, tujuan utama dilakukannya restrukturisasi hutang oleh PT ABC dan XYZ adalah untuk menghindari pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi akibat diterminasinya P3B Indonesia dan Mauritius dan untuk mengambil keuntungan dari manfaat yang diberikan oleh P3B negara lainnya maka manfaat dari P3B tidak dapat diberikan. d.Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia yang menganut azas "Substance Over Form", dan sesuai dengan OECD maupun UN Commentary on Model Tax Convention, maka klausul beneficial owner yang merupakan salah satu syarat untuk dapat menerapkan tarif pemotongan pajak atas bunga sesuai P3B merupakan suatu anti abusive rule yang dimaksudkan agar pihak-pihak yang memang memiliki hak saja yang dapat memanfaatkan fasilitas dalam P3B yang bersangkutan. Jadi yang dimaksud dengan "beneficial owner" adalah pemilik sebenarnya dari penghasilan bunga tersebut, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan bunga tersebut. Dengan demikian, maka conduit company dan nominee seperti misalnya Perusahaan Baru adalah bukan pemilik yang sebenarnya dari penghasilan. Pasal 11 ayat (9) P3B Indonesia-Inggeris seperti dikutip pada butir 1 e di atas merupakan contoh "specific anti-avoidance rule" dalam P3B yang menetapkan "limitation of tax benefits", sehingga apabila terdapat "the creation or assignment of the debt claim", yang jelas mempunyai tujuan utama untuk memperoleh manfaat dari ketentuan Pasal 11 P3B Indonesia-Inggeris tersebut, sebagaimana diketahui dari penjelasan dalam surat Saudara, maka tarif pajak yang diterapkan adalah 20%. e.Penyerahan asli Surat Keterangan Domisili hanya merupakan salah satu bentuk pengujian untuk meyakinkan apakah pihak yang memanfaatkan fasilitas dalam P3B adalah benar-benar pihak yang berhak. Apabila dipandang perlu, untuk meyakinkan bahwa penerima penghasilan bunga adalah benar-benar pihak yang berhak menikmati fasilitas yang diberikan oleh P3B, maka dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut melalui prosedur pemeriksaan yang lazim dilaksanakan termasuk dapat dilakukan dalam kerangka mutual agreement procedures dan exchange of information sesuai ketentuan dalam P3B yang terkait. f.Apabila pihak-pihak yang melakukan transaksi ternyata bukan merupakan pihak yang berhak atas fasilitas yang diberikan oleh P3B termasuk apabila Perusahaan Baru yang dibentuk memenuhi kriteria Article 29 dari P3B Indonesia-Luxemburg, maka ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan domestik Indonesia akan berlaku. g.Bentuk Usaha Tetap dari Perusahaan Baru dimungkinkan untuk timbul di Indonesia apabila komposisi jajaran direksi dan manajemen Perusahaan Baru tersebut memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Article 5 dari P3B Indonesia-Belanda, P3B Indonesia-Inggeris atau P3B Indonesia-Luxemburg. h.Apabila restrukturisasi hutang yang digunakan adalah pola "interposition" di Belanda, maka Pasal 11 ayat 4 dari P3B antara Pemerintah Indonesia http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
Pusat Peraturan Pajak Online
dan Pemerintah Belanda tidak dapat diterapkan karena belum dibentuknya suatu mode of application antara competent authority perpajakan Indonesia dan negara yang bersangkutan. i.Sepanjang tambahan biaya bunga sebagai akibat dipergunakannya suatu bentuk restrukturisasi pembiayaan yang baru memenuhi kriteria Pasal 6 UU PPh dan Pasal 9 UU PPh maka tambahan biaya bunga tersebut dapat dibebankan sebagai biaya secara fiskal. 4.Ketentuan dalam surat penegasan ini berlaku terbatas terhadap kasus rencana PT ABC dan XYZ untuk melakukan restrukturisasi skema hutangnya pada kurun waktu dan kondisi sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Surat penegasan ini dibuat dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia dan Inggeris yang memiliki kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran maka surat dalam bahasa Indonesia yang akan berlaku. Demikian untuk diindahkan sebagaimana mestinya. DIREKTUR, ttd HERRY SUMARDJITO
http://www.rumahpajak.com
Powered by Joomla!
Generated: 15 January, 2017, 07:10
