Tidak dapat dipungklri bahwa peranan pajak dalam rangka pembiayaan pembangunan nasional sang at pentlng dan mendalam. Proses perpajakan sesuai deng an ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dapat mewujudkan kemajuan bersama dalam kehldupan bermasyarakat. Dleh karena itu, diperlukan suatu penunjang dalam memperluas pengetahuan dan mewujudkan kesadaran masyarakat dalam memahami pera nan pajak bagl pembangunan.
Buku Hukum Pajak Mat e ria l 1: Set! Pajak Pen g hasllan menyaJlkan materl ten tang penjela sa n sistematis dan runtun sesual topik, pasal, dan peraturan pelaksanaan sebagal tlndak lanjut undang-undang perpajakan. Buku Ini juga membaha s teknik pembayaran pajak yang terutang dan fasilitas perpajakan untuk usaha dan daerah tertentu, sehingga memudahkan dalam memahami sistem dan prinsip dasar Undang-Undang Pajak Penghasllan. Selain itu, buku ini membahas materi tentang pemajakan ya ng dlanut oleh Undang-Undang Pajak Peng hasllan, yaltu penghasilan atas usa ha tertentu, penghasilan Wajlb Paj ak tertentu, penghasilan selain penghasilan tertentu, pengha silan usaha yang mempunyai karekt eristik tertentu, dan penghasitan yang diterima oleh orang atau badan luar negerl yang bersumber dari Indonesia sebagal Bentuk Usaha Tetap atau dipotong PPh Pasal 26 dengan mempertimbangkan ada atau tidak ada tax rreary. Sebagai tambahan, setiap bab dil engkapi dengan kutlpa n pasal dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan materi bab beserta penjelasannya, sehing ga mempermud ah pembaca dalam memahaml peraturan yang dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.
alt rJ I
•
r
p
~
Hukum Pajak Material 1
Bab5
Tarif atau Besarnya PPh Terutang Tenis Penghasilan Tertentu (Pasal4 ayat 2 UU PPh) Penghasilan Wajib Pajak Tertentu (Pasal15 UU PPh) Penghasilan di Luar Pasa14 ayat 2 dan 15 Penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri
37 38 42 47 54
Bab6
Penghasilan Neto: Biaya Fiskal, Kompensasi Kerugian, dan PTKP Biaya Fiskal sebagai Pengurang Penghasilan Biaya Nonfiskal Kompensasi Kerugian UU PPh PTKP Menurut DU PPh
61 62 67 71
Bab7
Bab8
Bab9
Aset Tetap: Penilaian, Penyusutan, Pengalihan, dan Pemisahan atau Penggabungan Usaha Penilaian Aset Penyusutan Aset Tetap Pengalihan Aset Tetap Amortisasi Aset Tak Berwujud
Bab 11
Pemajakan Penghasilan Fill Penghasilan Tertentu Bunga Tabungan atau DepO! Bunga Koperasi Dividen Orang Pribadi Derivatif Konstruksi Obligasi Pengalihan Hak atas Tanah I Persewaan Tanah dan atau E Penjualan Saham Milik Pen Penghasilan atas Hadiah Un
Bab 12
PPh Pasal21: Kewajiban P, Kredit Pajak Imbalan Peke kepada Orang Pribadi ObjekPemotongan PPh Pa! Bukan Objek PPh Pasa121 Penerima yang Dipotong PI Penerima yang Tidak Dip01 PemotongPPh Pasa121 Bukan Pemotong PPh Pasa Saat Pemotongan Penghitungan PPh Pasa121 Pemotongan, Penyetoran, (
72
. 75 75 79 82 83
Kewajaran Transaksi Hubungan Istimewa dan Revaluasi Aset Tetap Hubungan Istimewa Dividen dari Luar Negeri Revaluasi Aset Tetap
91 91 94 95
Penghasilan Neto: Penghitungan Norma Penghitungan Pihak yang Diperkenankan Norma Penghitungan Kewajiban Pencatatan Tarif Norma Penghitungan Contoh Penggunaan Norma Penghitungan
97 97 98 99 99
Bab 10 Pembayaran Pajak Penghasilan Pembayaran Pajak melalui Pemotongan Pihak Lain Penyetoran Sendiri dalam Tahun Berjalan (Angsuran) Sistem Pengkreditan dan. Setor Sendiri Akhir Tahun Pembebasan Pemotongan atau Pemungutan Pajak Pengurangan PPh Pasal 25
Daftar lsi
119 119 122 123 125 125
Bab13 PPh Pasal 22; Kewajiban ] Kredit Pajak atas Transak Pemungut dan Objek PPh Dikecualikan Pemllngutan Besarnya PPh Pasal 22 Saat Terutang atau Pemunl Sifat Pembayaran: Final at, Pengembalian Barang Bab 14 PPh Pasal 23: Kewajiban Kredit Pajak atas Passive Pemotong PPh Pasa123 Objek dan Tarif Pemoton~
11
Daftar lsi
J7
Bab 11
l8 12 l7 ;4
il ;2
;7
'I '2
Bab 12
'5
'5
'9 12 13
'1 'I '4 '5
7 '7
Bab 13
Bah 14
Pemajakan Penghasilan Final Pasal4 ayat 2 atas Penghasilan Tertentu Bunga Tabungan atau Deposito Bunga Koperasi Dividen Orang Pribadi Derivatif Konstruksi Obligasi Pengalihan Hak atas Tanah dan atau Bangunan Persewaan Tanah dan atau Bangunan Penjualan Saham Milik Perusahaan Modal Ventura Penghasilan atas Hadiah Undian
127 127 129 130 130 131 133 134 136 137 138
PPh Pasal 21: Kewajiban Pemotongan Pajak dan Kredit Pajak Imbalan Pekerjaan/Jasa/Kegiatan kepada Orang Pribadi ObjekPemotongan PPh Pasal 21 Bukan Objek PPh Pasal21 Penerima yang Dipotong PPh Pasal21 Penerima yang Tidak Dipotong Pasal 21 PemotongPPh Pasal 21 Bukan Pemotong PPh Pasal21 Saat Pemotongan Penghitungan PPh Pasal21 Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal21
139 140 141 142 143 143 144 145 145 ISO
PPh Pasal22: Kewajiban Pemotongan Pajak dan Kredit Pajak atas Transaksi Barang Pemungut dan Objek PPh Pasal 22 Dikecualikan Pemungutan Pasal 22 Besarnya PPh Pasal 22 Saat Terutang atau Pemungutan Sifat Pembayaran: Final atau Tidak Pengembalian Barang
157 158 159 161 163 163 164
PPh Pasal23: Kewajiban Pemotongan Pajak dan Kredit Pajak atas Passive Income dan Jasa Pemotong PPh Pasal23 Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasa123
165 166 166
,
Hukum Pajak Material 1
Bukan Ohjek Pemotongan PPh Pasal 23 Saat Terutang Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Bab 15
Bab 16
Babl7
PPh Pasal24: Pengkreditan Pajak yang Dipotong di LuarNegeri Pengkreditan Pajak Luar Negeri Menurut UU PPh Pengkreditan Pajak Luar Negeri Menurut Kepmenkeu Nomor 164/KMK.03/2002 PPh Pasal25: Angsuran Dibayar Sendiri dalam Tahun Berjalan Penghitungan PPh Pasal 25 secara Umum Menurut UU PPh PPh Pasal 25 Sehelum SPT Tahunan PPh DisampaJikan Menurut UU PPh Dalam Tahun Berjalan Diterhitkan Surat Ketetapan Pajak Menurut UU PPh Terdapat Sisa Kompensasi untuk Tahun Berikutnya Tidak Terdapat Sisa Kompensasi untuk Tahun Berikutnya Wajih Pajak Memperoleh Penghasilan Tidak Teratur SPT Tahunan PPh Disampaikan Lewat Waktu Tanpa Ada Izin Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan SPT Tahunan PPh DisampaJikan Lewat Waktu Ada Izin Perpanjangan Penyampaian SPT Tahunan Pemhetulan SPT Tahunan PPh Peruhahan Keadaan Usaha atau Kegiatan Wajih Pajak Wajih Pajak Baru Mendaftarkan Diri Wajih Pajak Bank atau Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi Wajih Pajak BUMN atau BUMD Wajih Pajak Masuk Bursa dan Wajih Pajak Lainnya yang Wajib Laporan Keuangan Berkala Wajih Pajak Orang Prihadi Pengusaha Tertentu Pengurangan PPh Pasal25 Pemajakan Wajib Pajak Luar Negeri: Dikenakan Pajak sebagai BUT atau Dipotong PPh Pasal26 Menurut UU PPh dan P3B (Tax Treaty) Pemajakan Menurut UU PPh Pemajakan BUT Menurut UU PPh
Daftar lsi
170 172 172
173 173
Pemajakan Pasal26 Menpf Pemajakan Wajih Pajak Lua Pemajakan BUT Menufut F Pemajakan Pasa126 MenUfl Saat Terutang Bab 18
Pemajakan Penghasilan Pa Wajih Pajak Pelayaran Dal3.J Wajib Pajak Penerbangan D Wajih Pajak Pelayaran dan 1 Wajih Pajak dalam Usaha Bi (Build Operate and TraIl Wajih Pajak Pola Bagi Hasil Wajib Pajak Jasa Maklon In1
Babl9
Pasal31D UU PPh: Pajak J DasarHukum Latar Belakang Definisi Perlakuan Pajak Penghasila Biaya Usaha Berbasis Syari~ Pemotongan Pajak Ketentuan Perpajakan Umu
Bab20
Pasal31D UU PPh: Pajak 1 Minyak dan Gas Bumi DasarHukum Penghasilan Kontraktor Pemajakan Penghasilan KOJ Pemajakan Penghasilan KOl Pemajakan Penghasilan di I
Bab21
Fasilitas Perpajakan Wajih Pajak Usaha Tertentu KAPET Industri Pionir
Bab22
Perpajakan Hibah Luar N4 DasarHukum Alasan Kebijakan Perpajak:
175
183 184 185 185 186 186 187 188 189 190 191 192 193 193 194 194 194
197 197 198
jail
rI
-
,. Daftar lsi
170
172
172
173
173
-- ---
Bab 18
175
183
184
Pemajakan Pasal26 MenJlrut UU PPh Pemajakan Wajib Pajak Luar Negeri Menurut P3B Pemajakan BUT Menurut P3B Pemajakan Pasal26 Menurut P3B Saat Terutang
201
203
203
205
207
Pema;akan Penghasilan Pasal15 atas Wajib Pajak Tertentu Wajib Pajak Pelayaran Dalam Negeri Wajib Pajak Penerbangan Dalam Negeri Wajib Pajak Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri Wajib Pajak d~lam Usaha Bangun Serah Bangunan
(Build Operate and Trl;lnsfer) Wajib Pajak Pola Bagi HasH dengan PT Telkom Wajib Pajak Jasa Maklon Internasional
213
213
215
216
217
218
' 219
185
Bab 19
Pasal31D UU PPh: Pajak Penghasilan Berbasis Syariah DasarHukum Latar Belakang Definisi Perlakuan Pajak Penghasilan Biaya Usaha Berbasis Syariah Pemotongan Pajak Ketentuan Perpajakan Umum
221
221
221
222
222
223
223
224
Bab20
Pasal31D UU PPh: Pajak Penghasilan Usaha
Minyak dan Gas Bumi DasarHukum PenghasHan Kontraktor Pemajakan Penghasilan Kontrak Bagi Hasil Pemajakan Penghasilan Kontrak Jasa Pemajakan Penghasilan di Luar Kontrak
225
225
225
226
226
227
185
186
186
187
188
189
190
191
192
'193
193
!194
a94
~94
197
[97 ;,98
Bab21 Fasllitas Perpajakan Wajib Pajak Usaha Tertentu dan atau Bidang Tertentu KAPET Industri Pionir
229
229
231
232
Bab22
245
245
245
Perpajakan Hibah Luar Negeri DasarHukum Alasan Kebijakan Perpajakan
.~
Hukum
XIV
Penghitungan Pajak Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Utama Penghitungan Pajak Kontraktor, Konsultan, dan Pemasok Lapisan Kedua
Daftar Pustaka Indeks
Material 1
245 246
D-I I-I
ebagaimanadiketahui
S
"hukum (Redttsstaal) berdasarbn pada hukum. peraturan harns diraneanJ prosedur yang sah. ,.
Konstitusi Negara ReIllublltl
Dasar 1945 dengan jelas
memaksa uotok kepenttngan
konstitusi yang sangat jelas in!
pajak harus berdasarkan tiaS-Mal
1. Asas Keadilan 2. Asas Kepa$tian. Hukum 3. Asas Yuridis 4. Asas Kesesuaian dengan ;;. Asas Nondiskriminasl 6, Asas Ekonomi
Dengan memahami asas pajak, pemerintah dan masvarakat dill dalam me1aksanakan hak dan kewa8i sesuai cita-cita negara hokum.
