REVALUASI AKTIVA TETAP

Edisi Oktober II / 2010

www.pajak.asia / www.tcg.co.id

REVALUASI AKTIVA TETAP

Editorial

Salam Jumpa Pembaca, Alhamdulillah, puji syukur senantiasa Redaksi panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hingga saat ini masih bisa berjumpa dengan pembaca melalui SPTaxNewsletter ini. Mudahmudahan karya sederhana ini bisa memberikan manfaat bagi para pembaca. Dalam edisi kali ini, Redaksi SPTaxNewsletter akan mengetengahkan tema tentang revaluasi aktiva tetap. Adanya perkembangan harga yang tajam atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan serta dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Kondisi seperti ini memunculkan kebutuhan untuk melakukan revaluasi. Semoga tulisan ini bisa membantu pembaca dalam memahami dan melaksanakan revaluasi aktiva tetap dan meminimalkan risiko perpajakan yang mungkin timbul. Simak ulasannya! Salam Target, Redaksi

Adanya perkembangan harga yang tajam atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam kondisi seperti ini Menteri Keuangan diberi wewenang untuk menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) atau indeksasi biaya dan penghasilan. Kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan ini diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh). Peraturan pelaksanaan yang menjadi pedoman dalam melaksanakan revaluasi terdiri dari: 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/ PMK.03/2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, 2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2009 tanggal 23 Februari 2009 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan, 3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-56/PJ/2009 tanggal 25 Mei 2009 tentang Penyampaian Dan Penegasan Atas Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor.

Daftar Isi: Revaluasi Aktiva Tetap ……………...……………………………..…...……... hal. 1 Jadwal Training SPT (Oktober 2010) …..………………………………….. hal. 8

Jakarta:

Surabaya:

Medan:

Batam:

PT Suluh Prima Target Tanjung Mas Raya Blok B1 No.4 Tanjung Barat, Jak-Sel Tel. (021)780 3254/7112 2992 Fax. (021) 781 8456

PT Prakarsa Target Maxima Graha Pena Lt. 17 R.1709 Jl. A. Yani 88, Surabaya Tel. (031) 829 3464 / 827 1099 Fax. (031) 829 1091

Jl. Imam Bonjol No.16 D Gd. Mandiri Lt. 4 Medan Tel. (061) 821 4127 Fax (061) 821 4219

PT Target Solusi Perkasa Kompleks Trinusa Jaya Blok A No. 4 Mary Mart, Batam Center Tel. (0778) 477 563 Fax (0778) 466 995

Redaks

i

Wildan Permana, Tugiman Binsarjono, Abdul Rohim, Harto Subekti, Tomy Ardiansyah, Dery Saiful Rahmansyah, Tiwi Ayu,

SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 2


Persyaratan Wajib Pajak (WP) yang boleh melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan adalah WP badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). WP badan dalam negeri dan BUT tersebut harus memenuhi syarat-syarat berikut: 1. Telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. 2. Bukan WP yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat. 3. Dalam jangka waktu lima tahun sebelumnya perusahaan tidak melakukan revaluasi. Revaluasi dapat dilakukan terhadap: 1. Seluruh aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang berstatus hak milik atau Hak Guna Bangunan; atau 2. Seluruh aktiva tetap berwujud tidak termasuk tanah, yang terletak atau berada di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak. Revaluasi harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat revaluasi dilakukan. Nilai pasar atau nilai wajar tersebut ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Jika nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan tersebut ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, DJP akan menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan. Revaluasi harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu tahun sejak tanggal laporan perusahaan jasa penilai atau ahli penilai.

Prosedur Revaluasi WP yang melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak (DJP). Skema di halaman berikutnya menunjukan prosedur yang harus dilalui sampai persetujuan tersebut diperoleh. Setelah perusahaan jasa penilai/ahli penilai menetapkan nilai pasar atau nilai wajar dan menerbitkan laporannya, WP mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Jika hasil penelitian menyatakan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan formal dan material, maka Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan persetujuan. Sebaliknya jika berdasarkan


Halaman 3


hasil penelitian permohonan perusahaan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan formal dan/atau material, maka Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan penolakan. Keputusan persetujuan atau penolakan tersebut harus diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan. Apabila setelah jangka waktu tersebut terlampaui Kepala Kanwil DJP belum menerbitkan keputusan persetujuan atau keputusan penolakan, maka permohonan WP dianggap diterima dan Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan persetujuan dalam waktu paling lama tiga hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 30 hari tersebut. Keputusan persetujuan ini berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut. Keputusan yang dibuat Kepala Kanwil DJP merupakan keputusan yang dibuat atas nama Direktur Jenderal Pajak.

Permohonan untuk memperoleh persetujuan revaluasi dibuat dengan menggunakan format sesuai Lampiran I PER-12/Pj/2009 dan harus dilampiri dengan: 1. Fotokopi surat ijin usaha perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang telah memperoleh ijin dari Pemerintah, yang dilegalisir oleh instansi Pemerintah yang berwenang menerbitkan surat ijin usaha tersebut, 2. Laporan penilaian Perusahaan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, 3. Daftar Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan dengan format sesuai lampiran II Per-12/Pj/2009, 4. Laporan Keuangan tahun buku terakhir sebelum revaluasi dilakukan yang telah diaudit akuntan publik. Jika permohonan yang disampaikan tidak lengkap, maka Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan surat permintaan kelengkapan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan. WP harus melengkapi kekurangannya dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak saat diterimanya surat permintaan kelengkapan. Pajak Penghasilan (PPh) atas Selisih Lebih Revaluasi Selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen). PPh final tersebut wajib dibayar ke kas negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lama 15 (lima belas) hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan persetujuan. SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 4


WP yang karena kondisi keuangannya tidak memungkinkan untuk melunasi sekaligus PPh yang terutang dapat mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran paling lama 12 (dua belas) bulan. Permohonan diajukan kepada Kepala Kanwil DJP dengan format sesuai Lampiran V PER-12/PJ./2009 bersamaan dengan pengajuan permohonan persetujuan revaluasi. Atas permohonan ini Kepala Kanwil DJP atas nama Direktur Jenderal Pajak wajib menerbitkan keputusan persetujuan (seluruhnya atau sebagian) atau keputusan penolakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila jangka waktu 30 hari tersebut terlampaui dan DJP belum menerbitkan keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan Kepala Kanwil DJP wajib menerbitkan keputusan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 30 hari kerja tersebut. Keputusan persetujuan ini berlaku terhitung mulai tanggal akhir jangka waktu 30 kerja tersebut. Jika WPP memperoleh memperoleh keputusan persetujuan untuk mengangsur, maka pembayaran PPh harus dilakukan paling lama pada tanggal jatuh tempo setiap angsuran pembayaran.

Perhitungan Penyusutan Revaluasi harus diikuti dengan perubahan perhitungan penyusutan aktiva tetap untuk periode setelah revaluasi. Penyusutan untuk periode yang dimulai sejak bulan dilakukannya revaluasi berlaku ketentuan sebagai berikut: 1. Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang telah memperoleh persetujuan revaluasi adalah nilai pada saat penilaian kembali. 2. Masa manfaat fiskal aktiva tetap yang telah dilakukan revaluasi disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. 3. Perhitungan penyusutan dimulai sejak bulan dilakukannya revaluasi. Penyusutan aktiva tetap untuk bagian tahun pajak sampai dengan bulan sebelum bulan dilakukannya revaluasi berlaku ketentuan sebagai berikut: SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 5

1. 2. 3. 4.


Dasar penyusutan fiskal aktiva tetap adalah dasar penyusutan fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Sisa masa manfaat fiskal aktiva tetap adalah sisa manfaat fiskal pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan penyusutannya dihitung secara prorata sesuai dengan banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak tersebut. Penyusutan fiskal aktiva tetap yang tidak memperoleh persetujuan revaluasi, tetap menggunakan dasar penyusutan fiskal dan sisa manfaat fiskal semula sebelum dilakukannya revaluasi.

Pengalihan Aktiva Tetap Jika WP melakukan pengalihan aktiva tetap berupa aktiva tetap Kelompok 1 dan Kelompok 2 yang telah memperoleh persetujuan revaluasi sebelum berakhirnya masa manfaat yang baru, atau melakukan pengalihan aktiva tetap Kelompok 3, Kelompok 4, bangunan dan tanah yang telah memperoleh persetujuan revaluasi sebelum lewat jangka waktu 10 tahun, maka atas selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan PPh bersifat final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh WP badan dalam negeri yang berlaku pada saat revaluasi dikurangi 10% (untuk tahun pajak 2009 tambahan PPh Final sebesar 18% atau 28% tarif PPh Badan dikurangi dengan 10%, sedangkan untuk tahun 2010 menjadi sebesar 15% atau 25% tarif PPh Badan dikurangi 10%). Tambahan PPh final ini wajib dibayar paling lama 15 hari setelah akhir bulan terjadinya pengalihan aktiva tetap tersebut.


Halaman 6


Tambahan PPh yang bersifat final tersebut tidak berlaku bagi: 1. Pengalihan aktiva tetap yang bersifat force majeur berdasarkan keputusan atau kebijakan Pemerintah atau keputusan Pengadilan, 2. Pengalihan aktiva tetap dalam rangka penggabungan, peleburan, atau pemekaran usaha yang mendapat persetujuan, atau 3. Penarikan aktiva tetap dari penggunaan karena mengalami kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki lagi. Untuk pengalihan aktiva tetap yang tidak memenuhi kondisi seperti di atas, selisih antara nilai pengalihan aktiva tetap perusahaan dengan nilai sisa buku fiskal pada saat pengalihan merupakan keuntungan atau kerugian berdasarkan ketentuan UU PPh. Pelaporan dalam Neraca Komersial Selisih lebih revaluasi perusahaan di atas nilai sisa buku komersial semula setelah dikurangi dengan PPh final yang dikenakan harus dibukukan dalam neraca komersial pada perkiraan modal dengan nama "Selisih Lebih Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Tanggal ..... ". Pencatatan dalam neraca dapat juga dilakukan pada bagian surplus revaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 16: Aset Tetap (Revisi 2007). Pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih revaluasi perusahaan, sampai dengan sebesar selisih lebih revaluasi secara fiskal, bukan merupakan objek pajak (dividen) berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g UU PPh jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000. Jika selisih lebih revaluasi secara fiskal tersebut lebih besar daripada selisih lebih revaluasi secara komersial, maka pemberian saham bonus atau pencatatan tambahan nilai nominal saham tanpa penyetoran yang bukan merupakan Objek Pajak hanya sampai dengan sebesar selisih revaluasi secara komersial. Pencabutan Surat Persetujuan Apabila dikemudian hari Kepala Kanwil DJP memperoleh data bahwa WP yang telah diberikan persetujuan revaluasi ternyata belum melunasi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi, maka persetujuan tersebut akan dicabut. Surat keputusan pencabutan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak data diperoleh. Mengingat proses revaluasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ada baiknya sebelum mengajukan permohonan revaluasi WP memeriksa apakah telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi atau belum. Kewajiban pajak tersebut termasuk kewajiban pajak dari cabang atau perwakilan yang terdaftar di KPP Lokasi. Sehingga biaya yang dikeluarkan tidak menjadi sia-sia hanya karena terbitnya SK Pencabutan. Ketentuan Peralihan Terhadap WP yang telah mengajukan permohonan izin penilaian kembali aktiva tetap perusahaan sebelum tanggal 23 Mei 2008 dan atas permohonan tersebut belum diterbitkan surat keputusannya, maka permohonan tersebut diproses berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 486/KMK.03/2002. Penutup Adanya perkembangan harga yang tajam atau perubahan kebijakan di bidang moneter dapat menyebabkan kekurangserasian antara biaya dan penghasilan, yang dapat mengakibatkan timbulnya beban pajak yang kurang wajar. Dalam keadaan demikian, Menteri Keuangan diberi wewenang menetapkan peraturan SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

Halaman 7


tentang revaluasi atau indeksasi biaya dan penghasilan. Revaluasi harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat revaluasi dilakukan. WP yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan harus mendapatkan persetujuan dari DJP. Permohonan WP untuk mendapatkan persetujuan disampaikan kepada kepala Kanwil DJP dan setelah melalui proses penelitian keputusan akan diberikan dalam waktu paling lambat 30 hari kerja. Atas selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan PPh yang bersifat final sebesar 10%. Penyusutan fiskal untuk periode mulai bulan dilakukannya revaluasi menggunakan dasar penyusutan nilai aktiva tetap setelah di-revaluasi dengan masa manfaat yang disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh untuk kelompok aktiva tetap tersebut. Kepala Kanwil DJP memiliki kewenangan untuk mencabut surat keputusan persetujuan revaluasi yang diterbitkannya jika memperoleh data bahwa WP yang telah diberikan persetujuan ternyata belum melunasi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya revaluasi.


Halaman 8


Doorprize

Jadwal Pelatihan Oktober 2010

Menarik..

.!

1

5-'6 Oktober'10

With Holding Tax & ESPT

Batam

2

7-8 Oktober'10

I F R S - Best Practice

Batam

3

11 Oktober '10

Update PPH 21_ Cara Perhitungan SPT Masa

Jakarta

4

12 -13 Oktober '10

PPN 2010 : Menyiasati Berlakunya UU PPN/PPnBM No.42 Tahun 2010+ ESPT(2hari)

Jakarta

5

13 -14 Oktober'10


Jakarta

6

18 Oktober'10

PSAK 46_DIFFERED TAX

Jakarta

7

19-20 Oktober'10


MEDAN

8

19-20 Oktober'10

With Holding Tax & ESPT

Jakarta

9

20 Oktober'10

Tax Clinic " Benchmarking& Transfer Pricing

Jakarta

10

21 Oktober'10

Era Baru Tax Treaty & Transfer Pricing_Sehari

Jakarta

11

25-26 Oktober'10

Creative Accounting & Tax Management dlm Upaya Penghematan Pajak

Jakarta

12

26 Oktober'10

13 14

GREY AREA (Update)

SURABAYA

27-28 Oktober '10

JAKON_ Aspek Pajak & Akuntansi Jasa Kontruk

SURABAYA

28-29 Oktober'10

Aspek perpajakan Shipping & Forwarding

Jakarta

Informasi Hubungi: Divisi Marketing SPT Jakarta 021 - 780 3254 Fax: 021 - 781 8456

Kurs Pajak Mingguan Periode

Sampai Dengan

USD

SGD

EUR

JPY (100)

04 Oktober 10

10 Oktober 10

8.934,00

6.781,85

12.143,45

10.674,09

11 Oktober 10

17 Oktober 10

8.930,55

6.818,91

12.361,89

10.746,75

CNY 1.335,44 1.335,95

Sumber: Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 914/KM.1/2010 dan KMK Nomor 955/KM.1/2010

SPTaxNews adalah produk publikasi berkala yang diterbitkan oleh Target Cosulting Group (TCG) untuk para Member yang berisikan pembahasan mengenai seputar berita dan peraturan pajak terbaru (beserta implikasinya) dalam bentuk artikel. Materi yang disajikan semata-mata untuk kepentingan pemberian informasi dan bukan merupakan opini resmi kami dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis

**** SPTaxNews is a product of Target Consulting Group

REVALUASI AKTIVA TETAP

Recommend Documents