ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP PADA KOPERASI UNIT DESA BATU

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET TETAP PADA KOPERASI UNIT DESA BATU Blasius Sedi1), Shjeny Tanuwijaya2),Sukarno Himawan3), Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Email : [email protected] Revaluasi aset tetap diterapkan apabila diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi sehingga meningkatkan pembayaran pajak. Revaluasi atas aset tetap perlu diterapkan kepada perusahaan KUD Batu agar mampu mengontrol pembayaran pajak yang berlebihan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Batu. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriftip. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan KUD Batu tahun 2013 dan tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan adalah deskriftif dimana mendeskripsi dari laporan keuangan yang diperoleh. Hasil penelitian membuktikan bahwa KUD Batu sudah menerapkan revaluasi aset tetap sehingga jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) KUD Batu setiap tahun tetap berkisar sebesar Rp 15.000.000 hal ini tidak berubah walaupun jumlah aset tetap meningkat dikarenakan adanya revaluasi aset yang diterapkan oleh KUD Batu. Untuk jumlah aset tetap KUD Batu tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 23,27%. Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesudah penerapan revaluasi aset pada tahun 2014 mengalami penuruna sebanyak 81,15%. Dengan demikian dalam melakukan revaluasi aset harus berpedoman pada ketentuan yang sudah ada sehingga tidak menyalahi peraturan pemerintah yang bertolak belakang dengan kebijakan hukum. Kata kunci: Analisis Perencanaan Pajak, Revaluasi Aset Tetap dan Koperasi Unit Desa Batu.

THE TAX PLANNING ANALYSIS THROUGH REVALUATION PERMANENT ASSETS AT BATU KOPERASI UNIT DESA Blasius Sedi1), Shjeny Tanuwijaya2),Sukarno Himawan3), Department of Accounting Faculty of Economics Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Email : [email protected]

ABSTRACT The revaluation of permanent assets applied in which it caused of the increasement about permanent assets in the market or the low of active value in the company financial report that caused of devaluation so that it will increase the tax payment. The revaluation of permanent assets need to be applied into Batu KUD company so that it can control the over tax payment. The aim of this research is knowing the tax planning through the revaluation of the permanent assets done by Batu Koperasi Unit Desa.This research is descriptive qualitative. The data taken from the financial report of Batu KUD the year 2013 also 2014. The data collecting is observation, interview and documentation. The data analysis method is descriptive in which describing the financial report itself. The result of this research proved that Batu KUD has applied the revaluation of permanent assets so that the number of Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) payment in the Batu KUD in amount of 15 million. This is not changed eventhough the number of permanent assets increase caused of the revaluation of assets applied by Batu KUD. The number of assets in the Batu KUD for the year 2014 increase in amount of 23,27 procent. The payment of Pajak Penambahan Nilai (PPN) after the revaluation of assets in the year 2014 decreased in amount of 81,15 procent. So that the revaluation of assets must be done and oriented to the stipulation so that it will not be crushed the government rule that is refused the law policy. Keyword: The tax planning analysis, The revaluation of assets and Batu Koperasi Unit Desa.

PENDAHULUAN Indonesia merupakan negara yang sedang meningkatkan pembangunan perekonomian, salah satu faktor utama dalam mengembangkan perekonomian tersebut adalah pendapatan negara dari sektor pajak, negara merupakan masyarakat yang mempunyai tujuan hidup tertentu, dan didalam masyarakat terdiri dari individu dan kelompok, untuk kelangsungan hidupnya, individu dan kelompok memerlukan biaya,dan biaya tersebut merupakan beban dari pengahasilannya. Proses perubahan yang terjadi terus menerus merupakan kemajuan yang ingin dicapai oleh individu maupun kelompok. Dalam pencapaiannya individu belum tentu mampu, sehingga kelompoklah yang menjadi salah satu cara untuk mencapai tujuan, kelompok dalam hal ini adalah koperasi, peran aktif koperasi akan kesejahteraaan bersama merupakan peningkatan pembangunan ekonomi dalam suatu negara (Mardiasmo, 2008). Dalam menjalankan usahanya koperasi tidak terlepas untuk membayar kewajibannya, bagi perusahaan maupun koperasi. Pajak merupakan pengeluaran tanpa memperoleh imbalan secara langsung, sehingga dalam pembayaran perusahaan maupun koperasi berupaya agar pengeluarannya dapat sekecil mungkin, perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap dilakukan agar dapat diketahui secara pasti pajak yang akan dibayarkan sesuai dengan Undang Undang dan nilai pasar wajar aset tetap yang dimiliki sebuah koperasi (Waluyo & Ilyas, 2002). Pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai beban atau biaya (expense) dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Sehingga pajak akan menurunkan jumlah laba yang akan diterima oleh koperasi tersebut (Kuncoro, 2009).

SAK No. 16 tentang Aset tetap disebutkan bahwa Standar Akuntansi Keuangan menganut prinsip penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan (historical price) atau harga pertukaran (exchange price) (Soemitro, 2009). Namun dalam praktek komersial hal ini mungkin dilakukan dengan berdasarkan pada ketentuan pemerintah, yaitu peraturan perpajakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia. Pajak sebagai beban akan membuat badan berusaha untuk menekannya. Cara yang dipakai untuk menekanbeban pajak adalah dengan melakukan perencanaan pajak. Strategi mengefisienkan beban pajak (penghematan pajak) yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Batu atas aset yang dimilikinya sudah melakukan perhitungan melalui perencanaan dengan merevaluasi aset tetap, akan tetapi perhitungan yang digunakan masih belum maksimal dan pembayaran beban pajak masih belum sesuai dengan nilai pasar wajar atas aset yang dimilikinya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan pajak melalui revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh Koperasi Unit Desa Batu. TINJAUAN PUSTAKA Perencanaan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang pertama harus dijalankan. Sebab tahap awal dalam melakukan aktivitas perusahaan sehubungan dengan pencapaian tujuan organisasi perusahaan adalah dengan membuat perencanaan. Suandy (2001:2) secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik

(tata cara pelaksanaan program) dan operasi (tindakan) yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Tujuan dari perencanaan pajak adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan dibayarkan ke pemerintah melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan menyelundupkan pajak (tax evasion) yang merupakan tindakan pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi.

Gambar 1: Aset Tetap KUD Batu Jumlah Total Aset Tetap Rp18.000.000.000

Rp16.383.61 2.481

Rp16.000.000.000 Rp13.654.03 3.481

Rp14.000.000.000 Rp12.000.000.000 Rp10.000.000.000 Rp8.000.000.000 Rp6.000.000.000 Rp4.000.000.000

Rp9.945.030. 013 Rp7.630.533. 773 Rp6.438.582. 468

Rp6.023.499. 708

2013 2014

Rp2.000.000.000

METODE PENELITIAN Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kualitatif deskriftip. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan KUD Batu tahun 2013 dan tahun 2014. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisa data yang di gunakan adalah deskriftif dimana mendeskripsi dari laporan keuangan yang diperoleh. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Analisa Aset Tetap KUD Batu Untuk mengetahui jumlah asst tetap pada KUD Batu diketahui dari jumlah biaya perolehan dikurangi jumlah akumulasi penyusutan pada tahun 2013 dan tahun 2014. Adapun data disajikan pada tabel berikut:

Rp-

Sumber : Diolah, 2015 Dari data diketahui bahwa untuk biaya perolehan KUD Batu pada tahun 2013 ke tahun 2014 meningkat sebanyak 16,66%, sedangkan jumlah akumulasi penyusutan juga meningkat dari tahun 2013 sampai tahun 2014 sebanyak 6,45% hal ini membuktikan bahwa jumlah biaya perolehan dari asset tetap lebih besar dari jumlah akumulasi penyusutan sehingga jumlah asset tetap juga meningkat. Analisa jumlah total asset KUD Batu diketahui pada tahun 2013 berjumlah Rp 7.630.533.773 dan pada tahun 2014 berjumlah Rp 9.945.030.013. Dari hal tersebut diketahui bahwa ada peningkatan jumlah aset tetap dari tahun 2013 sampai 2014 dengan jumlah peningkatan sebesar 23,27% atau berjumlah Rp 2.314.496.240. Adapun data dapat dipahami pada grafik berikut ini: Gambar 4.1, membuktikan bahwa untuk biaya perolehan, akumulasi penyusutan dan jumlah asset KUD Batu

semua mengalami peningkatan dari tahun 2013 sampai tahun 2014. 2. Pembayaran Pajak KUD Batu Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan keuangan KUD Batu tahun 2013 sampai 2014 maka data tentang keseluruhan pembayaran pajak disajikan sebagai berikut: Tabel 1 : Pembayaran Pajak KUD Batu Keterangan Pendapatan Usaha SHU sebelum pajak Jumlah Aset PPh Pasal 25 Utang PPN Jumlah Pembayaran

Kenaikan (Penurunan)

Persen

Rp 11.356.302.206 17,90% Rp

37.860.430

7,64%

Rp 11.394.162.636 17,81% Rp 3.428.212 7,92% Rp (4.963.042) (81,15%) Rp

(1.534.830)

3,34%

Sumber : Diolah, 2015 Berdasarkan data dapat dipahami bahwa jumlah pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun 2014 mengalami peningkatan dikarenakan pendapatan usaha KUD Batu dari tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 17,90%, sedangkan dengan adanya revaluasi aset sehingga jumlah pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) mengalami penuruna sebanyak 81,15% setelah penerapan revaluasi aset. Berdasarkan hasil wawancara dengan staf keuangan (Bendahara) KUD Batu yaitu ibu Hj. Wiwik Zullaikha, SE menjelaskan bahwa: “Setiap tahun KUD Batu melaksanakan perencanaan pajak dengan merevaluasi aset tetap, sehingga pembayaran pajak rutin dilaksanakan. Untuk ketentuan pengenaan pajak aset tetap nilainya telah di tetapkan oleh kantor pajak terutama mengenai PBB, kecuali

pembayaran pajak berdasarkan pendapatan hasil usaha. Untuk pembayaran pajak setiap tahun kurang lebih sebesar Rp 15.000.000 untuk pajak Bangunan, Kantor dan Pabrik”. (Wawancara bersama bendahara KUD Batu, tanggal 27 Agustus 2015) Hasil wawancara diketahui bahwa jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) KUD Batu setiap tahun berkisar sebesar Rp 15.000.000 hal ini tidak berubah walaupun jumlah aset tetap meningkat dikarenakan adanya revaluasi aset yang diterapkan oleh KUD Batu. Sedangkan untuk pembayaran PPh Pasal 25 disesuaikan dengan jumlah pendapatan usaha, pada tahun 2013 pembayaran PPh Pasal 25 Rp.39.882.452 dan pada tahun 2014 berjumlah Rp 43.310.664, jumlah pembayaran tersebut bertambah dikarenakan jumlah pendapatan usaha KUD Batu semakin bertambah sebayak 17,90%. Sedangkan jumlah pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) pada tahun 2014 mengalami penurunan sebanyak 81,15% hal ini disebabkan adanya penerapan revaluasi aset yang dilakukan oleh KUD Batu. Pembayaran pajak di KUD Batu untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 setelah menerapkan revaluasi aset tetap dinyatakan mengalami penurunan setiap tahun sebanyak 3,34%. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil analisa membuktikan bahwa KUD Batu sudah menerapkan revaluasi aset tetap sehingga jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) KUD Batu setiap tahun tetap berkisar sebesar Rp 15.000.000 hal ini tidak berubah walaupun jumlah aset tetap meningkat dikarenakan adanya revaluasi aset yang

diterapkan oleh KUD Batu. Untuk jumlah aset tetap KUD Batu tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 23,27% atau berjumlah Rp 2.314.496.240 dari tahun 2013. Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesudah penerapan revaluasi aset pada tahun 2014 mengalami penuruna sebanyak 81,15%. Sedangkan pembayaran pajak di KUD Batu untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 setelah menerapkan revaluasi aset tetap dinyatakan mengalami penurunan setiap tahun sebanyak 3,34% Sedangkan pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun 2014 mengalami peningkatan dikarenakan pendapatan usaha KUD Batu dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 17,90%. Sehingga untuk memanimalisir berlebihnya pembayaran pajak oleh KUD Batu maka perlu adanya revaluasi aset tetap sehingga pembayaran PBB KUD batu bisa stabil walau pun tidak bisa menghindar dari peningkatan jumlah pembayaran PPh Pasal 25 kerena pengukuran pembayaran pajak tersebut berdasarkan hasil laba usaha yang diperoleh KUD Batu. Revaluasi aset tetap adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai asset tetap tersebut dipasaran atau karena rendahnya nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aktiva tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar (Waluyo & Ilyas, 2002). Adapun yang harus diketahui KUD Batu untuk ketentuan umum revaluasi pajak yaitu; revaluasi dilakukan atas seluruh aktiva tetap KUD Batu termasuk tanah dengan status hak milik atau hak guna bangunan; revaluasi dilakukan berdasarkan nilai pasar atau

nilai wajar aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai yang memperoleh izin dari Pemerintah. Jika hasil revaluasi tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya dapat ditetapkan oleh DJP; selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%; penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir; hasil revaluasi akan memperbaruhi nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal; revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal; dan perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi (kelompok lainnya), maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% (25% 10% = 15%) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset Untuk dasar hukum revaluasi aset tetap di Indonesia yaitu keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK.03/2002 Tanggal 28 November 2002 tentang Tata Cara penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan dan undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (Sumarsan, 2012). Adapun khusus untuk menentukan nilai wajar dalam model revaluasi aset tetap, standar secara eksplisit menyebutkan bahwa nilai tanah, bangunan dilakukan oleh penilai independen yang profesional berdasarkan bukti pasar. Sedangkan nilai wajar pabrik dan peralatan menggunakan nilai pasar yang ditentukan oleh penilai, untuk nama penilai harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Dalam PSAP 07, aset tetap di neraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan dan aset tetap lainnya. Nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar (arm’s length transaction). Berdasarkan konsep nilai wajar, harga pasar aktif merupakan nilai wajar yang ideal dan memiliki keandalan yang tinggi, karena mudah diverifikasi. Namun jika tidak ada harga pasar aktif, dapat digunakan nilai pasar terkini, harga pasar dari aset serupa, menggunakan pendekatan nilai kini arus kas di masa depan atau dengan metode nilai opsi. KESIMPULAN DAN SARAN

peningkatan dikarenakan pendapatan usaha KUD Batu dari tahun 2013 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan sebayak 17,90%. Untuk memanimalisir pembayaran pajak oleh KUD Batu yang berlebihan maka sewajarnya KUD Batu menerapkan revaluasi aset sehingga pembayaran pajak mampu dikontrol oleh pihak perusahaan. Pembayaran pajak di KUD Batu untuk tahun 2015 sampai tahun 2017 setelah menerapkan revaluasi aset tetap dinyatakan mengalami penurunan setiap tahun sebanyak 3,34% Saran 1.

2.

Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa KUD Batu sudah menerapkan revaluasi aset tetap sehingga jumlah pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) KUD Batu setiap tahun tetap berkisar sebesar Rp 15.000.000 hal ini tidak berubah walaupun jumlah aset tetap meningkat dikarenakan adanya revaluasi aset yang diterapkan oleh KUD Batu. Untuk jumlah aset tetap KUD Batu tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 23,27% atau berjumlah Rp 2.314.496.240 dari tahun 2013. Pembayaran Pajak Penambahan Nilai (PPN) sesudah penerapan revaluasi aset pada tahun 2014 mengalami penuruna sebanyak 81,15%. Sedangkan pembayaran PPh Pasal 25 pada tahun 2014 mengalami

3.

Bagi KUD Batu diharapkan dalam melakukan revaluasi aset harus berpedoman pada ketentuan yang sudah ada sehingga tidak menyalahi peraturan pemerintah yang bertolak belakang dengan kebijakan hukum. Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian yang sama diharapkan penelitian meneliti kajian reverensi sekitar 4 tahun periode laporan keuangan sehingga bisa memberikan hasil yang lebih pasti dalam pemahaman tentang revaluasi aset oleh pihak perusahaan. Bagi pihak perpajakan diharapkan berpedoman pada transparansi dalam pengelolaan pajak sehingga hasil pajak yang ada bisa dirasakan oleh masyarakat demi kemajuan perkembangan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Kuncoro, Mudrajad. 2009. Edisi Ketiga Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi. Jakarta : Erlangga. Mardiasmo. 2008. Pengantar singkat hukum pajak.Bandung:Alfabeta Soemitro, Rochmat, 2009. S.H. DasarDasar Hukum Pajak Dan Pajak Pendapatan.Jakarta : Salemba Empat Waluyo & Ilyas.2002. Revaluasi pajak. Jakarta : Erlangga. P.J.A.Andriani Pengantar pajak. Yogyakarta : Penerbit Ekomisia Lumbantoruan, Sophar. 1996. Akuntansi pajak. Jakarta : Erlangga. Suandy, Early, 2001. Perencanaan Pajak. Edisi keempat. Jakarta: Salemba Empat Republik Indinesia.2002. Keputusan Menteri Keuangan RI No.486/KMK. 03/2002 tentang penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan. Jakarta. Zain.2005.PerencanaanPajak. Jakarta : Salemba Empat. Sumarsan, Thomas.2012.Tax Review and Strategi Perencanaan Pajak . Jakarta :PT Indeks