Lampiran Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor : Kep-011/DIR/KPEI/1215 Tanggal : 28-12-2015
PERATURAN KPEI NOMOR: II-15 KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK TIDAK DIJAMIN DAN TRANSAKSI DIPISAHKAN ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS
I.
DEFINISI Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: I.1. Efek Tidak Dijamin adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. I.2. Transaksi Dipisahkan adalah Transaksi Bursa yang dipisahkan dari Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. I.3. Efek Bersifat Ekuitas adalah (i) saham atau (ii) Efek yang dapat ditukar dengan saham atau (ii) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana diatur dalam Angka 1 Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008. I.4. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. I.5. Daftar Hasil Kliring (DHK) adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek dan atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka Penyelesaian Transaksi Bursa.
1
I.6. Daftar Hasil Kliring Efek Transaksi Dipisahkan (DHK-TD) adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek dan atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka Penyelesaian atas Transaksi Dipisahkan. I.7. Laporan Transaksi Dipisahkan (LTD) adalah dokumen elektronik yang memuat Transaksi Bursa yang dipisahkan sementara dari proses Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh KPEI. I.8. Per-transaksi (trade for trade) adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan. I.9. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. I.10. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3). I.11. Pasar Tunai adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). I.12. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek I.13. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. I.14. Nasabah Anggota Kliring adalah pihak perorangan atau institusi yang menggunakan jasa Anggota Kliring. I.15. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia. I.16. KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. I.17. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. I.18. Dana Jaminan adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur
2
dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
II.
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN EFEK TIDAK DIJAMIN II.1. Bursa dan KPEI menetapkan Efek Tidak Dijamin dengan mempertimbangkan kriteria paling kurang sebagai berikut: II.1.1. Komposisi kepemilikan Efek termasuk kepemilikan publik dan konsentrasi kepemilikan Efek yang dikategorikan berisiko. II.1.2. Pola Transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya II.1.3. Fluktuasi harga Efek; II.1.4. Volume transaksi; II.1.5. Frekuensi transaksi; dan II.1.6. Informasi lain yang bersifat material. II.2. Bursa dan KPEI melakukan reviu daftar Efek Tidak Dijamin setiap bulan dengan mempertimbangkan kriteria dan periode data paling kurang selama 1 (satu) bulan terakhir. II.3. Bursa dan KPEI mengumumkan daftar Efek Tidak Dijamin melalui website Bursa dan KPEI setiap bulan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum diberlakukannya Efek Tidak Dijamin. II.4. Pengumuman Efek Tidak Dijamin memuat periode pemberlakuan atas Efek Tidak Dijamin. II.5. Apabila terdapat Efek yang memenuhi kriteria Efek Tidak Dijamin dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan II.2 Peraturan ini, maka Bursa dan KPEI mengumumkan melalui website Bursa dan KPEI terkait penambahan Efek Tidak Dijamin tersebut, dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum diberlakukan.
III.
KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK TIDAK DIJAMIN III.1. Terhadap setiap Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin yang dilakukan di Pasar Negosiasi, proses Kliring dilakukan secara Per-transaksi. III.2. Berdasarkan hasil Kliring sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1, KPEI menyediakan DHK untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas (T+0); III.3. DHK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.2, berisi hal-hal sebagai berikut: 3
III.3.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring jual kepada Anggota Kliring beli untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; III.3.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring beli dari Anggota Kliring jual untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; III.3.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan oleh Anggota Kliring beli kepada Anggota Kliring jual atau sejumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring jual dari Anggota Kliring beli; III.3.4. Tanggal transaksi. III.4. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin dilakukan sesuai Peraturan KSEI terkait pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana untuk penyelesaian Transaksi Bursa yang proses kliringnya dilakukan Per-transaksi. III.5. KPEI tidak melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dalam hal terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban atas Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin di Pasar Negosiasi.
IV.
BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN UNTUK TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK TIDAK DIJAMIN IV.1. Biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin ditetapkan sesuai Peraturan KPEI No. II-5 tentang Penyelenggaraan Kliring Dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. IV.2. KPEI tidak melakukan penagihan kontribusi pembayaran Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Tidak Dijamin.
V.
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN TRANSAKSI DIPISAHKAN V.1. Transaksi Dipisahkan ditetapkan berdasarkan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan. V.2. Bursa dan KPEI mengajukan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan, dalam hal terdapat indikasi paling kurang sebagai berikut: V.2.1. Pola Transaksi yang terindikasi melanggar Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal lainnya; V.2.2. Transaksi yang berisiko tinggi; dan/atau
4
V.2.3. transaksi yang membahayakan integritas pasar. V.3. Pengajuan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan oleh Bursa dan KPEI, dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi paling kurang sebagai berikut: V.3.1.
kondisi Anggota Kliring yang terkait dengan besaran nilai transaksi yang berpotensi tidak dapat dapat diselesaikan dan teridentifikasi adanya pola transaksi yang tidak lazim (unusual transaction) yang dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan;
V.3.2.
fluktuasi harga Efek yang tidak biasa;
V.3.3.
pola, volume, dan frekuensi transaksi Efek.
V.4. Bursa dan KPEI melakukan reviu paling kurang selama 1 (satu) bulan terakhir terkait indikasi dan kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.2 dan V.3 untuk pengajuan permohonan persetujuan Transaksi Dipisahkan. V.5. Setelah memperoleh persetujuan dan/atau perintah dari Otoritas Jasa Keuangan atas Transaksi Dipisahkan, Bursa dan KPEI:
VI.
V.5.1.
menetapkan Transaksi Dipisahkan;
V.5.2.
menginformasikan kepada Anggota Kliring yang transaksinya ditetapkan sebagai Transaksi Dipisahkan yang ditunda atau tidak dijamin penyelesaiannya oleh KPEI paling lambat Hari Bursa ke-2 setelah dilakukannya transaksi (T+2) pada Pasar Reguler atau paling lambat pukul 13.00 pada Hari Bursa yang sama setelah dilakukannya transaksi (T+0) pada Pasar Tunai;
V.5.3.
mengumumkan melalui website Bursa dan KPEI dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) Hari Bursa pada Pasar Reguler atau paling lambat pukul 13.00 pada Hari Bursa yang sama setelah dilakukannya transaksi (T+0) pada Pasar Tunai.
KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN ATAS TRANSAKSI DIPISAHKAN VI.1.
KPEI menerbitkan LTD dengan ketentuan sebagai berikut: VI.1.1. Dalam hal Transaksi Dipisahkan untuk Pasar Reguler atau Pasar Tunai ditetapkan sebelum penerbitan DHK, maka LTD diterbitkan paling lambat bersamaan dengan DHK sesuai dengan Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Penyelenggaraan Kliring dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. VI.1.2. Dalam hal Transaksi Dipisahkan untuk Pasar Reguler ditetapkan setelah penerbitan DHK, maka LTD diterbitkan bersamaan dengan DHK pengganti yang tidak lagi mencantumkan Transaksi Dipisahkan tersebut dengan batas waktu
5
paling lambat pukul 19.30 pada Hari Bursa ke-2 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+2). VI.2.
Dalam hal Transaksi Dipisahkan mendapat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan untuk tidak dilakukan penundaan penyelesaiannya dan tidak dijamin oleh KPEI, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: VI.2.1. KPEI melakukan Kliring secara Per-transaksi atas Transaksi Dipisahkan tersebut dan menerbitkan Daftar Hasil Kliring Transaksi Dipisahkan (DHK-TD) dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait. VI.2.2. DHK-TD berisi hal-hal sebagai berikut: VI.2.2.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring jual kepada Anggota Kliring beli untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; VI.2.2.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring beli dari Anggota Kliring jual untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; VI.2.2.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan oleh Anggota Kliring beli kepada Anggota Kliring jual atau sejumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring jual dari Anggota Kliring beli; VI.2.2.4. Tanggal transaksi; VI.2.2.5. Tanggal penyelesaian. VI.2.3. Penyelesaian Transaksi Dipisahkan tersebut dilakukan berdasarkan proses kliring secara Per-transaksi oleh KPEI melalui pemindahbukuan Efek dan/atau dana di KSEI pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3) untuk Pasar Reguler atau pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0) untuk Pasar Tunai.
VI.3.
Dalam hal KPEI melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan yang penyelesaiannya telah dilakukan penundaan, sesuai dengan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: VI.3.1. Bursa dan KPEI mengumumkan melalui website Bursa dan KPEI terkait tindakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan dimaksud dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait. VI.3.2. KPEI melakukan proses Kliring secara Netting atas Transaksi Dipisahkan tersebut dengan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa ke-3 setelah tanggal diterimanya surat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan dan tata cara penyelesaiannya dilakukan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPEI No. II-5 tentang
6
Penyelenggaraan Kliring Dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. VI.3.3. penyelesaian Transaksi Dipisahkan tersebut dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah tanggal diterimanya surat persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Transaksi Dipisahkan dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait. VI.4.
Dalam hal KPEI tidak melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan yang penyelesaiannya telah dilakukan penundaan, sesuai dengan persetujuan atau perintah Otoritas Jasa Keuangan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: VI.4.1. Bursa dan KPEI mengumumkan melalui website Bursa dan KPEI terkait tidak dilakukannya Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Transaksi Dipisahkan dimaksud dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait. VI.4.2. KPEI melakukan Kliring secara Per-transaksi atas Transaksi Dipisahkan tersebut dan menerbitkan Daftar Hasil Kliring Transaksi Dipisahkan (DHK-TD) dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait. VI.4.3. DHK-TD berisi hal-hal sebagai berikut: VI.4.3.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring jual kepada Anggota Kliring beli untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; VI.4.3.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring beli dari Anggota Kliring jual untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikannya di Bursa; VI.4.3.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan oleh Anggota Kliring beli kepada Anggota Kliring jual atau sejumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring jual dari Anggota Kliring jual; VI.4.3.4. Tanggal transaksi; VI.4.3.5. Tanggal Penyelesaian. VI.4.4. Penyelesaian Transaksi Dipisahkan tersebut dilakukan berdasarkan proses kliring secara Per-Transaksi oleh KPEI melalui pemindahbukuan Efek dan/atau dana di KSEI pada Hari Bursa ke-3 setelah setelah tanggal diterimanya surat penetapan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Transaksi Dipisahkan dan menginformasikan kepada Anggota Kliring terkait.
7
VI.4.5. Anggota Kliring wajib bertanggung jawab untuk penyelesaian Transaksi Dipisahkan tersebut.
VII.
BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI DIPISAHKAN DAN DANA JAMINAN VII.1. Biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Tidak Dijamin ditetapkan sesuai Peraturan KPEI No. II-5 tentang Penyelenggaraan Kliring Dan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. VII.2. Terhadap Transaksi Dipisahkan yang penyelesaiannya dilakukan penundaan, Anggota Kliring tetap wajib melakukan pembayaran kontribusi Dana Jaminan sebesar 0,01% (satu persepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa. VII.3. Dalam hal KPEI tidak melakukan tindakan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Transaksi Dipisahkan maka kontribusi Dana Jaminan yang telah dibayarkan oleh Anggota Kliring terkait Transaksi Dipisahkan akan menjadi pengurang tagihan kontribusi Dana Jaminan untuk bulan berikutnya.
VIII.
PEMBERIAN KOMPENSASI ATAS PENUNDAAN PENYELESAIAN TRANSAKSI DIPISAHKAN VIII.1. Terhadap Transaksi Dipisahkan yang ditunda penyelesaiannya dan dilakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, KPEI dapat memberikan kompensasi kepada Anggota Kliring terkait. VIII.2. Pemberian kompensasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: VIII.2.1.
Pengajuan permintaan kompensasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang berdasarkan hasil penelaahan Otoritas Jasa Keuangan dinyatakan tidak melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan perundang-undangan Pasar Modal.
VIII.2.2.
Pengajuan permintaan kompensasi wajib disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dan wajar.
Ditetapkan di Jakarta, tanggal 28-12-2015
Hasan Fawzi Direktur Utama
Sunandar Direktur 8
9
