LAMPIRAN Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor : KEP-008/DIR/KPEI/0612 Tanggal: 11-06-2012 PERATURAN KPEI NOMOR: II-5 PENYELENGGARAAN KLIRING DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS
I. KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Agunan adalah aset yang dijaminkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI yang dapat digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa dan atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI. 2. Anggota Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan KPEI untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa 3. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia 4. Daftar Transaksi Bursa (DTB) adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan. 5. Daftar Hasil Kliring (DHK) adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek dan atau uang masing-masing Anggota Kliring dalam rangka Penyelesaian Transaksi Bursa termasuk besaran kontribusi Dana Jaminan. 6. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. 7. Gagal Bayar adalah tidak dipenuhinya sebagian atau seluruh kewajiban Anggota Kliring untuk melakukan pembayaran sejumlah uang kepada KPEI dalam rangka pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa. 8. Kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 Tentang Transaksi Efek. 9. KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. Halaman 1 dari 8
10. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 11. Nasabah Anggota Kliring adalah pihak perorangan atau institusi yang menggunakan jasa Anggota Kliring. 12. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan dan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III.A.10 tentang Transaksi Efek. 13. Per-transaksi (trade for trade) adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan. 14. Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek. 15. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3). 16. Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). 17. Penyelesaian Transaksi Bursa adalah pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dan pemenuhan hak Anggota Kliring oleh KPEI berdasarkan DHK. 18. Rekening Jaminan adalah Rekening Efek Anggota Kliring pada KSEI yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring tersebut kepada KPEI. 19. Rekening Serah Terima adalah Rekening Efek Anggota Kliring pada KSEI yang digunakan oleh Anggota Kliring untuk menyerahkan kewajibannya kepada KPEI dan menerima haknya dari KPEI. 20. Sub Rekening Efek Jaminan adalah Rekening Efek atas nama Nasabah Anggota Kliring pada KSEI, yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi Bursa Nasabah dan atau untuk menyelesaikan kewajiban Transaksi Bursa Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan.
Halaman 2 dari 8
II. KLIRING TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS 1. Berdasarkan Daftar Transaksi Bursa, KPEI melakukan Kliring terhadap Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas setiap Anggota Kliring. 2. KPEI melakukan kegiatan Kliring dengan ketentuan sebagai berikut: a.
untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilakukan secara Netting;
b.
untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan secara Per-Transaksi.
3. Berdasarkan hasil Kliring, KPEI menyediakan DHK untuk setiap Anggota Kliring. 4. Selain DHK, KPEI juga menyediakan informasi posisi hak dan kewajiban setiap Nasabah Anggota Kliring. 5. DHK merupakan tagihan KPEI kepada Anggota Kliring untuk pemenuhan kewajiban dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas. 6. KPEI menyediakan DHK dengan ketentuan sebagai berikut: a.
Untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas (T+0);
b.
Untuk Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai diterbitkan selambat-lambatnya pukul 13.00 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas (T+0);
7. KPEI melakukan perhitungan kembali hak dan kewajiban Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dengan Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama. III. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS 1. Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas, Anggota Kliring wajib membuka hanya 1 (satu) Sub Rekening Efek jaminan (sub rekening 004) bagi setiap Nasabah Anggota Kliring yang telah memiliki Sub Rekening Efek depositori (Sub Rekening Efek 001) pada Anggota Kliring, untuk menempatkan Efek dan atau dana guna penyelesaian Transaksi Bursa dan atau jaminan penyelesaian Transaksi Bursa untuk kepentingan nasabah yang bersangkutan. 2. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dilakukan dengan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang ke Rekening Serah Terima Anggota Kliring selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
Halaman 3 dari 8
3. Untuk pemenuhan kewajiban Nasabah Anggota Kliring kepada Anggota Kliring, KPEI melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang dari Sub Rekening Efek Jaminan Nasabah Anggota Kliring ke Rekening Serah Terima Anggota Kliring yang bersangkutan selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK. 4. Anggota Kliring bertanggung jawab terhadap kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring sesuai dengan waktu dan tata cara yang telah ditetapkan. 5. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI, Anggota Kliring wajib mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah uang pengganti (Alternate Cash Settlement) kepada KPEI sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di: a.
Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
b.
Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian Transaksi dimaksud.
6 Pemenuhan hak Anggota Kliring oleh KPEI, dilakukan dengan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang ke Rekening Serah Terima Anggota Kliring selambatlambatnya pukul 13.30 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK 7 Untuk pemenuhan hak Nasabah Anggota Kliring dari Anggota Kliring, KPEI melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang dari Rekening Serah Terima Anggota Kliring ke Sub Rekening Efek Jaminan Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan selambat-lambatnya pukul 13.30 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK. 8 Dalam hal KPEI tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan hak terima Anggota Kliring, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a.
Berdasarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia, pemenuhan hak terima Efek Bersifat Ekuitas Anggota Kliring didahulukan kepada Anggota Kliring yang memiliki posisi hak terima Efek Bersifat Ekuitas yang lebih tinggi;
b.
Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia tidak mencukupi, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas menjadi kewajiban serah uang pengganti (Alternate Cash Settlement) sebesar 125 % (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di: i. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan; Halaman 4 dari 8
ii. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud. 9. Pemindahbukuan uang pengganti (Alternate Cash Settlement) sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dilakukan oleh KPEI ke Rekening Serah Terima Anggota Kliring. 10. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang terkait penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana di maksud dalam angka 2 dan 7 di atas yang disebabkan oleh: a. Permasalahan teknis pada e-CLEARS disebabkan oleh: i) Data application atau system error; ii) Kapasitas e-CLEARS dan c-BEST penuh; iii) Rusaknya e-CLEARS dan c-BEST; iv) Terputusnya jaringan (link) antara e-CLEARS dan c-BEST; v) Permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung e-CLEARS. b. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa; c. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran; d. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi; e. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi. maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI. 11. Berdasarkan status pemenuhan kewajiban Anggota Kliring, KPEI menyediakan Laporan Penyelesaian Kewajiban yaitu dokumen elektronik yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring dan Nasabah Anggota Kliring dalam bentuk elektronik agar dapat diakses Anggota Kliring pada Hari Bursa dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Transaksi Bursa selambatlambatnya pukul 19.30 WIB. 12. Tata cara Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bursa No.II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
IV. KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING DAN PENANGANANNYA 1. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan DHK, maka Anggota Kliring dinyatakan Gagal Bayar.
Halaman 5 dari 8
2. Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI nomor II-8 dan melaporkan kepada Bursa. 3. Kegagalan pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa oleh Anggota Kliring mengakibatkan penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring yang bersangkutan. 4. Dengan adanya penundaan pemenuhan hak Anggota Kliring, KPEI memindahbukukan Efek dan atau dana yang akan diterima Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya ke Rekening Jaminan Anggota Kliring. 5. Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI berhak melakukan hal-hal sebagai berikut: a. menjual Efek yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi kepada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud; b. mencairkan dan atau menjual Agunan yang dijaminkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada KPEI; c. meminta Bursa untuk menjual saham Bursa milik Anggota Kliring dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah Anggota Kliring mengalami Gagal Bayar dan jika proses penjualan Efek dan penggunaan atau pencairan Agunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 5 huruf a dan b di atas belum mencukupi untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI. 6. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan penanganan kegagalan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan. 7. Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan. 8. Penanganan Kegagalan Pemenuhan Kewajiban Secara Khusus a. Dalam hal terjadi kegagalan Anggota Kliring yang tidak dapat diselesaikan dengan cara sebagaimana dimaksud pada angka 5 karena sebab apapun akan diselesaikan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat yang disampaikan oleh Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. b. Dalam kondisi tertentu KPEI dapat menyelesaikan masalah khusus tersebut tanpa menunggu pertimbangan, saran dan pendapat Komite Kebijakan Kredit dan Pengendalian Risiko. c. Dalam hal KPEI melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan b, maka KPEI segera melaporkan kepada Bapepam-LK dan Bursa. d. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf a dan b dibebankan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan.
Halaman 6 dari 8
V. BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS 1. Anggota Kliring wajib membayar biaya kepada KPEI, yang dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Kliring yang bersangkutan sebagai berikut: a.
Untuk biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen);
b.
Untuk biaya Kliring Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan persen) atau ditetapkan lain sesuai kebijakan KPEI.
c.
Biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a Peraturan ini minimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh KPEI kepada Anggota Kliring dan tetap berlaku bagi Anggota Kliring dalam kondisi suspensi.
2. Anggota Kliring wajib membayar biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring kepada KPEI. 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) serta kewajiban perpajakan lainnya, jika ada dan dibayarkan melalui KPEI sebagai Wajib Pungut. 4. Kewajiban pembayaran biaya jasa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan angka 1 di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 bulan berikutnya. 5. Dalam hal hari kalender ke-12 sebagaimana dimaksud dalam angka 4 di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya. 6. Keterlambatan pembayaran biaya jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas kepada KPEI dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan. 7. Keterlambatan pembayaran PPN serta kewajiban pajak lainnya, dikenakan biaya penggantian sejumlah yang telah dikeluarkan oleh KPEI ditambah bunga 1% (satu persen) dan jumlah kewajiban perpajakan yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan. 8. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas kepada KPEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampaunya jangka waktu Halaman 7 dari 8
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 diatas, maka KPEI berhak menggunakan Agunan milik Anggota Kliring yang ada di KPEI untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas termasuk denda sebagaimana dimaksud dalam angka 6 dan 7 di atas.
Ditetapkan di Jakarta, tanggal 11-06-2012
Hoesen Direktur Utama
Bambang Widodo Direktur
Halaman 8 dari 8
