Penyelesaian Transaksi Bursa

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Edisi 2

indeks >>

1

POJK 26/2014 Memberi Kepastian Penyelesaian Transaksi Bursa

3 4 5

I

Tr i w u l a n II

l

2015

Ketentuan Baru Seputar Penjaminan Divisi KPP: Ditopang 3 Unit Penentu Sukses Knowledge Management (KM) Kuartal 1 Tahun 2015

6 7

Program Strategis & Kegiatan KPEI 2015 Statistik

8

Kilas Peristiwa

a rt i k e l utama

POJK 26/2014 Memberi Kepastian Penyelesaian Transaksi Bursa Pemberlakuan POJK Nomor 26/POJK.04/2014 makin memberikan kepastian penyelesaian transaksi bursa. Selain memudahkan kerja KPEI dalam menangani kegagalan transaksi, transparansi yang diusung POJK ini makin memperkuat pengendalian risiko di pasar modal.

M

enjelang tutup tahun 2014, Otoritas Jasa Keuan­ gan (OJK) mengumumkan sejumlah Peraturan OJK (POJK). Sebagian merupakan peraturan baru dan sebagian lagi merupakan revisi sekaligus penyempurnaan atas peraturan yang sudah berlaku sebelumnya. Diantara­ nya adalah POJK No 26/POJK.04/2014 tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida, mengatakan, POJK No. 26 ini di­ tujukan untuk meningkatkan kapasitas Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), berkaitan dengan penerapan manajemen risiko dalam penyelesaian transaksi bursa yang teridentifi­ kasi sebagai transaksi tidak wajar dan berdampak sistemik terhadap risiko penggunaan dana jaminan. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), Hasan Fawzi mengatakan, penyempurnaan aturan penjamin­an pada POJK No. 26, juga sejalan dengan rekomendasi IOSCO (International Organization of SecuDirut KPEI, Hasan Fawzi rities Commissions). Salah satu pan­ mengatakan, duan kebijakan yang dikeluarkan penyempurnaan IOSCO adalah rekomendasi yang aturan pen­ berkaitan dengan lembaga yang jaminan pada dibentuk untuk melindungi pelaku POJK No 26 juga sejalan dengan pasar dari risiko counterpart dalam rekomendasi transaksi bursa. Tentu saja lembaga IOSCO. dimaksud adalah Central Counter-

party (CCP), dalam hal ini KPEI. IOSCO merekomendasikan, agar CCP lebih mening­ katkan kapasitasnya dalam memberikan kekuatan hukum terkait penanganan kegagalan penyelesaian transaksi bursa. Mekanisme penanganan kegagalan harus ber­ dasarkan prosedur yang jelas, transparan, kondisi-kondisi yang dikategorikan sebagai penyebab kegagalan dirinci, dan menggunakan metode untuk menggambarkan ter­ jadinya kegagalan transaksi. “Jadi rekomendasi IOSCO itu tegas mengenai mekanismenya, strategi dan kebijakan, serta kondisi-kondisinya harus diatur. Karena itu, aturan III.B.6 dan III.B.7 yang ada sebelumnya di­sempurnakan dan dibuat secara jelas dan transparan,” lanjut Hasan.

KPEI Newsletter



I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 artikel utama EDITORIAL Para stakeholders KPEI, kami kembali menghadirkan KPEI Newsletter Edisi II tahun 2015. Pada edisi ini, akan mengupas tuntas tentang POJK 26/2014 yang berkaitan langsung de­ ngan fungsi KPEI sebagai lem­ baga penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Selain itu, juga disajikan artikel tentang rencana strategis dan kegiatan KPEI di tahun 2015 dalam rangka mem­ perkuat industri pasar modal serta profil salah satu divisi yang menopang bisnis utama KPEI yaitu Divisi Kliring, Penyelesai­ an, dan Pinjam Meminjam Efek (KPP). Pada kolom Knowledge Management, selain informa­ si kegiatan selama triwulan I juga ditampilkan foto KLIK’ers. Akhir kata, kami mengucapkan sela­mat membaca dan semoga pembaca mendapatkan penge­ tahuan lebih mengenai KPEI dan kegiatan perusahaan melalui KPEI Newsletter ini. Selamat membaca. Redaksi

Penerbit: PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Penasihat: Direksi PT KPEI Penanggung Jawab: Sekretaris Perusahaan Dewan Redaksi: Suryadi, Diah Sugiretno, Andre Taufan Pratama, Vinsensia Selvia Muga, Rivanie Novalia Alamat Redaksi & Sirkulasi: Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara I Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 Telp : 021-5155115 Fax : 021-5155120 Toll Free : 0800-100-KPEI (5734) Email : [email protected] Website : www.kpei.co.id

Ada beberapa hal penting dan action. Kewenangan tersebut, menu­ strategis menyangkut klausul penjami­ rut POJK 26, dalam hal penetapan nan yang diatur dalam POJK No. 26 efek yang tidak dijamin serta pene­ ini. Aturan baru mengatur secara de­ tapan transaksi yang dipisahkan dari tail, jelas, dan cermat segala hal yang mekanisme penjaminan penyelesaian. berkaitan dengan urutan dan me­ “Dengan payung hukum ini, kita juga kanisme penanganan kegagalan pe­ terlindungi dari kemungkinan mena­ nyelesaian transaksi bursa. Diatur pula ngani penyelesaian akibat transaksi urutan penggunaan sumber keuangan bursa yang tidak wajar. Sebelum POJK oleh LKP dalam menangani kegagalan. ini berlaku, tidak ada ruang untuk Prosedur pengembalian diatur secara pencegahan. Mau tidak mau harus di­ rinci, termasuk soal cara dan prose­ jamin dan dana jaminan milik industri dur penagihan maupun mengeksekusi pasar modal terpakai,” terang Hasan. agun­an atau aset keuangan lainnya Dengan kewenang­an ini, jika ada milik Anggota Kliring (AK) indikasi transaksi bursa ti­ yang gagal bayar. dak wajar dan perlu wak­ Dengan payung Ada pula perluasan tu untuk pembuktian, LKP hukum ini, kita izin dalam menggunakan bisa meng­ajukan permo­ juga terlindungi dana jaminan yang pada dari kemungkinan honan un­tuk melakukan aturan lama tidak diatur. pemisah­an transaksi serta menangani Sebe­lumnya, peman­fa­at­­­an ditunda proses penyele­ penyelesaian atas dana jaminan yang akibat transaksi saiannya untuk kegiatan bursa yang tidak dikumpulkan ha­nya terba­ investigasi. Selanjutnya, wajar. tas untuk dana talangan. LKP dan Bursa Efek dapat “Sekarang, supa­ya kita mengusulkan bahwa tran­ juga punya sumber keuangan lain, saksi yang di­pisahkan tadi akan dijamin dana jaminan dapat dijadikan sebagai atau tidak dengan meminta persetu­ agunan untuk memperoleh fasilitas juan OJK. Jika hasil investigasi membuk­ kredit bank. Tentu saja penggunaan­ tikan transaksi tersebut adalah wajar, nya sebatas untuk kepentingan penan­ maka akan dimasukkan kembali dalam ganan kegagalan. Tidak untuk maksud skema penjaminan disertai pemberian lain,” tegas Hasan Fawzi. “Tidak ada kompensasi, sebaliknya jika termasuk syarat soal penggunaannya, karena OJK kategori transaksi tidak wajar, otomatis memberikan keleluasaan untuk meng­ tidak dijamin dan selanjutnya ditangani gunakan kapan saja ketika dibutuhkan. sendiri antar para pihak. “Soal kom­ Akan tetapi harus sepe­ngetahuan dan pensasi ini perlu diatur lagi di internal mendapat persetujuan Komite Kebi­ LKP. Kebetulan aturan tentang periode jakan Kredit & Pengendalian Risiko peralihan ini baru berlaku per 1 Januari (Komite KKPR). KPEI tidak dibenarkan 2016,” lanjut Hasan Fawzi. mengambil inisiatif untuk mencari pin­ Ada beberapa sasaran atau sema­ jaman. Dengan kewenang­an ini, LKP ngat yang ingin dicapai melalui pene­ punya sumber lain dalam menangani rapan POJK No. 26. Pertama, tentu saja kegagalan penyelesaian transaksi bur­ memenuhi rekomendasi IOSCO. Kedua, sa”, tambahnya. bagi pelaku industri, proses pena­n­ga­ Demi kepentingan industri, OJK nan kegagalan penyelesaian transaksi memberikan kewenangan kepada LKP bursa menjadi lebih jelas, tidak boleh yang dibantu oleh Komite KKPR un­ ada perbedaan perlakuan atas kejadian tuk menentukan jenis investasi dalam kegagalan transaksi. mengelola dana jaminan. Komite KKPR Pemberlakuan aturan baru ini di­ juga berwenang merekomendasikan akui sangat memudahkan kerja KPEI dan memantau pengelolaan risiko sebagai LKP. Terbukti, pernah terjadi dalam kaitan penjaminan penyelesaian peristiwa gagal bayar, kerja KPEI lebih transaksi bursa. Secara umum komite efektif dalam pelaksanaan penjaminan ini menjadi jembatan LKP dengan AK, penyelesaian transaksi bursa dengan sekaligus mewakili kepentingan AK. menggunakan POJK ini. “Ternyata lebih Hal penting lainnya, LKP bersama jelas dan bagi KPEI tidak ada keraguan Bursa Efek diberikan kewenangan un­ dalam proses penanganan. Cukup de­ tuk melakukan tindakan pencegahan, ngan mengikuti ketentuan yang sudah atau biasa disebut sebagai pre-emptive diatur,” tutur Hasan Fawzi.F [tim redaksi]

 KPEI Newsletter

I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 artikel khusus

Ketentuan Baru Seputar Penjaminan istilahnya seperti joining fee. Biaya tersebut merupakan sa­lah satu per­ OJK mengeluarkan pembaharuan aturan tentang syaratan keanggotaan yang besaran penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Aturan dananya ditentukan oleh KPEI. Biaya ini dinilai lebih aplikatif dan meminimalkan potensi keanggotaan untuk dana jaminan ini dispute dari anggota kliring. hanya dikenakan sekali saja. Menurut Indriani, kebijakan ini dilandasi oleh filosofi untuk keadilan bagi AK yang lama. Pertimbangannya, AK lama su­ dah sekian puluh tahun memberikan kontribusi terhadap dana jaminan dan menikmati fasilitas penjaminan. Menurut sumber media online, sa­at konferensi pers peluncuran kebi­ jak­an OJK, di Gedung Soemitro Djojo­ hadikusumo, Jakarta, Rabu (18/11/2014) Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Nurhaida menjelaskan “Ter­ ka­it penggunaan dan investasi da­na jaminan, Lembaga Kliring dan Pen­ ja­minan (LKP) dapat menggunakan fasilitas repo atau trans­aksi pin­jam-me­ didahului de­ngan penggu­ epat pada tanggal 19 November Aturannya lebih min­jam efek (Su­rat naan cadang­an jaminan, 2014, Otoritas Jasa Keuangan aplikatif dan Ber­harga Negara) de­ kredit bank, dana jaminan, (OJK) mengeluarkan Peraturan lebih jelas. Ini dan yang terakhir jaringan OJK Nomor 26/POJK.04/2014 tentang ngan Pemerintah dan meminimalkan Penjaminan Penyelesaian Transaksi kredit”, demikian disampai­ Bank Indonesia untuk potensi dispute Bursa. Aturan tersebut untuk meng­ kan Direktur KPEI Indriani meningkatkan likuiditas dari AK dan lebih gantikan aturan Badan Pengawas Pa­sar Dar­mawati. “Sedangkan jangka pendek terhadap memberikan urut­an pengembaliannya, Modal & Lembaga Keuangan (Bape­ portofolio dana jaminan, kepastian bagi pam & LK) yang sebelumnya nomor III. mulai dari pemenuhan un­ tanpa berdampak nega­ KPEI. B.6 dan III.B.7 yang mengatur tentang tuk dana jaminan dulu, ja­ tif terhadap harga obli­ penjaminan penyelesaian transaksi ringan kredit, kredit bank, gasi di pasar,”. bursa dan dana jaminan. Karena sifat­ baru cadangan jaminan,”tambahnya. Hal yang tak kalah penting dari nya penyempurnaan dari aturan yang “Kalau aturan yang lama, sebelum dan POJK No.26 ini adalah ketentuan yang sudah ada, POJK No.26 dinilai le­bih saat gagal bayar ada overlap. Kita ke­ mengatur tentang transaksi bursa dike­ lengkap dan detail, terutama dalam sulitan dalam pelaksanaan operasional, cualikan. Sebelum ada ketentuan ini, terutama urutan dan tata cara peng­ hal kewajiban dan prosedur penjamin­ menurut Indriani, apabila terdapat in­ gunaan sumber keuangan AK gagal” an penyelesaian transaksi bursa serta dikasi transaksi yang tidak wajar, KPEI hal-hal lain yang berkaitan dengan tambah Roni Gunardi, Kepala Divisi dan BEI kesulitan untuk memisahkan Penjaminan dan Pengelolaan Risiko. penjaminan. Kesemuanya ini sudah transaksi tersebut dalam penyelesaian, POJK No.26 juga mengatur sum­ diatur secara baku dan semakin jelas. karena tidak ada dasar hukumnya se­ ber kutipan dana jaminan yang di­ Ketika ada Anggota Kliring (AK) hingga potensi terkena somasi sangat gunakan oleh KPEI, transaksi bursa dinyatakan gagal bayar, KPEI akan besar. yang dike­cualikan, dan pembentukan melaporkan kepada bursa agar di­ Meski ada penyempurnaan pada Komite dalam rangka mendukung lakukan proses suspensi terhadap AK aturan penjaminan, tidak ada perubah­ pelaksanaan penjaminan penyelesai­ bersangkutan. KPEI dengan seketika an sistem pada sisi KPEI. Hanya perlu an transaksi bursa. Jika sebelumnya akan langsung mengambil alih tang­ penyesuaian prosedur di internal, ba­ pada aturan Bapepam & LK, kutipan gung jawab AK gagal bayar tersebut gi KPEI penerapan aturan ini justru me­mudahkan dalam menjalankan dana jaminan diperoleh dari prosen­ sehingga tidak ada AK lainnya yang fung­si-fungsi utama. “Aturannya lebih tase nilai transaksi bursa misal sebesar gagal menerima hak dananya, meski­ 0,01% untuk transaksi ekuiti, maka pun terjadi gagal bayar. aplikatif dan lebih jelas. Ini meminimal­ dalam aturan yang baru, terdapat tam­ “Urutan penggunaan aset keuang­ kan potensi dispute dari AK dan lebih bahan kontribusi dana jaminan yang an untuk menjamin penyelesaian tran­ memberikan kepastian bagi KPEI,” ujar berasal dari AK yang ba­ru bergabung, saksi bursa ketika terjadi gagal bayar Indriani.F [tim redaksi]

T

KPEI Newsletter



I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 P rofil

Divisi KPP

Ditopang 3 Unit Penentu Sukses opsi saham bersama dengan BEI. Sementara itu, unit lainnya adalah PER, yang menjalankan kegiatan Pinjam Meminjam Efek (PME) & REPO. “Fung­ si unit ini untuk menunjang penye­ lesaian transaksi bursa yang kemudian berkembang untuk menunjang trans­ aksi short selling dan margin trading,” jelas Anton. Jika pada Unit EKU dan SUD, setelah terima data transaksi dari bursa selanjutnya akan diproses di KPEI. Sedangkan pada unit PER, penanganan dari awal sampai akhir transaksinya di­ lakukan di KPEI juga. Diproses di KPEI, dinegosiasikan di KPEI, infrastruktur dan aturannya juga dibuat oleh KPEI. Menurut Kepala Unit PER, Rachma­ dewi Sjahesti, seperti halnya pinjam meminjam di bank, KPEI perlu terus me­ mantau dari sisi durasi pinjaman, corporate action, dan juga agunannya. “KPEI mirip bank, hanya saja yang dipinjam­ kan di sini hanya efek dan efeknya pun untuk mengetahui pada masih terbatas pada KPP merupakan waktu T+3 harus serah efek saham. Yang divisi yang terdiri apa, serah uang berapa menjadi peminjam dari 11 awak dan dan saham apa,” tutur terbagi menjadi tiga atau borrower adalah pihak anggota kli­ring Kepala Unit EKU, Listya­ unit kerja. rini Hikmaningrum. sedangkan lender-nya Meka­nis­me Penyelesai­an secara multiadalah dari nasabah bank kustodi atau batch dan Straight Through Processing nasabah anggota kliring, atau bahkan (STP) di ekuiti saat ini juga sudah bisa anggota kliring itu sendiri” tutur Rach­ membantu penyelesaian transaksi sam­ madewi. pai dengan level nasabah. Di Unit PER, saat ini, dikembangkan Sedangkan Unit SUD sesuai nama­ transaksi PME Bilateral & Repo. Nanti­ nya, bertugas menangani kliring dan nya KPEI tidak lagi bertindak sebagai penyelesaiannya untuk surat utang dan principal tapi sebagai intermediary. derivatif. Pemisahan antar unit EKU dan Konsepnya, KPEI ingin mengadopsi prak­tik yang sudah dilakukan di luar SUD perlu dilakukan karena kedua efek ini memiliki ciri-ciri dan karakteristik negeri, sehingga antara borrower dan transaksi yang berbeda. “Jika di ekuti lender bisa langsung bernegosiasi. Halitu settlement T+3, kalau di derivatif hal yang dinegosiasikan akan diformal­ T+1, hari ini transaksi, besok harus se­ kan melalui sistem KPEI, termasuk borrah uang atau terima uang, sedangkan rowing fee dan tipe kolateral. KPEI juga untuk surat utang T+2,” ujar Ibu Hani­ akan menyediakan aturan dan kontrak fah, Kepala Unit SUD. Menurut Hani­ standard. fah, transaksi surat utang dan derivatif “Tujuannya untuk transparansi dan memang relatif lebih sepi dibanding­ memonitor transaksi di luar bursa. Ja­ kan dengan transaksi saham yang di­ ngan sampai transaksi tersebut tidak ta­ngani Unit EKU. Namun, upaya pe­ ter­monitor. Tapi jangan juga sampai kita mengurangi keluwesan mereka ngembangan tidak pernah berhenti di dalam pinjam meminjam efek,” kata unit ini. Supaya transaksi surat utang Anton. Oleh karena itu, KPEI menye­ dan derivatif lebih ramai khususnya de­ diakan banyak model dan memberikan rivatif, unit ini mendapat amanat me­ layanan yang mereka bisa pakai.F rencanakan dan melakukan reaktivasi [tim redaksi] perdagangan kontrak berjangka dan

Divisi Kliring, Penyelesaian, dan Pinjam Meminjam Efek (KPP) menjalankan fungsi operasional kliring atas transaksi bursa. Divisi ini dibagi menjadi tiga unit kerja. Apa saja unit kerja tersebut beserta tugasnya?

P

T Kliring Penjaminan Efek Indo­ nesia (KPEI) memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai lem­ baga kliring. Kedua, sebagai lembaga penjaminan atas penyelesaian trans­ aksi bursa. Dalam menjalankan kedua fungsi tersebut, KPEI membentuk divisidivisi penunjang, salah satunya Divisi KPP. Divisi yang dipimpin Antonius Her­ man Azwar ini melakukan tugas sehariharinya yaitu menjalankan operasional kliring atas semua produk yang ditran­ saksikan di bursa serta kegiatan pinjam meminjam efek. KPP merupakan divisi yang terdiri dari 11 awak dan terbagi menjadi tiga unit kerja berdasarkan produk yang ditanganinya, yaitu Unit Ekuiti (EKU), Unit Surat Utang dan Derivatif (SUD), dan Unit Pinjam Meminjam Efek dan Repo (PER). Berdasarkan namanya, tiap unit menjalankan tugas yang berbeda. Unit EKU merupakan unit yang bertugas menangani kliring saham yang ditrans­ aksikan di bursa dan memastikan proses kliring dan penyelesaiannya dapat ber­ jalan dengan lancar. “Tugas utama dari unit EKU yaitu untuk melakukan kliring dan penyelesaian transaksi saham. Output yang dikeluarkan dari proses kliring adalah Daftar Hasil Kliring (DHK). Ini menjadi pegangan para anggota kliring

 KPEI Newsletter

I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 edukasi

Program Strategis & Kegiatan KPEI 2015 KPEI mulai mengimplementasikan sejumlah program dalam rangka memperkuat industri pasar modal. Programprogram strategis ini akan menjadi sumbangan penting KPEI dalam mendukung terciptanya pasar saham yang wajar, teratur, dan efisien.

P

rogram Pengembangan Infra­ struktur Pasar Modal (PPIPM) jilid 2 yang diresmikan melalui Surat Keputusan OJK pada penghujung 2013, bersifat multiyears. Kepala Divisi Riset & Pengembangan Bisnis KPEI, Iding Pardi mengatakan, di tahun 2015, PT Kli­ring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) akan melanjutkan pengembangan dari keempat program PIPM tersebut. Perta­ ma, terkait Enhancement e-CLEARS, KPEI mencoba menyempurnakan apli­ kasi e-CLEARS baik dari segi arsitektur maupun framework teknologi, untuk memenuhi berbagai pe­ lain untuk menyelesaikan KSD punya rubahan proses bisnis ke kewajiban kliring dan pe­ pengalaman depan. Selain itu, penyem­ nyelesaian di KPEI. Yang dan sistem yang purnaan ini dibuat untuk terakhir, mekanisme pen­ baik sehingga kita bekerjasama mengakomodasi adanya jaminan dengan skema dengan mereka. proses maupun produk baru dan kebijakan tran­ Diharapkan baru, dan dapat diinte­ saksi bursa dikecualikan. sistemnya bisa live grasikan dengan sistem Skema ini tertuang pada tahun 2016. lain. Misalnya untuk men­ POJK Nomor 26/2014 dan dukung cross border transaction. Pem­ sudah berlaku per 19 November 2014. buatan konsep bisnis sudah dilakukan Sedangkan, kebijakan transaksi bursa tahun lalu, dan sekarang berlanjut dikecualikan akan berlaku per 1 Janu­ dengan pengembangan sistem. Yang ari 2016 karena aturan pelaksanaannya kedua, dalam rangka meng-efisienkan masih dalam proses penyusunan. dan meng-efektifkan mekanisme pe­ Masih berkaitan dengan aktivitas nyelesaian untuk para nasabah institusi kliring dan penyelesaian, KPEI sedang yang menyimpan asetnya di bank kus­ mengembangkan pinjam meminjam todi, KPEI mengembangkan mekanisme efek (PME) secara bilateral. Program Institutional Delivery de­ngan menggu­ ini merupakan upaya untuk memper­ nakan settle­ment agent sebagai pihak luas kegiatan PME yang sebelumnya ketiga yang mendukung penyelesaian. menggunakan konsep KPEI sebagai Rencananya, pengemba­ngan sistem principal. Pengembangan ini sekaligus akan dirampungkan di tahun 2015. memberi peluang bisnis baru untuk pemanfaatan saham-saham yang tidak Ketiga, implementasi General Clea­ ring Member (GCM) dimana tahap pe­ aktif diperdagangkan. Selain Bilateral, nyusunan konsep bisnis, perubahan rencana pengembangan sistem Repurperaturan, serta penyiapan infrastruk­ chase Agreement (Repo) juga akan tur sistem IT akan ditargetkan pelaksa­ dilanjutkan di tahun 2015 yang beker­ naannya di tahun ini dan direncanakan jasama dengan KSD (Korean Securities live di tahun 2016. GCM merupakan Depository) selaku konsultan. “KSD pu­ skema keanggotaan bertingkat, hanya nya pengalaman dan sistem yang baik Anggota Bursa (AB) dengan modal sehingga kita bekerja sama dengan tertentu yang dapat menjadi Ang­ mereka. Diharapkan sistemnya bisa live gota Kliring yang bisa mewakili AB tahun 2016,” tutur Iding Pardi. Di ta­

hun yang sama, SRO ikut mencanang­ kan untuk mengaktifkan kembali pasar derivatif. Untuk tujuan itu, KPEI sudah mengembangkan sistem baru. Sementara itu, proses assessment oleh konsultan Thomas Murray dalam rangka implementasi Principal for Financial Market Infrastructures (PFMI) ikut menjadi program kerja prioritas KPEI. Assessment dilakukan dalam rang­ ka pemenuhan prinsip-prinsip dasar dalam penyiapan infrastruktur pasar, yang berkaitan dengan tugas KPEI dan KSEI. Bulan April 2015 ini, proses assessment akan dirampungkan konsul­ tan. Dari proses itu akan diperoleh gap analysis untuk kepentingan perbaikan. Konsultan memetakan mana prinsipprinsip yang sudah comply secara utuh (observed), yang sebagian besar sudah comply (broadly observed), yang se­ bagian kecil sudah comply (partly observed), atau bahkan tergolong belum comply (not observed). Hal-hal yang baru sebagian comply atau bahkan be­ lum comply sama sekali akan menjadi prioritas perbaikan KPEI. Sementara itu, untuk membantu menyempurnakan konsep collateral ma­nagement yang sudah ada saat ini, KPEI tengah mencari konsultan. Saat ini collateral masih terpisah antar instru­ men, baik saham, derivatif, surat utang maupun SBL. KPEI akan mengembang­ kan sistem baru yang terintegrasi, sekaligus bisa terhubung juga dengan sistem terkait lainnya. Dengan demiki­ an, fung­si-fungsi collateral yang sela­ ma ini terpisah akan disatukan dalam konsep baru. Tahun ini akan dilakukan penyusunan konsep bisnis, dan pengem­ bangan sistem direncanakan mulai ta­ hun 2016. Program kerja lain yang masih pada tataran perumusan konsep bisnis yaitu margin financing atau pembiayaan transaksi margin. Tim perumus meli­ bat­kan SRO lain. Umumnya, fasilitas pembia­­yaan transaksi margin ditangani institusi yang terpisah, bukan lewat CCP. Karena punya hubungan erat de­ ngan penjaminan transaksi, maka KPEI mencoba mempelopori untuk memper­ kenalkan mekanisme margin financing ini.F [tim redaksi]

KPEI Newsletter



I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 edukasi

Knowledge Management (KM) Kuartal 1 Tahun 2015 Tidak ada kata bosan bagi kami untuk mengikuti rangkaian kegiatan KM, segudang manfaat telah kami rasakan baik untuk menunjang pekerjaan atau dalam kehidupan sehari-hari.

T

idak hanya sosialisasi ke pihak eksternal, sharing “Peraturan OJK (POJK) Nomor 26 Tahun 2014” yang diberlakukan pada tanggal 19 November 2014, juga dilakukan ke internal karyawan KPEI yang dikemas dalam event Thanks KLIK It’s Friday tanggal 30 Januari 2015. Dalam sesi sharing, KLIK’ers sangat antusias menyimak penjelasan peraturan tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa tersebut dari Ibu Ranti Kusuma Arini, selaku Kepala Unit Pe­ ngelolaan Dana Jaminan dan Agunan. Hal ini perlu disosia­li­ sasikan karena peraturan ini berhubungan langsung dengan fungsi KPEI sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP).

Yang tak kalah seru juga, dilaksanakannya sharing terkait “Risk Ma­nagement Policy” oleh salah satu staf Unit Analisis Risiko pada tanggal 13 Maret 2015. Sharing ini menjelas­ kan tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko KPEI yang merupakan pedoman bagi manajemen dalam pelaksanaan kegiatan operasional risk management. Kebijakan tersebut memuat aturan mengenai pemantauan Anggota Kli­ring dan Saham, Agunan Offline dan Online, Haircut, Risk Charge, Trading Limit, Investasi Dana Jaminan dan lainnya. Topik sharing lainnya selain dua topik di atas antara lain Strategi Backup, Membership KPEI, Personal Development Plan (PDP), Performance Management System, dan Penulisan Kajian. Kegiatan sharing sebenarnya tidak hanya dilakukan

 KPEI Newsletter

di event Thanks KLIK It’s Friday, tetapi juga dapat melalui sharing internal dalam satu divisi atau antar divisi, yang mana topik yang disampaikan terbatas untuk kalangan sendiri. Terkait kegiatan Community of Practice (CoP), selama tri­ wulan I belum banyak dilakukan. Tercatat hanya CoP MARCO (Manajemen Risiko) dan CoP Bahasa yang mulai menjalank­ an program kerjanya. CoP MARCO telah melakukan kegiatan Gathering MARCO (RINGGO) pada tanggal 18 Februari 2015. Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan ”Apa itu CoP MARCO dan program kerja MARCO” kepada karyawan baru dan member MARCO. Selain itu, juga dilakukan Ajang Sharing Internal (JARING) yang mengambil topik “Derivative as Risk Manager” oleh salah satu member MARCO di tanggal 19 Maret 2015. Sedangkan pada CoP Bahasa, dua kegiatan juga sudah dilaksanakan yaitu Pengenalan Basic English kepada Office Support pada tang­gal 27 Janua­ ri, 18 Februari, 12 Maret, dan 26 Maret 2015 serta KPEI’s Fun Corner (KFC) dengan tema “New Year’s Resolutions” pada tanggal 23 Januari 2015. Kegiatan Basic English mengupas materi tentang Speaking Review, Bank of Verb dan Interrogative Sentences. Pada ke­giatan KFC, para peserta dilibatkan langsung dalam membuat resolusi ma­ sing-masing karyawan, dengan cara menulis di kertas yang dimasukkan ke dalam amplop kecil yang sudah disediakan dan dikumpulkan ke panitia, selanjutnya di bulan berikut­ nya amplop tersebut akan dikembalikan ke masing-masing peserta. Pelajaran dari mengikuti KFC ini, untuk me­ngenal pola kalimat dengan menggunakan Futures Tenses. Dua COP lainnya yakni CoP Hobby dan CoP Investasi (COPIN) selama triwulan I 2015 hanya melakukan kegiatan rutin seperti meeting CoP, latihan olahraga, latihan musik dan menari.F [tim redaksi]

I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 statistik

PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA Transaksi Bursa

Penyelesaian Transaksi Bursa

Efisiensi

Frekuensi (kali)

Volume (lembar)

Nilai (Rp)

Volume (lembar)

Nilai (Rp)

Volume (%)

14,403,616

408,039,277,822

408,855,269,341,572.00

140,121,026,600

183,813,567,775,700.00

65.66

55.04

Tertinggi harian

337,443

12,511,540,155

18,082,268,322,940.00

3,265,963,300

4,871,840,454,100.00

81.93

73.65

Rata-rata harian

232,316

6,581,278,675

6,594,439,828,089.87

2,260,016,558

2,964,734,964,124.19

64.94

54.29

Terendah harian

156,579

4,995,777,426

4,649,789,346,186.00

1,725,140,100

1,990,077,228,500.00

53.68

44.26

Total

Nilai (%)

* Data sampai dengan 31 Maret 2015

Alternate Cash Settlement (ACS) ACS

Fasilitas Intraday

Jumlah AK

Volume (lembar)

Nilai (Rp)

AK Serah

AK Terima

Total

109,308,180

17,817,306,875.00

4

38

Tertinggi harian

106,099,700

15,251,831,875.00

1

34

Rata-rata harian

1,763,035

287,375,917.34

0

1

Terendah harian

-

-

-

-

Penggunaan (Rp)

Biaya (Rp)

Total Penggunaan

46,211,121,813,900.00

1,283,642,273.00

Rata-Rata Bulanan

15,403,707,271,300.00

427,880,758.00

757,559,373,998.36

21,043,315.94

Rata-Rata Harian

* Data sampai dengan 31 Maret 2015

* Data sampai dengan 31 Maret 2015

POSISI DANA JAMINAN Jenis Pasar

Ekuiti KBIE Obligasi Total

Nilai (Rp)

Prosentase

2,798,824,802,877.96

99.96%

1,242,548,589.55

0.04%

1,087,103.00 2,800,068,438,570.51

100.00%

0.00%

POSISI CADANGAN JAMINAN Nilai (Rp)

Cadangan Jaminan

128,511,729,882.00 * Data sampai dengan 31 Maret 2015

KOMPOSISI AGUNAN ONLINE Jenis Instrumen Uang Saham Obligasi Grand Total

Nilai Agunan (Rp)

Prosentase

186,219,711,529.92

1.37%

12,977,372,268,951.70

95.70%

396,632,185,433.00

2.92%

13,560,224,165,914.60

100.00% * Data per 31 Maret 2015

KOMPOSISI AGUNAN OFFLINE Jenis Instrumen

Nilai Agunan (Rp)

Prosentase

Bank Garansi

6,620,502,500,000.00

81.33%

Deposito

1,284,781,158,818.76

15.78%

223,025,912,096.39

2.74%

11,500,000,000.00

0.14%

Agunan Minimum Kas Seat BEI   Grand Total

8,139,809,570,915.15

100.00% * Data per 31 Maret 2015

Transaksi Pinjam Meminjam Efek Bulan

Total Nilai (Rp)

 Rata-Rata Harian

 Volume (lembar)  Frekuensi (kali) 19

Nilai (Rp)

 Volume (lembar)

493,336,516.13

78,884

 Jumlah   hari

Januari

15,293,432,000.00

2,445,400

31

Februari

4,802,835,300.00

4,275,200

18

171,529,832.14

152,686

28

Maret

3,588,400,500.00

650,100

10

115,754,854.84

20,971

31

Total

23,684,667,800.00

7,370,700

47

263,162,975.56

81,897

90

* Data sampai dengan 31 Maret 2015

KPEI Newsletter



I

Edisi 2 Triwulan II l 2015 kilas peristi w a

Pembukaan Perdagangan Bursa 2015. Pada tanggal 2 Januari 2015, pembukaan perdagangan saham di BEI telah resmi dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo. Pembukaan perdagangan dibuka tepat pukul 09.00 WIB dengan IHSG pada level 5.240,81. Turut hadir bersama Presiden RI para menteri Kabinet Kerja, jajaran Direksi serta Komisaris Self Regulatory Organization (SRO) dan tamu  undangan lainnya. Dengan hadirnya Presiden Bapak Joko Widodo dalam pembukaan perdagangan, diharapkan dapat memberikan dorongan semangat dan komitmen, khususnya pasar modal untuk meraih kinerja yang lebih baik di tahun 2015.

ASEAN Broker Networking. Dalam rangka mempersiapkan ASEAN linkage dan mengembangkan pasar modal Indonesia, OJK bersama SRO mengadakan ASEAN Broker Conference dan Networking di Bali pada tanggal 13-15 Maret 2015. ASEAN Broker Networking mempertemukan broker-broker di negara ASEAN, dan dihadiri oleh 111 sekuritas dari enam negara ASEAN yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi dengan sistem pasar modal yang terintegrasi dan likuid. ASEAN Broker Conference dan Networking  dibuka oleh Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, Nurhaida dan didampingi oleh pejabat OJK, Komisaris serta Direksi SRO.

17th ASEAN+3 ABMF Meeting. KPEI menghadiri 17th ASEAN+3 ABMF Meeting pada tanggal 22-23 Januari 2015 di Asian Development Bank HQ , 6 ADB Avenue, Mandaluyong City, Manila, Philippines. Beberapa agenda dibicarakan dalam pertemuan tahun ini, diantara­nya “Update of ISO 20022 Implementation Plan in ASEAN+3 Markets, Confirmation of in ISIN Allocation Procedure in ASEAN+3 Markets, dan Presentation of the AMBIF (Asean+3 Multicurrency Bond Market Issuances Framework) document”. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari negara-negara ASEAN, Jepang, Korea, Cina, international expert dari Asian Development Bank (ADB), dan praktisi pasar keuangan di Asia Pasifik.

 KPEI Newsletter

FGD “Pengembangan Pasar Surat Utang-Pening­ katan Penerbitan Obligasi Korporasi”, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SRO mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama emiten dan underwriter dalam mengembangkan Surat Utang untuk obligasi korporasi. FGD dilakukan pada tanggal 27 Januari 2015 di Ruang Galeri Bursa Efek Indonesia. Corporate Social Responsibility. Dalam rangka ke­ pe­­­dulian terhadap sesama, KPEI, BEI dan KSEI me­la­ ku­kan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), bekerjasama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mela­ kukan renovasi ruangan dan fasilitas sanitasi sekolah, berlokasi di Kampung Gaok Kabupaten Tangerang, Banten pada tanggal 3 Maret 2015.

12th Annual PASLA/RMA Conference on Asian Securities Lending. Pada tanggal 2-6 Maret 2015, KPEI menghadiri 12th Annual PASLA/RMA Conference on Asian Securities Lending di Shanghai, China. Kon­ferensi dibagi dalam dua bagian besar, pertama Pengenalan tentang Securities Lending Tutorial, yang ditujukan kepada profesional yang masih baru di industri securities lending. Kegiatan ini mempelajari konsep dasar dan bentuk-bentuk transaksi securities lending, serta dilaku­ kan sharing mengenai regulasi dan isu perpajakan baik dari sisi lender maupun borrower. Berikutnya yang kedua, dilakukan sharing terkait isu-isu securities lending dan securities financing baik dari sisi lender, borrower maupun regulator yang terjadi di pasar China.

Sosialisasi Media “Kliring & Penyelesaian Kontrak Berjangka dan Opsi Saham”. KPEI melakukan sosialisasi kepada media mengenai Clearing - Settlement Kontrak Berjangka dan Opsi Saham pada tanggal 25 Maret 2015 di ruang Auditorium BEI. Sosialisasi diselenggarakan untuk memberikan pemahaman kepada awak media, agar dapat menyampaikan berita terkini, secara tepat kepada masyarakat mengenai kegiatan kliring, penyelesaian, dan manajemen risiko dari produk Kontrak Berjangka dan Opsi Saham yang rencananya akan live di tahun ini.