A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” A.

PENDAHULUAN

A.1

Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

1.

Pada tanggal 13 Agustus 2012, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima permohonan dari Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO), untuk melakukan penyelidikan atas terjadinya lonjakan impor Tepung Terigu yang menimbulkan kerugian bagi produsen tepung terigu di Indonesia.

2.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk memulai penyelidikan. Berdasarkan hal tersebut, KPPI memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap kenaikan volume impor tepung gandum, kerugian yang dialami Pemohon, dan hubungan sebab-akibat antara kenaikan volume impor dengan kerugian tersebut.

3.

Pada tanggal 24 Agustus 2012, KPPI mengumumkan dimulainya penyelidikan terhadap kenaikan volume impor Tepung Gandum melalui surat kabar nasional Bisnis Indonesia dan menginformasikan melalui siaran pers yang dimuat di website Kementerian Perdagangan pada tanggal 28 Agustus 2012.

4.

Pada tanggal yang sama, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan terhadap kenaikan volume impor Tepung Gandum kepada Pemohon dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI).

5.

Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, ada 4 produsen tepung gandum anggota APTINDO, yaitu PT. Berkat Indah Gemilang, PT. Golden Grand Mills, PT. Lumbung Nasional Flour Mills, dan PT. Panganmas Inti Persada, berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan, karena mengalami kesulitan serius dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya.

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 1

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” 6.

Untuk menghindari kerugian yang tidak dapat diperbaiki, pada tanggal 13 November 2012, KPPI menyampaikan usulan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) terhadap importasi tepung gandum kepada Menteri Perdagangan RI.

7.

Atas usul dari Menteri Perdagangan, pada tanggal 5 Desember 2012 Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.011/2012 mengenai pengenaan BMTPS untuk importasi tepung gandum ke Indonesia yang diberlakukan selama 200 hari, terhitung sejak tanggal diundangkannya PMK tersebut.

8.

Dari 19 produsen tepung gandum di indonesia, terdapat 9 produsen tepung gandum anggota APTINDO yang menjawab dan menyampaikan kuesioner. Namun, PT. Golden Grand Mills dan PT. Sriboga Raturaya tidak bersedia diverifikasi sehingga dikeluarkan

dari penyelidikan.

Sedangkan 10 produsen tepung gandum diluar anggota APTINDO tidak menjawab

kuesioner,

sehingga

dikeluarkan

dari

penyelidikan.

Sehubungan dengan hal tersebut, IDN hanya diwakili oleh 7 produsen tepung gandum anggota APTINDO yang mewakili 86% dari total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis dan selanjutnya disebut sebagai Pemohon. 9.

Selain itu, pada tanggal 19 Desember 2012, KPPI juga meminta penjelasan melalui kuesioner kepada 24 importir tepung gandum. Hasilnya, hanya 3 importir yang menjawab dan menyampaikan kuesioner untuk dijadikan sebagai data dan informasi penunjang penyelidikan.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” A.2

Identitas Pemohon Nama

:

Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (APTINDO).

Alamat

:

Daniprisma Building, 4th Floor Jl. Sultan Hasanudin No. 47-48 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12160.

Telp./Faks. :

(021) 7205581 / (021) 7396505

E-mail

[email protected]

:

A.3

Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

10.

Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki sebagaimana diuraikan dalam Bab D. Selain itu, Pemohon juga memproduksi barang lain yaitu mie pasta, tepung industri, bran, dan pollard.

A.4

Pengumuman dan Notifikasi

11.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan dalam permohonan, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk memulai penyelidikan. Tahapan penyelidikan selanjutnya yang terkait dengan publikasi dan notifikasi adalah sebagai berikut: a. Pemberitahuan dimulainya penyelidikan pada tanggal 24 Agustus 2012, melalui pengumuman pada surat kabar nasional Bisnis Indonesia yang dimuat pada tanggal 24 Agustus 2012 dan melalui Siaran Pers yang dimuat dalam website Kementerian Perdagangan pada tanggal 28 Agustus 2012; b. Pada tanggal yang sama, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan kepada Pemohon dan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI);


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” c. Pada tanggal 28 Agustus 2012, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan

notifikasi

Article

12.1(a)

kepada

Committee

on

Safeguards di World Trade Organization (WTO), perihal dimulainya penyelidikan atas kenaikan volume impor Tepung Gandum ke Indonesia yang merugikan Pemohon, dan telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 4 September 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/19 (Lampiran 1); d. Pada tanggal 27 November 2012, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan notifikasi Article 12.4 kepada Committee on Safeguards di WTO, perihal pemberitahuan akan dikenakannya BMTPS atas importasi Tepung Gandum ke Indonesia, yang disirkulasi oleh WTO pada tanggal 5 Desember 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/1 (Lampiran 2); e. Pada tanggal 13 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan suplemen notifikasi Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO, perihal rencana dengar pendapat yang akan diselenggarakan pada tanggal 17 Januari 2013, yang disirkulasi oleh WTO pada tanggal 19 Desember 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/6/IDN/19/Suppl.1 (Lampiran 3); f.

Pada tanggal 13 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan suplemen notifikasi Article 12.4 kepada Committee on Safeguards

di WTO,

yang

disirkulasi

oleh WTO

pada

tanggal

19 Desember 2012 dengan nomor dokumen G/SG/N/7/IDN/1/Suppl.1 (Lampiran 4), perihal pengenaan BMTPS terhadap importasi Tepung Gandum ke Indonesia yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2012 berdasarkan PMK Nomor 193/PMK.011/2012;


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” g. Pada

tanggal

3

Januari

2013,

Pemerintah

Republik

Indonesia

menyampaikan notifikasi Article 12.5 kepada Council for Trade in Goods di WTO, perihal hasil pelaksanaan konsultasi dengan negara eksportir terbesar atas pengenaan BMTPS terhadap importasi Tepung Gandum (Lampiran 5); h. Pada

tanggal

menyampaikan

31

Mei

2013,

Pemerintah

notifikasi

Article

12.1(b)

Republik

kepada

Indonesia

Committee

on

Safeguards di WTO, perihal hasil penyelidikan, yang disirkulasi oleh WTO pada tanggal 5 Juni 2013 dengan nomor dokumen G/SG/N/8/IDN/15; G/SG/N/10/IDN/15 (Lampiran 6).

A.5

Proporsi Produksi Pemohon

12.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total produksi Pemohon adalah sebesar 86% dari total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis. Sehingga Pemohon dianggap mewakili Industri Dalam Negeri.

A.6

Periode Penyelidikan

13.

Periode penyelidikan adalah dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.

B.

RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

14.

Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards, selama masa penyelidikan, KPPI antara lain telah menyelenggarakan dengar pendapat, dan memberikan kesempatan konsultasi dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, negara eksportir, eksportir, dan importir, dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis, yang terkait dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 5

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” B.1 Pemohon 15. APTINDO selaku Pemohon menyampaikan klaim dalam rangka mengajukan permohonan safeguards, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut: a. Alasan

APTINDO

mengajukan

permohonan

safeguards

adalah

berdasarkan data impor sebagai berikut: Tabel 1: Volume Impor Tepung Gandum Tahun 2008-2011 Volume: Ton

Tahun 2008 530.914

2009 645.010

2010 775.534

2011 680.125

Sumber: BPS

b. Harga jual tepung gandum impor di pasar domestik lebih murah jika dibandingkan dengan biaya produksi tepung gandum Pemohon, sehingga sebagian besar anggota APTINDO mengalami penurunan keuntungan

dari

tahun

ke

tahun,

bahkan

beberapa

produsen

mengalami kerugian serius dan terancam bangkrut dengan kondisi yang sulit diperbaiki apabila tidak segera dikenakan tindakan.

B.2

Negara Eksportir

B.2.1. Turki Pemerintah Turki menyampaikan tanggapan antara lain: 16.

Petisi versi tidak rahasia Pemohon, data dan informasinya sangat tidak memadai. Dalam petisi tidak ditemukan penjelasan mengenai perkembangan tak terduga.

17.

Tren impor secara keseluruhan tidak terlihat mengalami lonjakan impor yang mendadak (sudden) dalam waktu dekat (recent), secara tajam (sharp), dan signifikan selama periode penyelidikan.



Tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami dengan lonjakan impor yang terjadi.

19.

Perlu diselidiki alasan PT. ISM Bogasari turut serta dalam permohonan, mengingat kondisi finansial perusahaan yang baik dalam industri tepung gandum, selain itu alasan PT. Sriboga Raturaya tidak dimasukkan dalam data konsolidasi petisi, dan meminta klarifikasi apakah data konsolidasi sudah termasuk data kinerja PT. Golden Grand Mills.

20.

Pengenaaan TPP akan menyebabkan langkanya produk tepung gandum sehingga merugikan konsumen di Indonesia.

21.

TPP akan memberikan dampak negatif terhadap perdagangan bilateral antara Turki

dan

Indonesia,

sehingga

meminta

kepada

Indonesia

untuk

menghentikan penyelidikan safeguards yang sedang berjalan tanpa adanya pengenaan TPP. 22.

Dasar usulan pengenaan TPP kurang jelas, level kuota yang diusulkan terlalu rendah, dan tingkat tarif yang diusulkan masih terlalu tinggi.

23.

Meminta klarifikasi besaran kuota yang dialokasikan kepada setiap negara eksportir, metode perhitungan porsi kuota, metode perhitungan tingkat tarif, dan mekanisme di Indonesia apabila pengenaan kuota diterapkan. Tanggapan KPPI:

24.

Menanggapi recital 16, data dan informasi yang disampaikan oleh Pemohon untuk kepentingan pengajuan permohonan safeguards telah memenuhi ketentuan WTO dan sudah cukup kuat sebagai bukti awal untuk dimulainya penyelidikan. Dalam Notifikasi Article 12.1(b) dijelaskan bahwa peningkatan volume impor pada tahun 2008-2010 atas Barang Yang Diselidiki adalah peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, karena kenaikan volume impor yang masuk ke Indonesia dengan harga di bawah biaya produksi Pemohon.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” Hal ini mengancam keberlangsungan beberapa perusahaan anggota Pemohon, dan mengakibatkan penurunan keuntungan yang tajam. 25.

Menanggapi recital 17, pada kasus US —Pipe Line, Panel menyatakan bahwa kata ―recent‖ mengandung arti analisa retrospektif (analisa dengan melihat masa lampau)", tetapi analisa tersebut bukan berarti harus dilakukan terhadap kondisi impor pada tahun dikeluarkannya hasil penyelidikan. Hal tersebut juga tidak berarti bahwa analisa tersebut harus secara khusus melihat kondisi impor pada tahun akhir periode penyelidikan. Panel juga menyatakan bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa impor harus meningkat sampai dengan saat ini. Peningkatan impor dapat dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak harus meningkat hingga tahun terakhir pada periode penyelidikan atau tahun yang sama dengan saat dikeluarkannya hasil penyelidikan.

26.

Menanggapi recital 18, dalam Notifikasi Article 12.1(b), dinyatakan bahwa peningkatan volume impor di tahun 2008 – 2010 merupakan akibat dari masuknya impor dengan harga di bawah harga domestik, sehingga pangsa pasar impor meningkat. Kemudian bila dilihat dari kondisi impor yang terjadi di tahun 2011, Pemohon mengalami penurunan laba dan beberapa perusahaan bahkan mengalami kerugian finansial, karena pangsa pasar impor masih cukup besar untuk mempengaruhi harga tepung gandum di pasar Indonesia, sehingga Pemohon tidak dapat menaikkan harga jual untuk menutupi biaya produksi.

27.

Menanggapi recital 19, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.1(b): a. Yang mengajukan permohonan TPP adalah APTINDO yang anggotanya 9 perusahaan, dimana salah satu anggotanya adalah PT. ISM Bogasari. b. PT. Sriboga Raturaya merupakan anggota APTINDO, namun perusahaan tersebut tidak bersedia diverifikasi sehingga dikeluarkan dari data kinerja konsolidasi. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 8

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” c. Data kinerja PT. Golden Grand Mills masuk dalam data kinerja konsolidasi. Namun, perusahaan tersebut menolak untuk dilakukan verifikasi, sehingga KPPI memutuskan untuk mengeluarkan PT. Golden Grand Mills dari penyelidikan. 28.

Menanggapi recital 20, berdasarkan data yang diperoleh, kapasitas produksi Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tepung gandum domestik.

29.

Menanggapi recital 21, Berdasarkan ketentuan WTO, setiap negara anggota berhak memberlakukan pengenaan TPP setelah dilakukan penyelidikan yang sesuai dengan aturan WTO.

30.

Menanggapi recital 22 dan 23, KPPI telah melakukan konsultasi atas hasil penyelidikan dengan negara-negara eksportir terbesar termasuk Turki, dan memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut termasuk Turki untuk menyampaikan pendapat.

B.2.2. Sri Lanka Pemerintah Sri Lanka menyampaikan tanggapan antara lain: 31.

Tidak ada lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius, tidak ada hubungan kausal, tidak ada analisa perkembangan yang tak terduga, dan tidak ada analisis faktor lain.

32.

TPP yang akan dikenakan masih terlalu tinggi dan kuota yang dialokasikan kepada Sri Lanka harus sesuai dengan ketentuan WTO. Selain itu, perlu penjelasan mengenai mekanisme pelaksanaan kuota di lapangan apabila TPP diberlakukan dalam bentuk kuota. Tanggapan KPPI:

33.

Tanggapan atas recital 31 telah disampaikan pada recital 24, 25, dan 26.



Menanggapi recital 32, telah dilakukan konsultasi atas hasil penyelidikan dengan

negara-negara

eksportir

terbesar

termasuk

Sri

Lanka,

dan

memberikan kesempatan kepada negara-negara tersebut termasuk Sri Lanka untuk menyampaikan pendapat. B.2.3. Ukraina Pemerintah Ukraina menyampaikan tanggapan antara lain: 35.

Pertanyaan mengenai Major proportion dari Pemohon.

36.

Tidak ada lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian, dan tidak ada hubungan kausal. Tanggapan KPPI:

37.

Pemohon sudah memenuhi major proportion dengan mewakili 86% dari total produksi nasional.

38.

Tanggapan atas recital 36 telah disampaikan pada recital 25 dan 26.

B.2.4. Uni Eropa Uni Eropa menyampaikan tanggapan antara lain: 39.

Tidak ada peningkatan impor dalam waktu singkat, mendadak, menanjak tajam dan signifikan, yang menyebabkan atau mengancam kerugian serius.

40.

Analisa perkembangan tidak terduga seharusnya dilakukan sebelum penyelidikan dilaksanakan. Tanggapan KPPI:

41.

Tanggapan atas pertanyaan pada recital 39 telah disampaikan pada recital 25, serta di dalam Notifikasi Article 12.1(b).

42.

Dalam kasus safeguards Amerika Serikat untuk produk baja, panel sepakat bahwa Article 3 Agreement on Safeguards tidak mengharuskan otoritas penyelidik untuk memberikan draft laporan temuan berkaitan dengan KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 10

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” unforeseen development kepada pihak yang berkepentingan sebelum laporan temuan tersebut dipublikasikan.

B.2.5. Australia Pemerintah Australia menyampaikan tanggapan antara lain: 43.

Tidak ada peningkatan impor, perkembangan tak terduga, dan kerugian serius. Ekspor Australia tepung gandum ke Indonesia telah berkurang secara signifikan selama beberapa tahun terakhir.

44.

BMTPS hanya dapat diambil di mana ada "keadaan darurat yang akan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki apabila tidak segera diberikan perlindungan". Tanggapan KPPI:

45.

Tanggapan atas recital 43 telah disampaikan dalam recital 24, 25, dan 26.

46.

Menanggapi recital 44, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.4 bahwa BMTPS diberlakukan karena beberapa produsen mengalami kesulitan likuiditas, solvabilitas dan ketidaksehatan finansial.

B.2.6. Singapura Pemerintah Singapura menyampaikan tanggapan antara lain: 47.

Sebagai negara berkembang meminta dikecualikan dari pengenaan TPP karena pangsa pasar impor tepung gandum-nya kurang dari 3%. Tanggapan KPPI:

48.

Sesuai dengan ketentuan WTO, negara berkembang yang memiliki pangsa pasar impor kurang dari 3% dikecualikan dari pengenaan TPP.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” B.2.7. Meksiko Pemerintah Meksiko menyampaikan tanggapan antara lain: 49.

Tidak terdapat ekspor tepung gandum Meksiko ke Indonesia selama periode 2008-2011, serta meminta agar ekspor tepung gandum Meksiko dikecualikan dari penerapan TPP. Tanggapan KPPI:

50.


B.2.8. Taiwan Pemerintah Taiwan menyampaikan tanggapan antara lain: 51.

Volume impor tepung gandum Indonesia dari Taiwan pada tahun 2011 kurang dari 3% dari total impor, sehingga Taiwan meminta untuk dikecualikan dari penyelidikan. Tanggapan KPPI:

52.


B.3

Perusahaan/Asosiasi Eksportir

B.3.1. Prima Ceylon (Private) Limited (PCL): PCL menyampaikan tanggapan antara lain: 53.

Tidak terbukti adanya peningkatan impor, kerugian serius dan/atau hubungan antara kerugian serius dengan peningkatan impor. Selain itu, petisi tidak memberikan informasi mengenai unforeseen developments. Tanggapan KPPI:

54.

Tanggapan atas recital 53 telah disampaikan dalam recital 24, 25 dan 26. KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 12

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” B.3.2. Central Anatolian Exporters Union (OAIB) 55.

OAIB menyampaikan tanggapan antara lain: a. Tidak adanya bukti yang cukup dari peningkatan impor, kerugian serius/ancaman kerugian serius, dan atau hubungan kausal antara kerugian serius yang dialami dengan peningkatan impor. b. Elemen terpenting yang mendasari kenaikan volume impor berdasarkan yurisprudensi WTO Appellate Body dalam kasus Argentina Footwear adalah recent, sudden, sharp, and significant. c. Ketentuan

WTO

mengharuskan

adanya

analisis

unforeseen

developments dalam kaitannya dengan peningkatan impor, persyaratan yang ketat untuk pengenaan tindakan pengamanan, serta jaminan ketat untuk keadilan dan transparansi. Tanggapan KPPI: 56.

Tanggapan atas recital 55 telah disampaikan dalam recital 24, 25 dan 26. .

B.3.3. Manildra Pty. Ltd.: Manildra menyampaikan tanggapan antara lain: 57.

Penyelidikan harus dihentikan tanpa pengenaan tindakan karena tidak ada lonjakan volume impor, tidak ada bukti kerugian serius atau ancaman kerugian serius, tidak ada hubungan kausal, dan tidak ada analisa perkembangan yang tak terduga.

58.

BMTPS hanya dapat diambil apabila ada "keadaan darurat yang akan menyebabkan kerusakan yang sulit diperbaiki apabila tidak segera diberikan perlindungan." Tanggapan KPPI:

59.

Tanggapan atas recital 57 telah disampaikan dalam recital 24, 25 dan 26.



Menanggapi recital 58, telah disampaikan di dalam Notifikasi Article 12.4 yang disirkulasikan di WTO Committee on Safeguards bahwa BMTPS diberlakukan karena beberapa produsen mengalami kesulitan likuiditas, solvabilitas dan ketidaksehatan finansial.

B.4

Importir

B.4.1. Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) GPMT menyampaikan tanggapan antara lain: 61.

TPP akan berdampak pada kenaikan harga pakan ikan, yang akan berpengaruh terhadap biaya produksi budidaya ikan dan udang. Hal tersebut dapat menyebabkan penurunan daya saing usaha perikanan Indonesia. Diharapkan APTINDO dapat menyediakan tepung gandum untuk pakan sesuai dengan spesifikasinya dengan harga yang bersaing sehingga anggota GPMT tidak tergantung dari impor. Tanggapan KPPI:

62.

APTINDO

telah

menyampaikan

kesanggupannya

untuk

memenuhi

permintaan GPMT apabila TPP diterapkan. Berdasarkan data yang diperoleh KPPI, kapasitas produksi Pemohon sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tepung gandum domestik, meskipun tidak ada importasi tepung gandum ke Indonesia.

B.4.2. PT. Prakarsa Alam Segar Prakarsa Alam Segar menyampaikan tanggapan antara lain: 63.

Penerapan safeguards supaya dapat ditinjau kembali oleh karena perusahaan tersebut lebih banyak melakukan kegiatan impor dari Negara Srilanka dan Australia.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” Tanggapan KPPI: 64.

Rekomendasi

pengenaan

safeguards

dilakukan

berdasarkan

hasil

penyelidikan KPPI dan telah dilakukan verifikasi data ke lapangan. B.4.3. PT. Olaga Food Olaga Food menyampaikan tanggapan antara lain: 65.

Tidak mendukung adanya pengenaan BMTPS tepung gandum sebesar 20%

karena

akan

memacu

ekspansi

dan

pembangunan

pabrik

penggilingan tepung gandum di dalam negeri. Tanggapan KPPI: 66.

Tanggapan atas recital 65 telah disampaikan dalam recital 64.

C. KONSULTASI DENGAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN 67.

Berdasarkan Agreement on Safeguards, KPPI menyediakan kesempatan untuk melakukan konsultasi kepada negara eksportir pemasok utama tepung gandum di Indonesia terkait hasil temuan KPPI atas penyelidikan kenaikan volume impor Barang Yang Diselidiki, yang telah disampaikan melalui Notifikasi hasil temuan penyelidikan sesuai dengan Article 12.1(b) pada tanggal 31 Mei 2013. Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 2013 yang dihadiri oleh Turki, Sri Lanka, Ukraina, Uni Eropa dan Australia, yang pada kesempatan tersebut menyampaikan tanggapan dan pandangannya.

68.

Selanjutnya KPPI mengirimkan surat kepada Negara-negara pemasok tepung gandum terbesar ke Indonesia pada tanggal 13 Juni 2013 perihal opsi usulan pengenaan TPP atas importasi tepung gandum.

69.

Berdasarkan permintaan pihak terkait, KPPI memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan konsultasi bilateral dengan negara-negara


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” pemasok tepung gandum terbesar ke Indonesia yaitu Turki, Sri Lanka, dan Ukraina, yang diberikan waktu pada tanggal 19-21 Juni 2013. 70.

Berdasarkan permintaan Negara Australia, KPPI juga memberikan kesempatan

untuk

menyelenggarakan

konsultasi

bilateral

dengan

Australia pada tanggal 18 Juni 2013, perihal usulan pengenaan TPP atas importasi tepung gandum. 71.

Hasil sementara dari konsultasi bilateral adalah pemilihan opsi dari kombinasi kuota dan tarif sebagai bentuk pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum.

72.

Setelah

dilakukan

koordinasi

dengan

instansi-instansi

terkait

dan

menimbang tidak memungkinkannya untuk pengenaan TPP dengan bentuk opsi kombinasi kuota dan tarif, maka KPPI pada tanggal 13 Agustus 2013 mengirimkan surat kepada negara pemasok utama, mengenai opsi usulan pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum yang memungkinkan untuk dilaksanakan di Indonesia, yaitu berupa tarif atau kuota. 73.

KPPI

memberikan

kembali

kesempatan

untuk

menyelenggarakan

konsultasi bilateral dengan Negara Turki yang diberikan waktu pada tanggal 28 Agustus dan 27 September 2013, dan Negara Sri Lanka yang diberikan waktu pada tanggal 19 Juli dan 16 September 2013, perihal opsi usulan pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum berupa tarif atau kuota, serta mekanisme teknis apabila pengenaan TPP atas importasi Tepung Gandum adalah berupa kuota.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.

HASIL PENYELIDIKAN

D.1

Barang Yang Diselidiki

D.1.1. Uraian Barang Tabel 2. Uraian Barang dan Nomor HS berdasarkan BTKI 2012. NOMOR HS

74.

URAIAN BARANG

1101.00.10

Tepung Gandum

1101.00.10.10

Tepung Gandum, Telah Difortifikasi

1101.00.10.90

Tepung Gandum, Lain-Lain

Penyelidikan dilakukan terhadap tepung gandum yang telah difortifikasi dan tepung gandum lainnya dengan nomor HS. 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90.

D.1.2. Klasifikasi Tarif Tabel 3. Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Yang Diselidiki Nomor HS

TARIF

1101.00.10.10 MFN dan AFTA 1101.00.10.90 AANZ-FTA

2008

2009

2010

2011

0 0 5

5 0 5

5 0 5

5 0 3

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kemenkeu RI

75.

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa tarif bea masuk MFN untuk tepung gandum pada tahun 2011 adalah sebesar 5%, sedangkan untuk AFTA sebesar 0%, dan AANZ-FTA sebesar 3%.

D.1.3. Spesifikasi Barang Yang Diselidiki 76.

Dari penyelidikan KPPI diperoleh spesifikasi tepung gandum yang diproduksi oleh Pemohon adalah sebagai berikut: a. Tepung gandum fortifikasi adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum dengan penambahan zat dan vitamin antara lain besi (Fe), seng (Zn), vitamin B1, vitamin B2, dan asam folat.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” b. Tepung gandum non fortifikasi adalah tepung yang dibuat dari endosperma biji gandum namun tidak diberikan tambahan zat/vitamin untuk pakan ternak. D.1.4. Bahan Baku 77.

Bahan baku Tepung Gandum yang diproduksi oleh Pemohon adalah biji gandum yang berasal dari Australia, Amerika Serikat, Kanada, dan India. Hampir tidak ada penghasil gandum di Indonesia sehingga Pemohon harus melakukan impor.

D.1.5. Proses Produksi Barang Yang Diselidiki 78.

Proses pengolahan gandum menjadi tepung gandum dibagi dalam 2 proses, yakni proses pembersihan dan penggilingan. Pada proses pembersihan, gandum dibersihkan dari kotoran seperti debu, kerikil, dan biji-biji lain selain gandum. Setelah itu dilakukan proses penambahan air (dampening) agar gandum

memiliki

kadar

air

yang

diinginkan. Proses

kedua

adalah

penggilingan (milling) yang meliputi proses breaking, reduction, sizing, dan tailing. Prinsip proses penggilingan adalah memisahkan endosperm dari lapisan kulit. Selama proses penggilingan dihasilkan produk-produk samping seperti pollard, bran, dan tepung industri. Tujuan dari tahap penggilingan ini untuk memperoleh hasil ekstraksi yang tinggi dengan kualitas tepung yang baik.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.1.6. Jalur Distribusi Pemasaran Bagan 1: Alur Distribusi Tepung Gandum PRODUSEN LOKAL

INDUSTRI PENGGUNA

DISTRIBUTOR

INDUSTRI UKM

GROSIR

UKM

RETAIL

Sumber: Pemohon

79.

Jalur distribusi yang dilakukan oleh produsen Pemohon, dilakukan melalui 2 (dua) mata rantai jalur distribusi besar sebagaimana tercantum dalam bagan 1, yaitu: a. Barang Yang Diselidiki didistribusikan langsung kepada distributor besar atau diserap oleh industri skala besar dan Usaha Kecil Menengah (UKM). b. Barang Yang Diselidiki masuk dalam gudang-gudang distributor, dan didistribusikan kepada grosir atau UKM. Dari grosir didistribusikan kembali untuk dikonsumsi oleh UKM lainnya, industri rumah tangga, atau konsumsi rumah tangga.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.1.7. Kegunaan Barang Berdasarkan Kegunaan Barang yang diselidiki, tepung gandum dibedakan menjadi : 80.

Tepung gandum yang telah difortifikasi dengan HS. 1101.00.10.10. Kegunaan dari tepung gandum yang difortifikasi dibedakan berdasarkan kadar protein yang menentukan tingkat glutennya. Gluten memiliki sifat mampu memberikan kekenyalan pada tekstur makanan yang dibuatnya. Adapun pengelompokan tepung gandum yang telah difortifikasi berdasarkan kegunaannya adalah sebagai berikut: a. Tepung Gandum Protein Tinggi Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein yang paling tinggi dengan kandungan proteinnya mencapai 11-13%. Jenis tepung ini paling cocok digunakan dalam pembuatan roti. b. Tepung Gandum Protein Sedang Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein 8-10%, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tepung gandum jenis hard wheat. Tepung ini cocok digunakan dalam pembuatan aneka cake, bolu dan kue basah lainnya. c. Tepung Gandum Protein Rendah Tepung gandum jenis ini mempunyai kadar protein paling rendah yaitu sekitar 6-8%. Tepung ini cocok digunakan dalam pembuatan kue yang renyah, seperti biskuit atau keripik.

81.

Tepung gandum selain yang telah difortifikasi dengan HS.1101.00.10.90 pada umumnya digunakan sebagai bahan baku untuk produksi pakan ternak.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.2

Impor

D.2.1. Impor Absolut Tabel 4. Impor Barang Yang Diselidiki Secara Absolut Uraian Jumlah (Ton)

2008 530.914

Tahun 2009 2010 645.010 775.534

Peningkatan (%)

21,5

20,2

Tren (%)

2011 680.125 (12,3) 10

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

82.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 4 di atas, telah terjadi kenaikan volume impor Barang Yang Diselidiki, sebesar 21,5% dari tahun 2008 ke tahun 2009, dan sebesar 20,2% dari tahun 2009 ke tahun 2010, meskipun terjadi penurunan sebesar 12,3% dari tahun 2010 ke tahun 2011. Secara keseluruhan, tren kenaikan volume impor pada periode penyelidikan tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 adalah sebesar 10%.

D.2.2. Pangsa Pasar Impor Tiga Negara Terbesar Tabel 5. Pangsa Pasar Impor Tiga Negara Terbesar Uraian Negara

S.O.I 2008 (%)

S.O.I 2011 (%)

42,8 11,5 0,2 45,5

57,0 30,5 4,6 7,9

Turki Sri Lanka Ukraina Negara Lainnya

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah.

83.

Berdasarkan pada tabel 5, pangsa pasar ketiga negara pengekspor Tepung Gandum terbesar ke Indonesia mengalami peningkatan yang cukup pesat dari tahun 2008 ke tahun 2011.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.2.3. Pangsa Pasar Impor Negara Lainnya Tabel 6. Pangsa Pasar Impor Negara Lainnya Pada Tahun 2011 Uraian Negara Belgia Australia Jepang Singapura Malaysia Argentina India Vietnam Polandia Federasi Rusia Korea Selatan Spanyol Republik Rakyat Cina

S.O.I 2011 (%) 3,26 2,19 0,63 0,60 0,49 0,47 0,09 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

84.

Negara berkembang dengan pangsa pasar dibawah 3% pada tahun 2011 adalah Singapura, Malaysia, Argentina, Vietnam, Korea Selatan, dan Republik

Rakyat

Cina.

Secara

keseluruhan

pangsa

pasar

Negara

berkembang yang dibawah 3% adalah kurang dari 9%, sehingga apabila TPP diterapkan, negara-negara tersebut dikecualikan dari TPP sesuai ketentuan WTO. D.3

Kerugian

85.

KPPI memeriksa semua data dan informasi yang tersedia terkait kondisi aktual industri dalam negeri. Selain itu, dilakukan verifikasi lapangan terhadap kinerja industri dalam negeri pada bulan November-Desember 2012.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” D.3.1. Konsumsi Nasional Tabel 7. Konsumsi Nasional, Jumlah Impor, dan Pangsa Pasar No.

Uraian

1

Konsumsi Nasional

2

Jumlah Impor

3

Pangsa Pasar Impor

4

Pangsa Pasar Industri Dalam Negeri

Satuan Indeks Ton % Indeks % Indeks

Tahun 2008

2009

2010

2011

100

111

119

133

530.914

645.010

775.534

680.125

100

109

122

96

100

98

96

101

Sumber: BPS dan APTINDO

86.

Selama Periode Penyelidikan konsumsi nasional telah mengalami tren peningkatan sebesar 9,7%. Pada tahun 2011, konsumsi nasional meningkat sebesar 14 poin indeks dibandingkan dengan tahun 2010. Di lain pihak, pangsa pasar Industri Dalam Negeri mengalami penurunan sampai dengan tahun 2010 walaupun pada tahun 2011 terjadi peningkatan.

87.

Selama Periode Penyelidikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki telah mengalami kenaikan, yaitu dengan tren sebesar 10%. Walaupun pada tahun 2011 jumlah impor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi kenaikan volume impor Barang Yang Diselidiki, dari sebesar 530.914 ton ditahun 2008 menjadi 645.010 ton ditahun 2009, dan menjadi 775.534 ton ditahun 2010;

88.

Sehubungan dengan terjadinya kenaikan jumlah impor Barang Yang Diselidiki, pangsa pasar impor mengalami peningkatan selama Periode Penyelidikan, yaitu dengan tren sebesar 5%. Walaupun pada tahun 2011 pangsa pasar impor mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2010, namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi kenaikan pangsa pasar impor Barang Yang Diselidiki, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 122 poin indeks; dan



Sebaliknya, pangsa pasar Industri Dalam Negeri mengalami penurunan selama Periode Penyelidikan dengan tren sebesar 6%. Walaupun pada tahun 2011

pangsa

pasar

Industri

Dalam

Negeri

mengalami

peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2010, namun dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 terjadi penurunan pangsa pasar Industri Dalam Negeri, yaitu dari 100 poin indeks menjadi 96 poin indeks.

D.3.2. Kinerja Tabel 8. Data Kinerja Pemohon No

1 2 3 4 5

6 7

Uraian Penjualan Domestik Produksi Kapasitas Terpakai Laba Tenaga Kerja Persediaan (Stock) Produktivitas

Satuan

Tahun 2008

2009

2010

2011

Indeks

100

108

120

133

Indeks

100

108

121

135

% Indeks

100

101

109

115

Indeks

100

198

220

84

Indeks

100

99

98

102

Indeks

100

194

343

497

Indeks

100

109

124

132

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI

90.

Penjualan domestik dan produksi mengalami peningkatan selama periode penyelidikan dan pada periode yang sama kapasitas terpakai serta produktivitas juga meningkat. Namun demikian, keuntungan Pemohon pada tahun 2011 mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 136 poin indeks dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini disebabkan karena Pemohon


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” terpaksa menurunkan harga jualnya agar dapat bersaing dengan barang impor yang dijual dibawah biaya produksi Pemohon; 91.

Produksi Pemohon mengalami peningkatan selama periode penyelidikan, namun Pemohon tidak dapat mengoptimalkan penjualan domestiknya sehingga pada periode tersebut terjadi peningkatan persediaan dari 100 poin indeks di tahun 2008 menjadi 497 poin indeks di tahun 2011;

92.

Sesuai dengan perkembangan penjualan domestik dan produksi Pemohon pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, kapasitas terpakai Pemohon mengalami peningkatan dari 100 poin indeks pada tahun 2008 menjadi sebesar 115 poin indeks di tahun 2011. Terjadinya peningkatan produksi yang menyebabkan peningkatan kapasitas terpakai pada industri Pemohon selama periode

penyelidikan,

bukan

sepenuhnya

disebabkan

oleh

adanya

peningkatan penjualan domestik. Dalam hal ini, selama periode tersebut terdapat data persediaan yang meningkat cukup tajam dari 100 poin indeks menjadi 497 poin indeks. Sehingga apabila jumlah persediaan tersebut dikeluarkan dari perhitungan produksi, maka kapasitas terpakai industri Pemohon hanya akan sebesar 54%, 53%, 56%, dan 57% selama periode penyelidikan, yaitu sedikit di atas tingkat break even point industri tepung gandum secara umum; 93.

Hal

yang

dapat

mendorong

peningkatan

kapasitas

terpakai

adalah

peningkatan penjualan domestik dan peningkatan pangsa pasar. Meskipun konsumsi nasional meningkat sebesar 33% selama periode penyelidikan, namun pangsa pasar industri dalam negeri cenderung stabil jika dibandingkan antara tahun 2008 dengan 2011, bahkan pada 2009-2010 mengalami penurunan. Sedangkan, selama periode tersebut volume impor meningkat sebesar 21% selama 2008-2010 walaupun terjadi penurunan yang relatif tajam pada tahun 2011. Dalam hal ini, dapat diambil kesimpulan bahwa barang

impor

lebih

banyak

mendapatkan

keuntungan

atas

adanya

peningkatan konsumsi tepung gandum domestik, jika dibandingkan dengan KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 25

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” penjualan dari Pemohon yang peningkatannya relatif rendah. Selain itu dapat juga disimpulkan bahwa peningkatan yang terjadi atas persediaan disebabkan oleh adanya barang impor; 94.

Terjadinya penurunan laba yang dialami pada tahun 2011 disebabkan oleh ketidakmampuan Pemohon untuk menaikkan harga ketika terjadi peningkatan harga bahan baku, dimana biaya produksi dalam negeri masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga barang impor;

95.

Tenaga kerja Pemohon mengalami pengurangan dari tahun 2008 ke tahun 2010, dengan angka pengurangan sebesar 2,4% pada tahun 2009 dan 1,5% pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, walaupun selanjutnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 4,6% menjadi 102 poin indeks;

96.

Jika kita melihat kondisi impor, harga jual impor dari pemasok utama berada di bawah biaya produksi Pemohon, bahkan ada yang hanya selisih sedikit di atas biaya bahan baku. Melihat persaingan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi depresiasi harga pada penjualan domestik yang menyebabkan penurunan laba tertinggi pada tahun 2011, karena produsen domestik tidak dapat melakukan penyesuaian harga ke level yang dapat menutupi kenaikan biaya bahan baku dan biaya investasi yang telah dilakukan. Tabel 9. Perbandingan Harga

Tahun

2008 2009 2010 2011

Harga Tepung Gandum Impor

Harga Gandum Impor

Ratarata

Turki

Sri Lanka

Ukraina

Australia

Belgia

100 100 100 100

189 104 125 132

169 93 112 115

202 128 147 162

187 95 111 113

216 122 159 155

206 106 132 159

Biaya Harga Produksi Tepung Pemohon Gandum Per Unit Pemohon 172 130 134 141

197 164 179 166

Sumber: Hasil Verifikasi KPPI dan BPS



Berdasarkan tabel 9 di atas, terlihat bahwa biaya produksi Pemohon per unit lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tepung gandum impor pada tahun 2009-2011, walaupun pada tahun 2008 biaya produksi Pemohon per unit yaitu sebesar 172 poin indeks sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan harga tepung gandum impor yaitu sebesar 189 poin indeks. Bahkan pada tahun 2009 harga gandum impor lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga tepung gandum impor dari Turki dan Ukraina.

D.3.3. Perkembangan Tidak Terduga 98.

Kebijakan Pemerintah Indonesia untuk menurunkan tarif MFN secara bertahap pada Barang Yang Diselidiki adalah dalam rangka membuka pasar dan memberikan kesempatan industri dalam negeri untuk berkembang sekaligus

menjaga

keamanan

pasokan

pangan.

Kebijakan

tersebut

mengakibatkan kenaikan volume impor tepung gandum. Namun, terjadinya kenaikan volume impor tepung gandum tersebut disertai dengan harga jual di pasar domestik di bawah biaya produksi Pemohon, sehingga menyebabkan permintaan tepung gandum impor meningkat tajam, dimana hal ini tidak dapat diduga sebelumnya. Peningkatan impor yang tajam tersebut mengancam kelangsungan hidup sejumlah Industri Pemohon, serta menyebabkan penurunan laba secara drastis dan/atau kerugian finansial terhadap Pemohon.

E.

FAKTOR LAIN

99.

Sebagaimana terlihat dalam Tabel 10, bahwa terjadi kelebihan kapasitas pada industri dalam negeri, namun dari Tabel 8 dapat dilihat bahwa kapasitas terpakai mengalami peningkatan, dan kapasitas terpakai yang mengalami peningkatan tersebut melebihi dari standar break even point untuk industri komoditi yang sensitif seperti tepung gandum. Maka dapat disimpulkan bahwa kerugian yang dialami oleh Industri Dalam Negeri bukan disebabkan oleh KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 27

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” ketidakmampuan Industri Dalam Negeri untuk dapat memenuhi kebutuhan nasional, tetapi karena adanya barang impor yang mempengaruhi kinerja keuangan Industri Dalam Negeri. Tabel 10. Konsumsi Nasional dan Kapasitas Terpasang Pemohon No.

Uraian

1

Konsumsi Nasional Kapasitas Terpasang Pemohon

2

2008 100 145

Volume (Indeks) 2009 2010 111 119 155

2011 133

161

170

Sumber: Hasil verifikasi KPPI

100. Meskipun Pemohon sangat tergantung pada impor gandum yang harganya berfluktuasi sesuai dengan penawaran dan permintaan di pasar internasional, tetapi Pemohon dapat mengatasi hal tersebut dengan menggunakan forward contract pembelian bahan baku dan manajemen pengendalian persediaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, kerugian serius Pemohon merupakan akibat dari lonjakan impor tepung gandum yang dijual di pasar domestik dengan harga yang kadang-kadang berada di bawah harga bahan baku, bukan disebabkan oleh ketergantungan pada impor gandum. 101. Persaingan antara Industri Dalam Negeri tidak menyebabkan penurunan keuntungan Pemohon, namun penurunan keuntungan Pemohon lebih disebabkan oleh tepung gandum yang berasal dari impor, yang dijual di pasar domestik dengan harga di bawah biaya produksi Pemohon. 102. Harga produk industri hilir yang menggunakan tepung gandum sebagai bahan baku, secara umum masih tetap stabil dengan permintaan yang meningkat. Sehubungan dengan itu, tidak ada tekanan dari industri hilir tepung gandum kepada produsen tepung gandum untuk menurunkan harga jual tepung gandum. Sehingga tekanan harga dari industri hilir bukan merupakan penyebab penurunan keuntungan dari Pemohon.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” 103. Berdasarkan recital 99-102, KPPI berpandangan bahwa tidak ada faktor lain yang berkontribusi terhadap kerugian serius yang diderita oleh Pemohon, di samping peningkatan volume impor dari Barang Yang Diselidiki.

F.

RENCANA PENYESUAIAN STUKTURAL

104. Penyesuaian struktural yang akan dilakukan oleh Pemohon dengan adanya pengenaan TPP adalah sebagai berikut: a. Peningkatan sistem pemantauan iklim dalam memprediksi pasokan bahan baku gandum di seluruh dunia, serta memaksimalkan penggunaan sistem forward contract dan manajemen pengendalian persediaan dalam pembelian bahan baku, untuk mengatasi kelangkaan dan fluktuasi harga gandum di pasar internasional. b. Diferensiasi

produk

dengan

cara

memproduksi

tepung

gandum

sesuai dengan SNI tepung gandum khusus pakan ternak, guna memenuhi kebutuhan industri pakan ternak di Indonesia. c. Peningkatan keterampilan para pekerja dengan cara pelatihan-pelatihan di internal maupun eksternal. d. Melakukan investasi pembelian tongkang dan kapal penarik tongkang untuk efisiensi biaya logistik biji gandum. e. Menambah lokasi depo/gudang dalam rangka efisiensi biaya logistik dan mempercepat waktu pendistribusian tepung gandum.

G.

HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

105. Meskipun Industri Dalam Negeri mampu meningkatkan produksi dan penjualan domestik yang pada gilirannya juga meningkatkan kapasitas terpakai dan produktivitas, namun justru terjadi penurunan keuntungan yang


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” cukup tajam dari tahun 2010 ke tahun 2011. Penurunan tersebut merupakan akibat dari ketidakmampuan Industri Dalam Negeri untuk meningkatkan harga jual, dengan terjadinya peningkatan biaya bahan baku. Dengan demikian, terjadinya peningkatan kapasitas terpakai dan penjualan domestik tidak diimbangi oleh peningkatan pendapatan. Di samping itu, terjadi peningkatan yang cukup tajam pada persediaan karena ditahannya persediaan oleh beberapa produsen yang mengharapkan adanya kenaikan harga. 106. KPPI telah menganalisa pengaruh penurunan laba ini yang disebabkan oleh kondisi impor, walaupun volume impor tersebut menurun pada tahun 2011. Sebagai catatan, tepung gandum merupakan komoditas dengan harga yang bersifat sensitif dan ketersediaan impor dengan harga di bawah biaya produksi Industri Dalam Negeri memiliki dampak negatif yang sangat signifikan terhadap kinerja Pemohon. Walaupun, impor pada tahun 2011 menurun, namun pangsa pasar impor masih sangat signifikan dan bisa berpengaruh terhadap perkembangan harga. 107. Berdasarkan pada tabel 7, pangsa pasar Industri Dalam Negeri terhadap konsumsi nasional mengalami penurunan dari tahun 2008-2010, hal ini disebabkan adanya peningkatan impor selama periode penyelidikan. Meskipun terjadi sedikit peningkatan terhadap pangsa pasar Industri Dalam Negeri pada tahun 2011, namun pada kenyataannya masih berdampak negatif terhadap kinerja Pemohon, terbukti dengan tingginya tingkat persediaan yang membebani Pemohon sebagaimana terlihat pada tabel 8. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan telah terjadi efek volume. 108. Dari 7 Industri Dalam Negeri, sebanyak 4 industri masih berada dalam kondisi yang kritis meskipun BMTPS telah dikenakan. Seluruh manfaat yang diperoleh selama pengenaan BMTPS tersebut, tidak sebanding dengan besarnya kerugian yang dialami dan investasi yang telah dilakukan sebelumnya.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” 109. Berdasarkan hasil temuan yang tercantum pada recital 105-108, KPPI berpendapat bahwa terdapat bukti kuat adanya hubungan sebab-akibat antara peningkatan volume impor Barang Yang Diselidiki dengan kerugian serius yang diderita oleh Pemohon.

H.

REKOMENDASI

110. Sehubungan dengan hasil penyelidikan diatas, dapat disimpulkan bahwa: a. Terjadi lonjakan jumlah impor Barang Yang Diselidiki. b. Terjadi kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri. c. Adanya hubungan sebab-akibat antara lonjakan impor dengan kerugian serius yang dialami oleh Industri Dalam Negeri. 111. Berdasarkan recital 110, KPPI merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk mengenakan TPP terhadap impor ―Tepung Gandum,

dengan

nomor

HS.

1101.00.10.10

dan

1101.00.10.90".

Rekomendasi pengenaan TPP bisa berupa: a. Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), atau b. Kuota. 112. Pengenaan TPP berupa tarif Bea Masuk atau Kuota akan memberikan kesempatan kepada industri dalam negeri untuk meraih pangsa pasar khususnya bagi industri tepung gandum yang baru beberapa tahun beroperasi. Diusulkan jangka waktu pengenaan selama 2 tahun yang dirasa cukup efektif untuk memulihkan kinerja industri dalam negeri sesuai dengan penyesuaian struktural yang direncanakan.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” 113. Rekomendasi pengenaan TPP diusulkan sebagai berikut: a. Alternatif Tarif Tabel 11. Rekomendasi Pengenaan TPP berupa BMTP Periode

BMTP (%)

Tahun Pertama

6

(sejak tanggal dikeluarkannya PMK – 4 Desember 2013) Tahun Kedua

4

(5 Desember 2013 – 4 Desember 2014)

b. Alternatif Kuota Tabel 12. Rekomendasi Pengenaan TPP berupa Kuota Periode

Kuota (Ton)

Tahun Pertama

200.000

(sejak tanggal dikeluarkannya PMK – 4 Desember 2013) Tahun Kedua

756.241

(5 Desember 2013 – 4 Desember 2014)

Tabel 13. Alokasi Kuota Negara-Negara Eksportir Negara

Pangsa Impor (%)

Alokasi Kuota (Ton)

2011

Tahun Pertama

Tahun Kedua

Turki

57

114.000

431.057

Sri Lanka

31

62.000

234.435

Ukraina

5

10.000

37.812

Negara lainnya

7

14.000

52.937


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” Besaran alokasi kuota yang diberikan kepada negara eksportir adalah berdasarkan pangsa impor Tepung Gandum tahun 2011, sebagaimana tercantum dalam tabel 13. Alokasi kuota dengan sistem first come first serve diberikan kepada negara lainnya diluar 3 negara eksportir terbesar. 114. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011(PP 34/2011) dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, pengenaan TPP berupa BMTP maupun Kuota dikenakan terhadap semua negara kecuali negara-negara berkembang dengan pangsa pasar impor kurang dari 3% dari total volume impor, atau secara kolektif pangsa pasar impor tidak melebihi 9%. Untuk itu, KPPI merekomendasikan agar TPP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 14.


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” Tabel 14: Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan Dari TPP

No

Negara

No

Negara

1

Albania

58

Kyrgyz Republic

2

Angola

59

Latvia

3

Antigua, and Barbuda

60

Lesotho

4

Argentina

61

Lithuania

5

Armenia

62

Macao, China

6

Bahrain, Kingdom of

63

Madagascar

7

Bangladesh

64

Malawi

8

Barbados

65

Malaysia

9

Belize

66

Maldives

10

Benin

67

Mali

11

Bolivia, Plurinational State of

68

Mauritania

12

Botswana

69

Mauritius

13

Brazil

70

Mexico

14

Brunei Darussalam

71

Moldova

15

Bulgaria

72

Mongolia

16

Burkina Faso

73

Morocco

17

Burundi

74

Mozambique

18

Cambodia

75

Myanmar

19

Cameroon

76

Namibia

20

Cape Verde

77

Nepal

21

Central African Republic

78

Nicaragua

22

Chad

79

Niger

23

Chile

80

Nigeria

24

China

81

Oman

25

Chinese Taipei

82

Pakistan


TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” No

Negara

No

Negara

26

Colombia

83

Panama

27

Congo

84

Papua New Guinea

28

Costa Rica

85

Paraguay

29

Côte d'Ivoire

86

Peru

30

Croatia

87

Philippines

31

Cuba

88

Qatar

32

Djibouti

89

Romania

33

Dominica

90

Rwanda

34

Dominican Republic

91

Saint Kitts and Nevis

35

Ecuador

92

Saint Lucia

36

Egypt

93

Saint Vincent & the Grenadines

37

El Salvador

94

Saudi Arabia

38

Fiji

95

Senegal

39

Former Yugoslav Republic of Macedonia

96

Sierra Leone

(FYROM) 40

Gabon

97

Singapore

41

Gambia

98

Solomon Islands

42

Georgia

99

South Africa

43

Ghana

100 Suriname

44

Grenada

101 Swaziland

45

Guatemala

102 Tanzania

46

Guinea

103 Thailand

47

Guinea Bissau

104 Togo

48

Guyana

105 Tonga

49

Haiti

106 Trinidad and Tobago

50

Honduras

107 Tunisia

51

India

108 Uganda KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 9 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758 E-mail: [email protected] 35

TIDAK RAHASIA LAPORAN HASIL PENYELIDIKAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN (SAFEGUARDS) ATAS “TEPUNG GANDUM, DENGAN NOMOR HARMONIZED SYSTEM (HS.) 1101.00.10.10 dan 1101.00.10.90” No

Negara

No

Negara

52

Israel

109 United Arab Emirates

53

Jamaica

110 Uruguay

54

Jordan

111 Venezuela, Bolivarian Republic of

55

Kenya

112 Vietnam

56

Korea, Republic of

113 Zambia

57

Kuwait

114 Zimbabwe

Jakarta,

November 2013


A.1 Permohonan Pengenaan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Recommend Documents