A. PENDAHULUAN A.1 Permohonan Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 A.

PENDAHULUAN

A.1

Permohonan Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

1.

Pada tanggal 6 Desember 2013, Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) menerima surat permohonan nomor: 120/API/XII/2013 dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) perihal Permohonan Perpanjangan Pengenaan BMTP terhadap Impor barang Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread). Dalam hal ini API yang selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” mewakili 16 industri dalam negeri Benang Kapas yaitu PT Apac Inti Corpora, PT Dan Liris, PT Kukuh Tangguh Sandang Mills, PT Tiga Bintang Manunggal, PT Asia Cotton Industry, PT Pisma Putra Textile, PT Sunrise Bumi Textile, PT Lawe Adyaprima Spinning Mills, PT Argo Pantes Tbk., PT Primayudha Mandirijaya, PT Indorama Synthetics Tbk., PT Sinar Pantja Djaja, PT Sinar Central Sandang, PT Bitratex, PT Lucky Abadi Textile Factory dan PT Indah Jaya Textile Industry. Permohonan perpanjangan tersebut diajukan berdasarkan klaim bahwa Pemohon telah melakukan penyesuaian struktural dalam rangka memperbaiki daya saing dilingkungan pasar domestik namun masih mengalami kerugian dikarenakan banyaknya produk impor benang kapas selain benang jahit yang masuk ke pasar dalam negeri. Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana yang telah diverifikasi, selama pengenaan BMTP Pemohon telah melakukan penyesuaian sebagai berikut:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA (INDONESIAN SAFEGUARDS COMMITTEE) Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110 Gedung I Lantai 5 Telp. (021) 3857758, Faks. (021) 3857758, E-mail: [email protected] 1

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206

a. Bidang Permesinan Industri

dalam

negeri

telah

dan

sedang

melakukan

modernisasi

peralatan/permesinan dengan mengganti peralatan/permesinan lama dengan yang baru, tujuannya adalah untuk:  efisiensi pada penggunaan energi dengan memakai energi alternatif selain listrik;  efisiensi/minimalisasi pada sisa bahan baku dari proses produksi. Sejak diberlakukannya tindakan pengamanan melalui pengenaan bea masuk impor industri dalam negeri mampu menyelesaikan sekitar 64% dari total rencana keseluruhan. b. Bidang Sumber Daya Manusia Selain bidang permesinan, hal yang tidak kalah pentingnya adalah kompetensi tenaga kerja. Peningkatan kompetensi tenaga kerja ini antara lain melalui pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sehingga dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas industri dalam negeri secara umum. Dari upaya ini sekitar industri dalam negeri dapat meningkatkan produktivitas hingga 91% di tahun 2012. c. Bidang Pengendalian Kualitas Produk dan Fasilitas Pengemasan Dalam upaya meningkatkan kualitas produk, industri dalam negeri telah meningkatkan sistem manajemen pengendalian kualitas yang berkelanjutan dengan cara mengurangi jumlah produk yang cacat atau rusak. Selain itu terkait peningkatan kualitas barang, industri dalam negeri juga meningkatkan fasilitas pengemasan sesuai standar internasional dari semula memakai kemasan karung (standar lokal) diganti dengan kemasan carton box (standar internasional) untuk mengurangi jumlah barang yang rusak atau cacat dalam pengiriman. 2


2.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dimulainya penyelidikan perpanjangan. Berdasarkan hal tersebut, KPPI memutuskan untuk melakukan penyelidikan perpanjangan terhadap: a. peningkatan jumlah impor barang benang kapas selain benang jahit; b. kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami Pemohon; dan c. hubungan sebab-akibat antara huruf a. dan huruf b.

3.

Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI memberitahukan dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap peningkatan impor barang benang kapas selain benang jahit melalui siaran pers yang dimuat di website Kementerian Perdagangan sejak tanggal 16 Januari 2014 sampai pada saat laporan ini dibuat.

4.

Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang dimulainya penyelidikan perpanjangan pengenaan BMTP terhadap peningkatan impor barang benang kapas selain benang jahit kepada Pemohon, Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur, Kementerian Perindustrian RI, dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan RI.

5.

Pada tanggal yang sama, KPPI mengirimkan kuesioner kepada Pemohon untuk diisi dan diserahkan kembali ke KPPI sesuai jadwal yang telah ditentukan.

A.2

Identitas Pemohon

A.2.1 Asosiasi Pertekstilan Indonesia Alamat

:

Jl Jend Gatot Subroto Kav 56 Ged Adhi Graha Lt 16, Kuningan Timur, Setia Budi

Telp./Faks.

:

021-5272165/ 021-5272166 – 021-5272165

E-mail

:

[email protected]

3

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 A.3

Barang yang Diproduksi oleh Pemohon

6.

Pemohon memproduksi Barang Sejenis dengan Barang Yang Diselidiki sebagaimana diuraikan dalam Bab C.1. Selain itu, industri dalam negeri Benang Kapas juga memproduksi barang lain, yaitu benang poliester, benang rayon, acrylic, tetoron rayon, jetspun, tencel, viscose, kain greige, kain warna, kain rajut, handuk cotton, garment, printing, bordir, polyethylene, fortex, kain poliester, kain rayon, dan kain melange.

A.4

Pengumuman dan Notifikasi

7.

Setelah melakukan analisa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, KPPI menemukan adanya bukti awal yang cukup untuk dimulainya penyelidikan perpanjangan. Tahapan penyelidikan selanjutnya yang terkait dengan publikasi dan Notifikasi adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI mengumumkan mengenai dimulainya penyelidikan perpanjangan melalui surat kabar Koran Bisnis Indonesia, dan website Kementerian Perdagangan; b. Pada tanggal 15 Januari 2014, KPPI menyampaikan pemberitahuan secara tertulis

tentang

dimulainya

penyelidikan

perpanjangan

BMTP

kepada

Pemohon dan pihak-pihak terkait lainnya; c. Pada tanggal 16 Januari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim Notifikasi terkait Article 7.2 dan Article 12.1(a) kepada Committee on Safeguards di WTO dan pada tanggal 17 Januari 2014, Notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO dengan nomor dokumen G/SG/N/6/industri dalam negeri/11/Suppl.1 (Lampiran 1); d. Pada tanggal 4 Februari 2014, Pemerintah Republik Indonesia mengirim Suplemen

Notifikasi

terkait

Article

7.2

dan

Article

12.1(a),

yang

menginformasikan akan diadakannya dengar pendapat pada tanggal 14 Februari 2014, kepada Committee on Safeguards-WTO dan Suplemen 4


Notifikasi tersebut telah disirkulasi oleh WTO pada tanggal 5 Februari 2014 dengan

nomor

dokumen

G/SG/N/6/industri

dalam

negeri/11/Suppl.2

(Lampiran 2). A.5

Proporsi Produksi Pemohon

8.

Berdasarkan hasil penyelidikan, total produksi Pemohon adalah sebesar 55% dari total produksi nasional industri Barang Yang Sejenis, sehingga Pemohon memenuhi syarat untuk mewakili industri dalam negeri.

A.6

Periode Penyelidikan

9.

Periode Penyelidikan adalah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 periode Januari-Juni.

B.

RINGKASAN TANGGAPAN PIHAK YANG BERKEPENTINGAN

10.

Sebagaimana diatur berdasarkan Article 3.1 WTO Agreement on Safeguards (AoS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 (PP 34/2011), KPPI telah menyelenggarakan dengar pendapat pada tanggal 14 Februari 2014 dimana pihak yang berkepentingan yaitu, Pemohon, Negara eksportir, eksportir, dan importir, dapat menyampaikan bukti dan tanggapan secara tertulis yang terkait dengan penyelidikan. Ringkasan dari beberapa tanggapan dan pandangan yang disampaikan adalah sebagai berikut:

B.1

Pemohon

11.

API yang mewakili industri dalam negeri Benang Kapas selaku Pemohon menyampaikan klaim dalam rangka mengajukan Permohonan Perpanjangan Pengenaan BMTP, sebagai berikut: a. Alasan Pemohon mengajukan Permohonan Perpanjangan Pengenaan BMTP adalah karena masih terjadi peningkatan impor Benang Kapas Selain Benang Jahit selama tahun 2010 hingga periode Januari-Juni tahun 2013 berdasarkan data impor sebagai berikut; 5


Tabel 1: Impor Barang Benang Kapas Selain Benang Jahit Tahun 2010-2013 (Januari-Juni) Volume: Ton

Tahun 2010

2011

2012

18.960

15.302

24.038

2012

2013

(Jan-Jun)

(Jan-Jun)

12.264

16.017

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan diolah

b. Pengenaan BMTP terhadap Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread) berdasarkan PMK Nomor 87/PMK.011/2011 yang berlaku sejak tanggal 6 Juni 2011 hingga saat ini belum bisa memulihkan kerugian industri dalam negeri oleh karena masih terjadinya peningkatan impor benang kapas yang menyebabkan berkurangnya pangsa

pasar

industri

dalam

negeri,

sehingga

apabila

pengenaan

perpanjangan BMTP tak dilanjutkan, maka industri dalam negeri tak bisa memperbaiki kinerjanya lebih lanjut; c. Terjadinya peningkatan impor barang benang kapas selain benang jahit tersebut terus mengakibatkan kerugian industri dalam negeri yang ditandai dengan turunnya tingkat kapasitas terpakai/utilisasi; d. Penyesuaian struktural dalam upaya meningkatkan daya saing barang benang kapas selain benang jahit sedang berjalan dan belum mencapai target, oleh karena situasi pasar tidak mendukung akibat impor barang benang kapas selain benang jahit terus meningkat, sehingga proses perbaikan kinerja industri dalam negeri melalui penyesuaian struktural yang masih perlu terus dilakukan oleh karena belum mencapai target yang diharapkan.

6

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 B.2

Instansi Lain

12.

Kementerian Perindustrian menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Mendukung perpanjangan BMTP atas impor benang kapas selain benang jahit dengan nomor HS. 5205 dan 5206 mengingat pengenaan BMTP berdasarkan PMK Nomor 87/PMK.011/2011 yang berlaku sejak 6 Juni 2011 hingga saat ini belum memperlihatkan pemulihan industri dalam negeri secara signifikan; b. Industri spinning telah melakukan pembenahan pada sektor permesinan antara lain melalui investasi mesin-mesin baru yang mendukung peningkatan produksi baik secara kualitas maupun kuantitas, namun hal ini masih belum dapat memperbaiki kinerja industri dalam negeri oleh karena masih terjadi peningkatan impor Barang Yang Diselidiki yang menghambat pemulihan industri dalam negeri.

B.3

Negara Eksportir

13.

India menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. KPPI wajib mengidentifikasi perkembangan tak terduga yang menyebabkan peningkatan impor, mengidentifikasi konsesi tarif yang timbul berdasarkan perjanjian

GATT,

dan

membuktikan

hubungan

sebab-akibat

antara

perkembangan tak terduga dengan peningkatan impor yang tajam dan secara tiba-tiba. b. India berpendapat bahwa tidak terealisasinya rencana penyesuaian struktural tidak dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perpanjangan BMTP, namun sebaliknya India mengharapkan industri dalam negeri dapat menyelesaikan penyesuaian strukturalnya pada saat BMTP berakhir pada tanggal 5 juni 2014. Perpanjangan pengenaan BMTP akan mengganggu ekspektasi dari negara pihak berkepentingan serta menyalahgunakan proses hukum. c. Dalam petisi tidak memberikan gambaran lengkap mengenai volume impor dari semua negara karena hanya menampilkan data impor dari 5 negara. 7


Sedangkan untuk mendapatkan analisa secara keseluruhan, data impor seluruh negara harus dicantumkan. d. Data kinerja tidak menunjukkan terjadinya kerugian yang dialami oleh industri dalam negeri. Karena volume produksi dan volume penjualan mengalami peningkatan sehingga tidak ada hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri. e. Data kinerja juga tidak menunjukkan adanya pangsa pasar domestik yang direbut oleh impor, seperti yang dipersyaratkan dalam Article 7.2 AoS dan Article 4.2 AoS. f. Dalam diagram produksi, industri dalam negeri telah mengecualikan volume produksi untuk penjualan ekspor, seharusnya volume produksi untuk penjualan domestik dan penjualan ekspor dapat digambarkan. g. Data dalam petisi harus diverifikasi, karena data petisi tersebut tidak relevan dengan dasar bahwa volume produksi yang konstan diikuti penurunan jumlah tenaga kerja seharusnya berdampak pada peningkatan produktivitas. h. Pada tahun 2011 saat permintaan menurun dan pada tahun 2012 mengalami peningkatan, volume penjualan industri dalam negeri dan impor juga bersamasama

mengalami

peningkatan

sehingga

peningkatan

impor

tidak

menyebabkan menurunnya penjualan industri dalam negeri dimana volume impor yang meningkat adalah untuk memenuhi permintaan domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh suplai industri dalam negeri. i. India meminta adanya kompensasi perdagangan dari Indonesia sesuai dengan Article 8.1 AoS. j. India meminta adanya konsultasi formal sesuai dengan Article 12.3 AoS.

8


14.

Tanggapan KPPI: a. Sesuai ketentuan Article 7.2 AoS, perpanjangan pengenaan BMTP diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius yang dialami oleh industri dalam negeri dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam AoS Article 2, 3, 4, dan 5 serta dibuktikan dengan penyesuaian struktural yang sedang dilakukan Pemohon. Selama periode penyelidikan, konsesi tarif untuk Barang Yang Diselidiki tidak mengalami perubahan kecuali untuk negara India yang mengalami penurunan dari 4% ke 2% (Tabel 3). Dengan tidak adanya perubahan pada konsesi tarif, maka terjadinya peningkatan impor tersebut tidak dapat diduga. b. Sesuai dengan ketentuan Article 7.2 AoS bahwa perpanjangan BMTP dapat dilakukan apabila masih diperlukan untuk mencegah atau memulihkan kerugian serius dan terdapat bukti bahwa penyesuaian struktural masih berjalan. Berdasarkan hasil Penyelidikan, Pemohon mengalami kerugian serius dan sedang melaksanakan penyesuaian struktural, yang apabila pengenaan BMTP tidak dilanjutkan maka industri dalam negeri akan mengalami kerugian yang lebih parah akibat barang impor. c. Data impor Barang Yang Diselidiki telah disampaikan pada Laporan Akhir Hasil Penyelidikan yang tertera pada Tabel 4. d. Volume produksi Barang Yang Diselidiki cenderung menurun sebesar 0,1% selama periode 2010-2012 dan volume penjualan mengalami peningkatan sebesar 12,1%. Namun, berdasarkan data pada Tabel 10 industri dalam negeri mengalami kerugian yang terus menurun selama periode penyelidikan seperti yang terlihat pada Tabel 10. e. Sebagaimana terlihat pada Tabel 8 pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dari 113 poin indeks ke 111 poin indeks pada tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011, sedangkan pangsa pasar impor mengalami 9


peningkatan dari 92 poin indeks menjadi 112 poin indeks pada periode yang sama. Demikian juga pada periode Januari-Juni tahun 2013 dibandingkan 2012 dimana pangsa pasar impor mengalami peningkatan dari 100 poin indeks menjadi 110 poin indeks, sedangkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan dari 100 poin indeks menjadi 94 poin indeks. f. Sesuai dengan ketentuan Article 4.2(a) AoS, industri dalam negeri tidak memisahkan volume produksi untuk tujuan penjualan domestik maupun penjualan ekspor. g. Berdasarkan data dan informasi yang telah diverifikasi, produktivitas industri dalam negeri mengalami penurunan pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2010 menjadi 73%, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan menjadi 91%. Data secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 10. h. Berdasarkan hasil Penyelidikan KPPI sebagaimana disampaikan pada recital 43, diketahui bahwa konsumsi nasional Barang Yang Diselidiki adalah sebesar 84% dari kapasitas terpasang pada tahun 2012, dengan kapasitas terpasang industri dalam negeri sebesar 100 poin indeks. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kapasitas terpasang Pemohon dapat memenuhi konsumsi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadinya peningkatan impor bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas terpasang industri dalam negeri untuk memenuhi konsumsi nasional. i. Sesuai dengan ketentuan Article 8.1 dan 12.3 AoS, Pemerintah Indonesia akan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan

konsultasi

terkait

kompensasi

perdagangan

yang

akan

dilaksanakan setelah diterbitkannya Laporan Akhir Hasil Penyelidikan.

10

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 B.4

Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI)

15.

GINSI menyampaikan tanggapan sebagai berikut: a. Perlu dilakukan penelitian lebih mendalam oleh KPPI mengenai kemungkinan importasi barang tersebut oleh anggota API atau afiliasinya; b. Agar klaim bahwa anggota API telah mengalami kerugian akibat lonjakan impor barang jenis tersebut dan dilengkapi dengan bukti laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.

16.

Tanggapan KPPI: a. Berdasarkan hasil penyelidikan dan verifikasi yang dilakukan dengan industri dalam negeri, Pemohon tidak melakukan importasi terhadap Barang Yang Diselidiki. b. KPPI melakukan analisa dan verifikasi Laporan Keuangan industri dalam negeri berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik.

C.

HASIL PENYELIDIKAN

C.1

Barang Yang Diselidiki

C.1.1 Uraian Barang Yang Diselidiki Tabel 2: Nomor HS. dan Uraian Barang Yang Diselidiki Nomor HS.

Uraian

5205

Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.

5206

Benang kapas (selain benang jahit), mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya, tidak disiapkan untuk penjualan eceran.

11


tidak termasuk: HS 5205.27.00.00, HS 5205.28.00.00, HS 5205.33.00.00, HS 5205.34.00.00, HS 5205.46.00.00, HS 5206.33.00.00, HS 5206.34.00.00, HS 5206.44.00.00. Sumber: Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) Tahun 2012

17.

Barang Yang Diselidiki adalah produk benang kapas selain benang jahit mengandung kapas 85% atau lebih menurut beratnya dan mengandung kapas kurang dari 85% menurut beratnya.

C.1.2 Klasifikasi Tarif Tabel 3: Klasifikasi Tarif Bea Masuk untuk Barang Benang Kapas selain Benang Jahit Nomor HS

5205 dan 5206

TARIF MFN AC-FTA AK-FTA AI-FTA ATIGA IJEPA

2010

2011

2012

5 0 0 4 0 0

5 0 0 3 0 0

5 0 0 2 0 0

Sumber: Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian Keuangan RI

18.

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa tarif bea masuk MFN untuk barang benang kapas selain benang jahit adalah sebesar 5%, sedangkan untuk ACFTA sebesar 0%, AK-FTA sebesar 0%, ATIGA sebesar 0%, IJEPA sebesar 0%, dan AI-FTA sebesar 4% di tahun 2010 menjadi sebesar 3% di tahun 2011 serta sebesar 2% di tahun 2012.

C.1.3 Spesifikasi Barang Yang Diselidiki 19.

Berdasarkan hasil penyelidikan, bentuk barang benang kapas selain benang jahit adalah dalam bentuk gulungan (Bale) dengan berat 1 gulungan sebesar 181,44 Kg.

20.

Sebagai ilustrasi barang benang kapas selain benang jahit adalah sebagaimana pada gambar. 12


C.1.4 Bahan Baku 21.

Benang kapas dengan nomor HS. 5205 mengandung kapas paling sedikit sebesar 85% sampai dengan sebesar 100%. Sedangkan benang kapas dengan nomor HS. 5206 mengandung kapas paling banyak sebesar 85%, bahan baku kapas tersebut diperoleh dengan cara mengimpor dari negara lain. Untuk benang kapas yang mengandung kapas kurang dari 100% membutuhkan bahan baku tambahan yaitu serat buatan yang sebagian besar diperoleh dari industri dalam negeri.

C.1.5 Proses Produksi Barang Yang DIselidiki 22.

Proses Produksi Barang Benang Kapas Selain Benang Jahit terdiri dari 12 tahap yaitu: a. Bale Raw Material (Cotton dan/atau Rayon, atau Polyester) Menggunakan kapas yang berkualitas tinggi dan bebas kontaminasi; b. Blowing Dalam proses ini ini terdapat pemisahan kapas, pembersihan, pencampuran, dan pembuangan kotoran dengan waste 2%; c. Carding Penyatuan kapas dan penyempurnaan

serat menjadi panjang serta

pembuangan kotoran dengan waste 4-7%; d. Lap Farmer 13


Khusus kapas 100% dan mensejajarkan serat dengan waste 0,5%; e. Combing Khusus kapas 100% dan mengambil serat panjangnya dengan waste 12-20%; f.

Drawing Proses penyatuan poliester dan/atau kapas dari hasil Combing;

g. Roving Pembentukan benang setengah jadi dari hasil drawing dengan cara penarikan agar lebih kecil dengan masing-masing bobbin mempunyai berat 1.4 s.d 2 kg; h. Ring Spinning Benang yang sudah jadi ditarik dan dipelintir dengan masing-masing bobbin mempunyai berat 50 s.d 80 gram; i.

Winding Proses pendeteksian kelayakan dari hasil ring spinning untuk menjadi benang yang siap dijual dengan satuan berat 1.89 kg untuk 1 cone.

j.

Pencelupan (dyeing) zat warna Pencelupan zat warna dengan warna tertentu secara merata.

k. Inspeksi Dalam tahap ini dilakukan proses pemeriksaan cacat pada setiap jenis benang. l.

Packing Setelah melalui proses inspeksi tahap selanjutnya adalah pengepakan dari hasil proses Cons Up tadi ke dalam plastik atau kardus yang disesuaikan dengan pesanan dari konsumen. Secara umum metode packing menggunakan carton box dengan alas atas dan alas bawah agar posisi benang dalam karton tidak jatuh pada saat pengiriman.

14

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 C.1.6 Alur Distribusi Pemasaran 23.

Sebagian besar strategi pemasaran yang dilakukan Pemohon melalui perantara atau agen dan langsung dipasarkan ke produsen pengguna (industri hilir kain tenunan) baik penjualan ekspor maupun penjualan domestik.

C.1.7 Kegunaan Barang 24.

Barang benang kapas selain benang jahit digunakan sebagai bahan baku industri hilir kain tenunan.

C.2

Impor

C.2.1 Impor Absolut Tabel 4: Impor Barang Benang Kapas selain Benang Jahit Tahun 2010-2013 (Jan-Jun) Tahun Uraian

2010

Jumlah (Ton)

2011

18.960

Peningkatan (%)

15.302

24.038

(19)

57

-

Tren (%)

2012

13

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

12.264

16.017

-

31 -

Sumber: BPS dan diolah

25.

Dari Tabel 4 di atas, terlihat bahwa tren impor dari tahun 2010 ke tahun 2012 adalah sebesar 13%. Walaupun impor tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami penurunan

sebesar

19%, namun

impor pada tahun

2012 mengalami

peningkatan sebesar 57% dari tahun 2011. 26.

BMTP atas importasi Barang Yang Diselidiki sudah dikenakan sejak 6 Juni tahun 2011 dan berlaku sampai dengan 5 Juni 2014, namun dalam kenyataannya, masih terjadi peningkatan impor Barang Yang Diselidiki dari 15


tahun 2011 ke tahun 2012 sebesar 8.736 Ton atau sebesar 57%, dan pada periode Januari-Juni dari tahun 2012 ke tahun 2013 adalah sebesar 3.808 Ton atau sebesar 31%. Akibat peningkatan impor tersebut, industri dalam negeri masih belum sepenuhnya pulih dari kondisi kerugian sehingga mengancam keberlangsungan kinerja industri dalam negeri. C.2.2 Perkembangan Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit 2010-2012 Tabel 5: Perkembangan Impor Benang Kapas Selain Benang Jahit 20102012 Satuan: Ton Tahun 2010

2011

2012

Tren (10-12)

Vietnam

2.330

2.362

7.243

76,3

India

2.185

1.307

4.782

47,9

515

1.010

4.484

195,2

4.218

3.780

3.746

(5,8)

379

503

1.162

75,2

Thailand

1.920

1.360

866

(32,8)

Negara Lainnya

7.735

4.988

1.754

(52,4)

Total

18.960

15.302

24.038

13

Uraian Negara

Korea Selatan RRT Hongkong


27.

Selama kurun waktu 2010-2012, volume impor dari Vietnam, India, Korea Selatan, dan Hong Kong mengalami peningkatan volume impor yang signifikan, dengan tren berturut-turut sebesar 76,3%, 47,9%, 195,2%, dan 75,2%. Sementara impor dari Negara Lainnya mengalami penurunan yang signifikan dengan trend sebesar 52,4%.

Diantara

negara-negara

pengekspor

terbesar

yang

mengalami

peningkatan paling besar adalah Vietnam, India, dan Korea Selatan.

16


Tabel 6: Perkembangan Pangsa Pasar Negara Eksportir Besar Benang Kapas Selain Benang Jahit 2010-2012 Satuan: % Tahun 2010

2011

2012

Tren (10-12)

Vietnam

12,3

15,4

30,1

56,6

India

11,5

8,5

19,9

31,4

Korea Selatan

2,7

6,6

18,7

162,2

RRT

22,2

24,7

15,6

(16,3)

2

3,3

4,8

55,6

Thailand

10,1

8,9

3,6

(40,3)

Negara Lainnya

40,8

32,6

7,3

(57,7)

Total

100

100

100

-

Uraian Negara

Hongkong


28.

Selama kurun waktu 2010-2012, pangsa pasar Vietnam, India, Korea Selatan, dan Hongkong mengalami peningkatan yang cukup pesat, sedangkan pangsa pasar negara lainnya dalam kurun waktu yang sama menurun drastis dari 40,8% menjadi 7,3%. Negara yang pangsa pasarnya juga mengalami penurunan adalah RRT dan Thailand, namun pangsa pasarnya masih diatas 3%.

17

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 C.2.3 Pangsa Pasar Ekspor Negara Lainnya ke Indonesia Tabel 7: Pangsa Pasar Ekspor Negara Lainnya ke Indonesia (yang pangsa pasarnya ≥ 0,1% pada tahun 2012) Satuan: % Negara

2010

Tahun 2011

2012

Tren (10-12)

Taiwan

15,2

6,6

2,5

(59,4)

Pakistan

6,3

10,0

1,8

(46,3)

Malaysia

15,6

13,2

0,9

(75,8)

Bangladesh

-

0,2

0,9

-

Uni emirat arab

-

-

0,1

-

0,009

0,002

0,1

301,0

3,7

2,6

1

Singapura Negara Lainnya Sumber: BPS dan diolah

29.

Selama kurun waktu penyelidikan, pangsa pasar negara lainnya yang mengalami peningkatan cukup pesat adalah Singapura, namun secara absolut volume impornya relatif kecil.

C.3

Kinerja

30.

Dalam rangka penyelidikan untuk membuktikan terjadinya kerugian industri dalam negeri, KPPI memeriksa dan melakukan analisa terhadap data dan informasi yang tersedia dan terkait dengan faktor yang relevan dengan kinerja Pemohon dan kondisi aktual industri dalam negeri. Selain itu juga dilakukan verifikasi lapangan pada akhir Januari 2014 sampai dengan awal Februari 2014.

18


Tabel 8: Volume Impor, Penjualan Domestik, Pangsa Impor, Pangsa Pemohon, dan Konsumsi Nasional Tahun No.

1. 2. 3. 4. 5.

Uraian

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

24.038

12.264

16.017

57

13

31

99

126

100

112

27

12

12

100

92

112

100

110

2

6

1

Indeks

100

113

111

100

94

(1)

6

(3)

Indeks

100

87

113

100

119

29

6

19

Satuan

2010

2011

2012

18.960

15.302

Indeks

100

Indeks

Impor Penjualan domestik Pangsa Impor Pangsa Pemohon Konsumsi Nasional

Tren 10-12

Perub (%) 12-13 (JanJun)

Perub (%) 11-12

Ton

Sumber: API dan diolah

31.

Tabel 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2010-2012 terjadi peningkatan tren volume penjualan domestik Pemohon sebesar 12%, dengan perubahan volume penjualan pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar 12% dibandingkan dengan volume penjualan tahun 2012 pada periode yang sama. Namun, pada tahun 2010-2012 tren volume impor lebih besar dibandingkan dengan tren volume penjualan domestik Pemohon yaitu sebesar 13%, dengan perubahan impor pada periode Januari-Juni tahun 2013 sebesar 31% dibandingkan dengan volume penjualan tahun 2012 pada periode yang sama.

32.

Apabila dibandingkan antara tahun 2012 dengan 2011, maka terjadi peningkatan volume impor 57%, namun volume penjualan Domestik Pemohon hanya mengalami peningkatan sebesar 27%. Pada periode Januari-Juni tahun 2012 ke tahun 2013 terjadi perubahan volume impor sebesar 31%, sedangkan perubahan penjualan domestik Pemohon hanya sebesar 12%.

33.

Walaupun penjualan domestik Pemohon mengalami tren peningkatan selama periode penyelidikan, namun pada tahun 2012 pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan sebesar 1% bila dibandingkan dengan tahun 2011. 19


Selanjutnya pada tahun 2012 (Jan-Jun) dibandingkan dengan tahun 2013 periode yang sama, penjualan domestik Pemohon tetap mengalami peningkatan namun pangsa pasar Pemohon menurun sebesar 3%. 34.

Dari tahun 2011 ke 2012, konsumsi nasional benang kapas selain benang jahit mengalami peningkatan sebesar 29%, dimana volume impornya meningkat sebesar 57% sedangkan penjualan domestik hanya meningkat sebesar 27%. Peningkatan konsumsi nasional pada periode Januari-Juni tahun 2012-2013 sebesar 19%, dimana volume impornya pada periode tersebut meningkat sebesar 31% sedangkan penjualan domestik hanya meningkat sebesar 12%. Dapat disimpulkan bahwa ketika terjadi peningkatan konsumsi nasional, impor meningkat jauh lebih tinggi daripada peningkatan penjualan domestik. Tabel 9. Produksi, Kapasitas Terpasang, Kapasitas Terpakai, dan Volume Impor Tahun No

Uraian

Satuan

1.

Produksi

Indeks

100

86

Indeks

100

Indeks

2. 3. 4.

Kapasitas Terpasang Kapasitas Terpakai Volume Impor

Ton

Tren 10-12

Perub 12-13 (JanJun)

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

100

100

120

(0,1)

20,5

100

102

100

100

1,2

0,3

100

86

97

N/A

N/A

(1,3)

N/A

18.960

15.302

24.038

12.264

16.017

12,6

30,6

2010

2011

2012


35.

Selama tahun 2010 sampai dengan 2012 volume produksi mengalami penurunan dengan tren sebesar 0,1%. Dengan adanya kenaikan konsumsi selama kurun waktu yang sama, maka penurunan volume produksi Pemohon berbanding terbalik dengan volume impor yang mengalami peningkatan dengan tren sebesar 12,6%. 20


36.

Pada periode Januari-Juni tahun 2012-2013 produksi mengalami peningkatan sebesar 20,5%. Selanjutnya, pada periode yang sama impor mengalami peningkatan lebih tinggi sebesar 30,6%. Selama periode 2010 sampai dengan 2012 kapasitas terpakai Pemohon hanya berada di kisaran 86-100 poin indeks, sehingga dapat dikatakan kapasitas terpakai masih belum optimal. Tabel 10. Laba/Rugi, Tenaga Kerja, Produktivitas, Target Produktivitas, Produksi, dan Target Produksi No.

Uraian

Satuan

Tahun 2011

2010

Tren 10-12

2012

1.

Laba/Rugi

Indeks

(100)

(177)

(241)

(81,8)

2.

Tenaga Kerja

Indeks

100

96

89

(5,7)

3.

Produktivitas

%

81

73

91

5,9

4.

Produktivitas yang diharapkan

Indeks

100

100

100

-

5.

Produksi

%

71

61

71

(0,1)

6.

Target Produksi

Indeks

100

100

100

-


37.

Selama periode 2010-2012, Pemohon mengalami kerugian setiap tahunnya dengan tren yang negatif. Akibat kerugian yang signifikan tersebut, Pemohon melakukan efisiensi dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja dengan tren penurunan sebesar 5,7% pada periode yang sama sehingga mengakibatkan target produksi yang telah ditetapkan tidak tercapai, dan juga berdampak terhadap produktivitas Pemohon yang berada dibawah produktivitas yang diharapkan.

21


Tabel 11: Penjualan Domestik, Persediaan, dan Harga jual Tahun No.

Perub (%) 10-11

Perub (%) 11-12

126

(1)

27

135

51

35

(62)

112

106

12

(6)

Uraian

Satuan

1.

Penjualan domestik

Indeks

100

99

2.

Persediaan

Indeks

100

3.

Harga Jual

Indeks

100

2010

2011

2012


38.

Pada tahun 2010 ke 2011 pada level harga yang tinggi, volume penjualan mengalami penurunan yang mengakibatkan persediaan mengalami peningkatan. Selanjutnya dari tahun 2011 ke 2012 harga jual mengalami penurunan dengan volume penjualan yang meningkat, sehingga persediaan mengalami penurunan. Tabel 12. Biaya Produksi, Harga Jual, Penjualan Domestik, dan Laba/Rugi Tahun

No.

1. 2. 3. 4.

Uraian

Biaya Produksi Harga Jual Penjualan Domestik Laba/Rugi

Satuan

2010

2011

2012

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

Tren 10-12


Indeks

100

152

101

173

101

9,3

(4,3)

Indeks

100

112

106

102

108

2,9

6,2

Indeks

100

99

126

100

112

12,1

11,5

Indeks

(100)

(177)

(241)

(100)

(79)

(81,8)

(21,5)


39.

Selama tahun 2010-2012, walaupun harga jual Pemohon cenderung meningkat, namun Pemohon mengalami kerugian selama periode penyelidikan dengan tren yang menurun. Hal ini disebabkan karena peningkatan biaya produksi selama periode penyelidikan tidak sebanding dengan peningkatan harga jual.

40.

Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2012-2013 walaupun biaya produksi mengalami penurunan dan harga jual mengalami peningkatan, namun Pemohon masih mengalami kerugian karena masih menjual dibawah biaya produksinya. 22

TIDAK RAHASIA LAPORAN AKHIR HASIL PENYELIDIKAN DALAM RANGKA PERPANJANGAN PENGENAAN TINDAKAN PENGAMANAN PERDAGANGAN ATAS IMPOR BARANG BENANG KAPAS SELAIN BENANG JAHIT DENGAN NOMOR HS. 5205 DAN 5206 D.

Dampak Harga Price Supression Tabel 13. Price Supression Tahun

No.

Uraian

Satuan

2010

2011

2012

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

Tren 10-12


1.

Biaya Produksi

Indeks

100

123

119

122

116

9,3

(4,3)

2.

Harga Jual

Indeks

84

95

89

86

91

2,9

6,2


41.

Selama periode 2010 sampai dengan 2013 (Jan-Jun) biaya produksi Pemohon selalu lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual. Hal ini mengakibatkan Pemohon mengalami kerugian setiap tahunnya walaupun jumlah kerugian tersebut menurun. Pemohon tidak dapat menaikkan harga jual di tingkat keuntungan yang wajar untuk menutupi biaya produksinya.

E.

FAKTOR LAIN

42.

Captive Pemohon Selain menjual ke pasar domestik, Pemohon juga mengalokasikan sebagian hasil produksinya untuk penggunaan produksi kain dan tenunan di pabrik mereka sendiri. Pada dasarnya data antara penjualan di pasar domestik dengan penggunaan captive perusahaan tersebut sudah dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan disebabkan oleh adanya produksi yang digunakan perusahaan untuk bahan baku industri hilirnya.

23


43.

Kapasitas Terpasang industri dalam negeri Tabel 14. Kapasitas Terpasang dan Konsumsi Nasional Tahun No.

Uraian

Satuan

1.

Kapasitas Terpasang

Indeks

100

100

2.

Konsumsi Nasional terhadap Kapasitas Terpasang

%

76

67

2010

2011

2012 (Jan-Jun)

2013 (Jan-Jun)

100

100

100

84

44

52

2012


Pada tahun 2012, kapasitas terpasang Pemohon sebesar 100 poin indeks, sedangkan konsumsi nasional adalah sebesar 84%. Dari data tersebut, dapat terlihat bahwa kapasitas terpasang Pemohon dapat memenuhi konsumsi nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, terjadinya peningkatan impor bukan disebabkan oleh kurangnya kapasitas terpasang Pemohon untuk memenuhi konsumsi nasional. 44.

Mesin Produksi Sejalan dengan penyesuaian struktural yang telah dilakukan, mesin-mesin produksi Pemohon yang ada saat ini baik dari segi kualitas ataupun jenis menghasilkan produksi yang dapat bersaing dari segi kualitas ataupun jenis dari barang impor yang beredar di dalam negeri.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, KPPI tidak menemukan adanya faktor lain yang berkontribusi terhadap adanya kerugian serius yang dialami oleh Pemohon, selain faktor peningkatan jumlah impor barang benang kapas selain benang jahit. F.

HUBUNGAN SEBAB-AKIBAT

45.

Walaupun telah dilakukan pengenaan BMTP atas Barang Yang Diselidiki, namun faktanya volume impor masih mengalami peningkatan dan Pemohon belum pulih dari kerugian serius yang dialami sebelumnya. 24


46.

Sejalan dengan peningkatan impor Barang Yang Diselidiki selama periode penyelidikan ini, pangsa pasar impor masih mengalami peningkatan di tahun 2012 dan di tahun yang sama pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan. Selanjutnya, pada periode Januari-Juni 2012 ke periode Januari-Juni 2013, pangsa pasar impor terus mengalami peningkatan sedangkan pangsa pasar Pemohon mengalami penurunan.

47.

Sebagai upaya untuk mempertahankan pangsa pasar domestik, Pemohon terpaksa menjual produknya di bawah biaya produksi, dimana menyebabkan kerugian finansial yang signifikan dari tahun 2010 hingga periode Januari-Juni tahun 2013.

48.

Meskipun Pemohon mampu untuk mengambil kembali pangsa pasar domestik pada tahun 2011, namun peningkatan pangsa pasar domestik ini terbukti bersifat sementara karena pada tahun 2012 pangsa pasar Pemohon kembali mengalami penurunan di bawah pangsa pasar pada tahun 2011.

49.

Berdasarkan hal tersebut di atas, selama periode penyelidikan telah terbukti bahwa terdapat hubungan kausal antara terjadinya peningkatan impor Barang yang Diselidiki dengan kerugian yang dialami Pemohon. Berdasarkan hal ini, KPPI menyimpulkan bahwa apabila pengenaan BMTP berakhir maka akan terjadi peningkatan volume impor atas Barang Yang Diselidiki, sehingga akan menghambat

pemulihan

kinerja

industri

dalam

negeri.

Hal

ini

akan

mengakibatkan Pemohon tetap mengalami kerugian serius. G.

REKOMENDASI

50.

Atas pertimbangan hasil penyelidikan KPPI bahwa peningkatan jumlah impor barang benang kapas selain benang jahit telah menyebabkan Pemohon mengalami

kerugian

serius,

maka

KPPI

merekomendasikan

untuk

memperpanjang pengenaan TPP dalam bentuk BMTP terhadap impor ”benang 25


kapas selain benang jahit, dengan Nomor Harmonized System (HS.) 5205 dan 5206”. 51.

Dengan memperhatikan besaran BMTP yang dikenakan berdasarkan PMK Nomor 87/PMK.011/2011, KPPI merekomendasikan agar perpanjangan pengenaan BMTP tersebut berlangsung selama 3 tahun.

52.

Agar Pemohon dapat melanjutkan penyesuaian struktural dalam rangka memulihkan

kondisinya

dari

kerugian

serius

yang

dialaminya,

KPPI

merekomendasikan perpanjangan pengenaan BMTP selama 3 tahun dan diturunkan secara bertahap setiap tahunnya sebagai berikut: Tabel 15: Rekomendasi Pengenaan BMTP

53.

Periode

BMTP

Tahun 1

Rp 28.065 per kilogram

Tahun 2


Tahun 3


Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 PP 34/2011, serta Article 2.2 dan Article 9.1 WTO Agreement on Safeguards, KPPI merekomendasikan agar BMTP dimaksud dikenakan terhadap importasi yang berasal dari semua negara, kecuali negaranegara berkembang yang pangsa impornya tidak melebihi 3%, atau secara kumulatif tidak melebihi 9% dari total impor masing-masing negara berkembang yang pangsa impornya kurang dari 3%. KPPI merekomendasikan agar perpanjangan pengenaan BMTP dikenakan atas importasi Barang Yang Diselidiki yang berasal dari negara manapun, kecuali importasi dari negara-negara yang tercantum dalam Tabel 16.

26


Tabel 16 : Daftar Negara-Negara yang Dikecualikan dari BMTP No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Negara Albania Angola Antigua and Barbuda Argentina Armenia Bahrain Bangladesh Barbados Belize Benin Bolivia Botswana Brazil Brunei Darussalam Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambodia Cameroon Cape Verde Central African Republic Chad Chile Colombia Congo Costa Rica Cote d’Ivoire Croatia Cuba Djibouti Dominica Dominican Republic Ecuador Egypt, Arab Rep. El Salvador Fiji Gabon Gambia Georgia Ghana Grenada

No. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Negara Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras Indonesia (Batam) Israel Jamaica Jordan Kenya Kuwait Kyrgyzstan Lao People’s Democratic Republic Latvia Lesotho Lithuania Macau, China Madagascar Malawi Malaysia Maldives Mali Mauritania Mauritius Mexico Moldova, Republic of Mongolia Morocco Mozambique Myanmar Namibia Nepal Nicaragua Niger Nigeria Oman Pakistan Panama Papua New Guinea Paraguay 27


No.

Negara

No.

83. 84. 85. 86.

Peru Philippines Qatar Romania

100. 101. 102. 103.

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

Rwanda Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa Saudi Arabia Senegal Sierra Leone Singapore Solomon Islands South Africa Sri Lanka Suriname

104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Negara Swaziland Chinese Taipei Tanzania Former Yugoslav Republic of Macedonia Togo Tonga Trinidad and Tobago Tunisia Turkey Uganda Ukraine United Arab Emirates Uruguay Vanuatu Venezuela, Bolivarian Republic of Zambia Zimbabwe

Sumber: BPS dan diolah.

Jakarta,

Maret 2014

28

A. PENDAHULUAN A.1 Permohonan Perpanjangan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP)

Recommend Documents