DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
LOGO
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014 Kenali Kebijakannya, Pelajari Persyaratannya, Nikmati Insentifnya
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, 27 Agustus 2014
REVENUE COLLECTOR • Mengoptimalkan penerimaan negara, melalui penerimaan bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor
INDUSTRIAL ASSISTANCE • Memberikan dukungan pada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional
TRADE FACILITATOR • Memberikan fasilitas perdagangan (peningkatan arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif
COMMUNITY PROTECTOR • Melindungi masyarakat dari masuknya barang - barang yang dilarang atau dibatasi, yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas
PEMBEBASAN BM
KERINGANAN BM
PENANGGUHAN BM
DITANGGUNG PEMERINTAH (BMDTP)
AMANAT UU KEPABEANAN
AMANAT UU APBN
UU APBN 2014 Undang Undang No.23 tahun 2013 PMK INDUK BMDTP 2014
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 PMK PER SEKTOR INDUSTRI PMK Nomor 117/PMK.011/2014 s.d PMK Nomor 132/PMK.011/2014 PERDIRJEN BEA DAN CUKAI PER SEKTOR INDUSTRI PER-14/BC/2014 s.d PER-29/BC/2014
BEA MASUK DIBAYAR PEMERINTAH
PERTANGGUNG JAWABAN
• Bea masuk terutang yang dibayar oleh Pemerintah dengan pagu tertentu untuk sektor tertentu yang ditetapkan dengan Peratuarn Menteri Keuangan
• Dokumen sumber (PIB dan SSPCP) sebagai dasar pelaksanaan pelaporan dan pencatatan di Kementerian Keuangan
• Tidak dapat diberikan restitusi dan vooruitslag
• Belanja subsidi pemerintah yang diakui sebagai penerimaan bea masuk
BERLAKU SATU TAHUN Permohonan dapat diajukan, sampai dengan akhir tahun Dasar Hukum berlaku satu tahun (s.d. 31 Desember 2014) SKMK Pemberian BMDTP hanya berlaku satu tahun Anggaran (s.d 31 Desember 2014) Realisasi impor hanya sampai akhir tahun (s.d. 31 Desember 2014)
Permohonan untuk mendapatkan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah ditujukan ke : Yth. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai u.p Direktur Fasilitas Kepabeanan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Jalan Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun
Diberikan kepada Industri, dengan kriteria penilaian :
1. Memenuhi penyediaan barang/jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi masyarakat luas, melindungi konsumen; 2. Meningkatkan daya saing; 3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
4. Meningkatkan pendapatan negara
Diberikan atas Barang dan Bahan, dengan ketentuan :
1. Belum diproduksi di dalam negeri 2. Sudah diproduksi di dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi 3. Sudah diproduksi dalam negeri, namun belum mencukupi kebutuhan
Untuk Perusahaan dengan persyaratan :
1. Tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan jumlah dan/atau jenis barang yang mendapatkan BMDTP selama 1 (satu) tahun terakhir; 2. Tidak memiliki utang bea masuk, cukai dan PDRI yang telah lewat jatuh tempo; 3. Mempunyai RIB yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Instansi Pembina Sektor; dan 4. Mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Tidak diberikan kepada barang dan bahan: 1. Pembebanan Bea Masuk (BM) 0%; 2. Pembebanan BM 0% berdasarkan perjanjian /kesepakatan internasional;
3. Dikenakan BM Anti Dumping / BM Anti Dumping Sementara, BM Tindakan Pengamanan / BM Tindakan Pengamanan Sementara, BM Imbalan, atau BM Tindakan Pembalasan; 4. Diimpor oleh perusahaan untuk ditimbun di TPB;
5. Diimpor oleh perusahaan yang mendapat fasilitas KITE
Menurunkan biaya bahan baku produksi barang dan/atau jasa, dengan mengurangi komponen bea masuk dari harga bahan baku
Meningkatkan daya saing industri sektor tertentu;
Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum; Melindungi kepentingan konsumen; Meningkatkan penyerapan tenaga kerja; dan
Meningkatkan penerimaan negara dari sumber lain
IMPORTIR
INSTANSI PEMBINA SEKTOR
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIT. FASILITAS
DIT. PPKC
KANTOR PELAYANAN (KPPBC)
SEKRETARIAT (AKLAP)
Persetujuan
RIB
PENGAJUAN PERMOHONAN SKMK BMDTP
Permohonan
IMPORTASI
IMPORTASI PIB + SSPCP
PEMOTONGAN KUOTA BMDTP
PIB + SSPCP
PERTANGGUNGJAWABAN PIB + SSPCP
PROSES SP2D
PIB + SSPCP
REKON PENERIMAAN
PERUSAHAAN
PEMBINA SEKTOR
DIREKTORAT FASILITAS
Perusahaan menyusun RIB sesuai kebutuhan dengan format yang tersedia pada Lampiran Perdirjen BMDTP Per Sektor TA 2014.
RIB
RIB diajukan ke Pembina Sektor untuk disetujui dan diberikan tandasah.
Persetujuan (Tanda Sah RIB)
Perusahaan mengajukan permohonan sesuai format, dengan melampirkan : 1. RIB Yang telah ditandasahkan Pembina Sektor 2. Fotokopi NPWP, NIK, API dan Akta Perusahaan 3. Fotokopi Ijin Usaha (dilegalisasi)
Permohonan
SKMK Pemberian Fasilitas BMDTP
KETERANGAN
Y Paling lama 14 hari
N Proses
Direktorat Fasilitas memeriksa dan menelaah permohonan, jika memenuhi syarat, akan diterbitkan SKMK BMDTP, jika tidak memenuhi syarat, permohonan DITOLAK dan DIKEMBALIKAN
Modul PIB Jalur MITA
Mandatory, Validation & Payment Check
Portal INSW
Brg Larangan Pembatasan
Customs Response
Analyzing Point
Tidak
Credit Advice
IMPORTIR
Ya
Penetapan Jalur Customs Service System Debit Advice (Payment Receipt)
Jalur Hijau
Jalur Kuning
Nilai BMDTP di PIB, dicantumkan pada kolom “Ditanggung Pemerintah” Mengingat Bea Masuk telah ditanggung Pemerintah, maka nilai yang perlu dibayar oleh importir HANYA nilai Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
SPPB
Jalur Merah
Hi-Co Scan Examination Physical Examination Document Examination
Customs Service Office
SPPB Gate Out System
IMPORTIR
GUDANG BERIKAT
Penerima BMDTP
Pengusaha GB/PDGB
• •
•
Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Pengusaha GB/PDGB setiap importasi Menatausahakan dokumen pengeluaran barang (BC.25), SKMK Pemberian BMDTP, dan Surat Pernyataan
• Surat Pernyataan
• •
Perusahaan tercantum sebagai penerima barang dari Gudang Berikat dalam SK Pendirian Gudang Berikat Dibebaskan dari pemungutan Bea Masuk (Ditanggung Pemerintah) Tetap dipungut Pajak Dalam Rangka Impor Mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Bersama Pengusaha GB/PDGB setiap importasi
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DIREKTORAT PPKC PIB + SSPCP
PROSES
DIREKTORAT FASILITAS
KANTOR PELAYANAN (KPPBC)
SEKRETARIAT (BAG.AKLAP)
INSTANSI PEMBINA SEKTOR
KET PIB dan SSPCP yang telah dibubuhi cap “BMDTP” dilaporkan dan dikirimkan ke Dit. PPKC dan Dit. Fasilitas setiap Bulan
PIB + SSPCP
Dilakukan proses administrasi dan pencatatan realisasi BMDTP 2014
PROSES
PIB + SSPCP
SAI
PIB + SSPCP
SA-BS
REKONSILIASI BMDTP 2014
Dit. PPKC, mengirim PIB dan SSPCP ke Sekretariat DJBC cq. Bagian Akuntansi dan Pelaporan, untuk dilaporkan dalam Sistem Akuntansi Instansi sebagai penerimaan negara. Dit. Fasilitas, mengirim PIB dan SSPCP ke Instansi Pembina Sektor, untuk dilaporkan dalam Sistem Akuntansi Belanja Subsidi sebagai belanja subsidi BMDTP TA 2014 . Berdasarkan dokumen sumber tersebut, dilaksanakan rekonsiliasi untuk menyamakan Nilai Penerimaan dan Belanja Subsidi dalam rangka
Mencantumkan Nomor dan Tanggal SKMK pada huruf D butir 19 kolom Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor pada PIB; Mengajukan Pemotongan Kuota ke Seksi Perbendaharaan /Seksi Fasilitas, pada Kantor Pabean Pemasukan; Memenuhi ketentuan larangan, pembatasan, dan/atau tata niaga, pada saat importasi, karena kesalahan memberitahukan jumlah dan jenis barang sehubungan dengan BMDTP, dapat mengakibatkan perusahaan tidak qualified untuk diberikan BMDTP tahun selanjutnya; Setiap permintaan BMDTP, diharapkan untuk dapat direalisasikan semaksimal mungkin. BMDTP TA 2014 juga diberikan atas Barang dan Bahan yang dikeluarkan dari Gudang Berikat.
2010
2011
2012
2013
2014
14 Sektor
16 Sektor
15 Sektor
17 Sektor
16 Sektor
•Sorbitol •Turbin Uap •Pesawat Terbang •Kapal •Plastik •Kendaraan Bermotor •Kawat Ban •Karet •Kemasan Infus •Elektronika •Ballpoint •Alat Besar •Telekomunikasi •Karpet
•Sorbitol •Pesawat Terbang •Kapal •Plastik •Kendaraan Bermotor •Kemasan Infus •Elektronika •Ballpoint •Alat Besar •Telekomunikasi •Karpet •Listrik •Kereta Api •Kabel Serat Optik •Toner •Resin
•Pesawat Terbang •Kapal •Plastik •Kendaraan Bermotor •Kemasan Infus •Elektronika •Ballpoint •Alat Besar •Telekomunikasi •Karpet •Kereta Api •Kabel Serat Optik •Toner •Resin •Pupuk
•Kapal •Plastik •Kendaraan Bermotor •Kemasan Infus •Elektronika •Alat Tulis •Alat Besar •Telekomunikasi •Karpet •Kereta Api •Kabel Serat Optik •Toner •Resin •Pupuk •Smard Card •Peralatan Industri •Turbin Uap
•Kapal •Plastik •Kendaraan Bermotor •Kemasan Infus •Elektronika •Alat Tulis •Alat Besar •Alat Berat •Telekomunikasi •Karpet •Kabel Serat Optik •Resin •Smard Card •Turbin Uap •Alat Rumah Sakit •Pakan Ternak
669.97 Miliyar 700 600 327.86 Miliyar
500 400 129.48 Miliyar
300 200
136 SKMK
165.51 Miliyar
75 SKMK
67 SKMK
2011
2012
95 SKMK
100 0 2010
Tahun Anggaran
JUMLAH SKMK
NILAI
2013
1,600,000,000,000.00
1.530 M
1,400,000,000,000.00 1,200,000,000,000.00 1,000,000,000,000.00 716.4 M
800,000,000,000.00 547,7 M
600,000,000,000.00
43.7%
325,1 M
400,000,000,000.00
45.8%
200,000,000,000.00 30.2%
39.8%
0.00
2010
2011 Pagu Dialokasikan
2012 Pagu Diserap
2013
60.00% 50.00%
58.43%
45.49%
40.00%
44.31% 39.04%
30.00% 20.00% 10.00% 0.00% 2010
2011
2012
2013
DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN
LOGO
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014 Kenali Kebijakannya, Pelajari Persyaratannya, Nikmati Insentifnya Direktorat Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia Lantai 11 Gedung Baru Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jalan Jend A Yani (By Pass) Rawamangun – Jakarta Berdasarkan Tlp. 021 4750770
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.011/2014 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta, 27 Agustus 2014
Diisi Nomor, Lampiran dan tanggal Surat Permohonan Dilengkapi dengan Nomor PMK Per Sektor, sesuai sektor yang diajukan
Diisi lengkap sesuai dengan data perusahaan, serta sesuai dengan dokumen pendukung yang dilampirkan
Ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan yang tercantum dalam API/API-P/APIT atau Akta Perusahaan yang dilampirkan.
Diisi nilai BEA MASUK yang seharusnya dibayar oleh Importir
Diisi nilai PAJAK DALAM RANGKA IMPOR yang telah dibayar Importir (Sesuai SSPCP)
Pemeriksaan Teknis
Pemeriksaan Administratif
• Dokumen permohonan telah lengkap (RIB yang telah ditandasahkan oleh Instansi Pengguna Sektor beserta kelengkapan dokumennya) • Perusahaan tidak terdaftar sebagai Perusahaan yang mendapatkan fasilitas KITE
• Tidak mempunyai utang bea masuk, cukai dan PDRI yang telah lewat jatuh tempo • Tidak pernah melakukan kesalahan dalam memberitahukan Jumlah/Jenis barang dalam rangka BMDTP selama 1 tahun terakhir • Tidak melewati alokasi pagu sektor yang tersisa
•
Diisi dan diserahkan sebagai kelengkapan dokumen untuk setiap pengeluaran barang dari GB, lengkap dengan jumlah dan jenis barang yang dikeluarkan dengan BMDTP.
•
Ditandatangani oleh kedua pihak yaitu: 1. Perusahaan Penerima BMDTP (tanpa meterai) 2. Pengusaha GB/PDGB (di atas meterai Rp.6.000)
