Lampiran 1. Contoh Format Surat Kesepakatan untuk Penyelenggaraan SKNBI SURAT KESEPAKATAN

Lampiran 1 Contoh Format Surat Kesepakatan untuk Penyelenggaraan SKNBI

SURAT KESEPAKATAN Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/15/DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI) dan dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran, dengan ini kami atas nama bank-bank yang ikut tanda tangan sebagaimana terlampir menyatakan sepakat untuk menyelenggarakan SKNBI di wilayah ………dan menunjuk PT. Bank…….. sebagai PKL Selain BI. Demikian Surat Kesepakatan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Calon PKL Selain BI di wilayah….. PT. Bank ..................

Nama jelas Jabatan

100

Lampiran 2 Contoh Surat Permohonan untuk Diadakan Penyelenggaraan SKNBI

No. : Lamp. :

(Kota), (tanggal, bulan, tahun)

Kepada, ………………………. Jl. ...…………………. …………………….…*)

Perihal : Permohonan Untuk Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) di wilayah ……………. Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/15/DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI), dengan ini kami atas nama Bank-bank di wilayah………………., mengajukan permohonan untuk menyelenggarakan SKNBI. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan : 1. Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pejabat calon PKL Selain BI mengenai: a. dukungan adanya penyelenggaraan SKNBI; dan b. usulan kantor Bank yang akan menjadi PKL Selain BI. 2. Data transaksi harian yang berpotensi untuk dikliringkan dalam enam bulan terakhir dari kantorkantor Bank calon Peserta yang telah menandatangani kesepakatan. 3. Rencana struktur organisasi kantor kami jika disetujui menjadi PKL Selain BI. 4. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi kantor-kantor Bank calon Peserta ke lokasi kantor kami. 5. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan perangkat KPK dan ruang kliring serta peralatan yang mendukung untuk kegiatan penyerahan Warkat Debet antar Peserta. 6. Surat persetujuan dari kantor pusat kami untuk menjadi PKL Selain BI. Demikian agar maklum. PT. Bank ..................

Nama jelas Jabatan *) Diisi KPBI c.q DASP atau KBI yang mewilayahi

101

Lampiran 3

Contoh Format Surat Permohonan untuk Penggantian Sebagai PKL Selain BI No. : Lamp. :


Kepada, ………………………. Jl. ...…………………. ……………………….*) Perihal : Permohonan Untuk Penggantian Sebagai Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI) Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 15 /DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia, dengan ini kami mengajukan permohonan agar dapat disetujui untuk menggantikan PKL Selain BI di wilayah...................... Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan : 1. Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh Pejabat calon Peserta mengenai dukungan sebagai PKL Selain BI. 2. Rencana struktur organisasi kantor kami apabila disetujui menjadi PKL Selain BI. 3. Perkiraan waktu tempuh dari lokasi kantor-kantor Bank calon Peserta ke tempat penyelenggaraan kliring. 4. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan perangkat KPK dan ruang kliring serta peralatan yang medukung untuk kegiatan kliring. 5. Surat persetujuan dari kantor pusat untuk menjadi PKL Selain BI. Demikian agar maklum. PT. Bank ..................

Nama jelas Jabatan *) Diisi KPBI c.q DASP atau KBI yang mewilayahi.

102

Lampiran 4

ContohFormat Surat Permohonan Pengunduran diri Sebagai PKL Selain BI No. : Lamp. :


Kepada, ………………………. Jl. ...…………………. ……………………….*)

Perihal : Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia (PKL Selain BI) Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 15 /DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain BI, dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri sebagai PKL Selain BI di wilayah.......................... yang rencananya akan kami laksanakan pada tanggal ................... Sebagai pengganti, bersama ini kami sampaikan permohonan untuk menjadi PKL Selain BI yang baru di wilayah..................... dari PT. Bank .......................**) Demikian agar maklum.

PT. Bank ..................

Nama jelas Jabatan

*) Diisi KPBI c.q DASP atau KBI yang mewilayahi. **) Dilampirkan surat permohonan Bank yang bersangkutan dengan menggunakan format pada Lampiran 3.

103

Lampiran 5

Contoh Format Surat Permohonan Pembubaran Penyelenggaraan SKNBI No. : Lamp. :


Kepada, ………………………. Jl. ...…………………. ……………………….*)

Perihal : Pembubaran Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No. 11/ 15 /DASP tanggal 18 Juni 2009 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia, dengan ini kami beritahukan bahwa sehubungan dengan kondisi penyelenggaraan SKNBI di Wilayah....................... yang pada saat ini kurang bermanfaat lagi dalam memperlancar pembayaran giral maka kami mengajukan permohonan untuk membubarkan penyelenggaraan Kliring di Wilayah........................ Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan kesepakatan tertulis dari seluruh Peserta. Demikian agar maklum.

PT. Bank ..................

Nama jelas Jabatan

*) Diisi KPBI c.q DASP atau KBI yang mewilayahi

104

Lampiran 6a

Kriteria Bantuan Keuangan Bank Indonesia 1.

Pemberian bantuan keuangan kepada PKL Selain BI diberikan sesuai kriteria sebagai berikut:

Kriteria Jumlah Bank *)

JumlahBantuanKeu angan

Rata-rata HarianWarkatKliringPenyerahanSela ma 1 Bulan

>4

< 30 warkat

50 %

30 ≤ warkat ≤ 500

100 %

500 <warkat ≤ 1000

150 %

> 1000 warkat

200 %

≥ 0 warkat

<4

0%

*) Bank yang berbedapadaakhirbulan

2. Dalam hal selama 3 (tiga) bulan terakhir jumlah rata-rata harian warkat Kliring Penyerahan selama 1 (satu) bulan di bawah 15 (lima belas) warkat, maka jumlah bantuan keuangan yang diberikan Bank Indonesia adalah sebesar 0% (nol persen). 3.

Ilustrasi pemberian bantuan keuangan kepada PKL Selain BI sebagai berikut: Bulan Jumlah Bank Rata2 harian Warkat Penyampaian Bantuan

Jan 4

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Ags

Sep

Okt

4

4

4

4

4

4

4

3

4

4

750

25

14

13

12

50

150

150

150

50%

50%

50%

0%

100%

0%

100%

30 1.001

100% 200% 150%

Nov

Keuangan

105

Lampiran 6b Contoh Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan dan Iuran Peserta

Penggunaan Bantuan Keuangan dan Iuran Peserta PKL Selain BI Wilayah …………… Periode Bulan …… s.d. ………. Tahun …….

I.

Penerimaan 1. Bantuan Keuangan dari Bank Indonesia 2. Iuran Peserta 3. Penerimaan Lainnya *)

Rp. ………………… Rp. ………………… Rp. ………………… + Rp. ……………..

Total Penerimaan

II.

Pengeluaran 1. ……………………… 2. ……………………… 3. ………………………

Rp. ………………… Rp. ………………… Rp. ………………… +

Total Pengeluaran

Rp. ……………..

Saldo

Rp. ……………..

Kota, (tanggal, bulan, tahun) PT. Bank ……………………….. PKL Wilayah …………..

Nama jelas Jabatan *) Jikaada

106

Lampiran 6c

Ilustrasi Bantuan Keuangan kepada PKL Selain BI Baru Ilustrasi pemberian bantuan keuangan kepada PKL Selain BI di Wilayah Kliring yang baru dibentuk. 1. Jika tanggal efektif penyelenggaraan kliring oleh PKL Selain BI dilakukan pada tanggal 12 Januari 2012, maka bantuan keuangan diberikan sebesar 100% selama 3 bulan pertama (Februari, Maret, April):

Efektif Tanggal 12

Januari

· ·

Februari

Maret

April

·

Bantuan keuangan diberikan 100% Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setiap awal bulan berikutnya

·

Mei

Juni

Mulai April, bantuan keuangan diberikan sesuai kriteria Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setiap awal bulan berikutnya

2. Jika tanggal efektif penyelenggaraan kliring oleh PKL Selain BI dilakukan pada tanggal 18 Janurai 2012, maka bantuan keuangan diberikan sebesar 100% selama 3 bulan pertama (Maret, April, Mei):

Efektif Tanggal 18

Januari

Februari

· ·

Maret

April

Bantuan keuangan diberikan 100% Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setiap awal bulan berikutnya

Mei

· ·

Juni

Mulai Mei, bantuan keuangan diberikan sesuai kriteria Pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setiap awal bulan berikutnya

107

Lampiran 6d

Contoh Laporan Pendistribusian Bantuan Keuangan

(Kota), (tanggal, bulan, tahun) No. : Lamp. : Kepada, Divisi Penyelenggaraan Setelmen Departemen Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat - 10350 Perihal :Laporan Pendistribusian Bantuan Keuangan Menunjuk ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia oleh Penyelenggara Kliring Lokal Selain Bank Indonesia, dengan ini kami laporkan bahwa kami telah menerima bantuan keuangan dari Bank Indonesia sebagai berikut: No. Bulan 1. 2. 3.

Total Bantuan Keuangan (Rp)

Jumlah PKL Selain BI

Terlampir kami sertakan daftar kantor kami yang telah menerima bantuan keuangan dimaksud beserta data transaksi bulanan kliring penyerahan selama3 (tiga) bulan terakhir dan iuran peserta di masing-masing kantor cabang dimaksud. Demikian agar maklum.

PT. Bank ………….…….

NamaJelas Jabatan

108

Lampiran 6d

Contoh Lampiran Laporan Bantuan Keuangan

Pendistribusian Bantuan Keuangan Bank Indonesia PT. Bank ………………………. Periode Bulan …… s.d. ………. Tahun …….

Bulan ..... No.

Wilayah Kliring PKL Selain BI

Jumlah Bantuan Keuangan yang didistribu sikan (Rp)

Jumlah Warkat Penyerah an dlm 3 bulan terakhir (Lembar)

Bulan ...... Besarnya Iuran Peserta per bulan *) (Rp)



Bulan ...... Besarnya Iuran Peserta per bulan *) (Rp)



Besarnya Iuran Peserta per bulan *) (Rp)

*) Jika ada

109

Lampiran 7 BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan andal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Sehubungan dengan tugas Bank Indonesia dalam bidang sistem pembayaran, Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas Kliring yang merupakan pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta Kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Transaksi yang diproses melalui fasilitas Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit). Pada perkembangan selanjutnya, sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal, Bank Indonesia merasa perlu untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Kliring melalui pengembangan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI). Beberapa faktor yang melatarbelakangi perlunya pengembangan SKNBI adalah sebagai berikut: 1.

Transfer Kredit Tanpa Warkat Saat ini transaksi yang diproses melalui sistem Kliring meliputi transfer debet dan transfer kredit yang disertai dengan pertukaran fisik warkat, baik warkat debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain) maupun warkat kredit (nota kredit). Dalam perkembangannya penggunaan nota kredit untuk transfer dana antar Bank melalui Kliring dipandang sudah tidak efisien, khususnya terkait dengan biaya pencetakan warkat dan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sementara transfer dana antar Bank melalui Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BIRTGS) yang nilainya lebih besar, telah dilakukan secara paperless. Oleh karena itu perlu dikembangkan sistem Kliring yang mengakomodir transfer dana antar Bank melalui Kliring tanpa kewajiban melakukan pertukaran fisik warkat (paperless).

110

Lampiran 7 Dengan adanya pengembangan tersebut, maka mekanisme penyelenggaraan Kliring yang semula menggabungkan proses antara transfer debet dan transfer kredit perlu dipisahkan antara Kliring untuk transfer debet (Kliring Debet) yang masih bersifat paperbased dan Kliring untuk transfer kredit (Kliring Kredit) yang sudah paperless. 2.

Kliring Kredit Nasional Bersamaan dengan penerapan transfer kredit tanpa warkat, penyelenggaraan Kliring Kredit telah dapat dan akan dilakukan secara nasional yang memungkinkan Peserta mengirimkan transfer kredit untuk tujuan kantor Bank di seluruh wilayah Indonesia.

3.

Kliring Debet Dalam upaya untuk menghilangkan semaksimal mungkin risiko kredit dalam penyelenggaraan kliring, maka dalam mekanisme kliring debet, penyelenggara hanya akan memproses data keuangan elektronik debet yang telah didukung oleh prefund yang cukup. Dengan demikian, tidak dimungkinkan lagi terjadinya saldo debet peserta kliring, kecuali untuk Wilayah Kliring yang jadwal Kliring Pengembaliannya dilakukan pada H+1, masih terdapat potensi terjadinya risiko kredit meskipun sangat kecil.

4.

Manajemen Risiko Berkenaan dengan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip manajemen risiko dalam penyelenggaraan Kliring yang bersifat multilateral netting sesuai dengan Core Principles yang dikeluarkan oleh Bank for International Settlement, maka untuk mengantisipasi kemungkinan kegagalan Peserta dalam memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian Akhir, telah diterapkan suatu kebijakan baru yang mengharuskan Bank untuk menyediakan pendanaan awal (prefund) pada setiap awal hari sebelum Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Konsekuensi atas tidak dipenuhinya penyediaan pendanaan awal (prefund) pada salah satu atau kedua penyelenggaraan Kliring tersebut menyebabkan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit pada hari tersebut. Sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko ini, maka proses perhitungan dan Penyelesaian Akhir Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan secara nasional.

5.

Perlindungan Konsumen Berkenaan dengan upaya menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen, maka perlu diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan Peserta penerima dalam mengkliringkan instruksi transfer debet dan transfer kredit yang

111

Lampiran 7 diterima dari nasabahnya serta kewajiban dan tanggung jawab Peserta pengirim dan Peserta penerima untuk meneruskan dana kepada nasabahnya. B.

Komponen SKNBI Dengan pengembangan SKNBI, penyelenggaraan Kliring terdiri dari dua sub sistem Kliring sebagai berikut : 1.

Kiring Debet, yang meliputi kegiatan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, untuk transfer debet antar Bank yang disertai dengan penyampaian Warkat Debet (cek, bilyet giro, nota debet dan lain-lain); dan

2.

Kliring Kredit untuk transfer kredit antar Bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat (paperless).

Sedangkan secara teknis, SKNBI terdiri dari 3 (tiga) komponen utama sebagai berikut: 1.

Sistem Sentral Kliring (SSK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Nasional (PKN).

2.

Komputer Penyelenggara Kliring (KPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Penyelenggara Kliring Lokal (PKL).

3.

Terminal Peserta Kliring (TPK) merupakan komponen perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan oleh Peserta.

C.

Implementasi SKNBI Implementasi perubahan aplikasi SKNBI di seluruh Wilayah Kliring dapat dilakukan secara bertahap.

D.

Pengertian Umum Dalam ketentuan ini, selain mengacu pada ketentuan umum sebagaimana telah diatur pada PBI Nomor 7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 12/5/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 (PBI SKNBI), pada ketentuan ini yang dimaksud dengan: 1.

Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/atau warkat antar peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu.

2.

Wilayah Kliring On-line Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara on-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara otomasi.

112

Lampiran 7 3.

Wilayah Kliring Off-line Otomasi adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara off-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara otomasi.

4.

Wilayah Kliring Off-line Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara off-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara manual.

5.

Wilayah Kliring On-line Manual adalah Wilayah Kliring dimana penyampaian DKE Debet dari TPK ke KPK dilakukan secara on-line dan pemilahan Warkat Debet dilakukan secara manual.

6.

Petugas Kliring adalah petugas Peserta yang dapat merupakan petugas internal Peserta atau petugas Perusahaan Jasa Kurir yang diberi kuasa atau wewenang tertentu oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan SKNBI.

7.

Petugas Internal Peserta adalah pegawai Peserta yang ditunjuk oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan SKNBI.

8.

Petugas Jasa Kurir adalah pegawai Perusahaan Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Perusahaan Jasa Kurir yang diberi kuasa oleh Peserta untuk mewakili Peserta yang bersangkutan dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring On-line Otomasi, Off-line Otomasi, Online Manual dan Off -line Manual.

9.

Perusahaan Jasa Kurir adalah badan hukum yang memberikan jasa di bidang penyampaian barang dan atau dokumen.

10. Tanda Pengenal Petugas Kliring, yang selanjutnya disebut TPPK, adalah suatu identitas yang harus digunakan oleh Petugas Kliring selama mengikuti kegiatan penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit di lokasi PKL. 11. Penyelesaian Akhir (settlement) yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir, adalah kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro Bank di Bank Indonesia yang dilakukan berdasarkan perhitungan hak dan kewajiban masing-masing Bank yang timbul dalam penyelenggaraan SKNBI. 12. Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit yang selanjutnya disebut Penyelesaian Akhir Secara Periodik adalah Penyelesaian Akhir yang dilakukan dalam rentang waktu siklus Kliring Kredit.

113

Lampiran 7 BAB II PENYELENGGARA

SKNBI diselenggarakan oleh PKN dan PKL. PKN adalah unit kerja yang berada di Kantor Pusat Bank Indonesia yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI secara nasional, sementara PKL adalah unit kerja di Bank Indonesia dan Bank yang memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk mengelola dan menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring tertentu. A.

Tanggung Jawab PKN Dalam penyelenggaraan SKNBI, PKN melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Menyediakan SSK Utama dan SSK Back-up. SSK merupakan sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyelenggarakan SKNBI secara nasional.

2.

Menjamin SSK Utama dan SSK Back-up berfungsi dengan baik. SSK Utama dan SSK Back-up dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan seluruh fungsi penyelenggaraan SKNBI secara nasional sepanjang jam operasional penyelenggaraan SKNBI.

3.

Menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up dari SSK ke KPK. Penggunaan JKD dari SSK ke KPK diatur sebagai berikut: a.

JKD yang digunakan dari SSK ke KPK dapat menggunakan jenis koneksi leased line atau dial-up.

b.

Biaya komunikasi atas penggunaan JKD oleh PKL-BI merupakan beban biaya Bank Indonesia.

4.

Menyediakan aplikasi SSK, KPK dan TPK, serta perubahannya. Dalam hal terjadi perubahan aplikasi KPK dan/atau TPK maka PKN akan memberikan release aplikasi terbaru beserta pedoman instalasinya kepada seluruh PKL dan Peserta.

5.

Memberikan pelayanan kepada Peserta dan PKL dalam penyelenggaraan SKNBI berupa penyediaan help-desk untuk membantu Peserta dan PKL dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional melalui saluran telepon khusus sepanjang jam operasional SKNBI dan/atau melalui sarana lainnya. Selain itu, PKN juga memberikan pelayanan kepada PKL dan Peserta antara lain berupa: a.

registrasi kode mesin KPK dan TPK;

b.

pendaftaran user id dan password KPK dan TPK on-line untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia; dan

114

Lampiran 7 c.

mengumumkan informasi penyelenggaraan SKNBI yang mencakup antara lain pengumuman perubahan jadwal, hari libur bersama dan peniadaan kegiatan SKNBI.

6.

Memiliki Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Penyusunan DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat ini dilakukan dengan mengacu pada Bab XII.

b.

Dalam penentuan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKN memperhatikan situasi dan kondisi spesifik yang terdapat pada penyelenggaraan SKNBI dengan sejauh mungkin menghindari alternatif penghentian untuk sementara kegiatan penyelenggaraan SKNBI.

7.

Mengetahui adanya potensi risiko SKNBI di sisi PKL dan Peserta, serta memastikan kepatuhan PKL, Peserta dan calon Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan oleh PKN dan/atau Perjanjian Penggunaan SKNBI antara PKN dan Peserta. Dalam rangka untuk mengetahui adanya potensi risiko dan memastikan kepatuhan PKL, Peserta, dan calon Peserta sebagaimana tersebut di atas, PKN melakukan member certification yang mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

Meminta data kepada PKL, Peserta, dan calon Peserta dengan ketentuan sebagai berikut: 1) Permintaan data kepada PKL dan Peserta dilakukan dalam rangka mengetahui informasi antara lain mengenai: a) potensi risiko operasional yang dapat diketahui antara lain dari ringkasan hasil pemeriksaan internal Peserta, dan ringkasan hasil security audit Peserta; dan b) kepatuhan PKL dan Peserta terhadap ketentuan yang ditetapkan PKN dan Perjanjian Penggunaan SKNBI. 2)

Permintaan data kepada calon Peserta dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi antara lain mengenai kesiapan operasional untuk menjadi Peserta SKNBI.

3)

Permintaan data antara lain dilakukan melalui kuesioner, wawancara, kunjungan ke lokasi PKL, Peserta atau calon Peserta, dan/atau permintaan penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal PKL atau Peserta dan security audit PKL atau Peserta.

115

Lampiran 7 Kunjungan ke lokasi PKL, Peserta, dan calon Peserta dapat dilakukan oleh pihak yang ditunjuk oleh PKN. b.

Melakukan analisis atas:

1)

Data yang telah disampaikan oleh PKL, Peserta, dan calon

Peserta

sebagaimana dimaksud dalam butir a.1); dan

2)

Kebijakan dan Prosedur Tertulis (KPT) yang disampaikan oleh PKL Selain BI dan Peserta.

8.

Menyediakan fasilitas lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia yang mendukung kelancaran penyelenggaraan SKNBI.

9.

Menyusun KPT dan melakukan security audit terhadap SKNBI dan jaringan terkait.

10.

Menyampaikan KPT, Laporan Hasil security audit, Laporan Hasil Pemeriksaan Internal, dan Laporan Penyelenggaraan SKNBI lainnya kepada unit kerja Pengawasan Sistem Pembayaran di Bank Indonesia.

B.

Tanggung Jawab PKL Dalam penyelenggaraan SKNBI, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Menyediakan perangkat keras KPK untuk KPK Utama dan KPK Back-up. KPK merupakan sistem komputer yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak yang terhubung dengan SSK secara on-line dan digunakan oleh PKL untuk menyelenggarakan SKNBI di suatu Wilayah Kliring. Pengadaan KPK diatur sebagai berikut: a.

Pengadaan perangkat keras dan operating system KPK Utama dan KPK Back-up untuk PKL Selain BI dilakukan oleh dan atas beban biaya PKL Selain BI tersebut. Spesifikasi minimum perangkat keras dan operating system untuk KPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1.

b. 2.

Pengadaan perangkat lunak aplikasi KPK disediakan oleh Bank Indonesia.

Menyediakan fasilitas penyelenggaraan SKNBI. Fasilitas penyelenggaraan SKNBI yang harus disediakan oleh PKL meliputi: a.

printer dengan spesifikasi paling rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.1;

b.

mesin penera waktu (time stamp machine);

c.

jaringan dan peralatan komunikasi berupa pesawat telepon dan faksimili serta JKD Utama dan JKD Back-up dari KPK ke SSK. Khusus untuk PKL selain BI, penetapan jenis koneksi JKD di suatu Wilayah Kliring dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

116

Lampiran 7

d.

1)

jumlah Peserta;

2)

volume transaksi; dan

3)

ketersediaan infrastruktur penyedia JKD;

fasilitas penyelenggaraan SKNBI lainnya, khusus untuk Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, antara lain meliputi:

e.

1)

mesin baca pilah (reader sorter);

2)

terminal reject re-entry;

3)

mesin reader endoser dan aplikasi pay in slip;

4)

loket penerimaan Warkat Debet; dan

5)

sarana pengarsipan;

6)

Dihapus;

fasilitas penyelenggaraan SKNBI lainnya, khusus untuk Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual, antara lain meliputi:

1)

ruangan dan fasilitas pendukung untuk pertemuan Peserta antara lain berupa meja dan kursi;

3.

2)

daftar hadir;

3)

papan nama Peserta; dan

4)

sarana pengarsipan.

Sebelum mengoperasikan KPK, PKL harus melakukan aktivasi KPK dengan tata cara sebagai berikut: a.

melakukan instalasi aplikasi KPK dengan mengisi serial number aplikasi KPK. Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi KPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing KPK yang di-install. Instalasi aplikasi KPK dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) KPK Utama dan 1 (satu) KPK Back-up;

b.

menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PKN mengenai kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap KPK sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk dilakukan registrasi oleh PKN;

c.

menerima dari PKN hal-hal sebagai berikut: 1)

kode registrasi;

2)

master key;

3)

security key;

4)

sandi terminal;

5)

password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon Peserta yang

117

Lampiran 7 akan menggunakan TPK on-line); 6)

alamat URL;

7)

user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia, hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK online melalui Virtual Private Network (VPN) Dial; dan

8) d.

password default admin1 dan admin2;

melakukan setting konfigurasi pada KPK sesuai dengan Buku Pedoman KPK setelah menerima pemberitahuan tertulis dari PKN sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e.

mengelola user aplikasi KPK meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan petugas-petugas

yang

ditunjuk

dan

menentukan

kewenangan

untuk

mengoperasikan berbagai fungsi di aplikasi KPK. Apabila password admin1 dan admin2 tidak dapat digunakan maka PKL harus melakukan reset password dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Mengajukan permohonan reset password secara tertulis kepada PKN dengan mengiformasikan hal-hal sebagai berikut: a) sandi terminal Kliring; b) sandi Kliring; c) master key; dan d) nama pejabat yang melakukan reset password, yang disampaikan melalui faksimili dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

2)

Berdasarkan permohonan reset password sebagaimana dimaksud pada angka 1), Helpdesk PKN akan memberitahukan langkah-langkah untuk melakukan reset password melalui telepon kepada pejabat yang namanya tercantum dalam surat permohonan.

4.

Menjamin KPK Utama dan KPK Back-up serta sarana fasilitas pendukung penyelenggaraan SKNBI lainnya berfungsi dengan baik. KPK Utama dan KPK Back-up dikatakan berfungsi dengan baik apabila perangkat keras dan perangkat lunak di dalamnya dapat digunakan untuk melakukan seluruh fungsi penyelenggaraan SKNBI dalam rentang waktu jam operasional penyelenggaraan SKNBI.

5.

Dalam rangka menjamin KPK Utama dan KPK Back-up agar berfungsi dengan baik sebagaimana dimaksud pada angka 4, PKL melakukan back-up dan penghapusan data KPK dengan tata cara sebagai berikut: a.

melakukan back-up data KPK ke dalam media rekam data elektronis paling lambat

118

Lampiran 7 5 (lima) hari kerja setiap awal bulan berikutnya; b.

menyimpan media rekam data elektronis sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tempat yang aman, terjaga kebersihannya, serta jauh dari peralatan yang mengandung magnet; dan

c.

melakukan penghapusan data KPK yang telah melewati jadwal retensi, yaitu 3 (tiga) bulan.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf c mengacu pada Buku Pedoman KPK. 6.

Memberikan pelayanan kepada Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan antara lain untuk membantu Peserta dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional melalui saluran telepon khusus sepanjang jam operasional SKNBI dan/atau melalui sarana lainnya.

7.

Melakukan pengamanan dalam penyelenggaraan SKNBI untuk mencegah terjadinya manipulasi. Pengamanan tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

menggunakan KPK sesuai dengan

Buku Pedoman Operasional KPK yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran Bank Indonesia ini; b.

tidak meng-install aplikasi selain aplikasi KPK dan aplikasi pendukung pada KPK Utama dan KPK Back-up;

c.

tidak melakukan perubahan dalam bentuk dan cara apapun terhadap aplikasi KPK;

d.

menggunakan kode registrasi, user id dan password aplikasi KPK, user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang menggunakan VPN dial), sandi terminal, password log in SSK, private key dan master key dalam mengoperasikan KPK secara benar dan bertanggung jawab;

e.

User id dan password aplikasi KPK, user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang menggunakan VPN dial), password login SSK, dalam mengoperasikan KPK hanya diberikan kepada petugas yang berwenang;

f.

menempatkan server KPK Utama dan KPK Back-up pada ruangan khusus yang terpisah dengan ruang operasional SKNBI. Ruangan khusus tersebut harus dilengkapi pengamanan yang memadai antara lain meliputi: 1)

akses masuk harus dibatasi;

119

Lampiran 7 2)

temperatur, kelembaban, dan tegangan listrik yang memenuhi spesifikasi server KPK Utama dan KPK Back-up;

g.

3)

peralatan Uninterrupted Power Supply (UPS); dan

4)

perlengkapan pemadam kebakaran;

menatausahakan dokumen penting KPK seperti serial number aplikasi KPK, master key, private key, sandi terminal, kode registrasi, serta user id dan password VPN Dial di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

8.

Menjaga kerahasiaan data yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI. Dalam hal ini data yang wajib dijaga kerahasiaannya meliputi seluruh data transaksi Kliring Debet dan Kliring Kredit serta laporan-laporan hasil perhitungan Kliring Debet dan Kliring Kredit.

9.

Memiliki DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Penyusunan DRP atau BCP atas penyelenggaraan SKNBI dalam kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat ini dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai SKNBI.

b.

Dalam penentuan langkah-langkah DRP dan BCP, PKL memperhatikan situasi dan kondisi spesifik di Wilayah Kliring yang bersangkutan dengan sejauh mungkin menghindari alternatif penghentian sementara kegiatan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

10.

Menyampaikan laporan terkait dengan penyelenggaraan SKNBI kepada PKN dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Laporan yang disampaikan kepada PKN, antara lain dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut: 1)

peniadaan penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan karena adanya kondisi gangguan dan Keadaan Darurat atau hari libur yang berlaku setempat;

2)

adanya perubahan jadwal Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan;

3)

adanya perselisihan antar Peserta yang berkaitan dengan perhitungan DKE Debet atau Warkat Debet; dan/atau

4)

adanya

kasus

pidana

atau

perdata

yang

berkaitan

dengan

penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan yang

120

Lampiran 7 diketahui PKL. b.

Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan secara tertulis oleh PKL kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Untuk peniadaan penyelenggaraan SKNBI, laporan disampaikan segera setelah adanya kondisi gangguan dan Keadaan Darurat atau paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum hari libur yang berlaku setempat.

2)

Untuk perubahan jadwal Kliring Debet, laporan disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum berlakunya perubahan jadwal.

3)

Untuk perselisihan antar Peserta, laporan disampaikan segera setelah diketahuinya perselisihan yang berkaitan dengan perhitungan DKE Debet atau Warkat Debet.

4)

Untuk kasus pidana atau perdata, laporan disampaikan segera setelah diketahuinya adanya kasus pidana atau perdata.

c.

Untuk PKL Selain BI, tembusan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan kepada Kantor Bank Indonesia yang mewilayahi.

11. C.

Melakukan hal-hal lain yang dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan SKNBI.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Lainnya PKL Selain BI Selain hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf B, PKL Selain BI wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1.

Menyusun KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran ini yang paling kurang memuat materi sesuai “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis oleh PKL Selain BI” sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.2.

2.

KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI adalah aturan tertulis yang ditetapkan direksi atau pejabat yang berwenang, yang antara lain mengatur pembagian tugas dan wewenang, mekanisme kerja, pengendalian risiko, responsibilitas, dan akuntabilitas dari PKL Selain BI sebagai pedoman penyelenggaraan SKNBI.

3.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, penyusunan KPT harus mencakup kebijakan dan prosedur yang berlaku di seluruh kantornya yang menjadi PKL Selain BI.

4.

Menyampaikan KPT mengenai penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan setiap perubahannya kepada PKN.

121

Lampiran 7 5.

Laporan mengenai KPT oleh PKL Selain BI dimaksudkan sebagai sarana bagi PKN dalam rangka pelaksanaan member certification.

6.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, maka KPT yang disampaikan kepada PKN hanya 1 (satu) laporan KPT yang berlaku di seluruh kantor yang menjadi PKL Selain BI.

7.

Menyampaikan KPT paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai PKL Selain BI.

8.

Menyampaikan setiap perubahan KPT paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. Perubahan yang wajib disampaikan adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional PKL Selain BI dalam penyelenggaraan SKNBI.

9.

Menyampaikan KPT serta perubahannya dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan Bank dan disampaikan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

10.

Melakukan pemeriksaan internal paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun dan menyampaikan hasil pemeriksaan internal kepada PKN pada saat diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja audit intern PKL Selain BI terhadap kepatuhan PKL Selain BI dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan internal PKL Selain BI. untuk menjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan sistem dan prosedur operasional SKNBI oleh PKL Selain BI.

b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, maka pemeriksaan internal dilakukan terhadap seluruh kantor Bank yang menjadi PKL Selain BI.

c.

Pemeriksaan internal untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai PKL Selain BI.

d.

Pemeriksaan internal wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini, dan paling kurang mencakup ruang lingkup pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.3.

e.

Laporan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan kepada PKN merupakan ringkasan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh PKL Selain BI, antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan rekomendasi hasil pemeriksaan internal. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan kepada:

122

Lampiran 7 Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. f.

Laporan hasil pemeriksaan internal PKL Selain BI sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai sarana bagi: 1)

manajemen PKL Selain BI, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional PKL Selain BI; dan

2)

PKN, untuk mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan member certification.

11.

Melakukan security audit paling kurang 1 (satu) kali selama menjadi PKL Selain BI, dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi internal PKL Selain BI yang terkait dengan SKNBI, serta menyampaikan hasil security audit tersebut kepada PKN pada saat diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification. Security audit dilakukan melalui pemeriksaan terhadap keamanan teknologi informasi internal PKL Selain BI, hubungan (interface) antara aplikasi KPK dengan sistem internal PKL Selain BI serta kondisi lingkungan PKL Selain BI dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor internal Bank yang kantornya menjadi PKL Selain BI atau auditor eksternal.

b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi PKL Selain BI, security audit dilakukan terhadap seluruh kantornya yang menjadi PKL Selain BI.

c.

Pelaksanaan security audit untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan sebagai PKL Selain BI. Pemeriksaan selanjutnya dilakukan apabila terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal PKL Selain BI yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI.

d. Security audit wajib dilakukan dengan mengacu pada dan tidak bertentangan dengan Surat Edaran ini dan paling kurang mencakup ruang lingkup security audit sebagaimana diatur dalam Lampiran 2.4. e.

Laporan hasil security audit yang disampaikan kepada PKN merupakan ringkasan hasil security audit yang dilakukan oleh PKL Selain BI, antara lain berupa temuan,

123

Lampiran 7 tanggapan auditee dan rekomendasi hasil security audit. Penyampaian laporan hasil security audit dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen, c.q. PKN Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. f.

Laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai sarana bagi: 1)

Manajemen PKL Selain BI, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional PKL Selain BI; dan

2)


124

Lampiran 7 BAB III KEPESERTAAN Setiap Bank dapat menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring. A.

Persyaratan Menjadi Peserta Persyaratan untuk menjadi Peserta diatur sebagai berikut: 1.

Izin dan Status Kantor Bank Kantor Bank yang dapat menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring adalah kantor Bank yang telah memperoleh izin usaha atau izin pembukaan kantor dari Bank Indonesia sebagai berikut: a.

kantor pusat Bank;

b.

kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang sampai dengan kantor kas, baik konvensional maupun syariah, dari suatu Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri; dan

c.

kantor cabang dan kantor di bawah kantor cabang sampai dengan kantor kas, baik konvensional maupun syariah, dari suatu Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

2.

Lokasi Kantor Bank Lokasi kantor Bank memungkinkan kantor Bank tersebut untuk mengikuti penyelenggaraan SKNBI di lokasi PKL secara tertib sesuai jadwal yang ditetapkan. Berdasarkan lokasi kantor Bank terhadap lokasi PKL, Bank dapat memilih keikutsertaan salah satu kantornya sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di Wilayah Kliring yang terdekat. Dalam hal ini kantor di bawah kantor cabang dapat menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang berbeda dengan Wilayah Kliring kantor cabang induknya.

3.

Perjanjian Penggunaan SKNBI Bank telah menandatangani perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dengan Bank sebagai Peserta.

4.

Perangkat Kliring Kantor Bank yang akan menjadi Peserta menyediakan perangkat Kliring sebagai berikut: a.

perangkat keras untuk TPK Utama dan TPK Back-up, yang sekurang-kurangnya memenuhi spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1;

b.

JKD Utama dan JKD Back-up, bagi kantor Bank yang akan menggunakan TPK online; dan

c.

Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.2.

125

Lampiran 7 Persyaratan penyediaan perangkat Kliring sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan dalam butir A.1 dan butir A.2 pada Bab IV mengenai Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta. B.

Ketentuan Umum Pendaftaran Menjadi Peserta 1.

Pendaftaran untuk menjadi Peserta meliputi: a.

pendaftaran untuk pertama kali bagi Bank baru yang belum terdaftar sebagai Peserta;

b. 2.

pendaftaran untuk penambahan kantor Bank sebagai Peserta; dan

Pendaftaran baik untuk pertama kali bagi Bank baru atau penambahan kantor Bank untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 diatur sebagai berikut: a.

Untuk Bank Konvensional atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, pendaftaran dilakukan oleh kantor pusat Bank.

b.

Untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan: 1)

pendaftaran untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dilakukan oleh kantor pusat; dan

2)

pendaftaran untuk seluruh kantor cabang syariah dan/atau unit syariah dilakukan oleh UUS.

c.

Untuk Bank Konvensional yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, pendaftaran dilakukan oleh kantor cabang.

d.

Untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan: 1)

pendaftaran untuk seluruh kantor Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dilakukan oleh kantor cabang; dan

2)

pendaftaran untuk seluruh kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah dilakukan oleh UUS.

3.

Pendaftaran untuk menjadi Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diajukan untuk kepesertaan satu kantor atau beberapa kantor sekaligus.

C.

Tata Cara Pendaftaran Menjadi Peserta Pendaftaran untuk menjadi Peserta baik untuk pertama kali maupun penambahan kantor Bank untuk menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring, dilakukan sebagai berikut:

126

Lampiran 7 1.

Kantor Bank yang berwenang melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam butir B.2 (selanjutnya disebut Bank Pemohon) mengajukan

surat

permohonan

pendaftaran sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.3 kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: a.

daftar nama kantor Bank serta Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut didaftarkan sebagai Peserta, dengan contoh format daftar nama kantor Bank sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.4;

b.

fotokopi surat izin usaha Bank dan/atau surat izin pembukaan kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta;

c.

khusus Bank yang baru pertama kali melakukan pendaftaran kantor Bank sebagai Peserta, dokumen lainnya yang harus dilampirkan adalah sebagai berikut: 1)

formulir data keanggotaan SKNBI yang telah diisi secara lengkap, sesuai contoh formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.5;

2)

daftar nama kantor Bank selain yang didaftarkan sebagai Peserta, yang dapat menerima transfer masuk (incoming) DKE dalam Kliring Kredit (jika ada), sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.6. Penambahan daftar kantor Bank selain Peserta yang dapat menerima transfer masuk (incoming) DKE kredit dapat dilakukan oleh Bank setiap saat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PKN dengan melampirkan daftar kantor Bank dimaksud;

3)

fotokopi akte pendirian/anggaran dasar Bank dan perubahannya (jika ada) yang memuat kewenangan dan nama direksi yang berwenang mewakili Bank;

4)

fotokopi surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank, untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri;

5)

surat kuasa dari direksi yang berwenang kepada pejabat yang mewakili Bank, jika penandatangan perjanjian tidak dilakukan oleh direksi yang berwenang;

6)

fotokopi surat persetujuan penggunaan Warkat Debet dan Dokumen Kliring. Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap Bank baru yang telah memperoleh izin prinsip dalam rangka pendirian Bank dapat segera mengajukan permohonan persetujuan pencetakan Warkat Debet dan

127

Lampiran 7 Dokumen Kliring kepada Bank Indonesia dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring dalam penyelenggaraan SKNBI. Pengajuan pencetakan Warkat Debet dan Dokumen Kliring tersebut dimaksudkan sebagai persiapan, dan baru dapat dimanfaatkan setelah Bank yang bersangkutan telah memperoleh izin operasional sebagai Bank dari Bank Indonesia, dan telah terdaftar sebagai Peserta; dan 7)

fotokopi surat persetujuan dari Bank Indonesia mengenai pengefektifan rekening giro Bank di Bank Indonesia, khusus untuk Bank yang baru pertama kali berdiri.

8)

Fotokopi surat pemberitahuan sandi Pelaporan Laporan Bank Umum (LBU) kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta. Khusus untuk kantor dibawah kantor cabang sampai dengan kantor kas, sandi LBU yang digunakan adalah sandi LBU kantor induknya.

2.

Tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank didaftarkan sebagai Peserta.

3.

Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan secara tertulis mengenai keputusan untuk menyetujui atau menolak permohonan kepesertaan kepada Bank Pemohon dengan tembusan kepada PKL dimana kantor Bank didaftarkan sebagai Peserta, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima secara lengkap.

4.

Apabila Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN menyetujui permohonan kepesertaan, pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 3 antara lain berisikan informasi sebagai berikut: a.

Sandi Kliring untuk masing-masing kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta; dan

b.

Pemberitahuan kepada Bank Pemohon untuk mengambil: 1)

CD Installer, yang berisi aplikasi TPK dan softcopy Buku Pedoman TPK; dan

2)

serial number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta yang memiliki TPK.

Pengambilan CD installer dan serial number sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan. Dalam hal pimpinan kantor Bank berhalangan, maka pengambilan tersebut dapat

128

Lampiran 7 dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal Bank Pemohon berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank Pemohon berada. 5.

Bank Pemohon selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut: a.

Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number aplikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.b.2) untuk seluruh kantor Bank calon Peserta yang akan menggunakan TPK. Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi TPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing TPK yang di-install. Bagi kantor Bank calon Peserta yang akan menggunakan TPK, instalasi aplikasi TPK dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) TPK Utama dan 1 (satu) TPK Back-up.

b.

Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai: 1)

kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

2)

jenis koneksi TPK ke SSK (TPK on-line atau TPK off-line).

Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a dan 3.7.b. 6.

Berdasarkan informasi tertulis dari Bank Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir 5.b, Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN melakukan hal-hal sebagai berikut: a.

mendaftarkan kode mesin pada SSK;

b.

memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen sebagai berikut: 1)

kode registrasi;

2)

master key;

3)

security key;

4)

sandi terminal;

5)

password untuk login ke SSK (hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK on-line);

6)

alamat URL;

7)

user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK online melalui VPN Dial); dan

129

Lampiran 7 8)

password default admin1 dan admin2

Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor Bank yang bersangkutan. Dalam hal pimpinan kantor Bank berhalangan, maka pengambilan tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal Bank Pemohon berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank Pemohon berada. 7.

Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN sebagaimana dimaksud pada butir 6.b, kantor Bank calon Peserta harus melakukan halhal sebagai berikut: a.

Melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

b.

Mengelola user aplikasi TPK meliputi pendaftaran, perubahan dan penghapusan petugas-petugas

yang

ditunjuk

dan

menentukan

kewenangan

untuk

mengoperasikan berbagai fungsi di aplikasi TPK. Apabila password admin1 dan admin2 tidak dapat digunakan maka Peserta harus melakukan reset password dengan sebagai berikut: 1)

Mengajukan permohonan reset password secara tertulis kepada PKN dengan mengiformasikan hal-hal sebagai berikut : a)

Sandi Terminal Kliring;

b)

Sandi Kliring;

c)

Master Key; dan

d)

Nama Pejabat yang melakukan reset password,

yang disampaikan melalui faksimili dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. 2)

Berdasarkan permohonan reset password sebagaimana dimaksud pada angka 1), Helpdesk PKN akan memberitahukan langkah-langkah untuk melakukan reset password melalui telepon kepada Pejabat yang namanya tercantum dalam surat permohonan.

c.

Memberitahukan secara tertulis kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai kesiapannya untuk mengikuti kegiatan SKNBI serta permohonan permintaan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK), sesuai dengan contoh surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.8. Pemberitahuan kepada PKL

130

Lampiran 7 tersebut disertai dengan penyampaian contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas. d.

Khusus

Bank

baru

yang

belum

pernah

mendaftar

sebagai

Peserta,

memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai spesimen Warkat Debet yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia dengan tembusan kepada PKL yang mewilayahi. 8.

Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari kantor Bank calon Peserta mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir 7.b, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: a.

Menyiapkan TPPK, sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir B.2 sampai dengan butir B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.

b.

Menetapkan tanggal efektif kepesertaan kantor Bank sebagai Peserta.

c.

Memberitahukan secara tertulis kepada kantor Bank calon Peserta dan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai: 1)

tanggal efektif keikutsertaan sebagai Peserta kepada kantor Bank calon Peserta dan PKN; dan

2)

permintaan kepada kantor Bank calon Peserta untuk mengambil TPPK.

Contoh surat pemberitahuan kepada kantor Bank calon Peserta dan PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.9 dan Lampiran 3.9.a. 9.

Peserta mengambil TPPK paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif kepesertaan.

10.

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai keikutsertaan kantor Bank sebagai Peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif yang bersangkutan sebagai Peserta dengan disertai contoh format Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan. Pengumuman kepada seluruh Peserta dapat dilakukan secara tertulis sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.10 atau melalui sarana lainnya.

11.

Pada tanggal efektif keikutsertaan kantor Bank sebagaimana dimaksud pada angka 10, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

131

Lampiran 7 12.

Penandatanganan perjanjian penggunaan SKNBI sebagaimana dimaksud dalam butir A.3 harus sudah dipenuhi sebelum tanggal efektif sebagai Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Kantor yang berwenang melakukan penandatanganan perjanjian adalah sebagai berikut: 1)

Untuk Bank Konvensional, Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri, penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kantor pusat Bank.

2)

Untuk Bank Konvensional atau Bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah secara bersamaan yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kantor cabang.

b.

Perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh: 1)

direksi Bank atau pejabat yang berwenang mewakili Bank berdasarkan akte pendirian/anggaran dasar Bank atau surat kuasa dari direksi, untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di dalam negeri; atau

2)

pimpinan kantor cabang yang berwenang mewakili Bank berdasarkan surat kuasa (power of attorney) dari kantor pusat Bank, untuk Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri.

13.

Penandatanganan perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dengan Bank Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 12 hanya dilakukan 1 (satu) kali selama Bank menjadi Peserta SKNBI.

D.

Tata Cara Perubahan yang Terkait Dengan Kepesertaan 1.

Perubahan Nama Bank Dalam hal terjadi perubahan nama Bank, diatur ketentuan sebagai berikut: a.

Kantor pusat Bank, atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, segera setelah mendapat surat persetujuan perubahan nama Bank, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1)

fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama

132

Lampiran 7 Bank; dan 2)

daftar kantor Bank dan Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta.

b.

Tembusan surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta.

c.

Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN menyampaikan pemberitahuan mengenai tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan tata cara sebagai berikut: 1)

pemberitahuan secara tertulis kepada kantor pusat Bank atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri, yang melaporkan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan

2)

pemberitahuan melalui sarana lainnya kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis dari Bank sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima oleh Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN secara lengkap dan benar. d.

Seluruh kantor dari Bank yang mengalami perubahan nama dan terdaftar sebagai Peserta menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan dokumen-dokumen sebagai berikut: 1)

surat permohonan penggantian TPPK; dan

2)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan nama baru, yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf c. e.

Setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK serta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf d, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir B.2 sampai dengan B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.

2)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK

133

Lampiran 7 sebagaimana dimaksud dalam butir d.1). f.

Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.

g.

Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan: 1)

TPPK lama; dan

2)

fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan tanda tangan pejabat PKL.

h.

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya perubahan nama Peserta, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI, beserta contoh perubahan Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.

i.

Pada tanggal efektif perubahan nama Bank sebagaimana dimaksud pada huruf h, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

2.

Perubahan Sebutan Nama Kantor Peserta Yang dimaksud dengan perubahan sebutan nama kantor Peserta adalah perubahan sebutan nama kantor Bank yang menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring dan hanya berlaku bagi Peserta yang bersangkutan saja. Dalam hal ini, perubahan sebutan nama kantor Peserta bukan dikarenakan pemindahan alamat atau perubahan status kantor. Sebagai contoh, kantor Bank ABC yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring Jakarta, semula dikenal dengan sebutan nama “Bank ABC Cabang Sarinah” kemudian oleh Bank yang bersangkutan diubah sebutan nama kantornya menjadi “Bank ABC Cabang Wahid Hasyim”. Dalam hal Peserta mengubah sebutan nama kantor, diatur ketentuan sebagai berikut: a.

Peserta yang mengalami perubahan sebutan nama kantor menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan, dokumen-dokumen sebagai berikut: 1)

surat pemberitahuan perubahan sebutan nama kantor sekaligus

134

Lampiran 7 permohonan penggantian TPPK; dan 2)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru, yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas.

b.

Setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Menyiapkan TPPK, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir B.2 sampai dengan butir B.5 Bab XI mengenai Perusahaan Jasa Kurir dan Tanda Pengenal Petugas Kliring.

2)

Menetapkan tanggal efektif perubahan sebutan nama kantor Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI. Penetapan tanggal efektif harus dilakukan pada tanggal yang jatuh pada hari Senin atau hari kerja berikutnya apabila tanggal yang jatuh pada hari Senin merupakan hari libur.

3)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta dengan tembusan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai: a)

tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru dalam penyelenggaraaan SKNBI; dan

b)

permintaan kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama,

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Peserta. 4)

Melalui KPK, melakukan perubahan sebutan nama kantor Peserta pada tabel referensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada angka 2).

c.

Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL paling lambat pada tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI.

d.


TPPK lama; dan

2)


e.

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang

135

Lampiran 7 bersangkutan mengenai adanya perubahan sebutan nama kantor Peserta, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru disertai contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya. f.

Pada tanggal efektif berlakunya perubahan sebutan nama kantor Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf e, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

3.

Perubahan Alamat Peserta Yang dimaksud dengan perubahan alamat adalah apabila kantor Bank yang menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring pindah ke alamat lain di Wilayah Kliring yang sama. Terkait dengan hal tersebut, diatur ketentuan sebagai berikut: a.

Peserta menyampaikan dokumen kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan yang terdiri dari: 1)

surat pemberitahuan perubahan alamat, apabila perubahan alamat mengakibatkan

perubahan

sebutan

nama

kantor

Peserta,

surat

pemberitahuan tersebut sekaligus berisikan permohonan penggantian TPPK; 2)

fotokopi surat Bank Indonesia mengenai persetujuan/ konfirmasi pemindahan alamat; dan

3)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru yang dibubuhkan di atas kertas HVS putih secara jelas, apabila pemindahan alamat tersebut mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor Peserta,

segera setelah mendapat surat persetujuan pemindahan alamat. b.

Dalam hal pemindahan alamat tidak mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor Peserta, maka setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Melalui KPK, melakukan perubahan alamat Peserta pada tabel referensi

136

Lampiran 7 paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Peserta. 2)

Mengumumkan secara tertulis kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai perubahan alamat Peserta tersebut, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuanditertulis … dari Peserta yang pindah alamat sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.

c.

Dalam hal pemindahan alamat mengakibatkan perubahan sebutan nama kantor Peserta, maka setelah menerima surat pemberitahuan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)


2)

Menetapkan tanggal efektif perubahan sebutan nama kantor Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI. Penetapan tanggal efektif harus dilakukan pada tanggal yang jatuh pada hari Senin atau hari kerja berikutnya apabila tanggal yang jatuh pada hari Senin merupakan hari libur.

3)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan dengan tembusan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai: a)

tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru dalam penyelenggaraaan SKNBI; dan

b)

permintaan kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama,

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Peserta. 4)

Melalui KPK, melakukan perubahan sebutan nama kantor Peserta pada tabel referensi paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif yang ditetapkan, sebagaimana dimaksud pada angka 2).

d.

Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL paling lambat pada tanggal efektif berlakunya nama baru dalam penyelenggaraan SKNBI.

137

Lampiran 7 e.


TPPK lama; dan

2)


f.

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya perubahan alamat dan perubahan sebutan nama kantor Peserta disertai contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan sebutan nama kantor Peserta yang baru, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya sebutan nama kantor Peserta yang baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.

g.

Pada tanggal efektif berlakunya perubahan sebutan nama kantor Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7), Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

4.

Penggabungan Usaha (Merger) dan Peleburan Usaha (Konsolidasi) a.

Penggabungan Usaha (Merger) Dalam hal beberapa Bank yang terdaftar sebagai Peserta melakukan merger, diatur ketentuan sebagai berikut: 1)

Setelah memperoleh keputusan legal merger dari instansi yang berwenang, Kantor Pusat dari Bank peserta merger yang menjadi koordinator (Bank koordinator) menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, yang berisi hal-hal sebagai berikut: a)

Tanggal operasional merger, yaitu tanggal efektif pengalihan hak dan kewajiban Bank peserta merger lainnya kepada rekening giro Bank koordinator di Bank Indonesia.

b)

Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta merger yang telah menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut, sekaligus berisi

138

Lampiran 7 penegasan mengenai status kepesertaan kantor-kantor Bank tersebut pada tanggal operasional merger. Status kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai Peserta. c)

Permohonan perubahan identitas kantor-kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai Peserta, menjadi identitas yang sama dengan Bank koordinator pada tanggal operasional merger.

2)

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal operasional merger disertai dengan fotokopi surat keputusan izin merger dari Bank Indonesia dan fotokopi keputusan legal merger dari instansi yang berwenang.

3)

Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan secara tertulis kepada Bank koordinator paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima secara lengkap, mengenai : a)

sandi Kliring untuk kantor-kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai Peserta; dan

b)

pemberitahuan kepada Bank koordinator untuk mengambil serial number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pengambilan serial number hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor Bank koordinator yang bersangkutan. (2) Dalam hal pimpinan kantor Bank koordinator berhalangan, maka pengambilan serial number tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. (3) Dalam hal Bank koordinator berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank koordinator berada.

139

Lampiran 7 4)

Bank koordinator selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number aplikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3)b) untuk seluruh kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai Peserta yang akan menggunakan TPK. Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi TPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing TPK yang di-install. Bagi kantor Bank yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun

masih

dipertahankan

sebagai

Peserta

yang

akan

menggunakan TPK, instalasi aplikasi TPK dilakukan untuk sekurangkurangnya 1 (satu) TPK Utama dan 1 (satu) TPK Back-up. b)

Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai: (1)

kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

(2)


Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a dan 3.7.b. 5)

Berdasarkan informasi tertulis dari Bank koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 4), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN melakukan hal-hal sebagai berikut: a)


b)

memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen sebagai berikut: (1)

kode registrasi;

(2)

master key;

(3)

security key;

(4)

sandi terminal;

(5)


(6)

alamat URL; dan

(7)

user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (hanya diberikan kepada calon Peserta yang

140

Lampiran 7 akan menggunakan TPK on-line melalui VPN dial). Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor Bank koordinator. Dalam hal pimpinan kantor Bank koordinator berhalangan, maka pengambilan dokumen tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank koordinator yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal Bank koordinator berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana Bank koordinator berada. 6)

Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN sebagaimana dimaksud pada angka 5), Bank koordinator melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini; dan

b)

memberitahukan secara tertulis kepada PKN mengenai kesiapannya untuk mengikuti kegiatan SKNBI.

7)

Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Bank koordinator mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir 6)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantorkantor Bank peserta merger terdaftar sebagai Peserta, mengenai hal-hal sebagai berikut: a)

Pelaksanaan merger beberapa Bank serta tanggal operasional merger.

b)

Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta merger yang telah menjadi Peserta kepesertaannya

di Wilayah Kliring tersebut serta status pada

tanggal

operasional

merger.

Status

kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai Peserta. c)

Perubahan identitas kantor-kantor Bank peserta merger yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator namun masih dipertahankan sebagai Peserta, menjadi identitas yang sama dengan Bank koordinator pada tanggal operasional merger.

141

Lampiran 7 Pemberitahuan kepada PKL dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lain, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal operasional merger. 8)

Kantor-kantor Bank peserta merger yang bukan berasal dari kantor Bank koordinator

dan

masih

dipertahankan

sebagai

Peserta,

harus

menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan hal-hal sebagai berikut: a)


b)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas baru, yang dibubuhkan diatas kertas HVS putih secara jelas,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif operasional merger. 9)

Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada butir 4).a), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: a)


b)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud dalam butir 4).a).

10)

Peserta mengambil TPPK yang baru kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal operasional merger dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.

11)

Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan: a)

TPPK lama; dan

b)


12)

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai perubahan identitas Peserta terkait dengan pelaksanaan merger, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal operasional merger, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring

142

Lampiran 7 Dibatalkan dengan identitas baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya. 13)

Pada tanggal operasional merger sebagaimana dimaksud pada angka 8), Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

b.

Peleburan Usaha (Konsolidasi) Dalam hal beberapa Bank yang terdaftar sebagai Peserta melakukan konsolidasi, diatur ketentuan sebagai berikut: 1)

Setelah memperoleh keputusan konsolidasi dari instansi yang berwenang, kantor pusat dari Bank hasil konsolidasi menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, yang berisi hal-hal sebagai berikut: a)

Tanggal operasional konsolidasi, yaitu tanggal efektif pengalihan hak dan kewajiban Bank peserta konsolidasi lainnya kepada rekening giro Bank baru hasil konsolidasi di Bank Indonesia.

b)

Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta konsolidasi yang telah menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut, sekaligus berisi penegasan mengenai status kepesertaan kantor-kantor Bank tersebut pada tanggal operasional konsolidasi. Status kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai Peserta.

c)

Permohonan

perubahan

identitas

kantor-kantor

Bank

yang

dipertahankan sebagai Peserta menjadi identitas baru Bank hasil konsolidasi, pada tanggal operasional konsolidasi. 2)

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi disertai dengan fotokopi surat keputusan izin konsolidasi dari Bank Indonesia dan fotokopi keputusan konsolidasi dari instansi yang

143

Lampiran 7 berwenang. 3)

Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan kepada kantor pusat Bank hasil konsolidasi 7 (tujuh) hari kerja setelah surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 2) diterima secara lengkap, mengenai : a)

sandi Kliring untuk kantor-kantor Bank yang masih dipertahankan sebagai Peserta; dan

b)

pemberitahuan kepada kantor pusat Bank hasil konsolidasi untuk mengambil serial number aplikasi, untuk masing-masing kantor Bank yang masih dipertahankan sebagai Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Pengambilan serial number hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi.

(2) Dalam hal pimpinan kantor pusat hasil konsolidasi berhalangan, maka pengambilan serial number tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai Bank yang ditunjuk dengan menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan.

(3) Dalam hal kantor pusat Bank hasil konsolidasi berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana kantor pusat hasil konsolidasi berada. 4)

Kantor pusat Bank hasil konsolidasi selanjutnya melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

Melakukan instalasi aplikasi TPK dengan mengisi serial number aplikasi sebagaimana dimaksud pada butir 3)b) untuk seluruh kantor Bank yang masih dipertahankan sebagai Peserta yang akan menggunakan TPK. Setelah dilakukan instalasi, secara otomatis aplikasi TPK akan mengeluarkan kode mesin untuk masing-masing TPK yang di-install. Bagi kantor Bank masih dipertahankan sebagai Peserta yang akan menggunakan TPK, instalasi aplikasi TPK dilakukan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) TPK Utama dan 1 (satu) TPK Back-up.

b)

Memberitahukan secara tertulis kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN mengenai:

144

Lampiran 7 (1)

kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada setiap TPK sebagaimana dimaksud pada huruf a); dan

(2)


Contoh surat pemberitahuan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q PKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.7.a dan 3.7.b. 5)

Berdasarkan informasi tertulis dari kantor pusat Bank hasil konsolidasi sebagaimana dimaksud pada butir 4)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN melakukan hal-hal sebagai berikut: a)


b)

memberitahukan Bank Pemohon untuk mengambil dokumen sebagai berikut: (1)

kode registrasi;

(2)

master key;

(3)

security key;

(4)

sandi terminal;

(5)


(6)

alamat URL; dan

(7)

user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (hanya diberikan kepada calon Peserta yang akan menggunakan TPK on-line melalui VPN dial).

Pengambilan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) hanya dapat dilakukan oleh pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi. Dalam hal pimpinan kantor pusat Bank hasil konsolidasi berhalangan, maka pengambilan dokumen tersebut dapat dilakukan oleh pejabat atau pegawai

kantor

pusat

Bank

konsolidasi

yang

ditunjuk

dengan

menggunakan surat kuasa bermeterai cukup dan menggunakan kertas berlogo Bank yang bersangkutan. Dalam hal kantor pusat Bank hasil konsolidasi berkedudukan di luar Jakarta, pengambilan dapat dilakukan melalui PKL BI di Wilayah Kliring dimana kantor pusat Bank hasil konsolidasi berada. 6)

Setelah menerima informasi dari Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN sebagaimana dimaksud pada butir 5)b), kantor pusat Bank hasil

145

Lampiran 7 konsolidasi melakukan hal-hal sebagai berikut: a)

melakukan setting konfigurasi pada TPK sesuai Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini; dan

b)

memberitahukan secara tertulis kepada PKN mengenai kesiapannya untuk mengikuti kegiatan SKNBI.

7)

Setelah menerima pemberitahuan secara tertulis dari kantor pusat Bank hasil konsolidasi mengenai kesiapan untuk mengikuti kegiatan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir 6)b), Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN memberitahukan kepada seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantor-kantor Bank peserta konsolidasi terdaftar sebagai Peserta, mengenai hal-hal sebagai berikut: a)

Pelaksanaan konsolidasi beberapa Bank serta tanggal operasional konsolidasi.

b)

Daftar Wilayah Kliring dan kantor Bank peserta konsolidasi yang telah menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut serta status kepesertaannya pada tanggal operasional konsolidasi. Status kepesertaan kantor dalam hal ini adalah dipertahankan atau dihentikan sebagai Peserta.

c)

Perubahan identitas kantor-kantor Bank sebagaimana dimaksud pada huruf b) yang dipertahankan sebagai Peserta menjadi identitas baru Bank hasil konsolidasi, pada tanggal operasional konsolidasi.

Pemberitahuan kepada PKL dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lain paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi. 8)

Kantor-kantor Bank peserta konsolidasi yang dipertahankan sebagai Peserta, harus menyampaikan kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan hal-hal sebagai berikut: a)


b)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas baru, yang dibubuhkan diatas kertas HVS putih secara jelas,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi. 9)

Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada butir 8)a), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:

146

Lampiran 7 a)


b)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud dalam butir 8) a).

10)

Peserta mengambil TPPK yang baru kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.

11)

Selama PKL belum dapat memberikan TPPK baru, Peserta dapat menggunakan: a)

TPPK lama; dan

b)


12)

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai perubahan identitas Peserta terkait pelaksanaan konsolidasi, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal operasional konsolidasi, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.

13)

Pada tanggal operasional konsolidasi sebagaimana dimaksud pada angka 12), Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

5.

Perubahan Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Dalam hal Bank Peserta yang merupakan Bank Konvensional melakukan perubahan menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka diatur ketentuan sebagai berikut:

147

Lampiran 7 a.

Kantor

pusat

Bank

memberitahukan

secara

tertulis

kepada

Bagian

Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan izin usaha, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut: 1)

fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang izin usaha sebagai Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;

2)

fotokopi Keputusan Gubernur Bank Indonesia tentang perubahan nama (jika ada); dan

3)

daftar kantor Bank dan Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta.

b.

Tembusan surat pemberitahuan dan lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan juga kepada

masing-masing PKL dimana kantor

Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta. c.

Dalam hal perubahan izin usaha Bank dari Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah diikuti dengan perubahan nama Bank, maka Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai tanggal efektif berlakunya

kepesertaan

Bank

dengan

identitas

yang

baru

dalam

penyelenggaraan SKNBI, kepada: 1)

kantor pusat Bank, atau kantor cabang bagi Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri; dan

2)

seluruh PKL di Wilayah Kliring dimana kantor Bank tersebut terdaftar sebagai Peserta,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a diterima secara lengkap dan benar. d.

Seluruh kantor Bank yang mengalami perubahan izin usaha dan terdaftar sebagai Peserta menyampaikan dokumen sebagai berikut kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan: 1)


2)

contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas yang baru yang dibubuhkan pada kertas HVS putih secara jelas,

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan izin usaha dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada huruf c.

148

Lampiran 7 e.

Setelah menerima surat permohonan dari Peserta sebagaimana dimaksud pada butir d.1), PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)


2)

Memberitahukan secara tertulis kepada Peserta untuk mengambil TPPK yang baru serta mengembalikan TPPK yang lama paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima surat permohonan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud pada butir d.1).

f.

Peserta mengambil TPPK yang baru paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan izin usaha dalam penyelenggaraan SKNBI dan mengembalikan TPPK yang lama kepada PKL.

g.


TPPK lama; dan

2)

fotokopi surat permohonan penggantian yang dilegalisir oleh PKL. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan tanda tangan pejabat PKL.

h.

PKL mengumumkan kepada seluruh Peserta lainnya di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai adanya perubahan izin usaha Peserta, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan tersebut dalam penyelenggaraan SKNBI, beserta contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan dengan identitas yang baru. Pengumuman tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau melalui sarana lainnya.

i.

Pada tanggal efektif perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada huruf h, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

6.

Perubahan Kepesertaan karena Pemisahan Dalam hal terdapat Peserta yang akan melakukan pemisahan dan berpengaruh terhadap kepesertaan SKNBI yang bersangkutan, berlaku tata cara sebagai berikut: a.

Peserta yang akan melakukan pemisahan menyampaikan surat pemberitahuan kepada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran c.q. Bagian Penyelenggaraan

149

Lampiran 7 Setelmen, Bank Indonesia, Gedung D Lt. 3, Jl. MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. b.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a berisi penjelasan mengenai rencana pelaksanaan pemisahan, antara lain tanggal pelaksanaan pemisahan.

c.

Dalam hal Bank hasil pemisahan bermaksud untuk menjadi Peserta SKNBI, maka Bank tersebut harus mengikuti tata cara kepesertaan sebagaimana diatur pada huruf C.

E.

Implikasi Perubahan Kepesertaan Terkait dengan Penggunaan Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Konversi Sandi Peserta 1.

Sehubungan dengan perubahan kepesertaan karena perubahan nama Bank, perubahan kegiatan usaha dari Bank Konvensional menjadi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta merger dan konsolidasi yang mengakibatkan perubahan nama Bank, Bank wajib menyesuaikan Warkat Debet dan Dokumen Kliring sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

2.

Dalam hal perubahan kepesertaan mengakibatkan perubahan sandi Peserta, Peserta lainnya masih dapat mengkliringkan Warkat Debet dengan sandi Peserta yang lama sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia.

150

Lampiran 7 BAB IV KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI PESERTA A.

Kewajiban dan Tanggung Jawab Bank sebagai Peserta dalam Penyelenggaraan SKNBI Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank sebagai Peserta mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: 1.

Menyediakan TPK Utama dan TPK Back-up serta sarana pendukung yang ditetapkan Bank Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Dalam hal di suatu Wilayah Kliring Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta, Bank wajib menyediakan TPK Utama dan TPK Back-up sekurangkurangnya untuk 1 (satu) kantor Bank yang menjadi Peserta. Dalam hal ini, Peserta yang tidak memiliki TPK dapat melakukan kegiatan SKNBI melalui Peserta lainnya yang memiliki TPK dengan memanfaatkan sistem internal Peserta. Segala konsekuensi jika terjadi gangguan pada sistem internal Peserta merupakan tanggung jawab Peserta yang bersangkutan.

b.

Jenis dan spesifikasi minimum TPK serta sarana pendukungnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3.1.

c.

Berdasarkan konfigurasi sistem back-up dan proses up-dating data, TPK Back-up dapat dibedakan sebagai berikut: 1)

Hot back-up Hot back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik sebagai berikut: a) sudah di-install dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada TPK Utama; b) langsung terhubung dengan TPK Utama; dan c)

updating data dilakukan setiap saat bersamaan dengan updating data pada TPK Utama (synchronised).

2)

Warm back-up Warm back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan dengan karakteristik sebagai berikut: a) sudah di-install dengan aplikasi yang sama dengan aplikasi pada TPK Utama; b) terhubung langsung dengan TPK Utama; dan c)

updating data dan aplikasi dilakukan secara periodik, sehingga kepindahan ke TPK Back-up mensyaratkan adanya proses restore

151

Lampiran 7 untuk menyamakan data di TPK Back-up dengan posisi terakhir di TPK Utama. 3)

Cold back-up Cold back-up adalah sistem teknologi informasi cadangan yang tidak terhubung langsung dengan TPK Utama, sehingga pada saat akan menggunakan TPK Back-up diperlukan tahapan untuk mengaktifkan TPK Back-up dan restore data untuk menyamakan data di TPK Back-up dengan TPK Utama. Untuk menjamin kesiapan TPK Back-up, Peserta wajib melakukan proses updating data sekurang-kurangnya 1 (satu) kali sehari pada setiap akhir hari.

d.

Pemilihan konfigurasi TPK Back-up diserahkan kepada setiap Peserta berdasarkan pertimbangan tingkat urgensi TPK bagi Peserta yang bersangkutan. Namun demikian, khusus untuk TPK on-line disarankan agar menggunakan “Hot backup”, sehingga tidak terdapat penundaan transaksi jika TPK Utama tidak dapat berfungsi.

e.

TPK Back-up dapat diletakkan pada lokasi yang sama dengan TPK Utama (on-site back-up) ataupun diletakkan di lokasi yang berbeda dengan TPK Utama (off-site back-up).

Untuk

menjamin

kelangsungan

operasional

Peserta

dalam

penyelenggaraan SKNBI, untuk TPK on-line dianjurkan memiliki off-site back-up, agar lebih aman karena berada pada lokasi yang berbeda. f.

Melakukan back-up data dan penghapusan data sesuai dengan jadwal retensi yang ditetapkan oleh Peserta.

2.

Menyediakan JKD Utama dan JKD Back-up untuk TPK on-line. Penyediaan JKD dari TPK ke SSK diatur sebagai berikut: a.

Penyediaan JKD hanya untuk Peserta yang menggunakan TPK on-line.

b.

JKD yang digunakan dari TPK on-line ke SSK dapat menggunakan jenis koneksi sebagai berikut: 1)

TPK terhubung secara langsung ke SSK secara leased line atau dial up (physical connection); atau

2)

TPK terhubung ke SSK melalui TPK lain yang terhubung secara langsung ke SSK dengan physical connection (virtual/logical connection).

c.

Penetapan penggunaan jenis koneksi JKD sebagaimana dimaksud pada huruf a diserahkan pada kebutuhan masing-masing Bank.

d.

Biaya komunikasi atas penggunaan JKD oleh Peserta merupakan beban biaya

152

Lampiran 7 masing-masing Bank. 3.

Menyusun kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI. a.

Kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI adalah aturan tertulis yang ditetapkan direksi atau pejabat yang berwenang, yang antara lain mengatur

pembagian

tugas,

mekanisme

kerja,

pengendalian

risiko,

responsibilitas, dan akuntabilitas satuan kerja yang menangani SKNBI. Kebijakan dan prosedur tertulis digunakan sebagai pedoman pelaksanaan operasional oleh Peserta. Termasuk dalam cakupan kebijakan dan prosedur tertulis adalah DRP atau BCP dalam kondisi gangguan dan Keadaan Darurat. b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta, maka penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis harus mencakup kebijakan dan prosedur yang berlaku di seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.

c.

Penyusunan kebijakan dan prosedur tertulis wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI, perjanjian penggunaan SKNBI antara Bank Indonesia dengan Bank serta kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws), dan sekurang-kurangnya memuat materi sesuai “Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis oleh Bank sebagai Peserta” sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4.1.

4.

Menyampaikan kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan setiap perubahannya kepada PKN. a.

Penyampaian kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional SKNBI oleh Bank dimaksudkan sebagai sarana bagi Bank Indonesia selaku PKN untuk mendapatkan informasi mengenai prosedur operasional seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dan sebagai bahan melakukan pembinaan apabila diperlukan.

b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta maka kebijakan dan prosedur tertulis yang disampaikan kepada Bank Indonesia selaku PKN hanya 1 (satu) laporan yang mencakup kebijakan dan prosedur tertulis yang berlaku di seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta.

c.

Kebijakan dan prosedur tertulis disampaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak kepesertaan salah satu kantor Bank untuk pertama kali dalam penyelenggaraan SKNBI.

d.

Setiap perubahan kebijakan dan prosedur tertulis disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak terjadinya perubahan. Perubahan yang wajib

153

Lampiran 7 disampaikan adalah perubahan yang mendasar terhadap operasional Bank yang terkait dengan SKNBI. e.

Kebijakan dan prosedur tertulis serta perubahannya disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh direktur kepatuhan Bank kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

5.

Melakukan pemeriksaan internal paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun dan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan internal kepada PKN pada saat diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Pemeriksaan internal dilakukan oleh satuan kerja audit internal kantor pusat Bank terhadap kepatuhan Peserta dalam memenuhi ketentuan Bank Indonesia, ketentuan internal Peserta dan kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye Laws) untuk menjamin kelancaran serta keamanan pelaksanaan sistem dan prosedur operasional SKNBI oleh Peserta.

b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta, maka pemeriksaan internal dilakukan sekurang-kurangnya terhadap kantor Bank Peserta yang memiliki TPK on-line yang terhubung langsung ke SSK secara physical connection.

c.

Pemeriksaan internal untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan kantor Bank Peserta yang memiliki TPK on-line yang terhubung langsung ke SSK secara physical connection.

d.

Pelaksanaan pemeriksaan internal wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI, perjanjian penggunaan SKNBI serta kesepakatan tertulis antar- Peserta (Bye-Laws) dan paling kurang mencakup ruang lingkup pemeriksaan internal sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.2

e.

Laporan hasil pemeriksaan internal yang disampaikan kepada PKN merupakan ringkasan hasil pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Peserta antara lain berupa temuan, tanggapan auditee dan rekomendasi hasil pemeriksaan internal. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan internal dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan kepada: Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran

154

Lampiran 7 Bank Indonesia Gedung D Lantai 3 Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. f.

Laporan hasil pemeriksaan internal Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai sarana bagi: 1)

manajemen Peserta, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional Peserta; dan

2)


6.

Melakukan security audit paling kurang 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan dan setiap terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan SKNBI

serta menyampaikan hasil

security audit tersebut kepada PKN pada saat diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification. Security audit adalah pemeriksaan terhadap keamanan teknologi informasi internal Peserta, hubungan (interface) antara aplikasi TPK dengan sistem internal Peserta, serta kondisi lingkungan Peserta. a.

Pelaksanaan security audit dapat dilakukan oleh auditor internal Bank Peserta atau auditor eksternal.

b.

Dalam hal Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta maka security audit dilakukan terhadap kantor Bank yang memiliki TPK on-line yang terhubung langsung ke SSK secara physical connection.

c.

Pelaksanaan security audit untuk pertama kali dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal kepesertaan kantor Bank yang memiliki TPK on-line sebagaimana dimaksud pada huruf b. Security audit selanjutnya dilakukan apabila terjadi perubahan dalam sistem teknologi informasi internal Peserta yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI.

d.

Security audit ini wajib dilakukan dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI, perjanjian penggunaan SKNBI serta kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) dan paling kurang mencakup ruang lingkup security audit sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.3.

e.

Laporan hasil security audit terakhir yang wajib disampaikan kepada PKN

155

Lampiran 7 merupakan hasil ringkasan security audit yang dilakukan oleh Peserta antara lain berupa temuan, tanggapan auditee, dan rekomendasi hasil security audit pada saat diminta oleh PKN bersamaan dengan kegiatan member certification. Penyampaian laporan hasil security audit dilakukan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen, c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2, Jakarta 10350. f.

Laporan hasil security audit sebagaimana dimaksud pada huruf e, sebagai sarana bagi : 1) Manajemen Peserta, untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas tingkat kepatuhan dalam memenuhi ketentuan, keamanan operasional Peserta; dan 2) Bank Indonesia selaku PKN, untuk mendapatkan informasi dalam rangka pelaksanaan member certification.

7.

Mengumumkan secara tertulis di seluruh kantor Bank jenis dan besarnya biaya transaksi SKNBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan jadwal pelayanan nasabah yang terkait dengan setoran Kliring yang ditetapkan oleh Bank. Pengumuman besarnya biaya Kliring dan jam pelayanan nasabah dilakukan pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

8.

Mengikuti kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh PKN dan PKL.

9.

Melakukan pengamanan dalam pengiriman transaksi untuk mencegah terjadinya manipulasi transaksi melalui SKNBI. Pengamanan tersebut antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut: a.

Mengoperasikan TPK sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

b.

Menggunakan kode registrasi, user id dan password aplikasi TPK, user id dan password untuk mengakses jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang menggunakan VPN dial), sandi terminal, password login SSK, security key dan master key dalam mengoperasikan TPK secara benar dan bertanggung jawab.

c.

Tidak meng-install aplikasi selain aplikasi TPK dan aplikasi pendukung pada TPK Utama dan TPK Back-up.

d.

Tidak melakukan perubahan dalam bentuk dan cara apapun terhadap aplikasi TPK.

e.

User id dan password aplikasi TPK, user id dan password untuk mengakses

156

Lampiran 7 jaringan ekstranet Bank Indonesia (khusus JKD yang menggunakan VPN dial), password login SSK, dalam mengoperasikan TPK hanya diberikan kepada petugas yang berwenang. f.

Menempatkan server TPK Utama dan server TPK Back-up pada ruangan khusus yang harus dilengkapi dengan pengamanan yang memadai antara lain meliputi: 1)

akses masuk harus dibatasi;

2)

temperatur, kelembaban, dan tegangan listrik yang memenuhi spesifikasi server TPK Utama dan TPK Back-up;

g.

3)

peralatan Uninterrupted Power Supply (UPS); dan

4)

perlengkapan pemadam kebakaran.

Menatausahakan dokumen penting TPK seperti serial number aplikasi TPK, master key, security key, sandi terminal, kode registrasi, serta user id dan password VPN dial di tempat yang terkunci dan hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang.

h.

Melakukan penatausahaan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap Warkat Debet dan Dokumen Kliring, TPPK serta menjaga kualitas MICR, mesin encoder atau reader encoder yang dimiliki agar tidak disalahgunakan.

i.

Melaporkan dengan segera kepada PKL dan/atau PKN dalam hal terdapat perbedaan atau perubahan atas DKE dan/atau Warkat Debet dan laporan hasil Kliring yang diterima dan/atau yang diserahkan. Apabila terdapat dugaan yang kuat bahwa telah terjadi penyalahgunaan Warkat Debet dan/atau manipulasi pengiriman DKE maka Peserta yang bersangkutan harus melakukan langkahlangkah

pengamanan

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku

dan

memberitahukan Peserta lawan transaksi. Langkah-langkah pengamanan tersebut antara lain dengan melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang seperti kepolisian untuk penyelesaiannya. 10.

Menindaklanjuti dan melaporkan setiap perubahan nama, status, alamat, dan/atau halhal lain yang berkaitan dengan operasional SKNBI secara tertulis kepada PKL dan/atau PKN serta melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan.

11.

Mematuhi ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional penyelenggaraan SKNBI.

Kewajiban dan tanggung jawab Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 11 dimaksudkan agar Peserta menerapkan prinsip kehati-hatian dan langkah-langkah pengamanan untuk mencegah kemungkinan adanya penyalahgunaan dalam penyelenggaraan

157

Lampiran 7 SKNBI. Dalam hal terdapat penyalahgunaan, manipulasi, dan/atau kelalaian dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Peserta yang bersangkutan. B.

Kewajiban pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank Pengurus dan/atau pejabat eksekutif Bank wajib melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta terhadap ketentuan Bank Indonesia mengenai penyelenggaraan SKNBI. Yang dimaksud pengurus Bank adalah pengurus sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), yaitu komisaris dan direksi perusahaan atau Bank, atau yang setara dengan itu, termasuk antara lain tim pengawas dan tim pengelola Bank dalam penyehatan. Yang dimaksud pejabat eksekutif Bank adalah pejabat eksekutif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test), yaitu pejabat yang bertanggungjawab langsung kepada direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional perusahaan atau Bank, antara lain pemimpin kantor cabang dan kepala satuan kerja audit intern. Langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain melakukan monitoring atas penerapan security audit dan monitoring atas pemeriksaan internal yang menjamin keamanan operasional SKNBI sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai SKNBI yang dapat mendukung diketahuinya secara dini terjadinya penyimpangan.

158

Lampiran 7 BAB V WARKAT DEBET DAN DOKUMEN KLIRING

A.

Warkat Debet 1.

Warkat Debet yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan Kliring Debet meliputi:

2.

a.

Cek;

b.

Bilyet Giro;

c.

Wesel;

d.

Nota Debet; dan

e.

Warkat Debet lainnya yang disetujui Bank Indonesia untuk dikliringkan.

Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dinyatakan dalam mata uang rupiah.

3.

Spesifikasi teknis Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan perusahaan percetakan dokumen sekuriti yang dapat mencetak Warkat Debet diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan SKNBI.

B.

Dokumen Kliring untuk Kliring Debet Dokumen Kliring adalah alat bantu yang berfungsi sebagai dokumen kontrol dalam penyelenggaraan

Kliring

Debet.

Jenis

dan

penggunaan

Dokumen

Kliring

dalam

penyelenggaraan Kliring Debet diatur sebagai berikut: 1.

Wilayah Kliring On-Line Otomasi a.

Jenis Dokumen Kliring meliputi: 1)

Bukti Penyerahan Warkat Debet pada Kliring Penyerahan (BPWD-Kliring Penyerahan);

2)

Bukti Penyerahan Warkat Debet pada Kliring Pengembalian (BPWD - Kliring Pengembalian);

3)

Dihapus;

4)

Kartu batch; dan

5)

Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima.

Spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 4) diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan

159

Lampiran 7 Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan SKNBI. Untuk BPWD-Kliring Pengembalian, spesifikasi teknis sesuai dengan spesifikasi teknis BPWD-Kliring Penyerahan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.1. b.

Penggunaan Dokumen Kliring: 1)

BPWD-Kliring Penyerahan digunakan dalam Kliring penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

BPWD-Kliring Penyerahan dibuat sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap bundel Warkat Debet yang akan diserahkan kepada petugas PKL pada saat Kliring penyerahan; dan

b)

BPWD-Kliring Penyerahan diisi dengan informasi dalam bentuk MICR code line sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.3.a dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang pada kolom yang tersedia.

2)

BPWD-Kliring Pengembalian digunakan dalam Kliring pengembalian, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

BPWD-Kliring Pengembalian dibuat sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap bundel Warkat Debet yang akan diserahkan kepada petugas PKL pada saat Kliring pengembalian.

b)

BPWD-Kliring Pengembalian diisi dengan informasi dalam bentuk MICR code line sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir D.3.a dan dibubuhi tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang pada kolom yang tersedia.

3)

Dihapus.

4)

Kartu batch digunakan dalam Kliring penyerahan untuk mencantumkan jumlah nominal seluruh Warkat Debet pada setiap bundel yang diserahkan oleh Peserta kepada PKL dan merupakan sarana kontrol dalam proses otomasi Warkat Debet pada Kliring penyerahan oleh petugas PKL.

5)

Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima digunakan dalam Kliring pengembalian dan berisi rincian informasi Warkat Debet dan/atau DKE Debet yang ditolak oleh Peserta melalui Kliring pengembalian. Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima dicetak oleh Peserta yang menolak melalui aplikasi TPK dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing Peserta yang ditolak dengan penggunaan sebagai berikut :

160

Lampiran 7 a)

lembar pertama diserahkan kepada PKL untuk diteruskan kepada Peserta yang ditolak; dan

b) 2.

lembar kedua merupakan arsip Peserta yang menolak.

Wilayah Kliring Off-Line Otomasi a.

Jenis Dokumen Kliring : 1)

Bukti Penyerahan Warkat Debet pada Kliring Penyerahan (BPWD-Kliring Penyerahan);

2)

Bukti Penyerahan Warkat Debet pada Kliring Pengembalian (BPWD-Kliring Pengembalian);

3)

Dihapus.

4)

Kartu batch;

5)

Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima;

6)

Bukti Penyerahan Rekaman DKE Debet pada Kliring Penyerahan (BPRKliring Penyerahan); dan

7)

Bukti Penyerahan Rekaman DKE Debet pada Kliring Pengembalian (BPRKliring Pengembalian).

Spesifikasi teknis Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2) dan angka 4) diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring serta Pencetakannya pada Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) dalam Penyelenggaraan SKNBI. Untuk BPWD-Kliring Pengembalian, spesifikasi teknis sesuai dengan spesifikasi teknis BPWD-Kliring Penyerahan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.1. b.


Penggunaan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada butir a.1) sampai dengan butir a.5) diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1.b.

2)

BPR-Kliring Penyerahan digunakan dalam Kliring penyerahan, yang dicetak oleh Peserta melalui aplikasi TPK dalam rangkap 2 (dua).

3)

BPR-Kliring Pengembalian digunakan dalam Kliring pengembalian, yang dicetak oleh Peserta melalui aplikasi TPK dalam rangkap 2 (dua).

3.

Wilayah Kliring Off-Line Manual a.

Jenis Dokumen Kliring: 1)

Bukti Penyerahan Rekaman DKE Debet pada Kliring Penyerahan (BPR-

161

Lampiran 7 Kliring Penyerahan); 2)

Bukti Penyerahan Rekaman DKE Debet pada Kliring Pengembalian (BPRKliring Pengembalian);

3)

Rincian Warkat Debet yang Diserahkan pada Kliring Penyerahan Berdasarkan Peserta Penerima (RWD-Kliring Penyerahan);

4)

Rincian Warkat Debet yang Diserahkan pada Kliring Pengembalian Berdasarkan Peserta Penerima (RWD-Kliring Pengembalian); dan

5) b.



Penggunaan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud pada butir a.1) dan butir a.2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b.2) dan butir 2.b.3).

2)

RWD-Kliring Penyerahan digunakan dalam Kliring penyerahan, yang dicetak oleh Peserta pengirim melalui aplikasi TPK untuk masing-masing Peserta penerima dalam rangkap 2 (dua).

3)

RWD-Kliring Pengembalian digunakan dalam Kliring pengembalian, yang dicetak oleh Peserta pengirim melalui aplikasi TPK untuk masing-masing Peserta penerima dalam rangkap 2 (dua).

4)

Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima digunakan dalam Kliring pengembalian dan berisi rincian informasi Warkat Debet dan/atau DKE Debet yang ditolak oleh Peserta melalui Kliring pengembalian. Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima dicetak oleh Peserta yang menolak melalui aplikasi TPK dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing Peserta yang ditolak dengan penggunaan sebagai berikut: a)

lembar pertama diserahkan kepada Peserta yang ditolak pada saat Kliring pengembalian; dan

b) 4.


Wilayah Kliring On-line Manual a.

Jenis Dokumen Kliring meliputi: 1)

Rincian Warkat Debet yang Diserahkan pada Kliring Penyerahan Berdasarkan Peserta Penerima (RWD-Kliring Penyerahan);

2)

Rincian Warkat Debet yang Diserahkan pada Kliring Pengembalian Berdasarkan Peserta Penerima (RWD-Kliring Pengembalian); dan

3)


162

Lampiran 7 b.


RWD-Kliring Penyerahan digunakan dalam Kliring penyerahan, yang dicetak oleh Peserta pengirim melalui aplikasi TPK atau aplikasi lainnya untuk masing-masing Peserta penerima dalam rangkap 2 (dua).

2)

RWD-Kliring Pengembalian digunakan dalam Kliring pengembalian, yang dicetak oleh Peserta pengirim melalui aplikasi TPK atau aplikasi lainnya untuk masing-masing Peserta penerima dalam rangkap 2 (dua).

3)

Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima digunakan dalam Kliring pengembalian dan berisi rincian informasi Warkat Debet dan/atau DKE Debet yang ditolak oleh Peserta melalui Kliring pengembalian. Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima dicetak oleh Peserta yang menolak melalui aplikasi TPK atau aplikasi lainnya dalam rangkap 2 (dua), untuk masing-masing Peserta yang ditolak dengan penggunaan sebagai berikut: a)

lembar pertama diserahkan kepada Peserta yang ditolak pada saat Kliring pengembalian; dan

b) C.


Dokumen Kliring untuk Kliring Kredit 1.

Jenis Dokumen Kliring Jenis Dokumen Kliring dalam penyelenggaraan Kliring Kredit adalah Bukti Penyerahan Rekaman DKE Kredit pada Kliring Kredit (BPR-Kliring Kredit).

2.

Penggunaan Dokumen Kliring BPR-Kliring Kredit dicetak melalui aplikasi TPK dalam rangkap 2 (dua) oleh Peserta pengirim dan digunakan dalam hal pengiriman DKE Kredit dilakukan melalui PKL.

D.

Pencantuman Informasi dalam Bentuk MICR Code Line pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi harus mencantumkan rangkaian informasi berupa angka dan simbol dalam bentuk MICR code line pada area clear band Warkat Debet dan Dokumen Kliring. Angka dan simbol ini diperlukan dalam pemrosesan Warkat Debet secara otomasi oleh PKL. 1.

Jenis Informasi dan Kualitas MICR Code Line a.

Informasi dalam bentuk MICR code line yang harus dicantumkan pada area clear band Warkat Debet terdiri dari : 1)

nomor seri

2)

sandi Peserta

: :

6 (enam) digit.;

7 (tujuh) digit ;

163

Lampiran 7

b.

3)

nomor rekening

: 10 (sepuluh) digit;

4)

sandi transaksi

:

5)

nilai nominal

2 (dua) digit ; dan

: 14 (empat belas) digit.

Jenis angka dan simbol dalam bentuk MICR code line yang dicantumkan pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring harus sesuai dan memenuhi spesifikasi untuk angka dan simbol MICR E - 13B sebagaimana ditentukan oleh

ISO

1004:1995, yang terdiri dari : 1)

10 (sepuluh) digit angka, dari 0 (nol) sampai dengan 9 (sembilan) yang digunakan untuk mengisi informasi pada MICR code line.

2)

4 (empat) simbol spesial, yang terdiri atas : a)

simbol domestik;

b)

simbol nominal;

c)

simbol bank; dan

d)

simbol garis pendek.

Contoh bentuk angka dan simbol MICR code line sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.2. c.

2.

Pencantuman MICR code line harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 1)

menggunakan pita MICR yang memenuhi ISO 1004:1995;

2)

baris MICR code line harus rata (tidak naik turun); dan

3)

pencantuman angka dan simbol domestik MICR code line tidak boleh cacat.

Tata Cara Pencantuman MICR Code Line pada Warkat Debet a.

Kolom Nomor Seri 1)

Kolom nomor seri dimaksudkan untuk mencantumkan nomor seri pada Cek dan Bilyet Giro, atau identitas lainnya misalnya nomor urut, nomor registrasi atau nomor lainnya untuk Warkat Debet selain Cek dan Bilyet Giro.

2)

Kolom nomor seri terdiri atas 6 (enam) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut : a)

Apabila nomor seri Warkat Debet kurang dari 6 (enam) digit, pencantuman diawali dengan angka “0” (nol).

b)

Apabila nomor seri Warkat Debet lebih dari 6 (enam) digit maka nomor yang dicantumkan hanya 6 (enam) digit terakhir.

3)

Pencantuman nomor seri Warkat Debet diawali dan diakhiri dengan simbol domestik.

164

Lampiran 7 4)

Pencantuman nomor seri Warkat Debet dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debet.

b.

Kolom Sandi Peserta 1)

Kolom sandi Peserta dimaksudkan untuk mencantumkan sandi Peserta yang menerbitkan Warkat Debet.

2)

Kolom Sandi Peserta terdiri atas 7 (tujuh) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut : a)

3 (tiga) digit pertama merupakan sandi Bank; dan

b)

4 (empat) digit berikutnya merupakan sandi kantor Peserta.

Di antara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek. 3)

Pencantuman sandi Peserta diakhiri dengan simbol Bank.

4)

Pencantuman sandi Peserta dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debet.

c.

Kolom Nomor Rekening 1)

Kolom nomor rekening dimaksudkan untuk mencantumkan nomor rekening nasabah yang menerbitkan Warkat Debet.

2)

Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit angka, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Apabila

nomor

rekening

kurang

dari

10

(sepuluh)

digit,

pencantuman diawali dengan angka “0” (nol). b)

Apabila nomor rekening lebih dari 10 (sepuluh) digit, hanya dicantumkan 10 (sepuluh) digit terakhir.

c)

Apabila nomor rekening menggunakan karakter non numeric maka pengisian

MICR

dilakukan

dengan

menggunakan

angka

“0000000001”. 3)

Pencantuman nomor rekening diakhiri dengan simbol domestik.

4)

Pencantuman nomor rekening dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debet.

d.

Kolom Sandi Transaksi 1)

Kolom Sandi Transaksi dimaksudkan untuk mencantumkan sandi yang membedakan jenis Warkat Debet dan/atau jenis transaksi yang terdapat di dalamnya.

2)

Kolom Sandi Transaksi terdiri dari 2 (dua) digit angka dengan ketentuan

165

Lampiran 7 sebagai berikut : a)

00 sampai dengan 09 untuk Cek.

b)

10 sampai dengan 19 untuk Bilyet Giro.

c)

20 sampai dengan 29 untuk Wesel.

d)

30 sampai dengan 39 untuk Warkat Debet lainnya.

e)

40 sampai dengan 49 untuk Nota Debet, dengan ketentuan sebagai berikut : (1)

sandi transaksi 40 sampai dengan 49 kecuali sandi transaksi 45, untuk transaksi Nota Debet dengan nilai nominal paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah);

(2)

sandi transaksi 45, untuk transaksi Nota Debet dengan nilai nominal di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan digunakan untuk transaksi-transaksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Penggunaan Nota Debet Dalam Kliring.

f) 3)

Dihapus.

Pencantuman sandi transaksi dilakukan oleh Peserta yang menerbitkan Warkat Debet.

e.

Kolom Nilai Nominal 1)

Kolom nilai nominal dimaksudkan untuk mencantumkan nilai nominal transaksi sebagaimana yang tertulis pada Warkat Debet.

2)

Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah (Rp), dengan ketentuan sebagai berikut : a)

apabila nilai nominal kurang dari 14 (empat belas) digit, pencantuman harus diawali dengan angka “0” (nol);

b)

nilai

nominal

pada

Warkat

Debet

harus

kurang

dari

Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah); c)

pencantuman nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal.

3)

Informasi mengenai nilai nominal tidak dicetak secara pre-printed, namun dilakukan oleh Peserta pengirim yang mengkliringkan Warkat Debet melalui Kliring penyerahan, dengan menggunakan MICR encoder atau reader-encoder.

166

Lampiran 7 Contoh cara pencantuman MICR code line secara lengkap pada Warkat Debet sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.3. 3.

Tata Cara Pencantuman MICR Code Line dan Informasi Lainnya pada Dokumen Kliring Pencantuman informasi dalam bentuk MICR code line pada Dokumen Kliring dilakukan oleh Peserta pengirim yang mengkliringkan Warkat Debet dengan ketentuan sebagai berikut : a.

BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian 1)

Informasi dalam bentuk MICR code line yang harus dicantumkan pada area clear band pada BPWD – Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian adalah sebagai berikut : a)

Kolom nomor seri terdiri atas 6 (enam) digit, dengan ketentuan pencantuman sebagai berikut: (1)

3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;

(2)

3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi Bank Peserta pengirim; dan

(3)

pencantuman informasi diawali dan diakhiri dengan simbol domestik.

b)

Kolom Sandi Peserta terdiri atas 7 (tujuh) digit dan dimaksudkan untuk

sandi

kantor

Peserta

pengirim,

dengan

ketentuan

pencantuman sebagai berikut : (1)

3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta pengirim seperti yang tertera pada stempel Kliring (tanpa angka penguji);

(2)

4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999;

(3)

diantara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek;

(4)

pencantuman sandi kantor Peserta diakhiri dengan simbol Bank.

c)

Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit dan tidak perlu dilakukan pengisian (dibiarkan kosong).

d)

Kolom sandi transaksi terdiri atas 2 (dua) digit dan dimaksudkan untuk sandi transaksi dengan ketentuan pencantuman sebagai berikut : (1)

untuk BPWD-Kliring Penyerahan diisi dengan angka 60; dan

167

Lampiran 7 (2) e)

untuk BPWD-Kliring Pengembalian diisi dengan angka 62.

Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah. Kolom ini dimaksudkan untuk total nominal seluruh Warkat Debet pada bundel Warkat Debet yang diserahkan bersamaan dengan BPWD-Kliring

Penyerahan/BPWD-Kliring

Pengembalian

yang

menyertainya. Pencantuman nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal. f)

Apabila terjadi kesalahan encode pada BPWD-Kliring Penyerahan / BPWD-Kliring Pengembalian, maka perbaikannya harus dilakukan dengan menggunakan BPWD-Kliring Penyerahan / BPWD-Kliring Pengembalian yang baru.

2)

Informasi lainnya yang harus dicantumkan pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian oleh Peserta pengirim adalah sebagai berikut: a)

jumlah nilai nominal seluruh Warkat Debet dalam satu bundel yang menyertai BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian dimaksud;

b)

stempel Kliring yang sama dengan stempel Kliring pada Warkat Debet yang diserahkan; dan

c)

nama dan tanda tangan pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang.

b.

Dihapus.

c.

Kartu Batch 1)

Informasi dalam bentuk MICR code line yang harus dicantumkan pada area clear band pada kartu batch adalah sebagai berikut : a)

Kolom nomor seri terdiri dari 6 (enam) digit, dengan ketentuan pencantuman sebagai berikut : (1)

3 (tiga) digit pertama diisi dengan angka 000;

(2)

3 (tiga) digit terakhir diisi dengan 3 (tiga) digit pertama sandi Bank Peserta pengirim; dan

(3)

Pencantuman

informasi

diawali

dan

diakhiri

dengan

pencantuman simbol domestik. b)

Kolom sandi Peserta terdiri atas 7 (tujuh) digit dan dimaksudkan

168

Lampiran 7 untuk sandi kantor Peserta pengirim, dengan ketentuan sebagai berikut : (1)

3 (tiga) digit pertama diisi dengan 3 (tiga) digit sandi kantor Peserta Pengirim seperti yang tertera pada stempel Kliring (tanpa angka penguji);

(2)

4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999;

(3)

Di antara 3 (tiga) digit pertama dan 4 (empat) digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek; dan

(4)

Pencantuman sandi kantor Peserta diakhiri dengan simbol Bank.

c)

Kolom nomor rekening terdiri atas 10 (sepuluh) digit dan tidak perlu dilakukan pengisian (dibiarkan kosong).

d)

Kolom sandi transaksi terdiri atas 2 (dua) digit dan dimaksudkan untuk sandi transaksi yaitu angka 96.

e)

Kolom nilai nominal terdiri atas 14 (empat belas) digit angka termasuk 2 (dua) digit nilai sen dalam satuan mata uang Rupiah. Kolom ini dimaksudkan untuk total nominal seluruh Warkat Debet pada bundel Warkat Debet yang diserahkan bersamaan dengan kartu batch dimaksud. Pengisian nilai nominal diawali dan diakhiri dengan simbol nominal.

f)

Apabila terjadi kesalahan encode pada kartu batch, maka perbaikannya harus dilakukan dengan menggunakan kartu batch yang baru.

2)

Informasi lainnya yang harus dicantumkan pada kartu batch oleh Peserta pengirim adalah sebagai berikut : a)

jumlah nilai nominal seluruh Warkat Debet dalam satu bundel yang menyertai kartu batch dimaksud; dan

b)

Stempel Kliring yang sama dengan stempel Kliring pada Warkat Debet, BPWD-Kliring Penyerahan/ BPWD-Kliring Pengembalian yang menyertainya.

Contoh cara pencantuman MICR code line pada Dokumen Kliring sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5.4 dan Lampiran 5.5. 4.

Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pencantuman MICR Code Line a.

Pada area clear band pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring tidak boleh ada

169

Lampiran 7 coretan dan informasi lain selain informasi dalam bentuk MICR code line sebagaimana diatur dalam ketentuan ini. b.

Pencantuman nilai nominal pada Warkat Debet oleh Peserta pengirim tidak tumpang tindih dengan informasi yang tercetak sebelumnya (pre-printed).

c.

Simbol spesial harus selalu tercantum secara lengkap pada setiap Warkat Debet.

d.

Di antara digit angka pada setiap kolom informasi dalam bentuk MICR code line tidak boleh terdapat spasi kosong.

e.

Dalam hal Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah diterbitkan oleh Peserta Kliring Antar Wilayah yang berasal dari Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual, maka diatur ketentuan sebagai berikut: 1)

Peserta pengirim yang akan mengkliringkan Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah harus memperhatikan kelengkapan pengisian kolom informasi dalam bentuk MICR code line pada clear band;

2)

Dalam hal kolom informasi MICR code line belum terisi secara lengkap, maka Peserta pengirim harus melengkapi informasi tersebut sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : a)

untuk pencantuman sandi Peserta dan nomor rekening giro, Peserta harus mengacu pada informasi sandi Peserta dan nomor rekening giro pada Cek dan Bilyet Giro yang tertera di luar area clear band; dan

b)

dalam hal tidak terdapat informasi sandi Peserta di luar area clear band, maka pengisian MICR code line untuk sandi Peserta dapat menggunakan sandi Peserta Kantor Koordinator Antar Wilayah dari Bank penerbit Cek dan Bilyet Giro Antar Wilayah yang berada di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

170

Lampiran 7 BAB VI PENDANAAN AWAL (PREFUND)

Dalam penyelenggaraan SKNBI, Bank harus menyediakan pendanaan awal (prefund) yang dimaksudkan untuk mengantisipasi pemenuhan potensi kewajiban dari seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta pada penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit. Pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit diatur sebagai berikut: A.

Minimum Nominal Pendanaan Awal (Prefund) 1.

Kliring Debet a.

Minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet yang harus disediakan oleh Bank ditetapkan oleh Bank Indonesia setiap bulan.

b.

Minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet adalah sebesar total tagihan harian terbesar Bank dalam Kliring Debet dari seluruh Wilayah Kliring selama penyelenggaraan Kliring Debet dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sebelumnya dengan mengecualikan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (outliar). Khusus untuk bulan keduabelas, data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan tanggal 25. Apabila tanggal 25 pada bulan keduabelas jatuh pada hari libur, maka data yang diperhitungkan adalah data transaksi sampai dengan hari kerja terakhir sebelum tanggal 25. Contoh penetapan batas minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk Bank A pada bulan Januari 2006 adalah sebagai berikut: 1)

Data historis yang digunakan adalah data transaksi total tagihan (incoming debet) periode 1 Januari 2005 sampai dengan 25 Desember 2005. Berdasarkan database di Bank Indonesia dalam kurun waktu tersebut, total tagihan (incoming debet) terbesar Bank A dalam penyelenggaraan Kliring Debet dari seluruh Wilayah Kliring, setelah mengeluarkan data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (outliar), adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dengan demikian, minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank A untuk penyelenggaraan Kliring Debet selama bulan Januari 2006 adalah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2)

Untuk penyelenggaraan Kliring Debet periode bulan Februari 2006, minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank A ditetapkan berdasarkan total tagihan (incoming debet) terbesar

171

Lampiran 7 untuk kurun waktu 1 Februari 2005 sampai dengan 25 Januari 2006. c.

Cara menghitung data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (outliar) sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah nilai rata-rata total tagihan (incoming debet) per Bank Peserta ditambah 3 standar deviasi.

d.

Besarnya nilai minimum nominal pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada huruf b yang harus disediakan oleh Bank diinformasikan oleh PKN pada tanggal 26 setiap bulannya dan dapat diakses oleh Bank melalui TPK on-line atau sarana lainnya. Apabila tanggal 26 jatuh pada hari libur, maka besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) diinformasikan oleh PKN kepada Peserta pada hari kerja berikutnya.

e.

Dalam hal terdapat Bank yang baru pertama kali menjadi Peserta dan belum mempunyai data historis transaksi Warkat Debet, besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank tersebut diatur sebagai berikut: 1)

Pada hari pertama keikutsertaan Bank dalam SKNBI, minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

2)

Pada hari-hari kerja berikutnya di bulan yang sama dengan tanggal keikutsertaan Bank dalam SKNBI untuk pertama kali, besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank ditetapkan berdasarkan data total tagihan (incoming debet) terbesar Bank tersebut pada hari-hari kerja sebelumnya.

3)

Penetapan besar minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk bulan berikutnya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank. Dalam hal ini, apabila data historis yang dimiliki oleh Bank masih kurang dari 12 bulan, maka data historis yang digunakan adalah data yang tersedia pada periode tersebut.

f.

Dalam hal terdapat Bank yang merger atau konsolidasi, besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank hasil merger atau Bank hasil konsolidasi diatur sebagai berikut: 1)

Sejak tanggal efektif merger atau konsolidasi sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan, minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan adalah sebesar total minimum pendanaan awal (prefund)

172

Lampiran 7 dari bank-bank yang melakukan merger atau konsolidasi, yang telah ditetapkan pada awal bulan ketika bank-bank tersebut belum melakukan merger atau konsolidasi. 2)

Penetapan besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk bulan berikutnya ditetapkan berdasarkan total tagihan harian terbesar Bank hasil merger atau konsolidasi dalam Kliring Debet dari seluruh Wilayah Kliring selama penyelenggaraan Kliring Debet dalam bulan sebelumnya sejak efektif merger/atau konsolidasi dengan mengecualikan

dalam …

data transaksi yang nilai nominalnya di luar kebiasaan (outliar). 3)

Penetapan besar minimum nominal pendanaan awal (prefund) untuk bulan-bulan berikutnya ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank hasil merger atau Bank hasil konsolidasi. Dalam hal ini, apabila data historis yang dimiliki oleh Bank hasil merger atau Bank hasil konsolidasi masih kurang dari 12 bulan, maka data historis yang digunakan adalah data yang tersedia pada periode tersebut.

g.

Dalam hal terdapat Bank hasil konversi, misal dari Bank konvensional menjadi Bank syariah, besarnya minimum nominal pendanaan awal (prefund) yang harus disediakan oleh Bank hasil konversi menggunakan data historis 12 (dua belas) bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas.

2.

Kliring Kredit a.

Penyediaan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit hanya dilakukan pada penyelenggaraan Kliring Kredit siklus pertama. Nominal pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit siklus pertama yang harus disediakan oleh Bank setiap harinya paling sedikit adalah sebesar Rp1,00 (satu rupiah).

B.

Batas Waktu Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) 1.

Batas waktu untuk menyediakan pendanaan awal (prefund) oleh Bank diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jadwal penyelenggaraan SKNBI.

2.

Waktu untuk menyediakan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menggunakan waktu yang tercatat pada SSK di Bank Indonesia.

2. Waktu …

3.

Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet atau Kliring Kredit, atau

173

Lampiran 7 total pendanaan awal (prefund) yang disediakan kurang dari batas minimum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta dihentikan sementara dari kegiatan SKNBI yang meliputi Kliring Debet dan Kliring Kredit dengan tata cara penghentian sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir A.1. Bab X mengenai Penghentian Peserta Dalam Kegiatan SKNBI. 4.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 3, Bank Indonesia dapat mengikutsertakan Bank dalam kegiatan SKNBI dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Bank

mengajukan

permohonan

secara

tertulis

kepada

PKN

dengan

menginformasikan penyebab kegagalan Bank dalam memenuhi penyediaan pendanaan awal beserta bukti-bukti pendukung. b.

Penyebab kegagalan Bank dalam memenuhi penyediaan pendanaan awal sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dapat dipertimbangkan oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut: 1)

terjadi gangguan sistem dan/atau Keadaan Darurat pada saat pengiriman pendanaan awal (prefund); dan/atau

2)

terjadi kesalahan penggunaan Transaction Reference Number (TRN) dan/atau member code Sistem BI-RTGS.

c.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia, Bank wajib segera menyediakan pendanaan awal (prefund) dengan cara sebagai berikut: 1)

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir b.1), pendanaan awal (prefund) dilakukan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir D.1.b.

2)

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir b.2), pendanaan awal (prefund) dilakukan dengan mekanisme koreksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Sistem BI-RTGS.

C.

Jenis dan Pengelolaan Pendanaan Awal (Prefund) 1.

Jenis Pendanaan Awal (Prefund) a.

Pendanaan Awal (Prefund) Kliring Debet dapat dilakukan dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau agunan (collateral prefund).

b.

Jenis agunan (collateral prefund) sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa: 1)

Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI);

174

Lampiran 7

c.

2)

Surat Utang Negara (SUN); dan/atau

3)

surat berharga atau tagihan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pendanaan Awal (Prefund) Kliring Kredit dilakukan hanya dalam bentuk dana tunai (cash prefund).

2.

Pengelolaan Pendanaan Awal (Prefund) a.

Dana tunai (cash prefund) untuk pendanaan awal (prefund) Kliring Debet dan Kliring Kredit ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada Sistem BI-RTGS dalam rekening-rekening milik PKN yang digunakan khusus untuk menampung dana tunai (cash prefund) Kliring Debet dan Kliring Kredit.

b.

Rekening-rekening PKN sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuka oleh Bank Indonesia.

c.

Agunan (collateral prefund) ditatausahakan oleh Bank Indonesia pada sarana BISSSS, dalam rekening individual agunan FLI-Kliring dan rekening agunan FLIS Kliring masing-masing Bank yang terpisah dari rekening perdagangan atau rekening aktif.

D.

Tata Cara Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) 1.

Pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet Pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dapat berupa dana tunai (cash prefund) dan/atau agunan (collateral prefund) dengan mekanisme sebagai berikut: a.

Pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, dengan cara melakukan transfer kredit dari rekening giro Bank ke rekening khusus milik PKN untuk Kliring Debet dengan rincian informasi sebagai berikut: 1)

Member Code : INDOIDJA930CHDC

2)

Transaction Reference Number (TRN): IFTDCPF0

3)

Beneficiary: a)

Nomor Rekening: 561.930321

b)

Nama Rekening: Rekening Antara Akunting Penyelenggara Kliring Nasional Debet

b.

Apabila terjadi kondisi gangguan dan Keadaan Darurat yang menyebabkan Bank tidak dapat melakukan transfer kredit melalui Sistem BI-RTGS, maka penyediaan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-

175

Lampiran 7 RTGS. c.

Penyediaan dan penambahan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk agunan (collateral prefund) dilakukan melalui sarana BI-SSSS, dengan cara memindahkan agunan (collateral prefund) sebagaimana dimaksud pada butir C.1.b dari Rekening Perdagangan ke Rekening Agunan FLI Kliring atau dari Rekening Aktif ke Rekening Agunan FLIS Kliring.

d.

Tata cara pemindahan agunan (collateral prefund) sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank umum (FLI) dan fasilitas likuiditas intrahari bagi Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (FLIS).

2.

Pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit Pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit berupa dana tunai (cash prefund) dengan mekanisme sebagai berikut: a.

Pendanaan awal (prefund) dilakukan pada siklus pertama melalui Sistem BI-RTGS, dengan cara melakukan transfer kredit dari rekening giro Bank ke rekening khusus milik PKN dengan rincian informasi sebagai berikut: 1)

Member Code : INDOIDJA930CHCC1

2)

Transaction Reference Number (TRN): IFTCCPF1

3)

Beneficiary: a)


b)

Nama Rekening: Rekening Antara Akunting Penyelenggara Kliring Nasional Kredit 1

b.

Apabila terjadi kondisi gangguan dan Keadaan Darurat yang menyebabkan Bank tidak dapat melakukan transfer kredit melalui Sistem BI-RTGS, maka penyediaan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BIRTGS.

E.

Tata Cara Penambahan Pendanaan Awal (Prefund) Dan Batas Waktu Penambahan Penambahan Pendanaan Awal (Prefund) 1.

Penambahan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet a.

Bank, yang telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet sesuai dengan batas waktu dan nominal yang ditetapkan, dapat melakukan

176

Lampiran 7 penambahan pendanaan awal (prefund) setiap saat sampai dengan batas waktu penambahan yang ditetapkan. Hal ini dilakukan apabila menurut pertimbangan Bank atau berdasarkan informasi awal (early warning) dari SSK mengenai hasil Kliring Debet Bank secara nasional, potensi kewajiban Bank lebih besar daripada pendanaan awal (prefund) yang telah disediakan oleh Bank. b.

Penambahan untuk pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau agunan (collateral prefund).

c.

Penambahan dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dilakukan melalui Sistem BI-RTGS, dengan cara melakukan transfer kredit dari rekening giro Bank ke rekening khusus milik PKN dengan rincian informasi sebagai berikut: 1)

Member Code : INDOIDJA930CHDC

2)

Transaction Reference Number (TRN): IFTDCTU0

3)

Beneficiary: a)


b)

Nama Rekening: Rekening Antara Akunting Penyelenggara Kliring Nasional Debet

d.

Apabila terjadi kondisi gangguan dan Keadaan Darurat yang menyebabkan Bank tidak dapat melakukan transfer kredit melalui Sistem BI-RTGS, maka penambahan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS.

e.

Penambahan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk agunan (collateral prefund) dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.1.c.

2.

Penambahan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit a.

Bank, yang telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Kredit sesuai dengan batas waktu dan nominal yang yang ditetapkan, dapat melakukan penambahan dalam bentuk dana tunai (cash prefund) setiap saat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan. Hal ini dilakukan apabila menurut pertimbangan Bank atau berdasarkan informasi awal (early warning) dari SSK mengenai hasil Kliring Kredit Bank secara nasional, potensi kewajiban Bank lebih besar dari pada pendanaan awal (prefund) yang telah disediakannya.

177

Lampiran 7 b.

Penambahan dana tunai (cash prefund) baik untuk siklus pertama dan siklus kedua dilakukan melalui Sistem BI-RTGS dengan cara melakukan transfer kredit dari rekening giro Bank ke rekening khusus milik PKN, dengan rincian informasi sebagai berikut: 1)

Penambahan untuk siklus pertama: a)

Member Code: INDOIDJA930CHCC1

b)

Transaction Reference Number (TRN): IFTCCTU1

c)

Beneficiary:

(1)


(2)


2)

Penambahan untuk siklus kedua: a)

Member Code: INDOIDJA930CHCC2

b)

Transaction Reference Number (TRN): IFTCCTU2

c)

Beneficiary:

(1)


(2)


c.

Apabila terjadi kondisi gangguan dan Keadaan Darurat yang menyebabkan Bank tidak dapat melakukan transfer kredit melalui Sistem BI-RTGS, maka penambahan dana tunai (cash prefund) dapat dilakukan dengan menggunakan bilyet giro Bank Indonesia untuk dibukukan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai Sistem BI-RTGS.

3.

Batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) oleh Bank diatur sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai jadwal penyelenggaraan SKNBI.

4.

Waktu penambahan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud dalam angka 3 menggunakan waktu yang tercatat pada SSK di Bank Indonesia.

F.

Pengembalian Pendanaan Awal (Prefund) Kliring Debet Dalam Bentuk Agunan (Collateral Prefund) 1.

Dalam hal pada awal hari Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk agunan (collateral prefund) namun total nominal pendanaan awal (prefund) Bank tersebut tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan sehingga Bank dihentikan sementara dari kegiatan SKNBI, maka agunan (collateral prefund) yang telah dipindahkan ke Rekening Agunan FLI Kliring atau Rekening FLIS Kliring dapat

178

Lampiran 7 dipindahkan kembali setiap saat oleh Bank ke Rekening Perdagangan atau ke Rekening Aktif. 2.

Dalam hal setelah Penyelesaian Akhir Kliring Debet Bank masih memiliki agunan (collateral prefund) pada Rekening Agunan FLI Kliring atau Rekening Agunan FLIS Kliring, maka Bank dapat memindahkan kembali agunan (collateral prefund) tersebut ke Rekening Perdagangan atau ke Rekening Aktif setelah dilakukannya Penyelesaian Akhir Kliring Debet.

3.

Dalam hal setelah Penyelesaian Akhir Kliring Debet, Bank masih memiliki agunan (collateral prefund) pada Rekening Agunan FLI Kliring atau Rekening Agunan FLIS Kliring dan Bank tidak memindahkan kembali ke Rekening Perdagangan atau ke Rekening Aktif, maka agunan (collateral prefund) tersebut akan diperhitungkan sebagai komponen pendanaan awal (prefund) Bank untuk Kliring Debet pada hari kerja berikutnya.

G.

Pengembalian Dana Tunai (Cash Pefund) 1.

Dalam hal pada awal hari Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) namun total nominal pendanaan awal (prefund) Bank tersebut tidak memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan sehingga Bank dihentikan sementara dari kegiatan SKNBI, maka dana tunai (cash prefund) yang telah dipindahkan ke Rekening PKN untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit dipindahkan kembali secara otomatis ke rekening giro Bank, setelah waktu penyediaan pendanaan awal (prefund) berakhir.

2.

Dalam hal pada saat Penyelesaian Akhir Kliring Debet, Bank masih memiliki dana tunai (cash prefund) pada rekening PKN untuk Kliring Debet, maka dana tunai (cash prefund) tersebut dikembalikan secara otomatis ke rekening giro Bank bersamaan dengan proses Penyelesaian Akhir Kliring Debet.

2A.

Dalam hal pada saat Penyelesaian Akhir Secara Periodik, Bank masih memiliki dana tunai (cash prefund) pada rekening PKN untuk Kliring Kredit, dana tunai (cash prefund) tersebut tidak dikembalikan ke rekening giro Bank pada saat proses Penyelesaian Akhir Secara Periodik.

3.

Dalam hal pada saat Penyelesaian Akhir Kliring Kredit, Bank masih memiliki dana tunai (cash prefund) pada rekening PKN untuk Kliring Kredit, maka dana tunai (cash prefund) tersebut dikembalikan secara otomatis ke rekening giro Bank bersamaan dengan proses Penyelesaian Akhir Kliring Kredit.

179

Lampiran 7 BAB VII PENYELENGGARAAN KLIRING DEBET

Kegiatan penyelenggaraan Kliring Debet di suatu Wilayah Kliring meliputi Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian. Hasil perhitungan Kliring Debet di suatu Wilayah Kliring merupakan netting dari hasil perhitungan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian yang dilakukan oleh PKL di masing-masing Wilayah Kliring. Perhitungan Kliring penyerahan hanya dilakukan terhadap DKE Debet penyerahan yang didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup (confirmed). Proses perhitungan akhir Kliring Debet secara nasional dilakukan secara netting atas seluruh hasil perhitungan Kliring Debet lokal. Selanjutnya, hasil perhitungan akhir Kliring Debet secara nasional tersebut dilakukan Penyelesaian Akhir oleh PKN. Tata cara penyelenggaraan Kliring Debet diatur sebagai berikut: A.

Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Debet di Wilayah Kliring On-line Otomasi 1.

Kliring Penyerahan a.

Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring penyerahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Pembuatan DKE Debet Pembuatan DKE Debet dilakukan berdasarkan Warkat Debet dengan cara sebagai berikut: a)

input DKE Debet secara manual melalui TPK;

b)

import DKE Debet dari sistem internal Peserta atau media penyimpan data elektronis ke TPK; dan/atau

c)

capture data MICR pada Warkat Debet melalui mesin reader encoder ke TPK.

Pembuatan DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 2)

Pembuatan Batch DKE Debet a)

Pembuatan batch DKE Debet dapat dilakukan melalui TPK atau sistem internal Peserta.

180

Lampiran 7 b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)

Batch DKE Debet harus dalam keadaan balance (seimbang) yaitu total nominal rincian DKE Debet harus sama dengan nominal batch DKE Debet.

3)

Pengiriman Batch DKE Debet ke SSK a)

Pengiriman batch DKE Debet secara on-line ke SSK dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

b)

Pengiriman batch DKE Debet sebagaimana pada huruf a) dapat dilakukan secara tersentralisasi melalui TPK on-line Kantor Pusat atau melalui TPK on-line kantor Peserta yang bersangkutan.

c)

Status keberhasilan pelaksanaan pengiriman batch DKE Debet ke SSK ditentukan berdasarkan konfirmasi elektronis dari SSK ke TPK on-line. Batch DKE Debet yang berhasil diterima oleh SSK akan diberi status “SUDAH TERKIRIM”. Dalam hal pengiriman batch DKE Debet tersebut mengalami kegagalan akan diberi status “BELUM TERKIRIM”. Selanjutnya Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.

4)

Persiapan Warkat Debet dan Dokumen Kliring Sebelum dibawa ke kantor PKL, Peserta menyiapkan Warkat Debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring penyerahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a)

Mencantumkan informasi MICR code line pada clear band Warkat Debet dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.2 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

b)

Menyiapkan Dokumen Kliring untuk bundel Warkat Debet, yang terdiri dari: (1)

BPWD-Kliring Penyerahan; dan

(2)

Kartu Batch,

dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.3 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

181

Lampiran 7 c)

Membubuhkan stempel Kliring kantor Peserta pada sisi depan setiap Warkat Debet dan Dokumen Kliring, dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

stempel Kliring tidak boleh mengenai clear band;

(2)

stempel Kliring tidak boleh menutupi angka nominal;

(3)

stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan stempel Kliring pada Warkat Debet; dan

(4)

dalam hal pada Warkat Debet telah terdapat stempel Kliring, maka stempel Kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan “Stempel Kliring Dibatalkan” dan diparaf oleh pejabat yang berwenang

dari

Peserta

yang

bersangkutan.

Untuk

selanjutnya Warkat Debet dibubuhi stempel Kliring sesuai dengan ketentuan pada angka (1) sampai dengan angka (3). d)

b.

Menyusun bundel Warkat Debet dengan urutan sebagai berikut: (1)

BPWD-Kliring Penyerahan;

(2)

Kartu Batch; dan

(3)

Warkat Debet.

Kegiatan Monitoring di Kantor Pusat Peserta dan Konsekuensinya 1)

Kantor Pusat Peserta harus melakukan monitoring potensi kewajiban di seluruh Wilayah Kliring lokal di mana terdapat kantor Peserta yang bersangkutan, yang harus dipenuhi dengan Pendanaan Awal (prefund) dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring penyerahan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut.

2)

Dalam hal potensi kewajiban lebih besar dari Pendanaan Awal (prefund) yang telah disediakan, maka Peserta harus melakukan penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sebesar nilai kekurangan untuk menutup kewajiban sebagaimana tersebut di atas dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring penyerahan di masingmasing Wilayah Kliring lokal tersebut.

3)

Dalam hal Kantor Pusat Peserta tidak melakukan penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sebagaimana tersebut pada angka 2) maka sebagian atau seluruh DKE Debet yang tidak didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup tidak akan diperhitungkan dalam Kliring lokal.

182

Lampiran 7 4)

Sebagian DKE Debet yang tidak didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diperhitungkan dalam Kliring lokal oleh PKL dalam hal PKL dimaksud telah mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau versi yang lebih baru, dan proses Kliring Debet dilakukan sesuai urutan jadwal yang ditetapkan.

5)

Dalam hal terdapat DKE Debet yang tidak didukung dengan pendanaan awal (prefund) yang cukup sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan PKL di Wilayah Kliring tersebut tidak dapat memisahkan DKE Debet dimaksud dari seluruh DKE Debet yang ada di KPK, maka seluruh DKE Debet untuk Peserta

yang

bersangkutan

di

Wilayah

Kliring

tersebut

tidak

diperhitungkan oleh PKL. 6)

PKL di suatu Wilayah Kliring tidak dapat memisahkan DKE Debet sebagaimana dimaksud pada angka 5) disebabkan antara lain karena: a)

PKL tersebut belum mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau yang lebih baru; dan/atau

b)

proses Kliring Debet di Wilayah Kliring tersebut tidak dilakukan sesuai urutan dan jadwal yang ditetapkan.

c.

Kegiatan di Kantor PKL 1)

Petugas Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

Mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara memasukkan BPWD-Kliring Penyerahan ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)

Menyerahkan bundel Warkat Debet kepada petugas PKL dengan menunjukkan Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK).

2)

Petugas PKL melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

Memastikan ada/tidaknya TPPK.

b)

Menerima bundel Warkat Debet dari petugas Peserta.

c)

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

penyerahan

pada

BPWD-Kliring

Penyerahan dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)

pencantuman stempel Kliring;

(3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang pada BPWD-Kliring

183

Lampiran 7 Penyerahan; dan (4)

kecocokan sandi Peserta yang tercantum pada setiap Dokumen Kliring dengan sandi yang terdapat pada TPPK.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPWD-Kliring Penyerahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

membatalkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPWD-Kliring Penyerahan; dan

(2)

mengembalikan bundel Warkat Debet kepada petugas Peserta.

e)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf c) telah dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

mencetak informasi penerimaan bundel Warkat Debet pada sisi belakang BPWD-Kliring Penyerahan dengan menggunakan mesin reader endoser, sebagai pengganti paraf petugas PKL;

(2)

mengembalikan BPWD-Kliring Penyerahan kepada petugas Peserta sebagai tanda terima bundel Warkat Debet; dan

(3)

memproses dan memilah Warkat Debet berdasarkan Peserta penerima secara otomasi dengan menggunakan mesin baca pilah (reader sorter).

f)

Petugas PKL dapat melakukan download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dalam rentang waktu jam operasional, sesuai

184

Lampiran 7 jadwal penyelenggaraan di masing-masing Wilayah Kliring. g)

Setelah batas waktu pengiriman DKE Debet dan pengecekan kecukupan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring penyerahan berakhir, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan: (1)

download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dan unconfirmed;

(2)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan berdasarkan DKE Debet Kliring penyerahan confirmed;

(3)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada angka (2) ke SSK; dan

(4)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed.

h)

Dalam hal PKL belum mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau yang lebih baru, dan/atau melakukan proses Kliring Debet tidak sesuai dengan urutan dan jadwal yang ditetapkan maka perhitungan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir g)(2) dilakukan sebagai berikut: (1)

perhitungan BSK berdasarkan seluruh DKE Debet Kliring penyerahan yang ada di KPK sehingga dimungkinkan adanya DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed;

(2)

dalam hal hasil perhitungan BSK sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdapat DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed maka SSK menolak pengiriman BSK sebagaimana dimaksud pada butir g)(2);

(3)

dalam hal SSK menolak BSK sebagaimana dimaksud pada angka (2) maka PKL harus mengeluarkan seluruh DKE Debet untuk Peserta penerima yang di dalamnya terdapat DKE Debet unconfirmed dari perhitungan BSK.

i)

Mendistribusikan kepada Peserta: (1)

Warkat Debet yang telah dipilah berdasarkan Peserta penerima; dan

(2)

laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana

dimaksud

185

Lampiran 7 pada angka (1) dan angka (2), petugas Peserta harus menunjukkan TPPK. d.

Kegiatan Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Kliring Penyerahan dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

2)

Mencocokkan laporan-laporan hasil proses Kliring penyerahan dengan: a)

Warkat Debet dan DKE Debet yang diserahkan; dan

b)

Warkat Debet dan DKE Debet yang diterima.

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditemukan adanya perbedaan maka penyelesaiannya dilakukan dengan berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Selisih Data Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir K.3.

2.

Kliring Pengembalian a.

Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di Kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Proses Verifikasi Peserta melakukan verifikasi terhadap Warkat Debet dan DKE Debet yang diterima dari PKL pada saat Kliring penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Pengembalian Warkat Debet dan DKE Debet dilakukan sesuai dengan alasan penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.1.

b)

Dalam hal terdapat missing item yang akan diselesaikan melalui Kliring pengembalian maka pengembalian DKE Debet tersebut harus disertai dengan fotokopi Surat Pernyataan Missing Item dari bank pengirim sebagaimana contoh Surat Pernyataan Adanya Missing Item yang tercantum dalam Lampiran 7.3.

2)

Pembuatan DKE Debet Pembuatan DKE Debet dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dengan cara sebagai berikut: a)

input DKE Debet secara manual melalui TPK; dan/atau

186

Lampiran 7 b)

import DKE Debet dari sistem internal Peserta atau media penyimpan data elektronis ke TPK.

Pembuatan DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 3)


Pembuatan batch DKE Debet dapat dilakukan melalui TPK atau sistem internal Peserta. Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi

sesuai

dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. b)

Batch DKE Debet harus dalam keadaan seimbang (balance) yaitu total nominal rincian DKE Debet harus sama dengan nominal batch DKE Debet.

4)



b)

Pengiriman batch DKE Debet secara on-line sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat dilakukan secara tersentralisasi melalui TPK online Kantor Pusat atau melalui TPK on-line kantor Peserta yang bersangkutan.

c)

Status keberhasilan pelaksanaan pengiriman batch DKE Debet ditentukan berdasarkan konfirmasi elektronis dari SSK ke TPK online. Batch DKE Debet yang berhasil diterima oleh SSK akan diberi status “SUDAH TERKIRIM”. Dalam hal pengiriman batch DKE Debet tersebut mengalami kegagalan, akan diberi status “BELUM TERKIRIM”. Selanjutnya Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.

5)

Persiapan Warkat Debet dan Dokumen Kliring Sebelum dibawa ke kantor PKL, Peserta menyiapkan Warkat Debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

187

Lampiran 7 a)

Melalui TPK atau aplikasi lainnya mencetak ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” dalam rangkap 2 (dua) kemudian membubuhkan stempel Kliring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang.

b)

Menyiapkan BPWD-Kliring Pengembalian dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.3 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

c)

b.


BPWD-Kliring Pengembalian; dan

(2)

Warkat Debet.



Mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara memasukkan BPWD-Kliring Pengembalian ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)

Menyerahkan: (1)

bundel Warkat Debet pengembalian; dan

(2)

lembar pertama ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”.

kepada petugas PKL dengan menunjukkan TPPK. 2)



b)

Menerima dari Petugas Peserta: (1)

bundel Warkat Debet; dan

(2)


c)

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

penyerahan

pada

BPWD-Kliring

Pengembalian dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)


(3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang pada BPWD-Kliring Pengembalian; dan

188

Lampiran 7 (4)


Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPWD-Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)


membatalkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPWD-Kliring Pengembalian; dan

(2)

mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) kepada petugas Peserta.

e)


mencetak informasi penerimaan bundel Warkat Debet pada sisi

belakang

BPWD-Kliring

Pengembalian

dengan

menggunakan mesin reader endoser, sebagai pengganti paraf petugas PKL; (2)

mengembalikan BPWD-Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada petugas Peserta sebagai tanda terima bundel Warkat Debet; dan

(3)

memilah Warkat Debet berdasarkan Peserta penerima secara otomasi, dengan menggunakan mesin baca pilah (reader sorter).

189

Lampiran 7 f)

Setelah batas waktu transmit DKE Debet untuk Kliring pengembalian berakhir, petugas PKL dengan menggunakan KPK, melakukan: (1)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian;

(2)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Debet, yang merupakan hasil off-setting

atau

penjumlahan antara Bilyet Saldo Kliring

Penyerahan dan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian, apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; (3)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Pengembalian ke SSK;

(4)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Debet ke SSK apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan;

(5)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring pengembalian; dan

(6)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring Debet apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan.

g)


Warkat Debet yang telah dipilah berdasarkan Peserta penerima;

(2)

Lembar pertama ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”;

(3)

laporan-laporan hasil Kliring pengembalian; dan

(4)

laporan-laporan

hasil

Kliring

Debet

apabila

Kliring

pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan. Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (4), petugas Peserta harus menunjukkan TPPK. c.

Kegiatan Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Proses Kliring Pengembalian dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring pengembalian, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

Meneliti

dan

mencocokkan

laporan-laporan

hasil

proses

Kliring

pengembalian dengan:

190

Lampiran 7

2)

a)


b)


Melalui TPK atau aplikasi lainnya, membuat Surat Keterangan Penolakan (SKP) berdasarkan data incoming DKE Debet Kliring Pengembalian. Contoh format SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.2.

3)

Mencocokkan SKP sebagaimana dimaksud pada angka 2) dengan ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” yang diterima pada saat Kliring pengembalian.

B.

Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Debet di Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1.





b)


c)


Pembuatan DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 2)



b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Pedoman Operasional TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)

Batch DKE Debet harus dalam keadaan seimbang (balance) yaitu

191

Lampiran 7 total nominal rincian DKE Debet harus sama dengan nominal batch DKE Debet. 3)

Perekaman Batch DKE Debet Dengan menggunakan TPK, Peserta merekam batch DKE Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring penyerahan ke dalam media rekam data elektronis seperti disket, flash disk, atau compact disk.

4)


Dengan

menggunakan

TPK,

Peserta

mencetak

BPR-Kliring

Penyerahan dalam rangkap 2 (dua), kemudian membubuhkan stempel Kiring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta pada BPR-Kliring Penyerahan. b)

Mencantumkan informasi MICR code line pada clear band Warkat Debet dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.2 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

c)

Menyiapkan Dokumen Kliring untuk bundel Warkat Debet, yang terdiri dari: (1)

BPWD-Kliring Penyerahan; dan

(2)

Kartu Batch,

dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.3 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring. d)


stempel Kliring tidak boleh mengenai clear band;

(2)


(3)


(4)


dari

Peserta

yang

bersangkutan.

Untuk

192

Lampiran 7 selanjutnya Warkat Debet dibubuhi stempel Kliring sesuai dengan ketentuan pada angka (1) sampai dengan angka (3). e)

b.


BPWD-Kliring Penyerahan;

(2)

Kartu Batch; dan

(3)

Warkat Debet.


Kantor Pusat Peserta harus melakukan monitoring potensi kewajiban di seluruh Wilayah Kliring lokal di mana terdapat kantor Peserta yang bersangkutan yang harus dipenuhi dengan Pendanaan Awal (prefund) dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring penyerahan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut.

2)

Dalam hal potensi kewajiban lebih besar dari Pendanaan Awal (prefund) yang telah disediakan maka Peserta harus melakukan penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sebesar nilai kekurangan untuk menutup kewajiban sebagaimana tersebut di atas dalam rentang waktu

jam

operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring penyerahan di masingmasing Wilayah Kliring lokal tersebut. 3)

Dalam hal Kantor Pusat Peserta tidak melakukan penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sebagaimana dimaksud

pada angka 2) maka

sebagian atau seluruh DKE Debet yang tidak didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup tidak akan diperhitungkan dalam Kliring lokal. 4)


5)


yang

bersangkutan

di

Wilayah

Kliring

tersebut

tidak

diperhitungkan oleh PKL.

193

Lampiran 7 6)

PKL di suatu Wilayah Kliring tidak dapat memisahkan DKE Debet sebagaimana dimaksud pada angka 5) disebabkan antara lain karena: a)


b)


c.


Petugas Kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

Mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet, dengan cara memasukan BPWD-Kliring Penyerahan serta lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)

Menyerahkan kepada petugas PKL: (1)

bundel Warkat Debet;

(2)

media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet;

(3)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan; dan

(4)

media rekam data elektronis untuk perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet, bagi Peserta yang memerlukan.

Pada saat menyerahkan, Petugas Kliring harus menunjukkan TPPK. 2)



b)

Menerima dari Petugas Kliring:

c)

(1)


(2)

media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet; dan

(3)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan.

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet dan BPR-Kliring Penyerahan, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

penyerahan

pada

BPWD-Kliring

Penyerahan dan BPR-Kliring Penyerahan, dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)


194

Lampiran 7 (3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPR-Kliring Penyerahan; dan

(4)


Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPR-Kliring Penyerahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)


membatalkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPWD-Kliring Penyerahan; dan

(2)

mengembalikan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b) kepada Petugas Kliring.

e)


mencetak informasi penerimaan bundel Warkat Debet pada sisi belakang BPWD-Kliring Penyerahan dengan menggunakan mesin reader endoser, sebagai pengganti paraf petugas PKL;

(2)

mengembalikan BPWD-Kliring Penyerahan kepada Petugas Kliring sebagai tanda terima bundel Warkat Debet; dan

(3)

memproses dan memilah Warkat Debet berdasarkan Peserta penerima secara otomasi dengan menggunakan mesin baca

195

Lampiran 7 pilah (reader sorter). f)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dengan mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Penyerahan; dan

(2)

mengembalikan BPR-Kliring Penyerahan dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada Petugas Kliring.

g)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c) telah dipenuhi, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan pencocokan antara total record DKE, total batch, dan total nominal pada media rekam data elektronis dengan total record DKE, total batch, dan total nominal yang terdapat pada BPR-Kliring Penyerahan.

h)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf g) terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

tidak melakukan proses perekaman DKE Debet;

(2)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Penyerahan; dan

(3)

mengembalikan BPR-Kliring Penyerahan dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas Peserta.

i)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf g) tidak terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

melakukan

proses

perekaman

DKE

Debet

dengan

menggunakan KPK; (2)

membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Penyerahan; dan

(3)

mengembalikan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan kepada petugas Peserta sebagai tanda bukti perekaman DKE Debet.

196

Lampiran 7 j)

Petugas PKL dapat melakukan download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dalam rentang waktu jam operasional Kliring penyerahan, sesuai jadwal penyelenggaraan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut.

k)



(2)


(3)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana pada angka (2) ke SSK; dan

(4)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed.

l)

Dalam hal PKL belum mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau yang lebih baru, dan/atau melakukan proses Kliring Debet tidak sesuai dengan urutan dan jadwal yang ditetapkan, maka perhitungan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir k)(2) dilakukan sebagai berikut: (1)

perhitungan BSK berdasarkan seluruh DKE Debet Kliring penyerahan yang ada di KPK sehingga dimungkinkan terdapat adanya DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed;

(2) dalam hal hasil perhitungan BSK sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdapat DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed maka SSK akan menolak pengiriman BSK sebagaimana dimaksud pada butir k)(2); (3)


m)

Perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet ke dalam media rekam data elektronis, bagi Peserta yang memerlukan.

n)

Mendistribusikan kepada Peserta:

197

Lampiran 7 (1)


(2)

laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed; dan

(3)

media rekaman data elektronis yang berisi transaksi masuk (incoming) DKE Debet, bagi Peserta yang memerlukan.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3), petugas Peserta harus menunjukkan TPPK. d.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Proses Kliring Penyerahan dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

2)

Mencocokkan laporan-laporan hasil proses Kliring penyerahan dengan: a)


b)


Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditemukan

perbedaan

maka

penyelesaiannya

dilakukan

dengan

berpedoman pada Tata Cara Penyelesaian Selisih Data Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir K.3. 2.


Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Proses Verifikasi Peserta melakukan verifikasi terhadap Warkat Debet dan DKE Debet yang diterima dari PKL pada saat Kliring penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)


b)

Dalam hal terdapat missing item yang akan diselesaikan melalui Kliring pengembalian maka pengembalian DKE Debet tersebut harus

198

Lampiran 7 disertai dengan fotokopi Surat Pernyataan Missing Item dari bank pengirim sebagaimana contoh Format Surat Pernyataan Adanya Missing Item yang tercantum dalam Lampiran 7.3. 2)



dan/atau

b)


Pembuatan DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 3)



b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)


4)

Perekaman Batch DKE Debet Dengan menggunakan TPK, Peserta merekam batch DKE Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring pengembalian ke dalam media rekam data elektronis berupa disket, flash disk, atau compact disk.

5)

Persiapan Warkat Debet dan Dokumen Kliring Sebelum dibawa ke kantor PKL, Peserta menyiapkan Warkat Debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a)

Dengan menggunakan TPK, Peserta mencetak Dokumen Kliring sebagai berikut: (1)

BPR-Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua); dan

199

Lampiran 7 (2)

“Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” dalam rangkap 2 (dua).

Kedua Dokumen Kliring dimaksud dibubuhi stempel Kiring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang. b)


c)

b.


BPWD-Kliring Pengembalian; dan

(2)

Warkat Debet.



Mencantumkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet, dengan cara memasukkan BPWD-Kliring Pengembalian serta lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Pengembalian ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)



(2)


(3)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Pengembalian; dan

(4)





b)

Menerima dari petugas Peserta : (1)


(2)


(3)


(4)


200

Lampiran 7 c)

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian Dokumen Kliring dalam setiap bundel Warkat Debet dan BPR-Kliring Pengembalian, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

Pengembalian

dan

penyerahan BPR-Kliring

pada

BPWD-Kliring

Pengembalian

serta

kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)


(3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang pada BPWD-Kliring Pengembalian dan BPR-Kliring Pengembalian; dan

(4)


Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPWD-Kliring Pengembalian dan BPR-Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)


membatalkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPWD-Kliring Pengembalian; dan

(2) e)

mengembalikan bundel Warkat Debet kepada Petugas Kliring.


mencetak informasi penerimaan bundel Warkat Debet pada

201

Lampiran 7 sisi

belakang

BPWD-Kliring

Pengembalian

dengan

menggunakan mesin reader endoser, sebagai pengganti paraf petugas PKL; (2)

mengembalikan BPWD-Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada petugas Peserta sebagai tanda terima bundel Warkat Debet; dan

(3)

memilah Warkat Debet berdasarkan Peserta penerima secara otomasi, dengan menggunakan mesin baca pilah (reader sorter).

f)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Pengembalian; dan

(2)

mengembalikan BPR-Kliring Pengembalian dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas Peserta.

g)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c) telah dipenuhi, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan pencocokan antara total record DKE, total batch, dan total nominal yang ada pada media rekam data elektronis dengan total record DKE, total batch, dan total nominal yang terdapat BPR-Kliring Pengembalian.

record …

h)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf g) terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)


(2)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Pengembalian; dan

(3)

mengembalikan BPR-Kliring Pengembalian dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas

202

Lampiran 7 Peserta. i)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf g) tidak terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

melakukan

proses

perekaman

DKE

Debet,

dengan


membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Pengembalian; dan

(3)

mengembalikan lembar kedua BPR-Kliring Pengembalian kepada petugas Peserta sebagai tanda bukti perekaman DKE Debet.

j)

Setelah proses perekaman seluruh DKE Debet selesai, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan: (1)


(2)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Debet, yang merupakan hasil off-setting atau penjumlahan antara Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian, apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan;

(3)

pengiriman DKE Debet Kliring Pengembalian dan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian ke SSK;

(4)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Debet ke SSK, apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan;

(5)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring pengembalian;

(6)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring Debet apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; dan

(7)

perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet ke dalam media rekam data elektronis untuk masing-masing Peserta.

k)



(2)

lembar pertama ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”;

203

Lampiran 7 (3)

laporan-laporan hasil Kliring pengembalian;

(4)

laporan-laporan

hasil

Kliring

Debet

apabila

Kliring

pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; dan (5)

media rekam data elektronis yang berisi transaksi masuk (incoming) DKE Debet Kliring Pengembalian.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (5), Peserta harus menunjukkan TPPK. c.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Proses Kliring Pengembalian dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring pengembalian, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut : 1)

Meneliti

dan

mencocokkan

laporan-laporan

hasil

proses

Kliring


2)

a)


b)


Melalui TPK, membuat SKP untuk nasabah yang mengkliringkan Warkat Debet, berdasarkan data incoming DKE Debet Kliring Pengembalian. Contoh format SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.2.

3)


C.

Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Debet Di Wilayah Kliring Off-line Manual 1.


Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring penyerahan, yang meliputi kegiatan sebagai berikut : 1)



b)

import DKE Debet dari sistem internal Peserta atau media

204

Lampiran 7 penyimpan data elektronis ke TPK; dan/atau c)


Pembuatan DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini 2)



b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)


3)

Perekaman Batch DKE Debet Dengan menggunakan TPK, Peserta merekam batch DKE Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring penyerahan ke dalam media rekam data elektronis berupa disket, flash disk, atau compact disk.

4)



BPR-Kliring Penyerahan dalam rangkap 2 (dua); dan

(2)

RWD-Kliring Penyerahan dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing Peserta penerima.

Kedua Dokumen Kliring tersebut dibubuhi stempel Kiring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang. b)

Membubuhkan stempel Kliring kantor Peserta pada sisi depan Warkat Debet, dengan ketentuan sebagai berikut:

205

Lampiran 7 (1)


(2)

stempel Kliring pada Dokumen Kliring harus sama dengan stempel Kliring pada Warkat Debet;

(3)

dalam hal pada Warkat Debet telah terdapat stempel Kliring, maka stempel Kliring yang terdahulu harus dibatalkan dengan “Stempel Kliring Dibatalkan” dan diparaf oleh pejabat Peserta

yang bersangkutan.

yang

berwenang

dari

Untuk

selanjutnya

Warkat Debet dibubuhi stempel Kliring sesuai

dengan ketentuan pada angka (1) dan angka (2). c)

Memilah Warkat Debet dan RWD-Kliring Penyerahan berdasarkan Peserta penerima.

b.


Kantor Pusat Peserta harus melakukan monitoring potensi kewajiban di seluruh Wilayah Kliring lokal di mana terdapat kantor Peserta yang bersangkutan, yang harus dipenuhi dengan Pendanaan Awal (prefund) dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring Penyerahan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut.

2) Dalam hal potensi kewajiban lebih besar dari Pendanaan Awal (prefund) yang telah disediakan, maka Peserta wajib melakukan penambahan Pendanaan Awal tersebut (top-up prefund) sebesar nilai kekurangan untuk menutup kewajiban sebagaimana tersebut di atas dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring Penyerahan di masingmasing Wilayah Kliring lokal tersebut. 3) Dalam hal Kantor Pusat Peserta tidak melakukan penambahan Pendanaan Awal tersebut (top-up prefund) sebagaimana tersebut pada angka 2) maka sebagian atau seluruh DKE Debet yang tidak didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup tidak akan diperhitungkan dalam Kliring lokal. 4)

Sebagian DKE Debet yang tidak didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak diperhitungkan dalam Kliring lokal oleh PKL dalam hal PKL dimaksud telah mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau versi yang lebih baru, dan proses Kliring Debet dilakukan sesuai urutan jadwal yang ditetapkan.

5) Dalam hal terdapat DKE Debet yang tidak didukung dengan Pendanaan Awal

206

Lampiran 7 (prefund) yang cukup sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan PKL di Wilayah Kliring tersebut tidak dapat memisahkan DKE Debet dimaksud dari seluruh DKE Debet yang ada di KPK, maka seluruh DKE Debet untuk Peserta yang bersangkutan di Wilayah Kliring tersebut tidak diperhitungkan oleh PKL. 6)

PKL di suatu Wilayah Kliring tidak dapat memisahkan DKE sebagaimana dimaksud pada angka 5) disebabkan antara lain karena: a)


b)


c.



Mencantumkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE dengan cara memasukkan lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)



(2)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan.

Pada saat menyerahkan, petugas Peserta harus menunjukkan TPPK. 2)



b)

Menerima dari Petugas Kliring:

c)

(1)


(2)

BPR-Kliring Penyerahan rangkap 2 (dua).

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Penyerahan, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

penyerahan

pada

BPR-Kliring

Penyerahan dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)


(3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta

pengirim

yang

berwenang

pada

BPR-Kliring

Penyerahan; dan (4)

kecocokan sandi Peserta yang tercantum pada BPR-Kliring

207

Lampiran 7 Penyerahan dengan sandi Peserta yang terdapat pada TPPK. Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPR-Kliring Penyerahan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

membatalkan waktu penyerahan bundel Warkat Debet, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Penyerahan; dan

(2)

mengembalikan BPR-Kliring Penyerahan dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada Petugas Kliring.

e)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf c) telah dipenuhi, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan pencocokan antara total record DKE, total batch, dan total nominal yang ada pada media rekam data elektronis dengan total record DKE, total batch, dan total nominal yang terdapat pada BPR-Kliring Penyerahan.

f)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf e) terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)


(2)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada

BPR-

Kliring Penyerahan; dan (3)

mengembalikan BPR-Kiring Penyerahan dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas Peserta.

208

Lampiran 7 g)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf e) tidak terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

melakukan

proses

perekaman

DKE

Debet

dengan


membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Penyerahan; dan

(3)

mengembalikan lembar kedua BPR-Kliring Penyerahan kepada petugas Peserta sebagai tanda bukti perekaman DKE Debet.

h)

Petugas PKL dapat melakukan download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dalam rentang waktu jam operasional Kliring penyerahan, sesuai jadwal penyelenggaraan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut .

i)



(2)


(3)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana pada angka 2 ke SSK; dan

(4)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed (reject).

j)

Dalam hal PKL belum mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau yang lebih baru, dan/atau melakukan proses Kliring Debet tidak sesuai dengan urutan dan jadwal yang ditetapkan, maka perhitungan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir i)(2) dilakukan sebagai berikut: (1)


(2)

dalam hal hasil perhitungan BSK sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdapat DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed maka SSK akan menolak pengiriman BSK sebagaimana

209

Lampiran 7 dimaksud pada butir i)(2); (3)


k)

Mendistribusikan kepada petugas Peserta: (1)

laporan-laporan hasil Kliring penyerahan; dan

(2)

media rekam data elektronis yang berisi transaksi masuk (incoming) DKE Debet, bagi Peserta yang memerlukan.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Peserta harus menunjukkan TPPK. 3)

Setelah petugas PKL melakukan proses perekaman DKE Debet, Petugas Kliring selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

menyerahkan kepada masing-masing Petugas Kliring Peserta penerima:

b)

c)

(1)

Warkat Debet; dan

(2)

lembar pertama dan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan.

menerima dari Petugas Kliring Peserta pengirim lainnya: (1)

Warkat Debet; dan

(2)

lembar pertama dan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan. b) menerima …

mencocokkan antara Warkat Debet dan data yang tercantum pada RWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari petugas Peserta lain dengan laporan yang diterima dari petugas PKL.

d)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdapat perbedaan, diatur sebagai berikut: (1)

Dalam hal perbedaan disebabkan DKE Debet diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet tidak diserahkan oleh Peserta pengirim sampai dengan jadwal Kliring penyerahan berakhir (missing item), Peserta pengirim harus menandatangani Surat Pernyataan Adanya Missing Item untuk diserahkan kepada Peserta penerima. Contoh Surat Pernyataan Adanya Missing Item sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.3;

(2)

Dalam hal perbedaan disebabkan DKE Debet tidak diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet diterima oleh Peserta

210

Lampiran 7 penerima (unlisted item), maka Peserta penerima harus mengembalikan Warkat Debet tersebut kepada Peserta pengirim secara langsung pada hari dan tanggal yang sama, tanpa melalui mekanisme Kliring pengembalian. e)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak terdapat perbedaan, petugas Peserta: (1)

membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada RWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari petugas Peserta lain; dan

(2)

mengembalikan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada petugas Peserta yang menyerahkan sebagai bukti penerimaan Warkat Debet.

d.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Kliring Penyerahan dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan, Peserta meneliti dan mencocokkan laporan-laporan hasil proses Kliring penyerahan dengan:

2.

1)


2)



Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

Proses Verifikasi Peserta melakukan verifikasi terhadap Warkat Debet yang diterima dari Peserta lainnya serta DKE Debet yang diterima dari PKL pada saat Kliring penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)


b)

Dalam hal terdapat missing item yang akan diselesaikan melalui Kliring pengembalian maka pengembalian DKE Debet tersebut harus

211

Lampiran 7 disertai dengan fotokopi Surat Pernyataan Adanya Missing Item dari bank pengirim sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.3)d)(1). 2)



b)


Pembuatan DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 3)



b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)


4)

Perekaman Batch DKE Debet Dengan menggunakan TPK, Peserta merekam batch DKE Debet akan

diperhitungkan

dalam

yang

Kliring pengembalian ke dalam media

rekam data elektronis berupa disket, flash disk, atau compact disk. 5)

Persiapan Warkat Debet dan Dokumen Kliring Sebelum dibawa ke kantor PKL, Peserta menyiapkan Warkat Debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut: a)


BPR-Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua);

(2)

RWD-Kliring Pengembalian dalam rangkap 2 (dua), untuk

212

Lampiran 7 masing-masing Peserta penerima; dan (3)

“Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” dalam rangkap 2 (dua).

Ketiga Dokumen Kliring dimaksud dibubuhi stempel Kliring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang. b)

Memilah Warkat Debet dan Dokumen Kliring sebagaimana dimaksud dalam huruf a) angka (2) dan angka (3), berdasarkan Peserta penerima.

b.



Mencantumkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet, dengan cara memasukkan lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Pengembalian ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

b)



(2)


(3)





b)

Menerima dari petugas Peserta: (1)


(2)


(3)

lembar pertama ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”;

c)

Memeriksa persyaratan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Pengembalian, yang meliputi: (1)

pencantuman

waktu

penyerahan

pada

BPR-Kliring

Pengembalian dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring; (2)


213

Lampiran 7 (3)

pencantuman tanda tangan dan nama pejabat atau petugas Peserta

pengirim

yang

berwenang

pada

BPR-Kliring

Pengembalian; dan (4)

kecocokan sandi Peserta yang tercantum pada BPR-Kliring Pengembalian dengan sandi Peserta yang terdapat pada TPPK.

Pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas hanya dimaksudkan untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan nama petugas Peserta yang tercantum pada BPR-Kliring Pengembalian, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. d)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian

BPR-Kliring

Pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak dipenuhi, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Pengembalian; dan

(2)

mengembalikan BPR-Kliring Pengembalian dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas Peserta.

e)

Dalam hal persyaratan kelengkapan dan pengisian

BPR-Kliring

pengembalian sebagaimana dimaksud pada huruf c) telah dipenuhi, petugas PKL dengan menggunakan KPK melakukan pencocokan antara total record DKE, total batch, dan total nominal yang ada pada media rekam data elektronis dengan total record DKE, total batch, dan total nominal yang terdapat pada BPR-Kliring Pengembalian. f)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf e) terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)


(2)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis

214

Lampiran 7 yang berisi DKE Debet dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPRKliring Pengembalian; dan (3)

mengembalikan BPR-Kliring Pengembalian dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas Peserta;

g)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf e) tidak terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

melakukan

proses

perekaman

DKE

Debet,

dengan


membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Pengembalian; dan

(3)

mengembalikan lembar kedua BPR-Kliring Pengembalian kepada petugas Peserta sebagai tanda bukti perekaman DKE Debet.

h)

Setelah proses perekaman seluruh DKE Debet selesai, petugas PKL dengan menggunakan KPK, melakukan: (1)


(2)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Debet yang merupakan hasil off-setting atau penjumlahan antara Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan;

(3)

pengiriman DKE Debet Kliring Pengembalian dan Bilyet Saldo Kliring Pengembalian ke SSK;

(4)


(5)


(6)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring Debet apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; dan

(7)

perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet ke dalam media rekam data elektronis untuk masing-masing Peserta.

215

Lampiran 7 i)

Mendistribusikan kepada petugas Peserta: (1)


(2)

laporan-laporan

hasil

Kliring

Debet

apabila

Kliring

pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; dan (3)

media rekam data elektronis yang berisi

transaksi masuk

(incoming) DKE Debet Kliring Pengembalian. Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3), Peserta harus menunjukkan TPPK. 3)

Setelah petugas PKL melakukan proses perekaman DKE Debet, petugas Peserta selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

Menyerahkan kepada masing-masing petugas Peserta penerima: (1)

Warkat Debet;

(2)

Lembar

pertama

dan

lembar

kedua

RWD-Kliring


lembar pertama dan lembar kedua ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”.

b)

Menerima dari petugas Peserta lainnya: (1)

Warkat Debet;

(2)

lembar

pertama

dan

lembar

kedua

RWD-Kliring


lembar pertama dan lembar kedua ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”.

c)

Mencocokkan Warkat Debet dengan data yang tercantum pada RWD-Kliring Pengembalian dan ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” yang diterima dari petugas Peserta lain.

d)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdapat perbedaan, Peserta penerima menyelesaikannya secara bilateral dengan Peserta yang menyerahkan.

e)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak terdapat perbedaan, petugas Peserta melakukan hal-hal sebagai berikut: (1)

Membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas

216

Lampiran 7 pada:

(a)

RWD-Kliring Pengembalian; dan

(b)

lembar kedua ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”;

yang diterima dari petugas Peserta lain; (2)

Mengembalikan kepada petugas Peserta yang menyerahkan:

(a)

lembar kedua RWD-Kliring Pengembalian; dan

(b)

lembar kedua ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”;

yang telah ditandatangani, sebagai bukti penerimaan Warkat Debet dan ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima”. c.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Proses Kliring Pengembalian Setelah

menerima

Warkat

Debet

serta

laporan-laporan

hasil

Kliring

proses

Kliring

pengembalian, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

meneliti

dan

mencocokkan

laporan-laporan

hasil

pengembalian dengan: a)


b) 2)

Warkat Debet dan DKE Debet yang diterima;

Melalui TPK, membuat SKP untuk nasabah yang mengkliringkan Warkat Debet, berdasarkan data incoming DKE Debet Kliring Pengembalian. Contoh format SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.2.

3)


D.

Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Debet di Wilayah Kliring On-line Manual

1.



Pembuatan DKE Debet Pembuatan DKE Debet dilakukan berdasarkan Warkat Debet dengan cara

217

Lampiran 7 sebagai berikut: a)


b)


c)


Pembuatan DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 2)


Pembuatan batch DKE Debet dilakukan melalui TPK atau sistem internal Peserta.

b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring penyerahan harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c)


3)



b)

Pengiriman batch DKE Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan secara tersentralisasi melalui TPK on-line Kantor Pusat atau melalui TPK on-line kantor Peserta yang bersangkutan.

c)

Status keberhasilan pelaksanaan pengiriman batch DKE Debet ditentukan berdasarkan konfirmasi elektronis dari SSK ke TPK online. Batch DKE Debet yang berhasil diterima oleh SSK akan diberi status “SUDAH TERKIRIM”. Dalam hal pengiriman batch DKE Debet tersebut mengalami kegagalan, akan diberi status “BELUM TERKIRIM”. Selanjutnya Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.

218

Lampiran 7 4)


Dengan menggunakan TPK atau aplikasi lainnya, Peserta mencetak Dokumen Kliring berupa RWD-Kliring Penyerahan dalam rangkap 2 (dua) untuk masing-masing Peserta penerima. Dokumen Kliring tersebut dibubuhi stempel Kliring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang.

b)



(2)


(3)


dari

Peserta

yang

bersangkutan.

Untuk

selanjutnya Warkat Debet dibubuhi stempel Kliring sesuai dengan ketentuan pada angka (1) sampai dengan angka (2). c)

Memilah Warkat Debet dan RWD-Kliring Penyerahan berdasarkan Peserta penerima.

b.


Kantor Pusat Peserta harus melakukan monitoring potensi kewajiban di seluruh Wilayah Kliring lokal di mana terdapat kantor Peserta yang bersangkutan, yang harus dipenuhi dengan Pendanaan Awal (prefund) dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring Penyerahan di masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut.

2)

Dalam hal potensi kewajiban lebih besar dari Pendanaan Awal (prefund) yang telah disediakan, maka Peserta wajib melakukan penambahan Pendanaan Awal tersebut (top-up prefund) sebesar nilai kekurangan untuk menutup kewajiban sebagaimana tersebut di atas dalam rentang waktu jam operasional, sesuai jadwal penyelenggaraan Kliring Penyerahan di

219

Lampiran 7 masing-masing Wilayah Kliring lokal tersebut. 3)

Dalam hal Kantor Pusat Peserta tidak melakukan penambahan Pendanaan Awal tersebut (top-up prefund) sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka sebagian atau seluruh DKE Debet yang tidak didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup tidak akan diperhitungkan dalam Kliring lokal.

4)


5)


yang

bersangkutan

di

Wilayah

Kliring

tersebut

tidak

diperhitungkan oleh PKL. 6)

PKL di suatu Wilayah Kliring tidak dapat memisahkan DKE sebagaimana dimaksud pada angka 5) disebabkan antara lain karena: a)


b)


c.

Kegiatan di Kantor PKL

1)


Petugas PKL dapat melakukan download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dalam rentang waktu jam operasional Kliring penyerahan, sesuai jadwal penyelenggaraan

di masing-masing

Wilayah Kliring lokal. b)


download DKE Debet Kliring penyerahan confirmed dan

220

Lampiran 7 unconfirmed; (2)


(3)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana pada angka 2 ke SSK; dan

(4)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan dan DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed (reject).

c)

Dalam hal PKL belum mengimplementasikan KPK versi 2.0.0 atau yang lebih baru, dan/atau melakukan proses Kliring Debet tidak sesuai dengan urutan dan jadwal yang ditetapkan, maka perhitungan Bilyet Saldo Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada butir b)(2) dilakukan sebagai berikut: (1)


(2)

dalam hal hasil perhitungan BSK sebagaimana dimaksud pada angka (1) terdapat DKE Debet Kliring penyerahan unconfirmed maka SSK akan menolak pengiriman BSK sebagaimana dimaksud pada butir b)(2);

(3)


d)

Mendistribusikan kepada Peserta:

(1)

laporan-laporan hasil Kliring penyerahan; dan

(2)

media rekam data elektronis yang berisi transaksi masuk (incoming) DKE Debet, bagi Peserta yang memerlukan.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), Peserta harus menunjukkan TPPK.

2)

Petugas Kliring selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

menyerahkan kepada masing-masing Petugas Kliring Peserta penerima: (1)

Warkat Debet; dan

(2)

Lembar pertama dan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan.

221

Lampiran 7 b)

c)

menerima dari Petugas Kliring Peserta pengirim lainnya: (1)

Warkat Debet; dan

(2)

lembar pertama dan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan.

mencocokkan antara Warkat Debet dan data yang tercantum pada RWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari petugas Peserta lain dengan laporan yang diterima dari petugas PKL.

d)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) terdapat perbedaan, diatur sebagai berikut: (1)

Dalam hal perbedaan disebabkan DKE Debet diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet tidak diserahkan oleh Peserta pengirim kepada Peserta penerima sampai dengan jadwal Kliring penyerahan berakhir (missing item), Peserta pengirim harus menandatangani ”Surat Pernyataan Missing Item” untuk diserahkan kepada Peserta penerima. Contoh ”Surat Missing Item” sebagaimana tercantum dalam lampiran 7.3;

(2)

Dalam hal perbedaan disebabkan DKE Debet tidak diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet diterima oleh Peserta penerima (unlisted item), maka Peserta penerima harus mengembalikan Warkat Debet tersebut kepada Peserta pengirim secara langsung pada hari dan tanggal yang sama, tanpa melalui mekanisme Kliring pengembalian.

e)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada huruf c) tidak terdapat perbedaan, petugas Peserta: (1)

membubuhkan tanda tangan dan mencantumkan nama jelas pada RWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari petugas Peserta lain; dan

(2)

mengembalikan lembar kedua RWD-Kliring Penyerahan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada angka (1) kepada petugas Peserta yang menyerahkan sebagai bukti penerimaan Warkat Debet.

d.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Kliring Penyerahan dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil Kliring penyerahan, Peserta meneliti dan mencocokkan laporan-laporan hasil proses Kliring

222

Lampiran 7 penyerahan dengan:

2.

1)


2)



Kegiatan Awal di Kantor Peserta Kegiatan awal di kantor Peserta meliputi persiapan pengiriman DKE Debet dan Warkat Debet yang akan diperhitungkan dalam Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

1) Proses Verifikasi Peserta melakukan verifikasi terhadap Warkat Debet yang diterima dari Peserta lainnya serta DKE Debet yang diterima dari PKL pada saat Kliring penyerahan, dengan ketentuan sebagai berikut: a)


b)

Dalam hal terdapat missing item yang akan diselesaikan melalui Kliring pengembalian maka pengembalian DKE Debet tersebut harus disertai dengan fotokopi Surat Pernyataan Adanya Missing Item sebagaimana dimaksud pada butir 1.c.3)d)(1).

2) Pembuatan DKE Debet Pembuatan DKE Debet dilakukan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) dengan cara sebagai berikut: a)


b)


Pembuatan DKE

Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi

persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

3) Pembuatan Batch DKE Debet a)


b)

Pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring pengembalian harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi sesuai

223

Lampiran 7 dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. c)


4) Pengiriman Batch DKE Debet ke SSK a)

Pengiriman batch DKE Debet dari TPK on-line ke SSK dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

b)

Status

keberhasilan pelaksanaan pengiriman batch DKE Debet

ditentukan berdasarkan konfirmasi elektronis dari SSK ke TPK online. Batch DKE Debet yang berhasil diterima oleh SSK akan diberi status “SUDAH TERKIRIM”. Dalam hal pengiriman batch DKE Debet tersebut mengalami kegagalan, akan diberi status “BELUM TERKIRIM”. Selanjutnya Peserta dapat melakukan pengiriman ulang sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.

5) Persiapan Warkat Debet dan Dokumen Kliring Sebelum dibawa ke kantor PKL, Peserta menyiapkan Warkat Debet dan Dokumen Kliring untuk Kliring pengembalian, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a)

Melalui TPK atau aplikasi lainnya mencetak ”Daftar DKE Yang Ditolak Per Peserta Penerima” dalam rangkap 2 (dua) kemudian membubuhkan stempel Kliring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta yang berwenang.

b)


c)

b.


BPWD-Kliring Pengembalian;: dan

(2)

Warkat Debet

Kegiatan di kantor PKL Petugas PKL melakukan kegiatan sebagai berikut: 1)

Setelah batas waktu transmit DKE Debet untuk Kliring pengembalian berakhir, petugas PKL dengan menggunakan KPK, melakukan:

224

Lampiran 7 a)

download DKE Kliring pengembalian dari SSK. Dalam hal KPK gagal melakukan download DKE outgoing dari SSK, maka petugas PKL meminta peserta di wilayah yang bersangkutan untuk mengirimkan batch DKE secara off-line dengan tata cara sebagaimana pengiriman batch DKE di Wilayah Kliring Off-line Manual.

b)


c)

perhitungan Bilyet Saldo Kliring Debet, yang merupakan hasil offsetting atau penjumlahan antara Bilyet Saldo Kliring Penyerahan dan Bilyet saldo Kliring Pengembalian, apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan;

d)

pengiriman Bilyet Saldo Kliring Pengembalian ke SSK;

e)


f)


g)

pencetakan laporan-laporan hasil Kliring Debet apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan.

2)

Mendistribusikan kepada Peserta: a)


b)

laporan-laporan hasil Kliring pengembalian Debet apabila Kliring pengembalian dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan; dan

c)

media rekam data elektronis yang berisi transaksi masuk (incoming) DKE Debet Kliring Pengembalian.

Pada saat mengambil dokumen dari PKL sebagaimana dimaksud pada angka (1) sampai dengan angka (3), petugas Peserta harus menunjukkan TPPK. c.

Kegiatan di Kantor Peserta Setelah Menerima Warkat Debet dan Laporan Hasil Proses Kliring Pengembalian dari PKL Setelah menerima Warkat Debet dan laporan-laporan hasil proses Kliring, petugas PKL melakukan proses perekaman DKE Debet, selanjutnya petugas Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut:

225

Lampiran 7 1)

Meneliti

dan

mencocokkan

laporan-laporan

hasil

proses

Kliring


2)

a)


b)


Melalui TPK atau aplikasi lainnya, membuat SKP berdasarkan data incoming DKE Debet Kliring Pengembalian. Contoh format SKP sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.2.

3)


E.

Sandi Transaksi dalam pembuatan DKE Debet Dalam pembuatan DKE Debet oleh Peserta pada saat Kliring penyerahan, jenis sandi transaksi yang digunakan mengacu pada sandi transaksi untuk jenis Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada butir D.2.d.2) Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

F.

Laporan dalam Penyelenggaraan Kliring Debet Jenis laporan Kliring Debet yang dicetak dan didistribusikan oleh PKL kepada Peserta pada saat Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.4.

G.

Perhitungan Bilyet Saldo Kliring (BSK) Debet Nasional dan Informasi Awal Hasil Kliring Debet Nasional 1.

Perhitungan BSK Debet Nasional a.

Setelah batas waktu pengiriman BSK Debet dari KPK ke SSK berakhir, PKN melalui SSK melakukan perhitungan BSK Debet secara nasional untuk masing-masing Bank.

b.

BSK Debet secara nasional untuk masing-masing Bank merupakan penjumlahan atau off-setting BSK Debet dari seluruh Wilayah Kliring yang dikirim oleh PKL melalui KPK ke SSK.

c.

Khusus untuk Wilayah Kliring yang Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah Kliring penyerahan, maka yang diperhitungkan dalam BSK Debet secara nasional hanya BSK penyerahan.

d.

Hasil perhitungan BSK Debet nasional masing-masing Bank dapat berupa: 1)

net kredit atau ”menang kliring” yaitu apabila total tagihan Bank secara nasional pada Kliring Debet lebih besar daripada total kewajiban;

2)

net nihil yaitu apabila total tagihan Bank secara nasional pada Kliring Debet sama dengan total kewajiban; atau

226

Bank

Lampiran 7 3)

net debet atau ”kalah kliring” yaitu apabila total kewajiban Bank secara nasional pada Kliring Debet lebih besar daripada total tagihan.

Total kewajiban suatu Bank merupakan total DKE Debet secara nasional yang diterima oleh Bank yang bersangkutan dari Bank-Bank lain yang didukung oleh Pendanaan Awal (prefund) yang cukup (incoming confirmed) dari Bank yang bersangkutan, sedangkan total tagihan suatu Bank merupakan total DKE Debet secara nasional yang dikirim oleh Bank yang bersangkutan kepada Bank-Bank lain yang didukung oleh Pendanaan Awal (prefund) yang cukup (outgoing confirmed) dari Bank-Bank lain dimaksud. 2.

Informasi Awal dan Penambahan Pendanaan Awal (Top-Up Prefund) a.

PKN menyediakan informasi awal mengenai BSK Debet nasional sebagaimana dimaksud dalam butir 1.d yang dapat diakses oleh kantor pusat Peserta melalui TPK on-line dalam rentang waktu jam operasional penyelenggaraan SKNBI.

b.

Dalam hal masih terdapat kewajiban atau tagihan yang belum didukung oleh Pendanaan Awal (prefund) Bank yang cukup, maka Bank harus menambah kekurangan Pendanaan Awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dan/atau agunan (collateral prefund) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan Bank Indonesia. Tata cara penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VI mengenai Pendanaan Awal (Prefund).

H.

Penyelesaian Akhir Kliring Debet Setelah batas waktu penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) sebagaimana dimaksud pada butir G.2.b berakhir, PKN melalui SSK melakukan Penyelesaian Akhir Kliring Debet untuk masing-masing Bank, sebagai berikut: 1. Apabila BSK Debet Bank secara nasional sebagaimana dimaksud pada butir G.1.d menunjukkan net kredit, maka Penyelesaian Akhir dilakukan dengan mengkredit rekening giro Bank yang bersangkutan sebesar total penjumlahan antara: a. nilai net kredit; dan b. nilai Pendanaan Awal (prefund) dalam bentuk dana tunai (cash prefund). 2. Apabila BSK Debet Bank secara nasional sebagaimana dimaksud pada butir G.1.d menunjukkan nilai net nihil, maka Penyelesaian Akhir dilakukan dengan mengkredit rekening giro Bank yang bersangkutan sebesar nilai Pendanaan Awal dalam bentuk dana tunai (cash prefund). 3. Apabila BSK Debet Bank secara nasional sebagaimana dimaksud pada butir G.1.d

227

Lampiran 7 menunjukkan net debet, maka: a. Penyelesaian Akhir dilakukan berdasarkan hasil pengurangan antara nilai Pendanaan Awal dalam bentuk dana tunai (cash prefund) dengan nilai net debet. b. Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) menunjukkan selisih positif atau selisih nihil, maka Penyelesaian Akhir dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1) apabila hasil pengurangan menunjukkan selisih positif, maka rekening giro Bank dikredit sebesar selisih positif tersebut; 2) apabila hasil pengurangan menunjukkan selisih nihil, maka rekening giro Bank dikredit sebesar selisih nihil; atau c. Dalam hal hasil pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1) menunjukkan selisih negatif, maka Penyelesaian Akhir dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) mendebet rekening giro Bank yang bersangkutan sebesar selisih negatif tersebut. 2) Dalam hal rekening giro Bank yang bersangkutan sebagaimana pada huruf a) tidak mencukupi untuk menutup selisih negatif tersebut, maka kekurangan dari selisih negatif yang telah diperhitungkan dengan dana pada rekening giro Bank, dipenuhi dengan Pendanaan Awal dalam bentuk agunan (collateral prefund). Mekanisme penggunaan Pendanaan Awal dalam bentuk agunan (collateral prefund) sebagaimana tersebut di atas tunduk pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Fasilitas Likuiditas Intrahari (FLI). I.

Penanganan Warkat Debet atas DKE Debet unconfirmed

1.

DKE Debet unconfirmed merupakan DKE Debet yang tidak diperhitungkan karena tidak didukung dengan Pendanaan Awal (prefund) yang cukup dari Bank penerima.

2.

Warkat Debet dari DKE Debet unconfirmed sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus disampaikan kepada Peserta penerima oleh:

3.

a.

PKL untuk Wilayah Kliring otomasi; atau

b.

Peserta pengirim untuk Wilayah Kliring manual.

Peserta penerima yang menerima Warkat Debet atas DKE Debet unconfirmed harus menyelesaikan kewajiban pembayaran Warkat Debet sepanjang Warkat Debet tersebut memenuhi persyaratan untuk pembayaran dan tersedia dana nasabah penarik yang cukup pada Peserta penerima. Ketentuan mengenai persyaratan untuk pembayaran, ketersediaan dana nasabah penarik dan penyelesaian kewajiban pembayaran tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai Warkat Debet.

4.

Penyelesaian kewajiban pembayaran Warkat Debet sebagaimana pada angka 3

228

d

Lampiran 7 dilakukan segera dengan memperhatikan kesepakatan antar Peserta SKNBI (Bye-Laws).

5.

Bank Penerima melaporkan hasil penyelesaian Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada PKL paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal dilaksanakannya penyelesaian kewajiban pembayaran, dengan format laporan sebagaimana Lampiran 7.4a.

J.

Penanganan Warkat Debet yang tertolak (reject) oleh mesin baca pilah di Wilayah Kliring Online Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1.

Dalam penyelenggaraan Kliring Debet di Wilayah On-line Otomasi dan Wilayah Off-line Otomasi, Warkat Debet yang diproses oleh PKL melalui mesin baca pilah dapat tertolak (reject) dapat tertolak (reject) oleh mesin baca pilah karena alasan-alasan sebagai berikut: a.

Warkat Debet yang dikliringkan melanggar ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debet dalam Kliring;

b.

2.

sandi peserta pada MICR code line tidak dikenal;

Dalam hal Warkat Debet yang tertolak (reject) dikembalikan oleh PKL kepada Peserta

Dalam … pengirim, maka pengembalian Warkat Debet oleh PKL disertai 2. dengan formulir pengembalian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.6. K.

Penyelesaian Selisih Data Kliring Penyerahan di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1.

Penyebab Selisih Data Kliring Penyerahan Selisih data Kliring penyerahan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : a.

DKE Debet diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet tidak diproses oleh PKL (missing item) karena Warkat Debet tidak disampaikan kepada PKL;

b.

DKE Debet tidak diproses oleh PKL sedangkan Warkat Debet diterima PKL (unlisted item). Unlisted item dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut: 1)

DKE Debet tidak diterima oleh PKL; atau

2)

DKE Debet diterima oleh PKL tetapi tidak diperhitungkan karena tidak didukung oleh Pendanaan Awal (prefund) yang cukup.

2.

Tata Cara Penyelesaian Selisih Data Kliring Penyerahan Penyelesaian selisih data Kliring penyerahan yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur sebagai berikut: a.

Penyelesaian selisih data Kliring penyerahan karena Missing Item 1)

Penyelesaian missing item karena alasan sebagaimana dimaksud pada

229

Lampiran 7 butir 2.a.1) diatur sebagai berikut : a)

Peserta pengirim harus menyerahkan Warkat Debet dimaksud secara langsung kepada Peserta yang seharusnya menerima Warkat Debet paling lambat 2 (dua) jam sebelum batas akhir waktu penyerahan Warkat Debet dalam Kliring pengembalian;

b)

dalam hal Warkat Debet tersebut tidak dapat disampaikan kepada Peserta yang seharusnya menerima Warkat Debet dalam batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a), maka Peserta yang seharusnya menerima Warkat Debet dapat menolak DKE Debet yang bersangkutan melalui mekanisme Kliring pengembalian dengan melampirkan fotokopi surat pernyataan missing item sebagaimana contoh pada Lampiran 7.3.

2)

Penyelesaian missing item karena alasan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.2) diatur sebagai berikut: a)

PKL mengembalikan Warkat Debet kepada Peserta pengirim;

b)

Peserta penerima mengembalikan DKE Debet yang merupakan missing item tersebut melalui mekanisme Kliring pengembalian dengan melampirkan fotokopi surat pernyataan missing item sebagaimana contoh pada Lampiran 7.3.

b.

Penyelesaian selisih data Kliring penyerahan karena Unlisted Item 1)

Dalam hal selisih data Kliring penyerahan disebabkan oleh unlisted item, maka Peserta penerima harus menyelesaikan Warkat Debet tersebut kepada Peserta pengirim sesuai kesepakatan.

2)

Dalam hal Warkat Debet tersebut harus ditolak karena tidak memenuhi syarat formal dan/atau saldo tidak cukup maka pengembalian Warkat Debet dimaksud dilakukan di luar mekanisme Kliring pengembalian.

L.

Hal-hal yang Perlu Diperhatikan oleh Peserta Dalam Penyelenggaraan Kliring Debet 1.

Pembuatan Batch DKE Debet a.

Dalam pembuatan batch DKE Debet untuk Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, jumlah transaksi dalam 1 (satu) batch paling banyak 200 (dua ratus) transaksi dan jumlah nominal dalam 1 (satu) batch kurang dari Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).

230

Lampiran 7 b.

Untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, urutan DKE Debet dalam setiap batch harus sama dengan urutan Warkat Debet pada setiap bundel yang disampaikan kepada PKL.

2.

Persiapan Warkat Debet Dalam menyiapkan bundel Warkat Debet untuk Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian yang akan diserahkan kepada PKL Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Jumlah Warkat Debet dalam satu 1 (satu) bundel paling banyak 200 (dua ratus) lembar

dan

jumlah

nominal

dalam

1

(satu)

bundel

kurang

dari

Rp1.000.000.000.000,00 (satu trilyun Rupiah). b.

Peserta harus menyampaikan bundel Warkat Debet ke PKL apabila batch DKE Debet yang bersangkutan telah dikirim dan diterima oleh KPK atau telah direkam ke dalam media rekam data elektronis. Peserta tidak dapat menyampaikan Warkat Debet ke PKL apabila DKE Debet yang bersangkutan tidak diterima oleh KPK atau tidak direkam ke dalam media rekam data elektronis, karena akan menimbulkan selisih.

c.

Setiap bundel Warkat Debet yang akan diserahkan ke PKL harus dalam keadaan seimbang (jumlah nominal rincian Warkat Debet sama dengan jumlah nominal pada kartu batch), telah diperiksa susunannya, keabsahan, dan kelengkapan Dokumen Kliring.

d.

Melakukan penelitian atas Warkat Debet dan Dokumen Kliring sebelum diserahkan kepada PKL. Dalam hal ini Peserta bertanggung jawab atas : 1)

keabsahan Warkat Debet dan Dokumen Kliring;

2)

kebenaran pencantuman informasi MICR code line pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring;

3)

kebenaran jumlah lembar dan nominal pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring;

4)

kelengkapan Dokumen Kliring.

Jumlah nominal yang tercantum pada BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian dan kartu batch harus sama dengan jumlah nominal keseluruhan Warkat Debet e.

Menjaga kondisi fisik Warkat Debet agar tidak lusuh, basah atau rusak. Pada

231

Lampiran 7 setiap Warkat Debet dalam bundel Peserta perlu memperhatikan agar tidak terdapat benda yang dapat mengganggu proses pengolahan seperti paper-clips, staples, dan sebagainya. f.

Melakukan pencocokan antara jumlah yang tertulis pada Warkat Debet dengan jumlah yang dihasilkan oleh mesin encoder.

g.

Sandi Peserta pada BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian dan kartu batch harus sama dengan sandi Peserta pada stempel Kliring dan TPPK.

h.

Meningkatkan ketelitian dalam melakukan encode pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

3.

Pencocokan Bundel Warkat dan Media Rekam Data Elektronik Pada saat di kantor PKL, Peserta harus mencocokan: a.

jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring penyerahan dengan jumlah BPWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari PKL;

b.

jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring pengembalian dengan jumlah BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL;

c.

jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring penyerahan dengan jumlah BPR-Kliring Penyerahan yang diterima dari PKL; dan

d.

jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring pengembalian dengan jumlah BPR-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL.

Dalam hal terdapat ketidakcocokan antara jumlah bundel Warkat dengan jumlah BPWD-Kliring sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, atau jumlah media rekam data elektronis dengan jumlah BPR-Kliring sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d, setelah Petugas Kliring meninggalkan loket kantor PKL maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Peserta. 4.

Penggunaan Media Rekam Data Elektronis Pada saat Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, Peserta di Wilayah Kliring Offline Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Manual menyampaikan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dalam media rekam data elektronis berupa disket, flash disk atau compact disk, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : a.

media rekam data elektronis yang disampaikan kepada PKL harus bebas dari virus serta tidak rusak atau cacat;

232

Lampiran 7 b.

untuk menghindari terjadinya kerusakan pada media rekam data elektronis, Peserta agar secara berkala mengganti media rekam data elektronis yang sudah digunakan pada Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian dengan media rekam data elektronis baru; dan

c.

untuk menghindari kemungkinan terhambatnya kelancaran proses Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian akibat kerusakan pada media rekam data elekronis, Peserta agar merekam DKE Debet ke dalam media rekam … data c. untuk elektronis utama dan media rekam data elektronis cadangan.

5.

Penolakan Warkat Debet karena adanya tindak pidana Dalam hal Warkat Debet ditolak karena diduga terdapat suatu tindak pidana sesuai dengan surat keterangan dari Kepolisian, maka Peserta penerima melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

menahan Warkat Debet tersebut dan membuat surat keterangan penahanan dalam rangkap 3 (tiga), yang menyatakan bahwa Peserta penerima telah menerima serta menahan Warkat Debet tersebut, karena diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana sesuai dengan surat bukti lapor dari Kepolisian;

b.

pada saat Kliring pengembalian, surat keterangan penahanan tersebut yang dilampiri dengan fotokopi surat bukti lapor dari Kepolisian dan fotokopi Warkat Debet yang bersangkutan, disampaikan kepada pihak-pihak sebagai berikut : 1)

lembar asli kepada nasabah penyetor melalui Peserta pengirim;

2)

1 (satu) tembusan kepada Peserta pengirim; dan

3)

1 (satu) tembusan kepada PKL.

Contoh Surat Keterangan Penahanan Warkat sebagaimana dimaksud

dalam

huruf a) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.7. 6.

Penolakan Warkat Debet di luar mekanisme Kliring Pengembalian Dalam hal

Peserta penerima dalam Kliring penyerahan tidak dapat melakukan

penolakan Warkat Debet yang seharusnya ditolak berdasarkan suatu alasan penolakan tertentu melalui mekanisme Kliring pengembalian, Peserta penerima harus segera menginformasikan kepada Peserta pengirim yang bersangkutan untuk diselesaikan secara bilateral. 7.

Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan: a.

Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, perlu melakukan pencocokan antara jumlah lembar dan jumlah nominal pada

233

Lampiran 7 BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL dengan catatan intern Peserta mengenai jumlah lembar dan jumlah nominal pada BPWD-Kliring Penyerahan/BPWD-Kliring Pengembalian yang diserahkan kepada PKL. b.

Petugas Peserta yang menerima Warkat Debet dan atau laporan hasil proses Kliring milik Peserta lain, harus segera memberitahukan dan menyerahkan kepada Peserta yang seharusnya menerima serta melaporkan kepada PKL pada hari yang sama.

c.

Jumlah lembar dan jumlah nominal Warkat Debet pada bukti penyerahan harus sama dengan jumlah DKE Debet yang dikirim ke KPK atau yang direkam pada media rekam data elektronis.

M.

Kehadiran Petugas Peserta pada Saat Kliring Penyerahan dan Kliring Pengembalian 1.

Wilayah Kliring On-line Otomasi a.

Pada saat Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, petugas Peserta harus menyerahkan Warkat Debet kepada PKL pada jadwal yang telah ditetapkan.

b.

Dalam hal petugas Peserta menyerahkan Warkat Debet setelah batas akhir yang ditetapkan, maka: 1)

petugas PKL harus menolak Warkat Debet Peserta yang bersangkutan; dan

2)

Peserta yang bersangkutan harus menerima distribusi Warkat Debet dan laporan hasil Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dari PKL.

2.

Wilayah Kliring Off-line Otomasi a.

Pada saat Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian, petugas Peserta harus menyerahkan Warkat Debet dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada PKL pada jadwal yang telah ditetapkan.

b.

Dalam hal petugas Peserta menyerahkan Warkat Debet dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet setelah batas akhir yang ditetapkan, maka: 1)

petugas PKL harus menolak Warkat Debet dan rekaman DKE Debet Peserta yang bersangkutan; namun

2)

Peserta yang bersangkutan harus menerima distribusi Warkat Debet dan laporan hasil Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dari PKL.

3.

Wilayah Kliring Off-line Manual a.

Petugas Peserta harus hadir dalam pertemuan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan.

234

Lampiran 7 b.

Dalam hal petugas Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring penyerahan/Kliring pengembalian yang ditetapkan maka: 1)

media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet Peserta yang bersangkutan ditolak oleh PKL;

2)

petugas Peserta harus menerima Warkat Debet dari Peserta lainnya serta laporan hasil Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dari PKL;

c.

Dalam hal petugas Peserta tidak hadir, maka: DKE

Debet

dan

Warkat

Debet dari dan untuk Peserta yang tidak hadir

tersebut tidak diperhitungkan dalam Kliring Debet. 4.

Wilayah Kliring On-line Manual: a.

Petugas Peserta harus hadir dalam pertemuan Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian pada jadwal yang telah ditetapkan.

b.

dalam hal petugas Peserta hadir melewati batas akhir jadwal Kliring penyerahan/Kliring pengembalian yang ditetapkan maka petugas Peserta harus menerima Warkat Debet dari Peserta lainnya serta laporan hasil Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dari PKL;

c.

dalam hal petugas Peserta tidak hadir, maka DKE Debet dan Warkat Debet dari dan untuk Peserta yang tidak hadir tersebut tidak diperhitungkan dalam Kliring Debet;

d.

Peserta dinyatakan tidak hadir jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) menit sejak cut off window Kliring penyerahan tidak hadir di PKL.

N.

Fasilitas dalam Penyelenggaraan Kliring Debet 1.

Data Incoming DKE Debet a.

Peserta dapat memperoleh data transaksi masuk (incoming DKE Debet) baik dari hasil Kliring penyerahan maupun Kliring pengembalian.

b.

Incoming DKE Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat diperoleh dengan mekanisme sebagai berikut: 1)

Melalui proses down-load incoming DKE Debet dari KPK a)

Download incoming DKE Debet dari KPK ke TPK hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang menggunakan TPK on-line.

b)

Proses

download

incoming

DKE

Debet

untuk

Kliring

penyerahan/Kliring pengembalian dapat dilakukan setelah PKL melakukan

proses

perhitungan

Kliring

penyerahan/Kliring

pengembalian dan berhasil mengirimkan DKE Debet dan BSK ke SSK.

235

Lampiran 7

2)

Melalui permintaan perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet kepada PKL a)

Peserta di Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan Wilayah Kliring Offline Manual yang menggunakan TPK off-line, dapat memperoleh rekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet dari PKL.

b)

Untuk memperoleh rekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a), Peserta harus menyediakan media rekam data elektronis yang diserahkan kepada PKL sebelum penyelenggaraan Kliring penyerahan/Kliring pengembalian selesai.

c)

Media rekam data elektronis sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat berupa disket, compact disk, atau flash disk.

d)

Jenis media rekam data elektronis sebagaimana dimaksud pada huruf c) didasarkan atas ketersediaan fasilitas perekaman yang ada di PKL.

e)

Proses perekaman transaksi masuk (incoming) DKE Debet oleh PKL dilakukan setelah PKL melakukan proses perhitungan Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dan berhasil mengirimkan DKE Debet dan BSK ke SSK.

2.

Permintaan Cetak Ulang Laporan Hasil Proses Kliring Penyerahan/Kliring Pengembalian a.

PKL dapat menyediakan permintaan cetak ulang laporan hasil proses Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian. Permintaan cetak ulang atas laporan tersebut dilakukan secara tertulis oleh pejabat Peserta dengan menyebutkan alasan permintaan.

b.

Contoh format permohonan cetak ulang laporan hasil proses Kliring penyerahan/Kliring pengembalian dan tanda terima pengambilan laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.8.a dan 7.8.b.

3.

Permintaan Salinan (Image) Warkat Debet PKL di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi dapat menyediakan salinan (image) Warkat Debet yang telah diproses secara otomasi melalui mesin baca pilah, dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Permintaan salinan (image) Warkat Debet dilakukan secara tertulis oleh pejabat Peserta dengan menyebutkan alasan permintaan dan melampirkan fotokopi lembar laporan hasil proses Kliring penyerahan yang menunjukkan adanya data

236

Lampiran 7 Warkat Debet dimaksud. Contoh format permohonan Salinan (image) Warkat Debet dan tanda terima pengambilan salinan (image) Warkat Debet sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7.9.a dan 7.9.b. b.

Permintaan salinan (image) Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a, hanya dapat dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Warkat Debet yang bersangkutan dikliringkan.

c.

Dalam hal salinan (image) Warkat Debet tidak dapat diberikan karena terjadi kerusakan pada mesin baca pilah, maka sebagai pengganti salinan (image) Warkat Debet, PKL memberikan surat keterangan bahwa Warkat Debet tersebut telah diproses.

d.

Apabila Peserta penerima menggunakan salinan (image) Warkat Debet tersebut sebagai dasar pembukuan ke rekening nasabah, maka segala konsekuensi yang timbul atas pembukuan tersebut merupakan tanggung jawab Peserta penerima.

e.

Apabila Peserta penerima telah menggunakan salinan (image) Warkat Debet sebagai dasar pembukuan, maka Warkat Debet tersebut tidak dapat dikliringkan kembali oleh siapapun.

f.

Dalam hal Warkat Debet hilang setelah diproses secara otomasi melalui mesin baca pilah, Peserta penerima dapat menolak DKE Debet

yang

Warkat

Debetnya hilang tersebut melalui mekanisme Kliring pengembalian dengan melampirkan salinan (image) Warkat Debet dan surat keterangan Warkat Debet hilang yang ditujukan kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debet melalui Peserta pengirim yang ditandatangani oleh pejabat Peserta penerima. 4.

Fasilitas Investigasi Selisih a.

PKL di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi dapat menyediakan

fasilitas

investigasi

selisih

berupa

penelitian

terhadap

ketidaksesuaian antara laporan hasil proses Kliring penyerahan dengan: 1)

DKE Debet atau data Warkat Debet yang disampaikan Peserta kepada PKL; dan atau

2) b.

Warkat Debet yang diterima Peserta dari PKL.

Permintaan fasilitas investigasi selisih dilakukan melalui telepon atau faksimili oleh Peserta untuk selanjutnya ditegaskan secara tertulis dengan surat yang dilampiri bukti penyerahan Warkat Debet dan laporan hasil proses Kliring penyerahan atau data pendukung lainnya yang diperlukan.

237

Lampiran 7 c.

Permintaan untuk melakukan investigasi selisih hanya dapat diajukan oleh Peserta dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah hasil Kliring penyerahan dibukukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal permintaan untuk melakukan investigasi selisih tersebut melampaui jangka waktu tersebut, PKL tidak dapat menyediakan fasilitas investigasi selisih, kecuali apabila terdapat indikasi tindak pidana.

5.

Pengujian Kualitas MICR Code Line Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi dapat meminta bantuan PKL untuk melakukan pengujian kualitas MICR code line apabila tingkat reject Warkat Debet Peserta cukup tinggi. Permintaan pengujian kualitas MICR code line disampaikan secara tertulis melalui surat oleh Peserta kepada PKL dengan menyertakan spesimen Warkat Debet sebanyak 100 (seratus) lembar.

238

Lampiran 7 BAB VIII PENYELENGGARAAN KLIRING KREDIT

Penyelenggaraan Kliring Kredit dilakukan secara nasional dengan proses perhitungan dilakukan terpusat di PKN. Secara umum penyelenggaraan Kliring Kredit pada setiap hari kerja dilakukan dalam 2 (dua) siklus yaitu siklus 1 (satu) dan siklus 2 (dua). Namun dalam kondisi tertentu dapat diselenggarakan hanya dalam satu siklus yaitu siklus 1 (satu) atau siklus 2 (dua) saja. Penyelesaian akhir hasil perhitungan Kliring Kredit dalam satu siklus dapat dilakukan lebih dari satu kali melalui Penyelesaian Akhir Secara Periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. A.

Tata Cara Penyelenggaraan Kliring Kredit Tata cara penyelenggaraan Kliring Kredit pada setiap siklus meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut: 1.

Pembuatan DKE Kredit Pembuatan DKE Kredit oleh Peserta dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.

input DKE Kredit secara manual melalui TPK; dan/atau

b.

import DKE Kredit dari sistem internal Peserta atau media rekam data elektronis ke TPK.

Sandi transaksi yang dapat digunakan dalam pembuatan DKE Kredit adalah sandi transaksi 50 – 59 sesuai dengan jenis data yang ditransaksikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.1. Pembuatan DKE Kredit harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi untuk DKE Kredit sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini. 2.

Pembuatan batch DKE Kredit a.

Pembuatan batch DKE Kredit dapat dilakukan melalui TPK atau sistem internal Peserta.

b.

Pembuatan batch DKE Kredit oleh Peserta harus memenuhi persyaratan kelengkapan pengisian informasi untuk batch DKE Kredit sesuai dengan Buku Pedoman TPK yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia secara terpisah dari Surat Edaran ini.

c.

Setiap batch DKE Kredit harus berisi DKE Kredit yang berasal dari satu Peserta yang sama.

d.

Batch DKE Kredit harus dalam keadaan seimbang (balance) yaitu total nominal rincian DKE Kredit harus sama dengan nominal batch DKE Kredit.

3.

Pengiriman batch DKE Kredit ke SSK

239

Lampiran 7 a.

Pengiriman batch DKE Kredit dapat dilakukan secara : 1)

on line ke SSK melalui TPK on line; atau

2)

off line ke KPK untuk selanjutnya dikirim secara on line ke SSK melalui KPK oleh PKL.

b.

Pengiriman batch DKE kredit secara on line melalui TPK on-line sebagaimana dimaksud pada butir a. 1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Batch DKE Kredit yang dikirim dapat meliputi: a)

batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta yang bersangkutan; dan/atau

b)

batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta lain yang merupakan Bank yang sama dengan Peserta pengirim.

2)

Pengiriman batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta lain

sebagaimana

dimaksud pada butir 1) b) menggunakan sandi asal Wilayah Kliring dimana kantor asal Peserta pengirim DKE Kredit berada. 3)

Pengiriman batch DKE Kredit ke SSK dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal Kliring Kredit yang ditetapkan.

4)

SSK mengirimkan konfirmasi status keberhasilan pengiriman batch DKE Kredit dari Peserta secara elektronis. Batch DKE Kredit yang berhasil diterima oleh SSK akan diberi status “SUDAH TERKIRIM”, sedangkan batch DKE Kredit yang belum dikirim atau mengalami kegagalan pengiriman diberi status “BELUM TERKIRIM”. Peserta dapat melakukan pengiriman ulang batch DKE yang berstatus “BELUM TERKIRIM” sepanjang memenuhi jadwal yang telah ditetapkan.

c.

Pengiriman batch DKE Kredit secara off line ke KPK untuk selanjutnya dikirim ke SSK secara on line melalui KPK oleh PKL sebagaimana dimaksud butir a.2) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1)

Kegiatan Awal di Kantor Peserta Dengan menggunakan TPK, Peserta melakukan kegiatan sebagai berikut: a)

merekam batch DKE Kredit yang akan dikliringkan ke dalam media rekam data elektronis berupa disket, flash disk, atau compact disk.

b)

mencetak BPR-Kliring Kredit dalam rangkap 2 (dua), kemudian membubuhkan stempel Kliring, tanda tangan dan nama jelas petugas Peserta pada BPR-Kliring Kredit sebagai kontrol internal di kantor Peserta.

240

Lampiran 7 c)

Batch DKE Kredit yang direkam sebagaimana dimaksud pada huruf a) dapat meliputi: (1)

batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta yang bersangkutan; dan/atau

(2)

batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta lain yang merupakan Bank yang sama dengan Peserta pengirim.

d)

Pengiriman batch DKE Kredit yang berasal dari Peserta lain sebagaimana dimaksud pada butir 1) b) menggunakan sandi asal Wilayah Kliring dimana kantor asal Peserta pengirim DKE Kredit berada.

2)

Kegiatan di Kantor PKL a)

Petugas Kliring melakukan kegiatan sebagai berikut: (1)

Mencantumkan waktu penyerahan media data elektronis yang berisi DKE Kredit dengan cara memasukkan lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Kredit ke dalam mesin penera waktu (time stamps).

(2)

Menyerahkan kepada petugas PKL: (a)

media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit;

(b)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Kredit; dan

(c)

fotokopi TPPK dan fotokopi identitas Petugas Kliring,

Pada saat menyerahkan dokumen di atas, Petugas Kliring harus menunjukkan TPPK. b)

Petugas PKL melakukan kegiatan sebagai berikut: (1)

Memastikan ada/tidaknya TPPK

(2)

Menerima dari Petugas Kliring: (a)

media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit;

(b)

lembar pertama dan lembar kedua BPR-Kliring Kredit; dan

(3)

Memeriksa kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Kredit yang meliputi: (a)

pencantuman waktu penyerahan pada BPR-Kliring Kredit dan kesesuaiannya dengan jadwal Kliring;

(b)


241

Lampiran 7 (c)

pencantuman tanda tangan dan/atau nama pejabat atau petugas Peserta pengirim yang berwenang pada BPR-Kliring Kredit; dan

(d)

kecocokan sandi Peserta pada BPR-Kliring Kredit dengan sandi Peserta yang terdapat pada TPPK.

Pemeriksaan kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Kredit sebagaimana tersebut di atas dimaksudkan hanya untuk memeriksa kelengkapan dan tidak dimaksudkan untuk memeriksa keabsahan informasi yang tercantum dalam Dokumen Kliring. Keabsahan informasi dalam Dokumen Kliring, termasuk kebenaran tanda tangan dan/atau nama petugas Peserta yang tercantum pada BPR-Kliring Kredit, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta dan bukan merupakan tanggung jawab PKL. (4)

Dalam hal kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Kredit sebagaimana dimaksud pada angka

(3) tidak dipenuhi,

petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (a)

membatalkan waktu penyerahan media data elektronis yang berisi DKE Kredit, dengan cara mencoret dan menuliskan alasan pembatalan serta membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Kredit; dan

(b)

mengembalikan BPR-Kliring Kredit dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit kepada petugas Peserta.

(5)

Dalam hal kelengkapan dan pengisian BPR-Kliring Kredit sebagaimana dimaksud pada angka petugas

PKL

dengan

(3) telah dipenuhi,

menggunakan

KPK

melakukan

pencocokan antara total record DKE, total batch, dan total nominal yang ada pada media rekam data elektronis dengan total record DKE, total batch, dan total nominal yang terdapat pada BPR-Kliring Kredit. (6)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka (5) terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut:

242

Lampiran 7 (a)

tidak melakukan proses perekaman DKE Kredit;

(b)

membatalkan waktu penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit dengan cara mencoret dan

menuliskan

alasan

pembatalan

serta

membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Kredit; dan (c)

mengembalikan BPR-Kliring Kredit dan media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit kepada petugas Peserta.

(7)

Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada angka (5) tidak terdapat perbedaan, petugas PKL melakukan hal-hal sebagai berikut: (a)

melakukan proses perekaman dan pengiriman DKE Kredit ke SSK dengan menggunakan KPK;

(b)

membubuhkan paraf pada BPR-Kliring Kredit; dan

(c)

mengembalikan lembar kedua BPR-Kliring Kredit kepada Petugas Kliring sebagai tanda bukti perekaman DKE Kredit.

(8)

Mencetak

Bukti

Penerimaan

DKE

Kredit

oleh

SSK

(acknowledgement), dengan menggunakan KPK. (9)

Menyerahkan Bukti Penerimaan DKE Kredit oleh SSK (acknowledgement) sebagaimana dimaksud pada angka (8) kepada Petugas Kliring dalam hal diminta oleh Petugas Kliring.

4.

Perhitungan BSK Kredit Nasional Secara Periodik dan Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit a.

Sepanjang jadwal penyelenggaraan Kliring Kredit, SSK melakukan perhitungan terhadap setiap batch DKE Kredit yang dikirim (batch DKE outgoing) dengan memperhatikan kecukupan dana yang dimiliki Bank.

b.

Dana yang dimiliki Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a., bersumber dari: 1)

Saldo dana tunai (cash prefund) yang disediakan oleh Bank; dan

2)

dana confirmed incoming yang belum dilakukan Penyelesaian Akhir secara periodik sebelumnya.

Yang dimaksud dengan dana confirmed incoming adalah transfer kredit masuk dari Bank lain yang didukung dengan dana yang cukup oleh Bank lain tersebut. Confirmed incoming yang telah dilakukan Penyelesaian Akhir secara periodik

243

Lampiran 7 sebelumnya tidak lagi diperhitungkan sebagai dana yang dimiliki oleh Bank karena dana tersebut telah dibukukan atau diselesaikan ke rekening giro Bank. c.

Batch DKE Kredit outgoing yang didukung dengan dana yang cukup oleh Bank Pengirim dan telah dilakukan proses perhitungan oleh SSK dinyatakan sebagai confirmed outgoing.

d.

Secara periodik sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, SSK melakukan proses perhitungan BSK kredit nasional secara periodik dengan menggunakan mekanisme netting antara batch DKE Kredit confirmed outgoing dan DKE Kredit confirmed incoming.

e.

Berdasarkan hasil proses perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf d selanjutnya Penyelenggara melakukan Penyelesaian Akhir secara periodik dengan melakukan pembukuan ke rekening giro Bank atau prefund.

f.

Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana huruf d menunjukkan nilai positif, yaitu lebih besar atau sama dengan nol maka rekening giro Bank dikredit sebesar nilai positif dimaksud.

g.

Dalam hal hasil perhitungan sebagaimana huruf d menunjukkan nilai negatif, yaitu lebih kecil dari nol, maka prefund Bank yang bersangkutan didebet sebesar nilai negatif dimaksud.

5.

Informasi Awal Hasil Kliring Kredit Nasional a.

Sepanjang jam operasional sampai dengan batas akhir pengiriman DKE Kredit, SSK melakukan perhitungan sementara BSK Kredit secara nasional untuk masingmasing Bank, yaitu selisih antara total nominal dana yang dimiliki Bank dengan total nominal batch DKE Kredit yang dikirim oleh Bank.

b.

Total nominal dana yang dimiliki oleh masing-masing Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari: 1)

dana tunai (cash prefund) yang telah disediakan oleh Bank; dan

2)

dana dari confirmed incoming, yaitu transfer kredit masuk dari Bank lain yang dapat dipenuhi oleh dana yang dimiliki Bank lain tersebut.

c.

PKN menyediakan informasi awal mengenai Penyelesaian Akhir Secara Periodik sebagaimana dimaksud pada angka 4. dan hasil perhitungan sementara BSK Kredit nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat diakses oleh Peserta melalui TPK on-line.

d.

Dalam hal perhitungan sementara BSK Kredit nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a menunjukkan nilai negatif, maka Bank dapat menambah dana

244

Lampiran 7 tunai (cash prefund) melalui Sistem BI-RTGS sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Tatacara penambahan dana tunai (cash prefund) sebagaimana dimaksud dalam Bab VI mengenai Pendanaan Awal (Prefund). 6.

Penyelesaian Akhir Kliring Kredit a.

Setelah batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) berakhir, PKN melalui SSK melakukan perhitungan akhir siklus BSK Kredit nasional untuk masing-masing Bank, yaitu selisih antara total nominal dana yang dimiliki Bank dengan total nominal batch DKE Kredit yang dikirim oleh Bank dengan status confirmed outgoing dan belum dilakukan Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit . Confirmed outgoing adalah total batch DKE Kredit keluar (outgoing) yang dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki oleh Bank pengirim. Hasil perhitungan akhir BSK Kredit nasional tersebut dapat menunjukkan nilai positif atau nihil.

b.

Sumber dana yang dimiliki oleh masing-masing Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a bersumber dari: 1)

saldo dana tunai (cash prefund) yang dimiliki Bank sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund); dan

2)

dana dari confirmed incoming yang tersedia sampai dengan berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund) dan belum dilakukan Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit.

c.

Berdasarkan perhitungan akhir BSK Kredit nasional sebagaimana dimaksud pada butir a, PKN melakukan Penyelesaian Akhir ke rekening giro Bank di Sistem BIRTGS sebagai berikut: 1)

apabila BSK Kredit nasional menunjukkan nilai positif, maka rekening giro Bank dikredit sebesar nilai positif tersebut; atau

2)

apabila hasil perhitungan menunjukkan nilai nihil, maka rekening giro Bank dikredit sebesar nilai nihil.

d.

Bank dapat melakukan download seluruh data confirmed outgoing melalui TPK online setelah proses perhitungan akhir siklus BSK Kredit nasional.

7.

Penanganan batch DKE Kredit yang merupakan unconfirmed outgoing a.

Unconfirmed outgoing adalah total batch DKE Kredit keluar (outgoing) yang tidak dapat diselesaikan dengan menggunakan sumber dana yang dimiliki oleh Bank pengirim.

245

Lampiran 7 b.

Apabila setelah berakhirnya batas waktu penambahan pendanaan awal (prefund), Bank memiliki batch DKE Kredit yang merupakan unconfirmed outgoing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka: 1)

dalam hal unconfirmed outgoing terjadi pada penyelenggaraan Kliring Kredit siklus 1 (satu) , maka batch DKE Kredit tersebut dipindahkan secara otomatis ke Kliring Kredit siklus 2 (dua);

2)

dalam hal unconfirmed outgoing terjadi pada penyelenggaraan Kliring Kredit siklus 2 (dua) , maka batch DKE Kredit tersebut tidak diperhitungkan dan selanjutnya DKE Kredit tersebut dibatalkan oleh SSK.

c.

Bank melalui kantornya yang menjadi Peserta dapat mengkliringkan kembali batch DKE Kredit yang merupakan unconfirmed outgoing sebagaimana dimaksud pada butir b.2) pada Kliring Kredit hari kerja berikutnya.

8.

Penerimaan transfer masuk (incoming) DKE Kredit confirmed dari Bank lain a.

Peserta dapat memperoleh incoming DKE Kredit confirmed dengan mekanisme sebagai berikut: 1)

Melalui proses download incoming DKE Kredit confirmed dari SSK a)

Download incoming DKE Kredit confirmed dari SSK ke TPK hanya dapat dilakukan oleh Peserta yang menggunakan TPK on-line, dengan ketentuan sebagai berikut: (1)

Dalam hal Peserta merupakan kantor pusat atau kantor koordinator, Peserta dapat melakukan download seluruh incoming DKE Kredit confirmed untuk seluruh kantor Bank yang bersangkutan secara nasional.

(2)

Dalam hal Peserta bukan merupakan kantor pusat atau kantor koordinator, Peserta hanya dapat melakukan download incoming

DKE

Kredit confirmed

untuk

Peserta

yang

bersangkutan saja. b)

Proses download incoming DKE Kredit confirmed sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dapat dilakukan setiap saat tanpa harus menunggu proses perhitungan akhir siklus BSK Kredit nasional.

c)

PKN menginformasikan status final yang menjelaskan bahwa SSK telah melakukan proses akhir siklus BSK Kredit nasional atau status belum final yang menjelaskan bahwa SSK belum melakukan proses akhir siklus BSK Kredit nasional, pada setiap proses download

246

Lampiran 7 sebagaimana dimaksud dalam huruf b. 2)

Melalui permintaan rekaman incoming DKE Kredit kepada PKL, dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Peserta yang menggunakan TPK off-line, dapat memperoleh rekaman incoming DKE Kredit dari PKL.

b)

Dalam hal di suatu Wilayah Kliring terdapat lebih dari satu Peserta dari Bank yang sama maka permintaan rekaman incoming DKE Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a) diatur sebagai berikut: (1)

Rekaman incoming DKE Kredit mencakup seluruh incoming DKE Kredit yang ditujukan untuk seluruh Peserta dari Bank yang sama di Wilayah Kliring tersebut.

(2)

Rekaman incoming DKE Kredit hanya diberikan kepada salah satu Peserta yang ditunjuk sebagai koordinator untuk penerimaan incoming DKE Kredit.

(3)

Distribusi informasi penerimaan incoming DKE Kredit kepada Peserta lainnya dari Bank yang sama merupakan tanggung jawab Peserta koordinator tersebut.

c)

Untuk memperoleh rekaman incoming DKE Kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a), Peserta harus menyediakan media rekam data elektronis yang diserahkan kepada PKL.

d)

Media rekam data elektronis sebagaimana dimaksud pada huruf c) dapat berupa disket, compact disk, atau flash disk.

e)

Proses perekaman incoming DKE Kredit hanya dapat dilakukan setelah PKN melakukan proses perhitungan akhir BSK Kredit nasional.

9.

Tindak lanjut atas incoming DKE Kredit yang diterima dari Bank lain atas incoming DKE Kredit, Peserta penerima melakukan kegiatan sebagai berikut: a.

Meneliti dan mencocokkan DKE Kredit yang diterima dengan laporan yang berisikan rincian DKE Kredit yang diterima.

b.

Terhadap incoming DKE Kredit yang diterima dan telah dilakukan Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit atau Penyelesaian Akhir Kliring Kredit siklus 1 (satu) wajib segera dilakukan pengkreditan ke rekening nasabah penerima sebelum jadwal proses Penyelesaian Akhir Secara Periodik berikutnya dilakukan oleh Penyelenggara.

247

Lampiran 7 c.

Khusus untuk incoming DKE Kredit siklus 2 (dua) yang diterima dan Penyelenggara telah melakukan Penyelesaian Akhir Kliring Kredit siklus 2 (dua), Bank Peserta wajib melakukan pengkreditan ke rekening nasabah penerima pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit siklus 2 (dua) tersebut sesuai dengan ketentuan mengenai kewajiban dan tanggung jawab Peserta dalam pengiriman dan penerimaan DKE Kredit sebagaimana diatur dalam PBI SKNBI.

d.

tersebut ...

Dalam melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, Bank Peserta agar memperhatikan mekanisme pengkreditan ke rekening nasabah untuk menghindari terjadinya pengkreditan ganda.

B.

Laporan dalam Penyelenggaraan Kliring Kredit Jenis laporan Kliring Kredit yang dicetak dan didistribusikan oleh PKN atau PKL kepada Peserta, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8.

C.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Kliring Kredit 1.

Dalam pembuatan batch DKE Kredit, jumlah transaksi dalam 1 (satu) batch paling banyak 200 (dua ratus) transaksi.

2.

Bagi Peserta yang melakukan pengiriman batch DKE Kredit melalui PKL, penggunaan media rekam data elektronis berupa disket, flash disk atau compact disk harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a.

Media rekam data elektronis yang disampaikan kepada PKL bebas dari virus serta tidak rusak atau cacat.

b.

Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada media rekam data elektronis, Peserta hendaknya secara periodik mengganti media rekam data elektronis.

c.

Untuk menghindari kemungkinan terhambatnya kelancaran proses pengiriman DKE Kredit, Peserta dianjurkan untuk merekam DKE Kredit ke dalam media rekam data elektronis utama dan cadangan.

d.

Jumlah transaksi dan jumlah nominal DKE Kredit pada BPR-Kliring Kredit harus sama dengan jumlah DKE Kredit yang direkam pada media rekam data elektronis.

3.

Pada saat di kantor PKL, Peserta harus mencocokkan jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit yang diserahkan kepada PKL pada Kliring Kredit dengan jumlah BPR-Kliring Kredit yang diterima dari PKL.

4.

Dalam hal Bank melakukan pengembalian DKE Kredit yang dikirim oleh Bank lainnya, maka pada saat pembuatan DKE Kredit diatur sebagai berikut: a.

pada field nomor rekening harus diisi dengan ”0000000000000002” (enam belas

248

Lampiran 7 digit). b.

pada field keterangan, harus mencantumkan nomor referensi DKE Kredit yang diterima sebelumnya dari Bank lain, sebagai awal berita.

c.

249

Lampiran 7

BAB VIIIA JADWAL PENYELENGGARAAN SKNBI

A.

Jadwal Kliring Kredit 1.

Penyelenggara Kliring Nasional (PKN) menetapkan jadwal Kliring Kredit yang berlaku secara nasional untuk kegiatan sebagai berikut: a.

Kliring Kredit Siklus 1 (satu) 1)

penyediaan Pendanaan Awal (prefund);

2)

pengiriman Data Keuangan Elektronik (DKE) Kredit ke Sistem Sentral Kliring (SSK);

b.

2.

3)

download DKE Kredit inward confirmed;

4)

penyediaan informasi awal (early warning);

5)

penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund);

6)

Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit;

7)

Penyelesaian Akhir Kliring Kredit; dan

8)

download DKE Kredit outward.

Kliring Kredit Siklus 2 (dua) 1)

pengiriman DKE Kredit ke SSK;

2)

download DKE Kredit inward confirmed;

3)


4)


5)

Penyelesaian Akhir Secara Periodik Kliring Kredit;

6)

Penyelesaian Akhir Kliring Kredit; dan

7)

download DKE Kredit outward.

Penyelenggara Kliring Lokal (PKL) menetapkan jadwal penyampaian media rekam data elektronis yang berisi rekaman DKE Kredit bagi Peserta yang penyampaian DKE Kreditnya dilakukan melalui PKL untuk diteruskan ke SSK.

3.

Dalam menetapkan jadwal penyampaian media rekam data elektronis dari Peserta kepada PKL sebagaimana dimaksud pada angka 2., PKL harus memperhatikan batas waktu pengiriman DKE Kredit ke SSK sebagaimana dimaksud pada butir 1.a dan 1.b.

B.

Jadwal Kliring Debet 1.

Jadwal Kliring Debet yang Ditetapkan oleh PKN PKN menetapkan jadwal Kliring Debet yang berlaku secara nasional untuk kegiatan sebagai berikut:

250

Lampiran 7

a.

penyediaan Pendanaan Awal (prefund);

b.

window time penyampaian DKE Debet dari TPK on-line dan KPK ke SSK: 1)

DKE Debet Kliring Penyerahan;

2)

DKE Debet Kliring Pengembalian;

c.


d.


e.

window time download status DKE Debet Penyerahan oleh KPK;

f.

window time proses Bilyet Saldo Kliring (BSK) Penyerahan Lokal dan BSK Pengembalian Lokal oleh KPK;

g.

window time pengiriman BSK Penyerahan Lokal, BSK Pengembalian Lokal dan BSK Debet Lokal oleh KPK ke SSK;

2.

h.

penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet secara nasional; dan

i.

download DKE Debet inward dan outward oleh TPK on-line.

Jadwal Kliring Debet yang Ditetapkan oleh PKL PKL menetapkan jadwal Kliring Debet yang berlaku secara lokal untuk kegiatan sebagai berikut: a.

Kliring Penyerahan 1)

penyampaian DKE Debet penyerahan dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK;

2)

penyampaian Warkat Debet penyerahan dari Peserta kepada PKL atau kepada Peserta lainnya;

3)

penambahan Pendanaan Awal oleh kantor pusat Peserta;

4)

pengiriman BSK penyerahan lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan

5) b.

distribusi laporan Kliring penyerahan oleh PKL kepada Peserta.

Kliring Pengembalian 1)

penyampaian DKE Debet pengembalian dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK;

2)

penyampaian Warkat Debet pengembalian dari Peserta kepada PKL atau kepada Peserta lainnya;

3)

pengiriman BSK pengembalian lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan

4) 3.

distribusi laporan Kliring pengembalian oleh PKL kepada Peserta.

Penetapan Jadwal Kliring Debet Secara Lokal Oleh PKL

251

Lampiran 7

a.

Penetapan jadwal Kliring Debet secara lokal oleh PKL untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.a dan 2.b harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1)

Batas akhir penyediaan Pendanaan Awal (prefund) untuk Kliring Debet. Hal ini dimaksudkan agar PKL mempunyai waktu yang cukup untuk mengumumkan kepada Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan apabila terdapat Bank yang tidak ikut SKNBI karena tidak memenuhi ketentuan mengenai penyediaan pendanaan awal (prefund).

2)

Batas akhir: a)

proses BSK di KPK;

b)

pengiriman BSK dari KPK ke SSK; dan

c)

penambahan Pendanaan Awal (top up prefund) Debet;

yang ditetapkan oleh PKN. b.

Penetapan jadwal Kliring Debet di suatu Wilayah Kliring oleh PKL untuk pertama kali dan perubahannya harus memperoleh persetujuan dari PKN, dengan tata cara sebagai berikut: 1)

PKL menyampaikan usulan secara tertulis kepada PKN mengenai rencana jadwal Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada butir 2.b; dan

2)

Dalam hal PKN menyetujui rencana jadwal Kliring Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1), PKN memberikan persetujuan secara tertulis.

c.

PKL memberitahukan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan mengenai jadwal penyelenggaraan SKNBI atau perubahannya yang telah disetujui oleh PKN melalui pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8A.1.

4.

Rincian jadwal Kliring Kredit dan Kliring Debet yang berlaku secara nasional sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B di beritahukan oleh PKN melalui pengumuman dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8A.2.

252

Lampiran 7

BAB VIIIB BIAYA PENYELENGGARAAN SKNBI

Biaya transaksi penyelenggaraan SKNBI yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dihitung berdasarkan biaya yang dikeluarkan oleh PKN. A.

Komponen Penetapan Biaya 1.

2.

Biaya Investasi, antara lain: a.

biaya perangkat keras (hardware);

b.

biaya pengembangan aplikasi (software);

c.

biaya pemeliharaan (maintenance) SKNBI;

d.

biaya enhancement SKNBI;

e.

biaya security audit; dan

f.

biaya lisensi software.

Biaya Operasional Biaya penyelenggaraan SKNBI, antara lain biaya personil dan biaya non personil.

Dalam menetapkan biaya, selain pertimbangan tersebut di atas, Bank Indonesia tetap memperhatikan tujuan penyelenggaraan SKNBI yaitu terselenggaranya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Sehingga dalam kondisi tertentu Bank Indonesia dapat untuk tidak membebankan beberapa komponen biaya sebagaimana tersebut di atas. B.

Jenis dan Besarnya Biaya dalam SKNBI 1.

Jenis biaya dalam penggunaan SKNBI terdiri dari: a.

Biaya Proses Kliring Debet Biaya proses Kliring Debet penyerahan terdiri atas: a)

biaya proses Data Keuangan Elektronik (DKE) Debet; dan

b)

biaya proses pilah Warkat Debet, khusus Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debet-nya dilakukan secara otomasi.

c)

biaya Warkat Debet Reject, khusus Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debet-nya dilakukan secara otomasi.

2.

b.

Biaya Proses DKE Kliring Kredit;

c.

Biaya Pembuatan dan/atau Penggantian Tanpa Pengenal Petugas Kliring (TPPK).

Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberitahukan oleh Bank Indonesia melalui pengumuman.

253

Lampiran 7

C.

Perhitungan, dan Pembebanan Biaya dalam Penyelenggaraan SKNBI 1.

Biaya proses Kliring Debet dan biaya proses Kliring Kredit sebagaimana dimaksud pada butir B.1.a. dan butir B.1.b. dihitung dengan mekanisme sebagai berikut: a.

Biaya proses DKE Debet dan DKE Kredit dihitung oleh PKN pada setiap akhir bulan atas dasar total DKE Debet dan total DKE Kredit yang diterima dan diproses oleh PKN.

b.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat yang menyebabkan: 1)

DKE Debet penyerahan tidak dapat dikirim oleh PKL ke SSK; dan/atau

2)

Proses perhitungan akhir dilakukan secara lokal dan Penyelesaian Akhir Kliring Debet dilakukan oleh PKL, biaya proses DKE Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a. dapat dihitung oleh PKL atas dasar total DKE Debet yang diterima dan diproses oleh PKL.

c.

Dalam hal perhitungan biaya proses DKE Debet sebagaimana dimaksud pada huruf b. dilakukan oleh PKL selain BI, maka PKL Selain BI melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)

Melalui aplikasi Komputer Penyelenggara Kliring (KPK), mencetak Laporan Pembebanan Kewajiban Membayar Atas biaya Proses DKE Kliring Penyerahan (SKN-223102).

2)

Menyampaikan Laporan Daftar Kewajiban Membayar Atas biaya Proses DKE Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf a) kepada PKL BI yang mewilayahi melalui sarana sebagai berikut:

3)

a)

Teleks;

b)

I-teleks; atau

c)

Telepon dan faksimili, yang disertai dengan angka rahasia

Laporan daftar Pembebanan Kewajiban Membayar Atas biaya Proses DKE Kliring Penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf b), disampaikan kepada PKL BI yang mewilayahi paling lambat pada hari kerja pertama awal bulan berikutnya.

d.

Biaya proses Warkat Debet di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debet-nya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar total Warkat Debet yang diserahkan oleh Peserta dan diproses oleh PKL.

e.

Biaya Warkat Debet reject di Wilayah Kliring yang pemilahan Warkat Debet-nya dilakukan secara otomasi dihitung oleh PKL pada setiap akhir bulan atas dasar

254

Lampiran 7

total Warkat Debet reject kepada Peserta pengirim atau Peserta penerima sesuai dengan alasan penyebab Warkat Debet reject sebagaimana tercantum pada Lampiran 8B. f.

Biaya sebagaimana dimaksud pada butir B.1.a. dan B.1.b.

dibebankan ke

rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya. 2.

Biaya pembuatan dan penggantian TPPK sebagaimana dimaksud pada B.1.c. dihitung oleh PKL untuk setiap kali permohonan pembuatan dan/atau penggantian TPPK. Pembebanan atas biaya tersebut dilakukan oleh PKL setiap kali terdapat permohonan, dengan cara sebagai berikut: a.

dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI di PKL BI, pembebanan dilakukan dengan cara pendebetan rekening giro Bank Peserta di Bank Indonesia; atau

b.

dalam hal TPPK digunakan untuk mengikuti kegiatan SKNBI di PKL Selain BI, pembebanan dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PKL Selain BI.

3.

Laporan Biaya dalam Penyelenggara SKNBI a.

PKN menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.1) per Peserta di Wilayah Kliring.

b.

Dalam hal PKL melakukan propses perhitungan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud pada butir 3.a.2), menerbitkan laporan rincian pembebanan biaya dalam penyelenggaraan SKNBI per Peserta dan menyampaikan laporan tersebut kepada masing-masing Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

255

Lampiran 7

BAB IX PERUSAHAAN JASA KURIR DAN TANDA PENGENAL PETUGAS KLIRING

A.

Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi, Wilayah Kliring Off-line Otomasi, Wilayah Kliring Off-line Manual dan Wilayah Kliring On-line Manual dapat mewakilkan kegiatan-kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit kepada Perusahaan Jasa Kurir. Ketentuan mengenai penggunaan Perusahaan Jasa Kurir oleh Peserta di Wilayah Kliring dimaksud diatur sebagai berikut: 1.

Ruang Lingkup Kegiatan a.

Kegiatan Peserta yang dapat diwakilkan kepada Perusahaan Jasa Kurir meliputi kegiatan sebagai berikut: 1)

penyerahan bundel Warkat Debet dan/atau media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet kepada petugas PKL pada Kliring penyerahan dan Kliring pengembalian;

2)

penyerahan media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit kepada petugas PKL pada Kliring Kredit;

3)

penyerahan media rekam data elektronis untuk keperluan perekaman incoming DKE hasil Kliring penyerahan, Kliring pengembalian dan Kliring Kredit;

4)

penerimaan BPWD-Kliring Penyerahan, BPWD-Kliring Pengembalian, BPRKliring Penyerahan, BPR-Kliring Pengembalian dan BPR Kliring Kredit dari petugas PKL;

5)

penerimaan Warkat Debet yang telah diproses secara otomasi dan laporan hasil Kliring penyerahan, Kliring pengembalian dan Kliring Kredit dari petugas PKL;

6)

penerimaan media rekam data elektronis yang berisi rekaman incoming DKE hasil Kliring penyerahan, Kliring pengembalian dan Kliring Kredit;

7)

penerimaan media compact disk yang berisi data Warkat Debet dan salinan (image) Warkat Debet hasil Kliring penyerahan;

8)

penerimaan pengumuman serta surat-surat yang bersifat tidak rahasia yang disampaikan oleh PKL.

b.

Pembubuhan tanda tangan dan stempel Kliring serta pencantuman informasi

256

Lampiran 7

MICR code line pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring tidak dapat dilakukan oleh petugas Perusahaan Jasa Kurir. 2.

Persyaratan Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir a.

Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir oleh Peserta harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1)

efisiensi, keamanan, dan kecepatan dalam penyampaian bundel Warkat Debet dan media rekam data elektronis yang berisi DKE dengan tidak mengurangi jam pelayanan Peserta kepada nasabah;

2)

jumlah Peserta lain yang telah dilayani oleh Perusahaan Jasa Kurir tersebut; dan

3) b.

kredibilitas Perusahaan Jasa Kurir serta pengurusnya.

Dalam hal Peserta menggunakan Perusahaan Jasa Kurir maka seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a harus dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir kecuali terjadi Keadaan Darurat dan/atau hal-hal lain berdasarkan pertimbangan PKL, yang mengakibatkan Perusahaan Jasa Kurir tidak dapat melakukan kewajibannya.

c.

Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dilakukan oleh Petugas Internal Peserta.

d.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Petugas Internal Peserta menyampaikan surat pemberitahuan kepada PKL. Surat pemberitahuan tersebut harus ditandatangani oleh pimpinan kantor Peserta yang bersangkutan dengan menyebutkan alasan dan nama Petugas Internal Bank yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a dan disampaikan paling lambat pada saat melakukan kegiatan tersebut dengan menunjukkan kartu identitas pegawai yang menggunakan foto.

e.

Dalam hal di suatu Wilayah Kliring, Bank memutuskan untuk menggunakan Perusahaan Jasa Kurir maka seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut harus menggunakan Perusahaan Jasa Kurir yang sama.

3.

Persyaratan Perusahaan Jasa Kurir Perusahaan Jasa Kurir yang dapat ditunjuk oleh Peserta harus berbentuk Perseroan Terbatas dan terdaftar di instansi yang berwenang sebagai Perusahaan Jasa Kurir yang dibuktikan dengan Tanda Daftar Perusahaan yang masih berlaku.

4.

Tata Cara Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir a.

Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir harus didasarkan pada perjanjian antara

257

Lampiran 7

Peserta dengan Perusahaan Jasa Kurir, yang sekurang-kurangnya memuat pengaturan mengenai hal-hal sebagai berikut: 1)

Kewajiban Petugas Jasa Kurir untuk mencocokkan: a)

jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring penyerahan dengan jumlah BPWD-Kliring Penyerahan yang diterima dari PKL;

b)

jumlah bundel Warkat Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring pengembalian dengan jumlah BPWD-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL;

c)

jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring penyerahan dengan jumlah BPR-Kliring Penyerahan yang diterima dari PKL;

d)

jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet yang diserahkan kepada PKL pada saat Kliring pengembalian dengan jumlah BPR-Kliring Pengembalian yang diterima dari PKL; dan

e)

jumlah media rekam data elektronis yang berisi DKE Kredit yang diserahkan kepada PKL pada Kliring Kredit dengan jumlah BPR-Kliring Kredit yang diterima dari PKL.

2)

Kewajiban Perusahaan Jasa Kurir untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyalahgunaan ataupun kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan Peserta, nasabah, maupun masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak langsung.

3)

Kewajiban Perusahaan Jasa Kurir untuk memperhatikan aspek keamanan dalam penggunaan sarana yang dipakai dalam pengemasan bundel Warkat Debet dan laporan hasil Kliring.

4)

Pemberian kuasa dari Peserta kepada Perusahaan Jasa Kurir untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a.

b.

Penunjukan dan/atau penggantian Perusahaan Jasa Kurir wajib diberitahukan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal efektif penggunaan Perusahaan Jasa Kurir oleh Peserta, dengan melampirkan fotokopi surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada huruf a. Dalam hal di suatu Wilayah Kliring Bank memiliki beberapa kantor yang menjadi Peserta, maka pemberitahuan penunjukan dan/atau penggantian Perusahaan Jasa Kurir dilakukan oleh kantor Peserta yang menjadi koordinator di Wilayah Kliring

258

Lampiran 7

tersebut. 5.

Kewajiban Peserta dalam Penggunaan Perusahaan Jasa Kurir a.

Sebelum bundel Warkat Debet diserahkan kepada Petugas Jasa Kurir, Peserta wajib mengisi informasi secara lengkap pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir D.2 dan D.3 Bab V mengenai Warkat Debet dan Dokumen Kliring.

b.

Peserta bertanggung jawab penuh terhadap segala akibat yang timbul dari setiap penyimpangan yang dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir.

c.

Peserta harus melaporkan secara tertulis kepada PKL dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh Petugas Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf b beserta langkah-langkah penyelesaian yang telah dilakukan dan Peserta harus memberikan keterangan apabila diminta oleh PKL.

d.

Peserta harus memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Petugas Jasa Kurir untuk mematuhi segala tata tertib selama berada di lokasi PKL. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit Petugas Jasa Kurir melanggar tata tertib, maka PKL dapat meminta Peserta untuk mengganti Petugas Jasa Kurir.

e.

Dalam hal Peserta tidak memenuhi permintaan PKL untuk mengganti Petugas Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf d, PKL dapat menolak Petugas Jasa Kurir yang ditunjuk oleh Peserta yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1.a. Selanjutnya kegiatan tersebut dilaksanakan sendiri oleh Petugas Internal Bank.

B.

TPPK 1.

Penggunaan TPPK a.

Petugas Kliring hanya dapat menggunakan TPPK yang diberikan oleh PKL.

b.

Selama mengikuti kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit di lokasi PKL, Petugas Kliring harus menggunakan TPPK dan kartu identitas pegawai Bank atau Perusahaan Jasa Kurir yang mencantumkan foto Petugas Kliring.

c.

Petugas Kliring harus menunjukkan TPPK pada saat menyerahkan bundel Warkat Debet dan/atau media rekam data elektronis yang berisi DKE Debet dan DKE Kredit serta pada saat menerima laporan hasil Kliring sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab VII mengenai Penyelenggaraan Kliring Debet dan Bab VIII mengenai Penyelenggaraan Kliring Kredit.

259

Lampiran 7

d.

Apabila diperlukan, selain menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud pada huruf c, petugas PKL sewaktu-waktu dapat meminta Petugas Kliring untuk memperlihatkan kartu identitas pegawai Bank atau Perusahaan Jasa Kurir. Dalam hal Petugas Kliring tidak dapat menunjukkan TPPK sebagaimana dimaksud pada huruf c atau kartu identitas sebagaimana dimaksud pada huruf d maka petugas PKL tidak melaksanakan

kegiatan

proses

penerimaan

dan

penyerahan Warkat Debet untuk Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan melarang Petugas Kliring yang bersangkutan untuk mendistribusikan Warkat Debet kepada Petugas Kliring lainnya, untuk Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual. e.

Peserta bertanggungjawab atas penggunaan TPPK yang diterbitkan oleh Penyelenggara.

2.

Spesifikasi TPPK a.

TPPK untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Offline Otomasi 1)

2)

3)

TPPK bagi Petugas Internal Peserta memuat informasi sebagai berikut: a)

nama PKL;

b)

nama Peserta;

c)

status kantor; dan

d)

sandi Peserta.

TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir memuat informasi sebagai berikut: a)

nama PKL;

b)

nama Perusahaan Jasa Kurir;

c)

nama Peserta; dan

d)

3 (tiga) digit pertama sandi Peserta yang diwakili.

Pada bagian belakang TPPK dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat PKL.

b.

TPPK untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual 1)

2)

Pada bagian depan TPPK, memuat informasi sebagai berikut: a)

nama PKL;

b)

nama Peserta;

c)

nama Petugas Internal Peserta; dan

d)

pas foto Petugas Internal Peserta.

Pada bagian belakang TPPK dicantumkan:

260

Lampiran 7

c.

a)

sandi Peserta;

b)

alamat Peserta;

c)

nama dan tanda tangan pejabat PKL; dan

d)

nama dan tanda tangan Petugas Internal Peserta.

Contoh bentuk dan informasi yang dicantumkan dalam TPPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9.

d.

Apabila terdapat perubahan spesifikasi TPPK, PKL memberitahukan secara tertulis kepada seluruh Peserta melalui pengumuman.

3.

Tata Cara Memperoleh TPPK a.

Permohonan TPPK untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1)

Permohonan TPPK untuk Petugas Internal Peserta a)

Permohonan TPPK bagi Petugas Internal Peserta untuk pertama kali, diajukan oleh kantor Bank calon Peserta kepada PKL dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir C.7 Bab III mengenai Kepesertaan.

b)

TPPK bagi Petugas Internal Peserta diberikan oleh PKL kepada kantor Bank sebagaimana dimaksud pada huruf a sebanyak 2 (dua) buah TPPK.

2)

Permohonan TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir a)

Bagi kantor Bank yang akan menjadi Peserta di suatu Wilayah Kliring dan di Wilayah Kliring dimaksud belum terdapat kantor Bank yang sama yang menjadi Peserta, permohonan TPPK untuk pertama kali bagi Perusahaan Jasa Kurir diajukan oleh kantor Bank calon Peserta kepada PKL dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir C.7 Bab III mengenai Kepesertaan, dengan melampirkan fotokopi surat perjanjian antara Peserta dengan Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud pada butir A.4.a. Dalam hal di Wilayah Kliring tersebut, terdapat beberapa kantor dari Bank yang sama yang didaftarkan menjadi Peserta, maka permohonan TPPK bagi Perusahaan Jasa Kurir cukup diwakili oleh salah satu kantor Bank calon Peserta.

b)

Bagi kantor Bank yang sudah menjadi Peserta dan akan menggunakan Perusahaan Jasa Kurir, maka permohonan TPPK

261

Lampiran 7

diajukan oleh Peserta secara tertulis kepada PKL bersamaan dengan pemberitahuan penunjukan Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud pada butir A.4.b. Dalam hal di Wilayah Kliring tersebut, terdapat beberapa kantor dari Bank yang sama yang menjadi Peserta, maka permohonan TPPK cukup diwakili oleh salah satu kantor Peserta. c)

Setiap Perusahaan Jasa Kurir hanya boleh memiliki TPPK maksimum sebanyak 3 (tiga) buah untuk masing-masing Bank yang diwakilinya.

d)

TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir sebagaimana dimaksud dalam huruf c) diserahkan oleh PKL kepada Peserta yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b). Tanggal efektif penggunaan TPPK sebagaimana dimaksud dalam huruf d) ditetapkan oleh PKL sesuai dengan kepesertaan

atau

tanggal

efektif

dengan mempertimbangkan permohonan

penggunaan Perusahaan Jasa Kurir yang diajukan oleh Peserta. e)

Dalam hal Peserta yang telah memiliki TPPK untuk Petugas Internal Bank kemudian menunjuk Perusahaan Jasa Kurir maka Peserta yang bersangkutan harus mengembalikan TPPK yang telah dimiliki kepada PKL pada tanggal efektif penggunaan Perusahaan Jasa Kurir. PKL tidak memberikan TPPK yang baru untuk Perusahaan Jasa Kurir sebelum TPPK yang lama untuk Petugas Internal Bank dikembalikan.

3)

Dalam hal TPPK hilang, baik TPPK untuk Petugas Internal Peserta maupun TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir, Peserta harus segera mengajukan permohonan penggantian TPPK secara tertulis kepada PKL dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. PKL memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

4)

Dalam hal TPPK rusak, baik TPPK untuk Petugas Internal Peserta maupun TPPK untuk Perusahaan Jasa Kurir, Peserta

dapat

mengajukan

permohonan secara tertulis kepada PKL untuk mengganti TPPK tersebut. PKL memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. PKL tidak memberikan TPPK baru sebelum TPPK yang rusak dikembalikan. 5)

Selama Peserta belum memperoleh penggantian atas TPPK sebagaimana

262

Lampiran 7

dimaksud dalam angka 3) dan angka 4), Petugas Kliring Peserta dapat menggunakan fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL sebagai pengganti TPPK dalam mengikuti penyelenggaraan SKNBI. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan tandatangan pejabat PKL. b.

Permohonan TPPK untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual Permohonan TPPK untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual hanya dimaksudkan untuk Petugas Internal Peserta, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Permohonan TPPK bagi Petugas Internal Peserta untuk pertama kali, diajukan oleh kantor Bank calon Peserta kepada PKL dengan tata cara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir C.7 Bab III mengenai Kepesertaan.

2)

Setiap kantor Bank calon Peserta dapat mengajukan TPPK sebanyak jumlah Petugas Internal Peserta yang didaftarkan

kepada PKL pada saat

mengajukan permohonan TPPK. Dalam hal ini, jumlah Petugas Internal Peserta yang didaftarkan kepada PKL sekurang-kurangnya 2 (dua) orang. 3)

Pada saat mengajukan permohonan TPPK kepada PKL, kantor Bank calon Peserta harus melampirkan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing-masing Petugas Internal Peserta yang didaftarkan.

4)

Dalam hal terdapat penggantian atau penambahan Petugas Internal Peserta, Peserta harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada PKL dengan melampirkan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari Petugas Internal Peserta yang menggantikan atau yang ditambahkan.

5)

Dalam hal TPPK hilang, Peserta harus segera mengajukan permohonan penggantian TPPK secara tertulis kepada PKL dengan melampirkan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari Petugas Internal Peserta yang kehilangan TPPK dan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian. PKL memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima.

6)

Dalam hal TPPK rusak, Peserta dapat mengajukan permohonan penggantian TPPK secara tertulis kepada PKL dengan melampirkan TPPK yang rusak dan pas foto ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar dari Petugas Internal

263

Lampiran 7

Peserta. PKL memberikan TPPK yang baru kepada Peserta paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima. PKL tidak memberikan TPPK baru sebelum TPPK yang rusak dikembalikan. 7)

Selama Peserta belum memperoleh penggantian atas TPPK sebagaimana dimaksud dalam angka 5) dan angka 6), Petugas Internal Peserta dapat menggunakan fotokopi surat permohonan penggantian TPPK yang dilegalisir oleh PKL sebagai pengganti TPPK dalam mengikuti penyelenggaraan SKNBI. Legalisasi tersebut dilakukan dengan cara membubuhkan stempel PKL dan tanda tangan pejabat PKL.

4.

Biaya Pembuatan TPPK Peserta dikenakan biaya penggantian pembuatan TPPK yang besarnya ditetapkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang mengatur mengenai biaya dalam penyelenggaraan SKNBI.

264

Lampiran 7

BAB X PENGHENTIAN PESERTA DALAM KEGIATAN SKNBI PKN atau PKL dapat menghentikan sementara atau tetap keikutsertaan Peserta dalam kegiatan SKNBI. A.

Tata Cara Penghentian Sementara Peserta dalam Kegiatan SKNBI 1.

Penghentian sementara karena Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund) a.

Dalam hal Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund) sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, PKN menghentikan sementara keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI sejak berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund) tersebut.

b.

Dengan penghentian tersebut, maka seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

c.

Kantor Bank yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI masih dapat mengikuti kegiatan Kliring pengembalian apabila kantor Bank tersebut menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja yang berbeda dengan Kliring penyerahan, karena kegiatan Kliring pengembalian merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan dalam penyelenggaraan Kliring Debet.

d.

Kepada Bank yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund) sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e.

Pemberitahuan mengenai penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta merupakan tanggung jawab dari kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya

265

Lampiran 7

yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan. 2.

Penghentian sementara karena rekening giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif a.

Dalam hal rekening giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif pada saat tutup Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan mengakibatkan Bank tidak mampu menyediakan pendanaan awal (prefund), PKN menghentikan sementara keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI sejak berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund) pada awal hari kerja berikutnya.

b.


c.


d.

Kepada Bank yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e.


f.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai penghentian

sementara

sebagaimana dimaksud pada huruf a segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

266

Lampiran 7

3.

Penghentian sementara karena adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank a.

Berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank, PKN menghentikan sementara keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI sejak tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank.

b.


c.


d.

Kepada Bank yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal yang sama dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank.

e.


f.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

4.

Penghentian sementara karena Peserta dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI

267

Lampiran 7

a.

Dalam hal Peserta dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3),

Pasal 66 ayat

(3)

atau Pasal 86 ayat (2) huruf c PBI SKNBI, PKN

menghentikan sementara keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI sejak tanggal ditetapkan. b.


c.


d.

Kepada Bank yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal yang sama dengan tanggal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

e.


f.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

5.

Penghentian sementara berdasarkan permintaan dari Peserta a.

Penghentian sementara karena kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan SKNBI

268

Lampiran 7

1)

Kantor Pusat Peserta, UUS, atau Kantor Cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (selanjutnya disebut Bank pemohon) menyampaikan surat permohonan kepada PKN mengenai penghentian sementara keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI. Surat permohonan diajukan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN- Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh PKN paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian sementara. Tembusan surat permohonan disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank yang akan dihentikan sementara terdaftar sebagai Peserta.

2)

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sekurangkurangnya memuat informasi sebagai berikut: a)

Alasan penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI;

b)

Daftar

kantor

Peserta

yang

akan

dihentikan

sementara

keikutsertaanya dalam kegiatan SKNBI; dan c)

Rencana jangka waktu penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI.

3)

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, PKN menyampaikan secara tertulis persetujuan atau penolakan kepada Bank pemohon dengan tembusan kepada PKL dimana kantor Bank yang akan dihentikan sementara terdaftar sebagai Peserta.

4)

Surat persetujuan sebagaimana

dimaksud pada angka 3) antara lain

memuat informasi sebagai berikut: a)

Persetujuan penghentian sementara keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI.

b)

Tanggal efektif dan jangka waktu penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI.

5)

Surat penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 3) antara lain memuat informasi sebagai berikut: a)

Penolakan permohonan penghentian sementara keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam

269

Lampiran 7

kegiatan SKNBI; dan b) 6)

Alasan penolakan permohonan penghentian sementara.

Apabila permohonan penghentian sementara disetujui: a)

PKN menginformasikan kepada seluruh PKL dimana terdapat kantor Peserta yang akan dihentikan sementara dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian.

b)

PKL sebagaimana dimaksud pada huruf a) menginformasikan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai penghentian sementara Peserta tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian.

7)

Peserta yang disetujui untuk dihentikan sementara dalam kegiatan SKNBI, harus mengumumkan kepada nasabahnya mengenai penghentian sementara kantor yang bersangkutan

dalam

kegiatan SKNBI, paling

lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian. 8)

Dengan penghentian tersebut, maka: a)

Dalam hal yang dihentikan adalah seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta maka seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

b)

Dalam hal yang dihentikan adalah sebagian dari kantor Bank yang menjadi Peserta maka kantor-kantor tersebut tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit, namun masih dapat menerima transfer kredit dari Bank lain melalui kantor lainnya yang menjadi Peserta dan tidak dihentikan sementara.

c)

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf b), kewajiban pengkreditan ke rekening nasabah atas transfer yang diterima tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII PBI SKNBI.

b.

Penghentian sementara karena Keadaan Darurat di lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan SKNBI 1)

Dalam hal keadaan memungkinkan, Peserta segera memberitahukan

270

Lampiran 7

kondisi Keadaan Darurat kepada PKL melalui sarana komunikasi yang tersedia dan meminta penghentian sementara keikutsertaan Peserta yang bersangkutan dan atau kantor lainnya yang mengalami Keadaan Darurat dalam kegiatan SKNBI. 2)

Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1), PKL segera menyampaikan persetujuan penghentian sementara kantor Peserta tersebut melalui sarana komunikasi yang tersedia dan menginformasikan kondisi tersebut kepada PKN. Dalam hal penyelenggara SKNBI adalah PKL Selain BI, PKL Selain BI juga menginformasikan kondisi tersebut kepada PKL BI yang mewilayahi PKL Selain BI tersebut.

3)

Dengan penghentian tersebut, maka kantor Bank Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1) tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit namun masih dapat menerima transfer kredit dari Bank lain melalui kantornya yang lain, dan dalam hal ini kewajiban pengkreditan ke rekening nasabah atas transfer kredit yang diterima tetap berlaku sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab VIII PBI SKNBI.

4)

Dalam hal pemberitahuan oleh Peserta yang mengalami Keadaan Darurat tersebut dilakukan setelah Kliring Debet dimulai maka: a)

PKL tidak memperhitungkan DKE Debet untuk Peserta yang mengalami Keadaan Darurat yang dikliringkan oleh Peserta lain pada hari itu.

b)

Terhadap Warkat Debet Peserta yang mengalami Keadaan Darurat yang dikliringkan oleh Peserta lain, maka:

(1)

Untuk Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi, PKL mengembalikan Warkat Debet tersebut kepada Peserta lain yang mengkliringkan;

(2)

Untuk Wilayah Kliring On-line Manual dan Off-line Manual, Peserta lain yang mengkliringkan tidak mendistribusikan Warkat Debet tersebut kepada Peserta yang mengalami Keadaan Darurat.

5)

PKL mengumumkan kepada Peserta lainnya mengenai penghentian sementara Peserta segera setelah menerima pemberitahuan dari Peserta yang mengalami Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada angka 1).

271

Lampiran 7

6)

Setelah keadaan memungkinkan, Peserta menegaskan kembali secara tertulis pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada PKL.

7)

PKL menegaskan kembali secara tertulis pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada PKN segera setelah menerima penegasan secara tertulis dari Peserta sebagaimana

dimaksud

pada

angka 6).

Dalam hal penyelenggara SKNBI adalah PKL Selain BI, PKL Selain BI tersebut harus menyampaikan tembusan surat penegasan tersebut kepada PKL BI yang mewilayahi. 8)

Surat penegasan sebagaimana dimaksud dalam angka 6) sekurangkurangnya memuat informasi sebagai berikut: a)

Alasan penghentian sementara, yaitu karena Keadaan Darurat di lokasi Peserta;

b)

Daftar kantor Peserta yang akan dihentikan sementara dalam kegiatan SKNBI; dan

c)

Rencana jangka waktu penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI.

9)

Setelah menerima surat penegasan dari Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka 6): a)

PKL segera menyampaikan persetujuan secara tertulis kepada Peserta yang bersangkutan dengan tembusan kepada PKN. Dalam hal penyelenggara SKNBI adalah PKL Selain BI, maka tembusan surat persetujuan tersebut disampaikan kepada PKL BI yang mewilayahi.

b)

PKL segera menginformasikan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai jangka waktu penghentian sementara Peserta tersebut.

6.

Penghentian sementara Peserta dalam Kliring Debet karena Warkat Debetnya tertolak (reject) oleh mesin baca pilah dan mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan. a.

Dalam hal Peserta dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam Kliring Debet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 PBI SKNBI, PKL menghentikan sementara keikutsertaan Peserta dalam kegiatan Kliring Debet sejak tanggal ditetapkan.

b.

Peserta yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan Kliring Debet masih dapat mengikuti kegiatan Kliring pengembalian apabila yang

272

Lampiran 7

bersangkutan adalah Peserta di Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja yang berbeda dengan Kliring penyerahan, karena kegiatan Kliring pengembalian merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan dalam penyelenggaraan Kliring Debet. c.

PKL menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta yang bersangkutan mengenai penghentian sementara dalam kegiatan Kliring Debet pada tanggal yang sama dengan tanggal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

d.

PKL memberitahukan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai penghentian sementara dalam Kliring Debet pada tanggal yang sama dengan tanggal penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

B.

Tata Cara Penghentian Tetap Peserta Dalam Kegiatan SKNBI 1.

Penghentian tetap karena adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank a.

Berdasarkan permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank, PKN menghentikan secara tetap keikutsertaan seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI pada tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank.

b.

Dengan penghentian tersebut, maka seluruh kantor Bank yang menjadi Peserta tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit sejak tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank.

c.

Kantor Bank yang dihentikan keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI secara tetap masih dapat mengikuti kegiatan Kliring pengembalian apabila kantor Bank tersebut menjadi Peserta di Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja yang berbeda dengan Kliring penyerahan, karena kegiatan Kliring pengembalian merupakan satu kesatuan siklus dengan Kliring penyerahan dalam penyelenggaraan Kliring Debet.

d.

Kepada Bank yang dihentikan keikutsertaannya secara tetap dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai penghentian tetap dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal yang sama dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank.

273

Lampiran 7

e.

Pemberitahuan mengenai penghentian tetap dalam kegiatan SKNBI kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta merupakan tanggung jawab dari kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf d.

f.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai penghentian tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a, pada tanggal yang sama dengan tanggal yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank. Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

g.

Berdasarkan informasi yang diterima dari kantor Bank atau PKL sebagaimana dimaksud pada huruf f, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing, pada tanggal efektif penghentian tetap sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau up-load data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line.

2.

Penghentian tetap karena adanya permintaan tertulis dari Peserta atau Bank a.

Permintaan untuk menghentikan secara tetap keikutsertaan kantor Bank yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI, antara lain disebabkan oleh: 1)

Peserta pindah dari suatu Wilayah Kliring ke Wilayah Kliring lain yang berbeda; dan atau

2)

keinginan Bank yang bersangkutan untuk menghentikan keikutsertaan sebagian atau seluruh kantor Bank sebagai Peserta.

b.

Kantor pusat Peserta, UUS, atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (selanjutnya disebut Bank pemohon) menyampaikan surat permohonan kepada PKN mengenai penghentian secara tetap keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam

kegiatan

SKNBI.

Surat

permohonan

diajukan

Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN- Direktorat

kepada

Bagian

Akunting dan Sistem

Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh PKN paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian. Tembusan surat

274

Lampiran 7

permohonan disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank yang akan dihentikan secara tetap terdaftar sebagai Peserta. c.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b) sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 1)

alasan penghentian secara tetap;

2)

daftar kantor Peserta yang akan dihentikan secara tetap keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI; dan

3) d.

rencana tanggal efektif penghentian keikutsertaan secara tetap.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, PKN menyampaikan secara tertulis persetujuan atau penolakan kepada Bank pemohon dengan tembusan kepada PKL dimana kantor Bank yang akan dihentikan secara tetap terdaftar sebagai Peserta.

e.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d antara lain memuat informasi sebagai berikut: 1)

persetujuan penghentian secara tetap keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI ; dan

2) f.

tanggal efektif penghentian secara tetap dalam kegiatan SKNBI.

Surat penolakan sebagaimana dimaksud dalam huruf d memuat informasi sebagai berikut: 1)

penolakan permohonan penghentian secara tetap keikutsertaan sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI; dan

2) g.

alasan penolakan permohonan penghentian secara tetap.

Apabila permohonan penghentian tetap disetujui: 1)

PKN menginformasikan kepada seluruh PKL dimana terdapat kantor Peserta yang akan dihentikan secara tetap dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian.

2)

PKL sebagaimana dimaksud pada huruf a) menginformasikan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai penghentian tetap Peserta tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian.

h.

Berdasarkan informasi yang diterima dari kantor Bank atau PKL sebagaimana dimaksud pada huruf f, Peserta yang menggunakan TPK off-line harus melakukan penyesuaian (updating) tabel referensi pada aplikasi TPK masing-masing, pada tanggal efektif penghentian tetap sebelum kegiatan Kliring Debet dan Kliring Kredit dimulai. Proses updating dilakukan melalui up-load data

275

Lampiran 7

tabel referensi dari media rekam data elektronis yang diperoleh dari PKL atau upload data tabel referensi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line. i.

Peserta yang disetujui untuk dihentikan secara tetap dalam kegiatan SKNBI, harus mengumumkan kepada nasabahnya mengenai penghentian secara tetap kantor yang bersangkutan dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif penghentian.

j.

Dengan penghentian tersebut, maka kantor Bank Peserta yang dihentikan keikutsertaannya secara tetap, tidak dapat melakukan seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

276

Lampiran 7

BAB XI PENGIKUTSERTAAN KEMBALI DALAM KEGIATAN SKNBI Peserta yang dihentikan sementara keikutsertaannya dalam kegiatan SKNBI dapat diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI dengan tata cara sebagai berikut: A.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena Bank tidak menyediakan pendanaan awal (prefund). 1.

Pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis pada kegiatan SKNBI sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.

Dengan pengikutsertaan kembali, seluruh kantor Bank tersebut yang menjadi Peserta dapat melakukan kembali seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

3.

Kepada Bank yang diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal pengikutsertaan kembali.

4.

Pemberitahuan mengenai pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta merupakan tanggung jawab dari kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 3.

5.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai pengikutsertaan kembali tersebut pada tanggal pengikutsertaan kembali, segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

B.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena rekening giro Bank di Bank Indonesia bersaldo negatif. 1.

Pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis pada kegiatan SKNBI setelah rekening giro Bank di Bank Indonesia tidak bersaldo negatif dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.


3.

Kepada Bank yang diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan

277

Lampiran 7

surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal pengikutsertaan kembali. 4.


5.


C.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena adanya permintaan tertulis dari pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank. 1.

Pengikutsertaan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Dalam hal pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank menetapkan batas waktu penghentian sementara,

pengikutsertaan kembali

dilakukan secara otomatis setelah batas waktu penghentian sementara yang ditetapkan berakhir dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund); atau b.

Dalam hal pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank tidak menetapkan batas waktu penghentian sementara,

pengikutsertaan kembali

dilakukan setelah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan Bank mengajukan

permintaan

untuk

mengikutsertakan

kembali

Bank

yang

bersangkutan dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund). 2.


3.

Kepada Bank yang diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kantor Pusat Peserta, UUS atau Kantor Cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai pengikutsertaan

278

Lampiran 7

kembali dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal pengikutsertaan kembali. 4.


5.


D.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena Peserta dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dalam kegiatan SKNBI. 1.

Pengikutsertaan kembali dilakukan apabila: a.

Bank telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3), Pasal 64 ayat (3), Pasal 65 ayat (3), Pasal 66 ayat (3) atau Pasal 86 ayat (2) huruf c PBI SKNBI; dan

b.

Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.


3.

Kepada Bank yang diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, PKN menyampaikan surat pemberitahuan kepada kantor pusat Peserta, UUS atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri mengenai pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI, pada tanggal pengikutsertaan kembali.

4.


5.

PKN menyediakan informasi melalui SSK mengenai pengikutsertaan kembali tersebut pada tanggal pengikutsertaan kembali, segera setelah berakhirnya batas waktu penyediaan pendanaan awal (prefund). Informasi tersebut dapat diakses oleh seluruh Bank melalui TPK on-line untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta, dan oleh seluruh PKL melalui KPK untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di

279

Lampiran 7

Wilayah Kliring yang bersangkutan. E.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena permintaan dari Peserta. 1.

Dalam hal Peserta menetapkan batas waktu penghentian sementara, pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis setelah batas waktu penghentian sementara yang ditetapkan berakhir dan sepanjang Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.

Dalam hal Peserta tidak menetapkan batas waktu penghentian sementara, pengikutsertaan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Kantor pusat Peserta, UUS, atau kantor cabang Peserta dari Bank yang kantor pusatnya berkedudukan di luar negeri (selanjutnya disebut Bank pemohon) menyampaikan surat permohonan kepada PKN mengenai pengikutsertaan kembali sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI. Surat permohonan dimaksud diajukan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350. Surat permohonan tersebut harus sudah diterima oleh PKN paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali. Tembusan surat permohonan disampaikan juga kepada masing-masing PKL dimana kantor Bank yang akan diikutsertakan kembali terdaftar sebagai Peserta.

b.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 1)

alasan pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI;

2)

daftar kantor Peserta yang akan diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI; dan

3) c.

tanggal efektif pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan diterima secara lengkap, PKN menyampaikan secara tertulis persetujuan kepada Bank pemohon dengan tembusan kepada PKL dimana kantor Bank yang akan diikutsertakan kembali terdaftar sebagai Peserta.

d.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain memuat informasi sebagai berikut: 1)

Persetujuan pengikutsertaan kembali sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI.

280

Lampiran 7

2) e.

Tanggal efektif pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI.

PKN menginformasikan kepada seluruh PKL dimana terdapat kantor Peserta yang akan diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali.

f.

PKL sebagaimana dimaksud pada huruf e menginformasikan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai pengikutsertaan kembali Peserta tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali.

g.

Peserta yang disetujui untuk diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, harus mengumumkan kepada nasabahnya mengenai pengikutsertaan kembali kantor yang bersangkutan dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali.

3.

Dengan pengikutsertaan kembali, Peserta tersebut dapat melakukan kembali seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

F.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara karena Keadaan Darurat di lokasi Peserta yang mengakibatkan Peserta tidak dapat mengikuti kegiatan SKNBI. 1.

Dalam hal Peserta menetapkan batas waktu penghentian sementara, pengikutsertaan kembali dilakukan secara otomatis setelah batas waktu penghentian sementara yang ditetapkan berakhir dan sepanjang Bank menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.

Dalam hal Peserta tidak menetapkan batas waktu penghentian sementara, pengikutsertaan kembali dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Setelah Keadaan Darurat berakhir, Peserta menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PKL mengenai pengikutsertaan kembali sebagian atau seluruh kantornya yang sebelumnya dihentikan sementara karena mengalami Keadaan Darurat.

b.

Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya memuat informasi sebagai berikut: 1)

alasan pengikutsertaan kembali, yaitu karena Keadaan Darurat telah berakhir;

2)

daftar kantor Peserta yang akan diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI; dan

3) c.

rencana tanggal efektif pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI.

Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah surat permohonan

281

Lampiran 7

diterima secara lengkap, PKL menyampaikan secara tertulis persetujuan kepada Peserta yang bersangkutan dengan tembusan kepada PKN. Dalam hal penyelenggara SKNBI adalah PKL Selain BI, maka tembusan surat persetujuan juga disampaikan kepada PKL BI yang mewilayahi PKL Selain BI. d.

Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain memuat informasi sebagai berikut: 1)

persetujuan pengikutsertaan kembali sebagian atau seluruh kantornya yang menjadi Peserta dalam kegiatan SKNBI.

e.

2)

tanggal efektif pengikutsertaan kembali dalam kegiatan SKNBI.

PKL

menginformasikan

kepada

seluruh

Peserta

lainnya

mengenai

pengikutsertaan kembali Peserta tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali. f.

Peserta yang disetujui untuk diikutsertakan kembali dalam kegiatan SKNBI, harus mengumumkan kepada nasabahnya mengenai pengikutsertaan kembali kantor yang bersangkutan dalam kegiatan SKNBI, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif pengikutsertaan kembali.

g.

Dengan pengikutsertaan kembali, Peserta tersebut dapat melakukan kembali seluruh kegiatan dalam Kliring Debet dan Kliring Kredit.

G.

Pengikutsertaan kembali Peserta yang dihentikan sementara dalam Kliring Debet karena Warkat Debetnya tertolak oleh mesin baca pilah dan mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan. 1.

Pengikutsertaan kembali ditetapkan oleh PKL apabila masalah yang mengakibatkan tertolaknya Warkat

Debet

Peserta

secara terus menerus telah teratasi dan

dibuktikan dengan hasil uji Warkat Debet oleh PKL dan Bank telah menyediakan pendanaan awal (prefund) untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit sesuai dengan jadwal penyediaan pendanaan awal (prefund). 2.

PKL menyampaikan surat pemberitahuan kepada Peserta yang bersangkutan mengenai pengikutsertaan kembali dalam kegiatan Kliring Debet paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal pengikutsertaan kembali yang ditetapkan PKL sebagaimana dimaksud pada angka 1.

3.

PKL memberitahukan kepada seluruh Peserta lainnya mengenai pengikutsertaan kembali Peserta tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pengikutsertaan kembali yang ditetapkan PKL sebagaimana dimaksud pada angka 1.

282

Lampiran 7

4.

Dengan pengikutsertaan kembali, Peserta yang bersangkutan dapat melakukan kembali seluruh kegiatan dalam Kliring Debet.

283

Lampiran 7

BAB XII KONDISI GANGGUAN DAN KEADAAN DARURAT A.

Kondisi Gangguan dan Keadaan Darurat di PKN 1.

Kondisi Gangguan pada SSK Utama a.

Dalam hal terjadi gangguan pada SSK Utama sehingga PKN tidak dapat menggunakan SSK Utama, maka PKN menggunakan SSK Back-up.

b.

PKN memberitahukan kondisi gangguan SSK Utama dan berfungsinya SSK Utama dan/atau SSK Back-up kepada seluruh PKL BI dan Peserta melalui sarana lainnya yang tersedia. Berdasarkan pemberitahuan tersebut, PKL BI meneruskan informasi dimaksud kepada PKL Selain BI yang berada di wilayah kerjanya melalui sarana komunikasi yang tersedia. Pemberitahuan tersebut juga termasuk informasi mengenai gangguan pada SSK Utama yang tidak memerlukan pengalihan ke SSK Back-up.

c.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka: 1)

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Peserta yang menggunakan TPK on-line yaitu: a)

melakukan query terhadap status batch DKE Debet dan/atau DKE Kredit yang telah dikirim ke SSK; dan

b)

melakukan pengiriman ulang dalam hal terdapat batch DKE Debet dan/atau DKE Kredit yang masih berstatus “BELUM TERKIRIM”;

2)

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PKL yaitu: a)

melakukan query terhadap status batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK Penyerahan, BSK Pengembalian, dan BSK Debet yang telah dikirim oleh PKL ke SSK;

b)

melakukan pengiriman ulang apabila terdapat batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK Penyerahan, BSK Pengembalian, dan BSK Debet yang masih berstatus “BELUM TERKIRIM”.

d.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap SSK Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, PKN dapat melakukan perubahan jadwal penyelenggaraan kegiatan SKNBI. Perubahan jadwal tersebut diberitahukan oleh PKN kepada seluruh PKL dan Peserta melalui pengumuman atau sarana komunikasi yang tersedia.

2.

Kondisi Gangguan pada SSK Utama dan SSK Back-up atau Keadaan Darurat di Lokasi PKN Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada SSK Utama dan SSK Back-up atau Keadaan Darurat di lokasi PKN, berlaku ketentuan sebagai berikut:

284

Lampiran 7

a.

PKN segera memberitahukan kondisi tersebut serta langkah-langkah yang akan dilakukan kepada: 1)

seluruh PKL melalui sarana komunikasi yang tersedia untuk diteruskan kepada seluruh Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan; dan

2)

seluruh Peserta yang memiliki TPK on-line melalui sarana komunikasi tersedia, untuk diteruskan kepada seluruh kantornya yang menjadi Peserta.

b.

PKN menerapkan DRP atau BCP dengan melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: 1)

Menetapkan penyelenggaraan Kliring Kredit di masing-masing Wilayah Kliring oleh PKL dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Transfer kredit yang dikliringkan hanya transfer kredit dari dan untuk Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

b)

Peserta yang menggunakan TPK off-line dan dalam kondisi normal melakukan pengiriman DKE Kredit secara sentralisasi melalui kantornya yang menggunakan TPK on-line, mengkliringkan transfer kredit dengan menyampaikan DKE Kredit kepada PKL dengan menggunakan media rekam data elektronis.

c)

Peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b) harus memperhatikan agar tidak terjadi pengiriman ganda akibat DKE Kredit yang sama dikirimkan kepada PKL dan kantor Peserta lainnya yang memiliki TPK on-line.

2)

Menetapkan jadwal penyampaian BSK Debet lokal dan BSK Kredit lokal dari KPK ke Sistem BI-RTGS.

3)

Menetapkan pelaksanaan Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan tanpa memperhitungkan pendanaan awal (prefund), dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh masing-masing PKL BI melalui terminal Sistem BI-RTGS berdasarkan BSK Debet dan BSK Kredit di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

b)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh PKL BI yang mewilayahi melalui terminal Sistem BI-RTGS berdasarkan BSK Debet dan BSK Kredit yang

285

Lampiran 7

disampaikan oleh PKL Selain BI kepada PKL BI yang mewilayahi. c)

Penyampaian BSK Debet dan BSK Kredit kepada PKL BI sebagaimana dimaksud pada huruf b) disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

c.

(1)

teleks;

(2)

i-teleks; atau

(3)

telepon dan faksimili, yang disertai dengan angka rahasia.

PKL di Wilayah Kliring On-line Otomasi dapat menerapkan hal-hal sebagai berikut: 1)

melakukan pembatasan volume Warkat Debet, DKE Debet dan/atau DKE Kredit yang dapat dikliringkan; dan

2)

penyampaian DKE Debet dan DKE Kredit dari Peserta kepada PKL menggunakan media rekam data elektronis.

d.

Dalam hal kondisi gangguan pada SSK Utama dan SSK Back-up atau Keadaan Darurat di lokasi PKN telah teratasi, PKN segera memberitahukan kepada PKL dan Peserta melalui sarana lainnya yang tersedia.

e.

Dalam hal PKN tidak menetapkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir b.2) dan butir b.3) maka setelah kondisi kembali normal berlaku ketentuan sebagai berikut: 1)

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Peserta yang menggunakan TPK on-line yaitu: a)


b)

melakukan pengiriman ulang dalam hal terdapat batch DKE Debet dan/atau DKE Kredit yang masih berstatus “BELUM TERKIRIM”.

2)

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PKL yaitu: a)

melakukan query terhadap status batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK penyerahan, BSK pengembalian, dan BSK Debet yang telah dikirim oleh PKL ke SSK; dan

b)

melakukan pengiriman dan/atau pengiriman ulang ke SSK dalam hal terdapat batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK penyerahan, BSK pengembalian, dan BSK Debet yang belum dikirim ke SSK dan/atau sudah dikirim ke SSK namun masih berstatus “BELUM TERKIRIM”.

B.

Kondisi Gangguan dan Keadaan Darurat di PKL 1.

Kondisi Gangguan pada KPK Utama Dalam hal terjadi gangguan pada KPK Utama sehingga PKL tidak dapat menggunakan

286

Lampiran 7

KPK Utama, PKL menggunakan KPK Back-up. 2.

Kondisi Gangguan pada KPK Utama dan KPK Back-Up atau Keadaan Darurat di Lokasi PKL Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada KPK Utama dan KPK Back-up, atau Keadaan Darurat di lokasi PKL, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

PKL segera memberitahukan kondisi tersebut serta langkah-langkah yang akan diambil kepada PKN dan Peserta melalui pengumuman dan/atau sarana komunikasi lainnya yang tersedia.

b.

PKL menerapkan DRP atau BCP dengan melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut: 1)

Melakukan pemindahan lokasi penyelenggaraan SKNBI ke lokasi lain yang ditetapkan oleh PKL.

2)

Melakukan perubahan jadwal Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

3)

Melakukan

pembatasan

jumlah

Peserta

yang

dapat

mengikuti

penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan, misalnya 1 (satu) Bank hanya dapat diwakili oleh 1 (satu) kantor Bank saja. Dalam hal ini, Peserta di Wilayah Kliring tersebut diharapkan dapat melakukan in house clearing untuk transaksi antar kantornya dan melakukan rekonsiliasi atas transaksi yang akan disampaikan ke PKL dan/atau Peserta lainnya. 4)

Dihapus.

5)

Mengubah mekanisme penyelenggaraan Kliring Debet untuk Wilayah Kliring On-line Otomasi, Wilayah Kliring On-line Manual, Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan Off-line Manual menjadi penyelenggaraan Kliring Debet yang perhitungannya dilakukan secara manual berdasarkan informasi yang tercantum pada Warkat Debet.

6)

Untuk Wilayah Kliring Off-line Otomasi, meniadakan fasilitas penerusan DKE Kredit dari Peserta ke SSK atau dari SSK ke Peserta dan Peserta hanya dapat mengirimkan DKE Kredit kepada PKN melalui kantor Peserta lainnya dari Bank yang bersangkutan yang memiliki TPK on-line.

c.

Dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan SKNBI, PKN dapat menetapkan pelaksanaan Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet di Wilayah Kliring tersebut dilakukan tanpa memperhitungkan pendanaan awal (prefund), dengan ketentuan sebagai berikut:

287

Lampiran 7

1)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh masing-masing PKL BI melalui terminal Sistem BI-RTGS berdasarkan BSK Debet dan BSK Kredit di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

2)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh PKL BI yang mewilayahi melalui terminal Sistem BI-RTGS berdasarkan BSK Debet dan BSK Kredit yang disampaikan oleh PKL Selain BI kepada PKL BI yang mewilayahi.

3)

Penyampaian BSK Debet dan BSK Kredit kepada PKL BI sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

d.

a)

teleks;

b)

i-teleks; atau

c)


Dalam hal kondisi gangguan pada KPK Utama dan KPK Back-up, atau Keadaan Darurat di lokasi PKL telah berjalan dengan normal, PKL segera memberitahukan kepada PKN dan Peserta melalui pengumuman dan/atau sarana komunikasi lainnya yang tersedia.

e.

Dalam hal tidak dilakukan hal-hal sebagaimana dimaksud butir b.4) dan huruf c, maka setelah kondisi kembali normal langkah-langkah yang harus dilakukan oleh PKL yaitu: 1)


2)


3.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 yang menyebabkan perpanjangan window time SSK, PKL dapat mengajukan permohonan tertulis mengenai perpanjangan window time tersebut kepada PKN.

C.

Kondisi Gangguan dan Keadaan Darurat di Peserta 1.

Kondisi Gangguan terhadap TPK Utama Dalam hal terjadi gangguan terhadap TPK Utama sehingga Peserta tidak dapat

288

Lampiran 7

menggunakan TPK Utama, maka Peserta menggunakan TPK Back-up. 2.

Kondisi gangguan terhadap TPK Utama dan TPK Back-up atau Keadaan Darurat di Lokasi Peserta Dalam hal terjadi kondisi gangguan terhadap TPK Utama dan TPK Back-up

atau

Keadaan Darurat di lokasi Peserta, Peserta melakukan langkah-langkah sesuai dengan DRP dan BCP yang ditetapkan oleh Peserta bersangkutan serta segera memberitahukan kondisi tersebut kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan. 3.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat di lokasi Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Peserta dapat mengajukan permohonan perpanjangan window time untuk: a.

Kliring Debet kepada PKL yang mewilayahinya; dan/atau

b.

Kliring Kredit kepada: 1)

PKL yang mewilayahi, untuk Peserta yang berada di Wilayah Kliring Off-line Otomasi dan Off-line Manual; atau

2)

PKN, untuk Peserta yang berada di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan On-line Manual.

D.

Kondisi Gangguan pada JKD dari KPK ke SSK 1.

Kondisi gangguan pada JKD Utama dari KPK ke SSK a.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD Utama dari KPK ke SSK maka PKL menggunakan JKD Back-up.

b.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka langkahlangkah yang harus dilakukan oleh PKL yaitu: 1)

melakukan query terhadap status batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK penyerahan, BSK pengembalian, dan BSK Debet yang telah dikirim oleh PKL ke SSK;

2)

melakukan pengiriman dan/atau pengiriman ulang ke SSK dalam hal terdapat batch DKE Debet, DKE Kredit, BSK penyerahan, BSK pengembalian, dan BSK Debet yang belum dikirim ke SSK dan/atau sudah dikirim ke SSK namun masih berstatus “BELUM TERKIRIM”; dan

3)

menginformasikan kepada PKN apabila pengalihan JKD Utama ke JKD Backup tidak berhasil.

2.

Kondisi gangguan pada JKD Utama dan JKD Back-up dari KPK ke SSK Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD Utama dan JKD Back-up dari KPK ke SSK di suatu Wilayah Kliring, berlaku ketentuan sebagai berikut:

289

Lampiran 7

a.

PKL segera memberitahukan kondisi tersebut serta langkah-langkah yang akan dilakukan kepada PKN melalui sarana komunikasi yang tersedia.

b.

Dengan memperhatikan risiko yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan SKNBI, PKN dapat menetapkan pelaksanaan Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet di Wilayah Kliring sebagai berikut: 1)

Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet dilakukan tanpa memperhitungkan pendanaan awal (prefund), dengan ketentuan sebagai berikut: a)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh PKL BI melalui terminal Sistem BIRTGS berdasarkan BSK Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

b)

Untuk Wilayah Kliring yang diselenggarakan oleh PKL Selain BI, Penyelesaian Akhir dilakukan oleh PKL BI yang mewilayahi melalui terminal Sistem BI-RTGS berdasarkan BSK Debet yang disampaikan oleh PKL Selain BI kepada PKL BI yang mewilayahi.

c)

Penyampaian BSK Debet kepada PKL BI sebagaimana dimaksud pada huruf b) disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

2)

(1)

teleks;

(2)

i-teleks; atau

(3)


Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet dilakukan dengan memperhitungkan pendanaan awal (prefund), dengan ketentuan sebagai berikut: a)

PKL menyampaikan BSK Debet kepada PKN;

b)

Penyampaian BSK Debet kepada PKN sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan melalui sarana sebagai berikut:

c.

(1)

teleks;

(2)

i-teleks; atau

(3)


PKL dapat meniadakan fasilitas penerusan DKE Kredit dari Peserta ke SSK dan dari SSK ke Peserta. Selanjutnya Peserta hanya dapat mengirimkan DKE Kredit kepada PKN melalui kantor Peserta lainnya dari Bank yang bersangkutan yang memiliki TPK on-line.

d.

Dalam hal PKN tidak menetapkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b maka setelah kondisi kembali normal PKL harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

290

Lampiran 7

1)


2)


E.

Kondisi Gangguan pada JKD dari TPK On-line ke SSK 1.

Kondisi gangguan pada JKD Utama dari TPK On-line ke SSK a.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD Utama dari TPK on-line ke SSK, maka Peserta menggunakan JKD Back-up.

b.

Peserta segera memberitahukan kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada PKN melalui sarana komunikasi yang tersedia.

c.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka langkahlangkah yang harus dilakukan oleh Peserta yaitu: 1)


2)

melakukan pengiriman ulang dalam hal terdapat batch DKE Debet dan/atau DKE Kredit yang masih berstatus “BELUM TERKIRIM”.

d.

Apabila JKD Utama telah berfungsi secara normal, maka Peserta segera menginformasikan kembali kondisi tersebut kepada PKN melalui TPK on-line atau sarana komunikasi lainnya.

2.

Kondisi gangguan pada JKD Utama dan JKD Back-up dari TPK on-line ke SSK Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada JKD Utama dan JKD Back-up dari TPK on-line ke SSK, berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Peserta memberitahukan kondisi tersebut kepada PKN dan PKL melalui sarana komunikasi yang tersedia.

b.

Peserta yang berada di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan On-line Manual dapat mengirimkan DKE Debet dan DKE Kredit secara off-line melalui media rekam data elektronis kepada PKL di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

c.

Apabila JKD telah berjalan normal, Peserta memberitahukan kondisi tersebut kepada PKN dan PKL.

3.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan sebagaimana dimaksud pada angka 1 atau angka 2 yang dapat menyebabkan perpanjangan window time SSK, Peserta yang menggunakan

291

Lampiran 7

TPK on-line dapat mengajukan permohonan secara tertulis mengenai perpanjangan window time tersebut kepada PKN. F.

Kondisi Gangguan Pada RTGS Central Computer (RCC) dan/atau SSSS Central Computer (SCC) 1.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan pada RCC dan/atau SCC yang menyebabkan Bank tidak dapat melakukan penyediaan pendanaan awal (prefund), maka PKN dapat menerapkan penyelenggaraan Kliring Kredit dan Kliring Debet tanpa kewajiban penyediaan pendanaan awal (prefund).

2.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 1: a.

PKN memberitahukan kondisi tersebut kepada: 1)

seluruh PKL melalui KPK atau sarana komunikasi lainnya yang tersedia; dan

2)

seluruh Peserta yang memiliki TPK on-line melalui TPK on-line atau sarana komunikasi lainnya yang tersedia.

b.

Penyelesaian Akhir untuk Kliring Debet dan Kliring Kredit dilakukan dengan membukukan hasil perhitungan Kliring Debet dan Kliring Kredit langsung ke rekening giro Bank di Bank Indonesia.

c.

Seluruh DKE Kredit yang dikirimkan oleh Bank pengirim dan diterima oleh SSK diperhitungkan dalam Kliring Kredit dan tidak ada yang dibatalkan.

G.

Penghentian Sementara Penyelenggaraan SKNBI di suatu Wilayah Kliring 1.

Penghentian penyelenggaraan SKNBI oleh PKN a.

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKN, maka PKN dapat menghentikan untuk sementara penyelenggaraan SKNBI.

b.

Sebelum pelaksanaan penghentian sementara penyelenggaraan SKNBI, PKN segera memberitahukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia kepada seluruh PKL untuk diteruskan kepada Peserta di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

2.

Penghentian penyelenggaraan SKNBI oleh PKL a.

Dalam hal terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKL dan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada butir B.2 tidak dapat dilaksanakan, maka PKL dapat menghentikan untuk sementara penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring yang bersangkutan.

b.

Sebelum pelaksanaan penghentian sementara penyelenggaraan SKNBI, PKL memberitahukan dengan segera kepada: 1)

seluruh Peserta melalui pengumuman atau sarana lainnya;

2)

PKN melalui pemberitahuan secara lisan kemudian ditegaskan dengan

292

Lampiran 7

pemberitahuan secara tertulis; dan 3)

PKL BI yang mewilayahi melalui pemberitahuan secara lisan yang kemudian ditegaskan

dengan

pemberitahuan

secara

tertulis,

dalam

hal

penyelenggara adalah PKL Selain BI. c.

Setelah pelaksanaan penghentian untuk sementara penyelenggaraan SKNBI dilaksanakan, PKL membuat laporan tertulis mengenai pelaksanaan penghentian sementara tersebut dan disampaikan kepada Bagian Penyelenggaraan Setelmen c.q. PKN – Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3, Jalan MH. Thamrin No. 2 Jakarta 10350.

d.

Dalam hal penyelenggara adalah PKL Selain BI maka laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c ditembuskan kepada PKL BI yang mewilayahi.

293

Lampiran 7

BAB XIII PENGAWASAN Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap PKN, PKL, Peserta dan Perusahaan Percetakan Warkat dan Dokumen Kliring (PPWDK) baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap PKN dan PPWDK merupakan pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai pengatur (regulator) dan pengawas (overseer) sistem pembayaran. Pengawasan oleh Bank Indonesia terhadap PKL dan Peserta merupakan pelaksanaan tanggung jawab PKN yang dilakukan dengan prinsip member certification dengan memperhatikan antara lain aspek peraturan, risiko dan kepatuhan peserta kepada penyelenggara sebagaimana diatur antara lain dalam Bab II dan Bab IV Surat Edaran ini. Prinsip member certification juga diterapkan bagi calon Peserta untuk memastikan kesiapan operasional calon Peserta sebagaimana dimaksud pada Bab III Surat Edaran ini. A.

Pengawasan terhadap PKN Pengawasan terhadap PKN diatur dalam ketentuan internal Bank Indonesia.

B.

Pengawasan terhadap PPWDK Pelaksanaan pengawasan terhadap PPWDK dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai warkat, dokumen kliring dan pencetakannya pada perusahaan percetakan warkat dan dokumen kliring.

C.

Pemeriksaan oleh pihak lain Bank Indonesia sebagai overseer dapat menugaskan pihak lain, yang memiliki keahlian dan kompetensi antara lain di bidang audit teknologi informasi untuk dan atas nama Bank Indonesia, untuk melakukan pemeriksaan. Pihak lain sebagai pemeriksa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1)

bukan pihak terafiliasi;

2)

memiliki integritas, etika dan tanggung jawab profesi yang tinggi;

3)

bersikap independen, jujur dan obyektif;

4)

kompeten di bidangnya;

5)

menjaga kerahasiaan tentang keterangan dan data yang diperoleh dalam pemeriksaan; dan

6)

berbentuk badan usaha atau badan hukum.

294

Lampiran 7

BAB XIV PERHITUNGAN BUNGA DAN KOMPENSASI Sehubungan dengan kewajiban Peserta pengirim dan Peserta penerima dalam penyelenggaraan Kliring Debet dan Kliring Kredit sebagaimana diatur pada Bab VII dan Bab VIII PBI SKNBI, tata cara perhitungan bunga dan kompensasi diatur sebagai berikut: A.

Perhitungan Bunga dan Kompensasi dalam Penyelenggaraan Kliring Debet 1.

Kompensasi atas keterlambatan mengkliringkan Warkat Debet a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 PBI SKNBI, dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk mengkliringkan Warkat Debet yang diterima dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut melalui Kliring Debet, dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Untuk Warkat Debet yang diterima sebelum berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya Warkat Debet dari nasabah.

2)

Untuk Warkat Debet yang diterima menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan

Warkat

Debet

tersebut,

Peserta

pengirim

wajib

mengkliringkan Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya. 3)

Untuk Warkat Debet yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya.

4)

Kewajiban mengkliringkan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim.

b.

Khusus untuk Warkat Debet yang memiliki tanggal jatuh tempo dalam pembayarannya, maka: 1)

kewajiban mengkliringkan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a berlaku sepanjang Warkat Debet tersebut telah jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim;

2)

dalam hal Warkat Debet belum jatuh tempo pada saat diterima oleh Peserta pengirim, maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan Warkat

295

Lampiran 7

Debet tersebut pada tanggal jatuh tempo atau hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh tempo apabila tanggal jatuh tempo Warkat Debet adalah hari libur, kecuali terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim. c.

Dalam hal Peserta pengirim tidak mengkliringkan Warkat Debet sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah sebesar bunga atas dana yang seharusnya diterima oleh nasabah, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian apabila Warkat Debet tersebut dikliringkan sesuai dengan tanggal yang seharusnya sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan.

d.

Bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet pada Peserta pengirim.

e.

Perhitungan periode pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah berdasarkan hari kalender.

f.

Contoh perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut: 1)

Nasabah menyetorkan Warkat Debet yang telah jatuh tempo pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2005 dalam jam pelayanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama, namun baru dikliringkan oleh Peserta pengirim pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005.

2)

Apabila Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring penyerahan yaitu 11 Juli 2005 dan transaksi tersebut tidak ditolak oleh Peserta penerima, maka Peserta pengirim wajib memberikan kompensasi selama 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: ”3 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet x 1/365 x nominal Warkat Debet yang dikliringkan”.

2.

Kompensasi atas keterlambatan mengkliringkan Warkat Debet karena Peserta pengirim melakukan kekeliruan dalam mengkliringkan Warkat Debet a.

Sesuai dengan Pasal 34 PBI SKNBI, dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan yang berakibat: 1)

DKE Debet tidak sesuai dengan data pada Warkat Debet yang diterima dari

296

Lampiran 7

nasabah; atau 2)

Warkat Debet dikirim tanpa disertai DKE Debet atau sebaliknya;

sehingga Warkat Debet tersebut ditolak atau tidak diterima oleh Peserta penerima, maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut paling lambat pada Kliring Debet hari kerja berikutnya. b.

Dalam hal Peserta pengirim melakukan kekeliruan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabah sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan dan terjadi kekeliruan sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhrir Kliring pengembalian pada saat Peserta pengirim mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut dengan benar.

c.

Perhitungan periode pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berdasarkan hari kalender.

d.

Contoh perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut: 1)

Nasabah menyetorkan Warkat Debet yang telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2005 dalam jam pelayanan nasabah dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama, namun Warkat Debet dan DKE Debet tersebut ditolak karena DKE Debet tidak sesuai dengan Warkat Debet. Peserta pengirim kemudian mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut pada tanggal 15 Juli 2005.

2)

Apabila Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring penyerahan, maka atas keterlambatan karena kekeliruan tersebut, Peserta pengirim wajib memberikan kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut : ”1 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet x 1/365 x nominal Warkat Debet yang dikliringkan”.

3.

Kompensasi atas keterlambatan pengkreditan rekening nasabah atas Warkat Debet yang telah dikliringkan dan tidak ditolak oleh Peserta penerima a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 36 PBI SKNBI, dalam hal tidak terjadi penolakan oleh Peserta penerima terhadap Warkat Debet yang dikliringkan oleh Bank Peserta pengirim, Bank Peserta pengirim wajib mengkredit dana tersebut ke rekening nasabahnya:

297

Lampiran 7

1)

pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Kliring pengembalian; atau

2)

paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan: a)

menggunakan tanggal valuta hari kerja sebelumnya; atau

b)

menggunakan tanggal valuta hari kerja berikutnya tersebut dengan memberikan bunga kepada nasabahnya sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah dimaksud.

b.

Dalam hal Bank Peserta pengirim tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Peserta pengirim wajib membayar kompensasi kepada nasabahnya sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh nasabah, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah, dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pada Bank Peserta pengirim ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin.

c.

Perhitungan periode pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah berdasarkan hari kalender.

d.

Contoh perhitungan bunga dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut: 1)

Nasabah menyetorkan Warkat Debet pada tanggal 18 Juli 2005 dalam jam pelayanan nasabah dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama dan tidak ditolak oleh Peserta penerima. Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian di Wilayah Kliring tersebut dilakukan pada tanggal yang sama dengan Kliring penyerahan.

2)

Apabila rekening nasabah baru dikredit pada tanggal valuta 20 Juli 2005 maka Peserta pengirim wajib memberikan bunga selama 2 (dua) hari ditambah dengan tingkat kompensasi, dengan perhitungan sebagai berikut: ”2 hari x (bunga untuk jenis rekening nasabah + 2)% x 1/365 x nominal Warkat Debet yang dikliringkan”.

4.

Kompensasi Atas Warkat Debet yang Tertolak Oleh Mesin Baca Pilah a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 37 PBI SKNBI, dalam hal Warkat Debet tertolak (reject) oleh mesin baca pilah karena faktor-faktor tertentu yang disebabkan oleh Peserta pengirim dan atau Peserta penerima sebagaimana dimaksud dalam Bab XV mengenai Sanksi dan menyebabkan Warkat Debet tersebut tidak diproses oleh PKL, maka Peserta pengirim dan atau Peserta

298

Lampiran 7

penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debet sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah tersebut terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian apabila Warkat Debet tersebut tidak tertolak oleh mesin baca pilah sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan kembali dan tidak tertolak oleh mesin baca pilah. b.

Perhitungan periode pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah berdasarkan hari kalender.

c.

Contoh perhitungan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut: 1)

Nasabah menyetorkan Warkat Debet pada tanggal 27 Juli 2005 dalam jam pelayanan nasabah dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama, namun Warkat Debet tertolak (reject) oleh mesin baca pilah yang mengakibatkan Warkat Debet

tidak diproses oleh PKL. Peserta

pengirim kemudian mengkliringkan kembali Warkat Debet tersebut pada tanggal 28 Juli 2005 dan tidak tertolak oleh mesin baca pilah. Apabila Penyelesaian Akhir Kliring pengembalian di Wilayah Kliring tersebut dilakukan pada hari yang sama dengan Kliring penyerahan maka atas keterlambatan pengkliringan karena Warkat Debet tertolak oleh mesin baca pilah, Peserta pengirim dan atau Peserta penerima, yang menyebabkan Warkat Debet ditolak oleh mesin baca pilah wajib memberikan kompensasi selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: ”1 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah yang menyetorkan Warkat Debet x 1/365 x nominal Warkat Debet yang dikliringkan”. B.

Perhitungan bunga dan kompensasi dalam penyelenggaraan Kliring Kredit 1.

Bunga atas keterlambatan mengkliringkan perintah transfer kredit a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 PBI SKNBI, dalam hal Peserta pengirim menyetujui untuk mengkliringkan perintah transfer kredit dari nasabahnya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit dalam bentuk DKE Kredit melalui Kliring Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Untuk perintah transfer kredit yang diterima sebelum berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah

299

Lampiran 7

transfer kredit pada tanggal yang sama dengan tanggal diterimanya perintah transfer kredit dari nasabah. 2)

Untuk perintah transfer kredit yang diterima menjelang berakhirnya jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim tidak mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut, Peserta pengirim wajib mengkliringkan paling lambat pada Kliring Kredit hari kerja berikutnya.

3)

Untuk perintah transfer kredit yang diterima setelah berakhirnya jam pelayanan nasabah, Peserta pengirim wajib mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada Kliring Kredit hari kerja berikutnya.

4)

Kewajiban mengkliringkan perintah transfer kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2), dan angka 3) dapat dikecualikan sepanjang terdapat kesepakatan lain antara nasabah dengan Peserta pengirim.

b.

Dalam mengkliringkan perintah transfer kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, pendebetan rekening nasabah pengirim harus dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal Peserta pengirim mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut.

c.

Dalam hal tanggal pendebetan rekening nasabah lebih awal daripada tanggal pengkliringan perintah transfer kredit, Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabah sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang memberikan perintah transfer kredit pada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengkliringkan perintah transfer kredit tersebut.

d.

Perhitungan periode pembayaran bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah berdasarkan hari kalender.

e.

Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut: Nasabah memberikan perintah transfer kredit pada hari Jum’at tanggal 8 Juli 2005 dalam jam pelayanan nasabah dimana Peserta pengirim mempunyai cukup waktu untuk mengkliringkannya pada tanggal yang sama, namun Peserta pengirim baru mengkliringkan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2005. Apabila rekening nasabah telah didebet pada tanggal 8 Juli 2005, Peserta pengirim wajib memberikan bunga selama 3 (tiga) hari, dengan perhitungan sebagai berikut:

300

Lampiran 7

”3 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”. 2.

Bunga atas DKE Kredit yang tidak diproses oleh PKN atau PKL karena kesalahan Peserta pengirim. a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40 PBI SKNBI, dalam hal DKE Kredit tidak diproses oleh PKN atau PKL yang disebabkan oleh alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 32 ayat (3) PBI SKNBI maka Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali perintah transfer kredit tersebut paling lambat pada Kliring Kredit pada hari kerja berikutnya.

b.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabahnya sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang memberikan perintah transfer kredit kepada Peserta pengirim terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah pengirim sampai tanggal Peserta pengirim mengkliringkan kembali perintah transfer kredit tersebut.

c.


d.

Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut: Nasabah memberikan perintah transfer kredit pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2005 dalam jam pelayanan nasabah dan Peserta pengirim mengkliringkan pada tanggal yang sama. Namun DKE Kredit tersebut tidak diproses oleh PKN atau PKL karena alasan sebagaimana dimaksud pada huruf a. Peserta pengirim kemudian mengkliringkan kembali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2005. Peserta pengirim wajib memberikan bunga selama 1 (satu) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: ”1 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”.

3.

Bunga atas keterlambatan mengkliringkan perintah transfer kredit karena DKE Kredit tidak sesuai dengan perintah transfer kredit. a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 PBI SKNBI, dalam hal Peserta pengirim mengkliringkan DKE Kredit yang tidak sesuai dengan perintah transfer kredit yang dibuat oleh nasabah, Peserta pengirim wajib mengkliringkan kembali DKE Kredit baru atas beban Peserta pengirim sesuai dengan perintah transfer kredit nasabah

301

Lampiran 7

tanpa menunggu pengembalian dana dari Peserta penerima atau nasabah Peserta penerima yang tidak berhak paling lambat pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya ketidaksesuaian. b.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a Peserta pengirim wajib membayar bunga kepada nasabahnya sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah yang mengirimkan perintah transfer kredit tersebut, terhitung sejak tanggal pendebetan rekening nasabah sampai tanggal Peserta pengirim mengirimkan DKE Kredit yang baru.

c.


d.

Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut: 1)

Nasabah memberikan perintah transfer kredit pada tanggal 12 Mei 2005 dan dikliringkan oleh Peserta pengirim pada tanggal yang sama, namun Peserta pengirim melakukan kesalahan pada pengiriman DKE Kredit yang mengakibatkan dana ditujukan kepada nasabah yang tidak berhak.

2)

Apabila rekening nasabah pengirim telah didebet pada tanggal 12 Mei 2005 dan Peserta baru mengkliringkan DKE Kredit yang baru pada tanggal 19 Mei 2005, maka Peserta pengirim wajib memberikan bunga selama 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: ”7 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”.

4.

Bunga atas kesalahan Peserta penerima dalam melakukan penerusan dana. a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 44 PBI SKNBI, dalam hal setelah dilakukan verifikasi, Peserta penerima mengambil keputusan untuk

meneruskan dana

walaupun terdapat perbedaan antara nomor rekening dan nama rekening penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN dengan nomor rekening dan nama rekening penerima dana yang tercantum dalam tata usaha Peserta penerima, maka apabila dikemudian hari terdapat permintaan Peserta pengirim untuk mengembalikan dana, Peserta penerima wajib mengembalikan dana tersebut sesuai dengan permintaan Peserta pengirim tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima yang tidak berhak.

302

Lampiran 7

b.

Pengembalian dana kepada Peserta pengirim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan pengembalian dana dari Peserta pengirim.

c.

Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim sesuai dengan tingkat bunga yang diatur dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) terhitung sejak tanggal pengkreditan rekening giro Peserta penerima di Bank Indonesia sampai tanggal pengembalian dana.

d.


e.

Contoh perhitungan bunga sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah sebagai berikut: 1)

Bank Peserta penerima menerima transfer kredit masuk pada tanggal 12 Maret 2005, namun Peserta penerima melakukan kesalahan dalam melakukan penerusan dana sehingga mengakibatkan dana ditujukan kepada nasabah yang tidak berhak.

2)

Apabila

Peserta

pengirim

meminta

Peserta

penerima

untuk

mengembalikan dana dan Peserta penerima mengembalikan dana pada tanggal 19 Maret 2005, maka Peserta penerima wajib memberikan bunga kepada Peserta pengirim selama 7 (tujuh) hari, dengan perhitungan sebagai berikut: ”7 hari x bunga yang ditetapkan dalam kesepakatan tertulis antar Peserta (Bye-Laws) x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”. 5.

Bunga atas kesalahan Peserta penerima dalam pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima dana a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 45 PBI SKNBI, dalam hal Peserta pengirim telah mengirimkan DKE Kredit sesuai dengan perintah transfer kredit dari nasabah namun Bank Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah penerima dana yang berbeda dari nasabah penerima dana yang tercantum dalam daftar DKE Kredit yang diterbitkan oleh PKN, Bank Peserta penerima wajib menyampaikan dana kepada nasabah penerima dana yang berhak pada tanggal yang sama dengan tanggal diketahuinya kekeliruan tanpa menunggu pengembalian dana dari nasabah penerima dana yang tidak berhak.

b.

Dalam hal Bank Peserta penerima melakukan pengkreditan dana kepada nasabah

303

Lampiran 7

penerima dana yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Peserta penerima wajib membayar bunga kepada nasabah penerima dana yang berhak sesuai dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah penerima dana tersebut, terhitung sejak tanggal seharusnya rekening nasabah penerima dana yang berhak dikredit sampai tanggal pelaksanaan pengkreditan rekening nasabah penerima dana yang berhak tersebut. c.


d.

Contoh perhitungan bunga dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut: 1)

Bank Peserta penerima menerima transfer kredit masuk untuk nasabah A pada tanggal 14 April 2005, namun pengkreditan dilakukan pada rekening nasabah B.

2)

Apabila tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit adalah 14 April 2005, dan Bank Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah A pada tanggal 18 April 2005, maka Bank Peserta penerima wajib memberikan bunga selama 4 (empat) hari dengan perhitungan sebagai berikut: ”4 hari x bunga untuk jenis rekening nasabah pengirim dana x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”.

6.

Bunga dan kompensasi atas keterlambatan pengkreditan rekening nasabah penerima a.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 48 PBI SKNBI, Bank Peserta penerima wajib mengkredit rekening nasabah penerima dana segera setelah Bank Indonesia melakukan Penyelesaian Akhir Kliring Kredit dengan ketentuan sebagai berikut: 1)

Pengkreditan dilakukan pada tanggal valuta yang sama dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit; atau

2)

Paling lambat pukul 09.00 waktu setempat hari kerja berikutnya dengan menggunakan: a)

tanggal valuta hari kerja sebelumnya; atau.

b)

tanggal valuta hari kerja berikutnya tersebut dengan memberikan bunga kepada nasabah sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah.

b.

Dalam hal Bank Peserta penerima tidak melakukan pengkreditan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Peserta penerima wajib membayar kompensasi kepada nasabah sebesar bunga dari dana yang seharusnya diterima oleh

304

Lampiran 7

nasabah, terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Kredit sampai tanggal pengkreditan rekening nasabah, dengan tingkat bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah pada Bank Peserta penerima ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin. c.


d.

Contoh perhitungan bunga dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah sebagai berikut: Bank Peserta penerima menerima transfer kredit masuk melalui Kliring Kredit dimana Penyelesaian Akhir Kliring Kredit dilakukan pada tanggal 14 April 2005, namun Bank Peserta penerima baru mengkredit rekening nasabah penerima pada tanggal 16 April 2005 dengan tanggal valuta adalah 16 April 2005. Atas keterlambatan pengkreditan tersebut, Bank Peserta penerima wajib memberikan bunga selama 2 (dua) hari ditambah dengan tingkat kompensasi sebesar 200 (dua ratus) basis poin dengan perhitungan sebagai berikut: ”2 hari x (bunga untuk jenis rekening penerima dana + 2)% x 1/365 x nominal dana yang ditransfer”.

305

Lampiran 7

BAB XV TATA CARA PENGENAAN SANKSI A.

Sanksi Terkait Penolakan Warkat Debet dan DKE Debet pada Saat Kliring Pengembalian 1.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 71 PBI SKNBI, dalam hal terjadi penolakan atas Warkat Debet dan/atau DKE Debet yang didasarkan alasan-alasan tertentu, Peserta pengirim, Peserta penerima, nasabah Peserta pengirim atau nasabah Peserta penerima dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per DKE Debet dan/atau Warkat Debet yang ditolak.

2.

Alasan penolakan yang dikenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar serta pihak yang dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 15.

3.

Perhitungan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh PKN pada setiap awal bulan atas dasar DKE Debet, baik yang berasal dari PKL atau dari Peserta.

4.

Pembebanan sanksi sebagaimana pada angka 3 dilakukan paling lambat pada minggu pertama bulan berikutnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a.

Untuk sanksi yang dikenakan kepada nasabah Peserta, sanksi tersebut dibebankan oleh PKN kepada Peserta dengan cara mendebet rekening giro Peserta di Bank Indonesia, untuk selanjutnya Peserta membebankan sanksi tersebut kepada nasabahnya.

b.

Untuk sanksi yang dikenakan kepada Peserta, sanksi tersebut dibebankan oleh Bank Indonesia kepada Peserta dengan cara mendebet rekening giro Peserta di Bank Indonesia dan Peserta dilarang membebankan biaya pengenaan sanksi tersebut kepada nasabahnya, mengingat alasan-alasan penolakan Warkat Debet atau DKE Debet tersebut disebabkan oleh kekeliruan Peserta.

5.

Menerbitkan laporan pembebanan sanksi dalam penyelenggaraan SKNBI sebagaimana dimaksud pada angka 4 per Peserta dan menyampaikan laporan tersebut kepada masing-masing Bank Peserta.

6.

Dalam hal terjadi kondisi gangguan dan/atau Keadaan Darurat pada SSK, atau adanya gangguan pada JKD sehingga menyebabkan DKE Debet Kliring pengembalian tidak dapat dikirim ke SSK, maka Perhitungan dan pembebanan sanksi atas penolakan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan penerbitan laporan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan oleh PKL atas dasar total DKE Debet Kliring pengembalian yang diterima dari Peserta.

306

Lampiran 7

7.

Khusus untuk PKL Selain BI, pembebanan sanksi atas penolakan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan oleh PKL BI yang mewilayahi dengan ketentuan sebagai berikut: a.

PKL Selain BI menyampaikan daftar pembebanan sanksi administratif atas penolakan Warkat Debet kepada PKL BI yang mewilayahi melalui sarana sebagai berikut:

b.

1)

teleks

2)

i-teleks; atau

3)

telepon dan faksimili, yang disertai dengan angka rahasia

Daftar pembebanan sanksi administrasi atas penolakan Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan kepada PKL BI yang mewilayahi paling lambat pada hari kerja pertama awal bulan berikutnya.

B.

Sanksi Terkait Warkat Debet yang Tertolak (reject) oleh Mesin Baca Pilah di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 69 PBI SKNBI, dalam hal Warkat Debet tertolak oleh mesin baca pilah, dan penolakannya terjadi secara terus menerus selama waktu tertentu yang mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring tersebut, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan penghentian sementara dalam Kliring Debet.

2.

Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikenakan apabila Warkat Debet yang tertolak (reject) oleh mesin baca pilah disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: a.

Sandi peserta pada MICR code line Warkat Debet tidak dikenal.

b.

Salah satu informasi dalam MICR code line pada clear band Warkat Debet tidak dicantumkan, yang meliputi:

c.

1)

nomor Seri Warkat;

2)

sandi Bank Peserta;

3)

nomor Rekening;

4)

sandi Transaksi; dan

5)

nominal.

Pencantuman informasi dalam bentuk MICR code line pada clear band salah atau bertumpuk, yang meliputi: 1)

Nomor Seri Warkat;

2)

Sandi Bank Peserta;

3)

Nomor Rekening;

307

Lampiran 7

3.

4)

Sandi Transaksi; dan

5)

Nominal.

Peserta pengirim bertanggung jawab atas tertolaknya Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada:

4.

a.

butir 2.a;

b.

butir 2.b.5); dan

c.

butir 2.c.5).

Peserta penerima bertanggungjawab atas tertolaknya Warkat Debet, sebagaimana dimaksud pada angka 1 apabila disebabkan oleh faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada:

5.

a.

butir 2.b.1) sampai dengan butir 2.b.4); dan

b.

butir 2.c.1) sampai dengan butir 2.c.4).

Dalam hal Warkat Debet tertolak karena faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam butir 2.c.1, 2.c.3, 2.c.4 dan 2.c.5, yang terjadi secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja dan tingkat penolakannya mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan, Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima yang bertanggung jawab atas tertolaknya Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut: a.

PKL memberikan teguran tertulis kepada Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima.

b.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima tidak melakukan perbaikan, dan penolakannya masih mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan maka PKL memberikan teguran tertulis kedua.

c.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak teguran tertulis kedua Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima tidak melakukan perbaikan, dan penolakannya masih mengakibatkan terganggunya operasional Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan maka PKL menghentikan sementara Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima dalam kegiatan Kliring Debet di Wilayah Kliring yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir A.6 Bab X mengenai Penghentian Peserta dalam Kegiatan SKNBI.

308

Lampiran 7

d.

Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima dapat diikutsertakan kembali dalam kegiatan Kliring Debet di Wilayah Kliring tersebut apabila masalah yang mengakibatkan tingkat penolakan Warkat Debet yang bersangkutan dapat diatasi yang dibuktikan berdasarkan hasil uji Warkat Debet oleh PKL, sesuai dengan ketentuan

sebagaimana

dimaksud

pada

huruf

G

Bab

XI

mengenai

Pengikutsertaan Kembali dalam Kegiatan SKNBI. 6.

Dalam hal Warkat Debet tertolak karena faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, 2.b dan 2.c.2 dan tidak diproses oleh PKL sebagaimana dimaksud dalam Bab VII mengenai Penyelenggaraan Kliring Debet, maka Peserta pengirim dan/atau Peserta penerima yang bertanggung jawab atas tertolaknya Warkat Debet sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, wajib membayar kompensasi kepada nasabah yang menyetorkan Warkat Debet sesuai dengan bunga yang berlaku untuk jenis rekening nasabah tersebut terhitung sejak tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Pengembalian apabila Warkat Debet tersebut tidak tertolak oleh mesin baca pilah sampai dengan tanggal Penyelesaian Akhir Kliring Pengembalian pada saat Warkat Debet tersebut dikliringkan kembali dan tidak tertolak oleh mesin baca pilah.

7.

Dalam hal Warkat Debet tertolak karena faktor-faktor yang disebabkan oleh Peserta penerima, maka Peserta pengirim dapat menagihkan kewajiban pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 kepada Peserta penerima dengan cara menerbitkan Nota Debet.

309

Lampiran 7

Lampiran 2.1 Spesifikasi Minimum KPK dan Perangkat Pendukung

1.

KPK untuk Konfigurasi single user (standalone) a.

Hardware

No

Hardware

Jumlah

1

PC Desktop (Jumlah Peserta 1 s/d 10)

2 unit (main dan back up)

Kebutuhan Minimal -

2

Printer

1

3

Hub/Switch

1

4

Router

1

5

Modem (Backup link)

1

-

Processor Intel Pentium 4, 3.0 GHz/400MHz Number of Processor : 1 Memory 512 MB Internal Harddisk 2 x 72 GB 15K U320 SCSI Dual Ethernet 10/100 MBPs CD/DVD RW Floppy Disk Drive RAID support 0+1 Internal Modem 56 Kbps Redundant Power Supply Monitor Size : TFT-LCD Monitor 15” Flat Monitor Type : XGA Monitor Resolution : 1024 x 768 Video Card Adapter : Integrated Video RAM : Shared Form Factor : Tower Warranty : 3 years Type : Dotmatriks Paper Size : A3 24 pin impact 480 CPS 136 column 12 port 10/100 Mbps Fast Ethernet Auto sensing Unmanaged 1 WIC module 1 Ethernet port Asynchronous Modem 33.6 Kbps

310

Lampiran 7

b.

Software

No 1 2 3

2.

Software

Kebutuhan Minimal

Sistem Operasi Database Antivirus

Microsoft Windows XP Professional Microsoft SQL 7/2000 McAfee; atau Norton Symantec (last update minimal 1 minggu terakhir)

KPK untuk konfigurasi multi user a.

Hardware

No 1

Hardware Server (Jumlah Peserta lebih dari 21)

Jumlah 2 unit (main dan back up)

Kebutuhan Minimal -

2

PC Server (Jumlah Peserta 11 s/d 20)


-

Processor Intel Xeon, 3.2 GHz/800 MHz Number of Processor : 2 Memory 2 GB Internal Harddisk 2x 72,8 GB 15K U320 SCSI Dual Ethernet 10/100 MBPs CD/DVD RW Floppy Disk Drive RAID Support 0+1 Redundant Power Supply Internal Modem 56 Kbps Form Factor : Tower Monitor Size: TFT-LCD Monitor 15” Flat MonitorType : XGA Monitor resolution : 1024x768 Video Card Adapter : Integrated Video RAM : Shared Warranty : 3 years Processor Intel Xeon, 3.2 GHz/800 MHz Number of Processor : 1 Memory 1 GB Internal Harddisk 2x72,8 GB 15K U320 SCSI Dual Ethernet 10/100 MBPs CD/DVD RW Floppy Disk Drive RAID Support 0+1 Internal Modem 56 Kbps Redundant Power Supply Monitor Size: TFT-LCD Monitor 15” Flat Monitor Type : XGA Monitor resolution : 1024x768 Video Card Adapter : Integrated

311

Lampiran 7

No

3

Hardware

PC Desktop

Jumlah

2 unit (sesuai dg kebutuhan)

Kebutuhan Minimal -

-

-

-

-

-

4

Printer

1

5

Hub/Switch

1

6

Router

1

-

Video RAM : Shared Form Factor : Tower Warranty : 3 years Form Factor : Mini Tower Processor Type : Intel Pentium 4HyperThreading - Processor Chipset : Intel 915G - Processor Speed : 3.0 GhZ - Front Side Bus : 800 MHz Memory : 2x256 MB - Memory Speed : 400 MHz - Memory Type : DDR2 - Memory Slot : 4 Graphics/Video Monitor Size: TFT-LCD Monitor 15” Flat - Monitor Type : XGA - Monitor resolution : 1024x768 - Video Card Adapter : Integrated - Video RAM : Shared Storage : - Harddisk : 40 GB - HDD Type : SATA - HDD Merk : IBM, Maxtor, Seagate, Western Digital, Quantum - HDD Speed : 7200 RPM - FDD : 3.5” 1.44 MB Communication - Ethernet card : 10/100 MBPs (onboard intel/3COM/Broadcom) - Internal Modem : 56 Kbps - USB : 2.0 - Keyboard : 104 Keys - Mouse : Optical with Scroll Button Operating System : Microsoft Windows XP Professional Warranty : 3 years Type : Dot Matriks Paper Size : A3 24 pin impact 480 CPS 136 Column 12 port 10/100 Mbps Fast Ethernet Auto Sensing Unmanaged 1 WIC module 1 Ethernet port

312

Lampiran 7

No 7

b.

Hardware Modem

Jumlah 1

Kebutuhan Minimal -

Asynchronous Modem 33.6 Kbps

Software

No

Software

1

Sistem Operasi

2 3

Database Antivirus

Kebutuhan Minimal Microsoft Windows 2003/2000 Server Microsoft Windows XP Professional Microsoft SQL 7/2000 McAfee; atau Norton Symantec (last update minimal 1 minggu terakhir)

313

Lampiran 7

Lampiran 2.2 Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis mengenai Penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI A.

Sistematika Kebijakan Dan Prosedur Tertulis Sistematika Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi: 1.

Bab I

:

Pendahuluan

2.

Bab II

:

Operasional pada Penyelenggaraan SKNBI

3.

Bab III

:

Prosedur Pengoperasian Penyelenggaraan SKNBI

4.

Bab IV

:

Pengawasan Operasional Penyelenggaraan SKNBI

5.

Bab V

:

Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat

6. B.

Lampiran berupa Flow Chart.

Materi Kebijakan Dan Prosedur Tertulis Materi atau isi Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi: 1.

Bab I : a.

Pendahuluan

Latar Belakang Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, antara lain untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku maupun pertimbangan lainnya.

b.

Dasar Hukum Kewenangan Menjadi PKL Selain BI Sub bab ini menjelaskan dasar hukum yang memberikan kewenangan kepada Bank untuk menjadi PKL Selain BI, dengan menyebutkan keputusan penetapan sebagai PKL Selain BI dari Bank Indonesia dan keputusan/penunjukan dari pejabat Bank yang berwenang.

c.

Pokok-pokok Ketentuan Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI, seperti ketentuan pelaporan kepesertaan dan TTPK, dan mencantumkan keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat Bank yang berwenang.

d.

Definisi/Pengertian Umum Sub bab ini mencantumkan definisi/pengertian umum yang digunakan dalam materi penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, baik yang bersumber dari

314

Lampiran 7

ketentuan Bank Indonesia maupun istilah lain yang secara khusus digunakan dalam penyelenggaraan SKNBI oleh PKL Selain BI. 2.

Bab II : Operasional pada penyelenggaraan SKNBI a.

Struktur

Organisasi,

Uraian

Tugas

dan

Penanggung

Jawab

Kegiatan

Penyelenggaraan PKL Selain BI Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, uraian tugas dan penanggung jawab penyelenggaraan SKNBI. Uraian tugas dan penanggung jawab yang perlu dijelaskan antara lain yang terkait dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemeliharaan user ID dan password aplikasi KPK, user Id dan password Remote Access Server (khusus yang menggunakan JKD dial up), sandi terminal, password login SSK, security key dan master key dalam mengoperasikan KPK; 2) Pembuatan dan pemeliharaan user ID dan password untuk mengoperasikan aplikasi KPK; 3) Pemeliharaan KPK dan jaringan komputer; 4) Pemeliharaan master file (antara lain aplikasi KPK, registration number, user ID dan password Administrator yang pertama kali diberikan oleh PKN); 5) Pemeliharaan master key; 6) Pelaksanaan transaksi. b.

Wewenang dan Penanggung jawab Pengoperasian KPK Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang serta jabatan dalam struktur organisasi internal bank untuk masing-masing fungsi sistem sebagai berikut: 1) Administrator 1; 2) Administrator 2; 3) Supervisor; dan 4) Operator.

c.

Tata cara Pengadministrasian Kepesertaan Sub bab ini antara lain menjelaskan tata cara pelaporan kepesertaan, penatausahaan kepesertaan dan penutupan sebagai Peserta.

d.

Sistem Pengamanan Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional penyelenggaraan SKNBI, baik

315

Lampiran 7

pengamanan secara fisik seperti ruangan tempat KPK dan tempat pertukaran warkat debet, maupun non-fisik seperti user ID, password, dan lain-lain. e.

Sarana dan Prasarana Operasional Penyelenggaraan SKNBI Sub bab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pada operasional penyelenggaraan SKNBI yang sekurang-kurangnya mencakup:

f.

1)

Lokasi KPK Utama dan KPK Back-up;

2)

Jumlah KPK Utama dan KPK Back-up;

3)

Spesifikasi KPK Utama dan KPK Back-up;

4)

Peralatan pendukung lainnya.

Penatausahaan Arsip Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip, antara lain data kepesertaan, spesimen Warkat Debet, contoh stempel Kliring, laporan-laporan hasil Kliring, master key, back-up data harian, user ID, password dan surat penunjukan petugas yang berwenang dalam penyelenggaraan SKNBI.

3.

Bab III : Prosedur Pengoperasian Penyelenggaraan SKNBI Dalam pelaksanaan pengoperasian penyelenggaraan SKNBI, untuk setiap tahap kegiatan agar dijelaskan pula pejabat/petugas yang menjadi penanggungjawabnya. a.

Proses Awal Hari Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada proses awal hari antara lain log in dan sinkronisasi data.

b.

Kegiatan Kliring penyerahan Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring penyerahan, antara lain buka institusi, penggabungan DKE Debet, penghitungan hasil Kliring penyerahan lokal, pencetakan laporan, pengiriman DKE Debet dan BSK Kliring penyerahan ke SSK serta tutup institusi.

c.

Kegiatan Kliring pengembalian Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring pengembalian, antara lain buka institusi, penggabungan DKE Debet, penghitungan hasil Kliring pengembalian lokal, pencetakan laporan, pengiriman DKE Debet dan BSK Kliring pengembalian ke SSK serta tutup institusi.

d.

Kegiatan Kliring Kredit Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan penyelenggaraan Kliring Kredit, antara lain buka institusi, penggabungan DKE Kredit, pengiriman DKE Kredit dan tutup institusi.

316

Lampiran 7

e.

Proses Back-up Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses back-up, yang meliputi antara lain transaksi, tabel dimensi, dan tabel user.

f.

Proses Akhir Hari Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses menutup sistem secara keseluruhan.

4.

Bab IV : Pengawasan Operasional Penyelenggaraan SKNBI a.

Audit Trail Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan operasional penyelenggaraan SKNBI melalui fungsi audit trail.

b.

Pelaporan kepada manajemen Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun insidentil kepada manajemen.

5.

Bab V : Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat Bab ini menjelaskan DRP atau BCP yang dilakukan oleh PKL Selain BI dalam hal KPK utama dan atau KPK back-up mengalami kondisi gangguan atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi PKL Selain BI. DRP atau BCP tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

unit kerja sebagai penanggungjawab;

b.

mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab terdiri dari beberapa unit;

c.

mekanisme pelaporan dan monitoring;

d.

petugas operasional penyelenggaraan SKNBI (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat);

e.

Mekanisme pencegahan dan atau penanggulangan dengan berbagai skenario kondisi yang mungkin terjadi terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Gangguan pada sistem KPK Utama dan KPK Back-up, yang antara lain disebabkan oleh kerusakan hardware, software, listrik dan atau JKD; 2) Keadaan Darurat (pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam).

f.

Mekanisme atau prosedur apabila terjadi gangguan SSK dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

g.

Jadwal uji coba KPK Back-up (sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali). Dengan memperhatikan tingkat kritikal di masing-masing Bank, uji coba dapat dilakukan

317

Lampiran 7

kurang dari 6 (enam) bulan sekali. h.

Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali)

318

Lampiran 7

Lampiran 2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal oleh PKL Selain BI Dalam melakukan pemeriksaan internal oleh PKL Selain BI paling kurang mencakup ruang lingkup sebagai berikut : a.

Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI Menjelaskan apakah PKL Selain BI telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai operasional penyelenggaraan SKNBI dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.

Sumber Daya Manusia Menjelaskan aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

c.

Pembagian tugas dan batas kewenangan serta penyimpangan Menjelaskan apakah terdapat ketentuan secara tertulis mengenai pembagian tugas dan batas kewenangan dalam operasional penyelenggaraan SKNBI. Disamping itu juga menjelaskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan).

d.

Kepatuhan PKL Selain BI terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI. Menjelaskan mengenai kepatuhan PKL Selain BI terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional penyelenggaraan SKNBI, baik yang berlaku bagi PKL Selain BI maupun bagi Peserta.

319

Lampiran 7

Lampiran 2.4 Ruang Lingkup Security Audit Oleh PKL Selain BI Dalam melakukan security audit oleh PKL Selain BI paling kurang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: a.

Manajemen Menjelaskan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan penyelenggaraan SKNBI, meliputi: 1)

Sumber Daya Manusia Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas sumber daya manusia di satuan kerja pelaksana penyelenggaraan SKNBI, baik dari aspek kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan yang ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional penyelenggaraan SKNBI sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam SKNBI memiliki moral yang baik. Selain itu, diperiksa juga mengenai jenis pelatihan yang telah dan akan diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai.

2)

Struktur Organisasi Aspek yang diperiksa meliputi penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung jawab kegiatan.

3)

Hukum Aspek

hukum

yang

diperiksa

meliputi

kualitas

kontrak/perjanjian

dengan

vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung SKNBI dibandingkan dengan peraturan intern mengenai SKNBI dan ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia. b.

Lingkungan Menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana yang terkait dengan operasional KPK. Kondisi lingkungan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1)

Tenaga Listrik Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa PKL Selain BI mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi dengan baik.

2)

Pendingin Udara Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh PKL Selain BI.

3)

Penanganan Kebakaran Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman

320

Lampiran 7

kebakaran. 4)

Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (KPK dan printer) dalam ruangan. Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.

5)

Lokasi ruangan dalam gedung Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan.

6)

Akses masuk ruangan Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI melakukan kontrol terhadap pegawai yang memasuki ruangan KPK Utama dan KPK Back-up.

c.

Sistem KPK Menjelaskan mengenai konfigurasi dan kondisi KPK Utama dan KPK Back-up, meliputi : 1)

Perangkat Keras (Hardware) Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras KPK dan printer, termasuk ketaatan PKL Selain BI untuk memenuhi persyaratan mininum hardware yang digunakan sebagai KPK.

2)

Perangkat Lunak (Software) Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi KPK, kehandalan operating system (termasuk upgrade perbaikan/patch), enkripsi, pengontrolan password, serta anti virus yang digunakan.

3)

Perangkat Jaringan Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan KPK ke SSK.

d.

Sistem Back-up Menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai KPK Back-up dan JKD Back-up. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah KPK Back-up dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan minimum pemrosesan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal dilakukan pengujian back-up, perlu diteliti dokumentasinya.

e.

Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional Penyelenggaraan SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat Menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai DRP atau BCP yang memadai dan melakukan uji coba DRP atau BCP secara berkala serta melakukan updating DRP atau BCP sesuai dengan perkembangan.

f.

Data dan Dokumentasi Menjelaskan mengenai pengelolaan, pengolahan, serta dokumentasi data yang diperlukan,

321

Lampiran 7

meliputi : 1)

Integritas Data Aspek ini menjelaskan apakah data yang diolah akurat, handal, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan.

2)

Log Book Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI mempunyai

log book yang bisa

dicetak/dibaca untuk mengetahui kesalahan pengoperasian KPK. 3)

Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi Aspek ini menjelaskan apakah soft copy maupun hard copy dan back-up hasil transaksi dikelola dengan baik.

4)

Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba KPK Back-up dan uji coba data back-up Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI menatausahakan dengan baik dokumentasi hasil uji coba KPK Back-up dan uji coba data back-up.

5)

Pengadministrasian/Dokumentasi Penanganan Masalah Aspek ini menjelaskan apakah PKL Selain BI menatausahakan dengan baik dokumentasi penanganan masalah yang berkaitan dengan KPK.

322

Lampiran 7

Lampiran 3.1 Spesifikasi Minimum TPK dan Perangkat Pendukung 1.

TPK untuk konfigurasi single user a.

Hardware No

Kebutuhan Minimal

1

-

Pentium IV, 2.0 Ghz RAM : 256 Mbytes Harddisk : 40 Gbytes CD R/W Drive Disk Drive : 3.5 inch Monitor : 15 inch Keyboard & mouse Ethernet card : 10/100 Mbps Dotmatrix printer (24 pin) 132 coloum 1 WIC module 1 Ethernet port 33.6 Kbps Asynchronous Modem

1

-

Spesifikasi diserahkan ke Peserta

PC Desktop

2

Printer

1

3

Router (on line) Modem (back up link) Firewall

1

5


Software No 1 2 3

2.

Jumlah

1

4

b.

Hardware

Software

Kebutuhan Minimal

Sistem Operasi Database Antivirus

Windows XP Professional Access 2000 McAfee; atau Norton Symantec

TPK untuk konfigurasi multi user a.

Hardware No

Hardware

Jumlah

1

PC Server


2

PC Desktop

2 unit (sesuai dg

Kebutuhan Minimal -

Intel Xeon / Pentium IV, 2.0 Ghz RAM : 512 Mbytes Harddisk : 72 Gbytes CD R/W Drive Disk Drive : 3.5 inch Monitor 15 inch, keyboard & mouse Ethernet card : 10 / 100 Mbps Pentium IV, 2.0 Ghz RAM : 256 Mbytes

323

Lampiran 7

No

Hardware

Jumlah kebutuhan)

1

-

1 1

-

Spesifikasi diserahkan ke Peserta 10 / 100 Mbps, 12 port

Printer

1

3

Router (On line) Modem (Back up link) Firewall Hub/Switch

1

5 6

-

Harddisk : 40 Gbytes CD ROM Drive Disk Drive : 3.5 inch Monitor 15 inch, keyboard & mouse Ethernet card : 10 / 100 Mbps Dotmatrix printer (24 pin) 132 column 1 WIC module 1 Ethernet port 33.6 Kbps Asynchronous Modem

2

4

Kebutuhan Minimal

c.Software No 1 2 3

Software Sistem Operasi Database Antivirus

Kebutuhan Minimal Windows 2000/2003 Server MS SQL 7 / 2000 McAfee; atau Norton Symantec

324

Lampiran 7

Lampiran 3.2 Contoh Format Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan 1. Stempel Kliring

5 cm

KLIRING

Tanggal Kliring Peserta

Tgl. : 2,5 cm

111 - 0012

Bank ABC KC Matraman

Sandi Peserta Nama Kantor Peserta

2. Stempel Kliring Dibatalkan

6 cm

STEMPEL KLIRING DIBATALKAN 1,5 cm

Bank ABC KC Matraman

Paraf Petugas Peserta

325

Lampiran 7

Lampiran 3.3 Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada Penyelenggara Kliring Nasional d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta Pusat - 10350 Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.12/ /DASP tanggal April 2010 perihal Penyelenggaraan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia, dengan ini kami mohon agar kantor/kantor-kantor*) kami sebagaimana terlampir dapat didaftarkan sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan: 1. Daftar nama kantor kami serta Wilayah Kliring dimana kantor tersebut didaftarkan sebagai Peserta; 2. Foto kopi surat izin usaha/surat izin pembukaan kantor/kantor-kantor*) kami yang didaftarkan sebagai Peserta; 3. Formulir data keanggotaan SKN, yang telah diisi secara lengkap; 4. Daftar nama kantor kami yang bukan Peserta yang dapat menerima transfer masuk dalam Kliring Kredit (jika ada). 5. Foto kopi Akte Pendirian Bank dan perubahannya 6. Foto kopi surat persetujuan penggunaan Warkat Debet dan Dokumen Kliring 7. Fotokopi surat persetujuan pengefektifan nomor rekening dari Bank Indonesia Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK ABC (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan cc. PKL di Wilayah Kliring dimana kantor Bank didafarkan sebagai Peserta *) coret yang tidak perlu Lampiran no 3 s/d 7 hanya untuk pendaftaran yang pertama kali bagi Bank baru yang belum terdaftar sebagai Peserta

326

Lampiran 7 Lampiran 3.4 Contoh Format Tabel Daftar Nama Kantor Bank yang didaftarkan sebagai Peserta Daftar Nama Kantor Bank Yang Didaftarkan sebagai Peserta

N o

Sandi Bank (3 digit)

Nama Kantor

Alamat

Kota

Propinsi

Wilayah Kliring

Status Kantor

Status Koneksi

Jenis Usaha

Kode Area

(1)

(2)

(3)

(4)

Telepo n

Fax

Koordinato r Wilayah (Ya/Tidak) (5)

Keterangan: (1)

Status Kantor

: 1 - Kantor Pusat; 2 - Kantor Cabang, 3 - Kantor Cabang Pembantu; 4 - Kantor Kas

(2)

Status Koneksi

: 0 - Off line, 1- On line

(3)

Jenis Usaha

: 1 - Konvensional, 2 - UUS, 3 - Syariah

(4)

Kode Area

: mengacu pada kode SLJJ

(5)

Koordinator Wilayah adalah koordinator untuk incoming transfer kredit per wilayah kliring

327

Lampiran 7

Lampiran 3.5 Contoh Formulir Data Keanggotaan Sistem Kliring Nasional (SKN) FORMULIR KEANGGOTAAN SISTEM KLIRING NASIONAL (SKN)

I.

II.

Data Bank A.

Sandi Bank

: ……………………………… (3 digit pertama)

B.

Nama Bank Indonesia

: ………………………………

C.

Nama Singkat Bank

: ………………………………

D.

Status Peserta

: Intercity/Non Intercity *)

E.

Jenis Usaha

: Konvensional/Syariah *)

F.

Rekening

: ………………………………

G.

Rekening UUS**)

: ………………………………

H.

Sentralisasi

: Ya/Tidak (khusus untuk Kliring Kredit)

Data Terminal Peserta Kliring (TPK) A.

Jenis TPK

: On-line / Off-line

B.

Sandi Kliring

: ……………………………… (7 digit)

C.

Alamat

: ……………………………… ……………………………… Telp. : ……………………………… Fax

D.

E.

: ………………………………

Contact Officer untuk masalah SKN : 1.

Nama

:

2.

Jabatan

:

3.

Telepon

:

4.

Fax

:

5.

Email

:

Kebutuhan Jaringan Komunikasi Data (JKD) 1.

2.

Main: a.

Leased Line – Kapasitas Bandwith

: …………...……………

b.

Dial Up – Nomor Telepon Dial Up

: …………........................

Back up:

328

Lampiran 7

3.

a.

Leased Line – Kapasitas Bandwith

: ……………............

b.

Dial Up – Nomor Telepon Dial Up

: …………….............

Alamat Lokasi Koneksi JKD …………………………………………………………………...................…………………………………….…… ……………………… TELP.…………………………………FAX ..………………….......

Kota], [tanggal] PT. Bank ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

Keterangan: *)

Coret yang tidak perlu

**) Khusus untuk bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

Petunjuk Pengisian : 1. Formulir Daftar Keanggotaan SKN hanya diisi oleh Kantor Pusat Peserta atau oleh Unit Usaha Syariah (UUS) 2. Isian Data Bank pada angka I diisi dengan data Kantor Pusat Peserta. 3. Isian Data Terminal Peserta Kliring (TPK) pada angka II diisi dengan data yang ada pada Kantor Pusat Peserta.

329

Lampiran 7

Lampiran 3.6 Contoh Tabel Daftar Nama Kantor Bank Selain Peserta yang Dapat Menerima Transfer Masuk Kliring Kredit Daftar Nama Kantor Bank Selain Peserta Yang Dapat Menerima Transfer Masuk Melalui Kliring Kredit

No.

Nama Kantor Bank non Peserta

Provinsi

Kota

Wilayah Kliring Tujuan*)

1

Bank ABC Cab.Dompu

Nusa Tenggara Barat

Dompu

Mataram

2

Bank ABC Cab.Kutoarjo

Jawa Tengah

Kutoarjo

Purworejo

Bank3ABC

Jawa Barat

Cibinong

Bogor

Cab.Cibinong 4

Dst

Dst

Dst

Dst

5

Dst

Dst

Dst

Dst

*) Wilayah Kliring tujuan adalah Wilayah Kliring dimana terdapat kantor Bank yang menjadi Peserta di Wilayah Kliring tersebut yang akan menerima transfer masuk melalui Kliring Kredit dan bertanggung jawab meneruskan transfer masuk tersebut kepada kantor Bank tujuan non Peserta

330

Lampiran 7

Lampiran 3.7.a Contoh Surat Pemberitahuan dari Bank Pemohon kepada PKN setelah melakukan instalasi aplikasi TPK No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada Penyelenggara Kliring Nasional d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta Pusat - 10350 Perihal : Pemberitahuan Hasil Instalasi Aplikasi TPK pada kantor Bank Calon Peserta Menunjuk surat persetujuan Bank Indonesia No…tanggal………atas pendaftaran kantor/kantor-kantor*) kami untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami memberitahukan bahwa kami telah melakukan instalasi aplikasi TPK pada kantor/kantor-kantor kami*) yang akan menjadi Peserta dengan menggunakan TPK. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami lampirkan nomor kode mesin dari hasil instalasi aplikasi pada terminal yang akan digunakan sebagai TPK (utama dan backup) pada kantor/kantor-kantor*) tersebut. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK ABC (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

*) coret yang tidak perlu

331

Lampiran 7

Lampiran 3.7 b Contoh Format Daftar Kode Mesin Hasil Instalasi Aplikasi TPK dan Status TPK

Daftar Kode Mesin Hasil Instalasi Aplikasi TPK dan Status TPK

No.

Nama Kantor Bank

Wilayah Kliring Pendaftaran

Alamat kantor

Kode Mesin Hasil Instalasi Aplikasi TPK TPK Utama

1

Bank ABC Cab.Sudirman

Jakarta

Jl.Sudirman No.10 Jakarta

2

Bank ABC Cab.Pahlawan

Surabaya

Jl.Pahlawan No.9 Surabaya

Bank3ABC Cab.Thamrin

Medan

Jl.Thamrin No.6 Medan

4

Dst

Dst

5

Dst

Dst

Jenis Koneksi TPK ke SSK (On-line atau Off-line)

TPK Backup

332

Lampiran 7

Lampiran 3.8 Contoh Surat Pemberitahuan dari Kantor Bank Calon Peserta kepada PKL mengenai kesiapan untuk mengikuti SKNBI No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] di Wilayah Kliring ………………… Jl. ………………………..………… [Kota] Perihal : Kesiapan untuk Mengikuti kegiatan SKNBI Menunjuk Surat Persetujuan Bank Indonesia No…tanggal………atas pendaftaran kantor kami untuk menjadi Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota], dengan ini kami memberitahukan bahwa kami telah melakukan instalasi aplikasi TPK dan siap untuk mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI. Dalam kesempatan ini, kami mengajukan permohonan Tanda Pengenal Petugas Kliring untuk Petugas Internal /Perusahaan Jasa Kurir *). Bersama ini kami lampirkan: 1. Contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan, sebanyak 2 lembar. 2. Spesimen Warkat Debet dan Dokumen Kliring yang telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia (hanya untuk Bank yang baru pertama kali mendaftar sebagai Peserta). Demikian laporan ini kami sampaikan, selanjutnya kami mohon untuk dapat ditetapkan tanggal efektif kepesertaan kami dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota]. [Kantor Bank Calon Peserta] (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan *)  

Bagi Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi yang akan menggunakan Perusahaan Jasa Kurir, harus mencantumkan nama Perusahaan Jasa Kurir. Bagi Peserta di Wilayah Kliring Off-line Manual harus mencantumkan nama-nama petugas internal yang ditunujun untuk mewakili Peserta dalam kegiatan SKNBI

333

Lampiran 7

Lampiran 3.9 Contoh Surat Pemberitahuan dari PKL kepada Kantor Bank calon Peserta Mengenai Tanggal Efektif Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraa SKNBI No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada [Nama Kantor Bank Calon Peserta] Jl. ………………………..………… [Kota]

Perihal : Pemberitahuan Tanggal Efektif Kepesertaan Kantor Bank dalam Penyelenggaraan SKNBI Sehubungan dengan surat Saudara No. .........tanggal ……… mengenai kesiapan kantor Saudara untuk mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami informasikan sebagai berikut: 1. Menetapkan tanggal efektif keikutsertaan Saudara sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota] adalah sejak tanggal ……… 2. Agar Saudara dapat mengambil Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal efektif dimaksud. Sejak tanggal efektif tersebut, kantor Saudara dapat mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI di kantor kami sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih. [Kantor PKL] (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

334

Lampiran 7

Lampiran 3.9.a Contoh Surat Pemberitahuan dari PKL kepada PKN Mengenai Tanggal Efektif Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraa SKNBI No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada Penyelenggara Kliring Nasional d/a Bagian Penyelenggaraan Setelmen - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara Bank Indonesia, Gedung D Lantai 3 Jl. MH.Thamrin No.2 Jakarta Pusat - 10350

Perihal : Pemberitahuan Tanggal Efektif Kepesertaan Kantor Bank dalam Penyelenggaraan SKNBI Sehubungan dengan surat Bank ……No. .........tanggal ……… mengenai kesiapan kantor Bank …….., untuk mengikuti kegiatan dalam penyelenggaraan SKNBI, dengan ini kami minta bantuan Saudara untuk mengefektifkan keikutsertaan Bank …….., sandi kliring ……sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota] sejak tanggal ……… Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.

[Kantor PKL] (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

335

Lampiran 7

Lampiran 3.10 Contoh Pengumuman Secara Tertulis dari PKL Kepada Seluruh Peserta Mengenai Keikutsertaan Kantor Bank Sebagai Peserta Baru Di Wilayah Kliring Yang Bersangkutan No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada [Kantor Bank Peserta] Jl. ………………………..………… [Kota]

Perihal : Pemberitahuan Keikutsertaan Kantor Bank Sebagai Peserta Dalam Penyelenggaraan SKNBI Dengan ini diberitahukan bahwa sejak tanggal………, kantor bank berikut ini efektif sebagai Peserta dalam penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring [nama kota]. Nama Kantor Bank Nama Kantor Bank

Alamat Jl…. Jl…….

Sandi Peserta Xxx xxxxxx

Untuk selanjutnya agar Saudara melakukan penyesuaian data tabel dimensi pada aplikasi TPK di kantor Saudara. Terlampir kami sampaikan: 1. contoh Stempel Kliring dan Stempel Kliring Dibatalkan; 2. spesimen Warkat Debet dari kantor Bank (hanya untuk Bank baru dan untuk pertama kali mendaftar sebagai Peserta) Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih. [Kantor PKL] (Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

336

Lampiran 7

Lampiran 4.1 Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis Mengenai Operasional SKNBI oleh Bank Sebagai Peserta A.

Sistematika Kebijakan Dan Prosedur Tertulis Sistematika Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi: 1. Bab I

:

Pendahuluan

2. Bab II

:

Operasional SKNBI

3. Bab III

:

Keterkaitan Sistem Internal Peserta dan TPK

4. Bab IV

:

Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi

5. Bab V

:

Penyediaan Pendanaan Awal

6. Bab VI

:

Pengawasan Operasional SKNBI

7. Bab VII

:

Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional SKNBI Dalam Kondisi Gangguan Dan Keadaan Darurat

8. Bab VIII 9.

B.

:

Perlindungan konsumen

Lampiran berupa Flow Chart

Materi Kebijakan Dan Prosedur Tertulis Materi atau isi Kebijakan dan Prosedur Tertulis meliputi: 1.

Bab I : a.

Pendahuluan Latar Belakang Sub bab ini menjelaskan secara singkat latar belakang penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, antara lain untuk memenuhi ketentuan Bank Indonesia yang berlaku maupun pertimbangan lainnya.

b.

Tujuan penggunaan SKNBI Sub bab ini menjelaskan tujuan penggunaan SKNBI, baik secara umum sesuai ketentuan Bank Indonesia, maupun tujuan khusus Peserta dalam menggunakan sistem tersebut.

c.

Pokok-pokok Ketentuan dan Kebijakan Manajemen Sub bab ini mencantumkan pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia seperti ketentuan prefund, mekanisme pengembalian dana pada kliring kredit dan kewajiban pencocokan nama dan nomor rekening penerima dana, maupun

kebijakan

yang

ditetapkan

oleh

manajemen

Peserta

serta

mencantumkan surat keputusan dan atau ketentuan tertulis lainnya yang dikeluarkan oleh direksi Peserta.

337

Lampiran 7

d.

Definisi/Pengertian Umum Sub bab ini mencantumkan definisi/pengertian umum yang digunakan dalam materi penyusunan Kebijakan dan Prosedur Tertulis, baik yang bersumber dari ketentuan Bank Indonesia maupun istilah lain yang spesifik digunakan pada sistem internal Peserta terkait operasional SKNBI.

2.

Bab II : Operasional SKNBI a.

Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Penanggung Jawab Satuan Kerja Pelaksana Operasional SKNBI Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan bagan struktur organisasi, uraian tugas dan penanggung jawab, baik pada departemen atau unit kerja pengelola kegiatan operasional SKNBI maupun departemen atau satuan/unit kerja Peserta yang terkait dengan operasional SKNBI. Uraian tugas dan penanggung jawab yang perlu dijelaskan antara lain yang terkait dengan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemeliharaan user ID dan password aplikasi TPK, user ID dan password Remote Access Server (khusus yang menggunakan JKD dial up), sandi terminal, password login SSK, security key dan master key dalam mengoperasikan TPK. 2) Pembuatan dan Pemeliharaan User ID dan Password untuk mengoperasikan aplikasi TPK; 3) Pemeliharaan TPK dan jaringan komputer; 4) Pemeliharaan master file (antara lain aplikasi TPK, registration number, user ID dan password Administrator yang pertama kali diberikan oleh PKN); 5) Pemeliharaan master key; 6) Pelaksanaan transaksi; 7) Manajemen likuiditas; dan 8) Rekonsiliasi.

b.

Wewenang dan Penanggung jawab Pengoperasian TPK Sub bab ini menjelaskan dan mencantumkan tugas dan wewenang serta jabatan dalam struktur organisasi untuk masing-masing fungsi sistem sebagai berikut: 1) Administrator 1; 2) Administrator 2; 3) Supervisor; dan 4) Operator.

c.

Sistem Pengamanan

338

Lampiran 7

Sub bab ini menjelaskan sistem pengamanan yang digunakan pada setiap kegiatan yang berkaitan dengan operasional SKNBI, baik pengamanan secara fisik seperti ruangan tempat TPK dan peralatan pendukung lainnya, maupun non-fisik seperti user ID, password, dan lain-lain. d.

Sarana dan Prasarana Operasional SKNBI Sub bab ini menjelaskan sarana dan prasarana yang digunakan pada operasional SKNBI yang sekurang-kurangnya mencakup: 1) Lokasi TPK Utama dan TPK Back-up; 2) Konfigurasi Sistem dan Security Feature; 3) Jumlah TPK Utama dan TPK Back-up; 4) Spesifikasi TPK Utama dan TPK Back-up; 5) Peralatan pendukung lainnya.

e.

Penatausahaan Arsip Sub bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan dalam penatausahaan arsip, antara lain aplikasi transfer, Warkat Debet, laporan-laporan hasil Kliring, back-up data harian, master key, user ID, password dan surat penunjukan petugas yang berwenang dalam pengoperasian SKNBI.

3.

Bab III : Keterkaitan sistem internal Peserta dan TPK Dalam sub bab ini dijelaskan mengenai sistem internal Bank yang terkait dengan TPK serta mekanisme interfacing (on-line atau manual) dari dan sistem internal Peserta.

4.

Bab IV : Prosedur Pengoperasian dan Pembukuan Transaksi Dalam pelaksanaan pengoperasian pembukuan transaksi, untuk setiap tahap kegiatan agar dijelaskan pula pejabat/petugas yang menjadi penanggungjawabnya. a.

Proses Awal Hari Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan pada proses awal hari antara lain log in dan sinkronisasi data atau pemilihan tanggal Kliring.

b.

Kegiatan Kliring Debet Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring Debet (penyerahan dan pengembalian) mulai dari penerimaan Warkat Debet dari nasabah sampai dengan pembukuan hasil kliring Warkat Debet, termasuk mekanisme koreksi dan pembatalan.

c.

Kegiatan Kliring Kredit Sub bab ini menjelaskan alur dan aktifitas pada kegiatan Kliring Kredit mulai dari penerimaan instruksi transfer dari nasabah sampai dengan dikliringkan serta

339

Lampiran 7

mekanisme pembukuan transaksi masuk Kliring Kredit, termasuk mekanisme koreksi dan pembatalan. d.

Proses Back-up Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses back-up, yang meliputi antara lain transaksi, tabel dimensi, dan tabel user.

e.

Proses Akhir Hari Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka proses menutup sistem secara keseluruhan.

5.

Bab V : Penyediaan Pendanaan Awal (Prefund) Bab ini menjelaskan alur dan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja di Bank yang bertanggung jawab dalam penyediaan pendanaan awal.

6.

Bab VI : Pengawasan Operasional SKNBI a.

Audit Trail Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pengawasan transaksi melalui fungsi audit trail. Pengawasan yang dapat dilakukan antara lain meneliti status transaksi, riwayat transaksi, dan transaksi yang tidak terselesaikan.

b.

Pelaporan kepada manajemen Sub bab ini menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka membuat laporan baik yang bersifat rutin maupun insidentil kepada manajemen.

7.

Bab VII

: Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas

Operasional SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat Bab ini menjelaskan DRP atau BCP yang dilakukan oleh Peserta dalam hal TPK Utama dan TPK Back-up mengalami gangguan atau terjadi Keadaan Darurat di lokasi Peserta. DRP atau BCP tersebut antara lain mencakup hal-hal sebagai berikut: a.

unit kerja sebagai penanggungjawab;

b.

mekanisme koordinasi apabila penanggungjawab terdiri dari beberapa unit;

c.

mekanisme pelaporan dan monitoring;

d.

petugas operasional (termasuk data nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat);

e.

Mekanisme pencegahan dan atau penanggulangan dengan berbagai skenario kondisi yang mungkin terjadi terhadap hal-hal sebagai berikut: 1) Gangguan pada sistem TPK Utama dan TPK Back-up, yang antara lain disebabkan oleh kerusakan hardware, software, listrik dan atau JKD;

340

Lampiran 7

2) Keadaan Darurat (pemogokan kerja, kebakaran, kerusuhan massa, sabotase, bencana alam). f.

Mekanisme atau prosedur apabila terjadi gangguan pada KPK dan atau SSK dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia.

g.

Jadwal uji coba TPK Back-up (sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali). Dengan memperhatikan tingkat kritikal di masing-masing Bank, uji coba dapat dilakukan kurang dari 6 (enam) bulan sekali.

h.

Uji Coba Back-up File (1 (satu) bulan sekali)

8. Bab VIII : Perlindungan konsumen Bab ini menjelaskan mengenai standar layanan minimum dan penanganan pengaduan nasabah berkaitan dengan aspek perlindungan terhadap konsumen, yang antara lain meliputi: a.

Ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima dana;

b.

Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;

c.

Informasi kepada nasabah mengenai

biaya

yang dibebankan oleh Bank

Indonesia kepada Peserta; d.

Waktu pelaksanaan instruksi transfer dana (untuk transfer kredit dan transfer debet) dari nasabah;

e. 9.

Penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.

Lampiran Kebijakan dan Prosedur Tertulis dilengkapi dengan Flow Chart proses kerja untuk setiap kegiatan sebagai Lampiran Kebijakan dan Prosedur Tertulis.

341

Lampiran 7

Lampiran 4.2 Ruang Lingkup Pemeriksaan Internal Oleh Bank Sebagai Peserta Dalam melakukan pemeriksaan internal oleh Bank sebagai Peserta paling kurang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: a.

Kebijakan dan prosedur tertulis yang terkait dengan operasional SKNBI Menjelaskan apakah Peserta telah memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai pelaksanaan operasional SKNBI dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.

Sumber Daya Manusia Menjelaskan aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi kecukupan jumlah sumber daya manusia yang tersedia, aspek uraian jabatan maupun persyaratan jabatan dibandingkan dengan ketentuan yang ditetapkan.

c.

Pembagian tugas dan batas kewenangan serta penyimpangan Menjelaskan apakah terdapat ketentuan secara tertulis mengenai pembagian tugas dan batas

kewenangan

dalam

operasional

SKNBI.

Disamping

itu

juga

menjelaskan

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan (apabila ditemukan dalam pemeriksaan ). d.

Kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional SKNBI Menjelaskan mengenai kepatuhan Peserta terhadap ketentuan yang terkait dengan operasional SKNBI.

e.

Perlindungan konsumen Menjelaskan mengenai aspek perlindungan terhadap konsumen yang antara lain meliputi: 1)

Ketepatan/kecepatan proses pengkreditan dana ke rekening nasabah penerima dana;

2)

Besarnya biaya yang dibebankan kepada nasabah;

3)

Informasi kepada nasabah mengenai biaya yang dibebankan oleh Bank Indonesia kepada Peserta;

4)

Waktu pelaksanaan instruksi transfer dana (untuk transfer kredit dan transfer debet) dari nasabah;

5)

Penanganan pengaduan/permasalahan nasabah beserta pengadministrasiannya.

342

Lampiran 7

Lampiran 4.3 Ruang Lingkup Security Audit Oleh Bank Sebagai Peserta Dalam melakukan security audit oleh Bank sebagai Peserta paling kurang mencakup ruang lingkup sebagai berikut: a.

Manajemen Menjelaskan fungsi manajemen dalam kaitannya dengan operasional Peserta dalam SKNBI, yang meliputi : 1)

Sumber Daya Manusia Aspek sumber daya manusia yang diperiksa meliputi observasi terhadap kualitas sumber daya manusia di satuan kerja aspek

pelaksana

operasional

SKNBI, baik

dari

kompetensi maupun track record dibandingkan dengan persyaratan yang

ditetapkan. Kompetensi sumber daya manusia mencakup pemahaman teknik operasional SKNBI sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Pemeriksaan terhadap track record dimaksudkan untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam SKNBI memiliki moral yang baik. Selain itu, diperiksa juga mengenai jenis pelatihan yang telah dan akan diberikan kepada pegawai sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan pegawai. 2)

Struktur Organisasi Aspek yang diperiksa meliputi penjabaran tugas, pemisahan tugas, dan penanggung jawab kegiatan.

3)

Hukum Aspek

hukum

yang

diperiksa

meliputi

kualitas

kontrak/perjanjian

dengan

vendor/supplier pemasok sistem dan peralatan pendukung SKNBI dibandingkan dengan peraturan intern mengenai SKNBI dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.

b.

Lingkungan Menjelaskan bagaimana kondisi lingkungan yang meliputi sarana dan prasarana yang terkait dengan operasional TPK. Kondisi lingkungan meliputi hal-hal sebagai berikut: 1)

Tenaga Listrik Aspek ini menjelaskan kondisi tenaga listrik yang digunakan dan memastikan bahwa Peserta mempunyai Uninterruptible Power Supply (UPS) yang berfungsi dengan baik.

2)

Pendingin Udara Aspek ini menjelaskan kondisi pendingin udara yang digunakan oleh Peserta.

343

Lampiran 7

3)

Penanganan Kebakaran Aspek ini menjelaskan mengenai prosedur pencegahan, pendeteksian, dan pemadaman kebakaran.

4)

Lokasi/penempatan peralatan Teknologi Informasi (TI) secara lengkap (TPK dan printer) dalam ruangan. Aspek ini menjelaskan bagaimana penempatan peralatan TI dalam ruangan.

5)

Lokasi ruangan dalam gedung Aspek ini menjelaskan bagaimana lokasi ruangan dalam gedung. Hal ini berhubungan dengan standar keamanan yang diperlukan.

6)

Akses masuk ruangan Aspek ini menjelaskan apakah Peserta melakukan kontrol terhadap pegawai yang memasuki ruangan TPK Utama dan TPK Back-up.

c.

Sistem TPK Menjelaskan mengenai konfigurasi dan kondisi TPK Utama dan TPK Back-up dan sistem-sistem lain yang terkait, meliputi: 1)

Perangkat Keras (Hardware) Aspek ini menjelaskan konfigurasi perangkat keras SKNBI antara lain TPK dan printer, termasuk ketaatan Peserta untuk memenuhi persyaratan mininum hardware yang digunakan sebagai TPK.

2)

Perangkat Lunak (Software) Aspek ini menjelaskan mengenai aplikasi TPK, kehandalan operating system (termasuk upgrade perbaikan/patch), enkripsi, pengontrolan password, serta anti virus yang digunakan.

3)

Perangkat Jaringan Aspek ini menjelaskan konfigurasi jaringan TPK ke SSK, termasuk koneksi/linkage dengan sistem internal lainnya (dilengkapi gambar jaringan), kondisi pengkabelan jaringan serta perangkat aktif dan pasif jaringan (hub, router, modem, dll).

d.

Sistem Back-up Menjelaskan apakah Peserta mempunyai TPK Back-up dan JKD Back-up. Selain itu, perlu juga diperiksa apakah TPK Back-up dan sistem komunikasi berfungsi dengan baik dan telah memenuhi kebutuhan minimum pemrosesan transaksi dalam Keadaan Darurat. Dalam hal dilakukan pengujian back-up, perlu diteliti dokumentasinya.

e.

Disaster Recovery Plan (DRP) atau Business Continuity Plan (BCP) Atas Operasional SKNBI Dalam Kondisi Gangguan dan atau Keadaan Darurat

344

Lampiran 7

Menjelaskan apakah Peserta mempunyai DRP atau BCP yang memadai dan melakukan uji coba DRP atau BCP secara berkala serta melakukan updating DRP atau BCP sesuai dengan perkembangan. f.

Data dan Dokumentasi Menjelaskan mengenai pengelolaan, pengolahan, serta dokumentasi data yang diperlukan, meliputi : 1)

Integritas Data Aspek ini menjelaskan apakah data yang diolah akurat, handal, dan lengkap sesuai dengan kebutuhan.

2)

Log Book Aspek ini menjelaskan apakah Peserta mempunyai log book yang bisa dicetak/dibaca untuk mengetahui kesalahan pengoperasian TPK.

3)

Dokumentasi hasil transaksi dan back-up hasil transaksi Aspek ini menjelaskan apakah soft copy maupun hard copy hasil transaksi dan back-up hasil transaksi dikelola dengan baik.

4)

Pengadministrasian/dokumentasi hasil uji coba TPK Back-up dan uji coba data back-up Aspek ini menjelaskan apakah Peserta menatausahakan dengan baik dokumentasi hasil uji coba TPK Back-up dan uji coba data back-up.

5)

Pengadministrasian/Dokumentasi Penanganan Masalah Aspek ini menjelaskan apakah Peserta menatausahakan dengan baik dokumentasi penanganan masalah yang berkaitan dengan TPK.

345

Lampiran 7

Lampiran 5.1 Contoh Format BPWD-Kliring Pengembalian

Logo Bank Penerbit

Warna Merah

BUKTI PENYERAHAN WARKAT DEBET – KLIRING PENGEMBALIAN

No. 000001

NAMA BANK ……………..,……………………. KANTOR BANK Bersama ini kami serahkan satu bundel bacth Warkat Kliring Debet – Kliring Pengembalian Rp. untuk kredit rekening kami pada Bank Indonesia. Yang Menyerahkan (Peserta) 1. 2.

Kami mengetahui bahwa Penyelenggara tidak melakukan pemeriksaan terhadap keabsahan Dokumen dan Warkat Kliring yang diserahkan. Kami mengijinkan Penyelenggara untuk menyesuaikan jumlah nominal rupiah apabila terdapat perbedaan dengan hasil proses pada Penyelenggara.

Nama & Tanda tangan

Yang Menerima (Penyelenggara)

(Paraf)

1)

Clear Band

346

Lampiran 7

Lampiran 5.2 Contoh Simbol MICR dan Ilustrasi Pencantuman A.

B.

4 (empat) simbol spesial MICR code line pada Warkat Debet dan Dokumen Kliring. 1.

sebagai identitas simbol Nominal;

2.

sebagai identitas simbol Domestik;

3.

sebagai identitas simbol Bank; dan

4.

sebagai identitas simbol Garis Pendek.

Contoh pencantuman nilai nominal dalam angka MICR. Nilai nominal Rp 1.000.000,00 dicantumkan dalam angka MICR :

C.

Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Warkat Debet

D.

Ilustrasi pencantuman informasi lengkap dalam Dokumen Kliring.

347

Lampiran 7

Lampiran 5.3 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line pada Clear Band Warkat Debet

॥"

 ॥"

  

 Kolom Nomor Seri Warkat  Terdiri dari 6 digit angka  Diawali dan diakhiri dengan simbol domestik

  Kolom Sandi Peserta  Terdiri dari 7 digit angka 

:

॥"



¹"¹"

Ĉ

 Kolom Nomor Rekening  Terdiri 10 digit angka  Diakhiri dengan simbol domestik



 3 digit pertama untuk sandi Bank  4 digit berikutnya untuk kantor Peserta  Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek  Diakhiri dengan simbol bank

 Kolom nilai nominal  Terdiri dari 14 digit angka  Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal

 transaksi   Kolom sandi  Terdiri dari 2 digit angka

( 14)

348

Lampiran 7

Lampiran 5.4 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line pada Clear Band pada BPWD-Kliring Penyerahan dan BPWD-Kliring Pengembalian

॥"

 ॥"  Ĉ:





 Kolom Nomor Seri  Terdiri dari 6 digit angka  3 digit pertama diisi dengan angka 000  3 digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi Bank Peserta pengirim.  Diawali dan diakhiri dengan  simbol domestik.

¹"¹"

 Kolom nilai nominal  Terdiri dari 14 digit angka  Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal    

Kolom sandi transaksi ( 14) Terdiri dari 2 digit angka Untuk BPWD-Kliring Penyerahan diisi 60   Untuk BPWD-Kliring Pengembalian diisi 62

 Kolom Sandi Peserta  Terdiri dari 7 digit angka  3 digit pertama diisi dengan 3 digit sandi kantor Peserta pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji)  4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.  Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.  Diakhiri dengan simbol Bank.

349

Lampiran 7

Lampiran 5.5 Contoh Cara Pencantuman MICR Code Line pada Clear Band Kartu Batch

॥"

 ॥"  Ĉ: 

 Kolom Nomor Seri  Terdiri dari 6 digit angka  3 digit pertama diisi dengan angka 000  3 digit terakhir diisi dengan 3 digit pertama sandi Bank Peserta pengirim.  Diawali dan diakhiri dengan  simbol domestik.



¹"¹"

 Kolom nilai nominal  Terdiri dari 14 digit angka  Diawali dan diakhiri dengan simbol nominal  Kolom sandi transaksi  Terdiri dari 2 digit angka (96)



( 14)



 Kolom Sandi Peserta  Terdiri dari 7 digit angka  3 digit pertama diisi dengan 3 digit sandi kantor Peserta pengirim seperti yang tertera pada Stempel Kliring (tanpa angka penguji)  4 (empat) digit terakhir diisi dengan angka 9999.  Di antara 3 digit pertama dan 4 digit terakhir dicantumkan simbol garis pendek.  Diakhiri dengan simbol Bank.

350

Lampiran 7

Lampiran 7.1 Alasan Penolakan Warkat dan DKE Debet pada saat Kliring Pengembalian

No.

Alasan Penolakan

1

Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup

2

Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.

3

Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.

4

Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.

5

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.

6

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.

7

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkap-lengkapnya.

8

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.

9

Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

10

Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari Penarik.

11

Cek dan/atau Bilyet Giro sudah daluwarsa.

12

Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.

13

Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.

14

Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.

15

Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).

16

Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).

17

Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).

351

Lampiran 7

No.

Alasan Penolakan

18

Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.

19

Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.

20

Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.

21

Warkat Debet yang diterima oleh Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik.

22*) 23

Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain. Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.

Keterangan: *) Alasan 22 ”Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain” hanya berlaku untuk Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (over the counter), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Kosong

352

Lampiran 7

Lampiran 7.2 Contoh Format Surat Keterangan Penolakan dari Bank yang mengkliringkan kepada Nasabah yang menyetorkan Warkat Debet Kepada : Pemegang Cek/Bilyet Giro [Melalui: Bank xwz Jakarta - sandi bank : xxx.xxxx] (hanya apabila Cek/Bilyet Giro ditolak melalui Kliring)

Perihal : SURAT KETERANGAN PENOLAKAN (SKP)

Bersama ini kami kembalikan: - Jenis Warkat : [Cek/Bilyet Giro) - Tanggal Penarikan : [XX-XX-XXXX]

- Nomor Warkat : [XXXXXX] - Nominal : [Rp. 13.000.000,00]

Alasan Penolakan : [Saldo tidak cukup] Nama nasabah : [Saiful Andi Sumeleh] Alamat : [Jl. Cendana Harum No. 13 Jakarta Barat] Demikian agar maklum

[Jakarta, 13 Oktober 2005] Bank [Tertarik] KC. [Jkt Sabang] .................... Nama Pejabat (Tanda tangan tidak diperlukan pada SKP ini)

353

Lampiran 7

Lampiran 7.3 Contoh Format Surat Pernyataan Adanya Missing Item Surat Pernyataan Missing Item Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama Petugas Peserta Pengirim : Nama Bank : Sandi Peserta/Nama Kantor Cabang : Peserta Kliring pada Wilayah Kliring : Dengan ini menyatakan bahwa telah terjadi missing item (terdapat selisih kurang antara Warkat Debet yang diserahkan Peserta Pengirim dibandingkan dengan DKE Debet yang diterima dari PKL/Peserta Penerima) sebanyak ..... (....................) lembar Warkat Debet, yaitu: No.

Nomor Serie Warkat

Jenis Warkat Debet

Nominal (dalam angka)

Nama

Bank Tertarik

Demikian agar maklum. [kota], [tanggal] Mengetahui, Peserta Penerima

Yang menyatakan, Peserta Pengirim

Ttd (

Ttd )

(

)

*) Tanda tangan hanya untuk penyelenggaraan SKNBI di Wilayah Kliring On-Line Manual dan Off-Line Manual

354

Lampiran 7

Lampiran 7.4 Jenis Laporan Kliring Debet

1. Wilayah Kliring On-line Otomasi Jenis Laporan Kliring Penyerahan

Distribusi Penerima

Bentuk

1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Penyerahan

Semua Peserta

Hardcopy

2. Daftar Hasil Perhitungan DKE Kliring Penyerahan

Kantor Pusat/ Koordinator

Hardcopy

3. Rincian DKE kliring Penyerahan yang DiReject oleh Penyelenggara Kliring Lokal

Semua Peserta, jika ada

Hardcopy

4. Rekapitulasi Hasil Proses Warkat Debet Kliring Penyerahan


Hardcopy

1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Pengembalian

Semua Peserta

Hardcopy

2. Daftar Hasil Perhitungan DKE Kliring Pengembalian


Hardcopy

3. Rincian DKE kliring Pengembalian yang DiReject oleh Penyelenggara Kliring Lokal


Hardcopy

1. Daftar Hasil Perhitungan Kliring Debet Nasional

Kantor Pusat

Hardcopy

2. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Debet Nasional

Kantor Pusat

Hardcopy

Laporan Kliring Pengembalian

Laporan Kliring Debet

2. Wilayah Kliring Off-line Otomasi Jenis Laporan Kliring Penyerahan

Distribusi Penerima

Bentuk

1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Penyerahan

Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy

3. Rincian DKE kliring Penyerahan yang DiReject oleh Penyelenggara Kliring Lokal


Hardcopy

355

Lampiran 7

4. Rekapitulasi Hasil Proses Warkat Debet Kliring Penyerahan


Hardcopy


Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy

3. Rincian DKE Kliring Pengembalian Yang DiReject Oleh Penyelenggara Kliring Lokal


Hardcopy


Kantor Pusat

Softcopy Download - TPK online


Kantor Pusat




3. Wilayah Kliring Off-line Manual Jenis Laporan

Distribusi

Laporan Kliring Penyerahan 1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Penyerahan

Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy

3. Rincian DKE Kliring Penyerahan Yang DiReject Oleh Penyelenggara Kliring Lokal


Hardcopy


Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy



Hardcopy


Kantor Pusat



Kantor Pusat




356

Lampiran 7

4. Wilayah Kliring On-line Manual Jenis Laporan

Distribusi

Laporan Kliring Penyerahan 1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Penyerahan

Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy

3. Rincian DKE Kliring Penyerahan Yang DiReject Oleh Penyelenggara Kliring Lokal


Hardcopy


Semua Peserta

Hardcopy



Hardcopy



Hardcopy


Kantor Pusat



Kantor Pusat




357

Lampiran 7

Lampiran 7.4a Contoh Penyampaian Laporan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Warkat Debet dari DKE Debet Unconfirmed Outgoing No. …..

[Kota, Tanggal]

Kepada Yth. [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] [Alamat] Perihal: Penyampaian Laporan Penyelesaian Warkat Debet Diperhitungkan oleh PKL (DKE Debet Unconfirmed)

atas DKE Debet yang Tidak

Bersama ini kami sampaikan laporan penyelesaian Warkat Debet dari DKE Debet Unconfirmed yang kami terima dalam penyelenggaraan Kliring Debet Saudara sebagai berikut: No.

Nomor Warkat

Jenis Warkat*

Nominal (Rp)

Tanggal Kliring Penyerahan

Tanggal Penyelesaian

Metode Penyelesaian**

Keterangan ***

1. 2. 3. 4. Demikian kami sampaikan, atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

[Kantor Bank Peserta] [Sandi Kliring Peserta] [Tanda Tangan] [Nama jelas pejabat berwenang stempel Bank] Jabatan

dan

* Diisi dengan Cek, Bilyet Giro, atau jenis Warkat Debet lainnya. ** Diisi dibayar atau ditolak. *** Diisi dengan metode pembayaran (transfer Sistem BI-RTGS, tunai, atau mekanisme lainnya) apabila dibayar atau alasan penolakan apabila tidak dibayar.

358

Lampiran 7

Lampiran 7.6 Contoh Formulir Pengembalian Warkat Debet No. …

[kota], [tanggal] Formulir Pengembalian Warkat Debet

Kepada PT. Bank … Bersama ini kami kembalikan Warkat Debet Saudara pada Kliring penyerahan dengan rincian sebagai berikut: No.

Jenis Warkat Debet

No. Seri Warkat Debet

Nominal

Sandi Bank Penerima

Penyebab *)

1

Cek

123456

Rp.10.000.000,-

999.9999

1

2

Bilyet Giro

654321

Rp.5.000.000,-

999.9999

1

3

Bilyet Giro

111222

Rp.2.000.000,-

999.9999

2

4

…

*) Keterangan penyebab Warkat Debet: 1. Melanggar ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penggunaan nota debet dalam Kliring; 2. Sandi peserta pada MICR code line Warkat Debet tidak dikenal. 3. Warkat Debet tidak diproses oleh PKL karena permintaan pihak yang berwenang

Penyelenggara Kliring Lokal (Tanda Tangan dan Nama Jelas Pejabat)

359

Lampiran 7

Lampiran 7.7 Contoh Format Surat Keterangan Penahan Warkat Debet

LOGO

BANK No. …. Sudah terima dari Bank ………………………… dalam perhitungan Kliring penyerahan pada tanggal ………………………… sebanyak …….. lembar Warkat Debet berupa: No.

Jenis Warkat

Nomor Seri

Nominal

Tgl. Penarikan

Warkat Debet tersebut kami tahan untuk dilakukan penelitian dan diteruskan kepada yang berwajib karena diduga ada hubungannya dengan tindak pidana, sesuai dengan Surat Keterangan Lapor dari Kepolisian (foto kopi terlampir). Kota, tanggal, bulan, tahun Bank …………………

360

Lampiran 7

Lampiran 7.8.a Contoh Surat Permohonan Cetak Ulang Laporan

No. …

[kota], [tanggal]

Kepada Yth. [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] Jl. ………………………..………… [Kota]

Perihal

:

Permohonan Cetak Ulang Laporan Hasil Kliring

Sehubungan dengan hasil Kliring Penyerahan/Kliring Pengembalian*) pada tanggal ………………………………., kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan cetak ulang hasil laporan dimaksud sebagai berikut: Kode Laporan : …………………………………. Nama Laporan : …………………………………. Sandi Peserta : …………………………………. Permintaan cetak ulang laporan tersebut dikarenakan …………………………… Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamannya diucapkan terima kasih.

[Kantor Bank Peserta] [Tanda tangan] (Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank) Jabatan

361

Lampiran 7

Lampiran 7.8.b Contoh Tanda Terima Cetak Ulang Laporan TANDA TERIMA PENGAMBILAN CETAK ULANG LAPORAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Petugas : ………………………………….. Nama Bank/Sandi : ………………………………….. Jabatan : ………………………………….. Alamat Bank : ………………………………….. Telepon : ………………………………….. Telah menerima salinan Laporan Hasil Kliring sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan kami kepada Bank Indonesia. Segala bentuk penggunaan atas salinan Laporan Hasil Kliring tersebut menjadi tanggung jawab nama dan bank tersebut di atas. [Kota], [Tanggal] [Kantor Bank Peserta] [Tanda tangan] (Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank) Jabatan

Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua): 1. Lembar asli untuk untuk Penyelenggara Kliring Lokal 2. Lembar tembusan untuk Bank pemohon

362

Lampiran 7

Lampiran 7.9.a Contoh Surat Permohonan Salinan Warkat Debet

No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada Yth. [Nama Kantor Penyelenggara Kliring Lokal] Jl. ………………………..………… [Kota] Perihal

./.

:

Permohonan Salinan Warkat Debet

Sehubungan kekurangan penerimaan Warkat Debet yang diproses pada Kliring Debet tanggal ……………………………, kami mohon bantuannya untuk dapat diberikan Salinan Warkat Debet sebagai berikut : No. Seri Warkat : …………………………………. No. Rekening : …………………………………. Nominal Rp. : …………………………………. Sandi Bank Pengirim : …………………………………. Sandi Bank Penerima : …………………………………. Terlampir fotokopi laporan kliring masuk sebagai data pendukung. Demikian permohonan ini kami buat, atas kerjasamannya diucapkan terima kasih.

[Kantor Bank Peserta] [Tanda tangan] (Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank) Jabatan

363

Lampiran 7

Lampiran 7.9.b Contoh Tanda Terima Salinan Warkat Debet TANDA TERIMA PENGAMBILAN SALINAN WARKAT DEBET Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Petugas : ………………………………….. Nama Bank/Sandi : ………………………………….. Jabatan : ………………………………….. Alamat Bank : ………………………………….. Telepon : ………………………………….. Telah menerima salinan Warkat Debet sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan kami kepada Bank Indonesia. Segala bentuk penggunaan atas salinan Warkat Debet tersebut menjadi tanggung jawab nama dan bank tersebut di atas. [Kota], [Tanggal] [Kantor Bank Peserta] [Tanda tangan] (Nama jelas pejabat berwenang dan stempel Bank) Jabatan

Tanda terima dibuat dalam rangkap 2 (dua) : 1. Lembar asli untuk untuk Penyelenggara Kliring Lokal 2. Lembar tembusan untuk Bank pemohon

364

Lampiran 7

Lampiran 8 Jenis Laporan Kliring Kredit Jenis

Distribusi Penerima

Bentuk

Laporan PKL untuk Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi 1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Kredit Siklus I/II

Kantor Pusat

Softcopy/ download TPK online

2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan DKE Siklus I/II

Kantor Pusat


3. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang DiReject Oleh Sistem Sentral Kliring Karena Tidak Memenuhi Kecukupan Prefund

Kantor Pusat, jika ada


4. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang DiReject Oleh Sistem Sentral Kliring

Kantor Pusat, jika ada

Softcopy /download TPK online

Laporan PKL untuk Peserta yang mengirimkan DKE Kredit melalui PKL di Wilayah Kliring Offline Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Manual 1. Bilyet Saldo Hasil Perhitungan DKE Kliring Kredit Siklus I/II



2. Rekapitulasi Hasil Perhitungan DKE Siklus I/II



3. Daftar Batch Kliring Kredit Siklus I/II Yang DiReject Oleh Sentral Sistem Kliring Karena Tidak Memenuhi Kecukupan Prefund

Kantor Pusat/ Koordinator, jika ada


4. Rincian DKE Kliring Kredit Siklus I/II Yang DiReject Oleh Sistem Sentral Kliring

Kantor Pusat/ Koordinator, jika ada


365

Lampiran 7

Lampiran 8.1 Jenis Transaksi Kliring Kredit Jenis Transaksi Kliring Kredit No.

Kode Transaksi

Keterangan

1.

50

Transaksi Kredit individual nasabah

2.

51

Transaksi terkait dengan TSA

3.

52

Transaksi terkait dengan TSA

4.

53 s.d 59

Belum digunakan

366

Lampiran 7

Lampiran 8A.1 Contoh Pengumuman Jadwal SKNBI Oleh PKL

No. I

Kegiatan

T+0 (WIB)

T+1*) (WIB)

Kliring Kredit A

Siklus Pertama 1 Penyediaan Pendanaan Awal (prefund) 2 Pengiriman DKE Kredit ke SSK 3 Download DKE Kredit inward confirmed 4 Penyediaan informasi awal (early warning) 5 Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) 6 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara Periodik 7 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara nasional 8 Download DKE Kredit outward

B

Siklus Kedua 1 Pengiriman DKE Kredit ke SSK 2 Download DKE Kredit inward confirmed 3 Penyediaan informasi awal (early warning) 4 Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund) 5 Penyelesaian Akhir Hasil Kliring Kredit secara Periodik 6 Penyelesaian Akhir hasil Kliring Kredit secara nasional 7 Download DKE Kredit outward

II

Kliring Debet A

Kliring Penyerahan 1 Penyampaian DKE Debet penyerahan dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK 2 Penyampaian Warkat Debet penyerahan dari Peserta kepada PKL atau kepada Peserta lainnya 3 Penambahan Pendanaan Awal oleh kantor pusat Peserta

1)

4 Pengiriman BSK penyerahan lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan 5 Distribusi laporan hasil Kliring penyerahan oleh PKL kepada Peserta B

Kliring Pengembalian 1 Penyampaian DKE Debet pengembalian dari Peserta secara off-line kepada PKL maupun secara on-line kepada PKL melalui SSK

367

Lampiran 7

No.

Kegiatan

T+0 (WIB)

T+1*) (WIB)

2 Penyampaian Warkat Debet pengembalian kepada PKL atau Peserta lainnya 3 Penyediaan informasi Awal (early warning) 4 Pengiriman BSK pengembalian lokal ke SSK sehingga kantor pusat Peserta dapat melakukan download atas hasil Kliring lokal setempat; dan 5 Distribusi laporan hasil Kliring pengembalian oleh PKL kepada Peserta

Keterangan: *) Hanya diisi apabila Kliring pengembalian dilakukan pada hari kerja yang berbeda Lampiran 8A.2 dengan Kliring penyerahan

368

Lampiran 7

Lampiran 8A.2 Contoh Pengumuman Jadwal SKNBI Oleh PKN Jadwal Kliring Kredit No. A

Kegiatan

WIB

Siklus Pertama 1.

Penyediaan pendanaan awal (prefund)

2.

Pengiriman DKE Kredit ke SSK

3.

Download DKE Kredit inward confirmed

4.

Penyediaan informasi awal (early warning)

5.

Penambahan Pendanaan Awal (top-up prefund)

6.

Penyelesaian Akhir Secara Periodik

7.

Penyelesaian Akhir Siklus

8.

Download DKE Kredit outward

B

Siklus Kedua

1.

Pengiriman DKE Kredit ke SSK

2.

Download DKE Kredit inward confirmed

3.


4.


5.

Penyelesaian Akhir Secara Periodik

6.

Penyelesaian Akhir Siklus

7.

Download DKE Kredit outward

369

Lampiran 7

Jadwal Kliring Debet No. A

Kegiatan Kliring Debet T+0

1.

Penyediaan Pendanaan Awal (prefund)

2.

Penyampaian DKE Debet dari TPK On-line dan KPK ke SSK: - DKE Debet Kliring Penyerahan - DKE Debet Kliring Pengembalian

3.


4.


5.

Download status DKE Debet Penyerahan oleh KPK

6.

Proses BSK Penyerahan Lokal dan BSK Pengembalian Lokal oleh KPK

7.

Ppengiriman BSK Penyerahan Lokal, BSK Pengembalian Lokal dan BSK Debet Lokal****) oleh KPK ke SSK

8.

Penyelesaian Akhir hasil Kliring Debet secara nasional

9.

Download DKE Debet confirmed dan unconfirmed oleh TPK on-line

B 1.

Waktu (WIB)

Kliring Pengembalian (T+1) Pengiriman DKE Debet pengembalian dari TPK ke SSK (pengiriman on-line) Pengiriman dari KPK ke SSK yang terdiri dari: - DKE Debet pengembalian 1) - BSK Pengembalian Lokal 2)

2.

Informasi awal (early warning)

3.

Penyelesaian Akhir (settlement)

4.

Download DKE Debet confirmed dan unconfirmed oleh TPK on-line

Keterangan BSK Debet Lokal adalah netting antara BSK Penyerahan Lokal dengan BSK Pengembalian Lokal. BSK Debet Lokal untuk wilayah kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1) hanya merupakan BSK Penyerahan Lokal tanpa BSK Pengembalian Lokal. 1. Untuk Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1), maka DKE Debet yang dikembalikan adalah DKE Debet yang diserahkan pada Kliring penyerahan hari kerja sebelumnya (T+0). 2. Untuk Wilayah Kliring yang pelaksanaan Kliring pengembaliannya dilakukan pada hari kerja berikutnya (T+1), maka BSK Pengembalian Lokal merupakan BSK hasil perhitungan DKE Debet yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada angka 1).

370

Lampiran 7

Lampiran 8B Pengenaan Biaya Warkat Debet yang Tertolak (Reject) Oleh Mesin Baca Pilah

No

Penyebab Reject

Pihak yang Dikenakan Biaya Warkat Debet Reject Peserta Pengirim Peserta Penerima V

1

Kolom Nomor Seri

2

Sandi peserta

V

3

Nomor rekening

V

4

Sandi Transaksi

V

5

Nominal

V

371

Lampiran 7

Lampiran 9 Contoh Bentuk dan Informasi yang Dicantumkan dalam TPPK untuk Peserta A.

TPPK Peserta di Wilayah Kliring On-line Otomasi dan Wilayah Kliring Off-line Otomasi 1. TPPK Bagi Petugas Internal Peserta Misalnya PT. Bank AAA KC. Basuki Rahmat nomor sandi Peserta 555-6667.

a.

TPPK Bentuk Vertikal Tampak Depan

KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA

PT. BANK AAA KC BASUKI RAHMAT 555-6667

Tampak Belakang

Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang bersangkutan b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010

Nama dan tanda tangan Pejabat PKL

b.

TPPK Bentuk Horisontal Tampak Depan

KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA

PT. BANK AAA KC. BASUKI RAHMAT 555-6667

Tampak Belakang

Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang bersangkutan. b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010 Nama dan tanda tangan Pejabat PKL

372

Lampiran 7

2.

TPPK Bagi Perusahaan Jasa Kurir Misalnya PT. Bank AAA nomor sandi peserta 002-0307 menunjuk perusahaan jasa kurir dengan nama PT. XXX

a.

TPPK Bentuk Vertikal Tampak Depan KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA

PT. XXX

Tampak Belakang Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang bersangkutan b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring Jakarta, Gedung D lt. 3 Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010

PT. BANK AAA 002

b.

TPPK Bentuk Horisontal Tampak Depan

KLIRING BANK INDONESIA SURABAYA PT. XXX PT. BANK AAA 002

Nama dan tanda tangan Pejabat TPPK

Tampak Belakang Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) a. Segala akibat pemakaian TPPK oleh pihak manapun merupakan tanggung jawab peserta Kliring yang bersangkutan. b. Barang siapa menemukan TPPK ini supaya menyerahkan kepada Bank Indonesia, Bagian Kliring Jakarta, Gedung D lt. 3, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10010 Nama dan tanda tangan Pejabat Penyeleggara

373

Lampiran 7

B.

TPPK Peserta di Wilayah Kliring Off-line Manual Tampak Depan

FOTO (2x3 cm)

KLIRING BANK MANDIRI*) TANJUNG PINANG KLIRING BANK DANAMON**) TANJUNG PINANG

NAMA PETUGAS INTERNAL PESERTA

Tampak Belakang Tanda Pengenal Petugas Kliring (TPPK) Sandi Peserta : Alamat Peserta : [kota], [tgl/bln/thn] Nama kantor PKL Tanda tangan & Nama Tanda tangan & Nama Petugas Internal Peserta Pejabat PKL

*) Diisi nama kantor Penyelenggara Kliring Lokal **) Diisi nama Kantor Bank Peserta

374

Lampiran 7

Lampiran 15 Daftar Alasan Penolakan dan Sanksi Kewajiban Membayar atas Penolakan Warkat Debet dan/atau DKE Debet

Penolakan

Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar 1) Bank Penagih 2)

Bank Tertarik 3)

No.

Alasan Penolakan 4)

Bank

Nabah Pemegang

Bank

Nasabah Penarik

1

Saldo Rekening Giro atau Rekening Khusus tidak cukup.

-

-

-

√

2

Rekening Giro atau Rekening Khusus telah ditutup.

3

Unsur Cek/syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat penyebutan tempat dan tanggal Penarikan.

Tidak ada sanksi kewajiban membayar

-

-

-

√

-

-

-

√

4

Unsur Cek tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan Penarik.

5

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama dan nomor Rekening Giro Pemegang.

-

-

-

√

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat nama Bank penerima.

-

-

-

√

-

-

-

√

-

-

-

√

√

-

-

-

6

7

8

Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat jumlah Dana yang dipindahbukukan baik dalam angka maupun dalam huruf selengkaplengkapnya. Syarat formal Bilyet Giro tidak dipenuhi, yaitu tidak terdapat tanda tangan, nama jelas dan/atau dilengkapi dengan cap/stempel.

9

Bilyet Giro diunjukkan sebelum tanggal Penarikan atau sebelum Tanggal Efektif, atau Tanggal Efektif dicantumkan tidak dalam Tenggang Waktu Pengunjukan.

10

Cek dan/atau Bilyet Giro dibatalkan oleh Penarik setelah berakhirnya Tenggang Waktu Pengunjukan berdasarkan surat pembatalan dari


375

Lampiran 7

Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar 1)

Penolakan

Bank Penagih 2) Alasan Penolakan 4)

No.

Bank Tertarik 3)

Bank

Nabah Pemegang

Bank

Nasabah Penarik

√

-

-

-

Penarik. 11

Cek dan/atau daluwarsa.

Bilyet

Giro

sudah

12

Perubahan teks/perintah yang telah tertulis pada Bilyet Giro tidak ditandatangani oleh Penarik.

13

Tanda tangan tidak cocok dengan spesimen.

14

Bank Penagih bukan merupakan Bank penerima yang disebut dalam Cek Silang Khusus atau Bilyet Giro sebagai Bank penerima Dana.

15

16

17

18

19

Tidak ada sanksi kewajiban membayar -

-

-

√

√

-

-

-

Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh Penarik karena hilang atau dicuri (harus dilampiri dengan surat keterangan dari kepolisian).


Cek dan/atau Bilyet Giro diblokir pembayarannya oleh instansi yang berwenang karena diduga terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Penarik (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).


Rekening Giro diblokir oleh instansi yang berwenang (harus dilampiri dengan surat pemblokiran dari instansi yang berwenang).


Perintah dalam DKE Debet tidak sesuai dengan perintah dalam Warkat Debet yang bersangkutan.

√

Penerimaan DKE Debet tidak disertai dengan penerimaan fisik Warkat Debet.

20

Cek dan/atau Bilyet Giro diduga palsu/dimanipulasi.

21

Warkat Debet yang diterima oleh

-

-

-

Tidak ada sanksi kewajiban membayar Tidak ada sanksi kewajiban membayar √

-

-

-

376

Lampiran 7

Penolakan

Pihak yang Dikenakan Sanksi Kewajiban Membayar 1) Bank Penagih 2)

No.

Alasan Penolakan 4)

Bank

Nabah Pemegang

Bank Tertarik 3) Bank

Nasabah Penarik

Bank Tertarik bukan ditujukan untuk Bank Tertarik. 22 5)

Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain.

23

Nota Debet tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau perjanjian yang mendasarinya.


√

-

-

-

Keterangan: 1) Bank Indonesia mengenakan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada Bank Penagih atau Bank Tertarik yang merupakan pihak yang menyebabkan timbulnya penolakan atas Warkat Debet dan/atau DKE Debet. Dalam hal pihak yang menyebabkan terjadinya penolakan tersebut adalah nasabah, Bank Penagih atau Bank Tertarik dapat membebankan sanksi kewajiban membayar dimaksud kepada nasabah sesuai dengan Daftar Alasan Penolakan Dan Sanksi Kewajiban Membayar Atas Penolakan Warkat Debet Dan/Atau DKE Debet. 2) Bank Penagih adalah Bank yang melakukan penagihan Warkat Debet dan/atau DKE Debet kepada Bank Tertarik melalui Kliring penyerahan untuk kepentingan Pemegang. 3) Bank Tertarik adalah Bank yang menerima perintah pembayaran atau pemindahbukuan atas sejumlah Dana dari Penarik dengan menggunakan Warkat Debet dan/atau DKE Debet dalam Kliring penyerahan. 4) Untuk memudahkan petugas operasional Kliring di Bank untuk melakukan pilihan alasan penolakan Cek dan/atau Bilyet Giro, maka beberapa persyaratan Cek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan beberapa syarat formal Bilyet Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro yang secara umum telah ada secara tercetak (preprinted) pada blanko Warkat Cek dan/atau Bilyet Giro, tidak disertakan lagi dalam alasan penolakan Warkat Debet dalam ketentuan ini. 5) Alasan 22 ”Tidak ada Endosemen pada Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain” hanya berlaku untuk Cek atas nama yang dialihkan pada pihak lain yang diunjukkan secara langsung kepada Bank Tertarik (over the counter), sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Kosong.

377

Lampiran 8a

378

Lampiran 8b

379

Lampiran 9a

380

Lampiran 9b

381

Lampiran 10a

382

Lampiran 10b

383

Lampiran 10c

384

Lampiran 10d

385

Lampiran 10e.1

386

Lampiran 10.e.2

387

Lampiran 10e.3

388

Lampiran 10.e.4

389

Lampiran 11a

390

Lampiran 11b

391

Lampiran 11c

392

Lampiran 11d

393

Lampiran 11e

394

Lampiran 11f PEDOMAN RANCANG BANGUN DOKUMEN KLIRING WILAYAH KLIRING OFF-LINE MANUAL 8,5 cm

PT. BANK …………………………………… DAFTAR WARKAT KLIRING PENYERAHAN/PENGEMBALIAN *) DEBET/KREDIT *) Warkat-warkat yang diserahkan dalam KLIRING oleh Bank tersebut di atas : Jumlah (Rp)

27 cm

Lembar

TOTAL

Yang Menyerahkan

Yang Menerima

NAMA BANK

NAMA BANK

(Nama & Tanda Tangan)

(Nama & Tanda Tangan)

Lembar 1 : Bank Penerima beserta Warkat Lembar 2 : Arsip Bank Pengirim Lembar 3 : Penyelenggara

395

Lampiran 12a

396

Lampiran 12a

397

Lampiran 12b

398

Lampiran 12b

399

Lampiran 13

LAPORAN TAHUNAN PENCETAKAN WARKAT DAN DOKUMEN KLIRING BANK PT. BANK …………………………………… *) PERIODE LAPORAN BULAN JANUARI S.D DESEMBER TAHUN ……

No.

Nama Perusahaan

Tanggal Pemesanan

A.

Konvensional

Tanggal Pengiriman

Cek Lembar

Bilyet Giro Lembar

Jenis Warkat dan atau Dokumen Kliring **) Nota BPWD BPWD Kartu Debet Penyerahan Pengembalian Batch Lembar Lembar Lembar Lembar

….

Keterangan

Sub Total Konvensional B.

UUS

Sub Total UUS TOTAL KONVENSIONAL + UUS

*) Laporan yang disampaikan ke Bagian Pengawasan Sistem Pembayaran merupakan data gabungan dari Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bank (termasuk UUS) **) Apabila terdapat pencetakan Warkat dan atau Dokumen Kliring lebih dari kolom yang tersedia, maka pengisiannya dilakukan dengan menambahkan kolom disampingnya

400

Lampiran 14

401

Lampiran 15

402

Lampiran 16

403

Lampiran 17 Lampiran 17a Contoh Surat Pendaftaran Sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah No. … Lamp. : … hal

[kota], [tanggal]

Kepada Penyelenggara Kliring Nasional Bagian Kliring - Direktorat Akunting dan Sistem Pembayara Bank Indonesia, Gedung D Lantai 2 Jl. M. H.Thamrin No.2 Jakarta - 10350 Perihal : Pendaftaran sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah

Menunjuk Surat Edaran Bank Indonesia No.9/35/DASP tanggal 18 Desember 2007 perihal Penyelenggaraan Kliring Antar Wilayah, dengan ini kami mohon untuk dapat didaftarkan sebagai Peserta Kliring Antar Wilayah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan daftar kantor kami yang akan menjadi Kantor Koordinator Antar Wilayah di masing-masing Wilayah Kliring di seluruh Indonesia yang pada saat ini terdaftar sebagai Peserta Kliring Lokal. Demikian permohonan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

PT. BANK ABC

(Tanda tangan & Nama Jelas Pejabat Berwenang) Jabatan

404

Lampiran 17 Lampiran 17b Contoh Daftar Kantor Koordinator Antar Wilayah Bank Pemohon (Lampiran Surat Pendaftaran ) DAFTAR KANTOR KORDINATOR ANTAR WILAYAH BANK ABC No.

Wilayah Kliring

1

Jakarta

2

Surabaya

3 4 5 6 7 dst

Medan Dst Dst Dst dst

Nama Kantor Koordinator Bank ABC Cab.Sudirman Bank ABC Cab.Pahlawan Bank ABC Cab.Thamrin Dst Dst Dst Dst

Sandi Peserta Kantor Koordinator xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx xxx-xxxx

Alamat Kantor Koordinator Jl.Sudirman No.10 Jakarta Jl.Pahlawan No.9 Surabaya Jl.Thamrin No. 6 Medan Dst Dst Dst Dst

405

Lampiran 18a

Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening, Giro, dan identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Cek

Logo Bank

BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993

Peserta Kliring Antar Wilayah Wilayah

CEK No. 000001 .………,…….….

Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada …………………………………………………………. atau pembawa *) uang sejumlah rupiah (dalam huruf) ..………………………………………………………………………………… ...……………………………………………………………………...………………Rp. PT.XYZ Jl. Fatahilah No.1 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx *) coret kata-kata “atau pembayar” apabila cek dimaksudkan untuk Dibayarkan hanya kepada nama nasabah yang tercantum

Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)

Clear Band

Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah

Garis Batas Clear Band

Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan „Peserta Kliring Antar Wilayah‟

406

Lampiran 18b

Contoh Pencantuman Informasi Mengenai Sandi Peserta, Nomor Rekening Giro, dan Identitas ‘Peserta Kliring Antar Wilayah’ Pada Bilyet Giro

BANK ABC CABANG RATU PLAZA KEBAYORAN BARU Sandi Peserta : 888-9993

BILYET GIRO No. 000001 ..................,............................

Peserta Kliring Antar Wilayah

Diminta kepada Saudara supaya pada tanggal………………...............…………… memindahkan dana atas beban rekening kami sejumlah Rp.

(...........................................................................)*)

untuk untung rekening nomor ………………...……… atas nama ...............................pada Bank ............................ PT. XYZ

…JL. KH.A.Dahlan No.3 Jakarta Pusat Rek.Giro : xxxxxxxxxx

Tanda tangan (dan cap Perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)

*) nominal dalam huruf

*) nominal dalam huruf

Clear Band

Contoh pencantuman Nomor Rekening Giro Nasabah

Garis Batas Clear Band

Contoh pencantuman Nomor Sandi Peserta Kantor Bank Penerbit Contoh Pencantuman tulisan “Peserta Kliring Antar Wilayah”

407

Lampiran 19 Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

JENIS TRANSAKSI, PENGGUNAAN TRANSACTION REFERENCE NUMBER (TRN) DAN SANDI TRANSAKSI DALAM RANGKA PENERAPAN TSA MELALUI SISTEM BI-RTGS DAN SKNBI -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

No.

Jenis Transaksi

1.

Transaksi pencairan SP2D dari Bank Operasional I ke rekening Pemda, Pihak III, dan bendahara pengeluaran di bank lainnya. Transaksi pembagian PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III ke rekening kas daerah di bank umum lainnya. Transaksi pemindahan dana dari rekening Bank Operasional I ke rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos yang merupakan penyediaan dana untuk digunakan membayar tagihan-tagihan atas beban APBN. Transaksi penihilan rekening pengeluaran yang ada di Sentral Giro/Kantor Pos melalui rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening Bank Operasional I Penihilan akhir hari RPK-BUN-P kepada rekening nomor 502.000000 “BUN” Transaksi pelimpahan penerimaan negara dari rekening gabungan/rekening bank persepsi ke rekening nomor 501.000000 di BI **) Transaksi pelimpahan PBB/BPHTB dan upah pungut PBB/BPHTB dari Bank Operasional III (bagian Pemerintah Pusat) ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia **) Transaksi pemindahan dana/pelimpahan penerimaan negara yang diterima oleh Kantor Pos dari rekening bank milik Sentral Giro/Kantor Pos ke rekening nomor 501.000000 di Bank Indonesia**)

2.

3.

4.

5. 6.

7.

8.

TRN***)

Sistem BI-RTGS Payment Detail*)

IFTSA001 / TSA01 IFTSA002 Pencairan SP2D ke rekening..... IFTSA001 / TSA02 IFTSA002 Pembagian PBB ke……

Sandi Transaksi 51

51

IFTSA001 / IFTSA002

TSA03 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos

52

IFTSA001 / IFTSA002

TSA04 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA05 Penihilan RPK-BUN-P TSA06 Penerimaan Negara

52

BIRSA502 BIRSA501

51 51

BIRSA501

TSA07 Pelimpahan PBB/BPHTB

51

BIRSA501

TSA08 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

52

SKNBI Keterangan*) TSA51 Pencairan SP2D ke rekening..... TSA51 Pembagian PBB ke…… TSA52 Transfer pemindahan dana ke Kantor Pos TSA52 Penihilan Rekening Kantor Pos TSA51 Penihilan RPK-BUN-P TSA51 Penerimaan Negara TSA51 Pelimpahan PBB/BPHTB TSA52 Penerimaan Negara melalui Kantor Pos

Hal 1 dari 2

408

Lampiran Surat Edaran No. 10/12/DASP tanggal 5 Maret 2008

No.

Jenis Transaksi

9.

Pemindahan dana pembayaran gaji dari BO I pelaksana TSA yang menjadi mitra KPPN kepada rekening BO II dan atau Sentral Giro/Kantor Pos Transaksi pembayaran gaji dari Bank Operasional II ke rekening bendahara pengeluaran di bank umum lainnya

10.

TRN***) IFTSA000

IFTSA000

Sistem BI-RTGS Payment Detail*) TSA09 Penyediaan dana pembayaran gaji TSA10 Pembayaran gaji

Sandi Transaksi 51

untuk 51

SKNBI Keterangan*) TSA51 Penyediaan dana untuk pembayaran gaji TSA51 Pembayaran gaji

*) Diisi pada field payment detail dan keterangan pada awal baris pertama. **) Dapat digunakan apabila pelimpahan penerimaan negara dilakukan setiap hari ***) TRN IFTSA002 hanya dapat digunakan untuk nominal transaksi dibawah Rp 100.000.000,00 setelah jadwal pengiriman Data Keuangan

Elektronik (DKE) Kredit pada Kliring Kredit Siklus Kedua berakhir.

Hal 2 dari 2

409

Lampiran 1. Contoh Format Surat Kesepakatan untuk Penyelenggaraan SKNBI SURAT KESEPAKATAN

Recommend Documents