LAKIN LAPORAN KINERJA

LAKIN LAKIN LAPORAN KINERJA

BPS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2016

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2017

KATA PENGANTAR Laporan Akuntabilitas Kinerja

Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan

disusun berdasarkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan tindak lanjut TAP MPR RI Nomor : XI/MPR/1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengindahkan prinsip-prinsip Clean Government dan

Good Governance. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan untuk mengetahui kemampuan unit-unit kerja

dalam pencapaian visi, misi dan

tujuan penyelenggaraan kegiatan dan pekerjaan Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan. Laporan Kinerja ini memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu sebagai media bagi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Grobogan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders yang berkepentingan (BPKP, instansi pemerintah pusat/daerah dan masyarakat). Kedua, Laporan Kinerja merupakan sumber informasi

BPS Kabupaten Grobogan sendiri, sebagai bahan

evaluasi untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LAKIN 2016 harus dapat memenuhi kebutuhan informasi pengguna eksternal dan internal. Laporan Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 mengulas Capaian Kinerja (Performance Results) dibandingkan dengan Rencana Kinerja (Performance

LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

ii

Plan) tahun 2016 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis BPS Kabupaten Grobogan 2015-2019. Berkaitan dengan fungsi LAKIN di atas, maka informasi yang disampaikan tidak terbatas pada sasaran yang capaian kinerjanya memenuhi target yang ditetapkan, tetapi juga meliputi informasi kinerja dari sasaran yang tidak memenuhi target yang ditetapkan berikut penjelasannya. Selanjutnya guna memenuhi fungsi LAKIN sebagai sumber informasi untuk perbaikan kinerja secara berkelanjutan, maka disajikan analisis lanjutan dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluangpeluang dan masukan-masukan penting guna perbaikan kinerja pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan laporan ini, kami ucapkan terima kasih. Kritik dan saran untuk perbaikan laporan ini dimasa datang, sangat kami hargai.

Purwodadi, 31 Januari 2017 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN

Ir. RAHMADI AGUS SANTOSA, M.Si NIP. 19650820 199203 1 002


ii

DAFTAR ISI Kata Pengantar ...................................................................................

i

Daftar Isi ............................................................................................

iii

Daftar Lampiran ..................................................................................

v

Ringkasan eksekutif .............................................................................

vi

Bab I

Pendahuluan .........................................................................

1

1.1 Latar Belakang ..............................................................

1

1.2 Maksud dan Tujuan ........................................................

2

1.3 Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Struktur Organisasi .......

3

1.4 Sumber Daya Manusia BPS Kabupaten Grobogan .............

7

1.5 Potensi dan Permasalahan ..............................................

10

1.6 Sistematika Penyajian Laporan ........................................

12

Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja ...............................

14

2.1 Rencana Strategis 2015 - 2019 .......................................

14

2.2 Perjanjian Kinerja 2016 ..................................................

23

Akuntabilitas Kinerja ..............................................................

26

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2016 ...........................................

26

Bab II

Bab III

3.2 Perekembangan Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap realisasi kinerja tahun 2015 ............................................

35

3.3 Capaian Kinerja Tahun 2016 terhadap target Renstra 2016 dan 2019 ......................................................................

Bab IV

36

3.4 Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 .. .

38

3.5 Penghematan di BPS Kabupaten Grobogan.......................

40

3.6 Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 ..

41

Penutup ................................................................................

43

4.1 Tinjauan Umum .............................................................

43

4.2 Permasalahan dan Kendala Utama ..................................

44

4.3 Saran Tindak Lanjut .......................................................

44

Lampiran - Lampiran


iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1a Struktur Organisasi BPS Kabupaten Grobogan.....................

46

Lampiran 1b Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Grobogan ..

47

Lampiran 2 Rencana Strategis (Renstra) .............................................

48

Lampiran 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) ..........................................

50

Lampiran 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) .......................................

52

Lampiran 5 Pengukuran Kinerja Sasaran .............................................

60

Lampiran 6 Pengukuran Kinerja Kegiatan ............................................

63

Lampiran 7 Sumber Daya Manusia (SDM) ...........................................

68

Lampiran 8 Mailing List Publikasi ........................................................

77


iv

RINGKASAN EKSEKUTIF Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Penyelenggaraan kegiatan statistik dimaksud dengan cara sensus, survei, kompilasi

produk

administrasi, dan

cara lain, serta

mengumumkan hasilnya secara berkala atau sewaktu-waktu dan terbuka kepada masyarakat

baik

instansi

pemerintah,

lembaga

swasta,

lembaga

swadaya

masyarakat ataupun perorangan. BPS Kabupaten Grobogan sebagai instansi vertikal merupakan perwakilan BPS di daerah (Kabupaten Grobogan). Sehingga Visi BPS Kabupaten Grobogan juga tetap mengacu pada Visi BPS, yaitu : “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Penjabaran dari visi dan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar mampu mencapai visi yang sudah ditetapkan, diwujudkan dalam bentuk misi dalam rangka Pembangunan Statistik. Tujuan utama dalam pembangunan nasional di bidang statistik

adalah

meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas serta pelayanan prima dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang andal, efektif dan efisien. Untuk itu, BPS Kabupaten Grobogan perlu dan terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, integrasi, sinkronisasi dan standarisasi kegiatan statistik. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang berkembang, maka pembangunan statistik dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program STATCAP CERDAS (Statistical Capacity Building – Change and Reform for

Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2010-2014, meliputi : (i). Peningkatan kualitas data, (ii) Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.


v

Sesuai Rencana Strategis BPS Kabupaten Grobogan 2015 – 2019, sasaran strategis pembangunan statistik di Kabupaten Grobogan dengan tetap mengacu pada sasaran strategis BPS secara nasional, dirumuskan sebagai berikut : 1. Tersedianya data dan informasi statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di seluruh bidang pembangunan serta meningkatkan pelayanan bagi pengguna data dan informasi statistik; 2. Terwujudnya struktur organisasi BPS secara efektif dan efisien dalam kerangka mewujudkan

good

governance

serta

meningkatkan

pengawasan

dan

akuntabilitas kinerja aparatur BPS; 3. Meningkatnya kapasitas SDM dalam pengetahuan, penguasaan ilmu, metoda statistik, dan teknologi informasi mutakhir guna menyempurnakan metoda pengumpulan, pengolahan dan diseminasi statistik; 4. Meningkatnya kerjasama antar lembaga statistik/penelitian dalam negeri maupun internasional atas dasar saling menghormati kemandirian dan menguntungkan dalam

rangka

menghasilkan

data

dan

informasi

statistik

berkualitas

internasional; 5. Terwujudnya SSN dalam menunjang kelancaran tugas dan fungsi lembagalembaga statistik yang ada baik di instansi pemerintah, swasta maupun masyarakat; dan 6. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana fisik. Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Grobogan dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja menuju opini “wajar tanpa pengecualian” terhadap Laporan Keuangan.


vi

Guna mencapai tujuan dan sasaran dari pembangunan perstatistikan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2016 BPS Kabupaten Grobogan menetapkan tiga program utama, terdiri dari : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS 3. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Penyelenggaraan program-program tersebut dibiayai Pemerintah Republik Indonesia melalui APBN yang dituangkan kedalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA)

Tahun

Anggaran

2016,

dengan

nilai

sebesar

:

Rp.

12.485.284.000,- dan realisasinya sampai bulan Desember 2016 sebesar Rp. 11.623.146.533,- (93,07 persen). Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program-program BPS Kabupaten Grobogan tersebut yang mengakibatkan keterlambatan atau tidak selesainya pelaksanaan kegiatan teknis dan anggaran, secara umum disebabkan oleh : A. Teknis - Kualitas sumber daya manusia, khususnya petugas lapangan masih perlu ditingkatkan, disamping kesulitan mencari tenaga non-organik BPS sebagai mitra statistik; - Responsibilitas masyarakat terhadap kegiatan pengumpulan data oleh BPS relatif masih rendah, khususnya dari kalangan dunia usaha. B. Anggaran - Kemampuan pengelola anggaran yang masih terbatas dan perlu ditingkatkan; - Pemanfaatan anggaran yang harus semakin efektif dan efisien, dengan mengelola anggaran yang tertib, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). - Adanya penghematan anggaran, berakibat kurang optimalnya kegiatan lapangan karena semua kegiatan harus dilakukan oleh petugas organik. Berbagai upaya dilakukan BPS Kabupaten Grobogan untuk mengatasi kendala tersebut dengan menyesuaikan keadaan dan situasi daerah Kabupaten Grobogan.


vii

Hasil evaluasi atas pelaksanaan fungsi dan tugas BPS Kabupaten Grobogan sesuai dengan visi-nya, menyimpulkan bahwa secara umum pencapaian kinerja dan akuntabilitas BPS Kabupaten Grobogan menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat nyata (significant results). Kesimpulan ini tercermin dari angka rata-rata pencapaian kinerja seluruh program sebesar 100,63 persen. Tingkat pencapaian kinerja tersebut memberi arti bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan BPS Kabupaten Grobogan telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi Misi BPS Kabupaten Grobogan.


viii

I. 1.1.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan efektif. Upaya untuk mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar, yaitu pemerintah, dunia usaha swasta dan masyarakat. Upaya tersebut telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain : -

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

-

UU Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

-

UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

-

Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

-

Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

-

Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah.

-

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

Satu diantara inti pokok dari peraturan tersebut di atas adalah bahwa setiap

instansi

pemerintah

diwajibkan

mengimplementasikan

Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), dengan tujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai satu diantara beberapa prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.


1

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) merupakan suatu instrumen untuk menciptakan transparansi instansi pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Sistem AKIP meliputi Rencana Strategis, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja dan Laporan Pertanggungjawaban Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016, adalah perwujudan kewajiban BPS Kabupaten Grobogan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun 2016 serta akan digunakan sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja BPS Kabupaten Grobogan pada waktu yang akan datang.

1.2.

MAKSUD DAN TUJUAN Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagau unsur penyelenggara negara untuk memper anggungjawabkan tugas pokok, dan dipandang perlu untuk menyampaikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai. Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 5 menyebutkan bahwa penyelenggaraan SAKIP diantaranya yaitu Pelaporan Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut: (a) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, (b) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, dan (c) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian/Lembaga. BPS Kabupaten Grobogan sebagai penyelenggara negara dan satuan kerja dibawah entitas Badan Pusat Statistik Republik Indonesia menyusun Laporan Kinerja Tahun 2016 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban BPS


2

Kabupaten Grobogan atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran BPS Kabupaten Grobogan selama tahun 2016.

1.3.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BPS KAB. GROBOGAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, kedudukan BPS Kabupaten/Kota adalah Perwakilan BPS di Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPS Provinsi. BPS Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala.

1. Tugas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 dan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, BPS Kabupaten Grobogan mempunyai tugas pokok : •

Melaksanakan penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

•

Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Grobogan.

•

penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum, ketatausahaan, organisasi

dan

tata laksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Grobogan


3

2. Fungsi Sesuai dengan Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah, dalam melaksanakan tugas tersebut BPS Kabupaten Grobogan menyelenggarakan fungsi: a. Penyelenggaraan statistik dasar di Kabupaten Grobogan; b. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPS Kabupaten Grobogan; c.

Pelancaran dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Grobogan; dan

d. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan

umum,

ketatausahaan,

organisasi

dan

tatalaksana,

kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPS Kabupaten Grobogan.

Kewenangan Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut, BPS Kabupaten Grobogan mempunyai kewenangan : a. Penyusunan rencana daerah di Kabupaten Grobogan secara makro di bidang statistik; b. Perumusan kebijakan di bidang statistik untuk mendukung pembangunan daerah di Kabupaten Grobogan; c.

Penetapan sistem informasi statistik di Kabupaten Grobogan;

d. Penetapan

dan

penyelenggaraan

statistik

nasional

di

Kabupaten

Grobogan; e. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur Organisasi Untuk melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun


4

2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pusat Statistik di Daerah, struktur organisasi BPS Kabupaten Grobogan yaitu : 1. Kepala; 2. Subbagian Tata Usaha; 3. Seksi Statistik Sosial; 4. Seksi Statistik Produksi; 5. Seksi Statistik Distribusi; 6. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik; 7. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik; 8. Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala BPS Kabupaten Grobogan adalah pejabat Eselon IIIa yang membawahi 6 (enam) pejabat Eselon IVa, yaitu 1 (satu) Kepala Subbagian Tata Usaha dan 5 (lima) Kepala Seksi. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah jabatan Eselon IVa yang membawahi bendahara dan beberapa staf. Kepala Seksi (Kasie) adalah jabatan Eselon IVa yang membawahi beberapa staf. Terdiri dari Kasie Seksi Statistik Sosial, Kasie Statistik Produksi, Kasie Statistik Distribusi, Kasie Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis), serta Kasie Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS). a. Kepala Kepala BPS Kabupaten Grobogan mempunyai tugas memimpin BPS Kabupaten Grobogan sesuai dengan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Grobogan serta membina aparatur BPS Kabupaten Grobogan agar berdaya guna dan berhasil guna. b. Subbagian Tata Usaha Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, urusan kepegawaian dan hukum, keuangan, perlengkapan serta urusan dalam. c. Seksi Statistik Sosial Seksi Statistik Sosial mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik sosial. d. Seksi Statistik Produksi


5

Seksi Statistik Produksi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik produksi. e. Seksi Statistik Distribusi Seksi Statistik Distribusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan statistik distribusi. f. Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, kompilasi data, pengolahan, analisis, evaluasi dan pelaporan neraca wilayah dan analisis statistik lintas sektor. g. Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik Seksi Integrasi dan Pengolahan Statistik mempunyai tugas melakukan pengintegrasian pengolahan data, pengelolaan jaringan dan rujukan statistik, serta diseminasi dan layanan statistik. h. Kelompok Jabatan Fungsional; Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci susunan organisasi BPS Kabupaten Grobogan terdapat pada lampiran 1a.

Di setiap Kecamatan terdapat minimal satu orang petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK). Sampai dengan akhir tahun 2016 di Kabupaten Grobogan dari 19 (sembilan belas) kecamatan hanya terisi 18 (delapan belas) KSK definitif. Dari 18 (delapan belas) KSK definitif, sudah 17 (tujuh belas) orang KSK yang menduduki jabatan fungsional statistisi. Secara rinci Struktur Organisasi BPS Kabupaten Grobogan terdapat pada Lampiran 1a. Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Grobogan yang menjadi tanggungjawab

pengawasan

dan

pembinaan

dalam

penyelenggaraan

kegiatan statistik, terdiri dari 19 kecamatan dan 280 kelurahan/desa. Secara rinci Peta Wilayah Administrasi Kerja BPS Kabupaten Grobogan terdapat pada Lampiran 1b.


6

1.4.

SUMBER DAYA BPS KABUPATEN GROBOGAN SDM merupakan pelaku utama dalam melaksanakan tugas pokok yang berkualitas, yaitu lengkap, akurat, mutakhir, berkelanjutan dan relevan bagi para pengguna data. Serta melaksanakan agenda perubahan untuk mencapai visi BPS Kabupaten Grobogan. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia mempunyai peranan yang penting dalam menentukan kinerja instansi/ Satker. Kondisi akhir tahun 2016, sumber daya manusia (SDM) BPS Kabupaten Grobogan berjumlah 36 pegawai dengan tingkat pendidikan yang bervariasi. Secara tidak langsung kualitas SDM dapat dilihat dari tingkat pendidikan.

SDM BPS Kabupaten Grobogan Menurut tingkat pendidikan: Jenjang Pendidikan No

Unit Kerja

Jumlah SD

SLTP

SLTA

DI/DIII

S1/DIV S2

S3

1

Kepala

0

0

0

0

0

1

0

1

2

Subbag TU

0

0

1

1

2

1

0

5

3

Seksi Stat. Sosial

0

0

0

0

1

0

0

1

4

Seksi Stat. Produksi

0

0

0

0

2

0

0

2

5

Seksi Stat. Distribusi

0

0

0

0

2

1

0

3

6

Seksi Nerwilis

0

0

1

0

2

0

0

3

7

Seksi IPDS

0

0

1

0

2

0

0

3

8

KSK

0

0

9

8

1

0

0

18

0

0

12

9

12

3

0

36

Jumlah

Komposisi SDM terbesar di BPS Kabupaten Grobogan adalah dengan tingkat pendidikan SLTA dan S1/DIV yaitu mencapai 33,33 %. Sedangkan SDM dengan tingkat pendidikan DI/DIII mencapai sebesar 25,00 %. Sementara itu SDM menurut tingkat pendidikan S2 atau lebih hanya mencapai 8,33 %. Komposis ini dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

7

Komposisi SDM BPS Kab. Grobogan

8,33 33,33 SLTA

33,33

DI/DIII S1/DIV 25,00

S2

Memperhatikan komposisi di atas yang mencerminkan bahwa kualitas SDM BPS Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. Namun demikian untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPS Kabupaten Grobogan agar lebih baik lagi di masa mendatang, maka BPS Kabupaten Grobogan harus melakukan pembinaan kepegawaian lebih intensif dan berkesinambungan baik dari sisi teknis maupun manajerial. Usaha pembinaan kepegawaian dalam rangka pengembangan SDM di lingkup BPS Kabupaten Grobogan dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun non formal. Pendidikan formal dengan memotivasi pegawai untuk ikut tugas belajar/ijin belajar, sedang Pendidikan non formal ditempuh melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPS berupa kursus teknis statistik, komputer maupun administrasi, disamping pelatihan/briefing/sosialisasi yang diselenggarakan oleh lembaga lain di luar BPS. SDM yang cukup baik dari sisi tingkat pendidikan ini juga harus diimbangi dengan pemerataan SDM untuk masing-masing seksi/subbag. Distribusi SDM yang merata untuk masing-masing seksi/subbag diharapkan dapat memperlancar kegiatan BPS Kabupaten Grobogan.


8

SDM BPS Kabupaten Grobogan Menurut Jabatan Esselon No

Fungsional

Unit Kerja

Jumlah I

II

III

IV

Tertentu

Umum

1

Kepala

0

0

1

0

0

0

1

2

Subbag TU

0

0

0

1

0

4

5

3

Seksi Stat. Sosial

0

0

0

0

1

0

1

4

Seksi Stat. Produksi

0

0

0

1

1

0

2

5

Seksi Stat. Distribusi

0

0

0

1

2

0

3

6

Seksi Nerwilis

0

0

0

1

0

2

3

7

Seksi IPDS

0

0

0

1

0

2

3

8

KSK

0

0

0

0

17

1

18

0

0

1

5

21

9

36

Jumlah

Distribusi SDM Kab. Grobogan KSK Seksi IPDS Seksi Nerwilis Seksi Stat. Distribusi Seksi Stat. Produksi Seksi Stat. Sosial Subbag TU 0

5

10

15

20

Memahami potensi yang dimiliki dan permasalahan yang dihadapi, maka dipandang perlu dalam merencanakan pembangunan di bidang statistik yang akan dilaksanakan, agar rumusan program dan kegiatan menjadi tepat guna, tepat waktu serta tepat sasaran.


9

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN 1.5.1. POTENSI Secara kelembagaan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007, BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota merupakan bagian integral dari BPS Republik Indonesia secara keseluruhan. Perpres tersebut menjamin koordinasi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan statistik, terutama untuk menyediakan dan memberikan pelayanan data dan informasi statistik kepada publik. Secara vertikal BPS Kabupaten Grobogan melaksanakan seluruh kegiatan yang diperintahkan BPS RI. BPS telah memiliki payung hukum dalam menyelenggarakan kegiatan perstatistikan.

Hal

tersebut

menjadi

kekuatan

bagi

BPS

untuk

mengembangkan kegiatan perstatistikan kedepannya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah (Pusat), Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, menempatkan BPS pada posisi strategis dalam mengembangkan Sistem Statistik Nasional, baik di pusat maupun daerah. BPS menjadi badan yang bertanggung jawab dalam penyediaan data dan informasi statistik dasar, serta menjalankan fungsi koordinasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan statistik sektoral oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu, BPS mengeluarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Kemajuan TIK yang pesat sangat potensial dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketersediaan peralatan dan perlengkapan untuk keperluan pengumpulan data, pengolahan data, maupun diseminasi data berbasis TIK mutakhir yang dimiliki BPS Kabupaten Grobogan merupakan

potensi

untuk

meningkatkan

kualitas

dan

mempercepat

ketersediaan serta pelayanan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh konsumen. Dewasa ini, data dan informasi statistik secara resmi digunakan pada hampir semua level pemerintahan sebagai rujukan dalam perumusan LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

10

kebijakan, perencanaan, pemantauan, maupun evaluasi pembangunan. Telah terjadi perkembangan dan perubahan cepat fenomena sosial-ekonomi dan lingkungan strategis menuntut pengkayaan ragam statistik yang harus disediakan. Data statistik bukan saja berfungsi sebagai informasi tetapi juga mulai dipakai untuk klarifikasi dan konfirmasi. Bagi BPS, tuntutan terhadap penyediaan data statistik yang lebih cepat (faster), lebih murah (cheaper), lebih mudah diperoleh (easier), dan lebih berkualitas (better) dirasakan semakin meningkat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) memuat sejumlah indikator kunci sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, memerlukan ketersediaan data dan informasi statistik pada tingkat wilayah pemerintahan terkecil. Sejalan dengan kondisi tersebut, meskipun secara umum kesadaran masyarakat baik sebagai responden maupun sebagai konsumen terhadap data dan informasi statistik dalam wilayah BPS Kabupaten Grobogan dirasakan belum tinggi, tetapi sebagai bagian dari pelaksanaan SSN, maka penyediaan data dan informasi statistik yang beragam dan berkualitas tidak dapat dihindari. Menyikapi hal ini pemerintah dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 menempatkan penguatan sistem data dan informasi statistik sebagai bagian dari sistem pendukung manajemen pembangunan nasional.

1.5.1. PERMASALAHAN Upaya BPS Kabupaten Grobogan dalam peningkatkan kualitas data statistik, peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik, serta peningkatan birokrasi yang akuntabel menghadapi beberapa permasalahan baik permasalahan internal maupun eksternal. Permasalahan internal yang menonjol adalah terbatasnya kuantitas dan kualitas manajemen sumber daya manusia baik teknis maupun administrasi yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugasnya. Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan tidak memiliki Koordinator


11

Statistik Kecamatan (KSK) secara definitif, sehingga pada situasi dan kondisi tertentu pelaksanaan tugas di kecamatan yang bersangkutan dilakukan dengan cara menugaskan staf BPS Kabupaten Grobogan. Selain itu, sistem administrasi yang belum terintegrasi menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana kerja yang dimiliki BPS Kabupaten Grobogan belum seluruhnya dapat diperbaharui. Permasalahan eksternal yang cukup menonjol adalah rendahnya kesadaran

responden,

baik

rumah

tangga,

perusahaan,

maupun

institusi/lembaga. Kurangnya kesadaran responden untuk memberi jawaban dan

merespon

pertanyaan

dalam

kuesioner

menyebabkan

tingkat

pemasukan dokumen (response rate) menjadi tidak maksimal. Lebih dari itu, kurangnya kesadaran responden untuk memberikan data maupun informasi berdasar fakta dan secara lengkap menyebabkan tingkat kesahihan, akurasi dan kelengkapan data yang dihasilkan belum optimal. Permasalahan yang lain yaitu belum terpenuhinya peningkatan kebutuhan ragam data dan informasi statistik wilayah kecil, termasuk data mikro. Hal ini terjadi karena implementasi otonomi daerah serta terkendala oleh Undang-Undang No. 16 tahun 1997 tentang Statistik yang tidak memperkenankan BPS menyajikan data individu. Sementara itu, sosialisasi UU tersebut belum mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang tugas dan fungsi BPS, sehingga mereka beranggapan bahwa BPS sumber dari segala jenis data dan informasi statistik yang mereka perlukan.

1.6

Sistematika Penyajian Laporan Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:


12

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS Kabupaten Grobogan; sumber daya manusia di BPS Kabupaten Grobogan, potensi dan permasalahan yang dihadapi BPS Kabupaten Grobogan; serta sistematika penyajian laporan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015 - 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini berisi Capaian Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016, Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 terhadap beberapa tahun terakhir, Capaian Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 terhadap Target Renstra 2015-2019, Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016, Upaya Efisiensi di BPS Kabupaten Grobogan dan Realisasi Anggaran tahun 2016.

Bab 4 Penutup

Pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.


13

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1.

RENCANA STRATEGIS BPS KABUPATEN GROBOGAN 2015-2019 Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas, serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan statistik yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 2005-2025 dan Pembangunan Jangka Menengah (PJM) 2015-2019. Kepala BPS Kabupaten Grobogan telah menerbitkan Peraturan Kepala BPS Kabupaten Grobogan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019. Rencana strategis tersebut disusun dengan tetap mengacu pada Renstra BPS RI 2015-2019. Tuntutan terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean government), merupakan hal mutlak bagi kepercayaan masyarakat yang harus diterapkan dalam kegiatan pemerintahan. Tuntutan keterbukaan atau transparansi instansi pemerintah di bidang informasi (termasuk informasi statistik) mengharuskan pemerintah menyajikan informasi yang obyektif, akurat, tepat waktu, terpercaya dan lengkap. Untuk itu, BPS Kabupaten Grobogan telah menyusun suatu perencanaan strategis (Renstra) pembangunan di bidang statistik yang komprehensif dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsinya yang secara tidak langsung dapat mempercepat terwujudnya good

governance dan clean government tersebut. Rencana Strategis Pembangunan Statistik BPS Kabupaten Grobogan adalah dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik yang berskala Kabupaten Grobogan yang berlaku selama kurun waktu 2015-2019.

VISI “Pelopor data statistik terpercaya untuk semua”

“The Agent of trustworthy statistical data for all”


14

BPS adalah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menyediakan dan melakukan koordinasi ketersediaan data dan informasi statistik pada lingkup nasional maupun daerah. Kata “pelopor” mempunyai makna bahwa BPS sebagai pencetus ide penyedia statistik terpercaya, sekaligus sebagai pelaku dalam penyediaan statistik terpercaya. Kata “data statistik yang terpercaya” yaitu statistik yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kata “untuk semua” dimaksudkan bahwa semua pihak mempunyai hak yang sama untuk mengakses data BPS (impartial). Dengan visi tersebut eksistensi BPS Kabupaten Grobogan sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. BPS Kabupaten Grobogan bukan hanya bagian dari pemerintah, tapi juga bagian dari keseluruhan masyarakat dan aspek kehidupan. Disamping itu, visi ini juga memberikan ruang yang cukup bagi peran

serta

berbagai

pihak

untuk

ikut

serta

dalam

menyediakan,

memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Proses penyediaan data dan informasi statistik yang dihasilkan BPS Kabupaten Grobogan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang disebarluaskan melalui berbagai media dan berbagai cara agar pemanfaatannya berdaya jangkau luas, di dalam maupun di luar negeri. MISI Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi BPS Kabupaten Grobogan yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, yaitu : 1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi dan berstandar nasional maupun internasional; 2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan 3. Membangun insan statistik yang professional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan. Secara rinci Rencana Strategis BPS Kabupaten Grobogan Tahun 20152019 terdapat pada Lampiran 2.


15

TUJUAN BPS KABUPATEN GROBOGAN Undang-undang

Nomor

16

Tahun

1997

tentang

Statistik

mengamanatkan BPS untuk menyediakan data dan informasi statistik pada skala nasional maupun regional, serta melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik. Tujuan BPS Kabupaten Grobogan adalah : Tujuan 1 : Peningkatan kualitas data statistik; Tujuan 2 : Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik; dan Tujuan 3 : Peningkatan birokrasi yang akuntabel. Dalam rangka mengantisipasi lingkungan strategis yang terus berkembang, maka BPS Kabupaten Grobogan berperan aktif dalam pembangunan statistik yang dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan menerapkan program Statcap CERDAS (Statististical Capacity Building –

Change and Reform for Development of Statistics in Indonesia). Empat pilar reformasi birokrasi dilakukan dalam tempo 2015-2019, meliputi: (i). Peningkatan kualitas data, (ii). Pembinaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, (iii). Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta sarana kerja, dan (iv). Penguatan kelembagaan dan hubungan dengan sumber data dan pengguna data.

SASARAN STRATEGIS BPS KABUPATEN GROBOGAN Sasaran startegis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil

(outcome) dari satu atau beberapa program BPS. Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan eksternal) dan program generik yang merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung administrasi BPS (pelayanan internal). Tujuan BPS Kabupaten Grobogan selanjutnya dijabarkan dalam beberapa sasaran yang merupakan tahapan untuk memudahkan mengukur dan mencapai tujuan tersebut. LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

16

Secara ringkas sasaran strategis pembangunan statistik dapat dirumuskan sebagai berikut: Sasaran strategis dari tujuan pertama : “Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjamin kualitas” adalah: 1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS, dengan indikator sasaran: 1.1 Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.2 Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama 1.3 Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS 1.4 Jumlah publikasi/laporan statistik yang terbit tepat waktu 2. Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent

engagement), dengan indikator sasaran: 2.1 Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan rumah tangga 2.2 Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan usaha 2.3 Persentase pemasukan dokumen (respon rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga dan non usaha Sasaran strategis dari tujuan kedua : “Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik” adalah: a. Meningkatnya

kualitas

hubungan

dengan

pengguna

data

(user

engangement), dengan indikator sasaran: 1.1 Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS 1.2 Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS 1.3 Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS 1.4 Persentase

pengguna layanan

yang merasa puas

terhadap

pemenuhan sarana dan prasarana BPS


17

Sasaran strategis dari tujuan ketiga : “Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel” adalah: 1. Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dengan indikator sasaran: 1.1 Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu 1.2 Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I 2. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS, dengan indikator sasaran: 2.1 Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis BPS Kabupaten Grobogan dapat diukur dengan berbagai indikator utama, seperti meningkatnya kepercayaan pengguna data terhadap data dan informasi statistik yang dihasilkan, kemudahan akses pengguna dalam memperoleh data dan informasi statistik secara cepat, terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pendukung, khususnya dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta keberhasilan pengelolaan akuntabilitas administrasi keuangan dan kinerja dalam rangka mempertahankan opini “wajar tanpa pengecualian” terhadap Laporan Keuangan.

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN STATISTIK BPS KABUPATEN GROBOGAN Sebagai tindak lanjut Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang sudah ditetapkan, BPS Kabupaten Grobogan mendukung penuh BPS dalam menentukan arah kebijakan Pembangunan Statistik Nasional sebagai berikut: a. Melakukan review terhadap UU No 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundangan pelaksanaannya. UU No 16 tahun 1997 perlu ditinjau kembali, terutama terkait struktur organisasi BPS di pusat dan

daerah,

penegasan

peran

BPS

dalam

koordinasi

dengan

penyelenggara kegiatan statistik sektoral dalam kerangka penyusunan LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

18

statistik sektoral yang andal dan efektif dan pemanfaatan produk administrasi instansi sebagai sumber penyusunan statistik dasar. Koordinasi dengan instansi sektoral seharusnya seiring dengan amanat PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

(Pusat),

Pemerintah

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota.

Implementasi pelaksanaan PP No 41 tahun 2007 tentang rumpun kegiatan perangkat daerah juga perlu ditindaklanjuti dengan asas vertikalitas BPS daerah agar terhindar kesimpangsiuran interpretasi dan implementasi PP No 38 Tahun 2007. b. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan pemutakhiran. Keterpaduan mempunyai makna bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan data dan informasi statistik, serta menghindari terjadinya duplikasi kegiatan. Prinsip keakurasian mengandung makna bahwa semua kegiatan statistik harus diupayakan untuk menghasilkan data dan informasi statistik yang seksama, cermat, tepat, dan benar. Sedangkan kemutakhiran berarti bahwa data dan informasi statistik yang disajikan atau yang tersedia harus dapat menggambarkan fenomena atau perubahannya menurut keadaan yang terkini. Oleh karena itu, pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta diseminasi data dan informasi statistik harus senantiasa diupayakan secara terus menerus, berkesinambungan dan runtun waktu. c.

Mewujudkan kondisi yang mendukung penerapan atas Norma, Standard, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). NSPK akan mempermudah pengguna dalam menganalisis data dan informasi statistik dan dapat melakukan perbandingan antara data yang satu dengan lainnya, baik perbandingan dalam skala regional, nasional, maupun internasional.


19

d. Memfasilitasi

peningkatan

penguasaan

dan

pengembangan

ilmu

pengetahuan dan teknologi informasi, khususnya ilmu statistik, melalui penelitian-penelitian maupun studi. Penguasaan dan pengembangan ilmu

pengetahuan

ini

terutama

ditujukan

untuk

mencapai

penyelenggaraan kegiatan statistik yang lebih efektif dengan kualitas hasil yang mendorong peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang disajikan. e. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statisitik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil

guna.

Hasil

kegiatan

statistik

akan

sia-sia

bila

tidak

dimanfaatkan para pengguna. Sistem informasi statistik merupakan sarana untuk menyebarluaskan hasil kegiatan statistik, baik kepada pemerintah maupun masyarakat luas. f.

Mengupayakan pembinaan dalam pengembangan sistem informasi statistik terhadap seluruh penyelenggara kegiatan statistik nasional. Penguasaan

teknologi

informasi

masih

belum

merata

pada

penyelenggara kegiatan statistik. Kesetaraan pengetahuan tentang teknologi informasi akan menunjang pengembangan Sistem Statistik Nasional yang terpadu. g. Memelopori peningkatan kemampuan para palaksana kegiatan statistik dalam menyelenggarakan dan menyajikan data dan informasi statistik. Kualitas SDM pelaksana kegiatan statistik sangat berpengaruh terhadap kualitas data dan informasi statistik yang dihasilkan dan disajikan. Tingginya kualitas SDM palaksana akan menghasilkan data dan informasi statistik yang bermutu tinggi. h. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik. Selain tergantung kepada kualitas pelaksana, mutu data dan informasi statistik juga dipengaruhi oleh sumber data. Masyarakat sebagai sumber data akan ikut menentukan kualitas data yang dihasilkan, mengingat data yang diperoleh sangat tergantung kepada mutu jawaban yang diberikan masyarakat sebagai sumber data.


20

i.

Mengupayakan pembinaan untuk pendayagunaan satuan kerja bidang statistik di semua lembaga pemerintah maupun swasta. Satuan kerja bidang statistik di berbagai lembaga tersebut belum mempunyai pengetahuan yang merata di bidang statistik, penyetaraan pengetahuan tentang statistik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembangunan statistik. Salah satu upaya BPS mencakup fasilitasi terhadap tenagatenaga fungsional statistisi maupun pranata komputer pada instansiinstansi sektoral, baik di tingkat instansi maupun perangkat daerah.

j.

Mengupayakan penyediaan kelengkapan peralatan teknologi informasi seperti notebook/laptop untuk petugas Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dalam rangka pengembangan teknik pengumpulan data dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi melalui system elektronik survei.

Program dan Kegiatan

BPS Kabupaten Grobogan sebagai perwakilan BPS yang ada di Kabupaten Grobogan, senantiasa mengacu dan mendukung semua program dan kegiatan yang dicanangkan oleh BPS. Sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, BPS mempunyai satu Program Teknis dan tiga Program Generik. Program Teknis BPS adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Adapun Program Generik BPS meliputi: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS, (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS, (iii) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) bertujuan untuk menyediakan dan memberi pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik, BPS Kabupaten Grobogan secara berkesinambungan

menyempurnakan


dan

mengembangkan

kegiatan

21

pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya

BPS

bertujuan

untuk

memberi

dukungan

manajemen

dan

kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam rencana anggaran program ini diarahkan untuk kegiatan-kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan gaji pegawai, peningkatan kapasitas SDM, dan fungsi kehumasan. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara (P2A2N) BPS bertujuan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah. Program ini diarahkan untuk memperoleh penilaian BPK dengan opini wajar tanpa pengecualian bagi laporan keuangan BPS. Setiap Program dijabarkan menjadi kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggungjawab masing-masing unit Esselon II di BPS Pusat. Program Teknis BPS Provinsi adalah Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (P2IS), yang merupakan dekonsentrasi kegiatan dari masing-masing Eselon II di BPS (Pusat). Sedangkan untuk Program Generik, pada setiap Satuan Kerja Esselon II BPS Provinsi disediakan dua program, yaitu: (i) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Kegiatan Teknis Lainnya BPS Provinsi, dan (ii) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA) BPS Provinsi. Demikian pula bagi BPS Kabupaten/Kota, termasuk BPS


22

Kabupaten Grobogan disediakan Program Teknis dan Program Generik yang sama dengan BPS Provinsi. Pada DIPA BPS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016, untuk dapat mencapai visi dan misi BPS Kabupaten Grobogan telah ditetapkan tiga program, yaitu : 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (PSPA); 3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

2.2.

PERJANJIAN KINERJA BPS KABUPATEN GROBOGAN Renstra BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015-2019 menjadi acuan bagi seluruh jajaran di lingkungan BPS Kabupaten Grobogan dalam mendukung peksanaan pembangunan nasional di bidang statistik selama lima tahun ke depan. Untuk mencapai dalam

Renstra

sasaran-sasaran yang telah

perlu dijabarkan lebih rinci

ditetapkan

ke dalam dokumen rencana

tahunan melalui Rencana Kerja Tahunan (RKT). Sedangkan target kinerja tertuang dalam Perjanjian Kinerja. Perjanjian

Kinerja

(PK)

adalah

lembar/dokumen

yang

berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Perjanjian Kinerja yang merupakan rangkaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah disusun dengan tujuan disamping sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur, juga sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

23

Perjanjian

Kinerja

menyajikan

Indikator

Kinerja

Utama

yang

menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Tujuan/Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik 1.1Meningkatnya Persentase konsumen yang kepercayaan pengguna merasa puas dengan kualitas terhadap kualitas data BPS data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Jumlah Publikasi/Laporan yang terbit tepat waktu 1.2.Meningkatnya kualitas Persentase pemasukan dokumen hubungan dengan sumber (response rate) survei dengan data (respondent pendekatan rumah tangga engagement) Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non rumah tangga/ non usaha 2. Peningkatan pelayanan Persentase kepuasan konsumen prima hasil kegiatan terhadap pelayanan data BPS statistik 2.1.Meningkatnya kualitas Persentase kepuasan konsumen hubungan dengan terhadap pelayanan data BPS pengguna data (user Jumlah pengunjung eksternal engagement) yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

Satuan

Target

(3) Persen

(4) 95

Persen

95

Persen

85

Persen

100

Publikasi

42

Persen

100

Persen

100

Persen

100

Persen

80

Persen

80

Pengunjung

7.000

Persen

90

Persen

95

24

Tujuan/Sasaran Strategis (1)

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS

Indikator Kinerja (2) pemenuhan sarana dan prasarana BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Satuan

Target

(3)

(4)

Point

80

Persen

58,33

Persen

36,11

Point

80

Keberhasilan pencapaian target sangat didukung oleh penganggaran di BPS Kabupaten Grobogan. Dukungan penganggaran tersebut diwujudkan melalui 3 (tiga) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (DMTTL), (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA), dan (3) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).


25

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik memberi amanat kepada BPS untuk menyelenggarakan statistik dasar dan mengumumkan hasilnya secara teratur dan transparan kepada masyarakat. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000, menetapkan BPS sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menjalankan kewenangan di bidang statistik dasar baik di pusat maupun di daerah-daerah. Akuntabilitas kinerja BPS Kabupaten Grobogan merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPS dilakukan sesuai dengan rencana strategis seperti tertulis pada Bab II. 3.1. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Grobogan. Capaian kinerja diukur berdasarkan realisasi kegiatan dengan perjanjian kinerja yang elah ditetapkan pada awal tahun 2016. Capaian kinerja dari masing-masing tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

3.1.1 Capaian Kinerja Tujuan Pertama Tujuan pertama adalah “peningkatan kualitas data statistik”, diukur dengan indikator Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik. Tujuan pertama dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS dan (2) Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (respondent engagement). Capaian kinerja dari


26

indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel.1. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Kualitas Data Statistik

Tujuan/sasaran Strategis Indikator

Satuan

Target

1. Peningkatan kualitas data statistik Persentase konsumen yang merasa puas dengan Persen 95 kualitas data statistik 1.1. Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Persentase konsumen yang merasa puas dengan Persen 95 kualitas data statistik Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan Persen 85 informasi statistik BPS sebagai rujukan utama Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS Persen 100 Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu Publikasi 42 1.2. Meningkatnya kualitas hubung n dengan sumber data (Respondent Engagement) Persentase pemasukan dokum n (r sponse rate) survei Persen 100 dengan pendekatan rumah tangga Persentase pemasukan dokum n (r sponse rate) survei Persen 100 dengan pendekatan rumah usaha Persentase pemasukan dokum n (r sponse rate) survei Persen 100 dengan pendekatan rumah tangga non usaha Rata-rata Capaian Indikator Sasaran

Realisasi

Capaian Kinerja

95

100,00

95

100,00

85

100,00

100 42

100,00 100,00

100

100,00

97

97,00

100

100,00 99,63

BPS dalam menghasilkan dan menyajikan data statistik senantiasa berusaha untuk memperhatikan kepuasan konsumen, khususnya terhadap produk yang dihasilkan. Indikator ini diperoleh dari pelaksanaan Survei Kebutuhan Data (SKD) yang dilaksanakan pertama kali tahun 2005 di BPS, tahun 2011-2013 dilaksanakan di BPS dan 33 BPS Provinsi di seluruh Indonesia dan tahun 2015 dilaksanakan di BPS, 33 BPS Provinsi, dan seluruh BPS Kabupaten/Kota di Indonesia dengan respondennya mencakup lembaga-lembaga di daerah dan pengguna data yang datang di Perpustakaan/PST (Pelayanan Statistik Terpadu). Berdasarkan Tabel 1. di atas, tujuan pertama yaitu “Peningkatan Kualitas Data Statistik “ yang diukur dengan indikator “Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik”. dari Survei Kebutuhan Data (SKD tahun 2016) sebanyak 35 responden, diperoleh angka 95,00 persen merasa puas dengan kualitas data BPS Kabupaten Grobogan. Dengan target yang ditetapkan LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

27

95,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00 persen. Walaupun capain kinerja tujuan pertama telah tercapai, namun BPS Kabupaten Grobogan terus berupaya untuk meningkatkaan kualitas data statistik. Untuk menjamin data BPS berkualitas maka setiap akan melaksanakan survei/sensus, petugas selalu dibekali dengan pengetahuan dan pelatihan sebelumnya. Sesuai Standard

Operational Procedure (SOP), dalam melaksanakan pendataan di lapangan harus door to door dan wawancara harus dilakukan terhadap responden/ART yang bersangkutan (yang menjadi sampel). Selanjutnya untuk menjamin kualitas data maka masih dilakukan Monitoring dan Kualitas (MK) terhadap kegiatan pendataan tersebut.

Bila diperhatikan Capaian kinerja tujuan pertama telah tercapai, namun demikian rata-rata capaian indikator sasaran strategis baru sesuai target mencapai 100,00 persen. Hal ini disebabkan karena tingkat pencapaian Sasaran-1.1 untuk indikator kinerja Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik

BPS sebagai rujukan utama baru mencapai 100,00 persen dan tingkat

pencapaian Sasaran 1.2 untuk indikator kinerja Persentase pemasukan dokumen

(response rate) survei dengan pendekatan usaha baru mencapai 100,00 persen. Hal ini disebabkan adanya kendala antara lain: a. Adanya persepsi dan tingkat kepuasan yang berbeda dari pengguna data yang berkunjung ke PST BPS Kabupaten Grobogan mengingat latar belakang dan kepentingan yang berbeda mulai dari mahasiswa, peneliti, konsultan, pegawai/karyawan

baik

dari

Dinas/Instansi/Perusahaan

Negeri

maupun

Swasta; b. Adanya jenis data yang dibutuhkan oleh konsumen, menurut kelompok data, level serta periode data yang belum semua tersedia di BPS Kabupaten Grobogan; c.

Tingkat kesadaran masyarakat umum terhadap kegiatan statistik relatif masih rendah, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan kegiatan statistik secara keseluruhan. Misalnya kurang adanya sikap kooperatif dari responden


28

dalam memberikan informasi yang dibutuhkan terutama pada perusahaanperusahaan yang berskala besar. Upaya dan strategi dilakukan oleh BPS Kabupaten Grobogan untuk mengatasi masalah dan kendala yang terjadi, antara lain: a. Melaksanakan sosialisasi sensus/survei statistik dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat/pengguna data/responden akan arti penting Statistik, pentingnya data statistik yang benar dan tepat waktu; b. Petugas bersikap proaktif dalam meningkatkan kemampuan SDM, selalu membuka buku pedoman sehingga semakin mampu menguasai substansi teknis statistik dan mampu menjelaskan serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Uraian

selengkapnya

tentang

rumusan

sasaran

strategis

untuk

mempermudah pencapaian tujuan pertama, yaitu: Sasaran strategis 1.1 Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS Tingkat pencapaian Sasaran strategi-1.1 diukur melalui 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: a.

Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik dengan realisasi 95,00 persen dari target 95,00 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen.

b.

Persentase konsumen yang selalu menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama mencapai realisasi 85,00 persen dengan target 85,00 persen, sehingga tingkat capaian kinerja pada indikator ini adalah 100,00 persen.

c.

Persentase pemutakhiran data MFD dan MBS mencapai realiasi 100 persen dengan target 100 persen, sehingga tingkat capaian indikator kinerja ini 100 persen.

d.

Jumlah release data yang tepat waktu tidak ditargetkan, karena yang dimaksud release data adalah peluncuran atau penyampaian data/informasi dengan mengundang wartawan/media cet ak.


29

e.

Jumlah publikasi/laporan yang terbit tepat waktu mencapai realisasi 42 dari target yang ditetapkan yaitu 42 publikasi/laporan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100 persen. Senarai Rencana Terbit atau Advance Release

Calendar (ARC) publikasi adalah daftar yang memuat jadwal penerbitan publikasi yang di dalamnya mencakup periodisitas dan waktu penyebarluasan di website. Meskipun pada pertengahan tahun 2016 ada pekerjaan besar yaitu Sensus Ekonomi 2016 namun target 42 publikasi tetap bisa direalisasikan sesuai jadwal ARC sehingga capaian kinerjanya mencapai 100 persen.

Sasaran strategis 1.2 Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (Respondent Engagement) Tingkat pencapaian Sasaran strategi-1.2 diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: a. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan rumah tangga dengan realisasi 100,00 persen dari target 100,00 persen, sehingga capaian kinerja mencapai 100,00 persen. b. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan usaha

mencapai

realisasi

97,00

persen

dari

target

100,00

persen,

dengan demikian capaian kinerjanya adalah 97,00 persen c. Persentase pemasukan dokumen (response rate) survei dengan pendekatan non usaha non rumah tangga mencapai 100 %.

3.1.2 Capaian Kinerja Tujuan Kedua Tujuan Kedua adalah “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik”, diukur dengan indikator Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS. Tujuan kedua dicapai dengan satu sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement). Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

30

Tabel 2. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik Tujuan/sasaran Strategis Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

80

83

103,75

80

85

106,25

7.000

9.777

139,67

2.1.Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Persen

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS

Pengunjung

Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS

Persen

90

90

100,00

Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS

Persen

95

95

100,00

BPS sebagai penyedia data berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen data. Pengukuran kepuasan konsumen terhadap pelayananan data BPS menjadi sangat penting. Berdasarkan Tabel 2 di atas, tujuan kedua yaitu “Peningkatan Pelayanan Prima Hasil Kegiatan Statistik “ yang diukur dengan indikator “Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS”. dari Survei Kebutuhan Data (SKD tahun 2016) sebanyak 35 responden, diperoleh angka 83,00 persen merasa puas dengan pelayanan data BPS Kabupaten Grobogan. Target yang ditetapkan tahun 2016 yaitu 80,00 persen sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 106,25 persen. Kondisi ini harus tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui peningkatan variabel-variabel pelayanan antara lain: kemudahan akses dan pemanfaatan website BPS, ketepatan waktu penerbitan publikasi/data, kemudahan mendapatkan produk BPS, kemudahan prosedur pelayanan,

tampilan

publikasi,

kemudahan

komunikasi

melalui

email/telepon/faximili. LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

31

Gambar .1. Jumlah Pengunjung Website BPS Kab Grobogan Tahun 2016

Uraian

selengkapnya

tentang

rumusan

sasaran

strategis

untuk

mempermudah pencapaian tujuan kedua, yaitu: Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya engagement)

kualitas

hubungan

dengan

pengguna

data

(user

Sasaran strategis Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (user engagement) mempunyai beberapa indikator kinerja dengan capaian kinerja sebagai berikut: a. Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS mencapai realisasi 85,00 persen dari target 80 persen, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 106,25 persen.


32

b. Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website BPS pada tahun ini mencapai 9.777 Pengunjung dari target 7.000 pengunjung atau mencapai 139,67 persen. c. Persentase konsumen yang puas terhadap akses data BPS mencapai 90,00 persen dari 90 persen yang ditargetkan, dengan demikian capaian kinerjanya adalah 100,00 persen. d. Persentase pengguna layanan yang merasa puas terhadap pemenuhan sarana dan prasarana BPS diukur dari ketersediaan fasilitas wifi. Indikator kinerja ini mencapai realisasi 95 persen, atau capaian kinerjanya 104,20 persen dibandingkan dengan target 85 persen.

3.1.3 Capaian Kinerja Tujuan Ketiga Tujuan Ketiga adalah “Peningkatan birokrasi yang akuntabel”, diukur dengan indikator Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Tujuan ketiga dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS, dan (2) Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah

Tabel.3. Capaian Kinerja Tujuan : Peningkatan Birokrasi yang akuntabel Tujuan/sasaran Strategis Indikator

Satuan

Target

Realisasi

Capaian Kinerja

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Poin 80 3.1.Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

59,23

74,04

Persentase Pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu

Persen

58,33

58,33

100,00

Persentase pegawai yang berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata I

Persen

36,11

41,67

115,40

3.2.Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Poin 80,00

59,23

74,04


33

Indikator kinerja dari tujuan ketiga adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Pada tahun 2016 di BPS Kabupaten Grobogan tidak dilakukan penilaian, dengan demikian untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya. Sementara dari seluruh indicator sasaran strategis didapat rata-rata capaian kinerjanya adalah sebesar 100,63 persen. Uraian selengkapnya tentang rumusan sasaran strategis untuk mempermudah pencapaian tujuan ketiga, yaitu: Sasaran Strategis 3.1 Meningkatnya

kualitas manajemen sumber daya manusia BPS

Seiring dengan amanat Presiden tentang Reformasi Birokrasi, saat ini BPS sedang giat dan gencar melaksanakan Reformasi Birokrasi yaitu upaya melakukan pembaruan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan

pemerintahan

terutama

menyangkut

aspek-aspek

kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Untuk mendukung percepatan proses dari Reformasi Birokrasi diperlukan program Booster yaitu STATCAP-CERDAS. Kesuksesan STATCAP-CERDAS merupakan kesuksesan Reformasi Birokrasi di BPS. STATCAP-CERDAS (Statistical Capacity Building- Change and Reform for

the Development of Statistics) merupakan program transformasi BPS yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memproduksi dan menyajikan data statistik yang andal dan tepat waktu, sesuai dengan standar internasional dan praktik terbaik. Ada 4 komponen utama yang merupakan pilar STATCAP-CERDAS yaitu Peningkatan Kualitas

statistik,

modernisasi

TIK,

peningkatan

SDM

serta

penguatan

kelembagaan. “Peningkatan SDM” sebagai salah satu komponen utama dari pilar STATCAP-CERDAS, bila ditinjau dari sisi manajemen, BPS Kabupaten Grobogan harus selalu melakukan optimalisasi dalam memanfaatkan sumber daya internal dalam menghadapi dinamika perubahan eksternal dan bila ditinjau secara teknis LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

34

BPS Kabupaten Grobogan harus selalu mengeksplore dan melakukan ekspansi sta stik tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar dan fundamental. Sasaran strategis-3.1 Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia mempunyai 2 (dua) indikator kinerja, yaitu persentase pegawai yang menduduki jabatan funsional tertentu dan persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV dan Strata 1. a. Persentase pegawai yang menduduki jabatan fungsional tertentu pada tahun 2016 ditargetkan 58,33 persen, realisasi pada khir tahun tetap 58,33 persen, sehingga capain kinerjanya adalah 100,00 persen. Hal ini disebabkan adanya bebrapa pegawai yang direncanakan mengajukan fungsional, tapi seiring jalannya waktu belum bisa terealisasi menduduki jabatan fungsional statistisi. b.

Persentase pegawai berpendidikan minimal Diploma IV atau Strata 1 mencapai 41,67 persen dari 36,11 persen yang ditargetkan, sehingga capaian kinerjanya adalah 115,40 persen. Hal ini disebabkan karena adanya pegawai yang masuk ke BPS Kabupaten Grobogan yang telah menyelesaikan pendidikan sarjanan atau Pascasarjana dan adanya pegawai yang mutasi keluar BPS Kabupaten Grobogan dengan pendidikan kurang dari S1.

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS Indikator kinerja dari sasaran strategis-3.2 adalah hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Dikarenakan pada tahun 2016 di BPS Kabupaten Grobogan tidak ada penilaian, maka untuk indikator ini tidak bisa dilihat capaian kinerjanya.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja BPS Kabupaten Grobogan Perkembangan capaian kinerja 2016 jika dibandingkan dengan periode PK 2015-2019 sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut.


35

Tabel .4. Perkembangan Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Strategis 2015 – 2019 Target

Tujuan

Realisasi

Capaian Kinerja

2015

2016

2015

2016

2015

2016

(1) 1. Peningkatan kualitas data statistik

(2) 96,00

(3) 95,00

(4) 95,00

(5) 95,00

(6) 98,96

(7) 100,00

2. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik

95,00

80,00

80,00

83,00

84,21

103,75

3. Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

80,00

80,00

n.a

59,23

n.a

74,04

Berdasarkan tabel di atas, secara umum rata-rata capaian kinerja tujuan maupun sasaran strategis menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini mencerminkan

bahwa

BPS

Kabupaten

Grobogan

terus

berupaya

untuk

meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun.

3.3.

Capaian

Kinerja

BPS

Kabupaten

Grobogan

Tahun

2016

Terhadap Target Renstra 2015-2019 Capaian kinerja BPS Kabupaten Grobogan terhadap target Renstra 20152019 dihitung berdasarkan realisasi 2016 terhadap target 2016 pada Renstra 2015-2019. Capaian kinerja BPS Kabupaten Grobogan terhadap target Renstra 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.


36

Tabel .5. Capaian Kinerja 2016 Terhadap Target Renstra 2015-2019

Target Tujuan

1.

2.

3.

(1) Peningkatan kualitas data statistik Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik Peningkatan penyelenggaraan/ pelaksanaan birokrasi yang akuntabel

Indikator Kinerja

(2) Persentase konsumen yang merasa puas dengan kualitas data statistik Persentase kepuasan konsumen terhadap pelayanan data BPS

Satuan

Realisasi thd Target Renstra

Capaian Kinerja

(6)

(7)

PK

Renstra

(4)

(5)

Persen

95,00

80,00

95

118,75

Persen

80,00

80,00

83

103,75

Point

80,00

63,00

59,23

94,02

(3)

(%)

Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Rata-rata Capaian Kinerja Tujuan

105,51

Selama tahun 2016 terjadi Reviu terhadap PK BPS Kabupaten Grobogan sebanyak dua kali, sedangkan Renstra 2015-2019 tidak ada Reviu, sehingga ada sedikit perbedaan antara capaian kinerja terhadap PK 2016 dan capaian kinerja terhadap Target Renstra2015-2019. Perbedaan terseut terjadi pada tujuan pertama sasaran strategis 1.1 untuk indikator Jumlah publikasi/laporan Statistik yang terbit tepat waktu, dimana pada Renstra tahun 2015 tertulis target 53 publikasi sedangkan pada PK 2016 dilakukan revisi menjadi 42 publikasi. Hal ini berdampak pada adanya perbedaan Rata-rata Capaian Indikator Sasaran terhadap PK 2016 mencapai 100,00 persen sedangkan Rata-rata Capaian Indikator Sasaran terhadap Target Renstra 2015-2019 mencapai 105,51 persen.


37

3.4. Kegiatan Prioritas BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016

Kegiatan Prioritas tahun 2016 di BPS Kabupaten Grobogan adalah Pendataan Lengkap Sensus Ekonomi (SE) 2016. Pendataan lengkap SE2016 dimaksudkan untuk memperoleh data dasar dari unit usaha/perusahaan yang bergerak di berbagai aktivitas usaha kecuali usaha pertanian. Data dasar yang dikumpulkan mencakup:

1) Jumlah dan struktur unit usaha/perusahaan menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. 2) Nilai dan struktur produksi/penjualan/pendapatan usaha menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. 3) Jumlah dan struktur tenaga kerja menurut wilayah, lapangan usaha, dan skala usaha. 4) Karakteristik dan informasi lain seperti jaringan usaha, penggunaan internet dalam kegiatan usaha (online), sistem waralaba (franchise), kepemilikan usaha (ownership), dan klasifikasi usaha.

Secara khusus, kegiatan pendataan lengkap SE2016 bertujuan untuk:

1) Menyajikan data dasar unit usaha/perusahaan dan aktivitas usaha di luar usaha pertanian sampai wilayah administrasi yang terkecil (small area

statistics). 2) Menyusun peta dan direktori perusahaan Usaha Menengah Besar (UMB) yang lengkap dan terpadu untuk setiap wilayah Kabupaten/Kota. 3) Memperoleh populasi UMB dan Usaha Mikro Kecil (UMK) menurut wilayah maupun lapangan usaha. 4) Menyusun kerangka sampel (sampling frame) survei bidang ekonomi, kecuali wilayah kabupaten daerah perdesaan. 5) Mendapatkan informasi lain seperti penggunaan internet dalam kegiatan usaha, sistem waralaba, serta kepemilikan unit usaha/perusahaan. LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

38

Kegiatan pendataan lengkap SE2016 di Kabupaten Grobogan dilaksanakan di seluruh desa/kelurahan sebanyak 280 desa/kelurahan di Kabupaten Grobogan. Cakupan SE2016 meliputi 2.318 BS dari total 4.270 BS yang ada di Kabupaten Grobogan atau mencapai sekitar 54,29 persen. Cakupan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh unit usaha/perusahaan yang akan dicakup dalam SE2016 adalah:

B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik, Gas/Uap Air Panas, dan Udara Dingin; E.

Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi;

F. Konstruksi; G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; H. Pengangkutan dan Pergudangan; I.

Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum;

J.

Informasi dan Komunikasi;

K. Aktivitas Keuangan dan Asuransi; L. Real Estat; M. Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis; N. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya; P. Pendidikan; Q. Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial; kecuali golongan pokok 87 (kegiatan sosial di dalam panti) dan golongan pokok 88 (kegiatan sosial di luar panti) R. Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi; kecuali golongan pokok 92 (Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan); S.

Aktivitas Jasa Lainnya; kecuali layanan kencan di dalam kelompok 96999, dan organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi politik dalam golongan 9412, 942, dan 949.


39

U. Aktivitas Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya, kecuali konsulat dan kedutaan besar.

Kegiatan pendataan lengkap SE2016 di Kabupaten Grobogan dilaksanakan dari

tanggal

1-31

Mei

2016. Pelaksanaan

pendataan

lengkap tersebut

diperpanjang sampai dengan tanggal 15 Juni 2016. Sehari sebelum pendaftaran usaha SE2016, PCL bersama PML menelusuri wilayah kerja untuk mengenali wilayah

tugas

yang

menjadi

tanggung

jawabnya.

Penelusuran

wilayah

menggunakan dua alat bantu peta yaitu peta administratif kelurahan/desa (WA) dan peta blok sensus/subblok sensus. Tujuan dari penelusuran wilayah ini adalah supaya petugas benar-benar dapat mengenali wilayah tugasnya sehingga pada saat pendataan tidak ada yang lewat cacah ataupun double cacah dengan petugas yang lain.

Pelaksanaan pendaftaran lengkap SE2016 dilaksanakan secara serentak mulai pada tanggal 1 Mei 2016. Pada awal pendataan, seluruh petugas Pengawas ikut mendampingi dan memantau jalannya pendataan guna memastikan bahwa pendataan sudah dilakukan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang diajarkan serta untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi.

3.5. Penghematan di BPS Kabupaten Grobogan Dalam menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien, maka BPS Kabupaten Grobogan berupaya melakukan penghematan. Upaya penghematan yang dilakukan diantaranya adalah penghematan energi listrik dan air, serta penghematan anggaran melalui self blocking.

Setiap

pegawai

wajib

memiliki

kepedulian

terhadap

penghematan

penggunaan listrik dan air. Langkah nyata yang dilakukan adalah mematikan


40

lampu, komputer dan AC ketika tidak dipergunakan lagi, dan memakai air seperlunya.

Penghematan anggaran melalui self blocking merupakan tindak lanjut dari APBN-P tahun anggaran 2016. Setiap rupiah penganggaran di BPS Kabupaten Grobogan digunakan sebaik-baiknya untuk penyelenggaran tugas dan fungsinya. Tahun 2016, BPS mendapat penghargaan terbaik kedua pemanfaatan anggaran dari Menteri Keuangan untuk kategori nilai pagu anggaran 2,5-10 Trilyun rupiah. BPS berada pada urutan kedua di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

3.6. Kinerja Anggaran BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Total pagu anggaran BPS Kabupaten Grobogan tahun 2016 adalah 12,485 milyar rupiah, hingga akhir tahun realisasinya mencapai 11,623 milyar rupiah atau sebesar 93,09 persen. Realisasi penyerapan anggaran menurut program secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel .6. Realisasi Penyerapan Anggaran Menurut Program BPS Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2016

Program 1 DMPTTL

Pagu Anggaran (Rp) 2

Realisasi (Rp) 3

Sisa Anggaran (%) 4

(Rp) 5

(%) 6

4.500.327.000

4.270.789.008

94,90

229.537.992

5,10

335.000.000

323.702.750

96,63

11.297.250

3,37

PPIS

7.649.957.000

7.028.673.800

91,88

621.283.200

8,12

Total

12.485.284.000

11.623.165.558

93,09

862.118.442

6,91

PSPA

Berdasarkan tabel di atas, realisasi penyerapan anggaran paling tinggi adalah program PSPA, urutan kedua DMPTTL, dan terakhir adalah PPIS. Dengan realisasi anggaran tersebut, BPS Kabupaten Grobogan telah berhasil mencapai LAKIN BPS Kabupaten Grobogan 2016

41

tujuannya, dan sasaran strategis masing-masing tujuan hampir tercapai. Ratarata tingkat capaian sasaran strategis masing-masing tujuan lebih dari 90 persen.


42

IV. PENUTUP

4.1.

TINJAUAN UMUM

Akuntabilitas kinerja BPS Kab.Grobogan merupakan perwujudan kewajiban BPS Kab.Grobogan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi BPS dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam APBN dan dituangkan kedalam DIPA Tahun 2016, secara periodik selama satu tahun. Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016 mengacu pada Renstra BPS Kabupaten Grobogan tahun 2014 – 2019. Sesuai dengan visi-nya, BPS Kabupaten Grobogan sebagai pelopor data statistik terpercaya untuk semua, dicerminkan dari keberhasilannya menyediakan data statistik yang objective, up to date, reliable, complete, dan on time, serta user

friendly, yang juga dapat memenuhi kebutuhan jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi keperluan pemerintah, dunia swasta, dan masyarakat. Adapun hasil capaian kinerja program rata-rata tahun 2016 sebesar 100,63 persen. Peningkatan kualitas publikasi yang diterbitkan, juga merupakan prestasi yang baik, meskipun masih tetap harus ditingkatkan. Penerbitan publikasi Kabupaten Grobogan Dalam Angka, Statistik Daerah

Kabupaten,

Statistik Daerah Kecamatan, Produk Domestik Regional Bruto dan Kecamatan Dalam Angka yang merupakan kewajiban dari instansi BPS, harus tetap ditingkatkan kualitas maupun jadwal penerbitannya. Demikian juga adanya beberapa publikasi yang pada tahun sebelumnya sudah mulai diterbitkan, pada tahun 2016 tetap dapat terbit.


43

4.2.

PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA Meskipun program kegiatan sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan

yang telah ditetapkan, namun masih memerlukan beberapa langkah perbaikan guna lebih menyempurnakannya. Secara umum, beberapa penyebab atau kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya target sasaran dan tujuan yang ditetapkan, diantaranya adalah : a. Terbatasnya waktu pengumpulan data dan faktor kesulitan lapangan untuk memperoleh data merupakan dampak dari perkembangan kehidupan sosial ekonomi. Hal tersebut berdampak langsung antara lain terhadap perolehan data dari lapangan yaitu terlambatnya target waktu pengumpulan data. Khusus pada data perusahaan, seperti pada sektor konstruksi dan industri, ketepatan waktu pelaksanaan lapangan masih harus terus ditingkatkan. b. Terbatasnya kuantitas dan mutu sumber daya manusia yang profesional, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengantisipasi perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat. Untuk itu upaya nyata telah dilaksanakan antara lain : pelatihan di bidang statistik, komputasi dan administrasi. Demikian juga kualitas / mutu SDM Mitra Statistik yang masih harus terus menerus ditingkatkan.

4.3.

SARAN TINDAK LANJUT

a. Mengoptimalkan waktu yang ada dan semakin meningkatkan sosialisasi statistik

kepada

perusahaan. dikumpulkan

masyarakat

Seperti dari

luas,

menyampaikan perusahaan

terutama hasil

tersebut,

kepada

publikasi diharapkan

perusahaan-

yang

datanya

dapat

lebih

meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya memberikan data kepada petugas BPS. b. Mengoptimalkan sumber daya manusia dengan melakukan peningkatan kemampuan staf diantaranya mengikuti pelatihan dan seminar. Disamping itu perlu memberi kesempatan tugas belajar pada jalur formal seperti melanjutkan pendidikan jenjang S1 dan S2 guna pencapaian peningkatan


44

mutu. Penambahan jumlah pegawai merupakan sesuatu yang sangat penting guna memperlancar penyelesaian tugas-tugas. c. Mengoptimalkan sarana pengolahan dan software yang ada dengan terus belajar mandiri melalui berbagai media yang ada, seperti buku-buku, media cetak maupun elektronik serta internet. Peningkatan kualitas program data entry (pengolahan) dari BPS diharapkan akan lebih meningkatkan kecepatan, keakuratan dan ragam data yang dihasilkan. Sebagai kata akhir, Pimpinan beserta staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan mengharapkan agar LAKIN Tahun 2016 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kerja. Secara spesifik, bagi BPS Kabupaten Grobogan, LAKIN ini salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi : Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performan Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.


45

Lampiran 1a STRUKTUR ORGANISASI BPS KABUPATEN GROBOGAN


46

Lampiran 1b PETA WILAYAH ADMINISTRASI KERJA BPS KABUPATEN GROBOGAN


47

Lampiran 2 RENCANA STRATEGIS INSTANSI

:

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN

VISI

:

MISI

:

PELOPOR DATA STATISTIK TERPERCAYA UNTUK SEMUA 1. Memperkuat landasan konstitusional dan operasional lembaga statistik untuk penyelenggara statistik yang efektif dan efisien; 2.

Menciptakan insan statistik yang kompeten dan profesional didukung pemanfaatan teknologi informasi mutakhir untuk kemajuan perstatistikan Indonesia;

3.

Meningkatkan penerapan standar klasifikasi, konsep dan definisi, pengukuran, dan kode etik statistik yang bersifat universal dalam setiap penyelenggaraan statistik;

4.

Meningkatkan kualitas pelayanan informasi statistik bagi semua pihak; Meningkatkan koordinasi, integrasi dan dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan pemerintah dan swasta dalam kerangka Sistem Statistik Nasional (SSN) yang efektif dan efisien

5.

Tujuan I

: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas SASARAN STRATEGIS

a.

URAIAN (1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA (2) Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi minggu kedua tiap bulan Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik harga Jumlah judul publikasi Statistik ekonomi

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN KEBIJAKAN (3) Mempelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakuratan dan pemutakhiran

PROGRAM (4) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Memperbaiki peta wilayah administrasi dan blok sensus

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis BPS lainnya

Persentase konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya b.

c.

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu Meningkatkan manajemen survei

Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan Persentase perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistic Persentase pengawasan lapangan dari kegiatan statistic


48

Tujuan II

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien SASARAN STRATEGIS

a.

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

URAIAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

KEBIJAKAN (3)

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

Memperbaiki kemudahan akses terhadap data dan informasi statistik BPS

Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya yang menerima publikasi BPS

Meningkatkan efektifitas Sistem Mailling List publikasi BPS

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan prinsip transparan, mudah, cepat dan murah


Jumlah publikasi elektronik yang diupload di website

Tujuan III

: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja SASARAN STRATEGIS


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

a.

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi Statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu

b.

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya

Persentase sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik

c.

Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya

Persentase sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi memadai

Tujuan IV

KEBIJAKAN (3)


Mencukupi dan memelihara sarana prasarana TIK yang diperlukan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis BPS lainnya

: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan SASARAN STRATEGIS


URAIAN

INDIKATOR KINERJA

(1)

(2)

a. Meningkatkan Reviu terhadap laporan keuangan BPS akuntabilitas penggunaan Daerah dari Inspektorat BPS RI anggaran dan pelaksanaan kegiatan Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja BPS Daerah


KEBIJAKAN (3)

Melakukan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan secara efektif

PROGRAM (4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis BPS lainnya

49

Lampiran 3 INDIKATOR KINERJA UTAMA 1. 2.

NAMA UNIT ORGANISASI TUGAS

: :

3.

FUNGSI

:

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG STATISTIK SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU a. Pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik b.

Pengkoordinasian kegiatan statistik nasional dan regional

c.

Penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar

d.

Penetapan sistem statistik nasional Pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistic Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang administrasi umum, ketatausahaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga

e. f.

NO.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Tersedianya data dan informasi statistik Persentase penyajian/release data dan informasi ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat statistik ekonomi minggu kedua tiap bulan waktu Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan

Seksi Statistik Distribusi, Seksi Statistik Produksi, Seksi Nerwilis, Seksi IPDS

Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik harga Jumlah judul publikasi Statistik ekonomi Persentase konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya 2.

Tersedianya data dan informasi statistik Persentase pemasukan dokumen / response rate Seksi Statistik Sosial sosial dan kesejahteraan rakyat yang dari kegiatan statistik rumah tangga lengkap, akurat dan tepat waktu Persentase pemasukan dokumen / response rate dari kegiatan statistik perusahaan

3.

Meningkatkan manajemen survei

Persentase perbaikan peta wilayah kerja statistik Seksi IPDS dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik Persentase pengawasan lapangan dari kegiatan statistik

4.

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistic

Subbag Tata Usaha dan Seksi Teknis

Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Seksi IPDS data dan informasi statistik melalui website Jumlah instansi pemerintah dan lembaga lainnya Seksi IPDS dan Tata yang menerima publikasi BPS Usaha Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan Seksi IPDS BPS Kabupaten Grobogan Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Seksi IPDS website


50

NO.

SASARAN

INDIKATOR

SUMBER DATA

(1)

(2)

(3)

(4)

5.

Meningkatnya kualitas pengolahan data Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke Seksi IPDS dan Informasi Statistik BPS Provinsi tepat waktu

6.


Persentase sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi baik

Subbag Tata Usaha

7.


Persentase sarana dan prasarana TIK dan prasarana kerja lainnya dalam kondisi memadai

Subbag Tata Usaha

8.

Meningkatkan akuntabilitas penggunaan Reviu terhadap laporan keuangan BPS Daerah anggaran dan pelaksanaan kegiatan dari Inspektorat BPS RI

Subbag Tata Usaha

Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja BPS Daerah


51

LAMPIRAN 4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 TujuanI : Meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

(1) 1.1 Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

(2) Persentase penyajian/release data dan informasi statistik ekonomi minggu kedua tiap bulan

(3) 100%

(4) Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan

100%

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik harga

100%

Jumlah judul publikasi Statistik

42

Persentase konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

85%


Kegiatan/ Komponen Kegiatan (5) Penyediaan dan Pengembang an Statistik Distribusi

Indikator Output

Satuan

Target

(6) Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga (inflasi)

(7) Kali BRS

(8) 12

Jumlah dokumen survei transportasi

Dokumen

3

Jumlah responden survei HP-S dan HP-K

Dokumen

108

Dokumen Hasil monitoring HPG

Dokumen

72

Jumlah responden survei harga beras di penggilingan

responden

48

Jumlah responden survei statistik harga pedesaan

Responden

1.152

Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMN

Responden

38

Jumlah dokumen VHTS dan VHTL

Dokumen

83

Jumlah responden SLK

Responden

81

Survei harga bahan poko harga khusus hari raya

Dokumen

15

52

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program

Kegiatan/ Komponen Kegiatan

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Penyediaan dan Pengembang an Statistik Produksi


Indikator Output

Satuan

Target

(6) Updating direktori perusahaan SE 2016 tahap II

(7) Kecamatan

(8) 19

Survei Pola distribusi perdagangan beberapa komuditi

Responden

25

Jumlah laporan data tentang angka ramalan

Kali

3

Jumlah dokumen hasil pengumpulan ubinan

Dokumen

1.358

Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH

Dokumen

11

Jumlah Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan tahunan

Dokumen

2

Jumlah Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan triwulanan

Dokumen

1

Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang tahunan

Dokumen

24

Jumlah dokumen survei penggalian URT

Dokumen

10

Jumlah dokumen hasil survei konstruksi tahunan

Dokumen

14

Jumlah dokumen hasil survei konstruksi triwulanan

Dokumen

2

Jumlah dokumen hasil survei usaha konstruksi tidak

Dokumen

50

53

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


Indikator Output (6) berbadan hukum (SKP)

Satuan

Target

(7)

(8)

Jumlah dokumen updating perusahaan konstruksi

Dokumen

110

Jumlah dokumen survei IMK Triwulanan

Dokumen

54

Jumlah Dokumen survei luas panen dan luas tanam tanaman pangan

Dokumen

165

54

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Penyediaan data Neraca Wilayah dan analisis statistik

Jumlah judul buku mengenai data neraca dan analisis statistik

Publikasi

42

Pengumpulan dan Updating Direktori Lembaga Non Profit (LNP)

Dokumen

40

Survei khusus Triwulanan Neraca Produksi sektor jasa (SKTNP-jasa)

Dokumen

16

Survei penyusunan Matrik PMTB

Dokumen

9

Survei Khusus Peusahaan Swasta (SKPS) 2016

Dokumen

4

Survei khusus Lembaga Non Profit tahunan Survei khusus neraca produkai (SKNP-2016)

Dokumen

10

Dokumen

18

Pengumpulan data sekunder untuk penyusunan PDRB menurut pengeluaran Tahunan

Dokumen

20

Survei Matrik Arus Komuditas Provinsi dan Kab/Kota tahun 2016 (SMAK-2016D)

Dokumen

20

Pengumpulan data primer dan data sekunder triwulanan

Dokumen

24

Survei Khusus Lembaga Non Profit Triwulanan (SKLNP)

Dokumen

40

Survei Khusus Investasi Rumah Tangga (SPIK) Triwulanan Tahun 2016

Dokumen

80


55 6

Sasaran Strategis (1) 1.2 Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat, dan tepat waktu

Indikator Kinerja (2) Persentase pemasukan dokumen / Response rate dari kegiatan statistik rumah tangga

Target

Program

(3) 100%


100%

Kegiatan/ Komponen Kegiatan (5) Penyediaan dan Pengembang an Statistik Sosial

Persentase pemasukan dokumen/ response rate dari kegiatan statistik perusahaan

1.3 Meningkatkan Manajemen Survei

Persentase perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik

100%

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik


Pelaksanaan metodologi sensus dan survei

Indikator Output

Satuan

Target

(6) Tersedianya data Survei Angkatan Kerja Nasional

(7) B-S

(8) 80

Update Sakernas Semesteran

B-S

32

Update Sakernas Komplemen

B-S

48

Pencacahan Sakernas Semesteran

Dokumen

320

Pencacahan Sakernas Komplemen

Dokumen

480

Updating listing Susenas KOR dan Konsumsi

B-S

96

Pencacahan Susenas KOR dan Konsumsi

Dokumen

960

Pencacahan Susenas Panel

Responden

20

Updating Susenas konsumsi dan MSBP

B–S

24

Pencacahan Susenas Konsumsi dan MKP

Dokumen

240

Pengumpulan Data POLKAM dari dinas

Dinas

8

Pelaksanaan pemutakhiran MFD dan MBS berbasis Web Semester I & II

Semester

2

56

TujuanII :Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif, dan Efisien Sasaran Strategis (1) 2.1 Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Indikator Kinerja

Target

Program

(2) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

(3) 10.000



Kegiatan/ Komponen Kegiatan (5) Peningkatan Pelayanan Metadata Kegiatan Statistik Dasar, Sektoral Dan Khusus

Indikator Output

Satuan

Target

(6) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses Website

(7) orang

(8) 7.000

28


instansi/ lembaga penerima

28

Jumlah pengunjung yang datang keperpustakaan

150

Jumlah pengunjung yang datang kepelayanan perpustakaan

orang

150

Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website

42

Jumlah publikasi elektronik yang diupload di Website

Publikasi elektronik

42

Tujuan III : Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja SasaranStrategis (1) 3.1 Meningkatnya kualitas pengolahan data dan informasi statistik

Indikator Kinerja

Target

Program

(2) Persentase hasil pengolahan data yang dikirimke BPS Provinsi tepat Waktu

(3) 100%


1


Kegiatan/ Komponen Kegiatan (5) Statistik Sosial

Indikator Output

Satuan

Target

(6) Pengolahan dokumen updating BS sakernas Semesteran

(7) Dok

(8) 32

Pengolahan dokumen ruta sampel sakernas semesteran

Dok

320

Pengolahan dokumen updating BS sakernas tahunan

Dok

48

Pengolahan dokumen ruta sampel sakernas tahunan

Dok

480

57

SasaranStrategis

Indikator Kinerja

Target

Program


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

3.2 Peningkatan kuaLitas sarana dan prasarana TIK dan sarana dan prasaran kerja lainnya

Persentase Sarana dan prasarana TIk dalam kondisi baik

100%

Persentase Sarana dan prasarana kerjalainnya dalam kondisi baik

100%

Persentase Sarana dan prasarana TIK dalam memadai

100%

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)

Penyelenggara an Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Indikator Output

Satuan

Target

(6) Pengolahan dokumen updating BS susenas KOR dan Konsumsi

(7) Dok

(8) 96

Pengolahan dokumen ruta sampel susenas KOR dan Konsumsi

Dok

960

Pengolahan dokumen ruta sampel susenas Konsumsi dan MSBP 2015

Dok

240

Pengolahan dokumen SPTK

Dok

240

Pengolahan Survei Luas panen dan Luas lahan tanaman pangan Tahun 2016

Dok

1.760

Unit Unit Unit Unit Unit Unit paket

9 1 1 54 1 23 1

Unit

12

bulan

12

Unit

35

Jumlah peralatan dan mesin kantor yang terpelihara: - AC - Telepon/Fax - Mesin handkey - PC/laptop - server - UPS - Jaringan listrik/telepon/fax


- Printer/Viewer/ scanner - Langganan daya dan jasa - Kebdaraan roda – 2 - Kendaraan Roda – 4

58

SasaranStrategis

Indikator Kinerja

Target

Program


Indikator Output

Satuan

Target

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7) Unit

(8) 1

Unit

422

M2

450

M2

300

Satuan

Target

- Inventaris Kantor - Luas gedung yang terpelihara - Luas halaman kantor yang terpelihara

Tujuan IV : Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

(1) (2) 4.2.Meningkatkan Reviu terhadap akuntabilitas Laporan penggunaan Keuangan BPS anggaran dan Daerah dari pelaksanaan Inspektorat BPS kegiatan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja BPS Daerah

Target

Program

(3) 2

(4) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS Lainnya (DMPTTL)

4


Kegiatan/ Komponen Kegiatan (5)

Indikator Output (6) Tersedianya Laporan Keuangan BPS Daerah

(7) Dok

(8) Ya/2

Tersedianya dokumen Perencanaan (Renstra, RKT dan PK)

Dok

Ya/3

Tersedianya Dokumen LAKIP

Dok

Ya/1

59

LAMPIRAN 5

PENGUKURAN KINERJA SASARAN TAHUN 2016 Tujuan I

: Meningkatkan Ketersediaan Data dan Informasi Statistik yang Berkualitas

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(2) Persentase penyajian/release data dan informasi statistik setiap bulan

(3) 100%

(4) 100%

(5) 100,00%

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan

100%

100,00%

100,00%

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik harga

100%

100%

100,00%

42

42

100,00%

Persentase konsumen data ekonomi yang merasa terpenuhi kebutuhan datanya

85%

80%

94,12%

Tersedianya data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat yang lengkap, akurat dan tepat waktu

Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik rumah tangga Persentase pemasukan dokumen/response rate dari kegiatan statistik perusahaan

100%

99,64%

99,64%

100%

100%

100,00%

Meningkatkan manajemen survei

Persentase perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan dan penyajian data dan informasi statistik

100%

100%

100,00%

Persentase pengawasan lapangan dari kegiatan statistik

100%

100%

100,00%

SASARAN STRATEGIS

a.

(1) Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi yang lengkap, akurat dan tepat waktu

INDIKATOR KINERJA

Jumlah judul publikasi Statistik

b.

c.



Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS lainnya

60

Tujuan II

: Meningkatkan Pelayanan Prima dalam Rangka Mewujudkan SSN yang Andal, Efektif dan Efisien

SASARAN STRATEGIS

a.

(1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik

Tujuan III

a.

b.

c.

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(3) 10.000

(4) 10.875

(5) 100,00%


28

28

100,00%

Jumlah pengunjung yang datang ke perpustakaan BPS

150

149

99,33%

Jumlah publikasi elektronik yang diupload di website

42

42

100,00%

INDIKATOR KINERJA (2) Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website

PROGRAM (6)

: Penguatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Sarana Kerja

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

PROGRAM

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Meningkatnya kualitas pengolahan data dan Informasi Statistik

Persentase hasil pengolahan data yang dikirim ke BPS Provinsi tepat waktu


Persentase sarana dan prasarana TIK dalam kondisi baik


Persentase prasarana kerja lainnya dalam kondisi memadai


100%

100%

100,00%

95%

95%

100,00%

96%

96%

100,00%

Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS lainnya

61

Tujuan IV

: Peningkatan Kapasitas SDM dan Penataan Kelembagaan

SASARAN STRATEGIS

a.

(1) Meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

INDIKATOR KINERJA (2) Reviu terhadap laporan keuangan BPS Daerah dari Inspektorat BPS RI Evaluasi sistem akuntabilitas kinerja BPS Daerah


TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(3) 2

(4) 2

(5) 100,00%

4

4

100,00%

PROGRAM (6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPS lainnya

62

Lampiran 6 PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN BPS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016

PROGRAM

: PENYEDIAAN DAN PELAYANAN INFORMASI STATISTIK

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTPUT

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

12 kali

12 kali

100,00%

3

3

100,00%

SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI a.

Survei Harga Konsumen

b.

Survei Transportasi

Jumlah penyajian/ release data dan informasi statistik harga Jumlah dokumen survei transportasi

c.

Survei Statistik Harga Produsen

Jumlah responden survei HP-S dan HP-K

108

108

100,00%

Jumlah responden Hasil monitoring HPG

72

72

100,00%

d.

Survei Harga Beras di Penggilingan

Jumlah responden survei harga beras di penggilingan (HP-BG)

48

48

100,00%

e.

Survei Statistik Harga Pedesaan

1.152

1.152

100,00%

f.

Pengumpulan data Statistik Keuangan Daerah dan BUMN

Jumlah responden survei statistik harga pedesaan Jumlah responden survei statistik keuangan daerah dan keuangan BUMN

38

38

100,00%

g.

Survei Bidang Jasa dan Pariwisata

Jumlah responden VHTS, VHTL

48

100

208,33%

h.

Survei Lembaga Keuangan Bukan Bank

Jumlah responden SLK

78

78

100,00%

i.

Survei Hari Raya

Jumlah dokumen Survei harga bahan pokok harga produsen khusus Hari Raya

15

15

100,00%

j.

Updating direktori perusahaan SE 2016 tahap II

Jumlah Kecamatan Updating direktori perusahaan SE 2016 tahap II

19

19

100,00%

k.

Sensus Ekonomi 2016

Jumlah BS yang disurvei/sensus

2.318

2.318

Jumlah laporan data tentang angka ramalan

3

3

100,00%

Jumlah dokumen hasil pengumpulan ubinan dan luas panen

1.358

1.345

99,04%

SEKSI STATISTIK PRODUKSI a.

Survei Pertanian Tanaman Pangan dan Ubinan

b.

Survei Perusahaan Peternakan dan RPH

Jumlah responden pencacahan perusahaan peternakan dan RPH

11

11

100,00%

c.

Survei Perusahaan Kehutanan

Jumlah Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan tahunan

2

2

100,00%

Jumlah Dokumen hasil survei perusahaan kehutanan triwulanan

1

1

100,00%

Jumlah dokumen survei industri besar/ sedang tahunan Jumlah dokumen survei pertambangan, energi dan penggalian URT

24

26

108,33%

10

10

100,00%

d.

Survei Perusahaan Industri B/S

e.

Survei Pertambangan, Penggalian dan Energi


63

f.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTPUT

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

14

14

100,00%

2

2

100,00%

50

50

100,00%

Survei Perusahaan Konstruksi

Jumlah dokumen hasil survei konstruksi tahunan Jumlah dokumen hasil survei konstruksi triwulanan Jumlah dokumen hasil survei usaha konstruksi tidak berbadan hukum (SKP)

g.

Survei IMK Triwulanan

Jumlah dokumen survei IMK Triwulanan

54

54

100,00%

h.

Survei Luas panen dan luas lahan tanaman pangan

Jumlah B-S survei survei luas panen dan luas lahan tanaman pangan

165

165

100,00%

SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK a.

Publikasi

Jumlah judul buku mengenai data neraca dan analisis statistik

42

42

100,00%

b.

Pengumpulan dan Updating Direktori Lembaga Non Profit (LNP) triwulanan

Jumlah dokumen hasil pengumpulan dan Updating Direktori Lembaga Non Profit (LNP) triwulanan

40

40

100,00%

c.

Survei khusus Triwulanan Neraca Produksi Sektor Jasa (SKTNP-jasa)

Jumlah dokumen Survei khusus Triwulanan Neraca Produksi Sektor Jasa (SKTNP-jasa)

16

16

100,00%

d.

Survei penyusunan matrik PMTB

Jumlah dokumen Survei penyusunan matrik PMTB

11

11

100,00%

e.

Survei khusus perusahaan swasta (SKPS) 2016

Jumlah dokumen Survei khusus perusahaan swasta (SKPS) 2016

4

4

100,00%

f.

Survei khusus lembaga non profit tahunan

Jumlah dokumen Survei khusus lembaga non profit tahunan

10

10

100,00%

g.

Survei khusus neraca produksi tahunan ( SKNP-2016)

Jumlah dokumen Survei khusus neraca produksi tahunan ( SKNP-2016)

17

17

100,00%

h.

Pengumpulan data sekunder untuk penyusunan PDRB menurut pengeluaran tahunan

Jumlah dokumen Pengumpulan data sekunder untuk penyusunan PDRB menurut pengeluaran tahunan

15

15

100,00%

i.

Survei Matrik Arus Komoditas Provinsi dan Kab/Kota tahun 2016 (SMAK2016D)

Jumlah dokumen Survei Matrik Arus Komoditas Provinsi dan Kab/Kota tahun 2016 (SMAK2016D)

20

20

100,00%

j.

Pengumpulan Data Primer Triwulanan

Jumlah dokumen hasil Pengumpulan Data Primer Triwulanan

20

20

100,00%

Tersedianya B-S Survei Angkatan Kerja Nasional

80

80

100,00%

SEKSI STATISTIK SOSIAL a.

Survei Angkatan Kerja Nasional 2016


64

TARGET

REALISASI

TINGKAT PENCAPAIAN

(2) Jumlah B-S Update Sakernas semesteran

(3) 32

(4) 32

(5) 100,00%

Jumlah B-S Update Sakernas Komplemen

48

48

100,00%

Jumlah dokumen Pencacahan Sakernas Triwulanan Jumlah dokumen Pencacahan Sakernas Komplemen Jumlah B - S Updating listing Susenas KOR dan Konsumsi Jumlah dokumen Pencacahan Susenas KOR dan Konsumsi Jumlah B-S Updating Susenas Konsumsi dan MKP

320

320

100,00%

480

480

100,00%

96

96

100,00%

960

960

100,00%

24

24

100,00%

Jumlah dokumen Pencacahan Susenas Konsumsi dan MKP

240

240

100,00% 100,00%

Jumlah responden Pengumpulan Data POLKAM dari dinas/instansi

8

8

100,00%

Pelaksanaan pemutakhiran MFD dan MBS berbasis Web (semester I & II)

2

2

100,00%

Pengolahan dokumen updating BS sakernas semesteran

32

32

100,00%

Pengolahan dokumen ruta sampel sakernas semesteran Pengolahan dokumen updating BS sakernas tahunan Pengolahan dokumen ruta sampel sakernas tahunan

320

320

100,00%

48

48

100,00%

480

480

100,00%

Pengolahan dokumen updating BS susenas KOR dan Konsumsi Pengolahan dokumen ruta sampel susenas KOR dan Konsumsi Pengolahan dokumen ruta sampel susenas panel

96

96

100,00%

960

960

100,00%

20

20

100,00%

Pengolahan dokumen ruta sampel susenas konsumsi dan MSBP tahun 2015

240

240

100,00%

Pengolahan dokumen SPTK

240

240

100,00%

2.413

2.413

100,00%

SASARAN STRATEGIS (1)

b.

c.

Survei Sosial Ekonomi Nasional 2016

Survei POLKAM

SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK a. Pemutakhiran dan Pemeliharaan MFD dan MBS berbasis WEB b.

Pengolahan Pra Komputer / Entri Data

INDIKATOR OUTPUT

Pengolahan dokumen survei luas lahan tanaman pangan tahun 2016


65

PROGRAM

: Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS TINGKAT PENCAPAIAN

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR OUTPUT

TARGET

REALISASI

(1)

(2)

(3)

(4)

38

38

100,00%

- AC (unit)

9

9

100,00%

- Telepon / faximile (unit)

1

1

100,00%

- Mesin Handkey (unit)

2

2

100,00%

- PC / Laptop (unit)

54

54

100,00%

- Server (unit)

1

1

100,00%

- UPS (unit)

23

23

100,00%

- Jaringan listrik/telepon/fax (paket)

1

1

100,00%

- Printer/viewer/scanner (Unit)

12

12

100,00%

- Langganan daya dan jasa (bulan)

12

12

100,00%

- Jumlah kendaraan roda-2 yang terpelihara (unit) - Jumlah kendaraan roda-4 yang terpelihara (unit) - Luas gedung dan bangunan yang terpelihara (m2) - Luas halaman kantor yang terpelihara (m2)

35

35

100,00%

1

1

100,00%

450

450

100,00%

300

300

100,00%

- Inventaris Kantor (unit)

223

223

100,00%

a. Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Jumlah pegawai yang terpenuhi gaji dan tunjangannya

b. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara :


66

Lampiran 7 Sumber Daya Manusia (SDM) JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GROBOGAN MENURUT PANGKAT/GOLONGAN TAHUN 2016

No.

Pangkat

Golongan

Jumlah

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Pengatur Muda

II/a

0

2.

Pengatur Muda Tk. I

II/b

4

3.

Pengatur

II/c

5

4.

Pengatur Tk. I

II/d

5

5.

Penata Muda

III/a

5

6.

Penata Muda Tk. I

III/b

5

7.

Penata

III/c

3

8.

Penata Tk. I

III/d

8

9.

Pembina Tk. I

IV/b

1

Jumlah


36

67

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GROBOGAN MENURUT JENIS JABATAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016

Jenis Jabatan No

Unit Organisasi

Eselon III

Eselon IV

Staf

KSK Fungsional

KSK Non Fungsional

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah

1.

Kepala BPS Kabupaten Grobogan

1

0

0

0

0

1

2.

Subbag Tata Usaha

0

1

4

0

0

5

3.

Seksi Statistik Sosial

0

0

1

0

0

1

4.

Seksi Statistik Produksi

0

1

1

0

0

2

5.

Seksi Statistik Distribusi

0

1

2

0

0

3

6.

Seksi Neraca Wil & Analisis Statistik

0

1

2

0

0

3

7.

Seksi IPDS

0

1

2

0

0

3

8.

Kec. Kedungjati

0

0

0

0

0

0

9.

Kec. Karangrayung

0

0

0

0

1

1

10.

Kec. Penawangan

0

0

0

1

0

1

11.

Kec. Toroh

0

0

0

1

0

1

12.

Kec. Geyer

0

0

0

1

0

1

13.

Kec. Pulokulon

0

0

0

1

0

1

14.

Kec. Kradenan

0

0

0

1

0

1

15.

Kec. Gabus

0

0

0

1

0

1

16.

Kec. Ngaringan

0

0

0

1

0

1


68

Jenis Jabatan No

Unit Organisasi

Eselon III

Eselon IV

Staf

KSK Fungsional

KSK Non Fungsional

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Jumlah

17.

Kec. Wirosari

0

0

0

1

0

1

18.

Kec. Tawangharjo

0

0

0

1

0

1

19.

Kec. Grobogan

0

0

0

1

0

1

20.

Kec. Purwodadi

0

0

0

1

0

1

21.

Kec. Brati

0

0

0

1

0

1

22.

Kec. Klambu

0

0

0

1

0

1

23.

Kec. Godong

0

0

0

1

0

1

24.

Kec. Gubug

0

0

0

1

0

1

25.

Kec. Tegowanu

0

0

0

1

0

1

26.

Kec. Tanggungharjo

0

0

0

1

0

1

1

5

12

17

1

36

Jumlah


69

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GROBOGAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016 Tingkat Pendidikan No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah S2

S1

D4

D3

SLTA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.


1

0

0

0

0

1

2.

Subbag Tata Usaha

1

2

0

1

1

5

3.


0

0

1

0

0

1

4.


0

0

2

0

0

2

5.


1

1

1

0

0

3

6.


0

1

1

0

1

3

7.

Seksi IPDS

0

1

1

0

1

3

8.

Kec. Kedungjati

0

0

0

0

0

0

9.

Kec. Karangrayung

0

0

0

0

1

1

10.

Kec. Penawangan

0

0

0

0

1

1

11.

Kec. Toroh

0

0

0

0

1

1

12.

Kec. Geyer

0

0

0

0

1

1

13.

Kec. Pulokulon

0

1

0

0

0

1

14.

Kec. Kradenan

0

0

0

0

1

1

15.

Kec. Gabus

0

0

0

1

0

1

16.

Kec. Ngaringan

0

0

0

1

0

1

17.

Kec. Wirosari

0

0

0

0

1

1


70

Tingkat Pendidikan No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah S2

S1

D4

D3

SLTA

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

18.

Kec. Tawangharjo

0

0

0

1

0

1

19.

Kec. Grobogan

0

0

0

1

0

1

20.

Kec. Purwodadi

0

0

0

0

1

1

21.

Kec. Brati

0

0

0

1

0

1

22.

Kec. Klambu

0

0

0

0

1

1

23.

Kec. Godong

0

0

0

1

0

1

24.

Kec. Gubug

0

0

0

0

1

1

25.

Kec. Tegowanu

0

0

0

1

0

1

26.

Kec. Tanggungharjo

0

0

0

1

0

1

3

6

6

9

12

36

Jumlah


71

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GROBOGAN MENURUT GOLONGAN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016

Golongan No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah IV

III

II

I

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.


1

0

0

0

1

2.

Subbag Tata Usaha

0

5

0

0

5

3.


0

1

0

0

1

4.


0

2

0

0

2

5.


0

3

0

0

3

6.


0

2

1

0

3

7.

Seksi IPDS

0

2

1

0

3

8.

Kec. Kedungjati

0

0

0

0

0

9.

Kec. Karangrayung

0

1

0

0

1

10.

Kec. Penawangan

0

0

1

0

1

11.

Kec. Toroh

0

0

1

0

1

12.

Kec. Geyer

0

0

1

0

1

13.

Kec. Pulokulon

0

1

0

0

1

14.

Kec. Kradenan

0

1

0

0

1

15.

Kec. Gabus

0

1

0

0

1

16.

Kec. Ngaringan

0

0

1

0

1

17.

Kec. Wirosari

0

0

1

0

1


72

Golongan No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah IV

III

II

I

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

18.

Kec. Tawangharjo

0

1

0

0

1

19.

Kec. Grobogan

0

0

1

0

1

20.

Kec. Purwodadi

0

0

1

0

1

21.

Kec. Brati

0

1

0

0

1

22.

Kec. Klambu

0

0

1

0

1

23.

Kec. Godong

0

0

1

0

1

24.

Kec. Gubug

0

0

1

0

1

25.

Kec. Tegowanu

0

0

1

0

1

26.

Kec. Tanggungharjo

0

0

1

0

1

1

21

14

0

36

Jumlah


73

JUMLAH PEGAWAI DI LINGKUNGAN BPS KABUPATEN GROBOGAN MENURUT JENIS KELAMIN DAN SATUAN ORGANISASI TAHUN 2016

Jenis Kelamin No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

(5)

1.


1

0

1

2.

Subbag Tata Usaha

3

2

5

3.


1

0

1

4.


1

1

2

5.


2

1

3

6.


2

1

3

7.

Seksi IPDS

3

0

3

8.

Kec. Kedungjati

0

0

0

9.

Kec. Karangrayung

1

0

1

10.

Kec. Penawangan

1

0

1

11.

Kec. Toroh

1

0

1

12.

Kec. Geyer

1

0

1

13.

Kec. Pulokulon

1

0

1

14.

Kec. Kradenan

1

0

1

15.

Kec. Gabus

1

0

1

16.

Kec. Ngaringan

1

0

1

17.

Kec. Wirosari

1

0

1


74

Jenis Kelamin No

Unit Organisasi

(1)

(2)

Jumlah Laki-laki

Perempuan

(3)

(4)

(5)

18.

Kec. Tawangharjo

1

0

1

19.

Kec. Grobogan

1

0

1

20.

Kec. Purwodadi

1

0

1

21.

Kec. Brati

1

0

1

22.

Kec. Klambu

1

0

1

23.

Kec. Godong

0

1

1

24.

Kec. Gubug

1

0

1

25.

Kec. Tegowanu

1

0

1

26.

Kec. Tanggungharjo

1

0

1

30

6

36

Jumlah


75

Lampiran 8 MAILING LIST PUBLIKASI BPS KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2016 No.

Judul Publikasi

(1)

(2)

BPS Provinsi Jawa Tengah (3)

BPS RI

Camat

7 BPS Kab lain

(4)

(5)

(6)

1.

PDRB Kabupaten Grobogan 2010 – 2015

1

1

1

2.

Statistik Daerah Kabupaten Grobogan 2016

1

1

1

3.

Grobogan Dalam Angka 2016

1

1

1

4.

Kecamatan Kedungjati Dalam Angka 2016

1

1

1

5.

Kecamatan Karangrayung Dalam Angka 2016

1

1

1

6.

Kecamatan Penawangan Dalam Angka 2016

1

1

1

7.

Kecamatan Toroh Dalam Angka 2016

1

1

1

8.

Kecamatan Geyer Dalam Angka 2016

1

1

1

9.

Kecamatan Pulokulon Dalam Angka 2016

1

1

1

10.

Kecamatan Kradenan Dalam Angka 2016

1

1

1

11.

Kecamatan Gabus Dalam Angka 2016

1

1

1

12.

Kecamatan Ngaringan Dalam Angka 2016

1

1

1

13.

Kecamatan Wirosari Dalam Angka 2016

1

1

1

14.

Kecamatan Tawangharjo Dalam Angka 2016

1

1

1

15.

Kecamatan Grobogan Dalam Angka 2016

1

1

1

16.

Kecamatan Purwodadi Dalam Angka 2016

1

1

1

17.

Kecamatan Brati Dalam Angka 2016

1

1

1

18.

Kecamatan Klambu Dalam Angka 2016

1

1

1

19.

Kecamatan Godong Dalam Angka 2016

1

1

1

20.

Kecamatan Gubug Dalam Angka 2016

1

1

1

21.

Kecamatan Tegowanu Dalam Angka 2016

1

1

1

22.

Kecamatan Tanggungharjo Dalam Angka 2016

1

1

1

23.

Statistik Daerah Kecamatan Kedungjati 2016

1

1

1

24.

Statistik Daerah Kecamatan Karangrayung 2016

1

1

1

25.

Statistik Daerah Kecamatan Penawangan 2016

1

1

1

26.

Statistik Daerah Kecamatan Toroh 2016

1

1

1


76

No.

Judul Publikasi

(1)

(2)

BPS Provinsi Jawa Tengah (3)

BPS RI

Camat

7 BPS Kab lain

(4)

(5)

(6)

27.

Statistik Daerah Kecamatan Geyer 2016

1

1

1

28.

Statistik Daerah Kecamatan Pulokulon 2016

1

1

1

29.

Statistik Daerah Kecamatan Kradenan 2016

1

1

1

30.

Statistik Daerah Kecamatan Gabus 2016

1

1

1

31.

Statistik Daerah Kecamatan Ngaringan 2016

1

1

1

32.

Statistik Daerah Kecamatan Wirosari 2016

1

1

1

33.

Statistik Daerah Kecamatan Tawangharjo 2016

1

1

1

34.

Statistik Daerah Kecamatan Grobogan 2016

1

1

1

35.

Statistik Daerah Kecamatan Purwodadi 2016

1

1

1

36.

Statistik Daerah Kecamatan Brati 2016

1

1

1

37.

Statistik Daerah Kecamatan Klambu 2016

1

1

1

38.

Statistik Daerah Kecamatan Godong 2016

1

1

1

39.

Statistik Daerah Kecamatan Gubug 2016

1

1

1

40.

Statistik Daerah Kecamatan Tegowanu 2016

1

1

1

41.

Statistik Daerah Kecamatan Tanggungharjo 2016

1

1

1


77

BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN GROBOGAN Jl. Jend. Sudirman No. 6 Purwodadi – 58111, Telp/Fax. (0292) 421167 E-mail : [email protected] homepage : http://grobogankab.bps.go.id

LAKIN LAPORAN KINERJA

Recommend Documents