RINGKASAN PERMOHONAN Perkara Nomor 14/PUU-XIII/2015 Syarat Pengunduran Diri Bagi Calon Anggota Legislatif dan Calon Kepala Daerah Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil
I.
PEMOHON Drs. Fatahillah, S.H., M.M.,
KUASA HUKUM Fathul Hadie Ustman berdasarkan surat kuasa hukum tertanggal 20 Oktober 2014.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus
kewenangannya
sengketa diberikan
kewenangan oleh
lembaga
Undang-Undang
negara
Dasar,
yang
memutus
pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”.
3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hakhak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf k, Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf h, Penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Kerugian konstitusional yang dimaksud oleh Pemohon adalah sebagai berikut: − Adanya norma yang menyatakan bahwa PNS yang mencalonkan diri untuk menjadi pejabat negara/anggota legislatif harus mengundurkan diri dari PNS sejak yang bersangkutan mendaftarkan diri menjadi pejabat negara/anggota legislatif; − Adanya norma yang menyatakan bahwa pernyataan pengunduran diri dari PNS tersebut tidak dapat ditarik kembali dan PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara/anggota legislatif tersebut diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS; − Adanya norma yang menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat apabila menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan-badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduruan diri yang tidak dapat ditarik kembali. − Pasal 51 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional
Indonesia,
atau
anggota
Kepolisian
Negara
Republik
Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. − Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Surat pengunduran diri tidak dapat ditarik kembali setelah surat tersebut diterima dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait. Kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang mengundurkan diri untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangannya sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap. − Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang
anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. − Penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Bagi Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengundurkan diri dapat memperoleh kartu tanda anggota partai politik, sepanjang tidak dimaknai sebagai pengunduran diri sementara. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. − Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. − Pasal 28C ayat (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. VI.
ALASAN-ALASAN
PEMOHON
UNDANG-UNDANG
A
QUO
BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Menurut pemohon dengan berdasarkan alasan-alasan berlakunya pasalpasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 karena dengan diberhentikannya Pemohon untuk dapat mencalonkan diri menjadi calon angota legislatif dan kepala daerah, maka pegawai negeri
sipil dapat diberhentikan secara tidak hormat dari pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan tidak memperoleh gaji lagi dari instansi bersangkutan; 2. Menurut pemohon dengan berdasarkan alasan-alasan berlakunya pasalpasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena ditegaskan dalam Undang-Undang a quo tersebut bahwa seorang pegawai negeri sipil (PNS) dapat menjadi Pejabat Negara, dan apabila seorang PNS menjadi pejabat negara maka, harus mengundurkan diri sementara dari PNS, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS; 3. menurut pemohon berlakunya pasal-pasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemohon tidak dapat mendorong sebagian PNS, TNI, dan POLRI yang berkualitas dan berkompeten untuk mencalonkan diri sebagai pejabat negara, sebab apabila mencalonkan diri sebagai pejabat negara akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS, TNI dan POLRI; 4. menurut pemohon berlakunya pasal-pasal atau muatan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, merugikan hak-haknya yaitu hak untuk bekerja, dan hak untuk memperoleh kepastian hukum, karena terdapat dua (2) norma hukum yang saling bertentangan, di satu sisi PNS diperbolehkan menjadi pejabat negara, tetapi disisi lain PNS yang mencalonkan diri menjadi pejabat negara atau menjadi anggota partai politik akan diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaannya sebagai PNS;
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “mengundurkan diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “mengundurkan diri sementara”, dan frasa “tidak” dalam frasa “surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan konstitusional apabila dibaca: (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. Mengundurkan diri ”sementara” sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan ”surat pengunduran diri yang
dapat ditarik
kembali”. 3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “mengundurkan diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “mengundurkan diri sementara”, dan frasa “tidak” dalam frasa “surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “surat mengundurkan diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “surat mengundurkan diri sementara”, dan frasa “tidak” dalam frasa yang tidak dapat ditarik kembali”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan dinyatakan konstitusional apabila dibaca:
h. Surat pengunduran diri ”sementara” yang dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. 5. Menyatakan Pasal 51 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “surat mengundurkan diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “surat mengundurkan diri sementara”, dan frasa “tidak” dalam frasa yang tidak dapat ditarik kembali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 7. Menyatakan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “surat pengunduran diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “surat pengunduran diri sementara” dan frasa “tidak” dalam frasa yang tidak dapat ditarik kembali”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
1945,
dan
dinyatakan
konstitusional apabila dibaca: h. Surat pengunduran diri “sementara” yang dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada
badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. 9. Menyatakan Penjelasan Pasal 68 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya dalam frasa “surat pengunduran diri” sepanjang tidak dimaknai sebagai “surat pengunduran diri sementara” dan frasa “tidak” dalam frasa yang tidak dapat ditarik kembali”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai sebagai “pengunduran diri sementara”; 11. Menyatakan Penjelasan Pasal 51 ayat (2) huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
