RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 106/PUU-XII/2014 Larangan Rangkap Jabatan di Lembaga Negara Lain dan Menjadi Anggota Partai Politik bagi Anggota BPK I.
PEMOHON 1. Ai Latifah Fardhiyah 2. Riyanti, S.H. 3. Mohamad Sofiansyah. KUASA HUKUM Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., dan Vivi Ayunita Kusumandari, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2014. (Para Pemohon tidak menyebutkan siapa yang menjadi Pemohon I s.d Pemohon II)
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (UU 15/2006) terhadap UUD 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur Mahkamah Konstitusi untuk menguji undang-undang adalah:
kewenangan
1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UndangUndang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”. 4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.
5. Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”. 6. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, berlatar belakang Sarjana Hukum, masing-masing bekerja sebagai advokat dan asisten notaris di Jakarta. Para Pemohon berkeinginan juga menjadi pejabat publik, termasuk menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di masa datang. Para Pemohon beranggapan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi dalam UUD 1945 telah dirugikan dengan ketentuan Pasal 13 huruf j, serta Pasal 28 huruf d dan huruf e UU 15/2006. Para Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945, yaitu berhak mendapatkan perlakuan sesuai dengan prinsip perlindungan dari kesewenang-wenangan” sesuai Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: -
Pasal 13 huruf j UU 15/2006 “Untuk dapat dipilih sebagai anggota BPK, calon harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut: (j) paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara”
-
Pasal 28 huruf d dan huruf e UU 15/2006 “Anggota BPK dilarang: d merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing; dan/atau e. menjadi anggota partai politik”.
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu: − Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”. − Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
− Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945 (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”. VI. ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Pasal 13 huruf j dan Pasal 28 huruf d serta huruf e UU 15/2006 berpotensi merugikan para Pemohon ketika mengikuti proses seleksi menjadi anggota BPK di masa depan akibat ketidakjelasan tafsir; 2. Pasal 13 huruf j UU 15/2006 membuka celah konflik kepentingan bagi seorang pejabat ketika mengikuti seleksi calon anggota BPK; 3. Para Pemohon menegaskan bahwa ketentuan Pasal 28 huruf d dan huruf e UU 15/2006 berpotensi merugikan para Pemohon ketika mengikuti proses seleksi menjadi anggota BPK di masa depan akibat ketidakjelasan tafsir Pasal 28 huruf d dan huruf e UU 15/2006, menimbulkan ketidakadilan bagi seorang warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UU 15/2006. 4. Penjelasan Pasal 28 UU 15/2006 hanya menyatakan “cukup jelas”, padahal frasa “… lembaga negara yang lain …” menimbulkan multitafsir bila ada calon anggota BPK yang lolos seleksi padahal yang bersangkutan masih bertugas sebagai anggota lembaga negara lain, misal Dewan Perwakilan Rakyat dan masih menjadi anggota partai politik. Seharusnya Penjelasan Pasal 28 huruf d UU 15/2006 memberi penjelasan terhadap frasa “… lembaga negara yang lain …”, apakah megenai lembaga negara yang secara langsung berhubungan dengan fungsi dan kewenangan mengatur, mengawasi, dan memeriksa keuangan negara, atau lembaga negara yang dipahami dalam pengertian lembaga negara secara umum. 5. Pasal 28 huruf d dan huruf e UU 15/2006 menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945. 6. Peraturan perundang-undangan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi daripada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi. Untuk menjamin kepastian hukum, peraturan perundang-undangan selain harus memenuhi syarat-syarat formal, harus memenuhi syarat-syarat lain yaitu, jelas dalam perumusannya, konsisten dalam perumusan baik secara intern maupun ektern, dan penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti. 7. Berdasarkan aspek filosofis, suatu peraturan perundang-undangan seharusnya dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum sehingga lahirnya suatu peraturan perundang-undangan yang baru tidak merugikan stake holder-nya, yaitu calon anggota BPK. 8. Berdasarkan aspek sosiologis, masyarakat mengharapkan anggota BPK dapat bekerja secara profesional, imparsial, dan independen dari pengaruh kekuasaan di luar BPK. 9. Berdasarkan aspek politik, seleksi calon anggota BPK dapat dilakukan oleh DPR secara transparan dan akuntabel.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau setidaktidaknya menyatakan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sepanjang frasa “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara” dimaknai “paling singkat 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, temasuk anggota DPR”; 3. Menyatakan Pasal 28 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan; 3.1. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing” dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 3.2. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” dimaknai sebagai “tidak menjadi anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan; 4.1. Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara” dimaknai “paling singkat 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, temasuk anggota DPR”; 4.2. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing” tidak dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 4.3. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” tidak dimaknai sebagai “tidak menjadi
anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Catatan: − Adanya penambahan Pemohon, yaitu Mohamad Sofiansyah. − Perubahan pada norma yang diujikan, yaitu dengan adanya penambahan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. − Perubahan pada Petitum. a. Permohonan Awal 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 28 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan; 2.1. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing” dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 2.2. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” dimaknai sebagai “tidak menjadi anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan; 3.1. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing” tidak dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 3.2. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” tidak dimaknai sebagai “tidak menjadi
anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). b. Perbaikan Permohonan 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, atau setidaktidaknya menyatakan Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar 1945 sepanjang frasa “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara” dimaknai “paling singkat 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, temasuk anggota DPR”; 3. Menyatakan Pasal 28 huruf d dan huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau setidak-tidaknya menyatakan; 3.1. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing” dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 3.2. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” dimaknai sebagai “tidak menjadi anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 4. Menyatakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, atau setidak-tidaknya menyatakan; 4.1. Pasal 13 huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “paling singkat telah 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara” dimaknai “paling singkat 2 (dua) tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara, temasuk anggota DPR”; 4.2. Pasal 28 huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara lain, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta
nasional/asing” tidak dimaknai sebagai “merangkap jabatan dalam lingkungan lembaga negara yang lain, yaitu DPR, dan badan-badan lain yang mengelola keuangan negara, swasta nasional/asing”; 4.3. Pasal 28 huruf e Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa, “menjadi anggota partai politik” tidak dimaknai sebagai “tidak menjadi anggota partai politik setidaknya dalam masa 6 bulan sebelum pendaftaran calon anggota BPK”; 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya. Atau, apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
