RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 54/PUU-XII/2014 Penetapan Tersangka dan Kewenangan Pegawai Internal BPK Sebagai Ahli Dalam Persidangan Atas Hasil Audit Laporan Internal Badan Pemeriksa Keuangan I.
PEMOHON Ir. Faisal KUASA HUKUM Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Maret 2014.
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”; 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 3. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa secara hierarkis kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari Undang-Undang, karena itu setiap ketentuan dalam Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945, jika terdapat ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945 maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian Undang-Undang. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon a quo.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa hakhak konstitusionalnya dirugikan atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 13 Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA MATERIIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah. − Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Pelaksana BPK, yang terdiri atas Sekretariat Jenderal, unit pelaksana tugas pemeriksaan, unit pelaksana tugas penunjang, perwakilan, Pemeriksa; dan pejabat lain yang ditetapkan oleh BPK sesuai dengan kebutuhan. − Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pemeriksa dapat melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum. − Pasal 23G ayat (1) UUD 1945 Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan Undang-Undang. − Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. − Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Frasa kata “dibantu” dalam Pasal 34 ayat (1) tidak memiliki penafsiran yang pasti sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Pasal 23G ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Frasa kata “dapat” dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara bersifat multi tafsir sehingga bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan asas kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1), serta asas persamaan di hadapan hukum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945; 3. Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan degnan asas kepastian hukum dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena ahli yang dimaksud adalah ahli berkenaan dengan keahlian yang ia kuasai secara objektif, sedangkan BPK menafsirkan bahwa yang dimaksud ahli adalah BPK dapat menunjuk langsung petugas atau pihak internal yang melakukan pemeriksaan atas objek perkara sebagai ahli, dalam hal ini sulit ditentukan tingkat objektivitasnya sebagai ahli. VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon selurunya; 2. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “dapat” adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “pemeriksa wajib melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana”; 4. Menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 5. Atau setidak-tidaknya 1945 menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sesuai dengan UUD secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai “BPK berwenang menghadirkanahli internal dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah” 6. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 7. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” adalah tidak sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang dimaknai
BPK RI Perwakilan berwenang melaksanakan Pemeriksaan Investigatif secara mandiri; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Catatan: − Perubahan pada norma yang diujikan a. Permohonan Awal Pasal 10 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara b. Perbaikan Permohonan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, serta Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara − Perubahan pada Petitum a. Permohonan Awal 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon selurunya; 2. Menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kalimat “ditetapkan dengan keputusan BPK” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kalimat “ditetapkan dengan keputusan BPK” adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “ditetapkan dengan keputusan BPK setelah dilakukan pemeriksaan investigatif”; 4. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 5. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai delegasi dari BPK;
6. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 7. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “datap” adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “Pemeriksa wajib melaksanakan pemeriksaan investigative guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana”; 8. Menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat degnan segala akibat hukumnya; 9. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai: “BPK dapat memberikan: c. keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah sepanjang ahli tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi maupun struktural dengan subjek ataupun objek perkara baik secara langsung maupun tidak langsung.” apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). b. Perbaikan Permohonan 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon selurunya; 2. Menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “dapat” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunya kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya. 3. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sepanjang frasa kata “dapat” adalah sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally constitutional) yaitu konstitusional sepanjang dimaknai “pemeriksa wajib melaksanakan pemeriksaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian Negara/daerah dan/atau unsur pidana”; 4. Menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Atau setidak-tidaknya 1945 menyatakan Pasal 11 huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah tidak sesuai dengan UUD secara bersyarat (conditionally unconstitutional) sepanjang dimaknai “BPK berwenang menghadirkanahli internal dalam proses peradilan mengenai kerugian Negara/daerah” 6. Menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 23G ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya; 7. Atau setidak-tidaknya menyatakan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang frasa kata “dibantu” adalah tidak sesuai dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional) yaitu tidak konstitusional sepanjang dimaknai BPK RI Perwakilan berwenang melaksanakan Pemeriksaan Investigatif secara mandiri; 8. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; apabila Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
