RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Perkara Nomor 8/PUU-XIII/2015 Syarat Pengunduran Diri Bagi Calon Anggota Legislatif dan Calon Kepala Daerah Yang Berasal Dari Pegawai Negeri Sipil I.
PEMOHON 1. Prof. DR. Abdul Halim Soebahar, MA, sebagai Pemohon I; 2. Sugiarto, S.H., sebagai Pemohon II; 3. Drs. Fatahillah, S.H, M.M., sebagai Pemohon III. Kuasa Hukum : - Fathul Hadie Utsman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 2014;
II.
OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar 1945.
III.
KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Para Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: 1. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. 2. Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 3. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan “menguji Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon a quo.
IV.
KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang kehilangan haknya untuk menjadi pegawai negeri sipil karena menjadi anggota salah satu partai politik dan pernah mencalonkan diri sebagai anggota legislatif
pada tahun 2014 dan akan mendaftarkan diri sebagai kepala daerah pada tahun 2015. Pemohon merasa dirugikan dan/atau berpotensi dirugikan dengan berlakunya Pasal 119, Penjelasan Pasal 119, Pasal 123 ayat (3), Penjelasan Pasal 123 , Pasal 124 ayat (2), dan Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. V.
NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DI UJI A. NORMA FORMIL Norma yang diujikan, yaitu: − Pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. − Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon. − Penjelasan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali. − Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon. − Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pernyataan pengunduran diri ”tidak” dapat ditarik kembali. − Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian, yaitu : − Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
− Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. − Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. − Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. VI.
ALASAN-ALASAN PEMOHON UNDANG-UNDANG A QUO BERTENTANGAN DENGAN UUD 1945 1. Para Pemohon diberhentikan dengan tidak hormat dari pekerjaan Pemohon sebagai PNS karena menjadi anggota salah satu partai politik; 2. Pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil ini atas dasar hukum yang berlaku surut berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014, sedangkan Pemohon menjadi anggota partai politik peserta Pemilu Tahun 2013, dan menurut Pemohon tidak seharusnya dia dikenakan peraturan yang berlaku surut; 3. Adanya kontradiksi antara pasal-pasal a quo dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum karena disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS dapat menjadi pejabat negara sedangkan disisi lain terdapat norma yang menyatakan bahwa PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara harus mengundurkan diri dari PNS dan diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS, adanya norma yang menyatakan bahwa PNS yang menjadi pejabat negara cukup mengundurkan diri sementara dari PNS dan apabila sudah tidak menjabat sebagai pejabat negara diaktifkan kembali sebagai PNS, disisi lain terdapat norma, pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat negara, PNS sudah harus mengundurkan diri; 4. PNS dapat menjabat sebagai pejabat negara sebagaimana yang tercantum dalam UU ASN a quo maka seharusnya tidak boleh ada pasal yang mengharuskan PNS yang akan mencalonkan diri sebagai pejabat negara mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali dari PNS pada saat masih dalam proses pencalonan sebagai pejabat Negara;
5. Pasal-pasal dalam UU ASN a quo juga tidak sesuai dengan ketentuanketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia selanjutnya di sebut Pasal 3 ayat (2) UU HAM; 6. Suatu hal yang pasti ketika seorang caleg harus diajukan oleh partai politik, niscaya caleg tersebut pasti menjadi anggota partai politik peserta pemilu tersebut, sehingga seharusnya tidak dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan PNS yag menjadi caleg tersebut dari pekerjaannya sebagai PNS, apabila PNS yang bersangkutan mengundurkan diri sementara dari pekerjaannya sebagai PNS dan tidak aktif sebagai anggota partai politik. VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Pasal 87 ayat (4) huruf c, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, PNS diberhentikan “tidak” dengan hormat karena, ……. c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sepanjang dimaknai kecuali apabila keanggotaannya sebagai anggota partai politik, untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan sebagai pejabat Negara setelah PNS tersebut mengundurkan diri sementara, dengan syarat : a. Tidak aktif sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik (tidak berpolitik praktis); b. Telah mengundurkan diri sementara dari PNS; c. Bukan menjadi anggotan Partai politik terlarang; 3. Menyatakan pasal 87 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “PNS diberhentikan “tidak” dengan hormat karena,…… c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik,” sepanjang dimaknai kecuali apabila keanggotaannya sebagai anggota partai politik untuk memenuhi persyaratan administrasi pencalonan sebagai pejabat Negara setelah PNS tersebut mengundurkan diri sementara, mempunyai kekuatan hukum mengikat,dengan syarat: a. Tidak aktif sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik (tidak berpolitik praktis); b. Telah mengundurkan diri sementara dari PNS; c. Bukan menjadi anggotan Partai politik terlarang; 4. Menyatakan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, ” Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon,” Sepanjang frasa “ wajib menyatakan pengunduran diri” tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara.”;
5. Menyatakan pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, ” Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota, dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak mendaftar sebagai calon,” Sepanjang frasa “ wajib menyatakan pengunduran diri sepanjang dimaknai sebagai ” pengunduran diri sementara,” mempunyai kekuatan hukum mengikat; 6. Menyatakan Penjelasan Pasal 119 Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 7. Menyatakan Penjelasan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon, sepanjang frasa “pengunduran diri” tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sepanjang dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara”; 9. Menyatakan Pasal 123 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi, “Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon,” sepanjang frasa “pengunduran diri” apabila dimaknai sebagai ”pengunduran diri sementara,” mempunyai kekuatan hukum mengikat; 10. Menyatakan Penjelasan Pasal 123 ayat (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 11. Menyatakan Penjelasan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 12. Menyatakan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. 13. Menyatakan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 14. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, memohon keputusan yang seadil-adilnya.
