RINGKASAN PERBAIKAN PERMOHONAN Nomor 89/PUU-XIII/2015 Konstitusionalitas Tugas Polri dalam Pemberian SIM dan Penyelenggaraan Registrasi serta Identifikasi Kendaraan Bermotor I. PEMOHON 1. Alissa Q. Munawaroh Rahman; 2. Hari Kurniawan; 3. Malang Corruption Watch (MCM), dalam hal ini diwakili oleh Lutfi J Kurniawan, selaku Ketua Badan Pengurus; 4. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Alvon Kurnia Palma, S.H., selaku Ketua Badan Pengurus; 5. Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, dalam hal ini diwakili oleh Dahnil Anzhar, selaku Ketua Umum Kuasa Hukum Abdul Wahid, S.H., Andi Muttaqien, S.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2015 II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah: -
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
-
Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; 1
IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga Indonesia yang merasa berpotensi dirugikan hak-hak konstitusionalnya dalam urusan keamanan. Pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam Undang-Undang a quo dinilai menyebabkan Kepolisian tidak lagi murni sebagai penjaga keamanan dan ketertiban, sehingga pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban tidak maksimal dijalankan. Pasalpasal a quo juga menimbulkan tidak transparannya pengelolaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta penerbitan SIM. V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945 A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN Norma materiil yaitu: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Pasal 15 ayat (2) huruf b dan huruf c Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang: b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 64 ayat (4) dan ayat (6) (4) Registrasi kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sistem manajemen registrasi kendaraan bermotor. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 67 ayat (3) Mekanisme penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap dikoordinasikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2
Pasal 68 ayat (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 69 ayat (2) dan ayat (3) (2) Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada badan usaha di bidang penjualan pembuatan, perakitan, atau impor kendaraan bermotor. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian dan penggunaan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 75 Ketentuan lebih lanjut mengenai buku Pemilik Kendaraan Bermotor, penghapus
registrasi
dan
identifikasi
Kendaraan
Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 73, dan Pasal 74 diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 85 ayat (5) Pemegang Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat memperoleh Surat Izin Mengemudi internasional yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 87 ayat (2) Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 88 Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, persyaratan, pengujian, dan penerbitan Surat Izin Mengemudi diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3
B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Tugas kepolisian dalam bidang penegakan hukum, perlindungan, pelayanan masyarakat dan pembimbingan masyarakat ditujukan demi tertib dan tegaknya hukum serta terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat yang berbeda jauh dengan tugas administratif di dalam pemberian SIM dan menyelenggarakan registrasi serta identifikasi kendaraan bermotor; 2. Di negara-negara lain, kewenangan dalam pengurusan SIM diberikan kepada kementrian atau departemen melalui divisi transportasinya; 3. Apabila mengikuti skema UUD 1945 Pascaamandemen maka tugas melayani masyarakat yang diemban oleh Polri harus terkait dengan fungsi keamanan dan ketertiban. Namun jika menggunakan skema UU Polri yang meletakkan terminologi “melayani masyarakat” adalah fungsi Polri itu sendiri, maka dapat diciptakan tugas-tugas baru yang sama sekali jauh dari fungsi keamanan dan ketertiban. 4. Secara gramatikal sangat jelas, bahwa dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 Pascaamandemen menyebutkan bahwa Kepolisian adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakan hukum. Jika ada tugastugas Kepolisian yang tidak dalam kerangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, maka perlu dipertanyakan konstitusionalitasnya. VII. PETITUM 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon; 2. Menyatakan: a. Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang frasa “Kepolisian 4
Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan
lainnya
berwenang:
menyelenggarakan
registrasi
dan
identifikasi kendaraan bermotor” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan
pada frasa “Kepolisian Negara Republik
Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; c.
Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
d. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; e. Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f.
Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
g. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; h. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; i.
Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 5
Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang: memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor” bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; j.
Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan dengan Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
k.
Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan dengan Pasal 30 ayat (4) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
l.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” bertentangan dengan dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Menyatakan: a. Pasal 15 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan
lainnya
berwenang:
menyelenggarakan
registrasi
dan
identifikasi kendaraan bermotor” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; b. Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan
pada frasa “Kepolisian Negara Republik
Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; c. Pasal 64 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; d. Pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik 6
Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum mengikatt; e. Pasal 68 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; f.
Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekutan hukum yang mengikat;
g. Pasal 69 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; h. Pasal 75 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; i.
Pasal 15 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sepanjang frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangundangan lainnya berwenang: memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat”;
j.
Pasal 85 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
k. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan mengikat;” l.
Pasal 88 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Iintas dan Angkutan Jalan pada frasa “Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia” tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Bilamana Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
7
