KREDIT USAHA RAKYAT Disampaikan dalam Pembukaan Pembekalan PPB MU KP Tahun 2017 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI
Jakarta, 6 Februari 2017
I. Evaluasi Pelaksanaan KUR 2016
A. KINERJA PENYALURAN KUR PER 31 DESEMBER 2016
2
Penyaluran KUR berdasarkan Provinsi Penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Kinerja tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia (4) Sulsel
10 Provinsi dengan Penyaluran Tertinggi
Rp 5,1 Triliun (5,4%)
(7) DKI Jakarta Rp 3,5 Triliun (3,8%)
(5) SUMUT Rp 4,3Triliun (4,6%) (9) SUMBAR Rp 2,38Triliun (2,53%) (8) LAMPUNG Rp 2,7 Triliun (2,9%) (6) Bali (3) Jabar Rp 3,6 Triliun (3,88%)
Rp 11,9Triliun (12,6%) (1) Jateng Rp 16,9 Triliun (17,9%)
(10) DIY
(2) Jatim
Rp 2,32 Triliun (2,46%)
Rp 14,6Triliun (15,5%)
3
Penyaluran KUR berdasarkan Provinsi Penyaluran KUR berdasarkan Provinsi (Rp Miliar) Kalimantan Utara Maluku Utara Kepulauan Riau Papua Barat Maluku Sulawesi Barat Gorontalo Kepulauan Bangka Belitung Bengkulu Sulawesi Utara Papua Sulawesi Tengah Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Timur Jambi Nangroe Aceh Darussalam Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Sumatera Selatan Banten Nusa Tenggara Barat Riau DI Yogyakarta Sumatera Barat Lampung DKI Jakarta Bali Sumatera Utara Sulawesi Selatan Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah
51,377,870 61.708 Penyaluran KUR berdasarkan sebaran Pulau (54,6%) 236.905 Per 31 Desember 2016 412.421 439.147 451.126 512.792 524.424 644.688 877.049 18,538,030 893.456 (20,2%) 1.025.548 1.089.539 9,346,477 1.138.735 7,130,170 5,820,904 (9,4%) 1.159.617 (7,4%) (6,1%) 1,464,695 1.207.911 688,031 (1,6%) 1.340.155 (0,7%) 1.445.172 Jawa Sumatera Sulawesi Bali Nusa Kalimantan Papua Maluku 1.561.970 Tenggara 1.696.418 1.764.441 1.943.729 2.030.833 2.127.924 2.141.982 2.323.578 2.385.905 2.771.472 3.584.661 3.662.489 4.355.200 5.118.398 11.939.000 14.580.166 16.927.926
4
Penyaluran KUR per 31 Des 2016
Realisasi penyaluran KUR sebesar Rp 94,4 T (94,4% dari target penyaluran Rp 100 T), dgn NPL 0.37% Plafon, outstanding, dan nominal NPL dalam Rp juta
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Penyalur Bank Rakyat Indonesia (BRI) Bank Mandiri Bank Negara Indonesia (BNI) BPD Bali BPD Nusa Tenggara Timur BPD DI Yogyakarta Bank Sinarmas BPD Sumatera Utara Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) BPD Kalimantan Barat Bank Maybank Indonesia Bank Artha Graha Internasional Bank OCBC NISP Bank Nagari Bank Sulselbar Bank Jambi Bank Riau Kepri BJB BPD Jateng BPD NTB BPD Kalimantan Selatan Bukopin Bank Permata** BCA** BPD Lampung** Adira Finance** Mega Central Finance* Total
Plafon 69,457,922 13,312,283 10,325,064 267,966 122,514 67,415 79,489 206,442 46,007 836 535 96,860 3,750 63,248 10,416 1,255 95,158 8,790 148,317 31,887 23,933 16,866 1,650 18,834 1,492 25 70 94,409,023
*) Posisi penyaluran 30 November 2016 **) Berdasarkan data SIKP Desember 2016
Total Penyaluran KUR Outstanding Jml. Debitur 50,228,137 3,990,498 10,645,492 303,694 8,630,848 44,877 252,300 1,556 100,579 3,552 60,536 1,939 55,378 4,801 198,884 1,526 33,519 1,476 674 6 487 34 77,488 3,688 3,643 9 62,290 802 10,275 113 245 15 93,065 757 7,032 54 118,654 1,119 31,883 1,440 23,682 257 16,866 56 1,320 6 15,067 247 1,343 72 25 2 70 3 70,669,782 4,362,599
Rasio NPL Nominal NPL 0.320% 160,730 0.190% 20,226 0.930% 80,267 0.000% 0.000% 0.000% 4.802% 2,659 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.373% 263,883
5
Penyaluran KUR berdasarkan Skema Penyaluran Penyaluran KUR per 31 Des 2016 Berdasarkan Skema
Penyaluran KUR s.d. 31 Des 2016 Berdasarkan Penyalur
KUR TKI 0,2%
KUR Ritel 30,3%
69,457,922 (73,6%)
Realisasi Rp 177 M Debitur 12.157 NPL = 4,3%
Realisasi = Rp 28,65 T Debitur = 206.892 NPL = 0,54%
13,312,283 (14,1%)
BRI
Bank Mandiri
10,325,064 (10,9%) BNI
1,049,669 (1,1%)
253,781 (0,3%)
BPD
Lain-lain
KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 Triliun (69,5%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 28,6 Triliun (30,3%), dan KUR Penempatan TKI sebesar Rp 177 Miliar (0,2%).
KUR Mikro 69,5%
Realisasi =Rp 65,6 T Debitur = 4.143.550 NPL = 0,35%
100
94,4
Penyaluran KUR per Tahun (Rp Triliun)
80
60
BRI menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 Triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 Triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 Triliun. Sisanya disumbangkan oleh BPD dan penyalur lainnya.
40,89
40
29
20
11,4 0,98
Total penyaluran KUR s.d. 31 Desember 2016 telah mencapai Rp 94,4 Triliun (94% dari target 2016) dengan tingkat NPL 0,37% kepada 4.362.599 debitur.
17,22
34,23
40,29 22,75
4,7
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
6
Penyaluran KUR berdasarkan Sektor Ekonomi Penyaluran KUR per sektor masih didominasi oleh perdagangan 66%, sedangkan untuk sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) terus meningkat, dengan porsi total penyaluran sebesar 22%.
Sektor Ekonomi Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan Perikanan Industri Pengolahan Perdagangan Jasa-jasa Penempatan TKI TOTAL
KUR Mikro Rp Juta % 14,200,627 22% 870,294 1% 2,826,427 4% 41,296,438 63% 6,345,590 10% 167,331 0.3% 65,706,706 100%
KUR Ritel Rp Juta % 2,163,159 8% 276,673 1% 1,039,847 4% 21,186,588 74% 3,888,461 14% 0 0% 28,554,728 100%
TOTAL Rp Juta % 16,363,786 17% 1,146,966 1% 3,866,275 4% 62,483,026 66% 10,234,051 11% 167,331 0.2% 94,261,434 100%
Realisasi Penyaluran per Sektor Ekonomi Jasa – jasa 11%
Penempatan TKI 0,2%
Realisasi Penyaluran Sub Sektor Pertanian
Pertanian 18% Perikanan 1%
Peternakan 18%
Kehutanan 0%
Jasa Pertanian 1%
Tanaman Padi 20% Tanaman Pangan lainnya 10%
Industri Pengolahan 4% Perdagangan 66%
Perkebunan 35%
Hortikultura 16%
7
Evolusi Skema KUR 2016 2015
2007 - 2014 • Skema subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) = 3.25%; • Suku Bunga: KUR Mikro 22%, KUR Ritel 13% , KUR TKI 22% • Target penerima : UMKM di seluruh sektor ekonomi dan TKI • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 20 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Risk Sharing: 70% - 30% (sektor non prioritas), 80% 20% (sektor prioritas) • 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin; • Pengawasan oleh Bank Indonesia dan BPKP. • Total Penyaluran Rp 178 Triliun dengan 12,4 juta akad kredit. NPL = 3.3% • Baki debet s.d. Des’16 Rp 34,5 triliun.
• Skema subsidi bunga • Suku Bunga 12% • Subsidi bunga: KUR Mikro 7%, KUR Ritel 3%, KUR Penempatan TKI 11.5%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Risk Sharing: B2B Pelaksana • 7 Bank Pelaksana, 2 Perusahaan Penjamin; • Pengawasan oleh OJK dan BPKP. • Total Penyaluran per Des 2015 sebesar Rp 22,75 Triliun dengan 1 juta akad kredit. (75,9% dari target) • Baki debet s.d. Des’16 Rp 17,03 triliun.
• Skema subsidi bunga • Suku Bunga 9% • Subsidi bunga: KUR Mikro 10%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Tarif IJP: B2B (1,5%) Pelaksana • 26 Bank, 2 Perusahaan Pembiayaan • 10 Penjamin • Pengawasan oleh OJK dan BPKP. • Total Penyaluran per Des 2016 Rp 94,4 triliun dengan 4,3 juta akad kredit. (94% dari target). NPL = 0.37% • Baki debet s.d. Des’16 Rp 70,6 triliun.
2017 • Skema subsidi bunga • Suku Bunga 9% • Subsidi bunga: KUR Mikro 9,5%, KUR Ritel 4,5%, KUR Penempatan TKI 12%(termasuk collection fee) • Target penerima: UMKM di sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, perdagangan dan jasa • Plafon : KUR Mikro s.d. Rp 25 Juta, KUR Ritel Rp 500 Juta • Tarif IJP = B2B (1,75%) Pelaksana • 33 Bank, 4 Perusahaan Pembiayaan, 1 Koperasi Simpan Pinjam • 10 Penjamin Target penyaluran KUR tahun 2017 sebesar Rp110Triliun, dengan porsi KUR Mikro 80%, KUR Ritel 18%, dan KUR TKI 1%. Porsi KUR sektor produksi ditargetkan sebesar 40%.
8
Fitur KUR 2017 (Berdasarkan Permenko Nomor 8 Th. 2015, sebagaimana diubah dua kali dalam Permenko 13 Th. 2015 dan Permenko 9 Th. 2016) Uraian
KUR Mikro
KUR Ritel
Suku Bunga
9% efektif per tahun
Subsidi Bunga Batas maksimum per akad kredit Total plafon maksimum per debitur
Sektor yang dibiayai
Jangka Waktu
Basis Data Penyaluran
KUR Penempatan TKI
9,5%
4,5%
12%
Rp 25 juta
Rp 500 juta
Rp 25 juta
Rp 75 juta
Rp 500 juta
Rp 25 juta
a. b. c. d. e.
Pertanian (sektor 1); a. Calon Tenaga Kerja Perikanan (sektor 2); Indonesia yang bekerja di Industri pengolahan (sektor 4); luar negeri; Perdagangan; dan b. Calon pekerja magang di Konstruksi (sektor 6), Penyediaan akomodasi makan luar negeri. minum (sektor 8), Transportasi, pergudangan, dan komunikasi (sektor 9), Real estate (sektor 11), Jasa Pendidikan (sektor 13), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 14), dan Jasa Kemasyarakatan (sektor 15) • KMK = • KMK = Paling lama sama dengan masa Paling lama 3 tahun dan Paling lama 4 tahun dan kontrak kerja dan tidak melebihi dapat diperpanjang dapat diperpanjang jangka waktu maksimum yaitu 3 menjadi 4 tahun menjadi 5 tahun tahun. • KI = • KI = Paling lama 5 tahun dan Paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang dapat diperpanjang menjadi 7 tahun menjadi 7 tahun Berdasarkan data calon debitur yang diunggah oleh Penyalur, Pemerintah Daerah, dan Kementerian Teknis ke dalam SIKP.
9
Perkembangan Penyaluran Kredit Program Sektor Pertanian KUR sektor pertanian skema baru telah melampaui kinerja penyaluran kredit program 2007 – 2014 (KKPE, KUPS, dan KPEN –RP)
Jenis Kredit Program Kredit Usaha Rakyat Sektor Produksi (2016): Sektor Pertanian Sektor Perikanan Sektor Industri Pengolahan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Pengembangan Tanaman Pangan Pengembangan Tanaman Hortikultura Pengembangan Perkebunan Pengadaan Pangan (Gabah, Jagung, Kedelai, dan Perikanan) Peternakan Penangkapan dan Pembudidayaan Ikan Kredit Usaha Pembibitan Sapi Kredit Pengembangan Energi Nabati & Revitalisasi Perkebunan: Sawit Karet Kakao
Penyaluran (Rp Juta) 21,350,120 16,343,295 1,143,194 3,863,631 8,493,604 486,010 153,326 3,536,809 48,568 3,956,362 312,529 493,640 8,978,738 8,607,665 349,634 21,439
Sejak tahun 2007, beberapa kredit program telah diluncurkan khususnya untuk pembiayaan sektor pertanian seperti KKPE, KUPS, dan KPEN – RP. Berdasarkan capaian penyalurannya, kredit program KKPE, KUPS, dan KPEN – RP belum optimal dalam memberikan pembiayaan kepada petani/peternak. Capaian penyaluran ketiga kredit program tersebut selama 7 tahun (2007- 2014) total sebesar Rp 17,96 triliun. Sedangkan KUR sektor pertanian dan perikanan (2007 – 2014) mencapai Rp 33,1 Triliun.
Sedangkan penyaluran KUR baru di sektor produksi untuk periode Januari – Desember 2016 telah mencapai Rp 21,4 triliun. Keterangan: • KUR berdasarkan realisasi Desember 2016; • KKPE, KUPS, dan KPEN – RP berdasarkan penyaluran 2007 - 2014
10
I. Evaluasi Pelaksanaan KUR 2016
B. REALISASI PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA DAN IJP KUR
11
Pembayaran Subsidi Bunga KUR Total tagihan subsidi bunga untuk penyaluran KUR sampai dengan Desember 2016 adalah Rp 4,3 Triliun, yang telah terverifikasi Rp 3,7 Triliun. Masih terdapat Rp 747,7 Miliar tagihan subsidi bunga KUR 2016 yang belum terverifikasi. Anggaran subsidi bunga KUR tahun 2016 adalah Rp 10,5 Triliun, sedangkan tahun 2017 sebesar Rp 9,022 Triliun
Pembayaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016 Bulan
Tagihan
Januari Februari
119,218 165,887
Maret April Mei Juni
246,040 293,866 354,629 385,224
Juli Agustus September
421,118 442,110 449,923
Oktober November Desember* Total
487,879 498,243 518,704 4,382,843
Hasil Verifikasi (Rp Miliar) 111,160 161,102 237,379 285,993 344,838 380,070 321,712 426,684 424,529 469,155 472,554 3,635,176
Selisih 8,058 4,785 8,661 7,873 9,791 5,154 99,406 15,427 25,394
18,724 25,689 518,704 747,667
*) Untuk tagihan Desember’16, sedang dalam proses verifikasi oleh KPA melalui SIKP.
Beberapa hal terkait pelaksanaan pembayaran tagihan subsidi bunga yaitu: • Penganggaran subsidi bunga KUR dilakukan per tahun anggaran. • Pada setiap periodenya, KPA melalui SIKP melakukan verifikasi atas tagihan subsidi bunga yang disampaikan Penyalur. • Terdapat tren penolakan tagihan subsidi sebesar 7% setiap bulannya, namun pada Juli penolakan mencapai 24%. • Untuk penyaluran KUR bulan Desember, baru dapat dibayarkan tagihan subsidinya pada bulan selanjutnya dengan mengikuti besaran anggaran dalam APBN tahun anggaran selanjutnya.
Dalam rangka optimalisasi pembayaran subsidi bunga KUR, diusulkan kebijakan sebagai berikut: • Pembentukan rekening antara untuk sisa anggaran subsidi bunga tahun sebelumnya guna pembayaran tagihan subsidi bunga bulan Desember.
12
Realisasi Pembayaran IJP KUR Realisasi Pembayaran Imbal Jasa Penjaminan (KUR 2007 – 2014 yang Ulang Tahun) sebesar Rp 402 Miliar Kewajiban pemerintah untuk membayar tagihan Imbal Jasa Penjaminan KUR 2007 – 2017 yang ulang tahun masih berjalan, dan diperkirakan sampai dengan tahun 2027. Pada tahun 2016, IJP yang telah dibayarkan sebesar Rp 402,2 Miliar. Pembayaran IJP (Rp Juta) No
Penjamin
2015
2016
1.
PT. Askrindo
748.726,4
256.207,8
2.
Perum Jamkkrindo
684.007,8
145.511,3
3.
Jamkrida Jatim
427,8
210,6
4.
Jamkrida Bali Mandara
14, 4
277,7
1.433.176,3
402.207,4
TOTAL
II. Kebijakan KUR 2017
PELAKSANAAN KUR 2017
14
Kebijakan KUR 2017 Penyaluran KUR pada tahun 2016 masih di dominasi oleh sektor perdagangan, oleh karenanya disusun kebijakan untuk mendorong penyaluran KUR tahun 2017 di sektor produksi.
Realisasi KUR 2016
Arah Kebijakan 2017
Realisasi Penyaluran per Sektor Ekonomi
• Dalam rangka mendukung kebijakan ketahanan pangan dan Pertanian hilirisasi industri pada sektor 21% UMKM, maka perlu ditingkatkan Perikanan penyaluran KUR di sektor 2% produksi.
Penempatan TKI 0,2%
Jasa – jasa 14%
Perdagangan Terintegrasi 58%
Industri Pengolahan 5%
Realisasi Penyaluran Sub Sektor Pertanian
Peternakan 18%
Perkebunan 35%
Kehutanan Jasa 0% Pertanian 1%
Tanaman Padi 20% Tanaman Pangan lainnya 10%
Hortikultura 16%
• Pemberdayaan UMKM sektor pertanian melalui pembiayaan KUR akan didukung dengan perluasan lahan pertanian dan pemasaran melalui program Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kerjasama Perusahaan Besar. • Untuk mencapai target penyaluran KUR tahun 2017 sebesar Rp110 Triliun, serta penyaluran KUR di sektor produksi, maka didorong proporsi penyaluran KUR masing – masing skema dengan memperhatikan sebaran potensi UMKM yang ada.
Alokasi Plafon 2017 Telah ditetapkan plafon tahunan KUR 2017 untuk masing – masing penyalur melalui surat Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Nomor S/D.I.M.EKON/1/2017 dengan total plafon sebesar Rp 106 Triliun. Bagi penyalur yang ingin mengajukan penambahan plafon KUR di semester II, masih terdapat sisa alokasi sebesar Rp 3,4 Triliun. Pada tahun 2017, porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri pengolahan) ditargetkan sebesar 40%. Anggaran APBN 2017 untuk program KUR total sebesar Rp 9,436 Triliun, yang terdiri dari: • Subsidi bunga KUR sebesar Rp 9,022 Triliun; • Imbal Jasa Penjaminan (KUR 2007 – 2014 yang ulang tahun) sebesar Rp 414,3 Miliar
15
KESIMPULAN PELAKSANAAN KUR TH. 2016 DAN 2017
16
KESIMPULAN PELAKSANAAN KUR TAHUN 2016 & 2017 Evaluasi KUR 2016: 1. Realisasi KUR Tahun 2016 sebesar Rp 94,4 Triliun (94,4% dari target penyaluran). 2. NPL KUR Tahun 2016 relatif rendah sebesar 0,37%. 3. Penyaluran KUR per sektor masih didominasi oleh sektor perdagangan (66%). Namun penyaluran KUR sektor produksi sudah mulai meningkat. 4. Realisasi pembayaran subsidi bunga KUR kepada penyalur tahun 2016 sebesar Rp 3,8 Triliun dari Rp 10,5 Triliun anggaran subsidi bunga yang disediakan. Kebijakan KUR 2017: 1. Penyaluran KUR tahun 2017 di sektor produksi ditargetkan sebesar 40%. 2. Target Plafon KUR 2017 sebesar Rp 110 triliun berlaku sejak 1 Januari 2017 dengan porsi penyaluran maksimal KUR Mikro 81%, KUR Ritel 18% dan KUR Penempatan TKI 1%. Saat ini, plafon penyaluran KUR tahun 2017 yang telah ditetapkan sebesar Rp 106,6 Triliun sehingga masih terdapat kesempatan bagi Penyalur KUR untuk mengajukan tambahan plafon penyaluran serta bagi Penyalur KUR yang baru untuk mendapatkan plafon. 3. Pada tahun 2017, subsidi bunga KUR Mikro sebesar 9,50 % dan termasuk didalamnya premi penjaminan sebesar 1,75%. 4. Anggaran subsidi KUR yang sudah ditetapkan di APBN tahun 2017 terdiri dari: • subsidi bunga sebesar Rp 9,022 Triliun; dan • subsidi IJP sebesar Rp 414,3 Milyar. 17
Terima Kasih Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Gd. Ali Wardhana Lt. 3 Jl. Lap. Banteng Timur No. 2 – 4, Jakarta Pusat Telp. 021 – 3521976 Faksimile. 021 – 3521862 Email:
[email protected] www.kur.ekon.go.id
A. MEKANISME PENETAPAN PENYALUR KUR – Lembaga Keuangan Berdasarkan Pasal 4 pada Permenko 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permenko 8 Th. 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, yang dapat menjadi Penyalur KUR adalah: a. Lembaga Keuangan (yang diawasi OJK) b. Koperasi Simpan Pinjam dan/atau KSPPS (yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM) A. Persyaratan Lembaga Keuangan sebagai Penyalur KUR
No 1
2
3
4
Syarat Sehat dan berkinerja baik
Melakukan kerjasama penjaminan dengan Penjamin KUR
Online sistem dengan Sistem Informasi Kredit Program Melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah
PIC OJK
Keterangan Surat rekomendasi tingkat kesehatan dan kinerja baik
Lembaga Keuangan dengan Perusaaan Penjamin
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Kementerian Keuangan
Surat rekomendasi lolos online sistem SIKP
Kuasa Pengguna Anggaran
Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan
Lembaga Keuangan mengajukan keikutsertaan kepada OJK OJK melakukan analisis tingkat kesehatan dan kinerja lembaga keuangan Tidak Rekom
Lembaga Keuangan memperbaiki kinerja
Ya
Lembaga Keuangan melakukan tes online sistem dengan SIKP Kementerian Keuangan melakukan tes interkoneksi online sistem Tidak Rekom Ya
Membangun online sistem dengan SIKP
Lembaga Keuangan melakukan kerjasama dengan Penjamin KUR Menandatangani PKP dengan KPA PENYALUR KUR
19
A. MEKANISME PENETAPAN PENYALUR KUR – Koperasi Berdasarkan Pasal 4 pada Permenko 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permenko 8 Th. 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, yang dapat menjadi Penyalur KUR adalah: a. Lembaga Keuangan (yang diawasi OJK) b. Koperasi Simpan Pinjam dan/atau KSPPS (yang diawasi Kementerian Koperasi dan UKM) B. Persyaratan KSP dan/atau KSPPS sebagai Penyalur KUR
No 1
2
3
4
Syarat Sehat dan berkinerja baik
Melakukan kerjasama penjaminan dengan Penjamin KUR Online sistem dengan Sistem Informasi Kredit Program Melakukan kerjasama pembiayaan dengan pemerintah
PIC
Keterangan
Kemenkop dan UKM (berkoordinasi dengan OJK)
Surat rekomendasi tingkat kesehatan dan kinerja baik
KSP dan/atau KSPPS dengan Perusaaan Penjamin
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Kementerian Keuangan
Surat rekomendasi lolos online sistem SIKP
Kuasa Pengguna Anggaran
Menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan
KSP/KSPPS mengajukan keikutsertaan kepada Kemenkop Kemenkop berkoordinasi dengan OJK melakukan analisis tingkat kesehatan dan kinerja KSP/KSPPS Tidak Rekom
KSP/KSPPS memperbaiki kinerja
Ya
KSP/KSPPS melakukan tes online sistem dengan SIKP Kementerian Keuangan melakukan tes interkoneksi online sistem Rekom
Tidak
Membangun online sistem dengan SIKP
Ya
KSP/KSPPS melakukan kerjasama dengan Penjamin KUR
Menandatangani PKP dengan KPA PENYALUR KUR
20
B. MEKANISME PENETAPAN PENJAMIN KUR Berdasarkan Pasal 8 pada Permenko 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permenko 8 Th. 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, persyaratan untuk menjadi Penjamin KUR adalah: No.
1
2
3
Syarat
Sehat dan berkinerja baik
Melakukan kerjasama penjaminan dengan lembaga keuangan dan/atau koperasi simpan pinjam dan/atau KSPPS
Online sistem dengan Sistem Informasi Kredit Program
PIC
OJK
Keterangan
Surat rekomendasi tingkat kesehatan dan kinerja baik
Perusahaan Penjamin dan Lembaga Keuangan dan/atau koperasi simpan pinjam dan/atau KSPPS
Perjanjian Kerjasama (PKS)
Kementerian Keuangan
Surat rekomendasi lolos online sistem SIKP
Perusahaan Penjamin mengajukan keikutsertaan kepada OJK
OJK melakukan analisis tingkat kesehatan dan kinerja perusahaan penjamin Tidak Rekom Ya
Perusahaan Penjamin memperbaiki kinerja
Perusahaan penjamin melakukan tes online sistem dengan SIKP Kementerian Keuangan melakukan tes interkoneksi online sistem Rekom
Tidak
Membangun online sistem dengan SIKP
Ya
Perusahaan Penjamin melakukan kerjasama penjaminan dengan Penyalur KUR
PENJAMIN KUR
21
