KORPRI PROFESIONAL, LAYANAN MASYARAKAT MAKSIMAL Oleh : waryoto
Keberadaan Kopri Korpri adalah Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan amanat dari Pasal 126 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai wadah dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebenarnya Korpri adalah organisasi yang sudah lama berdiri. Sejarah berdirinya Korpri dimulai sejak zaman penjajahan Belanda dimana sebagian pegawai pemerintah Hindia Belanda berasal dari kaum bumiputera yang dipekerjakan sebagai pegawai kelas bawah. Hal ini berlanjut hingga zaman penjajahan Jepang, seluruh pegawai pemerintah eks Hindia Belanda dipekerjakan pemerintah Jepang sebagai pegawai pemerintah. Setelah Bangsa Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 Pegawai yang dipekerjakan pemerintah Jepang secara otomatis dijadikan Pegawai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Korpri secara resmi dibentuk setelah Presiden Soeharto menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korpri pada tanggal 29 November 1971. Dimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat 2 bahwa Korpri merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai RI di luar kedinasan. Tujuan
pembentukan
Korps Pegawai adalah agar Pegawai Negeri Republik Indonesia ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara Republik Indonesia.
Isu-Isu Strategis Korpri yang keberadannya sudah berumur 43 tahun merupakan organiasi yang mengalami pasang surut. Pada masa Orde Baru Korpri merupakan
organisasi
yang
dijadikan
1
alat
untuk
melanggengkan
kekuasaan. Korpri sebagai organisasi yang besar tentu akan banyak kepentingan yang akan memanfaatkannya. Hal ini dikarenakan Korpri mempunyai basis masa yang besar dan strategis. Korpri mempunyai tantangan kedepan untuk menjadi organisasi yang mandiri dan profesional.
Keberadaan Korpri tidak hanya menjadi
alat kekuasaan tapi harus menjadi organisasi profesi yang bersih, kompeten dan melayani. Korpri harus merubah orientasi dilayani menjadi pelayan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena perubahan orientasi ini akan berakibat bagi program pengembangan Korpri. Korpri harus mampu menjadi wadah naungan bagi anggotanya dan mampu melindungi anggotanya terhadap permasalah yang ada dalam menjalani profesinya. Kegiatan dan program kerja Korpri selain untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya haruslah juga yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat. Selama ini ada anggapan di masyarakat bahwa korpri hanyalah pelaku kegiatan-kegiatan seremonial belaka tidak langsung mengena ke masyarakat. Anggapan seperti inilah yang harus dirubah, tentu saja dengan perubahan yang harus dilakukan oleh Korpri itu sendiri. Perubahan ini bisa dilakukan dengan banyak hal, misalnya seiring dengan tuntutan zaman, perubahan AD/ART organisasi menjadi sebuah keniscayaan. Korpri harus menjadi organisasi yang dinamis sehingga pengalaman masa lalu yang terjebak dalam status quo tidak dialami lagi. Organisasi yang dinamis adalah organisasi yang tidak mandek, melainkan organisasi yang aktf yang mempunyai program kerja yang jelas dan mampu melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Korpri akan memberi kontribusi besar baik dalam penetapan regulasi maupun dalam menyongsong reformasi birokrasi. Korpri akan mampu menjadi organisasi yang tidak hanya secara de jure, tapi juga secara de facto mampu memberikan manfaat, baik untuk pemerintah, untuk anggotanya atau kepada masyarakat pada umumnya. Potensi dan Kekuatan Korpri
2
Korpri sebagai organisasi profesi yang tumbuh dan berkembang ditengah
masyarakat
mempunyai
potensi
dan
kekuatan
yang
membedakan dengan organisasi profesi yang lainnya. Potensi dan kekuatan Korpri di tingkat nasional maupun di tingkat daerah meliputi : 1. Organisasi yang syah Keberadaan Korpri sebagai organisasi yang legal dan berdasar hukum menjadi penting agar setiap program dan pelaksanaanya menjadi legal dan formal. 2. Struktur organisasi Struktur organisasi Korpri ada, mulai dari tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota. Diinternal Kepengurusan Korpri, misalnya Korpri di tingkat Kabupaten/Kota, struktur organisasinya yang mulai dari level Penasehat sampai Ketua Bidang, di duduki oleh orang-orang yang kompeten dan mempunyai jabatan di instansi pemerintah. Ini
merupakan nilai lebih yang di punyai Korpri.
Korpri akan lebih mudah dalam menyusun program kerja sampai dengan pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan para pengurus Korpri lebih menguasai hal-hal yang sangat dibutuhkan anggotanya dan masyarakat karena mempunyai data yang merupakan pekerjaan setiap harinya di instansi
masing-masing.
Para
pengurus
Korpri
akan
mudah
menggerakkan anggotanya dan memberdayakan aset yang dipunyai Korpri. 3. Pendanaan Pendanaan dalam sebuah organisasi akan sangat menentukan existensi organisasi tersebut. Korpri dalam hal ini mempunyai kelebihan bahwa sektor penerimaan dana dari anggota yang jelas dan baik. Korpri dapat menarik dana dari anggotanya. Hal ini akan sangat berguna dalam menentukan pelaksaan kegiatan yang sudah direncanakan.
3
4. SKPD terkait Pembagian struktur organisasi Korpri di tingkat Kabupaten
yang
terdiri dari beberapa Bidang akan lebih maksimal dalam pengembangan organisasi jika diisi oleh para pejabat atau pemangku kebijakan dari SKPD terkait. Hal ini akan mendorong Korpri lebih mengena dalam menjalankan fungsinya dan dapat bekerja dengan profesional. Dalam struktur organisasi Korpri yang baik akan mewujudkan pendelegasian wewewang yang tepat dan cepat, hal ini akan sangat membantu agar Korpri sebagai organisasi agar gerak lajunya dapat berjalan baik dan visi misi organisasi dapat tercapai. 5. Keanggotaan Korpri yang besar dan terdidik Korpri sebagai sebuah organisasi mempunyai anggota yang besar, hal ini akan sangat berguna baik dalam hal pengerakan masa untuk melibatkan masyarakat untuk kegiatan yang positfi juga berguna untuk mencari ide-ide segar. Keanggotaan Korpri yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipi, Perangkat Desa, pegawai BUMN dan BUMD merupakan aset dalam
mengembangkan
dan
mewujudkan
tujuan
organisasi.
Keanggotaan Korpri karena berasal dari instansi pemerintah maka secara otomatis mereka mempunyai pengetahuan dan keilmuan yang sangat berguna dalam ikut mengembangkan dan memberdayakan masyarakat dari berbagai sektor.
Menuju Korpri yang Profesional Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka keberadaan Korpri diharapkan menjadi organisasi profesi yang profesional. Korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa.
4
Untuk mewujudkan tujuan yang telah diamanatkan undang-undang tersebut, maka Korpri harus melaksanakan fungsinya yang meliputi : 1.
pembinaan dan pengembangan profesi ASN;
2.
memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota korps profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran Sistem Merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas;
3.
memberikan rekomendasi kepada majelis kode etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi; dan
4.
menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota korps profesi ASN Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peran Pegawai ASN yang tertampung dalam wadah Korpri haruslah bertindak
sebagai
perencana,
pelaksana,
dan
pengawas
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk menuju kepada pelayanan yang profesional, Korpri harus menyusun dan menetapkan kode etik untuk disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama, karena tujuan utama Korpri adalah menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN. Kode Etik adalah suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Korpri harus mampu mengawasi dan menjaga kode etik ini agar selalu menjadi pedoman tingkah laku para anggotanya. Kode etik ini jika semua anggota Korpri menjalankannya dan tidak melanggarnya maka Kopri akan mampu menjadi profesianal dan pada akhirnya tugas pelayanan publik akan lebih baik. Selain untuk menjaga kode etik juga yang harus dilakukan adalah menjaga standar pelayanan profesi ASN. Korpri adalah wadah dari
5
pegawai ASN yang mempunyai tujas menjalankan tugas negara dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Standar pelayanan profesi ASN merupakan salah satu agenda dalam program reformasi birokrasi. Korpri harus mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai pengambil kebijakan terhadap penetapan standar pelayanan ini. Dalam peningkatan pelayanan publik, penyusunan dan penetapan Standar Operasional Prosedur menjadi hal yang mutlak. Korpri harus mengawal Standar Operasional yang sudah ditetapkan ini melalui sosialisasi dan himbauan yang terus menerus kepada anggota Korpri. Pembinaan dan pengembangan profesi ASN dapat dilakukan Korpri dengan pengadaan program kerja Korpri yang berbasis pelayanan masyarakat dan pemberdayaan anggota Korpri dan masyarakat. Untuk Korpri tingkat Kabupaten/Kota kegiatan pelayanan sosial, olah raga,dan pendidikan, kegiatan keagamaan mutlak dilakukan dalam kegiatan setiap tahunnya. Dalam hal pemberdayaan masyarakat Korpri bisa mendirikan koperasi dan menjalin kerjasama dengan UMKM. Pelatihan dan kursuskursus yang bersifat untuk mendirikan usaha kecil dan pengembangannya menjadi hal yang harus dilakukan Korpri jika akan memberdayakan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.. Program kerja Korpri haruslah melibatkan anggota dan masyarakat dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dan pemberdayaan anggota dan masyarakat. Paradigma ini mulai dari level pengurus paling tinggi sampai level anggota haruslah di jadikan dasar baik sebagai anggota Korpri maupun sebagai pegawai ASN. Korpri akan menjadi profesional, jika Kopri sendiri sebagai sebuah organisasi profesi, mampu menyalurkan aspirasi anggotanya. Korpri profesional, anggota senang, masyarakat terpuaskan.
_______________
6
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama
: Waryoto
Alamat
: Kalimalang Rt 05/02 Metoyudan Magelang 56172
Pekerjaan
: Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi
Kota Magelang Jl. Kartini No 04 Kota Magelang Telpon Kantor
: (0293) 360188
Nmr Handphone
: 085743933255
Kategori
: Masyarakat Umum
JUDUL ARTIKEL “KORPRI PROFESIONAL, LAYANAN MASYARAKAT MAKSIMAL”
7
8
