BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat
komplek karena
mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan masyarakat sering kali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi didalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin tercapai. Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Pendirian
bank
di
Indonesia
bertujuan untuk
menunjang
pelaksanaan
pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan rakyat banyak. 2 Dengan
2
Malayu S.P. Hasibuan,Dasar-Dasar Perbankan, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal 4
8 Universitas Sumatera Utara
berpedoman pada usaha yang dilakukan pada bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan mengalirkannya kembali pada masyarakat. Sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu
sendiri pada khususnya.
Dalam
menjalankan tujuan tersebut, bank membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana yang dibutuhkam bank tersebut dapat dihasilkan dari dana bank itu sendiri (dana intern) dan dana dari pihak ketiga (dana ekstern). Dana yang berasal dari bank itu sendiri dapat berupa setoran modal/ penjualan saham, pemupukan cadangan, laba yang ditahan, dan lain-lain yang merupakan dana bersifat tetap. Sedangkan dana yang berasal dari luar bank seperti rekening giro dan rekening Koran, deposito berjangka, sertifikat deposito, pinjaman dari lembaga keuangan lainnya dan lembaga keuangan bukan bank, penjualan surat berharga (efek-efek) dan sumber lainnya. Sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat, dalam menjalankan usahanya, bank harus berlandaskan dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dikarenakan dana yang dikumpulkan oleh bank bukanlah jumlah yang sedikit. Sedikit saja kesalahan yang dilakukan oleh bank dalam mengelola dana dari masyarakat, maka akibatnya bias sangat fatal. Hubungan yang terjalin antara bank dengan nasabah tersebut haruslah disertai dengan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi kedua belah pihak. Jika salah satu pihak melakukan perbuatan yang dapat merugikan pihak lainnya dengan cara-cara yang melawan ketentuan hukum dibidang perbankan yang berlaku, maka perbuatan salah satu pihak tersebut
9 Universitas Sumatera Utara
dikategorikan sebagai tindak pidana perbankan dan/atau tindak pidana dibidang perbankan. Seiring dengan berkembangnya perekonomian global, masalah-masalah ekonomi akan muncul sebagai resikonya. Permasalahan yang sangat kompleks akan dialami oleh setiap manusia. Keterbatasan solusi yang tersedia untuk memecahkan masalah tersebut, sangat mungkin bisa membuat manusia untuk menempuh solusi yang buruk dan merugikan orang lain yang merupakan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi tidak terkecuali dalam dunia perbankan. Banyaknya usaha dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh bank akan semakin membuka kesempatan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan berbagai kejahatan/ tindak pidana bahkan oleh bank itu sendiri. Maraknya tindak pidana perbankan yang sangat merugikan nasabah bahkan pemerintah melalui kas Negara, sangat meresahkan dan bisa mengganggu stabilitas Negara sebagain contoh terbaru adalah Pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Century yang merugikan nasabah dan keuangan Negara. Oleh karena itu perlu sekali adanya pengaturan yang jelas dan sanksi yang tegas terhadap Bank dan Pihak-pihak yang terkait agar terjaminnya perlindungan nasabah. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis ungkap diatas, penulis mengajukan permasalahan yang akan penulis bahas dalam tulisan ini yaitu: 1. Bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia?
10 Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Dalam tulisan ini, penulis mempunyai tujuan umum yaitu untuk mengetahui tindak pidana perbankan dalam kaitannya dengan aspek hukum perbankan dan hukum terkait lainnya. Adapun tujuan khusus dari tulisan ini adalah untuk: 1. Mengetahui pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan dan peraturan lainnya di Indonesia. 2. Mengetahui perlindungan hukum yang diberikan terhadap nasabah dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perbankan. D. Keaslian Penulisan Skripsi yang penulis beri judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Tindak Pidana Di Bidang Perbankan”, ini adalah asli dan belum pernah ditulis sebelumnya. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat tulisan yang sama maka penulis bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya. E. Tinjauan Kepustakaan Setiap penulisan karya ilmiah tentunya memerlukan suatu studi kepustakaan atau sering disebut dengan istilah tinjauan kepustakaan. Pada tahapan ini peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya sehingga penelitian yang dilakukan bukanlah aktifitas yang bersifat “trial and error”. 1. Pengertian Tindak Pidana
11 Universitas Sumatera Utara
Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit. Karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun yang ada dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah strafbaar feit, yaitu3: a. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. b. Pompe merumuskan bahwa strafbaar feit adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. c. Vos merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. d. R. Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana yaitu suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.
3
Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 71-72
12 Universitas Sumatera Utara
Baragam istilah kita jumpai dalam literatur hukum perbankan maupaun hukum pidana. Sebagian menentukan istilah tindak pidana perbankan, dan sebagian lagi menyebutkan dengan tindak pidana di bidang perbankan. Namun ada juga yang mengistilahkannya dengan kejahatan perbankan dan kejahatan bisnis. Prof. Roeslan Saleh mengistilahkannya dengan kejahatan di bidang perbankan atau banking crime. 4 Disamping itu ada pula sebagian orang yang berpendapat, bahwa keanekaragaman peristilahan tersebut tidak perlu dibedakan, karena pengertiannya hamper sama; sehingga tidak perlu diperdebatkan dengan argumentasi masingmasing. Hal ini dapat dimaklumi, karena tidak ada suatu peristilahan dan pengertian secara limitative atas hal yang dimaksud dalam peraturan perundangundangan (baik hukum positif perbankan nasional maupun hukum pidana positif). Namun
demikian
untuk
kepentingan
ilmu
pengetahuan
dalam
menguraikan perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan, perlu diadakan perumusan untuk mencapai kesepakatan. Bagi sebagian ahli yang memilih istilah “tindak pidana di bidang perbankan”, argumentasi yang dikemukakan bahwa pengertian dari istilah ini mencakup ruang lingkup yang luas. Hal ini dikarena tindak pidana di bidang perbankan terdiri atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank, terhadap mana perbuatan dapat diberlakukan peraturan-peraturan pidana dalam Undang-undang Perbankan,juga
4
Jurnal Keadilan, Volume 2, halaman 62, Tahun 2002
13 Universitas Sumatera Utara
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Pemberantasan Korupsi, dan Undang-undang Lalu Lintas Devisa. Sedangkan yang memakai istilah “kejahatan perbankan”, dalil yang dikemukakan cenderung bermuara kepada peristilahan kejahatan kerdah putih (white collar crime) yang dicetuskan oleh Edward A. Ross dan kemudian dipopulerkan oleh E.H Sutherland di tahun 1949. Secara konseptual, istilah kejahatan kerah putih ini digunakan terutama untuk mengidentifikasikan kejahatan yang dilakukan oleh kalangan pengusaha/eksekutif maupun pejabat yang akibatnya merugikan kepentingan umum. Oleh karena pelaku perbuatan melanggar hukum di bidang perbankan dapat dikatakan hamper semuanya berasal dari kalangan pengusaha/eksekutif dan pejabat, maka praktis istilash yang dipakai adalah kejahatan perbankan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis cenderung memilih istilah “tindak pidana di bidang perbankan”. Hal ini dikarenakan arti yang sebenarnya yang terkandung ialah tidak hanya mencakup setiap perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-undang perbankan saja, malainkan juga Undangundang Bank Indonesia, KUHP, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan dibidang perbankan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Adapun ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut adalah: tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48 ayat (1), Pasal 49, pasal 50, dan Pasal 50A adalah kejahatan.
14 Universitas Sumatera Utara
2. Pengertian Bank, Perbankan, Nasabah dan Jenis-jenis Bank Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang penting dalam masyarakat sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Hampir semua kegiatan perekonomian masyarakat membutuhkan jasa bank misalnya fasilitas kredit, sehingga perlu dicari pengertian bank. Pengertian bank ada bermacam-macam baik yang dikemukakan oleh para sarjana maupun dalam perundang-undangan. Ada beberapa pengertian tentang bank yang perlu dikemukakan disini antara lain sebagai berikut: Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan dalam Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. 5 Dari pengertian tersebut, menurut Rachmadi Usman, jelaslah bahwa bank sebagai infancial intermediary dengan usaha utama menghimpun dana masyarakat serta memberikan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran. 6 Sedangkan menurut Marhainis Abdul Hay, bank adalah:
5
UU Perbankan N0. 10 tahun 1998
6
Rachmadi Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001 hal 59
15 Universitas Sumatera Utara
“Salah satu lembaga keuangan di samping perusahaan asuransi dan lembagalembaga kredit lainnya”. 7 Menurut Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, bank dapat diartikan sebagai: “Suatu lembaga yang bergerak antara lain penyimpanan, peminjaman, penukaran dan penerbitan uang, pengeluaran kredit, pemindahan dana dan sebagainya”. 8 Menurut G.M. Verrijn Stuart mengatakan bank, adalah: “Suatu lembaga yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kredit dengan modal sendiri dan atau modal asing dengan atau jalan mengeluarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral”. 9 C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil mengatakan pada hakekatnya bank ialah: “Semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasa jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit”. 10 Menurut O.P. Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun
7
Marhainis Abdul Hay, Hukum Perbankan di Indonesia. Pradnya Paramita, Jakarta, 1997
hal 2 8
T. Guritno, Kamus Ekonomi Inggris-Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994 hal 16 9
Winardi, Istilah Ekonomi, Mandar Maju, Bandung, 1996 hal 15
10
C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2002 hal 246
16 Universitas Sumatera Utara
pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alatalat pembayaran baru berupa uang giral. 11 Definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud bank adalah suatu lembaga atau badan yang melakukan kegiatan-kegiatan yang usahanya meliputi pemberian kredit, menerima simpanan dari masyarakat, memberi jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Pada mulanya bank muncul dan berkembang dari kegiatan tukarmenukar yang dikenal sejak zaman purbakala di Babilonia, Athena, dan Romawi. Pada zaman itu, di Athena orang yang menjalankan tukar-menukar uang dinamakan trapezites (orang yang dihadapkan meja) atau argentarius di Romawi. Selain melakukan tugas tukar-menukar uang mereka juga menjalankan tugas menyimpan serta menjamin uang bagi yang memerlukan. Usaha tukar-menukar dan simpan-pinjam uang ini menjadi lebih berkembang pada akhir abad pertengahan. Hal ini disebabkan karena perkembangan usaha-usaha perdagangan di Eropa serta timbulnya berbagai mata uang yang dimiliki oleh beberapa Negara. Khusus dalam peminjaman uang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, kemudian diikuti oelh orang-orang Italia yang berasal dari Lombardia. Itulah sebabnya dalam dunia perbankan banyak dikenal istilah-istilah dalam bahasa Italia. 12
11
O.P.Simorangkir, Kamus Perbankan Inggris-Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1989, hal
33 12
C.S.T.Kasnsil, Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika Offest, Jakarta 2002 hal 245
17 Universitas Sumatera Utara
Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. 13 Lembaga perbankan merupakan salah satu dari lembaga keuangan. Pada dasarnya lembaga keuangan adalah sebagai perantara dari pihak-pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, sehingga peran dari lembaga keuangan yang sebenarnya adalah sebagai perantara keuangan masyarakat. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasrkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Mengenai jenis-jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Yang dimaksud dengan Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 14 Sedangkan yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan
13
Ibid.
14
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, LN No 182 Tahun 1998, TLN No 3790, Pasal 1 butir 1.
18 Universitas Sumatera Utara
kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. 15 Selain itu, Bank Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi
lemah/pengusaha
kecil,
pengembangan
ekspor
nonmigas,
dan
pengembangan pembangunan perumahan. F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. 2. Data dan Sumber Data Data yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research). Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini. Data sekunder diperoleh dari: 1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan.
15
Ibid.
19 Universitas Sumatera Utara
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti buku-buku, artikel, Koran dan majalah. 3. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus yang relevan dengan skripsi ini. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (Library Research) untuk memperoleh berbagai literatur dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam dalam skripsi ini. 4.
Analisa Data
Data-data yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut di atas dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam skripsi ini. G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan yang menggambarkan isi dari skripsi ini, dibagi menjadi 4 (empat) bab, yaitu: BAB I:
PENDAHULUAN Dalam bab ini terdapat latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dan maanfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 20 Universitas Sumatera Utara
BAB II: TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN DALAM BERBAGAI PERATURAN Dalam bab ini dibahas mengenai ruang lingkup dan jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan, pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan perbankan, dan pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam peraturan lainnya di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DARI TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN Dalam bab ini dijelaskan perlindungan hukum terhadap nasabah baik perlindungan secara langsung maupun perlindungan secara tidak langsung dan kebijakan penanggulangan tindak pidana di bidang perbankan melalui hukum pidana sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah baik itu melalui undang-undang perbankan dan undang-undang perbankan syariah.
BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari seluruh analisis dan pembahasan dan saran yang akan diberikan oleh penulis.
21 Universitas Sumatera Utara
